bot
Moderators-
Jumlah Konten
129.991 -
Bergabung
-
Kunjungan terakhir
Never
Content Type
Profiles
Forums
ARTIKEL
Store
Downloads
Calendar
Blogs
Galeri
Classifieds
Videos
Applications
Iklan
Collections
Direktori Bisnis
Photo Competition
Everything posted by bot
-
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengimbau kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk menunda rencana kepulangannya ke tanah air di masa pandemi Corona. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir rantai penyebaran virus Corona. Apabila terpaksa harus pulang, Ida meminta agar para pekerja bisa memenuhi terlebih dahulu standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. "Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, kita imbau PMI untuk menunda kepulangannya sampai wabah Corona dapat teratasi. Kepulangan PMI dapat dilakukan bagi yang habis masa kontrak kerjanya, PMI yang habis masa visa kerjanya, atau PMI yang dideportasi," kata Ida dalam keterangannya, Minggu (10/5/2020). Ida mengatakan akan berkoordinasi dengan perwakilan negara Indonesia di negara penempatan dan Atase Ketenagakerjaan untuk memastikan pelindungan bagi pekerja yang bertugas di luar negeri. Pihaknya juga menyatakan telah berkomunikasi dengan pengguna atau majikan, maupun agen penempatan. Hal ini dilakukan agar pekerja yang telah habis masa kontrak dapat terus dibantu dan difasilitasi untuk tetap tinggal sementara di negara penempatan. "Kami juga berkoordinasi agar PMI yang tidak bekerja sebagai akibat kebijakan physical distancing, agar gajinya tetap dibayar dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh negara penempatan, " kata Ida. Selain itu, Ida juga mengimbau seluruh PMI agar tidak keluar dari tempat tinggal, kecuali dalam keadaan mendesak. Itu pin harus dengan menggunakan masker, serta menjauhi pusat keramaian. "Kami koordinasi secara teknis dengan labour departmen negara tujuan penempatan untuk memberikan imbauan kepada para pemberi kerja, agar PMI menjauhi pusat keramaian dan menggunakan masker apabila akan keluar dari tempat tinggal," ujar Ida. Kemnaker juga sudah membentuk tim pelaksanaan piket dalam rangka memonitor dan menjawab secara aktif hotline layanan pelindungan WNI. Termasuk bagi pekerja terkait COVID-19, serta menyampaikan update informasi tentang kondisi para pekerja di negara penempatan masing-masing. Simak Video "Menaker: Jika Ada Relaksasi Jamsostek, Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan" [==] (dna/dna) Sumber
-
Jakarta - Bhinneka.com sedang investigasi kabar penjualan data pengguna mereka di dark web. Sebagai pencegahan mereka meminta pengguna mengganti password. "Kami mengimbau pelanggan untuk segera melakukan penggantian password sebagai langkah pencegahan," kata Group Head Brand Communication & PR (BCPR) Bhinneka.com, Astrid Warsito kepada detikINET, Minggu (10/5/2020). Bhinneka.com menyarankan penggunanya melakukan hal sebagai berikut: 1. Mengganti password secara berkala dan ini saat yang tepat untuk mengganti yang baru. 2. Tidak menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan 3. Menggunakan email yang berbeda untuk aktivitas transaksi online 4. Segera menggunakan strong password, minimum delapan karakter, kombinasi huruf besar dan kecil, kombinasi angka, jangan gunakan identitas atau informasi terkait dengan diri dan kombinasi simbol. "Kami informasikan juga bahwa password pelanggan di database selalu dienkripsi. Kami tidak menyimpan data kartu kredit ataupun debit," kata Astrid. Menurut dia semua data pembayaran langsung terkoneksi dengan payment gateway. Selain itu tidak ada uang elektronik atau digital goods lainnya yang datanya tersimpan di sistem. "Dengan melakukan langkah pencegahan di atas, artinya tiap pelanggan turut membantu kami untuk menjaga keamanan akun pengguna," kata Astrid. Sebelumnya, Zdnet memberitakan grup hacker ShinyHunters mengklaim membobol 10 perusahaan berbagai negara dan menjual data pengguna mereka di dark web. Total ada 73,2 juta data pengguna yang dijual USD 18.000. Dari data itu termasuk 1,2 juta pengguna e-commerce Bhinneka.com. Simak Video "Pentingnya Ganti Kata Sandi Medsos Secara Berkala" [==] (fay/fay) Sumber
-
Jakarta - Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir. Kini, KSP Indosurya Cipta tengah menyiapkan proposal perdamaian atau restrukturisasi utang atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada anggota koperasi atau para nasabahnya yang mencapai angka sekitar Rp 10 triliun. Pihak nasabah atau anggota sebenarnya sempat menuntut kepailitan. Kuasa Hukum KSP Indosurya Cipta, Bosni Tambunan menilai proses perdamaian melalui PKPU merupakan opsi terbaik untuk mencari jalan tengah menyelamatkan dana nasabah. Dia berpandangan hal itu lebih baik ketimbang jika harus melalui proses kepailitan seperti yang diinginkan Aliansi Korban KSP Indosurya. "Dalam kasus gagal bayar Koperasi Indosurya kepada para kreditur, Kepailitan adalah opsi yang harus dihindari dan itu malah akan merugikan para nasabah," tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020). Justru, lanjut Bosni, dengan memberikan kesempatan melalui perdamaian dalam Proses PKPU, Koperasi Indosurya Cipta dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada para kreditur melalui skema yang akan dibahas bersama dengan para kreditur. Menurut Boni, dengan melalui proses kepailitan justru akan merugikan para kredit. Dia mencontohkan kasus kepailitan PT. Metro Batavia (Batavia Air) dengan tumpukan utang sebesar Rp 2,54 triliun yang ternyata tidak tuntas terbayarkan dengan aset-aset yang ada dan sangat jauh dari total utang perusahaan. "Sedangkan dalam kasus yang melibatkan Koperasi yang berujung pailit misalnya Koperasi Cipaganti, dan Koperasi Pandawa, proses pemberesannya sangat berbelit-belit dan belum menuntaskan kewajiban yang ada kepada para kreditur," tutur Bosni. Hal itu dikarenakan, saat melalui kepailitan hal yang harus dibereskan terlebih dahulu adalah biaya-biaya kepailitan itu sendiri termasuk fee kurator sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. "Kepailitan harus menjadi Ultimum Remedium bukan Premium Remedium," jelas Bosni. Bosni mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan proposal perdamaian termasuk menyiapkan beberapa source of fund atau sumber dana yang akan disuntikan ke dalam Koperasi Indosurya PKPU. "Kami percaya kreditur akan mendukung langkah yang ditempuh oleh Koperasi Indosurya Cipta. Kami yakin para anggota dan calon anggota masih banyak yang percaya dan sayang dengan Koperasi Indosurya Cipta," tandasnya. PKPU KSP Indosurya Cipta sendiri ditetapkan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan surat putusan Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Proses PKPU ini dibagi dalam enam tahap mulai dari rapat kreditur pertama pada 8 Mei 2020 dan batas akhir pengajuan tagihan pada 15 Mei 2020. Dilanjutkan rapat pencocokan piutang pada 20 Mei 2020. Sementara rapat pembahasan rencana perdamaian tanggal 29 Mei 2020 kemudian rapat pemungutan suara (voting) rencana perdamaian pada 5 Juni 2020 sedangkan sidang permusyawaratan majelis hakim pada 12 Juni 2020. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (das/dna) Sumber
