bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks[1] Harga Saham[2] Gabungan (IHSG[3]) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (16/7). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan saat ini pergerakan IHSG masih dalam fase konsolidasi terbatas. Meski berpeluang menguat, penguatannya diperkirakan belum akan signifikan. "IHSG saat ini berada di akhir wave (b) dari wave pada label hitam, sehingga penguatan cenderung terbatas di area 7.177. Namun pada skenario label merah, masih ada potensi menguji resistance kuat di 7.240 hingga 7.476," ujar Herditya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.049, 6.994 dan resistance 7.143, 7.191. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BFIN, BMRI, INKP, dan SRTG. Senada, analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG saat ini bergerak mendekati level resistance 7.181 dengan kecenderungan konsolidasi, namun masih ada peluang reli lanjutan selama tidak turun di bawah level support utama. "Selama IHSG bertahan di atas 7.026, potensi reli masih terbuka. Tapi jika turun di bawah level itu, IHSG berisiko menguji garis SMA-20," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.026, 6.993, 6.971, dan 6.921 dan resistance 7.181, 7.240, dan 7.324 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBNI, BBRI, MEDC, PGAS, dan TLKM. IHSG ditutup di level 7.140 pada Selasa (15/7) sore. Indeks saham menguat 43,32 poin atau naik 0,61 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,55 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 268 saham menguat, 320 terkoreksi, dan 214 stagnan. ====[4] (del/agt) References^ Indeks (www.cnnindonesia.com)^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump[1] mengatakan pada Selasa (15/7), bahwa Indonesia[2] telah berkomitmen untuk membeli komoditas energi AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp243,9 triliun (asumsi kurs Rp16.260 per dolar AS). Trump menyebut Indonesia juga akan membeli 50 pesawat Boeing sebagai bagian kesepakatan perdagangan yang dinegosiasikan kedua negara. Trump mengungkap kedua negara sepakat tarif 19 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke AS. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai $15 Miliar, Produk Pertanian Amerika senilai $4,5 Miliar, dan 50 Jet Boeing, banyak di antaranya adalah Boeing 777," kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, dikutip AFP, Rabu (16/7). Dengan demikian barang-barang Indonesia yang masuk ke AS akan dikenakan tarif sebesar 19 persen. Angka ini jauh di bawah 32 persen yang sebelumnya ditetapkan Trump. Beberapa jam sebelumnya, Trump menyampaikan bahwa dirinya telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Trump mengaku berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kesepakatan ini. Trump awalnya mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia. Tarif itu akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Dalam surat yang ditulis pada Senin (7/7) dan ditujukan langsung kepada Prabowo, Trump menuliskan soal kuatnya kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan AS. Pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu sudah berupaya merayu Trump dengan berjanji menambah impor dan investasi ke AS hingga US$34 miliar atau Rp551 triliun (asumsi kurs Rp16.206,38 per dolar AS) agar lolos dari serangan tarif 32 persen itu. Sejumlah negara juga dihajar AS dengan tarif impor tinggi, seperti Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, hingga Malaysia untuk negara di kawasan ASEAN. (fra/afp/fra) ==== [3] References^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump[1] mengatakan pada Selasa (15/7), bahwa AS telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia setelah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto[2]. Dilansir dari CNN[3], Satu-satunya detail yang diungkapkan Trump tentang kesepakatan tersebut adalah Indonesia untuk tidak mengenakan tarif apa pun atas ekspor Amerika, sementara AS akan mengenakan tarif sebesar 19 persen atas ekspor Indonesia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Trump juga mengatakan bahwa Indonesia "dikenal dengan tembaga berkualitas tinggi, yang akan kami gunakan." Hal ini mungkin berarti bahwa tembaga dari Indonesia dapat dikenakan tarif yang lebih rendah, atau bahkan tanpa tarif. Dengan demikian barang-barang Indonesia yang masuk ke AS akan dikenakan tarif sebesar 19 persen. Angka ini jauh di bawah 32 persen yang sebelumnya ditetapkan Trump. "Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai $15 Miliar Dolar, Produk Pertanian Amerika senilai $4,5 Miliar Dolar, dan 50 pesawat Boeing Jet, banyak di antaranya adalah 777," tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari AFP. Beberapa jam sebelumnya, Trump menyampaikan bahwa dirinya telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Trump mengaku berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kesepakatan ini. "Kesepakatan hebat, untuk semua orang, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berurusan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati," kata Trump lewat akun media sosial Truth Social, @realDonaldTrump, Selasa (15/7). Trump sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia. Tarif itu akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Dalam surat yang ditulis pada Senin (7/7) dan ditujukan langsung kepada Prabowo, Trump menuliskan soal kuatnya kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan AS. Pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu sudah berupaya merayu Trump dengan berjanji menambah impor dan investasi ke Amerika Serikat (AS) hingga US$34 miliar atau Rp551 triliun (asumsi kurs Rp16.206,38 per dolar AS) agar lolos dari serangan tarif 32 persen itu. Sejumlah negara juga dihajar AS dengan tarif impor tinggi, seperti Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, hingga Malaysia untuk negara di kawasan ASEAN. (fra/cnn/fra) ==== [4] References^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ Presiden Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ CNN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya[1] menyebut Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan membuat tarif ekspor RI-Uni Eropa menjadi nol persen. Teddy menyatakan bahwa kesepakatan ini ke depan akan menguntungkan bagi kedua pihak. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Intinya kesepakatan itu adalah adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi nol, dari sebelumnya ada yang 10 persen, 20 persen, sekarang menjadi nol," kata Teddy di Bandara Orly, Paris, Prancis, Selasa (15/7). Teddy percaya kesepakatan ini akan membawa dampak positif bagi dunia investasi industri dan ekonomi. Ia menyebut bahwa Uni Eropa sangat strategis karena terdiri dari 27 negara. "Tentunya ini sangat baik, populasi Eropa sekitar 700 juta, berarti ini membuka seluas-luasnya hubungan antara Indonesia dan Eropa di segala macam bidang," ucapnya. Teddy juga menyebut bahwa tercapainya kesepakatan ini merupakan sejarah besar, mengingat negosiasi telah berjalan sejak 2016. "Dalam dua hari ini Bapak Presiden melakukan kegiatan sangat-sangat produktif," ujarnya. Proses negosiasi antara Indonesia dengan Uni Eropa atas CEPA ini sudah berjalan sejak Juli 2016 silam. Negosiasi IEU-CEPA sudah berlangsung sebanyak 19 putaran yang terakhir digelar pada Juli 2024 lalu. Terpisah, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyampaikan IEU-CEPA ini rencananya akan ditandatangani pada September mendatang. (fra/mnf/fra) ==== [2] References^ Teddy Indra Wijaya (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump[1] mengungkap bahwa dirinya telah membuat kesepakatan dengan Indonesia[2]. Trump mengaku berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kesepakatan ini. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kesepakatan hebat, untuk semua orang, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berurusan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati," kata Trump lewat akun media sosial Truth Social, @realDonaldTrump, Selasa (15/7). Trump tak menjelaskan kesepakatan apa yang telah dibuat dengan Prabowo. Ia menyebut akan menyampaikan detail kesepakatan ini. Kesepakatan Trump dengan Prabowo diduga kuat terkait pengenaan tarif impor bagi produk Indonesia yang masuk ke AS. Trump sempat mengumumkan produk impor asal Indonesia dikenai tarif 32 persen dan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut AS menunda penerapan tarif 32 persen terhadap produk impor asal Indonesia. "Waktunya (penerapan tarif 32 persen) adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada," kata Airlangga saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, Sabtu (12/7). Menurut Airlangga, keputusan penundaan itu merupakan hasil dari pertemuan antara pihaknya dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer yang berlangsung di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Rabu lalu (9/7). (fra/fra) ==== [3] References^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI DPR RI merestui tambahan anggaran[1] Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]) sebesar Rp47,13 triliun sehingga alokasi untuk kantor Sri Mulyani naik menjadi Rp52,01 triliun pada 2026. "Menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan 2026 setelah pergeseran sebesar Rp47,13 triliun dan mengefisienkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun sebagai bahan penyusunan