bot

Jakarta - Pandemi COVID-19 membuat perekonomian turun drastis, dampaknya pun banyak perusahaan terpaksa memberhentikan para karyawannya karena perusahaan sudah tak mampu lagi beroperasi efek aturan lockdown. Dilansir detikINET dari PhoneArena, tingkat pengangguran di Amerika Serikat meroket dan orang-orang pun dikabarkan sulit untuk beradaptasi dalam situasi tersebut. Dalam hal ini sepertinya Facebook berusaha untuk membantu dengan beberapa fitur barunya. Fitur ini diungkapkan oleh Jance Manchun Wong yang kerap membocorkan fitur-fitur siap rilis di berbagai media sosial. Lewat akun Twitternya, Jane mengatakan ada dua fitur yang baru yang sedang diuji Facebook yakni 'Pertanyaan Pekerjaan' dan 'Spanduk Sumber Daya Ketenagakerjaan COVID-19.' Fitur pertama yakni Pertanyaan Pekerjaan diarahkan untuk perusahaan yang ingin memperkerjakan seseorang melalui Facebook dan akan memberikan perusahaan pilihan untuk menambahkan pertanyaan khusus untuk menemukan pelamar yang lebih berkualitas. Facebook is working on COVID-19 Employment Resources banner pic.twitter.com/oc1HnElhIF — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 8, 2020 Sedangkan Spanduk Sumber Daya Ketenagakerjaan COVID-19 akan menghubungkan orang-orang ke situs Departemen Ketenagakerjaan di mana mereka dapat menemukan informasi seputar tunjangan pengangguran, keselamatan di tempat kerja dan informasi lainnya. Fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan diharapkan fitur ini segera dirilis secara resmi mengingat kondisi sulit seperti saat ini. Facebook pun juga telah meluncurkan halaman khusus Bantuan Komunitas Virus Corona dan survei pelaporan pada bulan lalu. Simak Video "Prediksi Tren Konsumsi Saat Ramadan di Tengah Pandemi Corona" [==] (jsn/fyk) facebook covid-19 Sumber

Jakarta - Pemerintah menegaskan hingga saat ini tidak ada 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang didatangkan ke Sulawesi Tenggara. Mereka belum mendapatkan izin untuk masuk ke Indonesia. Hal itu dipertegas oleh pihak Istana Kepresidenan. Pemerintah menyatakan akan fokus terlebih dahulu mencegah penularan COVID-19. "Pemerintah bertekad memutus mata rantai penyebaran COVID- 19 antara lain dengan membatasi arus kedatangan manusia dari luar. Kebijakan ini berlaku hingga situasi normal dan dinyatakan aman," kata Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono dalam keterangan tertulis, Senin (11/05/2020). Pernyataan ini disampaikan terkait rencana kedatangan 500 TKA asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara. Sejauh ini TKA asal Tiongkok itu belum tiba di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan baru pada tahap menyetujui permintaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diajukan oleh dua perusahaan. Menurutnya kalaupjn kelak mereka datang, seluruh tenaga kerja asing tersebut akan diwajibkan mengikuti rangkaian tes dan protokol kesehatan untuk memastikan mereka bebas virus Covid-19. Menurut informasi dari perusahaan di Sulawesi Tenggara, 500 TKA Tiongkok ini didatangkan karena mempunyai keahlian khusus menginstalasi alat-alat smelter. Penggunaan tenaga kerja dari luar ini terpaksa dilakukan oleh perusahaan karena tenaga kerja lokal belum mempunyai keahlian dalam mengerjakan pemasangan smelter. Jika instalasi selesai, smelter ini akan bisa menyerap 3 ribu tenaga kerja lokal. Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perusahaan diwajibkan melakukan mengolah bahan mentah sebelum dijual ke pasar dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk pertambangan. Pihak perusahaan menargetkan 500 tenaga kerja asing ini hanya akan bekerja maksimal enam bulan dan setelah instalasi selesai akan dikembalikan ke negara asal. Selama bekerja, TKA asal Tiongkok itu juga diminta mentransfer pengetahuan dan keahlian mereka kepada tenaga kerja lokal sehingga kelak kita tidak perlu lagi tergantung kepada tenaga dari luar. Simak Video "Pria Asal China di Kendari Diduga Palsukan KTP" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Beberapa waktu yang lalu Elon Musk sempat membuat heboh karena ingin menjual semua barang yang ia miliki, termasuk beberapa rumah mewahnya. Ia rupanya menuruti ucapannya tersebut dan langsung menjual dua rumah mewahnya. Setelah kabar tersebut, Wall Street Journal langsung menerbitkan laporan tentang kondisi keuangan CEO SpaceX dan Tesla tersebut. Rupanya walau di atas kertas merupakan miliarder, kondisi keuangan Musk tidak seperti dibayangkan. Dikutip detikINET dari The Verge, Senin (11/5/2020) WSJ menuliskan bahwa Musk memiliki total kekayaan USD 39 miliar di atas kertas. Tapi ia banyak meminjam uang untuk membiayai gaya hidup dan bisnisnya. "Ia harus meminjam, kadang dalam jumlah banyak, untuk membayar gaya hidup dan investasi bisnisnya tanpa mencairkan sahamnya yang membantunya mengontrol perusahaan yang ia jalankan," tulis WSJ. Selain itu, setengah dari saham Tesla yang Musk miliki dijaminkan untuk pinjaman pribadinya. WSJ mengatakan penting bagi Musk untuk mempertahankan sahamnya, sekitar 20%, agar tetap bisa mengontrol Tesla. Artikel tersebut juga menyebutkan beberapa kali Musk mengatakan ia tidak memiliki uang tunai. Misalnya saat perceraian dengan istri pertamanya, Musk mengatakan ia tidak lagi memiliki uang tunai dan harus meminjam uang untuk menghidupi keluarganya dan biaya hidup. Musk juga sepertinya akan menjual lebih banyak rumahnya. Pria berusia 48 tahun itu telah menjual tiga rumah mewah di California dan berencana untuk menjual empat rumah lainnya di Bel-Air. Setelah rumah-rumah itu dijual, Musk tidak tahu akan tinggal di mana, tapi kemungkinan ia akan menyewa rumah kecil. Walau kondisi keuangannya sedang berantakan, Musk mengatakan ia tidak menjual rumah dan kepemilikannya karena membutuhkan uang. Simak Video "Proyek Ambisius NASA Gandeng Tom Cruise Syuting Film di Luar Angkasa" [==] (vmp/fyk) Sumber

