bot
Moderators-
Jumlah Konten
100.194 -
Bergabung
-
Kunjungan terakhir
Never
Seller statistics
- 0
- 0
- 0
Reputasi Forum
0 NeutralTentang bot
-
Rank
Ultra Diamond
Pengunjung ke profil
Blok pengunjung tidak aktif
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong bank[1] lokal Indonesia ikut berkontribusi dalam proyek hilirisasi[2] melalui penyaluran kredit. Bahlil mengakui selama ini proyek hilirisasi mendapat banyak kritik karena mengandalkan utang dari asing. Dominasi utang asing ini dinilai membuat manfaat dari proyek besar hilirisasi itu tidak dirasakan sepenuhnya oleh Indonesia. Karenanya, kata Bahlil, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Salah satunya, untuk mengatur mengenai pembiayaan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Arahan Bapak Presiden, kami merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri. Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi," ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (17/1). Selain mendorong kontribusi bank lokal, pemerintah juga mewajibkan bank-bank BUMN untuk menyalurkan pembiayaan ke proyek hilirisasi. Bahlil mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan para bank pelat merah terkait ini. "Kami akan memulai, tadi sudah rapat dengan Pak Erick dan kami sudah memulai dan secara informal sudah kita komunikasikan," ucapnya. Menurut Bahlil, perbankan tidak akan menolak untuk menyalurkan pembiayaan untuk proyek hilirisasi. Sebab, manfaatnya bagi dalam negeri sangat besar. "Bahwa betul-betul itu didapatkan nilai tambahnya dalam negeri dan kepemilikannya dalam negeri. Mau tidak mau perbankan dalam negeri yang harus membiayai," jelasnya. ====[3] (ldy/pta) References^ bank (www.cnnindonesia.com)^ hilirisasi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia[1] mengungkap sejumlah pembahasan dalam pertemuan dengan Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis China (IDCPC) Liu Jianchao di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (17/1). Bahlil menjelaskan dalam pertemuan itu turut dibahas terkait skema kerja sama yang saling menguntungkan setelah Indonesia bergabung dalam BRICS. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita ingin untuk ini dimanfaatkan secara baik dalam rangka kepentingan Indonesia dan kerja sama yang saling menguntungkan antara negara-negara yang tergabung dalam BRICS," kata Bahlil usai pertemuan. Bahlil menjelaskan dalam pertemuan itu turut dibahas kerja sama Indonesia-China terkait investasi, hilirisasi, hingga pertambangan. "Kami tadi berdiskusi bertukar pandang terkait dengan hilirisasi tidak hanya di sektor pertambangan, tetapi juga kita mendorong kepada sektor-sektor yang lain seperti perikanan, kehutanan, dan pertanian," ujar dia. Dalam kesempatan yang sama, Liu mengatakan Bahlil turut sepakat terkait pembentukan mekanisme kerja sama antara kedua partai. "Kami sepakat membentuk mekanisme kerja sama dan juga membentuk mekanisme berdialog politik dan melakukan pertukaran pendapat tentang filosofi dan konsep pengelolaan negara," ujarnya. Lebih lanjut, Liu juga berharap agar kerja sama antara Indonesia dan China dapat terus berkembang dengan baik dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, kata dia, China menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia selama ini. Ia berharap kerja sama tersebut dapat berlanjut. "Kemarin malam saya juga sempat bertemu dengan yang mulia Presiden Prabowo. Kami melakukan komunikasi yang baik. (mab/fra) ==== [2] References^ Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Penjamin Simpanan Amerika Serikat (Federal Deposit Insurance Corporation/ FDIC[1]) menggugat 17 mantan eksekutif dan direktur Silicon Valley Bank[2] (SVB) untuk mendapatkan kembali dana miliaran dolar yang hilang dan menyebabkan kebangkrutan pada Maret 2023. Mengutip Reuters, Jumat (17/1), Dokumen gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Federal San Fransisco, FDIC dalam kapasitasnya sebagai kurator bank, mengatakan para terdakwa mengabaikan standar dasar perbankan dengan membiarkan bank mengambil risiko berlebihan demi meningkatkan laba jangka pendek dan harga sahamnya. FDIC menyalahkan ketergantungan bank pada obligasi pemerintah jangka panjang yang sensitif terhadap suku bunga dan sekuritas yang bergantung pada hipotek. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT SVB juga menolak pembayaran dividen sebesar US$294 juta kepada induk perusahaannya saat kesulitan keuangan dan manajemen lemah pada Desember 2022, kurang dari tiga bulan sebelum kebangkrutannya. "SVB merupakan kasus salah urus risiko suku bunga dan likuiditas yang sangat parah oleh mantan pejabat dan direktur bank," kata isi gugatan tersebut. Para tergugat adalah mantan Kepala Eksekutif Gregory Becker, mantan Kepala Keuangan Daniel Beck, empat mantan eksekutif lainnya, dan 11 mantan direktur. Kebangkrutan dan penyitaan Silicon Valley Bank pada 10 Maret 2023 oleh FDIC mengejutkan pasar keuangan. Hal itu mengganggu banyak perusahaan startup teknologi yang simpanannya ada di SVB dan membuat banyak nasabah kesal karena persentase simpanannya yang luar biasa besar tidak diasuransikan. Kebangkrutan itu meramalkan kehancuran dua bank lain, Signature Bank dan First Republic Bank, dan memicu kekhawatiran akan terulangnya krisis perbankan 2008. Silicon Valley Bank memiliki sekitar US$209 miliar aset saat bangkrut. Kegagalan bank-bank besar di AS meliputi Lehman Brothers pada 2008, Washington Mutual termasuk unit perbankannya pada 2008, dan First Republic pada 2023. ====[3] (ldy/sfr) References^ FDIC (www.cnnindonesia.com)^ Silicon Valley Bank (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Makassar, CNN Indonesia -- Pemerintah pusat memastikan empat komoditas pangan[1] utama tak lagi impor[2] tahun ini yakni beras[3], garam, gula, dan jagung. Hal ini untuk mendorong kemandirian pangan nasional. "Terkait dengan kebijakan penyetopan impor komoditas pangan, pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mengimpor empat komoditas pangan utama, yakni beras, garam, gula, dan jagung. Ini merupakan langkah penting untuk mendorong kemandirian pangan dalam negeri," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rakor bidang pangan di Makassar, Jumat (17/1). Pada awal tahun ini, terang Zulhas, ketersediaan pangan secara nasional masih tercukupi dan harganya stabil. Bahkan, cabai, bawang, telur dan ayam tersedia melimpah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita bekerja keras untuk memastikan bahwa ketergantungan pada impor semakin berkurang," ungkapnya. Zulhas yakin Indonesia bisa bebas dari ketergantungan impor dan tidak mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri serta tidak mempengaruhi komoditas pangan domestik. "Itu terlihat Januari ini, harga tidak naik dan tetap stabil, dan telah dilakukan pengecekan di lapangan. Tentu nanti pada waktunya kita akan evaluasi, apakah bulan 3, apakah bulan 6, kita akan lihat nanti perkembangan. Tapi semangat kita, kita bekerja keras, seharusnya kita sesuaikan," jelasnya. Ia menerangkan dalam melaksanakan program swasembada pangan ini maka harus diperhatikan yakni menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi. Bagi siapa saja yang mengalihfungsikan lahan sawah dapat dipidanakan sebagaimana aturan yang berlaku. "Saya memberikan apresiasi kepada para bupati yang hadir, terutama dari Sulawesi Selatan, yang dianggap memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi daerah dan komitmen kuat dalam mendukung program ketahanan pangan. Sulsel dapat menjadi andalan Indonesia dalam mencapai kemandirian pangan yang kokoh," pungkasnya. ====[4] (mir/sfr) References^ pangan (www.cnnindonesia.com)^ impor (www.cnnindonesia.com)^ beras (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti[1] buka suara soal peluang Indonesia menang melawan gugatan Uni Eropa terkait nikel[2] di World Trade Organization (WTO[3]). Hal itu disampaikan usai Indonesia memenangkan gugatan di WTO untuk komoditas kelapa sawit. Menurut Roro, keoknya Eropa di WTO terkait sawit menjadi angin segar bagi Indonesia kembali melawan untuk nikel, setelah sempat kalah gugatan pada Oktober 2022. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kalau itu kita nanti lihat berprosesnya aja kali ya. Jadi kita lihat prosesnya seperti apa, yang jelas kita punya tim negosiator yang ada di WTO. Harapannya apapun keputusannya kita bisa selalu mencari dan mendapatkan jalan keluarnya," ujar Roro ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (17/1). Sengketa nikel Indonesia di WTO terjadi imbas kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2020. Tindakan yang diambil oleh Presiden ke-7 Joko Widodo kala itu tidak diterima oleh Uni Eropa sehingga mengajukan gugatan. Pada Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan. Lalu, pemerintah mengajukan banding pada 8 Desember 2022 dan sampai saat ini prosesnya tak kunjung dilaksanakan. Sementara, untuk sengketa sawit akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Putusan