RKA-K/L Kementerian Keuangan pada Nota Keuangan RAPBN 2026 dengan memperhatikan arah kebijakan efisiensi belanja negara pada 2026," baca Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta Pusat, Selasa (15/7). "Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI yang sampai semalam itu full board," sambungnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Komisi XI DPR RI dan jajaran Eselon I Kemenkeu menggelar rapat maraton pada Senin (14/7) untuk mendalami usul tambahan anggaran. Dengan persetujuan hari ini, total anggaran Sri Mulyani Dkk tahun depan bertambah menjadi Rp52,01 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani berterima kasih atas persetujuan tersebut. Ia mengatakan Kementerian Keuangan juga berterima kasih atas kepedulian para Anggota Komisi XI DPR RI melalui sejumlah kritik dan masukan. "Dengan adanya usulan tambahan (anggaran Kemenkeu di 2026), kami juga setuju untuk kita scrutinize (meneliti) lagi dan harus ada ruang untuk efisiensi. Kami juga sangat setuju untuk terus memperhatikan arah kebijakan efisiensi 2025 ini untuk tetap diterapkan pada 2026," ucap sang Bendahara Negara. "Tentu dari hasil pertemuan hari ini beserta seluruh kementerian/lembaga yang lain dengan usulan yang cukup banyak tambahan anggaran akan segera melapor kepada Presiden (Prabowo Subianto). Untuk juga sekaligus menyusun Rancangan APBN 2026 beserta Nota Keuangan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus (2025)," imbuh Sri Mulyani. Ada 5 program utama Kemenkeu yang akan didanai dari tambahan anggaran tersebut. Ini mencakup kebijakan fiskal; pengelolaan penerimaan negara; pengelolaan belanja negara; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko; serta dukungan manajemen. "Semoga RAPBN 2026 akan memenuhi harapan rakyat Indonesia, memenuhi kebutuhan perekonomian Indonesia yang harus kita jaga terus di tengah situasi luar biasa sangat tidak predictable dan sangat fragile. Pada saat yang sama juga tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus sustainable," tandasnya. ====[3] (skt/pta) References^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker[1]) Immanuel Ebenezer menanggapi sorotan publik terkait marak rangkap jabatan[2] wakil menteri (wamen) sebagai komisaris[3] di BUMN. Pria yang akrab disapa Noel itu menyebut dirinya siap mundur jika terbukti bahwa rangkap jabatan wamen dan komisaris BUMN tersebut melanggar aturan. Noel sendiri kini merupakan satu dari 30 wamen yang menjabat komisaris BUMN. Ia dipercaya menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan berdasarkan kajian terhadap regulasi yang ada, rangkap jabatan oleh wamen tidak menyalahi hukum maupun konstitusi. "Kalau ini sebuah pelanggaran, saya orang pertama yang mundur. Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 tidak menyebutkan jabatan wamen. Yang dilarang itu menteri atau kepala badan," kata Noel dalam program Prime Plus yang disiarkan CNN Indonesia TV, Senin (14/7). Noel juga menekankan kalau jabatan komisaris berbeda dengan jabatan operasional di perusahaan. Sebagai komisaris, perannya lebih kepada fungsi pengawasan sehingga tidak mengganggu tugas utamanya sebagai wakil menteri. "Harus dipahami, jabatan komisaris itu pengawas, bukan operasional. Jadi tidak akan mengganggu tugas utama. Apalagi saya juga pernah jadi komisaris sebelumnya," ujarnya. Ia mengungkapkan saat ini dirinya kembali ditugaskan menjadi komisaris di Pupuk Indonesia. Penugasan tersebut, menurutnya, sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. "Hari ini Presiden fokus terhadap ketahanan pangan. Jangan sampai ada penyimpangan, karena banyak mafia pupuk yang selama ini menyengsarakan petani. Maka pengawasan sangat diperlukan," kata Immanuel. Terkait penunjukan sejumlah wamen sebagai komisaris BUMN, ia menilai keputusan tersebut adalah bagian dari kebijakan Kepala Negara yang telah melalui pertimbangan matang. "Kalau soal kompetensi, saya yakin Presiden punya standar dalam memilih. Enggak mungkin asal tunjuk. Jadi menurut saya penempatan 30 wamen sebagai komisaris adalah keputusan yang tepat," ujarnya. Selain itu, lanjut dia, publik perlu memahami bahwa jabatan komisaris dan jabatan wakil menteri adalah dua hal berbeda yang tidak saling tumpang tindih. "Komisaris itu tugasnya mengawasi, bukan menjalankan operasional perusahaan. Itu beda dengan direksi. Jadi tidak ada yang terganggu," katanya. Analis politik Ikrar Nusa Bhakti menyoroti fenomena rangkap jabatan wamen dan komisaris BUMN tidak hanya potensi konflik kepentingan, tetapi juga soal etika dan kepatutan sosial di tengah situasi ekonomi yang sulit. Menurut Ikrar, persoalan utama bukan sekadar apakah rangkap jabatan itu melanggar aturan atau tidak, melainkan lebih