bot

Jakarta - Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan. Salah satunya dengan menetapkan kebijakan kepada pelaku usaha perbankan untuk memberikan pendampingan dan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan relaksasi kredit bagi para debitur UMKM BRI yang mengalami kesulitan. Hal ini dialami oleh seorang pengusaha Event Organizer, Aldino Noormares (25). "Sejak SMA saya sudah ikut Event Organizer (EO), lalu saya melihat di wilayah Tasikmalaya usaha ini memiliki peluang yang besar terutama untuk acara pernikahan sehingga saya memutuskan untuk punya usaha sendiri. Tidak hanya event pernikahan, tetapi juga event-event lainnya." ungkapnya. Terkait dampak COVID-19, Aldino mendapat keringanan dari Bank BRI berupa penangguhan pokok dan perpanjangan cicilan atas pinjaman yang dilakukan untuk membiayai usahanya. Sejak tahun 2017, Aldino mengembangkan usaha Event Organizer dan Wedding Decoration di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Berawal dari hobi dan keingintahuannya tentang EO sejak SMA, kini usahanya mengalami perkembangan pesat hingga dapat mempekerjakan 20 karyawan. Saat awal merintis, Aldino membiayai usahanya dari uang tabungan sendiri dari kerja sambilan saat kuliah serta dari investor yang membantunya. Namun seiring dengan perkembangan usahanya yang kian meningkat, ia memutuskan untuk menambah modal usaha hingga melalui pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI pada September 2019. Ia mengatakan dalam sebulan, pendapatan kotor yang diperoleh sebesar Rp 200 - 250 juta. Setelah dikurangi dengan biaya produksi serta menggaji karyawannya, pendapatan rata-rata dari usahanya tersebut tercatat mencapai Rp 40 - 50 juta per bulan. Pada pertengahan Maret 2020, Aldino mendapat informasi bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan physical distancing dan menghentikan kegiatan yang mengumpulkan massa. Kebijakan tersebut tentu berimbas pada usahanya dan semua kegiatan usahanya pun berhenti dan menunggu hingga waktu yang tak tentu. "Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada usaha saya, bahkan biasanya di bulan Ramadhan saya dapat tambahan permintaan dari acara buka bersama dan acara - acara lainnya, sekarang semuanya berhenti. Sebagian besar karyawan saya rumahkan dan hanya beberapa yang masih saya pekerjakan," tuturnya. Meski usahanya berhenti sementara, Aldino mengakui masih membayar cicilan kreditnya hingga April 2020. Namun, mengingat pandemi yang belum berakhir dan banyak event yang dibatalkan, ia akhirnya mengajukan relaksasi kredit ke BRI dimana per bulan Mei 2020, ia mendapat penangguhan pokok pinjaman dan perpanjangan selama 3 bulan dari BRI. "Setelah mengetahui dari media bahwa pemerintah akan memberikan keringanan kepada pelaku UMKM, saya mencoba mengajukan ke BRI, dan disetujui. Terima kasih BRI yang sudah membantu kami pelaku usaha di tengah situasi seperti ini. Saya optimis setelah pandemi ini berlalu, usaha saya kembali berjalan dan saya tetap rajin membayar cicilan," imbuhnya. Selain itu, meskipun usahanya mengalami penurunan dan sepi permintaan, ia tetap memutuskan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan sesuai dengan perjanjian kerja. Hal ini dilakukan agar silaturahmi dah hubungan kerja dengan karyawannya tetap terjalin. "Itu sudah menjadi tanggung jawab Saya kepada rekan kerja sekaligus saya ingin tetap menjalin silaturahim dengan mereka. Situasi seperti ini memang berat, namun saya harus bertahan dan tetap membantu karyawan saya," ungkapnya. Aldino juga memutuskan untuk beralih profesi sementara dengan menjadi supplier barang di toko online. Di tengah keadaan yang sulit ini, tidak membuatnya patah semangat dan tetap mencari alternatif lain untuk bisa bertahan dan mengisi waktu luangnya. "Usaha online sangat laku saat ini, saya coba dapat keuntungan dari margin penjualan. Saya juga mau memberi semangat kepada pelaku usaha lainnya. Saya juga sedang melanjutkan studi S2, keadaan ini juga memberi semangat untuk saya untuk tetap berusaha untuk menghidupi keluarga dan membiayai kuliah saya," pungkasnya. Simak Video "Teras BRI Kapal, Penjaga Kedaulatan Rupiah di Perbatasan" [==] (mul/mpr) Sumber

Ada enam aspek penting yang dilakukan BI dalam menjaga stabilitas keuangan. == JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) berkomitmen terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk melakukan tugasnya. Seperti menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan berbagai penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut telah diumukan setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) sejak bulan Februari hingga April 2020. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut terdiri dari enam aspek penting. Pertama, penurunan suku bunga kebijakan moneter (BI7DRR) dua kali masing-masing sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen. Penurunan suku bunga kebijakan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang rendah dan terkendali pada kisaran sasaran 2-4 persen serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada RDG 13-14 April 2020, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR dengan pertimbangan perlunya memprioritaskan kebijakan suku bunga guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dalam jangka pendek. "Meskipun, kami melihat bahwa ruang penurunan suku bunga ke depan, dalam hal ketidakpastian pasar keuangan sudah mulai stabil, masih terbuka," katanya dalam konferensi pers KSSK, Senin (11/5). Kedua, BI terus melakukan stabilisasi dan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Kebijakan ini didukung oleh cadangan devisa yang lebih dari cukup. BI juga telah menjalin kerja sama bilateral swap dan repo line dengan sejumlah bank sentral negara lain, termasuk dengan bank sentral Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar yang ditempuh tersebut, nilai tukar Rupiah bergerak menguat dari yang semula hampir menyentuh Rp 17 ribu per dolar AS menjadi di bawah Rp 15 ribu per dolar AS saat ini. "Bank Indonesia meyakini bahwa tingkat nilai tukar Rupiah saat ini secara fundamental masih //undervalued// dan insya Allah ke depan nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguat," katanya. Ketiga, BI terus memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas. Hal ini ditempuh antara lain dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah melalui transaksi DNDF, memperbanyak transaksi swap valas, dan penyediaan term repo untuk kebutuhan perbankan. Keempat, untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas (quantitative easing) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2020, Bank Indonesia telah melalukan injeksi likuditas sekitar Rp 503,8 triliun. Ini dilakukan antara lain melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuditas perbankan dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah. Kelima, pelonggaran kebijakan Makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pelonggaran ketentuan Loan to Value Ratio (LTV), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta penurunan GWM Rupiah untuk pembiayan dunia usaha khususnya untuk eskpor impor maupun untuk UMKM dalam rangka memitigasi dampak Covid-19. Keenam, kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis, mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transaksi nontunai, seperti uang elektronik, internet banking, maupun penggunaan QRIS. BI juga mendukung pemerintah melalui akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meringankan beban masyarakat dari dampak Covid-19. Sumber