WTO ini menunjukkan bahwa diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa kepada kelapa sawit Indonesia terbukti benar adanya. "Kemarin kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Itu membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel, diakui (bahwa) Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (17/1). "Kemenangan ini merupakan bukti bahwa Indonesia, kita bisa fight dan menang. Sehingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan, itu mau gak mau dunia harus menerima," tegasnya. ====[4] (ldy/sfr) References^ Dyah Roro Esti (www.cnnindonesia.com)^ nikel (www.cnnindonesia.com)^ WTO (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Denpasar, CNN Indonesia -- Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM[1]) Maman Abdurrahman membongkar penyebab pasar tradisional[2] yang direvitalisasi jadi pasar modern malah sepi[3] pembeli. Maman mengatakan sudah banyak pasar tradisional di sejumlah daerah yang dipermak jadi modern oleh pemerintah. Ia menyadari pasar-pasar itu nyatanya tak banyak didatangi pembeli. "Ada satu situasi yang ternyata setelah direvitalisasi menjadi pasar modern, ternyata masih sepi. Betul tidak? Aada beberapa contoh kasus ini sepi," katanya usai Rakornas Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) di Denpasar, Bali, Kamis (16/1). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia membantah faktor pemicu sepinya pasar modern adalah daya beli masyarakat yang tengah turun. Menurutnya, ada tiga biang kerok warga tak lagi belanja ke pasar. "Kita coba evaluasi, sebagian besar ada yang mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang menurun. Tetapi, yang saya sampaikan ada dua hal ini permasalahannya, bukan daya beli masyarakat yang menurun," katanya. Pertama, masyarakat belum terbiasa beralih dari pasar tradisional yang berubah jadi pasar modern. Kedua, ada perubahan kultur belanja masyarakat yang tadinya membeli kebutuhan di pasar beralih jadi belanja online. "Mau beli sayur, beras, daging, beli apapun, sebagian besar sekarang pelan-pelan sudah mulai bergeser, belum semuanya tapi sudah mulai bergeser (ke online)," ujarnya. Pemicu lainnya, maraknya judi online. Ia lantas mengutip temuan PPATK soal putaran uang yang mengalir di bisnis judi online. Jumlahnya mencapai Rp900 triliun. "Temuan PPATK bahwa uang rakyat, uang masyarakat, yang mengalir ke judi online itu hampir kurang lebih Rp900 triliun. Yang seharusnya bisa dibelanjakan, tidak dibelikan dan dipakai untuk judi online," ujar Maman. Karena itu, Kementerian UMKM mengusulkan ke depan tak cukup merevitalisasi pasar agar pembeli berdatangan. Maman menyebut pihaknya tengah mengkaji pembuatan marketplace buatan pemerintah. "Kementerian UMKM sudah mulai lagi mempersiapkan kajian untuk bergeser, menyiapkan marketplace atau e-commerce yang dibuat oleh pemerintah," lanjutnya. Maman menuturkan banyak e-commerce swasta yang bisa ditiru pemerintah untuk melakukan sebuah terobosan agar para pelaku UMKM bisa beradaptasi dengan tantangan digitalisasi. "Ada Lazada, Tokopedia ada Shopee ada beberapa tuh? Saya pikir tidak ada salahnya kalau kita replikasi. Sekarang ada PD Pasar Jaya, saya pikir sudah mulai ada PD Pasar Jaya digital. Jadi kita sudah harus memulai ini sebagai salah satu terobosan," pungkasnya. ====[4] (kdf/pta) References^ UMKM (www.cnnindonesia.com)^ pasar tradisional (www.cnnindonesia.com)^ sepi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN[1]) melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara menyampaikan rencana untuk melaporkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP[2]) ke DPR jika permasalahan penyegelan pagar laut di Bekasi tidak segera diselesaikan. "Iya (akan dilaporkan ke DPR), nanti kalau enggak selesai urusan. Karena kan (perusahaan) rugi soalnya. Tapi kelihatannya (seharusnya) selesai urusannya," ujar Deolipa kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/1). Menurut Deolipa, kasus ini muncul akibat kurangnya koordinasi antara KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, meskipun keduanya berada dalam satu institusi pemerintahan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Deolipa menjelaskan bahwa pagar laut tersebut merupakan bagian dari proyek pendalaman alur laut yang dikerjakan oleh PT TRPN selaku kontraktor, atas permintaan DKP Jawa Barat. Menurutnya, proyek tersebut bertujuan untuk memperdalam alur laut guna mempermudah akses kapal-kapal besar, termasuk kapal nelayan, sekaligus