Jakarta - ShinyHunters kembali memasarkan 73 juta data pengguna hasil curian dari peretasan ke sejumlah perusahaan. Sebenarnya, data seperti ini bisa buat apa saja sih? Dari 73 juta data pengguna itu, 1,2 juta di antaranya diklaim berasal dari situs Bhinneka. Berarti, ini kedua kalinya ShinyHunters menjebol situs asal Indonesia dalam waktu berdekatan, setelah sebelumnya menjebol Tokopedia dan menjajakan 91 juta data penggunanya di dark web. Dilansir Zdnet, Senin (11/5/2020), hacker sendiri sebenarnya tak perlu menjual hasil curiannya ini di marketplace dark web seperti Dream Market. Terlebih lagi Dream Market adalah marketplace yang tersedia untuk 'publik'. Dream Market memang berlokasi di dark web, namun ini adalah tempat yang sangat terekspos ke publik karena market place ini dipenuhi oleh pihak berwajib, jurnalis, dan para pegawai dari banyak perusahaan keamanan cyber. Jadi, siapa pun yang menjual data semacam ini di tempat yang sangat terekspos seperti itu bisa dibilang adalah orang yang memang mencari masalah. Apalagi data hasil curiannya itu sebenarnya sudah mempunyai pasarnya sendiri dan tak perlu diiklankan. Data pengguna itu biasanya dibagi ke beberapa kategori. Seperti alamat email curian biasanya dijual ke pemilik spam botnet. Data finansial dijual ke grup yang berfokus pada penipuan online. Sementara username dan password yang sudah dijebol dijual ke operator botnet yang punya spesialisasi dalam credetential stuffing attack. Ini adalah metode serangan di mana hacker menggunakan username dan password tersebut untuk untuk login di berbagai situs dan layanan yang berbeda. Harapannya adalah korban menggunakan username dan password yang sama di situs tersebut. ShinyHunters = Gnosticplayers? Menurut pakar keamanan dari Vaksincom Alfons Tanujaya, nama ShinyHunters ini sebenarnya bukanlah nama yang terkenal. Namun sepertinya adalah identitas baru yang dipakai oleh grup peretas yang sudah ada sejak lama. "Dari skillnya sudah pasti pemain lama, mana mungkin pemain baru punya kemampuan setinggi itu. Kemungkinan nama yang dipakai sebelumnya berbeda atau memang peretas menggunakan beberapa identitas supaya sulit dilacak untuk menghindari identifikasi oleh pihak berwajib," jelasnya. Pemain lama yang dimaksud oleh Alfons adalah Gnosticplayers, yang merupakan sebuah grup hacker yang sering mengklaim telah meretas banyak bisnis online dan mencuri ratusan juta data penggunanya yang kemudian dijual di dark web. GnosticPlayers adalah bagian dari sebuah komunitas underground kecil yang beranggotakan hacker dan pengumpul data. Mereka meretas perusahaan, mencuri datanya, dan menjualnya ke partner. Mereka pernah berbicara ke Zdnet, dan mengaku punya tujuan sendiri saat menjajakan hasil curiannya itu di Dream Market, selain tentunya untuk menghasilkan uang. Ternyata tujuannya adalah demi mencari reputasi. Gnosticplayers ingin diingat seperti hacker Peace_of_Mind (Peace). Selama 2016, grup hacker Peace tersebut meninggalkan 'jejaknya' di seluruh dunia dengan menjual lebih dari 800 juta data pengguna lewat marketplace TheRealDeal, dan berbagai marketplace lain. Peace dikenal sebagai hacker yang menjual data pengguna LinkedIn (167 juta data), MySpace (360 juta data), Tumblr (68 juta data), VK (100 juta data), Twitter (71 juta data), dan masih banyak lagi. Data-data yang dijual oleh Peace pada 2016 ini kemudian akhirnya dirilis ke domain publik dan kini tersedia secara luas. Aksi Peace inilah yang kemudian membuat serangan credential stuffing menjadi benar-benar berbahaya saat ini. Inilah yang tampaknya ingin diikuti oleh Gnosticsplayers, yang terlihat tak kalah berbahayanya. Pada 2019 saja mereka sudah menjajakan 932 juta data pengguna di Dream Market. Meskipun Gnosticsplayers sejauh ini tak menjebol situs besar (secara global), tetap saja aksi mereka berbahaya karena banyak pengguna yang masih menggunakan username dan password sama untuk berbagai situs dan layanan, yang membuat mereka rawan terkena serangan credential stuffing. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (asj/asj) Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun untuk program padat karya tunai dalam rangka menanggulangi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat COVID-19. "Salah satu amanah adalah padat karya tunai yang tercatat paling tidak Rp 5,9 triliun kita lakukan," kata Budi saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020). "Bapak Presiden memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak PHK dan ekonomi, saya pikir sejalan dengan yang diarahkan Presiden. Rp 5,9 triliun untuk padat karya tunai di seluruh provinsi di Indonesia," tambahnya. Lebih rinci, penyaluran program padat karya tunai di antaranya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di 33 provinsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian di 10 provinsi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di 29 provinsi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di 13 provinsi. "Banyak saudara yang tidak berkesempatan bekerja, ini hampir seluruh provinsi Kemenhub lakukan program padat karya tunai untuk penyerapan tenaga kerja. Saya dengan eselon I-II, hingga IV rapat terus melalui video conference sehingga koordinasi apa yang kita lakukan menuju ke tempat-tempat kita yang kita harapkan, sampai ke mereka yang membutuhkan," ujarnya. Anggaran program padat karya tunai tersebut berasal dari anggaran kementerian. Pihaknya melakukan penghematan sebesar Rp 10,439 triliun, sehingga anggaran yang tersisa di tahun 2020 sebesar Rp 32,671 triliun dari keseluruhan Rp 41,111 triliun. Simak Video "Menhub Restui KRL Beroperasi Selama PSBB" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan seluruh layanan hotel yang berpotensi menciptakan kerumunan wajib ditutup selama PSBB. Jika ada pengelola yang bandel, Anies sudah menyiapkan sanksi tegas berupa penyegelan dan denda. Hal itu tertuang dalam Pergub no 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanski Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta. "Meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel," bunyi pasal 8 ayat 1 poin a dikutip detikcom, Senin (11/5/2020). Bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi administratif, berupa penyegelan sementara fasilitas hotel hingga selesainya penerapan PSBB, hingga sanksi denda maksimal Rp 50 juta. "Penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel dan denda paling sedikit Rp25.