-
Jakarta - Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir. Kini, KSP Indosurya Cipta tengah menyiapkan proposal perdamaian atau restrukturisasi utang atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada anggota koperasi atau para nasabahnya yang mencapai angka sekitar Rp 10 triliun. Pihak nasabah atau anggota sebenarnya sempat menuntut kepailitan. Kuasa Hukum KSP Indosurya Cipta, Bosni Tambunan menilai proses perdamaian melalui PKPU merupakan opsi terbaik untuk mencari jalan tengah menyelamatkan dana nasabah. Dia berpandangan hal itu lebih baik ketimbang jika harus melalui proses kepailitan seperti yang diinginkan Aliansi Korban KSP Indosurya. "Dalam kasus gagal bayar Koperasi Indosurya kepada para kreditur, Kepailitan adalah opsi yang harus dihindari dan itu malah akan merugikan para nasabah," tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020). Justru, lanjut Bosni, dengan memberikan kesempatan melalui perdamaian dalam Proses PKPU, Koperasi Indosurya Cipta dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada para kreditur melalui skema yang akan dibahas bersama dengan para kreditur. Menurut Boni, dengan melalui proses kepailitan justru akan merugikan para kredit. Dia mencontohkan kasus kepailitan PT. Metro Batavia (Batavia Air) dengan tumpukan utang sebesar Rp 2,54 triliun yang ternyata tidak tuntas terbayarkan dengan aset-aset yang ada dan sangat jauh dari total utang perusahaan. "Sedangkan dalam kasus yang melibatkan Koperasi yang berujung pailit misalnya Koperasi Cipaganti, dan Koperasi Pandawa, proses pemberesannya sangat berbelit-belit dan belum menuntaskan kewajiban yang ada kepada para kreditur," tutur Bosni. Hal itu dikarenakan, saat melalui kepailitan hal yang harus dibereskan terlebih dahulu adalah biaya-biaya kepailitan itu sendiri termasuk fee kurator sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. "Kepailitan harus menjadi Ultimum Remedium bukan Premium Remedium," jelas Bosni. Bosni mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan proposal perdamaian termasuk menyiapkan beberapa source of fund atau sumber dana yang akan disuntikan ke dalam Koperasi Indosurya PKPU. "Kami percaya kreditur akan mendukung langkah yang ditempuh oleh Koperasi Indosurya Cipta. Kami yakin para anggota dan calon anggota masih banyak yang percaya dan sayang dengan Koperasi Indosurya Cipta," tandasnya. PKPU KSP Indosurya Cipta sendiri ditetapkan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan surat putusan Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Proses PKPU ini dibagi dalam enam tahap mulai dari rapat kreditur pertama pada 8 Mei 2020 dan batas akhir pengajuan tagihan pada 15 Mei 2020. Dilanjutkan rapat pencocokan piutang pada 20 Mei 2020. Sementara rapat pembahasan rencana perdamaian tanggal 29 Mei 2020 kemudian rapat pemungutan suara (voting) rencana perdamaian pada 5 Juni 2020 sedangkan sidang permusyawaratan majelis hakim pada 12 Juni 2020. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (das/dna) Sumber
-
Jakarta - Di tengah situasi pandemi saat ini, banyak sektor harus beradaptasi. Tidak terkecuali berbagai bidang keinsinyuran, yang juga dituntut memberi kontribusi nyata untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi normal baru. "Sekarang banyak hal berubah. Insinyur sebagai kalangan cerdik cendekia wajib memberi kontribusi konkret dalam kehidupan masyarakat kini di masa pandemi dan nanti. Di sinilah insinyur harus berperan dan berinovasi agar dalam situasi apapun kita semua siap beradaptasi," ujar Heru Dewanto, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dalam Focus Group Discussion yang diinisiasi PII secara daring pada Rabu (6/5/2020). FGD diikuti oleh hampir 400 orang peserta mengikuti paparan 23 bidang keinsinyuran PII yang menjelaskan berbagai skema kondisi normal baru ke depan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Secara khusus Heru menyoroti pentingnya identifikasi normal baru di setiap bidang, sekaligus mempersiapkan masyarakat untuk menghadapinya. "Ini FGD yang holistik dari A sampai Z, dimana PII dan seluruh bidang keinsinyuran melakukan identifikasi, apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi pasca-pandemi, apa tantangannya bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, juga bagaimana cara beradaptasi di setiap bidang keinsinyuran itu, sekaligus tentu saja apa peluang di masa depan dari berbagai tantangan yang kita hadapi sekarang ini," tambah Heru. FGD juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat PII, Airlangga Hartarto, yang menyoroti kehidupan normal baru di masyarakat termasuk kehidupan berekonomi yang menyesuaikan dengan penyakit, lalu bagaimana kemampuan beradaptasi dengan penyakit dan cara penanganannya. Untuk menekan dampak negatif akibat situasi yang tidak pasti saat ini, Airlangga mengatakan pemerintah terus mengkaji sejumlah langkah relaksasi. "Sekuat tenaga kita berupaya agar bencana kesehatan ini tidak menjadi bencana ekonomi, apalagi kemudian menjadi bencana keuangan dan politik", kata Airlangga. FGD daring yang juga dihadiri beberapa pejabat eselon-I dari berbagai kementerian terkait menekankan pentingnya kejelian melihat berbagai peluang dalam masa yang menantang ini. "Insinyur Indonesia harus mampu mengubah semua tantangan sekarang ini menjadi potensi dan peluang-peluang baru di masa depan," tambah Heru. Simak Video "Kemendikbud Gandeng Pelajar Islam Indonesia Perangi Hoax" [==] Sumber
-
Jakarta - Di tengah situasi pandemi saat ini, banyak sektor harus beradaptasi. Tidak terkecuali berbagai bidang keinsinyuran, yang juga dituntut memberi kontribusi nyata untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi normal baru. "Sekarang banyak hal berubah. Insinyur sebagai kalangan cerdik cendekia wajib memberi kontribusi konkret dalam kehidupan masyarakat kini di masa pandemi dan nanti. Di sinilah insinyur harus berperan dan berinovasi agar dalam situasi apapun kita semua siap beradaptasi," ujar Heru Dewanto, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dalam Focus Group Discussion yang diinisiasi PII secara daring pada Rabu (6/5/2020). FGD diikuti oleh hampir 400 orang peserta mengikuti paparan 23 bidang keinsinyuran PII yang menjelaskan berbagai skema kondisi normal baru ke depan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Secara khusus Heru menyoroti pentingnya identifikasi normal baru di setiap bidang, sekaligus mempersiapkan masyarakat untuk menghadapinya. "Ini FGD yang holistik dari A sampai Z, dimana PII dan seluruh bidang keinsinyuran melakukan identifikasi, apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi pasca-pandemi, apa tantangannya bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, juga bagaimana cara beradaptasi di setiap bidang keinsinyuran itu, sekaligus tentu saja apa peluang di masa depan dari berbagai tantangan yang kita hadapi sekarang ini," tambah Heru. FGD juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat PII, Airlangga Hartarto, yang menyoroti kehidupan normal baru di masyarakat termasuk kehidupan berekonomi yang menyesuaikan dengan penyakit, lalu bagaimana kemampuan beradaptasi dengan penyakit dan cara penanganannya. Untuk menekan dampak negatif akibat situasi yang tidak pasti saat ini, Airlangga mengatakan pemerintah terus mengkaji sejumlah langkah relaksasi. "Sekuat tenaga kita berupaya agar bencana kesehatan ini tidak menjadi bencana ekonomi, apalagi kemudian menjadi bencana keuangan dan politik", kata Airlangga. FGD daring yang juga dihadiri beberapa pejabat eselon-I dari berbagai kementerian terkait menekankan pentingnya kejelian melihat berbagai peluang dalam masa yang menantang ini. "Insinyur Indonesia harus mampu mengubah semua tantangan sekarang ini menjadi potensi dan peluang-peluang baru di masa depan," tambah Heru. Simak Video "Kemendikbud Gandeng Pelajar Islam Indonesia Perangi Hoax" [==] Sumber