Jakarta - Jasa pengiriman paket di PT Pos Indonesia Cabang Kudus meskipun di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19 meningkat. Peningkatan pengiriman barang melalui Kantor Pos Indonesia bahkan mencapai 300 persen. "Untuk pengiriman barang melalui Pos Indonesia saat ini bisa lebih 200-300 persen jika dibandingkan hari bisa," kata Pujianto supervisor pada Kantor Pos Indonesia Cabang Kudus kepada wartawan di Kudus, Senin (11/5/2020). Ia mengatakan, pada saat hari bisa Kantor Pos Indonesia cabang Kudus hanya melakukan pengiriman satu truk. Namun selama bulan puasa dan menjelang lebaran ini bisa tiga kali pengiriman. Padahal saat ini tengah terjadi wabah virus Corona. "Sebelum puasa sudah ada kenaikan tapi tidak signifikan. Sekarang sudah banyak sekali. Apalagi, masyarakat Kudus ini memanfaatkan jasa pengiriman barang ini," ujarnya. Ditambahkan, Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Kudus, Sri Haryatmo mengatakan, setiap satu truk pengiriman ini dengan berat empat ton. Adapun rute pengiriman meliputi Semarang, Kudus, dan Pati. "Truk tonasenya empat ton. Jadi rute semarang, Kudus Pati dan kembali lagi Pati, Kudus Semarang," katanya. Sri menjelaskan, rata-rata pengiriman barang seperti paket. Sedangkan untuk pengiriman surat sekarang hanya 25 persen saja. Pengiriman paket ini didominasi bisnis online, karena sekarang banyak pedagang online. "Posisi sekarang rata-rata pengiriman sudah paket. Surat itu hanya 25 persen saja. Sekarang lebih didominasi lebih banyak bisnis online. Karena banyak pedang online yang melakukan penjualan untuk dikirim ke penerima. Dominasi barang berupa konveksi sama souvenir," jelasnya. Sementara itu, untuk tetap memberikan pelayanan barang masuk ke Kudus pihaknya telah menyiapkan petugas. Para petugas ini disiapkan di semua kecamatan yang ada di Kudus. Dengan demikian, barang paketan yang dikirim melalui kantor Pos Indonesia akan sampai kepada penerima. "Kita juga menyiapkan petugas pengantar. Sehingga pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat," tandasnya. Simak Video "Karyawan PT Pos Indonesia Demo, Minta Direksi Dicopot" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Melonjaknya angka kemiskinan jadi ancaman baru di tengah mewabahnya pandemi Corona di Indonesia. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bakal banyak orang miskin 'kagetan' bermunculan. Orang miskin kagetan adalah masyarakat yang terpuruk ke garis kemiskinan karena imbas virus Corona. Lalu sebetulnya bagaimana virus Corona membuat banyak orang di Indonesia jatuh miskin? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan virus Corona telah memicu pembatasan gerak sosial. Sementara itu banyak masyarakat yang mendapat penghasilan mengandalkan kegiatan dan aktivitas sosial. "Pemicunya jelas karena adanya wabah ini, direspons dengan pembatasan mobilitas dan restriksi aktivitas sosial. Sedangkan, banyak lapisan masyarakat kita bergantung pada mobilitas manusia, apalagi di kota besar," jelas Faisal kepada detikcom, Senin (11/5/2020). Akibat pembatasan-pembatasan tersebut, orang-orang ini penghasilannya berkurang. Bahkan, paling buruk kehilangan pekerjaan sehingga sama sekali tak mendapatkan penghasilan. "Mereka jadi kehilangan pekerjaan dan drop penghasilannya. Ini yang jadikan banyak orang yang masuk ke garis kemiskinan," ujar Faisal. Faisal menjelaskan selama ini orang-orang tersebut masuk ke dalam golongan hampir miskin. Dia mengatakan jumlahnya sekitar 67 juta orang di Indonesia, dengan serangan virus Corona jutaan orang ini perlahan terjun ke garis kemiskinan. "Ini make sense sama data kependudukan kita, jadi yang berada di bawah kemiskinan itu sekitar 25 juta, nah yang jadi masalah ini yang dekat sama garis kemiskinan alias hampir miskin 67 juta. Saat ada guncangan ekonomi mereka masuk ke garis kemiskinan," papar Faisal. "Karakteristiknya mereka ini bekerja di sektor informal dan kondisi seperti ini sangat bergantung pada bansos," tambahnya. Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir mengatakan banyak orang miskin kagetan bermunculan selama wabah Corona. Awalnya, Muhadjir bicara mengenai masyarakat yang akan menerima bantuan sosial. Selama ini sudah ada masyarakat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mereka sudah rutin menerima bansos. Namun, banyak pihak yang belum masuk DTKS, orang-orang ini lah yang disebut Muhadjir sebagai orang miskin kagetan. "Mereka ini adalah masyarakat yang semula dikategorikan mampu tapi sekarang jadi jatuh miskin akibat COVID-19 atau saya sebut miskin kagetan. Semula tidak miskin, sekarang jadi miskin," ungkap Muhadjir dalam siaran pers video, Jumat (8/5/2020). Simak Video "Menko PMK Tegur Keras Anies Gegara Data Bansos" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Bhinneka mengimbau pelanggannya untuk mengganti password sembari mereka menginvestigasi kabar peretasan dan penjualan data pelanggan Bhinneka di dark web. Namun langkah ini dinilai pengamat tidak tepat, karena seharusnya bukan cuma imbauan melainkan wajib dilakukan. "Kami mengimbau pelanggan untuk segera melakukan penggantian password sebagai langkah pencegahan," kata Group Head Brand Communication & PR (BCPR) Bhinneka.com, Astrid Warsito kepada detikINET, Minggu (10/5/2020). Menurut Alfons Tanujaya, pakar keamanan internet dari Vaksincom, seharusnya ini bukan cuma imbauan melainkan sebuah keharusan. Pasalnya Bhinneka tak mempunyai sistem two factor authentication (TFA) sebagai keamanan tambahan akun penggunanya. "Jadi kalau passwordnya berhasil dibobol itu sudah tidak ada perlindungan lagi. Karena kalau hash berhasil dipecahkan itu tanpa ada hambatan apapun peretas bisa mengambil alih akun," pungkas Alfons ketika dihubungi detikINET, Senin (11/5/2020). "Karena itu mengganti password di kasus bocornya kredensial Bhinneka ini adalah KEHARUSAN dan bukan himbauan lagi," lanjutnya. Ia menambahkan, seharusnya kita sudah tak lagi mengandalkan password sebagai pengamanan akun di dunia maya. Pasalnya sudah banyak kasus yang semakin memperkuat kebutuhan TFA sebagai tambahan pengamanan. "Yang paling dasar saja TFA itu tidak diterapkan, yah kalau sudah begini yang dag dig dug yah usernya," pungkas Alfons. Yaitu menggunakan server yang menyimpan data secara fisik terpisah, dan menggunakan program perantara API untuk menghubungkan antar server. Penyimpanan data kartu kredit pun dilakukan pihak provider payment.Keamanan data kartu kredit Salah satu hal yang terancam dalam peretasan dan bocornya data pribadi ini adalah data kartu kredit. Untungnya, menurut Alfons, data kartu kredit ini relatif mempunyai standard operating procedure (SOP) yang baik. Namun bukan berarti data kartu kredit tak ikut terancam ketika ada peretasan database seperti yang terjadi di Bukalapak, Tokopedia, dan yang terbaru Bhinneka. Utamanya jika akun tak menggunakan TFA dan bisa dijebol. "Yah akses ke data kartu kredit pemilik akun terbuka lebar (kalau disimpan di akun). Dan biasanya tinggal memecahkan 3 angka di belakang kartu kredit (sebelah tanda tangan) itu sudah bisa digunakan akunnya," jelas Alfons. Sama seperti yang terjadi pada Tokopedia dengan OVO, di mana saat transaksi di Tokopedia sudah disetujui, maka server Tokopedia akan menghubungi server OVO yang kemudian akan meminta PIN untuk verifikasi pembayaran. "Makanya Vaksincom menyarankan untuk TIDAK menyimpan nomor kartu di akun2 online, karena kalau password akun kita jebol data kartu tersebut bisa diakses," tutup Alfons. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (asj/asj) Sumber