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000 ," bunyi pasal 8 ayat 1. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait. Simak Video "Anies Ajak Masyarakat Peduli Warga yang Rentan Terpapar Covid-19" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Rapat kerja antara Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta beberapa perwakilan kementerian lain membahas RUU Minerba berlangsung 7 jam lebih. Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB ini rampung pada pukul 17.38 WIB. Rapat ini menghasilkan kesimpulan tunggal yakni Komisi VII dan pemerintah menyetujui draft RUU Minerba untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II sidang paripurna. Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mengatakan, dari 9 yang menyampaikan pandangannya, sebanyak terdapat satu fraksi yang menolak yakni Fraksi Partai Demokrat dan satu fraksi yang menarik pandangannya yakni PKS. "Seperti kita ketahui 9 fraksi yang menyampaikan pendapat akhir mini fraksi dengan pengecualian satu fraksi, dan PKS yang akan memberikan pandangan besok kepada kami. Seluruh fraksi menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut pada pembicaraan tingkat II dalam sidang paripurna," kata dalam rapat kerja Komisi VII, Senin (11/5/2020). Tambahnya, PKS akan kembali memberi pandangannya atas RUU Minerba besok. "Jadi diberikan kesempatan bagi PKS untuk menyampaikan pandangannya besok," ujarnya. Rapat kali ini pun ditutup dengan penandatangan draft RUU Minerba sebelum dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. "Selanjutnya kami persilakan perwakilan masing-masing fraksi dan perwakilan pemerintah penandatanganan naskah RUU," tutupnya. Simak Video "Puan Larang Anggota DPR Kunker di Tengah Wabah Virus Corona!" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tak menampik terbitnya surat edaran (SE) terkait operasional transportasi umum membuat kebingungan di tengah masyarakat."SE yang lebih detail ini, di satu sisi konsepsi tidak ada mudik tapi ada konsepsi syarat yang disesuaikan dengan Gugus Tugas Penangangan COVID-19. Memang semakin banyak kebingungan di masyarakat, tapi kami yakin semakin baik ke depannya," kata Budi saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020). Meski begitu, Budi menjelaskan pada dasarnya keseluruhan SE sama, yakni mudik tetap dilarang. Namun moda transportasi masih diizinkan melayani penumpang dengan kepentingan tertentu selain mudik. Terkait munculnya polemik di masyarakat, Budi menilai lebih diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemahaman larangan aturan mudik Lebaran. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan melakukan kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi seluruh masyarakat bahwa tak ada kelonggaran mudik."Kami juga menugaskan PPNS Kemenhub, kami edukasi masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan bakti sosial yang kami koordinasikan dengan Gugus Tugas di bawah komando Jenderal Doni Monardo," ucapnya. Budi menegaskan pihaknya hanya bertanggung jawab soal operasional transportasi umum sesuai SE yang berlaku. Sedangkan untuk menentukan siapa yang berhak naik transportasi umum tersebut adalah pihak Kementerian Kesehatan. Simak Video "Menhub Izinkan Transportasi Beroperasi ke Luar Daerah, tapi..." [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Qualcomm baru saja memperkenalkan Snapdragon 768G. Chipset ini diklaim lebih nendang untuk gaming. Snapdragon 768G merupakan peningkatan dari Snapdragon 765G yang diumumkan Desember lalu. Sejumlah perbaikan dan peningkatan diberikan vendor chipset yang bermarkas di San Diego itu. Snapdragon 768G menggunakan CPU Kryo 475 yang memiliki clock speed hingga 2,8 GHz, meningkat dari 2,4GHz. GPU menggunakan Adreno 620 yang menawarkan peningkatan performa hingga 15%. Selain peningkatan performa, Snapdragon 768G juga dirancang untuk memberikan performa gaming. Chipset ini membawa fitur Snapdragon Elite Gaming untuk memberikan optimisasi dan ekstensi game. Menjanjikan permainan yang lebih lancar dengan detil gambar dan warna yang semakin terperinci dengan keakuratan 10-bit HDR serta dukungan kayar 120Hz. Seperti Snapdragon 765G, chipset ini membawa dukungan 5G. Qualcomm menyertakan Snapdragon X52 5G Modem-RF System mendukung seluruh area-area utama dan frekuensi, termasuk 5G mmWave dan sub-6 GHz, 5G SA dan NSA, TDD dan FDD dengan Dynamic Spectrum Sharing (DSS), roaming 5G global dan dukungan multi-SIM. Snapdragon X52 5G Modem-RF System memiliki kecepatan download hingga 3,7Gbps dan upload hingga 1,6Gbps. Qualcomm AI Engine generasi kelima disertakan menyempurnakan hampir seluruh pengalaman mobile, mulai dari kamera, audio, suara hingga gaming. Selain itu diberikan kemampuan multi kamera serta konsumsi daya baterai yang hemat. Kendati baru diumumkan Qualcomm, perangkat pertama yang dimodali Snapdragon 768G sudah dirilis. Ponsel tersebut adalah Redmi K30 5G Racing Edition. Simak Video "Qualcomm: 5G Bukan Cuma soal Internet Ngebut" [==] (afr/afr) Sumber

Jakarta - Pemerintah punya kajian awal soal pemulihan ekonomi nasional pascapandemi virus Corona (COVID-19). Salah satunya kajian akan dibukanya pusat-pusat perbelanjaan atau mal pada 8 Juni 2020 mendatang. Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mendukung rencana tersebut. Namun pihaknya membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa bantuan gaji karyawan. Budi mengatakan akan banyak pengusaha yang tidak sanggup membayar karyawan saat toko baru kembali dibuka. Sehingga pihaknya meminta diberikan bantuan gaji setidaknya selama 3 bulan setelah mal dibuka. "Membuka pun perlu dukungan pemerintah. Salah satunya bantuan gaji karyawan itu bisa seperti luar negeri, langsung diberikan bantuan untuk gaji karyawan. Minimal gaji karyawan untuk memulai ini bisa dibantu dulu bisa 3 bulan lah kita minta bantuannya itu," katanya kepada detikcom, Senin (11/5/2020). Diperkirakan saat mal baru dibuka pun tidak akan maksimal. Seperti tidak semua ritel langsung buka karena ada pihak yang tidak sanggup bayar karyawan hingga bayar sewa. "Bisa saja toko yang buka nggak semua. Dari berapa mal hanya berapa yang buka dan bisa juga perusahaannya sudah nggak