-
Jakarta - Pandemi Corona telah membuat pembiayaan APBN 2020 membengkak. Gara-gara menangani penyebaran dan dampak dari wabah COVID-19, defisit anggaran pun melebar. Badan Anggaran DPR Ri mengusulkan Bank Indonesia (BI) melakukan cetak uang untuk menutupi kebutuhan itu. Namun dengan mempertimbangkan dampaknya, usulan itu tidak lantas dituruti. Lalu adakah cara lain selain cetak uang? Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai ada alternatif lain untuk menutupi kebutuhan anggaran itu selain cetak uang. Pemerintah bisa melakukan penerbitan surat utang hingga pinjaman luar negeri. "Alternatif di luar relokasi anggaran dan menggunakan uang pajak, pembiayaan keuangan negara dilakukan dengan mencetak surat utang dan juga melakukan pinjaman luar negeri baik itu multilateral maupun bilateral," tuturnya saat dihubungi detikcom, Minggu (10/5/2020). Menurut Yusuf, penerbitan surat utang merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan. Sementara pinjaman luar negeri secara proporsi masih sedikit dilakukan oleh pemerintah. "Dengan bunga yang relatif lebih rendah, sekitar 1-2%, saya kira pinjaman ini yang akan menjadi alternatif pembiayaan keuangan negara di saat sekarang. Meskipun pilihan ini juga mempunyai resiko selisih kurs karena dilakukan dalam bentuk valas dan adanya comitment fee yang harus ditanggung pemerintah," tutupnya. Sekadar informasi, Kementerian Keuangan mencatat kebutuhan pembiayaan APBN 2020 di tengah pandemi Corona mencapai Rp 1.439,8 triliun. Angka tersebut salah satunya berasal dari pembiayaan defisit Rp 852,9 triliun. Pembiayaan defisit meningkat lantaran pemerintah melebarkan menjadi 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB) dari yang sebelumnya 1,76%. Pelebaran juga untuk menanggulangi Corona yang menghantam perekonomian nasional. Salah satu pemenuhan pembiayaan itu akan dipenuhi oleh Bank Indonesia (BI). Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, BI akan menambal sekitar Rp 125 triliun atau 25% dari total penerbitan SBN yang dilakukan pemerintah. Dalam strategi pembiayaan di tengah pandemi Corona, BI menjadi last resort atau cara terakhir pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penanggulangan COVID-19. Simak Video "Menkeu: Nilai Rupiah Menguat Dibanding Maret" [==] (das/dna) Sumber
-
Jakarta - Pandemi Corona telah membuat pembiayaan APBN 2020 membengkak. Gara-gara menangani penyebaran dan dampak dari wabah COVID-19, defisit anggaran pun melebar. Badan Anggaran DPR Ri mengusulkan Bank Indonesia (BI) melakukan cetak uang untuk menutupi kebutuhan itu. Namun dengan mempertimbangkan dampaknya, usulan itu tidak lantas dituruti. Lalu adakah cara lain selain cetak uang? Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai ada alternatif lain untuk menutupi kebutuhan anggaran itu selain cetak uang. Pemerintah bisa melakukan penerbitan surat utang hingga pinjaman luar negeri. "Alternatif di luar relokasi anggaran dan menggunakan uang pajak, pembiayaan keuangan negara dilakukan dengan mencetak surat utang dan juga melakukan pinjaman luar negeri baik itu multilateral maupun bilateral," tuturnya saat dihubungi detikcom, Minggu (10/5/2020). Menurut Yusuf, penerbitan surat utang merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan. Sementara pinjaman luar negeri secara proporsi masih sedikit dilakukan oleh pemerintah. "Dengan bunga yang relatif lebih rendah, sekitar 1-2%, saya kira pinjaman ini yang akan menjadi alternatif pembiayaan keuangan negara di saat sekarang. Meskipun pilihan ini juga mempunyai resiko selisih kurs karena dilakukan dalam bentuk valas dan adanya comitment fee yang harus ditanggung pemerintah," tutupnya. Sekadar informasi, Kementerian Keuangan mencatat kebutuhan pembiayaan APBN 2020 di tengah pandemi Corona mencapai Rp 1.439,8 triliun. Angka tersebut salah satunya berasal dari pembiayaan defisit Rp 852,9 triliun. Pembiayaan defisit meningkat lantaran pemerintah melebarkan menjadi 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB) dari yang sebelumnya 1,76%. Pelebaran juga untuk menanggulangi Corona yang menghantam perekonomian nasional. Salah satu pemenuhan pembiayaan itu akan dipenuhi oleh Bank Indonesia (BI). Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, BI akan menambal sekitar Rp 125 triliun atau 25% dari total penerbitan SBN yang dilakukan pemerintah. Dalam strategi pembiayaan di tengah pandemi Corona, BI menjadi last resort atau cara terakhir pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penanggulangan COVID-19. Simak Video "Menkeu: Nilai Rupiah Menguat Dibanding Maret" [==] (das/dna) Sumber
-
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan memberdayakan pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan melalui program Padat Karya Infrastruktur. Program ini dikemas dalam bentuk kegiatan penyemprotan disinfektan. Selain bermanfaat untuk mencegah penyebaran COVID-19, program ini juga membantu perekonomian pekerja yang ter-PHK maupun dirumahkan. "Kemnaker punya program reguler yang dilaksanakan, yaitu Padat Karya Produktif dan Padat Karya Infrastruktur. Kali ini programnya tidak seperti umumnya, tapi dialihkan ke penyemprotan disinfektan di lingkungan industri atau kampung-kampung. Dan yang nyemprot itu teman-teman yang terpaksa tidak bisa bekerja karena di-PHK atau dirumahkan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020). Berdasarkan data Kemnaker per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi COVID-19 sebanyak 1.032.960 orang dan pekerja sektor formal yang di-PHK sebanyak 375.165 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 314.833 orang. Total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.722.958 orang. "Itu data yang sudah clear, by name dan by address serta dilengkapi NIK KTP. Ada juga 1,2 juta pekerja yang diproses tahap verifikasi dan validasi sehingga totalnya sekitar 3 juta pekerja yang terdampak," ungkapnya. Ia menjelaskan melalui kegiatan penyemprotan disinfektan ini, pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan akan mendapatkan insentif dari Kemnaker. Saat ini, kegiatan ini baru dijalankan di wilayah Jabodetabek mengingat pemerintah masih memberlakukan pembatasan ke luar daerah. "Jadi, untuk program Padat Karya Infrastruktur disesuaikan dengan penanganan dampak COVID-19, diarahkan agar penerimanya itu teman-teman yang di-PHK dirumahkan. Mari kita terus berdoa, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir," ujarnya. Ida juga berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, tidak ke luar rumah kecuali ada kebutuhan mendesak, serta menjaga physical distancing. "Hanya fisiknya saja yang nggak boleh dekat, tetapi hati harus tetap dekat," tandasnya. Simak Video "Menaker Harap Penambahan Cuti Bersama 2020 Tingkatkan Produktivitas" [==] (mul/ega) Sumber