mendukung pembangunan pelabuhan dan fasilitas perikanan di wilayah Jawa Barat. Namun, proyek tersebut dihentikan karena penyegelan oleh KKP, yang dianggap tidak terkoordinasi dengan DKP. "Proyek ini sebenarnya adalah proyek pemerintah sendiri, bukan proyek swasta. DKP meminta TRPN untuk mengerjakan pendalaman alur laut agar kapal-kapal nelayan besar bisa masuk, demi mendukung keberadaan pelabuhan dan tempat pelelangan ikan. Tapi, justru disegel oleh KKP karena perizinannya belum selesai," ujar Deolipa. PT TRPN sebelumnya telah mengajukan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sejak 2022. Namun, prosesnya belum rampung. Saat ini, mereka tengah mengajukan ulang perizinan tersebut, dengan harapan masalah ini dapat segera diselesaikan. "Persoalan ini sebenarnya hanya masalah miskomunikasi antara KKP dan DKP. Kalau dari awal KKP berkoordinasi dengan DKP, tidak akan terjadi salah paham seperti ini," tegas Deolipa. Lebih lanjut, Deolipa menyebutkan bahwa DKP dan KKP kini tengah berupaya memperbaiki koordinasi untuk menyelesaikan perizinan yang tertunda. Proses ini diharapkan selesai dalam waktu satu hingga dua bulan. "Karena ini proyek pemerintah sendiri, harusnya perizinan PKKPRL bisa segera dikeluarkan," tambahnya. Ia juga menekankan bahwa perusahaan selama ini justru membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan fasilitas perikanan di Jawa Barat. Namun, upaya tersebut terhambat karena penyegelan yang dianggap tidak semestinya. Jika koordinasi antara KKP dan DKP tidak menunjukkan perkembangan positif dalam waktu dekat, perusahaan memastikan akan mengambil langkah hukum untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialami. Sebelumnya, pagar laut di Bekasi yang berada di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya telah dikonfirmasi merupakan proyek pemerintah. Proyek tersebut diperuntukkan untuk pelabuhan perikanan. "Panjang pagar bambu ini ditargetkan akan berdiri hingga 5 kilometer di luas area kurang lebih 50 hektare," kata Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem pada DKP Jawa Barat Ahman Kurniawan di Bekasi, Selasa (14/1), dikutip dari Antara. "Jadi sebelah kiri alur ini dimiliki oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan sebelah kanannya dimiliki oleh PT Mega Agung Nusantara (MAN)," tambahnya. Terlepas dari itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap menyegel pagar laut tersebut pada Rabu (15/1). Penyegelan dan penghentian pagar laut dilakukan karena proyek ini tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut alias PKKPRL. CNNIndonesia.com telah menghubungi Plt Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto untuk mengklarifikasi ancaman pelaporan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang. ====[3] (del/sfr) References^ TRPN (www.cnnindonesia.com)^ KKP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza[1] mengungkap industri pengolahan limbah dapat mengelola sisa-sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Faisol saat meninjau pelaksanaan program di sejumlah satuan pendidikan di Jakarta Timur, Kamis (16/1). Dia menegaskan sisa makanan dari program andalan Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh industri pengelola limbah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Program makan bergizi gratis berpotensi melibatkan berbagai subsektor industri, mulai dari industri makanan, industri minuman, berbagai kelompok industri kecil dan menengah, juga sektor logistik yang mengantarkan MBG sampai ke sekolah-sekolah," ujar Faisol di Jakarta, Jumat (17/1). "Bahkan, kalau ada sisa makanan, diharapkan bisa diproses oleh industri pengolah limbah." Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah (IKM) serta mendukung kebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dengan menggunakan sumber daya lokal, dia menuturkan, MBG diharapkan tak hanya memperbaiki kualitas hidup generasi muda tetapi juga memperkuat ekonomi nasional. Faisol menilai program ini berjalan dengan baik dan berharap program serupa bisa diperluas ke lebih banyak sektor industri, termasuk industri pengelola limbah. Diketahui, program MBG sudah berjalan sejak 6 Januari lalu, namun sejumlah peristiwa mewarnai pelaksanaan program itu. Di antaranya adalah menu yang tak serupa, rasa makanan yang dinilai tak lezat akhirnya membuat siswa tak habiskan makanannya. Pada Kamis, sedikitnya 50 siswa SDN 03 Dukuh Sukoharjo, Jateng diduga keracunan karena makanan yang disajikan MBG tak matang. Semua siswa itu akhirnya mendapatkan pertolongan di puskesmas setempat, dan menjadi evaluasi bagi pelaksana program makan gratis tersebut. (del/asa) References^ Faisol Riza (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi Nasional[1] (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal insiden keracunan makanan hingga mual-mual puluhan siswa SD Negeri (SDN) 3 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap makan bergizi gratis[2]. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan murni kesalahan teknis dan memastikan tak ada unsur kesengajaan dalam insiden yang melibatkan 40 anak tersebut. "Yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/1). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan kejadian itu dapat segera diatasi berkat kesigapan petugas di lapangan yang langsung mengambil tindakan saat menyadari adanya masalah pada makanan ayam crispy yang dibagikan. "Alhamdulillah sudah teratasi, karena pada saat dibagikan petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya," ungkapnya. Untuk mencegah masalah lebih lanjut, sisa makanan sebanyak 2.400 porsi langsung ditarik dan diganti dengan telur. Langkah itu diambil agar program tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat. "Sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur," tambah Dadan. Selain itu, 40 anak yang mengalami keluhan kesehatan akibat konsumsi ayam crispy tersebut langsung mendapat penanganan medis dari petugas Puskesmas setempat. "Kemudian anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas Puskesmas dan sudah sembuh," jelasnya. Dadan memastikan kondisi para siswa sudah kembali pulih dan mereka dapat melanjutkan aktivitas belajar seperti biasa. "Hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan, serta didampingi oleh petugas Puskesmas makan di sekolah dan normal," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa insiden ini tidak berdampak pada keberlanjutan program MBG. Menurutnya, upaya perbaikan teknis terus dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. "Jadi tidak ada masalah," pungkasnya. Sebelumnya, puluhan siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis. Menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 3 yakni nasi, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu, dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah. Dugaan penyebabnya adalah olahan ayam yang kurang matang. ====[3] (del/sfr) References^ Badan Gizi Nasional (www.cnnindonesia.com)^ makan bergizi gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Foto: Foto Kolase XL Axiata dan Smartfren. (Dok. XL Axiata dan Smartfren) Jakarta, CNBC Indonesia - PT XL Axiata Tbk (EXCL) mengumumkan terdapat satu kreditur yang keberatan atas rencana merger antara perusahaan telekomunikasi tersebut dengan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN). Sebagaimana diketahui, perseroan telah meberi batas akhir pengajuan keberatan kreditur terkait rencana merger pada 25 Desember 2024. "Perseroan telah menerima satu surat keberatan tertanggal 24 Desember 2024 dari salah satu vendor Perseroan," sebagaimanada disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi dikutip Jumat, (17/1/2025). Atas hal ini, manajemen XL Axiatan mengatakan akan segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak vendor untuk mencari solusi bersama terkait keberatan tersebut. Selain itu, dalam dokumen ringkasan rancangan merger, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dan PT Smart Telecom (ST) juga diwajibkan memperoleh persetujuan kreditur untuk mengesampingkan beberapa negative covenants. Hingga kini, proses diskusi antara Perseroan, FREN, ST, dan kreditur terkait masih berlangsung. Sebelumnya, PT XL Axiata Tbk. (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), dan PT Smart Telecom (SmartTel) telah sepakat untuk merger dengan nilai gabungan pra-sinergi mencapai lebih dari US$ 6,5 miliar atau setara Rp 104 triliun. Penggabungan ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart). Mengutip materi paparan Analyst & Investor Conference Call XL Axiata, XL akan menjadi surviving entity dan tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sambil menerbitkan saham baru kepada pemegang saham Smartfren sesuai dengan rasio penggabungan. Rasio penggabungan adalah 72:28 nilai ekuitas antara XL Axiata dan Smartfren. Sinar Mas akan menerima 21,7% saham di XLSmart sementara saham Axiata akan menjadi 47,9%. Kemudian Sinar Mas akan mengakuisisi tambahan 13,1% saham di XLSmart dari Axiata