Jakarta - Sejak pengumuman kabar penutupan McDonald's Indonesia di pusat perbelanjaan Sarinah di kawasan Thamrin, Jakarta, nama McD selalu menjadi bahasan netizen dan menjadi trending topik di media sosial. Kini setelah resmi ditutup pada Minggu, (10/2/2020) pukul 22:05, nama McD Sarinah masih terus dibahas hingga sampai saat ini masih saja menjadi nomor satu di Twitter dengan lebih dari 36 ribu cuitan. mcd trending topik Foto: screenshot Selain ungkapan rasa sedih karena tempat tersebut adalah gerai pertama yang dibuka di Indonesia pada tahun 1991 dan banyak kenangannya, belakangan banyak pula yang mengutarakan rasa kesal. Netizen banyak yang mengkritik kerumunan massa yang menyaksikan akhir dari penutupan McDonald's di Sarinah. Sebagian dari mereka khawatir hal itu akan mengakibatkan penyebaran virus COVID-19 yang rentan menular. "Let's hope there will not be a 'McD Sarinah' cluster," tulis seorang netizen. "Semoga tidak muncul cluster McD Sarinah ya? PSBB cuma garang di kertas, tapi loyo saat dipelaksanaan? Kok bisa ada perkumpulan massa segini banyak tapi tidak dibubarkan?," tulis yang lain. McD Sarinah got a special place in our memories, but seriously @McDonalds_ID was a gathering like this in the middle of a pandemic really necessary? The place could've gone in a sweet tone. But this is really tone deaf. Shame. (Photos taken by @ya_texmsh from a safe distance) pic.twitter.com/p04H8rrZqa — Joko Anwar (@jokoanwar) May 11, 2020 Ketika dikonfirmasi, Satpol PP DKI Jakarta menyebut pihak McDonalds (McD) Sarinah telah melanggar aturan PSBB. Hal ini karena membuat acara yang menimbulkan kerumunan orang. "Bahwa dalam Pergub kita PSBB itu keramaian di tempat umum dibatasi maksimal 5 orang. Jadi itu udah pelanggaran untuk McD bikin acara-acara semacam itu," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dihubungi, Senin (11/5/2020). Simak Video "Warga Ramai-ramai Lihat McD Sarinah Ditutup, Netizen Geram" [==] (jsn/fyk) Sumber

Penambahan kredit modal kerja agar sektor riil tidak berat hadapi dampak corona. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menambah kredit modal kerja bagi pelaku industri. Saat ini otoritas baru akan memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan restruktrisasi kredit. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait rencana tersebut. “Kebijakan penambahan kredit modal kerja agar sektor riil tidak terlalu berat menghadapi dampak corona jadi cepat recover,” ujarnya saat video conference KSSK di Jakarta, Senin (11/5). Menurutnya kredit perbankan tumbuh sebesar 7,95 persen secara tahunan terutama berasal dari pertumbuhan kredit valas. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 9,54 persen secara tahunan. “Kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan hingga Maret 2020 masih menunjukkan peningkatan dengan didukung ketahanan perbankan, likuiditas, dan stabilitas pasar uang,” ucapnya. Dari jenis penggunaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kenaikan kredit investasi dan kredit modal kerja yang masing-masing tumbuh sebesar 13,65 persen secara tahunan dan 6,63 persen secara tahunan. "Hal ini tidak bisa dihindari adanya corona berpengaruh ke sektor riil dan transmisi ke sektor keuangan, tinggal bagaimana melakukan kebijakan untuk mitigasi hal ini," ucapnya. Sumber

Terjadi kenaikan kredit macet karena sejumlah faktor, tapi masih di bawah batas. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 2,77 persen pada kuartal satu 2020. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi akhir 2019 sebesar 2,30 persen. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kenaikan rasio kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yang terdampak virus corona seperti sektor transportasi, industri pengelolahan, perdagangan dan rumah tangga. “Level rasio NPL masih tetap terjaga di bawah treshold sebesar lima persen,” ujarnya saat video conference KSSK di Jakarta, Senin (11/5). OJK juga menyebutkan tingkat rasio kecukupan permodalan perbankan atau capital adequacy ratio (NPL) masih cukup tinggi sebesar 21,77 persen atau menurun dibandingkan Desember 2019 sebesar 23,31 persen. Adapun penyaluran kredit bank terpantau tumbuh 7,95 persen secara tahunan pada Maret 2020, meningkat dari Desember 2019 sebesar 6,08 persen karena didorong oleh permintaan kredit valas. Kemudian Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,54 persen secara year on year (yoy) pada Desember 2019 DPK hanya tumbuh 6,54 persen. Sementara Komisi XI DPR menilai saat ini upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sudah berjalan baik. Hanya saja perlu diatur agar tidak ada kesalahan di tengah penyebaran virus corona di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan aturan juga perlu diperjelas terkait Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang disebut menjadi bank penyangga likuiditas bank sistemik. "Perbankan plat merah yang tergabung dalam Himbara adalah objek kebijakan. Ia tak boleh masuk ke dalam ranah regulator KSSK," ujarnya kepada Republika.co.id. Menurutnya tidak tepat menugaskan kepada Himbara sebagai penyangga likuiditas bank sistemik apapun alasannya. Hal tersebut bukan tugas dan tanggung jawab Himbara. "Itu adalah tugas BI yang harus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19," ucapnya. "Setidaknya harus ada aturan dan peraturan yang jelas misalnya sumber pendanaan harus dari penempatan pemerintah (bukan dari DPK bank Himbara). Lalu, porsi penempatan dana ke Himbara harus lebih besar dibanding ke swasta," jelasnya. Sumber