pada sensitivitas sosial. Tidak adil ketika banyak masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan mencari pekerjaan, segelintir orang justru mendapatkan banyak jabatan sekaligus, beserta penghasilan tambahan. "Kalau dilihat dari conflict of interest, memang kalau seseorang itu bergerak dalam bidang pertambangan lalu tiba-tiba jadi komisaris di BUMN yang terkait pertambangan, itu akan terjadi COI (conflict of interest)," ujar Ikrar dalam program Prime Plus di CNN Indonesia TV, Senin (14/7). Ikrar menambahkan, meskipun tugas sebagai komisaris di BUMN umumnya hanya perlu waktu sedikit, seperti pertemuan sebulan sekali, tetapi tetap ada pertanyaan mendasar soal kepatutan double job tersebut. "Kalau soal pekerjaan, kita tahu pertemuannya paling satu bulan satu kali. Tapi yang jadi persoalan, apakah tidak ada conflict of interest? Apakah ini patut atau tidak patut?" ujarnya. Berikut daftar lengkap 30 wamen rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN atau anak usahanya: 1. Wamen Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) 2. Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) 3. Wamen Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk 4. Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk 5. Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk 6. Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk 7. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk 8. Wamen Keuangan Suahasil Nazara - Komisaris PT PLN (Persero) 9. Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT PLN (Persero) 10. Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 11. Wamen UMKM Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 12. Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero) 13. Wamen ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 14. Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia 15. Wamen Perhubungan Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 16. Wamen Kesehatan Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika 17. Wamen Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana 18. Wamen P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 19. Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telkomsel 20. Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telkomsel 21. Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah 22. Wamen Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) 23. Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 24. Wamen Sekretariat Negara Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk 25. Wamen Komunikasi dan Digital Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk 26. Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan - Komisaris PT Citilink Indonesia 27. Wamen Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia 28. Wamen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping 29. Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi 30. Wamen Koperasi Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. (fdl/pta) References^ Wamenaker (www.cnnindonesia.com)^ rangkap jabatan (www.cnnindonesia.com)^ komisaris (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos[1]) dan subsidi[2] diperkirakan banyak tidak tepat sasaran[3]. Padahal, pemerintah menyiapkan anggaran Rp504,7 triliun untuk bansos dan subsidi tahun ini. Ia mencontohkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako diperkirakan tidak tepat sasaran sebanyak 45 persen dari anggaran 2025 sebesar Rp78 triliun. "Ini yang menarik, ditengarai untuk PKH dan sembako misalnya 45 persen mistargeted atau salah sasaran. Jadi bansos dan subsidi sosial kita itu ditengarai tidak tepat sasaran," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (15/7). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam paparan Gus Ipul, sebanyak 43,2 persen dari Rp13,4 triliun penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga diperkirakan tidak tepat sasaran. Lalu untuk subsidi gas LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran diperkirakan tembus 60,6 persen dari Rp87,6 triliun, subsidi BBM tidak tepat sasaran 82 persen dari Rp26,7 triliun, subsidi listrik tidak tepat sasaran 58,6 persen dari Rp90,2 triliun, serta bansos dan subsidi lainnya tidak tepat sasaran Rp207,8 triliun. Potensi anggaran yang bisa disimpan jika subsidi dan bansos tepat sasaran diprediksi mencapai Rp101 triliun sampai Rp127 triliun. Karena itu, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Februari 2025 lalu. "Ini adalah sejarah baru buat Indonesia di mana kita diwajibkan, baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, menjadikan DTSEN menjadi satu-satunya sumber untuk melaksanakan program-program pembangunan," katanya. "Jadi sekarang program pemerintah