kuat. Disuruh buka juga mau bayar karyawan dan sewa sudah nggak bisa," ucapnya. Budi berharap ada kerja sama dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Sehingga saat mal dibuka tidak ada kendala di lapangan. "Kita harapkan kerja sama dengan Pemda setempat agar dalam proses pembukaan itu tidak ada gangguan di lapangan," imbuhnya. Simak Video "Tips Jadi Pengusaha Sukses di Usia Muda" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan mengatakan pemerintah atau Pertamina seharusnya bisa menurunkan harga BBM Premium. Menurut Syarief Hasan, harga penjualan BBM Premium dari Pertamina saat ini Rp 6.450/liter, sedangkan estimasi kalkulasi harga keekonomiannya adalah Rp 6.000/liter. Dari harga BBM Premium saat ini Pertamina sudah mendapatkan keuntungan Rp 450/liter. Bila dikalikan dengan 1 juta barel per hari maka keuntungan Pertamina sebesar Rp 71,5 miliar per hari atau Rp 2,1 triliun per bulan. "Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah menyampaikan pandangan bahwa harga jual BBM Premium di Indonesia saat ini terlalu mahal bila dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Syarief dalam keterangannya, Senin (11/5/2020). Selain keuntungan dari harga BBM Premium, Syarief Hasan juga mengungkapkan Pertamina mendapatkan keuntungan dari cost saving harga minyak dunia. Harga minyak dunia saat ini turun hingga US$ 35 sementara harga ICP US$ 63/barrel. Sehingga total cost saving Pertamina Rp 13,1 triliun per bulan. "Seharusnya pemerintah atau Pertamina jangan hanya menikmati keuntungan saja tapi juga harus menurunkan harga BBM Premium," tegasnya. Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menanggapi rencana Pertamina menyiapkan Rp 100 miliar untuk pinjaman kepada UMKM. Menurutnya, Pertamina seharusnya memberikan hibah bukan pinjaman kepada pelaku UMKM. "Pertamina seharusnya memberikan bantuan hibah bukan pinjaman Rp 100 miliar kepada pelaku UMKM," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/5/2020). Pernyataan ini menanggapi rencana Pertamina menyiapkan Rp 100 miliar untuk pinjaman kepada UMKM. Menurut Menteri Koperasi dan UMKM pada era pemerintahan SBY tersebut, dana pinjaman Rp 100 miliar adalah hasil keuntungan dari penjualan BBM Premium per hari. Sebenarnya pemerintah menyediakan subsidi BBM Premium sebesar Rp 18,7 triliun yang tidak terpakai oleh pemerintah. "Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa rakyat bawah seharusnya pemerintah atau Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman kepada UMKM. Jumlahnya pun seharusnya lebih besar agar dapat membangun ekonomi rakyat khususnya para pelaku UMKM," paparnya Syarief Hasan juga mengingatkan sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, perekonomian Indonesia dibangun untuk kepentingan rakyat yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia. "Sudah semestinya kebijakan pemerintah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya. Simak Video "Gegara Corona, Penjualan Pertamina Terendah Sepanjang Sejarah" [==] (ega/hns) Sumber

Jakarta - Project Management Officer (PMO/manajemen pelaksana) program Kartu Pra Kerja mencatat pencairan dana insentif sebesar Rp 600.000 baru dilakukan kepada 51.255 peserta. Angka tersebut berasal dari peserta gelombang pertama dan kedua. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana, Kartu Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan jumlah gelombang pertama dan kedua totalnya 456.256 orang. "Manajemen pelaksana sudah transfer insentif pertama Rp 600.000 ke-51.255 orang," kata Panji dalam video conference, Jakarta, Senin (11/5/2020). Program Kartu Pra Kerja ditargetkan untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta mendapat total dana Rp 3.550.000. Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000 untuk biaya pelatihan, lalu insentif totalnya Rp 2.400.000 atau Rp 600.000 per bulan diberikan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000. Dari 456.265 peserta, Panji menyebut ada 360.650 orang yang sudah menggunakan biaya pelatihannya. Dari angka itu, tercatat ada 219.489 orang yang sudah menyelesaikan satu pelatihan. Setelah menyelesaikan pelatihan maka peserta akan mendapat notifikasi dari mitra atau digital platform tempat membeli paket pelatihan. Lebih lanjut Panji menjelaskan, dari angka 219.489 orang ini, tercatat sudah ada 132.509 orang yang mendaftarkan akun rekening atau e-wallet kepada para mitra pembayaran, seperti Bank BNI, LinkAja, GoPay, dan OVO. "132 ribu itu harus verifikasi apakah NIK yang bersangkutan di Kartu Pra Kerja sama dengan yang di akun e-money, ini untuk memastikan ketepatan sasaran. Karena harus memastikan APBN insentif disalurkan ke peserta yang punya Pra Kerja bukan pihak lain," jelasnya. Dari 132.509 peserta, Panji melanjutkan sudah ada 55.101 peserta yang akunnya diverifikasi oleh PMO. Dari situ, PMO sudah mencairkan atau transfer insentif kepada 51.255 orang, total anggaran insentif yang sudah cair sekitar Rp 30.753.000. "Yang sudah cair itu 51.255 dikalikan saja Rp 600.000," ujarnya. Panji mengatakan, proses pencairan insentif kepada peserta juga akan otomatis di tanggal dan bulan berikutnya. Pasalnya, proses pencairan dilakukan selama empat bulan ke depan. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] (hek/eds) Sumber