dengan imbalan tunai sebesar US$400 juta pada penyelesaian merger, US$ 75 juta pada hari jadi merger yang diusulkan dengan syarat terpenuhinya beberapa kondisi. Dengan begitu, Axiata dan Sinar Mas masing-masing akan memiliki 34,8% saham di XLSmart dan akan tetap menjadi pemegang saham pengendali bersama dengan pengaruh yang sama terhadap arah strategis XLSmart. Merger diperkirakan rampung pada semester I-2025. (fsd/fsd) Saksikan video di bawah ini: Video: 2025, Bank Dunia Ramal Ekonomi Negara Berkembang Bakal Melambat Next Article XL Axiata dan Smartfren Umumkan Merger Strategis Senilai Rp 104 T [1]References^ Next Article XL Axiata dan Smartfren Umumkan Merger Strategis Senilai Rp 104 T (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Pajak minimum global[1] alias global minimum tax (GMT) resmi diterapkan di Indonesia. Pungutan pajak ini hanya menyasar wajib pajak tertentu. Ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024. Dengan terbitnya beleid tersebut, pajak minimum global resmi berlaku di Indonesia mulai 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan Indonesia mengusahakan penerapan GMT dalam lima tahun terakhir. Ia menyebut ini adalah bagian dari kesepakatan Pilar Dua yang digagas G20 dan dikoordinasikan OECD, serta didukung lebih dari 140 negara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat (race to the bottom) dengan memastikan bahwa perusahaan multinasional beromzet konsolidasi global minimal 750 juta euro membayar pajak minimum sebesar 15 persen di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi," ucapnya dalam rilis resmi, Kamis (16/1). "Ketentuan ini tidak berdampak bagi wajib pajak orang pribadi dan UMKM," tegas Febrio soal sasaran pajak minimum global. Hadirnya GMT juga menjadi komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif. Febrio mengatakan kebijakan ini membuat pajak tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan negara tujuan investasi. BKF mencatat sudah lebih dari 40 negara yang mengimplementasikan ketentuan pajak minimum global. Mirip dengan Indonesia, mayoritas negara baru menerapkannya pada tahun ini. "Dengan adanya ketentuan ini, praktik penghindaran pajak, seperti melalui tax haven dapat dicegah. Kesepakatan ini kita sambut baik karena sangat positif dalam menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil," jelas anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu. "Melalui sinergi bersama negara-negara di dunia, penerapan pajak minimum global menjadi tonggak penting dalam mereformasi sistem perpajakan global yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tambahnya. Febrio menekankan GMT berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional. Lalu, omzet konsolidasi global mereka setidaknya menyentuh 750 juta euro. Wajib pajak yang sesuai ketentuan itu bakal dipungut pajak minimum global dengan tarif 15 persen. Jika tarif pajak efektif kurang dari 15 persen, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan alias top up paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Pemerintah memberikan kelonggaran waktu pelaporan, yaitu paling lambat 18 bulan setelah tahun pajak berakhir. Aturan tersebut khusus pada tahun pertama ketika wajib pajak masuk dalam cakupan ketentuan GMT. Sedangkan kewajiban pelaporan pajak minimum global selanjutnya kembali pada ketentuan normal, yakni paling lambat 15 bulan setelah tahun pajak berakhir. Pemerintah mengklaim akan tetap memperhatikan iklim investasi di Indonesia dalam menerapkan GMT. Sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang bakal dijaga daya saingnya melalui pemberian insentif secara terarah dan terukur. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal memetakan kriteria multinasional korporasi yang menjadi sasaran GMT. "Jadi, kita melihat secara detail nanti kalau perusahaan (multinasional) beroperasi di Indonesia," ucapnya selepas Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. "Apalagi kita memberikan beberapa tax insentif, termasuk tax holiday. Jangan sampai apa yang sudah kita berikan nanti dimanfaatkan negara lain," tambah Airlangga. (skt/pta) References^ Pajak minimum global (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Bos Badan Gizi Ungkap Hal yang Usik Kalbu Prabowo usai Rapat MBG
bot posted a topic in Berita Bisnis