-
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan memberdayakan pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan melalui program Padat Karya Infrastruktur. Program ini dikemas dalam bentuk kegiatan penyemprotan disinfektan. Selain bermanfaat untuk mencegah penyebaran COVID-19, program ini juga membantu perekonomian pekerja yang ter-PHK maupun dirumahkan. "Kemnaker punya program reguler yang dilaksanakan, yaitu Padat Karya Produktif dan Padat Karya Infrastruktur. Kali ini programnya tidak seperti umumnya, tapi dialihkan ke penyemprotan disinfektan di lingkungan industri atau kampung-kampung. Dan yang nyemprot itu teman-teman yang terpaksa tidak bisa bekerja karena di-PHK atau dirumahkan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020). Berdasarkan data Kemnaker per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi COVID-19 sebanyak 1.032.960 orang dan pekerja sektor formal yang di-PHK sebanyak 375.165 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 314.833 orang. Total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.722.958 orang. "Itu data yang sudah clear, by name dan by address serta dilengkapi NIK KTP. Ada juga 1,2 juta pekerja yang diproses tahap verifikasi dan validasi sehingga totalnya sekitar 3 juta pekerja yang terdampak," ungkapnya. Ia menjelaskan melalui kegiatan penyemprotan disinfektan ini, pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan akan mendapatkan insentif dari Kemnaker. Saat ini, kegiatan ini baru dijalankan di wilayah Jabodetabek mengingat pemerintah masih memberlakukan pembatasan ke luar daerah. "Jadi, untuk program Padat Karya Infrastruktur disesuaikan dengan penanganan dampak COVID-19, diarahkan agar penerimanya itu teman-teman yang di-PHK dirumahkan. Mari kita terus berdoa, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir," ujarnya. Ida juga berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, tidak ke luar rumah kecuali ada kebutuhan mendesak, serta menjaga physical distancing. "Hanya fisiknya saja yang nggak boleh dekat, tetapi hati harus tetap dekat," tandasnya. Simak Video "Menaker Harap Penambahan Cuti Bersama 2020 Tingkatkan Produktivitas" [==] (mul/ega) Sumber
-
Jakarta - Data pengguna Bhinneka.com dilaporkan dijual di dark web. Lagi-lagi keamanan siber jadi masalah serius, investigasi pun dilakukan. Zdnet memberitakan grup hacker ShinyHunters mengklaim membobol 10 perusahaan dan menjual data pengguna mereka di dark web. Menurut Zdnet ini adalah grup yang sama dengan peretas Tokopedia pekan kemarin. Total ada 73,2 juta data pengguna dari 10 perusahaan teknologi berbagai negara yang dijual USD 18.000. Dari data itu termasuk 1,2 juta pengguna e-commerce Bhinneka.com. Group Head Brand Communication & PR (BCPR) Bhinneka.com, Astrid Warsito mengatakan sedang melakukan investigasi terkait hal ini. Dia meminta maaf kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait kabar peretasan data pengguna. "Hingga saat ini kami masih melakukan investigasi mengenai kebenaran berita tersebut dan juga melakukan investigasi di sistem internal Bhinneka sehubungan dengan dugaan tersebut," kata Astrid kepada detikINET, Minggu (10/5/2020). Astrid menegaskan, keamanan dan kenyamanan pelanggan saat berbelanja di Bhinneka.com selalu menjadi prioritas. Mereka telah menerapkan standar keamanan global Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) dari TUV Rheinland untuk melindungi pelanggan. "Masih terlalu dini untuk menilai tapi tentu insiden ini tidak diharapkan. Di kami standar keamanannya global, jadi seharusnya tidak semudah itu terjadi peretasan," kata dia. Bhinneka menggandeng pihak terkait untuk investigasi ini yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Kami akan memberi update jika hasil investigasi sudah ada," kata dia. Simak Video "BSSN Minta DPR Segera Sahkan RUU Keamanan Siber" [==] (fay/fay) Sumber
-
Jakarta - Untuk menutupi kebutuhan anggaran yang membengkak dalam penanganan wabah COVID-19, Badan Anggaran DPR RI menyarankan Bank Indonesia (BI) mencetak uang Rp 400-600 triliun. Hal ini dinilai bisa memicu terjadinya hiperinflasi berupa jatuhnya nilai uang. Hal itu pernah terjadi di salah satu negara Afrika, Zimbabwe. Karena terlalu banyak uang beredar, nilai uang jadi turun bahkan jadi tak berharga. Saking tak berharganya, butuh sampai 30 juta dolar Zimbabwe untuk membeli sosis yang semula harganya hanya dari sebelumnya hanya 379 dolar Zimbabwe. Informasi itu jadi yang terpopuler di detikFinance sepanjang hari ini. Selain informasi tersebut, ada juga berita-berita terpopuler lainnya seperti tips mengatur keuangan bila tunjangan hari raya tak cair hingga penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi RI sejak pandemi viru Corona terjadi di Indonesia. Berikut selengkapnya: Sumber
-
Jakarta - Pada bulan Ramadan kali ini bahan-bahan pokok akan lebih banyak dibutuhkan karena kondisi PSSB yang mewajibkan seluruh orang berada di dalam rumah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto telah memastikan stok kebutuhan bahan pokok cukup hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian yang berlebihan, tidak menimbun, dan juga menyetok bahan pokok di rumah. Menanggapi hal itu, Marketing Director Alfamart Ryan Alfons Kaloh mengatakan minimarket Alfamart dan Alfamidi akan terus melayani masyarakat untuk mendapatkan bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. "Kami ingin menginformasikan bahwa Alfamart dan Alfamidi masih terbuka melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, kami mendorong orang untuk menghindari panic buying. Oleh karena itu, kami mendorong orang untuk menghindari panic buying," jelas Ryan dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020). Alfamart dan Alfamidi juga bangga telah menjadi salah satu bagian dari gerakan yang diprakarsai oleh Heinz ABC yaitu Gerakan untuk Lansia di Bulan Ramadan. Ini merupakan gerakan untuk mendukung lansia di bulan Ramadan dan juga selama pandemi kali ini. Heinz ABC berkolaborasi dengan FOI, Alfamart, dan Indomaret Alfamart dan Indomaret akan memberikan bantuan bahan pokok kepada lansia dengan total bantuan sebesar Rp 7,5 miliar, yang akan diberikan di 8 wilayah di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, Solo, DI Yogyakarta, Surabaya, dan Pasuruan. Managing Director Kraft Heinz ABC Indonesia dan Papua Nugini, Steven Debrabandere mengatakan ABC ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan kegiatan ini. Melalui Gerakan untuk Lansia di Ramadan ini, Heinz ABC akan mendonasikan Rp 7,5 miliar bagi para lansia selama masa pandemi. "Gerakan Untuk Lansia di Bulan Ramadan yang kami buat bertujuan untuk mendukung lansia di bulan Ramadan, di saat pandemi