Jakarta - Dibukanya kembali penerbangan domestik selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini ternyata tak disambut baik semua pihak. Ada saja pro kontra yang muncul sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut. Salah satu lini pihak yang merasa kecewa dengan diberlakukannya aturan itu adalah para agen travel. Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) mengaku kecewa lantaran belum juga diperbolehkan menjual tiket di saat penerbangan sudah beroperasi kembali. "Alangkah mengecewakannya setelah kami mendapatkan informasi dari maskapai penerbangan domestik bahwa yang bisa menjual tiket tersebut hanya kantor-kantor maskapai yang bersangkutan atau melalui website maskapai. Sehingga kami travel agent tidak diberi kesempatan untuk menjual tiket tersebut," ujar Sekretaris Jenderal Astindo Pauline Suharno dalam rilis resminya yang diterima detikcom, Senin (11/5/2020). Kekecewaan ini diperparah lantaran selama ini uang deposit agen travel ini disebutnya masih mengendap di pihak maskapai penerbangan termasuk uanh refund kepada penumpang. Sehingga bisnis ini kian hari semakin terancam karena tak juga mendapat pemasukan. "Sementara uang deposit travel agent masih mengendap di rekening maskapai, termasuk uang refund penumpang yang dikembalikan melalui top up deposit dan maskapai tidak berkenan mengembalikan saldo tersebut ke rekening travel agent sedangkan travel agent saat ini sudah terengah-engah dengan tidak adanya pemasukan sama sekali dan harus terus membayar biaya operasional perusahaan," imbuhnya. Ia merasa pemerintah sama sekali tidak berpihak pada bisnis agen travel "Padahal selama ini kita menjadi distribution channel maskapai," sambungnya. Astindo khawatir pihak maskapai jatuh pailit dan berujung tak mengembalikan uang refund seperti kasus-kasus sebelumnya. "Beberapa maskapai di Negara lain sudah mengajukan pailit dan minta bantuan dari Pemerintah untuk menalangi utang mereka. Apakah ada jaminan dari Pemerintah jika maskapai penerbangan domestik berhenti beroperasi dan tidak mengembalikan uang travel agent maupun penumpang ? Berkaca dari kebangkrutan Adam Air, Batavia, Mandala, Linus Air, tidak ada sepeserpun uang travel agent maupun penumpang yang dikembalikan," tuturnya. Simak Video "Cara Refund Tiket Pesawat Saat Pandemi COVID-19" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Pemerintah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan penyebaran virus Corona. Namun situasi tersebut malah dimanfaatkan sekelompok hacker untuk meretas platform e-commerce. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Sebelumnya diketahui 91 juta data pengguna Tokopedia bocor, kemudian isu lama pembobolan Bukalapak mencuat kembali, dan terakhir dugaan peretasan hacker terhadap 1,2 juta data pribadi Bhinneka. "Ruang digital Indonesia dan beberapa negara lain diserang peretas. E-commerce atau daring bisnis diserang peretas, padahal e-commerce itu sekarang tulang punggung dalam menghadapi COVID-19 yang menerapkan kebijakan physical distancing," ujar Johnny, Senin (11/5/2020). Menkominfo tak membicarakan secara spesifik berapa banyak serangan yang menghantam siber RI, khususnya di sektor e-commerce. Bila merujuk data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ada 88,4 juta serangan siber yang berlangsung dari 1 Januari hingga 12 April 2020. Adapun jenis serangan yang paling banyak adalah, trojan activity 56%, information gathering 43%, dan web application attack 1%. Sedangkan serangan siber terkait COVID-19, BSSN menyebutkan ada 25 serangan siber, di mana 17 serangan target global dan 8 serangan menargetkan negara. Menkominfo melanjutkan, untuk itu para perusahaan di bidang e-commerce harus terus-menerus memperkuat security system mereka, di samping bahwa perlindungan data pribadi penggunanya merupakan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. "Jadi, PSE wajib memiliki kebijakan prosedur dan kontrol pengamanan sistem elektroniknya dalam melakukan pemrosesan data dan mereka pasti melakukan itu. Namanya peretas ini berkejar-kejaran dengan security system. Meningkat security system, meningkat pula kemampuan orang yang melakukan hacker, jadi kejar-kejaran," pungkasnya. Simak Video "Menkominfo Selidiki Akun Peretas di Tokopedia" [==] (agt/fyk) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengincar lahan calon ibu kota baru di Kalimantan untuk persawahan baru guna tangkal krisis pangan yang diprediksikan oleh Organisasi Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan lokasi tersebut berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Lahan yang dipersiapkan seluas 75.000 hektar (Ha). "Untuk menopang ketahanan pangan terkait warning dari FAO yang akan terjadi krisis pangan, kita telah menyiapkan lahan intensifikasi pertanian di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan lahan kurang lebih 75.000 hektar (Ha)," kata Halim saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020). Halim menjelaskan, selama ini produksi pertanian di wilayah tersebut sebesar 3 ton per Ha. Jika dilakukan intensifikasi, Halim bilang, bisa menghasilkan hingga 5 ton per Ha. "Kalau selama ini produksi pertanian di sana 3 ton per Ha, diharapkan dengan intensifikasi jadi 4 ton atau 5 ton (per Ha)," ucapnya. "Beberapa hari terakhir ini kita diskusikan dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian dan lain-lain," tambahnya. Simak Video "Warga Bolivia Kekurangan Makan dan Bensin" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat waktu, dengan batas maksimal H-7 Lebaran. "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," kata Ida dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2020). Ida menegaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan pada pekerja akan dikenai denda sebesar 5%. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. Sedangkan, pengusaha yang tak membayar akan dikenakan sanksi. Hal tersebut menurutnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tegas Ida. Adapun Surat Edaran (SE) Menaker nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19 menurutnya memang memberikan kelonggaran dalam bentuk penundaan atau pencicilan bagi pengusaha yang tak mampu membayar THR kepada pekerjanya sesuai regulasi yang berlaku. Namun, kelonggaran itu hanya diberikan pemerintah jika para pengusaha sudah memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja/buruh. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," jelasnya. Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, antara lain: 1. Perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap, 2. Perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati, 3. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan. Simak Video "Menaker Harap Penambahan Cuti Bersama 2020 Tingkatkan Produktivitas" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 849,87 miliar. Dari total anggaran keseluruhan di tahun 2020 sebesar Rp 3,497 triliun. "Dari simulasi-simulasi yang aman, tidak menggangu belanja mandatori, keluar angka Rp 849 miliar yang kemudian kita konsultasikan dengan Kementerian Keuangan dan kita sampaikan dengan surat Kementerian Desa dimana penghematan atau realokasi besarannya Rp 849 miliar," kata Halim saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020). Lebih rinci, Halim menjelaskan asal dana realokasi tersebut yakni dari 9 program unit kerja eselon I. Program pertama yang mengalami penghematan adalah pengawasan dan akuntabilitas inspektorat jenderal dari semula dianggarkan sekitar Rp 51 miliar turun menjadi Rp 27,9 miliar. Kemudian, program pembangunan dan pemberdayaan desa dari Rp 2,42 triliun turun menjadi Rp 1,8 triliun. Selanjutnya, Program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang awalnya mencapai Rp 121,518 miliar turun menjadi Rp 46,868 miliar dan Program Pengembangan Daerah Tertentu dari Rp 115,732 miliar menjadi Rp 38,196 miliar. Kemudian, Program Pembangunan Daerah Tertinggal yang awalnya Rp 138,1 miliar dihemat sehingga tersisa Rp 42 miliar. Lalu Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi pun dipangkas dari semula Rp 347 miliar hingga tersisa Rp 206 miliar. Hingga Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang kena pangkas Rp 40 miliar, sehingga tersisa Rp 172 miliar. Halim menegaskan dengan adanya realokasi anggaran ini tak akan menurunkan dari kinerja Kemendes PDTT. "Meskipun anggaran terhadap percepatan pembangunan desa untuk 2020 terkena realokasi, insyaAllah kinerja Kemendes terkait pendampingan baik di desa-desa maupun di kawasan daerah tertinggal dan di desa terpencil tetap berjalan," ucapnya. Simak Video "Wakil Ketua MPR Dorong Realokasi Sebelum Pakai Dana Cadangan" [==] Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp 29,38 triliun. Dana tersebut diperuntukkan kepada ASN pusat termasuk TNI dan Polri sebesar Rp 6,77 triliun, pensiunan sebesar Rp 8,70 triliun, dan ASN daerah sebesar Rp 13,89 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses pencairan akan dimulai pada hari Jumat (15/5) pekan ini. Namun di satu sisi proses pencairan juga bisa dilakukan sehabis Hari Raya Lebaran. Pencairan THR para abdi negara ini menyusul peraturan pemerintah (PP) atau payung hukum THR bagi PNS yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "PMK sudah keluar, sekarang persiapan satker untuk eksekusi pembayaran dan diharapkan serentak paling lambat Jumat ini tanggal 15 kalau nggak salah," kata Sri Mulyani, Senin (11/5/2020). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengingatkan pencairan THR pada akhir pekan ini hanya berlaku pada pejabat eselon 3 ke bawah atau tidak berlaku pada pejabat eselon 1 dan 2 serta pejabat fungsional lainnya di lembaga lain. Namun besaran THR pada tahun ini lebih kecil lantaran tanpa tunjangan kinerja (tukin). Mengenai THR PNS bisa cair sehabis Lebaran, hal itu mengacu pada surat Sri Mulyani yang ditujukan kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, surat tersebut bernomor S-343/MK.02/2020. "THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya," tulis surat tersebut yang dikutip detikcom. Meski demikian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan menyebut pencairan THR PNS pusat dan daerah, serta prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan dilakukan secara serentak. Dirjen Perbendaharaan Negara Andin Hadiyanto mengatakan proses pencairan akan mulai dilaksanakan pada Jumat (15/5) pekan ini, sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Kita upayakan serentak," kata Andin saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (11/5/2020). Dengan target hari Jumat proses pencairan dilakukan, Andin mengatakan mulai hari ini pemerintah pusat berkoordinasi dengan para satuan kerja (satker) dan pemerintah daerah. "Sekarang sampai dengan Jumat sedang berkoordinasi dengan satker dan pemda," ujarnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (hek/eds) Sumber

Kini ada sekitar 42 koperasi yang menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro. == JAKARTA -- Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyatakan, sampai saat ini telah menyalurkan pembiayaan ke sekitar 2,1 juta pelaku usaha ultra mikro (UMi). Hanya saja, sebagian nasabah telah melusinasi pinjamannya. "Jadi yang masih aktif sekarang sekitar 1,1 juta," ujar Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah dalam konferensi pers virtual pada Senin, (11/5). Ia menjelaskan, PIP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sejak 2017 ditugaskan menyalurkan pembiayaan ke ultra mikro atau usaha yang levelnya sangat kecil. Program pembiayaan PIP terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan, baik dengan skema konvensional maupun syariah. Hanya saja, kata dia, penyaluran pembiayaan tidak dilakukan langsung oleh PIP. "Kita kerja sama dengan penyalur, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, dan PT Bahana Artha Ventura yang kerja sama dengan beberapa koperasi di seluruh Indonesia," jelas Ririn. Ia menyebutkan, kini ada sekitar 42 koperasi yang menjadi penyalur pembiayaan UMi. "Nanti kami persilahkan, yang butuh pinjaman biayai usahanya, bisa akses ke yang tadi saya sebutkan," ujarnya. Ririn menambahkan, pemberian pinjaman ke setiap nasabah UMi dibatasi maksimal Rp 10 juta. Sebelumnya pada Maret lalu, PIP menggelar Rapat Kerja Penyaluran Pembiayaan UMi. Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan kontrak kinerja tahun 2020 antara PIP dengan penyalur UMi seperti PT PNM, PT Pegadaian, serta PT Bahana Artha Ventura. Tahun ini, PIP ditugaskan pemerintah meningkatkan wirausaha ultra mikro yang terfasilitasi. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya yaitu jumlah nasabah pembiayaan ultra mikro mencapai 752.323 debitur pada 2020. Demi menembus target, maka seluruh Penyalur UMi juga diberikan target kinerja berbentuk IKU. Sumber