Jakarta - Sejak diserang pandemi Corona (COVID-19), ramai-ramai masyarakat mengeluh masalah tagihan listrik yang terasa membengkak. Tak sedikit diantaranya mengaku tidak sanggup membayar tagihan listriknya. Sehingga, terancam arus listriknya dicabut oleh PT PLN (Persero). Lalu, bagaimana sebenarnya hak konsumen terkait tagihan listrik ini? Apakah PT PLN bisa menunda pembayaran listrik warga yang tidak sanggup bayar di tengah pandemi? Menurut Pengacara Hotman Paris Hutapea apapun kondisinya masyarakat tetap wajib melunasi tagihan listriknya meski dalam kondisi sesulit ini. Alasannya sampai sejauh ini belum ada landasan hukum yang mengizinkan PLN untuk melonggarkan tagihan listriknya kepada masyarakat. "Anehnya sampai hari ini Kepres (Keputusan Presiden) terhadap hal tersebut belum ada. Kecuali untuk keringanan-keringanan yang pernah diberikan oleh pak Jokowi. Sekarang ini yang ada baru Kepres-kepres dalam bidang perbankan oleh OJK yaitu misalnya debitur yang menjadi korban Corona bisa restrukturisasi dan sebagainya. Tapi khusus mengenai pembayaran di luar perbankan sampai sekarang belum ada aturannya. Sehingga itu menjadi open kepada dispute," ujar Hotman dalam telekonferensi bertajuk Perlindungan Hukum untuk UMKM di Masa Krisis, Senin (11/5/2020). Parahnya, bila PLN tak mencabut arus listrik konsumen yang molor bayar tagihan listrik justru bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. "Di satu pihak kalau konsumennya tidak membayar ada ancaman dimatikan listriknya. Sementara PLN, (kalau tidak mencabut listrik) mungkin bisa dianggap kerugian negara menjadi korupsi. Itu masalah. Karena pengertian korupsi kan tidak harus menerima uang, tapi kalau mengesampingkan hak negara, kelebihan dari BUMN tanpa didasari oleh peraturan yang berlaku bisa dianggap merugikan keuangan negara. Jadi ini menjadi kayak lingkaran setan ini, mana yang duluan ini," tuturnya. Untuk itu, dibutuhkan segera landasan hukum yang bisa meringankan beban masyarakat terutama yang tak mampu membayar tagihan listriknya. "Solusinya adalah harus ada landasan hukumnya yaitu kepres," katanya. Sejauh ini, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan pemberian listrik gratis untuk pelanggan bersubsidi 450 VA dan diskon sebesar 50% untuk pelanggan 900 VA selama 3 bulan serta insentif tagihan listrik gratis bagi pelanggan Bisnis skala Kecil (B1) dan Industri skala Kecil (I1) yang memiliki sambungan daya 450VA. Sedangkan pelanggan listrik lainnya belum mendapat keringanan listrik di tengah pandemi ini. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Akhir pekan lalu jagad maya dihebohkan dengan aplikasi Raqib Atid yang berguna untuk mencatat amal baik dan amal buruk penggunanya. Kini aplikasi yang sempat viral itu tiba-tiba menghilang dari Google Play Store. Berdasarkan pantauan detikINET pada Senin (11/5/2020) saat mencari kata kunci Raqib Atid di Play Store tidak lagi ditemukan aplikasi tersebut. Sepertinya aplikasi yang dikembangkan Mahmud Fauzi tersebut ditarik oleh pihak Google dan pengembang. Aplikasi Raqib Atid menghilang di Play Store Foto: Screenshot Google Play Store Seperti diketahui, Raqib dan Atid dalam agama Islam dikenal sebagai malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk manusia selama di dunia. Walau tidak bisa menggantikan peran malaikat, aplikasi ini bertujuan untuk mendorong penggunanya menjadi orang yang lebih baik. "Apps yang dapat membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik, dengan merecord kesalahan dan kebaikan Anda setiap hari dan memberi Anda ringkasan dan grafik serta kebaikan Anda setiap hari," tulis deskripsi aplikasi ini di Play Store. Sebelum menghilang dari Play Store, aplikasi Raqib Atid memungkinkan pengguna untuk menambahkan kegiatan baik atau dosa apa yang telah dilakukan secara manual. Jumlah ini kemudian diakumulasi dan ditampilkan dalam grafik dosa dan grafik pahala dari perbuatan yang telah dicatat. Contoh kebaikan yang bisa dicatat dalam aplikasi ini antara lain zikir, salat, sedekah, membaca Al-Quran, puasa, dan lain-lain. Sedangkan bentuk perbuatan buruk yang bisa dimasukkan antara lain membantah orang tua, ingkar janji, mencuri, dan lain-lain. Sebelum ditarik, aplikasi Raqib Atid telah diunduh lebih dari 5.000 kali dan mendapatkan rating 4,2. Dari ulasan yang ada, aplikasi ini sepertinya disambut dengan positif oleh pengguna. "Terima kasih kepada yang bikin app ini sekarang setiap sebelum melakukan perbuatan jahat saya jadi ingat harus lapor di app ini. Begitu juga kalau ingin berbuat baik, saya tuh nggak suka graph-nya jelek jadi saya usahain selalu berbuat baik," tulis salah satu pengguna. Simak Video "Muncikari Online Terungkap di Bengkulu Utara" [==] (vmp/fyk) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani draft Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut keterangan dari Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji, PP tersebut akan diterbitkan hari ini. "Sudah diteken (Bapak Presiden). Insyaallah PP terbit hari ini," kata Dwi ketika dihubungi detikcom, Senin (11/5/2020). Ia menegaskan, pemerintah akan mencairkan THR bagi seluruh PNS baik di pusat maupun daerah sebelum Hari Raya Idul Fitri 144 Hijriah. "Tunggu saja. Pokoknya sebelum Lebaran cair," tegas Dwi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pencairan THR bagi PNS pusat dan daerah, TNI dan Polri, serta pensiunan cair pada hari Jumat, pekan ini. "PMK sudah keluar, sekarang persiapan satker untuk eksekusi pembayaran dan diharapkan serentak paling lambat Jumat ini tanggal 15 kalau nggak salah," kata Sri Mulyani dalam video conference Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua DK OJK, dan Ketua LPS. Dari sisi anggaran, Sri Mulyani menyiapkan dana senilai Rp 29,38 triliun. Dana tersebut diperuntukkan kepada ASN pusat termasuk TNI dan Polri sebesar Rp 6,77 triliun, pensiunan sebesar Rp 8,70 triliun, dan ASN daerah sebesar Rp 13,89 triliun. "Jadi total THR yang dicairkan yaitu pada Jumat ini sekitar Rp 29,38 triliun," ungkapnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan untuk pekerja/buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapun poin-poin penting dalam SE tersebut antara lain: THR Foto: Dok. detikcom (prf/ara) Sumber