harus berdasarkan DTSEN," sambungnya. Kendati demikian, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan ada konsekuensi yang ditimbulkan peralihan data ke DTSEN yakni data menjadi dinamis. Dalam DTSEN, ada pemeringkatan desil 1 sampai 10 yang mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos tidak ada pemeringkatan desil. Pemeringkatan ini bisa berubah karena pembaharuan data per tiga bulan. "Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu tiga bulan sekali akibat pemutakhiran data. Dengan adanya pemutakhiran, ada inclusion error, mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima," katanya. "Ada juga exclusion error, mereka yang seharusnya menerima bansos namun tidak menerima. Ini konsekuensi dari pemeringkatan," ujarnya. Ia mengatakan DTSEN sangat dinamis karena perubahan kondisi masyarakat setiap harinya. Karena itu, pemerintah katanya akan menyalurkan bansos berdasarkan data yang dimutakhirkan tiga bulan sekali. ====[4] (fby/pta) References^ bansos (www.cnnindonesia.com)^ subsidi (www.cnnindonesia.com)^ tidak tepat sasaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto memastikan penerapan pajak pedagang online[1] oleh platform digital tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang di e-commerce. "Enggak ada dong pengaruhnya (terhadap) inflasi, orang itu bukan pajak baru. Ini bukan pajak baru, tidak akan menaikkan harga," kata Bimo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (15/7). Ia menjelaskan harga barang di platform digital sudah mencakup kewajiban perpajakan dari para pedagang. Dengan atau tanpa pemungutan pajak oleh platform, para pedagang memang tetap memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Jadi platform kan sudah jelas harganya. Mereka sudah menghitung kewajiban perpajakan. Tanpa melalui pemungutan platform, mereka juga harus comply," ujarnya. "Jadi kalau mereka mengisukan kenaikan harga atau teman-teman mengisukan kenaikan harga, itu berarti teman-teman yang mengisukan," tegas dia. Menurut Bimo, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 ini sudah sangat adil dan merupakan kelanjutan dari praktik yang selama ini sudah diimplementasikan. "Policy itu sudah sangat fair. Sesuai dengan apa yang selama ini sebenarnya diimplementasi," ucapnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan Shopee, Tokopedia, dan sejumlah platform e-commerce lainnya sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pedagang online, sebagaimana tertuang dalam PMK 37/2025. Aturan ini resmi berlaku mulai 15 Juli 2025. Melalui aturan tersebut, pihak platform bertindak sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri yang bertransaksi secara elektronik. Peredaran bruto yang dimaksud adalah total nilai penjualan sebelum dipotong diskon atau potongan lain. Pedagang yang dikenakan pajak dalam aturan ini adalah mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun, menggunakan rekening bank Indonesia atau sejenisnya, serta memiliki IP address atau nomor telepon berkode Indonesia. Mereka wajib mengirimkan surat pernyataan penghasilan kepada platform tempat berjualan, yang kemudian dijadikan dasar pemungutan pajak mulai awal bulan berikutnya. Selain marketplace, PMK 37/2025 juga mencakup pelaku usaha lain seperti perusahaan jasa ekspedisi, asuransi, serta penyedia jasa yang turut memanfaatkan sistem perdagangan elektronik. Adapun kebijakan ini bertujuan memperluas basis pajak tanpa memberatkan pelaku usaha maupun konsumen. ====[2] (del/pta) References^ pajak pedagang online (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah sepakat menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS[1]) sebagai acuan dalam menentukan Penerima Bantuan Iuran (PBI[2]) BPJS Kesehatan. PBI BPJS Kesehatan adalah kategori masyarakat miskin yang iurannya 100 persen ditanggung oleh pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan selama ini data PBI tidak pernah sama karena tersebar di berbagai kementerian/lembaga seperti Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan), Kementerian Sosial (Kemensos), BPJS Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, pemerintah membereskan masalah data tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita sekarang dalam proses finalisasi, tapi kita sudah setuju data itu hanya ada di BPS yang namanya DTSEN," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (15/7). Budi mengatakan Kemenkes, Kemensos, dan Kemendagri masih boleh melakukan pemutakhiran data. Namun setelah data dimutakhirkan, dikembalikan ke BPS. "Sekarang kita semua setuju, semuanya disimpan di BPS. Jadi hanya data BPS satu-satunya sumber data yang valid untuk PBI," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ada 8 juta orang