ini terjadi. Kami juga ingin untuk mengajak publik menyebarkan kebaikan selama bulan Ramadan," ujar Steven. Program ini sudah dimulai dan akan dilanjutkan hingga 31 Mei 2020. Adapun untuk pendistribusian donasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, Heinz ABC bekerja sama dengan Foodbank of Indonesia (FOI). Nantinya bantuan tersebut akan diberikan oleh masyarakat dan dipastikan sampai kepada para lansia yang membutuhkan lewat bantuan dari FOI "Lansia merupakan salah satu fokus dari Foodbank of Indonesia (FOI). FOI bergabung di gerakan sosial ini untuk memastikan bahwa semua donasi yang telah dilakukan dengan pembelian produk Heinz ABC di Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret diberikan kepada pihak yang tepat," ujar Pendiri FOI Hendro Utomo. Masyarakat pun dapat memberikan dukungan tersebut dengan membeli produk-produk Heinz ABC yang tersedia di minimarket seperti Alfamart, Alfamidi dan juga Indomaret. Nantinya setiap pembelian produk ABC tersebut, konsumen akan membantu Heinz ABC menyumbangkan Rp 1.000 untuk donasi yang akan diberikan kepada lansia tersebut. Simak Video " Efek Panic Buying Bikin Harga Gula Meroket" [==] (akn/hns) Sumber
-
Foto yang diambil di kawasan Vietnam ini menggambarkan seorang warga yang tengah merawat bunga krisan. Bunga-bunga krisan itu mulai bermekaran saat musim semi tiba. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@thuanvo. Kebun bunga tulip berbagai warna bermekaran di kawasan Noordoostpolder, Belanda. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@erwindoorn. Dua orang anak di Vietnam tampak asyik berbincang dengan membawa keranjang berisi bunga. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@thongnguyengallery. Seorang fotografer di Vietnam mengabadikan momen bunga yang bermekaran di saat musim semi tiba. Tampak pula seekor kupu-kupu berada di bunga yang sedang mekar tersebut. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@ngocson. Potret Kuil Senso-ji di Tokyo, Jepang, dengan bingkai bunga-bunga bermekaran di saat musim semi. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@alvarovaliente_. Seorang pekerja sedang memetik daun teh di kebun teh yang berada di kawasan Vietnam. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@phamngocthach. Seorang pengunjung sedang memotret bunga-bunga yang sedang bermekaran di kebun bunga tulip yang berada di kawasan Noordwijkerhout, Belanda. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@michelle.wandering. Seorang anak hendak menanam bunga di kawasan Mallorca, Spanyol. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@mcarmen. Sejumlah wanita di kawasan Hanoi, Vietnam tampak mengenakan pakaian tradisional Vietnam, Ao Dai, saat melintasi jembatan sembari membawa tangkai bunga berwarna merah muda. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@quytran. Potret tempat wisata alam di kawasan Sa Pa, Vietnam. Sa Pa diketahui merupakan salah satu tempat wisata di kawasan Vietnam yang memiliki iklim yang unik dan dapat merepresentasikan empat musim dalam satu hari, yakni, musim semi saat pagi hari, musim panas di siang hari, musim gugur di sore hari, dan musim dingin saat malam hari. Istimewa/Dok. Boredapanda/Agora/@nguyenvietcuong. Musim semi diketahui menjadi waktu berbagai bunga mulai kembali bermekaran setelah musim dingin usai. Seperti halnya bunga tulip yang bermekaran di salah satu taman yang berada di Buenos Aires, Argentina ini. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@regulogomez. Potret bunga-bunga bermekaran di kawasan Lago di Sorapis, Italia. Istimewa/Dok.Boredpanda/Agora/@jp.photoart. Potret seorang wanita berada di sebuah kebun bunga yang sedang bermekaran di kawasan Olot, Spanyol. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@carlesalonsophotography. Penampakan seekor lebah yang sedang mengumpulkan serbuk sari dari bunga matahari. Pemandangan unik nan menarik itu diabadikan seorang fotografer saat sedang berkunjung ke Pentapoli Serres, Yunani. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@irokiorapostolou. Potret dua orang anak laki-laki di kawasan Barisal, Bangladesh, tampak mengenakan payung saat sedang mengumpulkan bunga teratai untuk kembali di jual di pasar setempat. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@azimronnie. Potret hamparan bunga yang bermekaran di dekat air terjun yang berada di kawasan Pleiku, Vietnam. Istimewa/Dok. Boredpanda/Agora/@hoacarol. Sumber
-
Jakarta - Mantan CEO Google Eric Schmidt tidak lagi menjabat sebagai penasihat di raksasa teknologi tersebut dan perusahaan induknya Alphabet. Saat menjadi pemimpin Google, Schmidt merupakan sosok yang mengubah Google dari startup Silicon Valley menjadi raksasa global. Mundurnya Schmidt dari Google pertama kali dilaporkan oleh Cnet. Dikutip detikINET, Minggu (10/5/2020) Schmidt mundur dari jabatannya sebagai penasihat pada Februari 2020. Pria berusia 65 tahun ini pertama kali bergabung sebagai CEO Google pada 2001. Ia dibawa sebagai 'orang dewasa' yang mengawasi kerja co-founder Sergey Page dan Larry Brin yang dianggap masih sangat muda. Saat dipimpin Schmidt, Google melebarkan sayapnya dari sekedar menawarkan mesin pencari ke teknologi lainnya, termasuk smartphone dan video online. Schmidt juga bertanggung jawab membawa Google menuju IPO pada 2004. Pada tahun 2011, Page menggantikan Schmidt sebagai CEO Google, tapi ia tetap menjadi executive chairman dewan direksi. Pada tahun 2015, Google melakukan restrukturisasi dan menciptakan perusahaan induk bernama Alphabet. Scmhidt kemudian menjadi executive chairman untuk entitas baru tersebut. Pada tahun 2017, ia mundur dari jabatan di Google dan Alphabet lalu menjabat sebagai penasihat yang fokus dalam isu sains dan teknologi. Sejak perannya di Google semakin mengecil, Schmidt banyak bekerja dengan sektor militer. Sejak tahun 2016 ia menjadi chairman U.S. Defense Innovation Board, kelompok penasihat yang bertugas menghadirkan teknologi baru untuk Pentagon. Baru-baru ini, Schmidt ditunjuk Walikota New York Andrew Cuomo untuk mengepalai komisi yang mengurus isu teknologi selama dan sesudah pandemi virus Corona. Mundurnya Schmidt dari jabatan terakhirnya di Google dan Alphabet menandakan ia tidak lagi mendapatkan gaji, tapi ia masih memegang saham perusahaan sebesar USD 5,3 miliar. Sebagai penasihat, ia mendapatkan gaji sebesar USD 1 setiap tahunnya. Simak Video "Karyawan Google Akan Ngantor Lagi pada 1 Juni 2020" [==] (vmp/rns) Sumber
-