Jakarta - Pelaku industri pembuatan smartphone berharap pusat-pusat perbelanjaan bisa dibuka kembali. Sebab tutupnya mal imbas pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat ponsel pintar tak bisa dijual. Akibatnya penjualan anjlok. Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Ali Subroto menjelaskan tutupnya pusat-pusat perbelanjaan membuat konsumen tak bisa membeli smartphone. "Iya (berharap pusat perbelanjaan dibuka kembali). Yang pertama ini kan ada dua dampak. Satu dari segi ada hambatan, kalau orangnya kan ada physical distancing, kalau tokonya kan disuruh tutup. Nah kalau ditutup kan otomatis tidak ada transaksi," kata dia saat dihubungi detikcom, Senin (11/5/2020). Padahal dia meyakini di masa pandemi COVID-19 ini kebutuhan akan ponsel pintar meningkat. Hal itu seiring diterapkannya work from home (WFH) dan anjuran agar masyarakat di rumah saja. Sayangnya kondisi tersebut dibarengi dengan tutupnya pusat perbelanjaan. "Menurut saya, jadi handphone itu begitu ada lockdown atau stay at home, work from home, kebutuhan daripada komunikasi akan meningkat. Jadi handphone merupakan satu demand yang dibutuhkan untuk itu. Jadi kebutuhannya sangat tinggi. Jadi sekarang ini problem-nya tokonya ditutup semua. Ya orang mau beli kan nggak bisa," jelasnya. Di sisi lain dia menilai ada pelemahan daya beli yang membuat permintaan masyarakat terhadap ponsel pintar menurun. Di tengah merebaknya virus Corona memang penghasilan masyarakat terkikis. "Yang kedua adalah penurunan daya beli, karena ini kan khususnya lapisan bawah ini kan banyak kehilangan pekerjaan," tambahnya. Simak Video "Aktivitas #dirumahaja Jadi Auto Semangat with Samsung Galaxy S20" [==] (toy/ara) Sumber

Jakarta - Sekitar Senin dini hari warga di Jawa Tengah melaporkan mendengar suara dentuman yang misterius dari mana asalnya. Sampai saat ini, pembahasan itu masih cukup ramai di linimasa media sosial seperti Twitter. Warga di Solo dan sekitarnya mendengar suara dentuman keras. Ternyata di Pati, Grobogan, dan sekitarnya juga mendengar suara serupa. Saat ini, tagar #dentuman masih berada di posisi tiga trending topic Twitter. "Sebenarnya dentuman ini mengarah ke daerah Jawa tengah. Semoga bumi kita dlm perlindunganNya," tulis seorang netizen. "Ngomong ngomong soal Dentuman yg lagi Viral, semalam gw denger suaranya dr arah Tenggara, suaranya kayak Petasan Lebaran tapi dr kejauhan gitu. Btw gw dari Grobogan Jawa Tengah," demikian kesaksian netizen lain. Tapi ada juga pengguna internet di Jawa Tengah yang mengaku tak mendengar apapun. "Apakah cuma aq yg gak denger suara #dentuman padahal juga tinggal di jawa tengah?" tulis sebuah postingan. Kasi Data Infokom BMKG Jateng Iis Widya Harmoko mengatakan pihaknya memantau tidak ada aktivitas seismik saat sejumlah warga mendengar suara dentuman tersebut. "Dari aktivitas seismik, semalam tidak ada aktivitas seismik di wilayah terdengar," kata Iis saat dikonfirmasi detikcom. Simak Video "Heboh Dibicarakan Netizen, #Dentuman Puncaki Trending Topic" [==] (fyk/fyk) Sumber

Hingga Maret 2020 rasio NPL perbankan sebesar 2,7 persen. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 3,88 juta debitur perbankan yang mendapatkan restrukturisasi kredit. Angka ini setara dengan nilai total sebesar Rp 336,97 triliun hingga 10 Mei 2020. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kebijakan restrukturisasi kredit akan mengurangi tekanan risiko kredit bermasalah. “Hingga Maret 2020, rasio NPL perbankan sebesar 2,7 persen (gross). Kami menjamin tidak akan bank yang goyah karena terpapar risiko NPL,” ujarnya saat video conference KSSK di Jakarta, Senin (11/5). Menurutnya sebagian besar restrukturisasi kredit yang diberikan kepada debitur UMKM sebanyak 3,42 juta debitur. Adapun total nilai debet kredit UMKM mencapai Rp 16,7 triliun. Wimboh berharap adanya kebijakan restrukturisasi kredit dapat menekan risiko kredit bermasalah hingga akhir tahun ini. Apabila ada bank yang mengalami tekanan risiko kredit bermasalah dipastikan terjadi sebelum adanya Covid-19. Kemudian Bank Indonesia telah memberikan kebijakan pelonggaran giro wajib minimum (GWM). "Kami selalu kerja sama untuk jaga likuiditas apalagi ini bisa berikan ruang sektor keuangan jangan sampai berkurang," ucapnya. Sumber