PLN ajak pelanggan manfaatkan layanan Contact Center PLN 123 == JAKARTA -- PLN terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam merespon keluhan masyarakat terkait tagihan listrik. PLN mengajak pelanggan memanfaatkan layanan Contact Center PLN 123 untuk mendapatkan informasi maupun melakukan pengaduan terkait tagihan listrik. “Untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas kami mengajak pelanggan memanfaatkan Contact Center PLN 123, kami siap melayani 24 jam, ”ucap Executive Vice President Corporate Communcation and CSR PLN, I Made Suprateka. Selain melalui telepon ke nomor 123 atau (kode area) 123 jika menggunakan telepon genggam, layanan Contact Center PLN 123 dapat diakses melalui Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, Instagram pln123_official, email pln123@pln.co.id. Kemudian tak hanya menerima pengaduan, PLN juga telah membuka Posko Informasi Tagihan Listrik yang pro aktif menghubungi pelanggan teridentifikasi mengalami kenaikan tagihan listrik cukup signifikan melalui telepon yang terdaftar pada basis data pelanggan PLN. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai penyebab kenaikan tagihan listrik. Hingga, Jumat (10/05), PLN telah berhasil menyelesaikan aduan dari 10.625 dari 11.178 aduan yang diterima oleh PLN. PLN memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik, Kenaikan tagihan yang dialami oleh pelanggan lebih disebabkan meningkatnya penggunaan listrik, akibat adanya pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. "Jadi mari manfaatkan Contact Center, PLN sangat terbuka. Jangan sampai pelanggan mendapatkan informasi yang tidak benar. Kami pastikan isu tarif listrik naik tidak benar,” ungkap Made. Sumber

Bank yang ditunjuk sebagai bank jangkar masih difinalisasi. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan penunjukan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank penyangga likuiditas tidak akan menimbulkan risiko pergerakan saham BUMN. Bahkan, otoritas menyebut kebijakan ini merupakan bisnis normal dalam industri jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kebijakan penunjukan bank Himbaran tidak memiliki risiko apapun. “Tidak ada risiko karena pure Bank jangkar akan menjadi channeling pemerintah tidak akan menganggu dana likuiditas bank itu sendiri,” ujarnya saat media visit melalui video conference dengan Republika di Jakarta, Senin (11/5). Wimboh menjelaskan bank jangkar akan menjadi pemasok utama di Pasar Utang Antar Bank (PUAB). Nantinya Bank Jangkar akan mendapat likuiditas dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah yang dibeli oleh Bank Indonesia. “Dapat margin hanya channel-kan dana pemerintah yang suku bunganya murah, sehingga ada kelebihan,” ucapnya. Namun Wimboh masih enggan menyebutkan detail bank BUMN dan bank swasta mana saja yang akan ditunjuk sebagai bank jangkar tersebut. “Bank mana saja belum difinalkan karena masih koordinasi level kementerian,” ucapnya. Sumber

Anggaran penanganan Covid-19 didistribusikan dalam bentuk bantuan sembako. == JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 320 miliar untuk percepatan penanganan virus corona atau Covid-19. Kemenhub memotong sejumlah mata anggaran di tiap subsektor. “Paling tidak Rp 320 miliar kita gunakan khusus untuk menangani Covid-19 yang berasal dari efisiensi, potong anggaran dirjen dan sektor. Itu yang kita lakukan untuk pengamanan diri, memberikan daya tahan tubuh, dan mencegah penyebaran virus,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja virtual denganKomisi V DPR di Jakarta, Senin (11/5). Anggaran tersebut, dia menyebutkan, sebagian sudah didistribusikan dalam bentuk bantuan sembako kepada masyarakat yang pada April sebanyak 17.000 paket. Pada Mei ini akan disalurkan 19.000 paket. “Kami sampaikan juga bahwa edukasi kepada masyarakat sangat penting, selain memiliki fungsi teknis seperti membangun transportasi dan menjamin regulasi jalan. Kami juga menugaskan PNS kami untuk edukasi masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, bakti sosial, kami koordinasikan dengan gugus tugas yang dipimpin Letjen Doni,” ujarnya. Kemenhub juga melakukan perubahan postur anggaran 2020, dari pagu anggaran Rp 43 triliun menjadi Rp 32 triliun. Rinciannya, efisiensi di Sekretariat Jenderal Rp 101,2 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 35,5 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp 232,8 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp 1,9 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp 2,2 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp 4,7 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 42 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp 926 miliar, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 187,7 miliar. "Di BPSDM terjadi efisiensi banyak karena kita alihkan cara pembelajaran online, kita tingkatkan bisa mampu menekan biaya makan dan asrama sehari-hari menjadi satu ide yang baik. BPTJ, Litbang, Itjen dan Setjen juga dilakukan sedikit penyesuaian," katanya. Sehingga, total anggaran Kemenhub tahun 2020 yang dipangkas adalah Rp 10,36 triliun. Sementara itu juga terdapat revisi target belanja, di antaranya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 71,72 triliun dan badan layanan umum (BLU) Rp 1,98 miliar. sumber : Antara Sumber

THR dapat dialokasikan untuk melunasi utang atau mudik saat kondisi sudah membaik. == JAKARTA -- Pandemi Covid-19 membuat suasana Lebaran tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat biasanya menggunakan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk keperluan mudik dan berbagi bersama keluarga di kampung halaman. Namun, tradisi tersebut tampaknya tidak akan terjadi pada lebaran tahun ini. Untuk mencegah penyebaran pandemi, masyarakat diimbau tidak mudik dan tetap beraktivitas di rumah. Lalu, bagaimana sebaiknya mengelola dana THR di tengah pandemi? Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Dimas Ardhinugraha mengatakan masyarakat yang menerima THR sebaiknya membuat skala prioritas agar dana THR bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Menurut Dimas, hal yang pertama yang harus diprioritaskan yaitu membayarkan kewajiban THR orang lain. Setelah menerima THR dari perusahaan, segerakan untuk membayarkan THR ke orang-orang yang telah banyak membantu, seperti asisten rumah tangga, petugas keamanan dan kebersihan di lingkungan kita, dan lain sebagainya. Pos lainnya yang bisa dianggarkan dari THR yaitu menunaikan zakat. "Di tengah pandemi Covid-19, banyak orang yang merosot penghasilannya atau bahkan kehilangan mata pencaharian. Zakat tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka," kata Dimas, Senin (11/5). Dimas mengatakan, dana THR juga bisa dialokasikan untuk melunasi utang konsumtif seperti kartu kredit. Menurut Dimas hal ini penting dilakukan untuk menghindari efek bola salju dari bunga kredit. Ini sebagai langkah antisipatif apabila tiba-tiba penghasilan berkurang atau hilang sebagai efek pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir. Jika masih ada sisa dana THR, kata Dimas, sebaiknya jangan digunakan untuk belanja konsumtif atau untuk hal-hal yang tidak perlu. THR bisa dimanfaatkan untuk mengisi pos dana darurat yang akan sangat berguna ketika mengalami musibah yang tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, kendaraan rusak, dan lain sebagainya. THR juga bisa disisihkan untuk untuk mudik di saat kondisi sudah kembali normal. Terakhir, Dimas menyarankan tetap menyisihkan THR untuk diinvestasikan. Menurut Dimas, dana THR bisa disimpan di reksa dana pasar uang. Reksa dana pasar uang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya aman, tingkat risiko yang sangat rendah, dan tidak ada biaya keluar masuk. Selain itu, instrumen ini mudah dicairkan atau likuid, sangat terjangkau, bukan objek pajak, dan memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan atau deposito. Sumber

Jakarta - PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) akan melakukan penambahan modal lewat Penawaran Umum Terbatas (PUT) III dalam rangka mewujudkan rencana perseroan untuk naik kelas menjadi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II. PUT III tersebut akan dilakukan dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau lewat mekanisme right issue. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.320.381.878 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) lembar saham dengan nominal Rp 100 per saham atau setara 17,65% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan penawaran tersebut, Bank Yudha Bhakti menargetkan bisa mengantongi dana segar dari aksi korporasi ini sebanyak-banyaknya Rp 396,1 miliar. Pada hari ini, Senin (11/5/2020), Bank Yudha Bhakti telah menyampaikan registrasi I ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diharapkan PUT III ini akan efektif pada 25 Juni 2020. Sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan dilakukan pada 9 Juli 2020. Sebagaimana diketahui, bank harus punya modal inti Rp 1 triliun-Rp 5 triliun untuk bisa masuk kategori BUKU II. Dengan pelaksanaan right issue ini, Bank Yudha Bhakti akan segera naik kelas mengingat per akhir 2019 perseroan sudah memiliki modal inti Rp 906,88 miliar. Bank Yudha Bhakti Foto: Dok. Bank Yudha Bhakti Dana yang diperoleh dari hasil PUT III ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja dalam pengembangan usaha perseroan, yakni lewat penyaluran kredit dan kegiatan operasional perbankan lainnya. Dengan terealisasinya aksi korporasi itu maka ruang bagi BBYB untuk menjalankan ekspansi bisnisnya semakin lebar. Tahun 2019, Bank Yudha Bhakti membukukan laba bersih Rp 16 miliar. Sementara pada tahun 2018, mengalami kerugian cukup besar yakni Rp 136,98 miliar, sedangkan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bank ini juga semakin membaik. NPL nett terkikis jadi 1,63% dari 9,92% pada tahun 2018. Selain itu, Bank Yudha Bhakti juga telah memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik dengan mencatatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 29,35% pada tahun 2019. (prf/ara) Sumber

Jakarta - Umat muslim tahun ini menjalankan puasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi virus Corona (COVID-19) telah mengubah aktivitas ngabuburit ke luar rumah, buka bersama, dan lainnya menjadi di rumah aja. Begitu juga merayakan Idul Fitri, tahun ini suasana Lebaran juga akan berbeda. Mudik harus ditunda, tidak ada kunjungan ke rumah tetangga dan kerabat dengan baju baru, tidak ada sholat Idul Fitri di masjid dengan sarung atau mukena baru. Demikian pula dengan penggunaan dana Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam kondisi pandemi ini, saatnya membuat skala prioritas baru bagaimana sebaiknya mengelola dana THR dalam kondisi tidak biasa. Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Dimas Ardhinugraha menjelaskan mengenai bagaimana mengelola dana THR di tengah pandemi. - Tunaikan kewajiban membayar THR orang lain dan zakat Setelah menerima THR dari perusahaan, segerakan untuk membayarkan THR ke orang-orang yang telah banyak membantu kita, seperti asisten rumah tangga, petugas keamanan dan kebersihan di lingkungan kita, dan lain sebagainya. Selain itu, bersihkan harta Anda dengan menyisihkan sebagian untuk membayar zakat harta dan juga zakat fitrah. Di tengah pandemi Covid-19, banyak orang yang merosot penghasilannya atau bahkan kehilangan mata pencaharian. Zakat Anda tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka. - Lunasi utang "Kalau biasanya saya menyarankan untuk menempatkan dana perayaan Lebaran makanan, baju baru, dan mudik sebagai prioritas kedua, tahun ini berbeda," kata Ardhinugraha Prioritas kedua adalah untuk melunasi utang konsumtif Anda. Walau ada kelonggaran dari pemerintah dan institusi pemberi pinjaman, namun disarankan untuk menggunakan dana THR Anda tahun ini untuk melunasi utang konsumtif yang ada, seperti utang kartu kredit. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari snowball effect dari bunga kredit, kalau tiba-tiba penghasilan kita berkurang atau hilang sebagai efek pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir ini. - Isi pos dana darurat Setelah Anda menunaikan kewajiban membayar THR, zakat, dan melunasi utang, jika masih ada sisa dana THR, sebaiknya jangan digunakan untuk belanja konsumtif atau untuk hal-hal yang tidak perlu. Manfaatkan untuk mengisi pos dana darurat. Dana darurat ini akan sangat berguna di saat kita mengalami musibah yang tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, motor atau mobil rusak, dan lain sebagainya. Simak Video "Menaker: Jika Ada Relaksasi Jamsostek, Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan" [==] Sumber