Jakarta - Pemerintah memberikan kelonggaran untuk pembayaran THR bagi pengusaha. Pengusaha dibolehkan menunda pembayaran THR hingga waktu yang disepakati dengan pekerja. Apabila pembayarannya ditunda, artinya pekerja tidak akan merayakan Lebaran dengan THR. Lalu bagaimana atur keuangannya? Menurut perencana keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho tanpa THR dia menyarankan jangan terlalu bermewah-mewahan dalam merayakan Lebaran. Dia menegaskan pengeluaran harus difokuskan untuk kebutuhan pokok, makanan sehat, suplemen, dan kuota internet. "Mengaturnya bagaimana, menurut saya Lebaran tahun ini lebih baik menahan diri dari bermewah-mewahan dulu. Prioritas utama ya tetap pada makanan sehat dan suplemen, serta kuota internet karena banyak ini kegiatan lebaran pakai gadget," papar Andy kepada detikcom, Minggu (10/5/2020). Dia menegaskan, saat Lebaran tidak usah banyak belanja. Dia mencontohkan untuk kebutuhan makanan dan kue lebaran misalnya, lebih baik tidak berlebihan. "Daripada belanja macam-macam, mending kita penuhi kebutuhan utama saja. Kalau kita beli kue dan makanan ya cukup keluarga kecil di rumah aja, tidak berlebihan," jelas Andy. Andy justru menilai dalam merayakan Lebaran tahun ini baik ada THR maupun tidak ada, bahkan gaji dipotong sekalipun harusnya tidak ada masalah keuangan terjadi. Pasalnya, Lebaran tahun ini pun tidak akan seramai tahun lalu. "Seharusnya, nggak ada isu ya karena walaupun THR ditunda dan beberapa orang gajinya dipotong, karena Lebarannya juga cukup di rumah aja jadi harusnya nggak banyak pengeluaran," kata Andy. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (Herdi Alif Al Hikam/dna) Sumber
-
Jakarta - Pemerintah menegaskan kepada pengusaha untuk membayarkan THR jelang Lebaran. Pengusaha sendiri mengaku kesulitan membayar THR. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai bahwa sebetulnya di tengah kondisi seperti THR justru bukan sebuah urgensi. Menurutnya pekerja masih bisa mendapatkan gaji pokok. "THR kalau dilihat itu menurut saya dengan kondisi sekarang ini kebutuhan pegawai untuk THR nggak besar. Justru mesti disyukuri itu para pegawai mereka masih dapat gaji dan penuhi kebutuhan sehari-hari," jelas Piter kepada detikcom, Minggu (10/5/2020). Dia menegaskan THR bukan sebuah kebutuhan mendesak di tengah situasi seperti ini. Namun, dia menegaskan pengusaha tetap harus membayar THR karena ini hak pekerja. "Pegawai menurut saya nggak terlalu butuh THR saat ini, tapi ingat ini hak pegawai," ucap Piter. Di tengah wabah, menurut Piter hari raya tidak akan seramai dan senormal seperti biasanya. Dia mengatakan tidak ada kebutuhan mendesak untuk merayakan Lebaran. "Di tengah wabah COVID kan tidak ada kebutuhan berlebih. THR juga kan terbitnya tambahan, nah di tengah COVID ini tidak ada kebutuhan beli baju baru, berpesta, segala macam. Semangat keprihatinan itu ada," papar Piter. Meski begitu Piter menegaskan bahwa THR tetap wajib dibayar, tapi tidak sekarang. Pemerintah pun meringankan benan pengusaha untuk membayar THR. "Jadi win-win solutionnya adalah kalau kata saya THR tetap wajib dibayar, tapi nggak sekarang," sebut Piter. Simak Video "Menaker: Jika Ada Relaksasi Jamsostek, Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan" [==] (dna/dna) Sumber
-
Jakarta - Work from home alias bekerja dari rumah menjadi bagian dari kehidupan dan pekerja saat pandemi. Namun karenanya, hal ini berpotensi mengaburkan garis antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Karena itu pula, setengah (51%) dari mereka yang bekerja dari rumah mulai menonton lebih banyak konten dewasa di perangkat yang sama yang mereka pakai untuk bekerja. Ini merupakan salah satu temuan Kaspersky dalam laporannya yang berjudul 'How COVID- 19 changed the way people work'. Kehidupan 'normal baru' yang dihadapi para karyawan saat ini mulai berdampak pada keseimbangan kehidupan pekerjaan mereka. Hampir sepertiga (31%) karyawan mengatakan mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja daripada sebelumnya. Namun, 46% mengatakan mereka menghabiskan jumlah waktu lebih banyak untuk kegiatan pribadi. Perubahan spesifik seperti ini mungkin terjadi karena para karyawan sekarang tidak harus bolak-balik atau bepergian sebanyak sebelumnya. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa semakin sulit bagi para karyawan untuk memisahkan kegiatan pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama dalam urusan IT. Temuan yang cukup mengkhawatirkan bagi bisnis, 51% karyawan mengakui telah mulai menonton lebih banyak konten dewasa pada perangkat kantor sejak mereka bekerja dari rumah. Hampir seperlima (18%) karyawan bahkan melakukannya pada perangkat yang disediakan oleh perusahaan, dengan 33% mengaku menonton konten dewasa di perangkat pribadi mereka yang juga digunakan untuk bekerja. Selain itu, 55% karyawan mengatakan mereka membaca berita lebih banyak dibandingkan saat sebelum memulai bekerja dari rumah. Meskipun hal ini sangat wajar karena setiap orang tetap ingin mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan virus corona, fokus laporan ini adalah bagaimana 60% dari kegiatan ini dilakukan pada perangkat yang digunakan untuk bekerja. Pasalnya, hal ini berpotensi menyebabkan infeksi malware, terutama jika karyawan tidak memperhatikan sumber daya dan situs web yang mereka kunjungi. Para karyawan juga mulai menerapkan kebiasaan menggunakan layanan pribadi mereka untuk tujuan pekerjaan sehingga meningkatkan risiko potensial dari bayang-bayang keamanan IT, termasuk pengungkapan informasi sensitif. Misalnya, 42% karyawan menggunakan akun email pribadi untuk hal-hal terkait dengan pekerjaan, dan 49% mengakui penggunaannya meningkat ketika bekerja dari rumah. Sebanyak 38% menggunakan messenger pribadi yang belum disetujui oleh departemen IT kantor mereka, dengan 60% dari mereka melakukannya lebih sering dalam situasi baru seperti saat ini. "Sebuah organisasi atau perusahaan tidak bisa hanya memenuhi seluruh permintaan pengguna, seperti mengizinkan staf untuk menggunakan layanan apa pun yang mereka inginkan," komentar Andrey Evdokimov, Chief Information Security Officer di Kaspersky dalam keterangan resminya. Menurutnya, penting untuk menemukan keseimbangan antara kenyamanan pengguna, kebutuhan bisnis, dan keamanannya. Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus menyediakan akses ke layanan berdasarkan pada prinsip hanya menyediakan minimal, hak istimewa yang diperlukan, mengimplementasikan VPN dan menggunakan sistem perusahaan yang aman dan sudah disetujui. "Jenis perangkat lunak seperti ini mungkin memiliki batasan tertentu yang sedikit mengurangi kegunaan, tetapi menawarkan jaminan lebih besar dalam menyediakan standar keamanan," ujarnya. Demi memastikan bisnis melakukan seluruh upaya untuk menjaga karyawan dan data perusahaan tetap aman, Kaspersky merekomendasikan pemilik bisnis untuk mengikuti langkah-langkah berikut: Jadwalkan pelatihan kesadaran keamanan dasar untuk karyawan. Ini dapat dilakukan secara online dan mencakup praktik-praktik penting, seperti manajemen akun dan kata sandi, keamanan email, keamanan endpoint Pastikan seluruh perangkat, software, aplikasi dan layanan tetap diperbarui dengan patch terbaru Instal perlindungan software yang telah terbukti, seperti Kaspersky Endpoint Security Cloud di seluruh end point, termasuk perangkat seluler, dan mengaktifkan firewall. Solusi apa pun yang digunakan harus mencakup perlindungan dari ancaman web dan email phishing. Untuk para karyawan dan pengguna rumahan yang harus bekerja dari perangkat pribadi mereka, Kaspersky menyarankan: Menggunakan solusi keamanan yang andal, seperti Kaspersky Security Cloud, untuk perlindungan komprehensif dari berbagai ancaman Hanya mengunduh konten edukasi dan hiburan dari sumber tepercaya. Simak Video "Tips Work From Home Tetap Menyenangkan Versi Cowok" [==] (rns/rns) Sumber