Jakarta - Bocoran tentang spesifikasi dan fitur baru iPhone 12 kembali berdatangan. Rumor kali ini datang dari pembocor gadget Max Weinbach yang membagikan informasi ini lewat kanal YouTube-nya, EverythingApplePro. Dalam videonya, Weinbach mengatakan iPhone 12 Pro akan memiliki display dengan refresh rate 120 Hz ProMotion, sama seperti yang saat ini digunakan iPad Pro. Dikutip detikINET dari Mac Rumors, Senin (11/5/2020) dengan adanya teknologi ProMotion, display iPhone 12 Pro dan Pro Max nantinya bisa berubah secara otomatis antara 60 Hz dan 120 Hz sesuai yang dibutuhkan untuk menghemat baterai. Untuk mengakomodir konsumsi baterai yang lebih besar akibat display 120 Hz dan kemampuan 5G, dua iPhone Pro yang dirumorkan datang dengan ukuran 6,1 inch dan 6,7 inch, akan memiliki baterai yang lebih gede. Weinbach secara spesifik menyebutkan iPhone 12 Pro Max yang berukuran 6,7 inch akan menggunakan baterai berkapasitas 4.400 mAh. Ini merupakan peningkatan yang cukup substansial dari baterai 3.969 mAh yang disematkan Apple di iPhone 11 Pro Max. Kamera iPhone 12 Pro juga akan mendapat peningkatan. Lensa telephoto yang digunakan dirumorkan akan memiliki optical zoom 3x, meningkat dari optical zoom 2x yang ada saat ini. Rumor juga menyebut sensor Face ID akan mendapatkan upgrade baru yang memungkinkan pengguna untuk membuka kunci iPhone dengan sudut yang lebih luas. Sensor ini juga akan ditempatkan di notch yang berukuran lebih kecil. Weinbach juga menekankan rumor digunakannya teknologi LiDAR Scanner yang menemani tiga kamera belakang yang digunakan untuk mempercepat autofokus, meningkatkan akurasi Portrait Mode, sekaligus untuk augmented reality. Tentu saja semua upgrade fitur dan spesifikasi di atas masih merupakan rumor yang belum dipastikan. iPhone 12 akan hadir dalam empat varian dan diperkirakan tetap akan meluncur sesuai jadwal, walau beberapa laporan lainnya mengatakan akan ditunda. Simak Video "Rumor iPhone 12 Pro Bakal Sematkan Sensor LiDAR" [==] (vmp/fyk) Sumber

DPK perbankan mengalami perlambatan seiring melambatnya aktivitas ekonomi. == JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberi keringanan bagi perbankan dalam membayar premi penjaminan sepanjang semester II tahun ini. Keringanan tersebut berupa penghapusan denda bagi yang terlambat membayar premi. "Dengan adanya (keringanan) ini maka perbankan yang terlambat membayar premi tidak dikenakan denda," kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah, saat mengikuti konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (11/5). Halim menjelaskan, kelonggaran pembayaran premi ini dalam rangka memberi ruang gerak bagi perbankan nasional. Menurut Halim, relaksasi ini mulai berlaku pada Juli mendatang hingga akhir tahun ini. Secara umum, Halim mengakui, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional mengalami perlambatan seiring melambatnya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data terbaru, DPK saat ini tumbuh lebih rendah yaitu sebesar 7,98 persen dibandingkan Maret lalu sebesar 9,66 persen. Selain itu, pada akhir kuartal pertama tahun ini deposito rupiah juga rata-rata turun 28 bps menajdi 5,50 persen. Menurut Halim, kondisi ini terus turun selama April hingga awal Mei. Hal yang sama juga terlihat pad suku bunga valas yang juga turun 1,01 persen. Begitu juga dengan pertumbuhan rekening giro yang mengalami perlambatan sebesar 9,77 persen secara yoy pada April 2020. Meski demikian, lanjut Halim, masih ada komponen lain yang tetap mengalami pertumbuhan yaitu komponen tabungan. "Tabungan tumbuh 10,2 persen yoy dibanding 9,5 persen pada Maret maupaun 8,11 persen pada April," terang Halim. Halim menegaskan, secara umum kepercayaan masyarakat masih tinggi dalam mempercayakan dana mereka untuk disimpan di industri perbankan nasional. LPS saat ini masih terus memantau situasi DPK, tren penurunan suku bunga serta likuiditas di sistem perbankan. Sumber

Situasi sangat waspada terjadi hampir di semua indikator yang ada di setiap KSSK. == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, stabilitas sistem keuangan Indonesia sampai akhir Maret berada dalam status sangat waspada. Ini merupakan dampak signifikan dari kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi untuk menekan tingkat penyebaran virus corona (Covid-19). Salah satu langkah Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) bersama pemerintah untuk menanggapi situasi tersebut adalah merancang regulasi yang fleksibel namun tetap accountable. Dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). "Pada Maret, sehingga munculnya Perppu ini adalah merupakan suatu situasi kegentingan yang memaksa. Jadi, sampai akhir Maret lalu, memang kondisinya sangat waspada. Kita sebutkan dalam tingkatan yang waspada," kata Sri dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Senin (11/5). Sri menggambarkan, situasi kala itu menunjukkan gejolak sangat tinggi dan volatilitas serta kepanikan di pasar keuangan. Kondisi ini menyebabkan pemerintah bersama bank sentral dan otoritas di bidang jasa keuangan meningkatkan kewaspadaannya. Sri mengatakan, situasi sangat waspada terjadi hampir di semua indikator yang ada dalam masing-masing KSSK. Ini menyebabkan mereka harus melakukan beberapa kali rapat dengan kabinet untuk menyampaikan penilaian forward looking. Saat itu, Sri mengakui, tantangan sangat besar terjadi di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Tapi, setiap negara melakukan responsnya masing-masing. Sri menambahkan, saat ini, pandemi Covid-19 juga sudah menimbulkan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial yang dituntut menurun. "Bahkan, ada kematian aktivitas ekonomi," tutur mantan direktur pelaksana ini, menyebutkan sebuah istilah yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Tapi, Sri menilai, sudah ada tanda-tanda sentimen perbaikan belakangan ini setelah melalui gejolak dan kepanikan yang sangat tinggi. Meski begitu, ia memastikan, KSSK tetap akan meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi berbagai potensi dampak pandemi. Sumber

Jakarta - d'Youthizen Virtual Class kedua bikin kamu bisa merasakan diajar dosen Afgan dan Tasya Kamila. Jangan kehabisan tiketnya, hari ini terakhir! Ayo bikin momen diam di rumah kamu jadi penuh manfaat dengan ikutan d'Youthizen Virtual Class. Ini adalah kelas online yang digagas detikcom sambil #JagaJarakDulu di masa pandemi Corona. Kelas ini terbuka untuk mahasiswa dari kampus jurusan apapun yang menghadirkan dosen dari kalangan praktisi, tokoh inspiratif, influencer maupun selebriti. Para dosen akan sharing tentang ilmu praktis yang tidak diajarkan di bangku kuliah dan dikemas dalam format digital interaktif serta edutainment. Event pertama sukses berat dengan ditonton oleh ribuan peserta kelas online. Oleh karena itu, d'Youthizen Virtual Class hadir lagi pada 12-13 Mei 2020 besok dan lusa. Tema kuliahnya adalah 'Upgrade Your Skill In Digital Era'. Virtual Class Hari Pertama - Selasa 12 Mei 2020 mulai pukul 13.00 WIB Sesi 1: Pengembangan Aplikasi Digital Ala Anak Muda dengan dosen tamu Riko Ringgoanto, by.U Principal Growth Lead Sesi 2: Pentas Seni menampilkan Hanif Andarevi Sesi 3: Time Management and Study Strategy dengan dosen tamu Tasya Kamila Virtual Class Hari Kedua - Rabu 13 Mei 2020 mulai pukul 13.00 WIB Sesi 1: Skill Wajib Buat Zillenials dengan dosen tamu Sena Achari, Product Director detiknetwork Sesi 2: Pentas Seni menampilkan Rahmania Astrini Sesi 3: Turn Your Passion Into A Carrier dengan dosen tamu Afgansyah Reza Presenter Sahil Mulachela akan menjadi Dosen Pembimbing selama dua hari yang seru ini. Kamu bisa bebas tanya jawab dan juga mendapatkan e-sertifikat. Nah, pendaftaran hari pertama akan ditutup hari ini. Jadi kalau kamu merasakan punya dosen virtual Tasya Kamila, ini adalah kesempatan terakhirnya. Sedangkan hari kedua dengan dosen Afgan masih dibuka sampai Selasa sore. Acara ini tidak dipungut biaya lho, alias gratis! Kamu #detikIniBisa daftar di aplikasi detikcom, klik fitur 'Layanan' lalu cari 'Promo & Event'. Bagi yang belum memiliki aplikasi-nya, cukup klik di sini. Ajang ini disponsori oleh by.U, provider serba digital pertama di Indonesia dari Telkomsel. Kamu bisa bebas menikmati jaringan 4G LTE untuk mendukung aktivitas sehari-hari serta ide kreatifmu. Jadi, jangan ketinggalan nih d'Youthizen Virtual Class jilid kedua. Segera daftar sekarang dan jangan sampai kehabisan! Simak Video "Cerita Tasya Kamila Pernah Bentol-bentol Karena Stres Hadapi UN" [==] (fay/fay) Sumber

Jakarta - Wabah COVID-19 yang melanda dunia membuat orang-orang terkurung di dalam rumah, tak heran jika hal ini menyebabkan lonjakan tinggi terhadap penggunaan aplikasi obrolan video, salah satunya adalah Google Duo. Dilansir detikINET dari Android Police, Google telah mengkonfirmasi telah mengembangkan dukungan panggilan grup hingga 32 orang untuk layanan aplikasi panggilan video yakni Google Duo. Google pun juga mulai mengirimkan promosi via email yang membeberkan fitur tersebut dengan melampirkan gambar seperti di bawah ini. "Membawa lebih banyak orang untuk bergabung. Pembicaraan dapat berlangsung dengan 32 orang dalam panggilan grup," demikian salah satu penjelasan dari fitur tersebut. Sebelumnya Google telah meningkatkan jumlah peserta Google Duo dari 8 orang menjadi 12 orang. Nah, seiring meningkatnya permintaan pengguna yang tinggi sehingga mendorong Google untuk kembali menambah jumlah orang yang dapat bergabung dalam satu panggilan video menjadi 32 orang. Google Duo juga baru-baru ini juga dapat melakukan panggilan grup melalui website sehingga dapat menjadi alternatif bagi pengguna yang lain selain Zoom, Skype dan layanan serupa lainnya. Simak Video "Selain Zoom, Ini Deretan Aplikasi Video Conference Lainnya" [==] (jsn/fyk) Sumber

Anggaran untuk Gugus Tugas Covid-19 mencapai Rp 3,14 triliun. == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga kini pemerintah telah menyalurkan Rp 2,06 triliun dari total anggaran Rp 3,14 triliun kepada Gugus Tugas Covid-19 dalam rangka penanganan wabah virus corona baru di Indonesia. “Hingga saat ini realokasi anggaran telah disalurkan melalui Gugus Tugas Covid-19 di mana dari anggaran Rp3,14 triliun sudah disalurkan sebesar Rp 2,06 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (11/5). Ia merinci Rp 2,06 triliun tersebut digunakan untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan di rumah sakit sebesar Rp 1,09 triliun serta Rp 975 miliar untuk penggantian klaim perawatan di 129 RS yang menangani pasien Covid-19. “Saat ini jumlah klaim RS yang sudah dibayarkan sebesar Rp 85,87 miliar untuk 1.888 pasien Covid-19,” ujarnya. Sri Mulyani menuturkan realokasi dan refocusing anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah merupakan instruksi presiden yang bertujuan untuk mendukung bidang kesehatan, bantuan sosial, dan dunia usaha khususnya UMKM. “Kita juga melakukan pemotongan anggaran untuk konsolidasi fiskal dan belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi Covid-19” katanya. Ia menyebutkan melalui penetapan Perpres 54/2020 dilakukan penghematan lanjutan atas belanja K/L dengan bersumber dari kegiatan atau proyek yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya. Ia mengatakan hasil realokasi anggaran itu ditujukan untuk K/L yang menangani Covid-19 seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, pemerintah juga meminta kepada seluruh daerah agar melalukan refocusing terutama pada DBH, DAU, dan DAK Fisik sehingga dapat menambah realisasi realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. “Kita meminta kepada daerah untuk dapat melakukan refocusing terutama DBH, DAU, dan DAK fisik,” ujarnya. Ia mengatakan sebanyak 479 daerah telah menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD hingga 8 Mei 2020 dengan komposisi belanja mengalami perubahan yaitu penurunan belanja barang/jasa dari 24,87 persen menjadi 20,86 persen dan modal dari 18,16 persen menjadi 12,89 persen. Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan terdapat kenaikan belanja lainnya yakni dari 24,63 persen menjadi 30,33 persen yang ditujukan untuk a.l. bansos dan belanja tidak terduga. Ia menyebutkan total belanja yang direalokasi dan refocusing adalah Rp 51,09 triliun dengan rincian Rp 22,34 triliun ditujukan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial Rp 18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi Rp 9,88 triliun. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Pengusaha mal mendukung rencana kajian awal pemerintah yang akan membuka kembali mal pada 8 Juni 2020 mendatang. Namun pihaknya membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa bantuan gaji karyawan. Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah mengatakan akan banyak pengusaha yang tidak sanggup membayar karyawan saat toko baru kembali dibuka. Sehingga pihaknya meminta diberikan bantuan gaji setidaknya selama tiga bulan sejak mal dibuka. "Membuka pun perlu dukungan pemerintah. Salah satunya bantuan gaji karyawan itu bisa seperti luar negeri, langsung diberikan bantuan untuk gaji karyawan. Minimal gaji karyawan untuk memulai ini bisa dibantu dulu, bisa tiga bulan lah kita minta bantuannya itu," katanya kepada detikcom, Senin (11/5/2020). Diperkirakan saat mal baru dibuka pun tidak akan maksimal. Seperti tidak semua ritel langsung bisa buka karena ada pihak yang tidak sanggup bayar karyawan hingga bayar sewa. "Bisa saja toko yang buka nggak semua. Dari berapa mal hanya berapa yang buka dan bisa juga perusahaannya sudah nggak kuat. Disuruh buka juga mau bayar karyawan dan sewa sudah nggak bisa," ucapnya. Budi berharap ada kerja sama dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Sehingga saat mal dibuka tidak ada kendala di lapangan. "Kita harapkan kerja sama dengan Pemda setempat agar dalam proses pembukaan itu tidak ada gangguan di lapangan," imbuhnya. Simak Video "Mal di Bekasi Sepi Imbas Corona, Penyewa Kios Ricuh!" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan perjalanan Kereta Api Luar Biasa (KLB) untuk berbagai rute mulai tanggal 12 sampai 31 Mei 2020. VP Public Relations KAI Joni Martinus menegaskan KLB ini dioperasikan bukan untuk mudik. "Kami tegaskan, pengoperasian KLB ini dikhususkan hanya untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bukan dalam rangka Angkutan Mudik Idul Fitri 1441 H," kata Joni dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2020). Tiketnya dijual mulai Senin 11 Mei 2020 di loket stasiun keberangkatan penumpang. Pemesanan dan pembelian tiket dapat dilakukan mulai H-7 keberangkatan, oleh penumpang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan. Untuk dapat membeli tiket tersebut, calon penumpang diharuskan melengkapi persyaratan yang bisa dilihat di berita ini. Jika sudah lengkap, calon penumpang melapor ke Posko Gugus Tugas COVID-19 yang tersedia di stasiun penjualan tiket untuk menyerahkan berkas. Jika sudah diverifikasi, calon penumpang akan mendapatkan Surat Izin dari Satgas COVID-19 dua rangkap. Lembar pertama diberikan ke petugas loket saat akan membeli tiket dan lembar kedua ditunjukkan kepada petugas pada saat boarding. Surat Izin tersebut berlaku hanya untuk satu kali perjalanan. "KAI membentuk posko penjagaan dan pemeriksaan tersebut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas COVID-19 Daerah, dan instansi terkait lainnya," jelas Joni. Setiap penumpang yang akan menggunakan KLB tersebut diharuskan untuk menggunakan masker, bersuhu tubuh di bawah 38 derajat celsius, membawa tiket, identitas asli, serta Surat Izin dari Satgas COVID-19. "Penumpang yang akan berangkat namun tidak memenuhi persyaratan tersebut, dilarang naik kereta api dan tiket akan dikembalikan 100%," tegas Joni. Seluruh perjalanan KLB sudah menyesuaikan dengan jadwal pembatasan transportasi umum di masing-masing wilayah yang sudah menerapkan PSBB. KAI juga secara tegas dan ketat menerapkan protokol pencegahan COVID-19 mulai dari sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan saat tiba di stasiun tujuan. KLB tersebut melayani rute mana saja? Simak Video "Imbas Status KLB Corona di Solo, Pasar Tradisional Sepi Pengunjung" [==] Sumber

Jakarta - Karyawan pabrik smartphone ikut dirumahkan akibat merebaknya virus Corona. Sebab pandemi COVID-19 membuat penjualan ponsel pintar tersebut anjlok. Bahkan menurut catatan Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI), penjualan turun 60% pada April. Ketua Umum AIPTI Ali Subroto mengatakan, perusahaan yang tak hanya memproduksi smartphone mungkin masih bisa mempertahankan karyawannya untuk tetap bekerja. Namun bagi perusahaan yang hanya membuat ponsel pintar mau tak mau harus merumahkan karyawannya karena kapasitas produksi diturunkan mengikuti rendahnya permintaan. "Ada perusahaan yang nggak bikin handphone saja mungkin masih bisa. Tapi kalau melihat April ini (penjualan) turunnya 60%, menurut saya ya pasti akan terjadi perumahan," kata dia saat dihubungi detikcom, Senin (11/5/2020). Namun dia belum mengetahui jumlah karyawan di industri smartphone yang sudah dirumahkan. Dia menjelaskan bahwa industri perangkat telekomunikasi kemungkinan tidak akan mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab bukan perkara mudah untuk mencari SDM di bidang tersebut. "Mereka nggak akan PHK karena untuk mencari kembalinya kan sulit," sebutnya. Lanjut dia, dalam kondisi seperti ini yang paling terdampak adalah brand-brand lokal. Sementara produsen yang merakit smartphone dengan merek ternama tak terlalu terdampak. "Kalau sudah begini nih pasti brand leader yang turunnya paling dikit kan. Yang paling berdampak lebih besar pasti brand lokal. Itu sudah umum lah begitu," tambahnya. Simak Video "Aktivitas #dirumahaja Jadi Auto Semangat with Samsung Galaxy S20" [==] (toy/ara) Sumber

Jakarta - Wabah COVID-19 telah membuat ekonomi RI tahun ini begitu sulit. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam di kuartal I-2020 menjadi 2,97%. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan skenario kondisi ekonomi tahun ini. Ada 2 skenario pertumbuhan yakni 2,3% dan skenario terburuknya kontraksi atau -0,5%. Jika ekonomi RI di 2020 berada di skenario terburuk maka konsumsi tahun ini bisa mendekati 0%. Apa maksudnya? Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menerangkan, konsumsi merupakan bagian dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Itu artinya jika konsumsi 0% maka tingkat konsumsi tahun ini sama dengan tahun lalu atau tidak ada pertumbuhan. "Jadi nilai konsumsi pada tahun 2020 sama dengan nilai konsumsi 2019, tidak ada pertumbuhan," tuturnya saat dihubungi detikcom, Senin (11/5/2020). Menurutnya sebenarnya kondisi ini sangat wajar, sebab sepanjang 2020 masyarakat cenderung menahan konsumsi di tengah pandemi. Mereka hanya konsumsi untuk produk yang benar-benar dibutuhkan. "Pertumbuhan konsumsi ini kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi sangat besar. Sehingga dengan tidak ada pertumbuhan dikonsumsi tidak ada juga pertumbuhan ekonomi," tegasnya. Simak Video "Sri Mulyani Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa -0,4%" [==] (das/fdl) Sumber