yang dikeluarkan dari PBI. Rinciannya pada tahap pertama dikeluarkan sebanyak 2.306.943 orang terbukti sejahtera atau berada pada desil 6-10 di luar kriteria penerima bantuan. Kemudian, 5.090.334 orang tidak tercatat dalam basis data DTSEN. Pada tahap kedua, dikeluarkan lagi 864.524 orang yang berada pada desil 6-10. "Total yang dikeluarkan pada Mei-Juni sebanyak 8 juta lebih penerima PBI, maka dilakukan redistribusi kuota PBI di daerah dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk miskin," katanya. "Mereka yang dikeluarkan digantikan pada mereka yang berada di desil 1, khususnya yang miskin ekstrem dan miskin," sambungnya. ====[3] (fby/pta) References^ BPS (www.cnnindonesia.com)^ PBI (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS[1]) mencatat harga beras[2] naik di 178 kabupaten/kota pada minggu kedua Juli 2025. Lonjakan ini menjadikan beras sebagai salah satu komoditas utama penyumbang inflasi nasional, di tengah tekanan harga yang juga datang dari komoditas pangan lain seperti cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan kenaikan harga terjadi paling nyata di zona 1 dan zona 2. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Harga beras di zona 1 masih dalam rentang HET (harga eceran tertinggi), dan sampai dengan minggu kedua Juli 2025 ini naik 1,52 persen," kata Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (14/7). Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, dengan harga rata-rata nasional sebesar Rp14.427 per kilogram (kg), masih berada dalam kisaran HET sebesar Rp12.500 hingga Rp14.900 per kg. Di zona 2, yang mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, harga beras sedikit melebihi batas atas HET. "Harga beras di zona 2 ini naik 0,90 persen. Kalau kita lihat, harga rata-rata beras di zona 2 ini sedikit di atas batas atas HET-nya," ujar Pudji. Ia mencatat rata-rata harga beras di zona ini sebesar Rp15.431 per kg, melampaui batas atas HET sebesar Rp15.400 per kg. Sementara itu, zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua mencatat tren berbeda. Meski rata-rata harga beras di wilayah ini masih jauh di atas HET, yakni sebesar Rp19.791 per kg dibanding HET Rp16.800 per kg, zona ini mengalami penurunan tipis sebesar 0,03 persendibanding bulan sebelumnya. "Secara nasional, terlihat bahwa harga beras di zona 3 berada di atas HET-nya. Namun sampai dengan minggu kedua Juli 2025 ini, sudah mengalami penurunan," ujar Pudji. Secara keseluruhan, beras tercatat mengalami kenaikan harga di 178 daerah, naik dibanding bulan sebelumnya, dan menjadikannya komoditas penyumbang inflasi terbesar di Juni 2025. Berdasarkan data BPS, beras memberikan andil 0,04 persen terhadap inflasi bulanan nasional yang tercatat sebesar 0,19 persen. Sementara itu, inflasi tahunan per Juni 2025 tercatat 1,87 persen, dan inflasi tahun kalender (Januari-Juni) berada di angka 1,38 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas pangan lainnya. Cabai rawit mengalami kenaikan harga di 250 daerah, bawang merah di 261 daerah, serta telur dan daging ayam ras yang ikut menyumbang tekanan inflasi. Sebaliknya, beberapa komoditas seperti daging sapi, bawang putih, dan minyak goreng mengalami penurunan harga di lebih banyak wilayah. ====[3] (del/pta) References^ BPS (www.cnnindonesia.com)^ beras (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi, dua saham konsumer berbasis gaya hidup justru tetap menunjukkan kinerja positif. PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dan anak usahanya, PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA), terus melaju meskipun bukan bergerak di sektor kebutuhan pokok. Seperti apa prospeknya? Saksikan paparan Equity Analyst CNBC Indonesia Research Susi Setiawati di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (14/07/2025). Sumber

Foto: Logo Akseleran. (Tangkapan Layar Youtube Akseleran) Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau ketat tindak lanjut Akseleran dalam penyelesaian pendanaan bermasalah dan perbaikan bisnisnya usai permasalahan gagal bayar lendernya. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan sesuai dengan timeline dalam komitmen tindak lanjut dan action yang telah disepakati. "Antara lain, mencakup perbaikan terhadap operasional, infrastruktur, dan model bisnis Akseleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Agusman dalam jawaban tertulis, Selasa, (15/7/2025). Hal tersebut juga telah dan akan OJK lakukan terhadap Penyelenggara Pindar lainnya yang memiliki pendanaan bermasalah dan/atau model bisnis yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk KoinP2P. Sebelumnya, OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham, untuk segera menyelesaikan permasalahan Akseleran, khususnya terkait dengan kewajiban kepada para pemberi dana (lender). Agusman mengatakan bahwa OJK telah melakukan pemeriksaan secara langsung kepada Akseleran dan evaluasi menyeluruh mengenai operasional,infrastruktur, dan akar masalah. Hal ini termasuk kesesuaian model bisnis Akseleran. "Untuk selanjutnya menginstruksikan pengurus dan pemegang saham agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan," kata Agusman. Adapun belakangan Akseleran tengah menjadi sorotan karena kasus gagal bayar kepada lender. Mengutip laman resmi perusahaan, tingkat keberhasilan pembayaran dalam 90 hari (TKB90) tercatat sebesar 29,8%. Artinya mayoritas pembiayaan di Akseleran atau 70,2% masuk dalam tingkat wanprestasi dalam 90 hari (TWP90). (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Pelaku Pasar Modal Solid, IHSG Langsung Terbang 4% [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Pelaku Pasar Modal Solid, IHSG Langsung Terbang 4% (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengancam akan mencoret nama penerima bantuan sosial (bansos[1]) yang menggunakan dana bantuan itu untuk judi online (judol[2]). Ia mengatakan data penerima bansos bisa berubah, termasuk data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS) Kesehatan. "Penerima bansos bisa berubah, termasuk PBI BPJS Kesehatan, selalu ada yang keluar dan ada yang menggantikannya. Siapa yang keluar? Yang inclusion error yang masuk data negative list, yang bansosnya disalahgunakan seperti judol misalnya," kata Gus Ipul dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (15/7). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain mereka yang menyalahgunakan bansos, masyarakat yang sudah naik kelas alias yang tidak miskin juga akan dicoret dari daftar penerima. Mereka akan digantikan oleh masyarakat yang berhak tetapi selama ini tidak mendapatkan bansos. Gus Ipul itu mengatakan hal tersebut merupakan konsekuensi dari penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam DTSEN, masyarakat diperingkatkan dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Desil 1 mewakili kelompok termiskin dan desil 10 mewakili kelompok terkaya. Namun, data tersebut bersifat dinamis karena akan diperbaharui tiap tiga bulan. "Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu tiga bulan sekali akibat pemutakhiran data. Dengan adanya pemutakhiran, ada inclusion error, mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima," katanya. "Ada juga exclusion error, mereka yang seharusnya menerima bansos namun tidak menerima. Ini konsekuensi dari pemeringkatan," sambungnya. ====[3] (fby/pta) References^ bansos (www.cnnindonesia.com)^ judol (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Mowilex Indonesia (Mowilex) menjadi manufaktur cat pertama di Indonesia yang bersertifikasi 'CarbonNeutral® Company' selama enam kali berturut-turut sejak 2019. Hal ini tercapai berkat komitmen memasang panel surya di Pabrik Cikande, Serang, Banten. Pemasangan panel surya ini terdiri dari 500 sel di atap gedung pabrik dan 252 sel di area kanopi parkir mobil dan motor. Sistem ini mengurangi ketergantungan listrik dari jaringan utama sekitar 500 kilowatt-jam (kWh) per tahun, atau setara dengan satu dari empat liter cat Mowilex kini diproduksi menggunakan tenaga surya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kehadiran panel surya ini juga akan menurunkan jejak karbon operasional dan memangkas penggunaan energi tidak terbarukan hingga 25% per tahun. Instalasi panel surya merupakan lanjutan dari proyek serupa di kantor pusat Mowilex di Jakarta pada 2022 lalu. Selain mengurangi jejak karbon secara langsung, langkah ini juga mendukung transisi Indonesia menuju energi bersih. "Kami selalu berupaya untuk mengambil langkah nyata dalam mengurangi emisi karbon. Instalasi panel surya pada Pabrik Cikande memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan membeli kredit karbon, dan bukan sekadar pembaruan teknologi saja. Upaya ini mencerminkan nilai-nilai utama kami. Sebagai perusahaan yang memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap lingkungan, inisiatif ini membawa kami selangkah lebih dekat menuju masa depan Indonesia yang lebih bersih," ujar Niko Safavi, CEO PT Mowilex Indonesia. Tidak hanya bertanggungjawab terhadap lingkungan dengan inovasi produk hijau dan praktik industri ramah lingkungan, instalasi panel surya ini juga merupakan bagian dari upaya Mowilex dalam memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan. "Kami mengamati bahwa daya beli konsumen bergeser menuju perusahaan yang aktif berkontribusi dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Dengan bangga, Mowilex ingin memenuhi ekspektasi tersebut," lanjut Niko Safavi. (vws) Sumber