-
Jakarta - Pandemi Corona yang muncul di Indonesia sejak awal Maret yang lalu memang memberikan dampak yang signifikan di sektor ekonomi dan salah satunya menyerang sektor UMKM. Di antara mereka yang terkena imbas dari Corona tersebut adalah salah satu bengkel las di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan yaitu bengkel las Kurnia Jaya. Pemiliknya Yaya Nurcahya (40) mengatakan bisnis tersebut nyaris gulung tikar akibat pandemi yang menyerang Indonesia tersebut. Usaha las yang biasa ia kerjakan seperti pengelasan teralis, pagar kanopi dan lain-lain sepi peminat. Bahkan pada pertengahan Maret lalu, empat orang karyawan sempat dimintanya untuk 'pulang kampung'. Namun mereka memilih tetap tinggal di bengkel. "Waktu itu usaha sepi. Kalaupun ada, satu dua order saja untuk las yang sifatnya perbaikan," ujar Yaya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020). Dia pun hanya bisa pasrah sampai suatu saat usahanya kedatangan pesanan wastafel portabel. Hanya bermodal contoh gambar dan tenggat waktu selama 3 hari, dirinya langsung menyanggupi. Meski dirinya belum pernah membuat sebelumnya, ia mengupayakan untuk menyelesaikan secepatnya. Awalnya, pesanan sejumlah 6 wastafel portable untuk Puskesmas di wilayah Jakarta. Hingga akhirnya datang pemesanan kedua, sebanyak 14 unit. "Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini, saya masih bisa bekerja. Saya bersyukur sekali, rezeki ini tak hanya membantu saya. Tetapi juga membantu pegawai bengkel las kakak dan adik saya yang sempat tutup, kini ikut membantu," tambahnya. Usut punya usut ternyata pesanan tersebut merupakan bantuan untuk kegiatan Pertamina Peduli COVID-19. Yaya mengakui, bertambahnya pesanan tentu menuntut tambahan modal. Beruntung, tak hanya pesanan, Pertamina juga menawarkan program kemitraan, yakni program untuk wiraswasta menjadi mitra binaan Perusahaan. Dengan menjadi Mitra Binaan, Bengkel Las Kurnia Jaya bisa mendapat pinjaman modal sebesar Rp 50 juta, yang lalu digunakan untuk membeli bahan dan perlengkapan membuat wastafel. Total saat ini sudah 60 wastafel portabel yang dipesan Pertamina di Bengkel Las Kurnia Jaya, dengan harga sekitar Rp 3,2 juta per unit. "Dengan menjadi mitra binaan, saya dapat diprioritaskan untuk membantu Pertamina Group menyediakan wastafel portable atau kebutuhan lain sesuai bidang usaha saya," jelasnya optimistis. Yaya hanya salah satu kisah pengusaha mikro yang bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Selain dirinya masih banyak UMKM binaan Pertamina yang mampu bangkit dan tidak menyerah dengan kondisi. Simak Video "Jangan Tunggu Bangkrut! Jokowi Minta Bantuan UMKM Segera Cair" [==] (akn/hns) Sumber
-
Follow detikFinance Minggu, 10 Mei 2020 18:49 WIB Foto Bisnis ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga - detikFinance Jakarta - Pandemi COVID-19 membuat segala macam usaha masyarakat mengalami kesulitan tak terkecuali pedagang parsel yang biasanya ramai saat jelang lebaran. Foto 1 dari 3 Pedagang menata parsel di Barito, Jakarta, Minggu (10/5/2020). Baca Juga detikNews Aksi Warga Malang Tutup Jalan dengan Ditembok Tak Berlangsung Lama detikTravel Garuda Sudah Terbang Lagi, Ini Daftar Rutenya detikNews Pemprov Jateng Siapkan Bantuan untuk 26 Ribu Warganya di Jabodetabek detikNews 6 Tewas di Aksi Demo Menuntut Bantuan Ekonomi di Afghanistan Sepakbola Gegara Corona, Egy Nyaris Ditangkap di Polandia detikNews JK Imbau Bayar Zakat Dipercepat Guna Atasi Krisis di Pandemi detikTravel Pasar Malam di Kanal Banjir Timur Tergilas Pandemi detikNews Potret Wanita di India Beri Makan Hewan Terlantar Saat Lockdown Sumber
-
Jakarta - Untuk menutupi kebutuhan anggaran yang membengkak dalam penanganan wabah COVID-19, Badan Anggaran DPR RI menyarankan Bank Indonesia (BI) mencetak uang Rp 400-600 triliun. Lalu apa yang akan terjadi jika RI benar-benar cetak uang dalam kondisi saat ini? Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, pencetakan uang sama dengan menebar likuiditas. Jika penambahan likuiditas melebihi pengadaan barang makan akan mendorong inflasi lebih cepat. "Secara teoritis, jika pencetakan uang berujung peredaran uang yang lebih cepat dibandingkan pengadaan barang, bisa mendorong terhadap inflasi," terangnya saat dihubungi detikcom, Minggu (10/5/2020). Sebenarnya Indonesia pernah melakukan cetak uang pada periode 1957-1965. Saat itu Indonesia sedang membutuhkan dana besar untuk berbagai kebutuhan seperti pos prioritas politik yang digunakan untuk operasi keamanan, subsidi BUMN dan swasta. Dampaknya terjadi hiperinflasi. "Bahkan pada menilik pada sejarah Indonesia di medio tahun 1960-an kebijakan mencetak uang dan juga kondisi politik pada saat itu yang tidak stabil bermuara pada hiperinflasi, atau tingkat inflasi yang berada di atas 100%," ucapnya. Yusuf menjelaskan hiperinflasi merupakan laju inflasi yang sangat tinggi. Biasanya di kisaran 100% bahkan lebih. Itu artinya kenaikan harga barang rata-rata bisa mencapai 100% lebih. "Sebagai ilustrasi pada tahun 1966, terjadi kenaikan harga hingga 635%, dengan kenaikan ini, misal harga barang pokok Rp 100 rupiah kenaikan inflasi di atas meningkatkan harga hingga menjadi Rp 735," terangnya. Dia memberikan contoh sederhana lainnya, Zimbabwe pernah mencetak uang dan dampaknya terjadi hiperinflasi sebesar 7,9 miliar%. Hal itu menyebabkan harga sosis meningkat menjadi 30 juta dolar Zimbabwe dari sebelumnya hanya mencapai 379 dolar Zimbabwe. Meski begitu, kondisi ekonomi RI saat itu dengan sekarang ini tentu berbeda. Bisa saja pencetakan uang dengan level tertentu tidak memberikan dampak besar terhadap inflasi. "Beberapa penelitian justru menunjukkan hubungan negatif antara pencetakan uang dan inflasi di masa sekarang. Sehingga, pencetakan uang di level tertentu tidak akan mengerek inflasi terlalu besar di masa sekarang," ucapnya. Simak Video "Imbas Hiperinflasi, Warga Venezuela Beli BBM Pakai Rokok" [==] (das/dna) Sumber
-
Jakarta - Roda ekonomi Indonesia tengah mengalami perlambatan yang cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2020 hanya 2,97% atau terkontraksi 2,41% dibandingkan kuartal IV-2019. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menerangkan, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat. Lalu apa yang menjadi penyebabnya? "Sebabnya itu bisa beragam untuk pertumbuhan ekonomi kuartal I yang cuma 2% itu salah satunya disebabkan karena melambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari 5% di kuartal I-2019 menjadi 2% di Q1-2020," terangnya kepada detikcom, Minggu (10/5/2020). Daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga memang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan ekonomi tanah air, kontribusinya sekitar 56%. Konsumsi rumah tangga sendiri hanya tumbuh di level 2,84% dibandingkan kuartal I-2019 yang sebesar 5,02%. "Lalu kenapa pertumbuhan konsumsi bisa melambat ya salah satunya karena daya beli masyarakat berkurang, sehingga keinginan untuk melakukan konsumsi tidak seantusias tahun lalu," tambahnya. Pertumbuhan ekonomi yang melambat juga terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa. Beberapa industri pun terdampak yang kemudian melakukan PHK. Ujungnya daya beli kembali menurun. "Dampak PHK inilah yang berdampak pada rumah tangga, pendapatan mereka tergerus," tuturnya. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah sendiri sudah menyiapkan skenario kondisi ekonomi tahun ini. Ada 2 skenario pertumbuhan yakni 2,3% dan skenario terburuknya kontraksi atau -0,5%. Jika ekonomi RI di 2020 berada di skenario terburuk maka konsumsi tahun ini bisa mendekati 0%. Hal itu tentu bergantung pada kondisi pandemi yang saat ini tengah terjadi. "Kalau di 2,3% itu artinya konsumsi masih tumbuh positif. Kalau sampai di -0,5% barangkali konsumsi sebagian mengalami pertumbuhan nyaris 0% secara over all. Kita masih punya 3 kuartal. Jadi kalau kuartal kedua memang kondisi PSBB meluas mungkin akan merosot. Kita berharap di kuartal ketiga dan keempat bisa agak sedikit pulih," terangnya. Simak Video "Sandi: Pemerintah Terjebak Dalam Pertumbuhan Ekonomi 5%" [==] (das/dna) Sumber
-
Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai tidak tepat menugaskan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyangga likuiditas bank sistemik apapun alasannya. Itu bukan tugas dan tanggung jawab Himbara. Itu adalah tugas BI yang harus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Dia menambahkan harus ada aturan yang jelas jika Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap dipaksakan dan harus menjadi bank penyangga likuiditas bank sistemik. "Setidaknya harus ada aturan dan peraturan yang jelas misalnya sumber pendanaan harus dari penempatan pemerintah (bukan dari DPK bank Himbara). Lalu, porsi penempatan dana ke Himbara harus lebih besar dibanding ke swasta," dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan lalu. Yang juga tak kalah penting lanjut Heri, sifat dari dana talangan ini adalah chanelling (penerusan) sehingga bila banknya gagal, bukan menjadi kerugian bank Himbara. "Kemudian, direksinya juga harus diberi perlindungan hukum dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola penyangga likuiditas tersebut," ujarnya. Menurut Heri tugas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sebenarnya sudah tepat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dibawah koordinasi Bank Indonesia yang saat ini sudah berjalan baik. Hanya saja perlu diatur ulang agar tidak ada kesalahan di kemudian hari apalagi setelah pandemi virus Corona (COVID-19) selesai di Indonesia. "Perbankan plat merah yang tergabung dalam Himbara adalah objek kebijakan. Ia tak boleh masuk ke dalam ranah regulator. Itu ranah KSSK," jelasnya. Pilihan terbaik biarlah bank berjalan seperti sekarang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga ekonomi berjalan dan regulator menjamin likuiditas bank aman pada era pandemi Covid-19. Simak Video " Dobrak Pintu, Begini Detik-detik Penangkapan Mafia Perbankan" [==] (dna/dna) Sumber
-
Jakarta - Sriwijaya Air Group menyatakan siap untuk kembali mengoperasikan penerbangan domestiknya. Maskapai ini mulai kembali beroperasi pada 13 Mei 2020 mendatang. Perusahaan menegaskan, Sriwijaya Air Group akan melayani penerbangan domestik yang hanya ditujukan bagi pelanggan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ketentuannya mengacu pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Selain itu perusahaan juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. "Dengan kedua panduan tersebut artinya Sriwijaya Air Group hanya akan melayani pelanggan yang melakukan perjalanan kedinasan, repatriasi WNI/pelajar/pekerja migran/pemulangan orang dengan alasan khusus, pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat dan pelanggan yang keluarganya sakit keras atau meninggal dunia dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku," kata Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Jauwena dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020). Untuk itu, Sriwijaya Air memberikan syarat kepada penumpangnya agar dapat melengkapi berbagai dokumen perjalanan yang harus ditunjukan pada saat pembelian tiket. Di antaranya adalah surat keterangan sehat dan bebas COVID-19 dari rumah sakit/instansi kesehatan, surat tugas dari kantor maupun instansi terkait, surat pernyataan perjalanan dan berbagai dokumen pendukung lainnya. "Calon pelanggan harus bisa menunjukkan kelengkapan dokumen fisik saat melakukan check-in di counter Sriwijaya Air Group. Seluruh protokol ini kami lakukan dengan sangat ketat untuk memastikan tidak ada pelanggan yang bepergian untuk keperluan mudik Lebaran. Dan mengingat ketatnya proses verifikasi penumpang di bandara, kami himbau pelanggan Sriwijaya Air Group untuk hadir 3 jam sebelum penerbangannya," terang Jefferson. Untuk pelanggan Sriwijaya Air Group yang hendak memeriksa jadwal, rute penerbangan yang tersedia hingga pembelian tiket pesawat Sriwijaya Air Group dapat dilakukan melalui website resmi www.sriwijayaair.co.id atau www.flynamair.com, atau bisa juga mengakses aplikasi Sriwijaya Air di Play Store maupun App Store. Simak Video "Ratu Tisha Tolak Tawaran Jadi Manajer Sriwijaya FC" [==] (dna/dna) Sumber
-
Jakarta - Google menjual banyak perangkat lewat tokonya. Jadi sudah wajar jika kadang terjadi kesalahan saat pengiriman barang. Seperti kisah seorang pengguna yang menerima 10 unit Pixel 4, padahal ia hanya memesan satu unit lewat Google Store. Ia pun membagikan ceritanya lewat Reddit di r/GooglePixel. Dikutip detikINET dari Android Authority, Minggu (10/5/2020) pengguna tersebut mengatakan ia hanya memesan satu Pixel 4 64 GB dalam varian Just Black. Ia memutuskan membeli Pixel 4 karena diskon di Google Store yang memangkas harga ponsel tersebut menjadi USD 500. Namun, ketika pesanannya tiba ia menerima paket berukuran besar yang di dalamnya berisi 10 unit Pixel 4. Jika ditotal, pengguna yang beruntung tersebut menerima ponsel seharga USD 5.000! Google Pixel 4 salah kirim Foto: Reddit Pengguna Reddit tersebut sempat berpikir untuk menyimpan semua unit Pixel 4 yang diterimanya, karena hukum di Amerika Serikat menyatakan ia berhak menyimpan perangkat tersebut. Tapi istrinya mendorongnya untuk berbuat baik dan mengirimkannya kembali ke Google. "Untuk sesaat, rasanya seperti memenangkan lotre, tetapi itu hanya sesaat ketika seorang malaikat di pundakku, dan istriku, keduanya angkat bicara, dan saya tahu hanya ada satu pilihan," tulis Redditor tersebut. Dengan berat hati, ia memberitahu kesalahan pengiriman tersebut kepada layanan pelanggan Google. Rupanya proses pengembalian perangkat yang salah kirim tersebut lebih rumit dari perkiraan mereka. Ketimbang mempercayai ucapan pembeli saat melaporkan kesalahan pengiriman, Google meminta foto slip pengemasan dan sembilan ponsel lainnya. Dari situ Google membutuhkan dua hari untuk merespon, dan mengatakan akan ada ekspedisi yang menjemput sembilan unit lainnya. Tapi, Google melakukan kesalahan karena hanya menghitung delapan perangkat dalam slip pelacakan. Akhirnya slip kedua dikirim untuk unit ke-sembilan, dan semua unit yang salah kirim dikembalikan lagi ke Google. Simak Video "Spesifikasi dan Harga Google Pixel 4" [==] (vmp/rns) Sumber