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi Nasional[1] Dadan Hindayana mengungkap salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto[2] memanggil dirinya ke istana. Prabowo, ujarnya, ingin program Makan Bergizi Gratis dipercepat. Prabowo menerima laporan anak berusia lima tahun protes tak mendapatkan Makan Bergizi Gratis. "Banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur lima tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah?' Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," ujar Dadan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dadan menjelaskan saat ini Badan Gizi Nasional baru membangun 230 Satuan Pelayanan. Mereka baru berhasil memberikan makan untuk 650 ribu orang penerima manfaat. Dia berkata program Makan Bergizi Gratis terus diperluas. Jumlah anak penerima makanan pun akan terus bertambah hingga akhir tahun. "Sampai April Akan bertambah menjadi Melayani 3 juta. Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ujarnya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ke istana. Pemanggilan dilakukan di tengah kemunculan sejumlah masalah dalam pelaksanaan MBG. Baru-baru ini, puluhan siswa di SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis. ====[3] (dhf/sfr) References^ Badan Gizi Nasional (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber -
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi Nasional[1] (BGN) Dadan Hindayana melaporkan program makan bergizi gratis[2] (MBG) telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 silam. Hal ini disampaikan setelah melaksanakan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto membahas evaluasi program tersebut di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/1) siang. "Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat. Dan ini setiap waktu terus bertambah," ujarnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dadan menyampaikan, sejak MBG dilaksanakan, programnya terus diperluas. Hingga April 2025 mendatang, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima. Ia pun menegaskan program andalan Prabowo ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok, termasuk anak-anak sekolah dan ibu hamil. Kendati demikian, ia mengakui bahwa koordinasi lintas sektor dan percepatan regulasi masih menjadi aspek penting yang harus terus diperkuat agar program berjalan sesuai harapan. Dadan menekankan bahwa program ini melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, serta TNI-Polri. "Saya kira itu inti dari rapat hari ini, sehingga tadi semua pihak sepakat termasuk Menteri Keuangan (Sri Mulyani) untuk mendukung dan juga dari Mensesneg (Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi) mendukung peraturan-peraturan yang bisa mempermudah program ini bisa berjalan lebih cepat," jelas dia. Dukungan lintas sektor ini diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program yang diakui masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani. Menurut Dadan, Prabowo juga menerima laporan dari masyarakat mengenai anak-anak yang belum mendapatkan akses ke program MBG. "Karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo sementara teman-teman saya sudah?'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau. Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan," ujar Dadan lebih lanjut. ====[3] (rzr/del) References^ Badan Gizi Nasional (www.cnnindonesia.com)^ makan bergizi gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis[1] (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun. Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target. Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana memperkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Beliau (Presiden Prabowo Subianto) sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat (makan bergizi gratis). Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ujar Dadan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1). Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program tersebut. Menurut Dadan, anggaran tersebut hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja. "Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," ujarnya. Dadan menyampaikan Prabowo gelisah karena masih banyak anak sekolah dan ibu hamil yang belum merasakan manfaat program itu. "Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," jelasnya. Dadan melaporkan program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu. "Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat. Dan ini setiap waktu terus bertambah," ujarnya. Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima. ====[2] (rzr/sfr) References^ Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber