bot

Jakarta - Di tengah pandemi Corona saat ini, serangan siber dari hacker justru beringas. Dalam situasi tersebut, peran Ahli IT tentunya sangat dibutuhkan. Seperti diketahui, sejumlah daerah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penyebaran virus Corona. Agar operasional tetap berjalan, perusahaan pun menerapkan work from home untuk para pegawainya. Akan tetapi, kondisi itu yang dimanfaatkan peretas atau hacker untuk melancarkan serangannya. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan ada 88,4 juta serangan siber yang berlangsung dari 1 Januari hingga 12 April 2020. Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha mengatakan, banyaknya orang berkegiatan online dari rumah meningkatkan resiko. "Karena jaringan internet di rumah tidak seaman di kantor dan kebiasaan membuka banyak web berbahaya dari rumah juga meningkatkan resiko. Apalagi dalam WFH banyak yang membuka situs streaming ilegal, pada akhirnya menjadi pintu masuk virus dan malware," tutur Pratama saat dihubungi detikINET. Kondisi ini, kata pria asal Cepu itu, bisa dilihat dari kejadian diretasnya platform e-commerce, seperti Tokopedia dan Bhinneka selama pandemi Corona. Bahkan bila mencari di raidforums, kata Pratama melanjutkan, masih banyak data yang dijual, contohnya data pengguna aplikasi Bukalapak dan Rencanamu.id. Bahkan, data yang dijual adalah email dan password tanpa diacak. "Namun keduanya data lama 2018 dan 2019. Penyebab dan pelaku dari beberapa peristiwa peretasan ini masih kami telusuri, terutama untuk kasus Bhinneka. Karena pihak yang menjual data di dark web dan forum-forum terbuka internet, belum tentu pelaku peretasannya," ungkapnya. CISSReC pun mengimbau para penyedia platform dan juga korporasi sekaligus pemerintahan adalah memperkuat SDM dan pengamanan siber. Krisis corona juga mengakibatkan adanya PHK pada divisi IT yang masih dipandang sebelah mata dan dianggap menghabiskan anggaran. "Padahal ada sejumlah data penting dan sistem yang harus diamankan, dengan berkurangnya SDM IT maka resiko kebocoran sistem tentu semakin besar," ujar Pratama. Pratama menyebutkan dalam beberapa kasus mantan orang IT menyerang perusahaannya sendiri. Seperti dalam kasus peretasan sistem Indomart yang dilakukan bekas pegawainya, sampai merugikan perusahaan Rp 2,5 miliar. Pratama juga mengatakan agar negara dan korporasi harus memberikan penghargaan yang layak pada para ahli IT yang berhasil menemukan celah keamanan pada sistem. "Dalam banyak kasus, negara dan korporasi di tanah air tidak memberikan reward yang pantas, padahal menemukan celah keamanan bukan pekerjaan mudah. Bahkan sebagai perbandingan Apple berani memberikan reward USD 1 juta dollar pada siapapun yang bisa menembus sistemnya dan melakukan remote pada sistemnya," pungkasnya. Simak Video "Bocah SD di Purwakarta Belajar Menjahit Isi Waktu Luang saat Pandemi Corona" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyoroti kondisi Puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah. Dia menilai Puskesmas masih perlu terus dibenahi. Pembenahan Puskesmas menurutnya bukan hanya sekadar kekurangan peralatan kesehatan. Sebab ternyata sering kali alat kesehatan dipaksa beli menggunakan dana alokasi khusus (DAK) padahal tak dibutuhkan. "Banyak alat kesehatan yang dibeli melalui DAK kesehatan. Kadangkala alat kesehatan itu tak dibutuhkan, tapi mungkin didorong-dorong sedemikian rupa sehingga dibeli," tuturnya saat membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Suharso berpesan kepada seluruh Bappeda agar mengawasi dengan baik Puskesmas di daerah. Sebab banyak faktor yang harus dibenahi di pelayanan Puskesmas. "Titipan saya ke seluruh Bappeda tolong diperhatikan baik Puskesmas itu. Puskesmas itu ujung tombak pelayanan kesehatan yang utamanya melakukan promosi, promotif, dan kecukupan tenaga kesehatan harus diperhatikan," tambahnya. Menurut data yang dia miliki masih banyak Puskesmas yang belum memenuhi syarat. Bahkan hanya 33% yang Puskesmas yang ada yang sudah memenuhi syarat pelayanan kesehatan secara baik. "Hari ini hanya 33% Puskesmas yang memenuhi syarat, ini PR bersama kepala Bappeda," tutupnya. Simak Video "Refleksi PPP di Usia ke-47, Suharso: Lebih Mawas Diri" [==] (das/ara) Sumber

Jakarta - Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan sedang mengincar lahan calon ibu kota baru di Kalimantan untuk menjalankan program percetakan sawah baru guna tangkal krisis pangan. Sebagaimana diprediksikan oleh Organisasi Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO), pandemi COVID-19 berisiko menyebabkan krisis pangan. Ditambah lagi, dalam waktu dekat akan terjadi musim kemarau di beberapa negara, terutama yang berada di sekitar garis khatulistiwa seperti Indonesia. Lalu, tepatkah program percetakan sawah tersebut mencegah yang namanya krisis pangan terjadi? Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih program tersebut belum dibutuhkan oleh para petani sebab masih banyak alternatif lain yang lebih efektif bila dioptimalkan. "Sebenarnya di tengah krisis pangan ini yang paling cepat dilakukan bukanlah mencetak sawah," kata Henry kepada detikcom, Selasa (12/5/2020). Henry mengatakan pemerintah tidak harus terpaku pada pencetakan sawah baru sebagai upaya mengantisipasi krisis pangan. Menurutnya yang paling tepat sebenarnya bisa dengan upaya memaksimalkan tanaman pangan di tanah pertanian yang sudah ada, termasuk juga diversifikasi pangan. "Bisa dengan menggerakkan upaya menanam di sawah yang sudah ada, juga menanam padi di wilayah non-persawahan (padi gogo) dan juga mendorong diversifikasi pangan karena masyarakat Indonesia tidak hanya mengenal padi sebagai sumber pangan utama, terdapat umbi-umbian sebagai bahan pangan utama," sambungnya. Selain itu, rencana Kementerian ATR/BPN terkait meredistribusi Hak Guna Usaha (HGU) yang habis dan tanah terlantar sebagai lahan pertanian, dianggap Henry sudah pas sebagai antisipasi krisis pangan. Menurutnya kebijakan tersebut harus diselaraskan dengan program reforma agraria yang menjadi prioritas dari pemerintahan saat ini. "Pada dasarnya tanah-tanah perkebunan yang HGU-nya telah habis, akan habis atau diterlantarkan itu masuk dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Oleh karena itu, kita (SPI) siap mendukung Kementerian ATR/BPN dan berkoordinasi mengenai dimana-mana saja tanah yang diidentifikasi sudah atau akan habis HGU-nya," imbuhnya. Simak Video "Bulan Ramadan, 4 Petani Malah Berjudi di Perkebunan Warga" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan Nilai Tukar Petani (NTP) anjlok menjelang kemarau. Anjloknya NTP ini menunjukkan kesejahteraan petani yang juga kian seret. Menurut Henry penurunan terjadi sejak ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Posisi NTP April di 100,32 ini hanya sedikit berada di atas angka 100 yang menjadi standar impas petani, sekaligus rendahnya daya beli petani dan kesejahteraannya," ujar Henry kepada detikcom, Selasa (12/5/2020). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) NTP April 2020 mengalami penurunan 1,73% dibandingkan NTP Maret 2020, yaitu dari 102,09 menjadi 100,32. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 1,64%, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,10%. Penurunan NTP ini diikuti dengan naiknya Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) petani. Konsumsi Rumah Tangga Petani merupakan salah satu komponen Nilai yang dibayar oleh petani. Secara nasional, pada April 2020 terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,11% sebagai dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) COVID-19, terkhusus makanan, minuman, komunikasi, kebutuhan rutin dan jasa lainnya. Akibat NTP yang turun tersebut harga beberapa bahan pangan juga mengalami penurunan drastis. Henry mengungkapkan bahwa pada akhir April lalu harga Gabah Kering Panen (GKP) berada di Rp 4.350, Gabah Kering Giling (GKG) di Rp 5.350. "Ini jauh turun jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Apakagi ada kenaikan biaya konsumsi rumah tangga selama COVID-19 dan biaya produksi," sambungnya. Sementara itu, untuk NTP tanaman perkebunan April berada di 100,82 turun 2,48 dari bulan sebelumnya. Hal ini terlihat dari kondisi petani di lapangan. "Di Kabupaten Tebo harga karet per kilogram berada di kisaran Rp 4.800 - Rp 5.400. Harga Rp 5.400 hanya untuk kualitas yang bagus. Sementara bulan sebelumnya harga masih bisa mencapai Rp 6.200 per kilogram," jelasnya. Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona telah menciptakan gelombang PHK dan karyawan yang dirumahkan begitu besar. Ujungnya angka pengangguran pun bertambah. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan tahun ini ditaksir akan ada pertambahan sebanyak 4,22 juta orang pengangguran. Meskipun diharapkan tahun depan akan ada penciptaan lapangan kerja baru. "Akan terjadi penciptaan lapangan kerja 2021, berhadapan dengan penganggur yang tambah 4,22 juta di 2020 dibandingkan 2019," tuturnya saat membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Namun, Suharso menilai angka pengangguran harus dirasionalkan. Sebab data pekerja yang dirumahkan dan di-PHK selama pandemi berbeda-beda. "Angka-angka ini perlu rasionalkan, Kadin bilang 6 juta, hitungan kita diperkirakan 2,3-2,8 juta," tuturnya. Klik halaman berikutnya >>> Simak Video "Refleksi PPP di Usia ke-47, Suharso: Lebih Mawas Diri" [==] Sumber

Jakarta - Apple saat ini memproduksi sebagian besar iPhone lewat manufaktur di China. Untuk mengatasi ketergantungan terhadap China, Apple dilaporkan akan memindahkan produksi iPhone dalam jumlah signifikan ke India. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Economic Times. Dikutip detikINET dari Mashable, Selasa (12/5/2020) petinggi Apple dikabarkan telah berkomunikasi dengan pemerintah India dalam beberapa bulan terakhir. Apple dikabarkan berencana memindahkan 20% produksi iPhone ke India untuk memproduksi smartphone dengan nilai total USD 40 miliar. Produksi ini akan ditangani oleh perusahaan manufaktur seperti Wistron dan Foxconn. "Kami mengharapkan Apple untuk memproduksi smartphone dengan nilai total USD 40 miliar, sebagian besar untuk ekspor lewat manufaktur kontrak Wistron dan Foxconn, memanfaatkan keuntungan di bawah skema production-linked incentive (PLI)," kata petinggi pemerintah India kepada Economic Times. Skema PLI adalah inisiatif yang baru saja dikenalkan pemerintah India untuk mendorong industri manufaktur smartphone dalam negeri. Perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dari skema ini harus memproduksi setidaknya smartphone bernilai total USD 10 miliar secara bertahap antara 2020 dan 2025. Saat ini menjual USD 1,5 miliar iPhone di India, tapi kurang dari USD 0,5 miliar dari jumlah tersebut yang diproduksi secara lokal. Berbanding jauh dengan USD 220 miliar iPhone yang diproduksi Apple di China pada tahun 2018-2019. Apple sudah memproduksi beberapa iPhone lawas di India, seperti iPhone 7 dan iPhone 8, lewat Winstron dan Foxconn. Baru-baru ini mereka juga mulai memproduksi iPhone XR di India. Simak Video "Apple Resmi Perkenalkan iPhone SE 2020" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengupas alasan DPR terutama dari fraksi Golkar terkait usulan cetak uang Rp 400-600 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Pembahasan terkait usulan cetak uang ini dilakukannya bersama tokoh lain yakni ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Prof. Dr. Didik J. Rachbini, anggota Komisi XI dari fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun, dan Ketua KEN (Komite Ekonomi Nasional) Sutrisno Bachir dalam sebuah webinar yang digelar Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Sabtu (9/5) lalu. Adapun pembahasan-pembahasan panas yang terdapat dalam webinar tersebut diungkapkan Dahlan dalam tulisannya di laman disway.id. Dalam tulisannya, Dahlan mengungkapkan alasan fraksi Golkar yang sudah bulat terkait usulan cetak uang ke BI. Alasan itu diungkapkan Misbakhun bahwa partainya itu punya kepedulian besar agar ekonomi Indonesia kembali pulih akibat gempuran virus Corona (COVID-19). "Golkar sangat peduli bagaimana membangun kembali ekonomi yang hancur ini. Coba, siapa yang tidak setuju cetak uang ini. Tanya mereka, lantas apa jalan keluarnya?. Nggak ada kan? Hanya utang kan. Golkar harus cari jalan keluar," ungkap Misbakhun seperti yang dikutip detikcom, Selasa (12/5/2020). Menurut Misbakhun, partainya itu sudah bertekad untuk tetap meneruskan usulan pencetakan uang. Ia pun yakin usulan dari Golkar ini punya posisi yang kuat. "Kuat sekali. Apalagi posisi Golkar di pemerintahan sangat kuat. Ketua Umum Golkar, Ir. Airlangga Hartarto kan menjadi Menko Perekonomian," kata Misbakhun. Namun, Dahlan menuliskan bahwa Sutrisno mengingatkan skenario bisnis dibalik usulan cetak uang itu menurut keterangan Dahlan, "Sutrisno Bachir kelihatannya cocok dengan ide cetak uang itu. Mungkin karena ia juga pengusaha sukses. Hanya ia mengingatkan jangan-jangan ada skenario bisnis di balik cetak uang itu," tulis Dahlan. Bahkan, menurut Dahlan, Sutrisno menyinggung soal program Kartu Pra Kerja yang dinilainya juga sangat diperjuangkan Golkar agar terlaksana. "Motornya semua ini kan Golkar. Kita semua tahu bagaimana Golkar. Coba yang di balik Kartu Prakerja itu siapa?" ujar Sutrisno. Dalam kesempatan yang sama, Didik Rachbini terus mengingatkan Misbakhun terkait risiko inflasi tinggi yang menghantui usulan cetak uang. Ia mengingatkan sejarah Indonesia yang sudah pernah merasakan pahitnya krisis ekonomi akibar inflasi tinggi pada tahun 1950. "Itu pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dari Partai Masyumi. Inflasi langsung naik 1000%," tutur Didik. Didik pun terus meminta agar usulan ini kembali dipikirkan secara matang. "Saya tidak mengatakan teori yang disampaikan Pak Misbakhun itu salah. Di sini tidak ada salah atau benar.Yang ada adalah risiko-risiko. Mana yang buruk dan mana yang lebih buruk," imbuh Didik. "Pada akhirnya politik yang akan menang. Bukan teknokrat," sambung Didik. Simak Video "Pembelaan Diri Politikus yang Ngamuk karena Acaranya Mau Dibubarkan" [==] (dna/dna) Sumber

Pertumbuhan ekonomi diprediksi mulai membaik pada kuartal ketiga. == JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi tahun ini sulit untuk mencapai 2,3 persen. Tekanan ekonomi yang terlalu dalam akibat pandemi Covid-19 menjadi penyebabnya. Diketahui, 2,3 persen merupakan batas atas proyeksi pertumbuhan ekonomi versi pemerintah. Prediksi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2020 berkisar antara 2,3 persen untuk skenario berat hingga kontraksi 0,4 persen pada skenario sangat berat. Tapi, Suharso menyebutkan, kemungkinan angka kontraksi tidak akan terjadi. "Saya pribadi, mencatatnya di bawah 2,3 persen, namun positif," ujar Suharso dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) 2020 melalui streaming, Selasa (12/5). Prediksi Suharso berbasiskan pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang hanya 2,97 persen. Angka ini jauh lebih lambat dibandingkan realisasi kuartal pertama 2019 sebesar 5,07 persen, maupun proyeksi pemerintah yakni di atas empat persen. Situasi tersebut akan semakin parah pada kuartal kedua mengingat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diberlakukan, berdampak pada pelambatan aktivitas sosial dan ekonomi. Tapi, Suharso menilai, pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada kuartal ketiga seiring kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi dan membantu dunia usaha. "Juli mungkin akan lumayan, bergantung pada gimana pemulihan ekonomi kita," ucap dia. Sumber

Jakarta - Pendiri dan CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, angkat bicara soal pembobolan data pengguna platform tersebut oleh hacker. Seperti diberitakan, 91 juta data pemakai Tokopedia dijual di dark web. Informasi yang bocor adalah username, alamat email, nama user, tanggal lahir dan nomor telepon. Untungnya dalam data tersebut, password yang bocor tidak terbuka karena dalam bentuk hash yang dienkripsi dan untuk mengetahui kuncinya cukup sulit. Dalam suratnya, William mengakui ada pencurian data pengguna Tokopedia. "Pada tanggal 2 Mei 2020, kami menyadari adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia," sebutnya. Saat ini, mereka tengah menggelar penyelidikan intensif secara internal dan juga dengan bantuan pihak luar yang diklaim mumpuni. "Kami juga telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna Tokopedia," tulis William. Berikut isi surat lengkapnya: Kepada semua pengguna Tokopedia yang saya hormati, Bisnis Tokopedia adalah bisnis kepercayaan. Sebagai perusahaan teknologi dengan platform marketplace terbesar di Indonesia, Tokopedia telah dipercaya oleh lebih dari 90 juta masyarakat Indonesia. Kepercayaan ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang selalu kami pegang teguh. Selama 11 tahun Tokopedia melayani masyarakat Indonesia, kami selalu memberi perhatian lebih kepada sistem keamanan kami. Kami terus membangun, mengembangkan, dan meningkatkan prosedur serta sistem antisipasi dan mitigasi kami, sesuai dengan standar terbaik dunia. Sumber

Jakarta - Microsoft dan Intel berkolaborasi dalam sebuah proyek penelitian baru untuk mencari cara baru dalam mendeteksi dan mengklasifikasi malware. Proyek ini bernama STAMINA, atau STAtic Malware-as-Image Network Analysis. Singkatnya, lewat proyek ini Microsoft dan Intel mencoba teknik baru untuk mengubah sampel malware menjadi sebuah gambar berwarna abu-abu. Gambar tersebut kemudian dipindai untuk mencari pola tekstur dan struktur yang spesifik terhadap sebuah sampel malware, demikian dikutip detikINET dari Zdnet, Selasa (12/5/2020). Cara kerjanya simpel, setidaknya menurut tim peneliti dari Intel dan Microsoft. Langkah pertama adalah mengambil file input dan mengubah kode binernya menjadi data pixel mentah. Kemudian data pixel ini diubah menjadi sebuah foto dua dimensi yang bisa dianalisis menggunakan algoritma foto biasa. Lebar gambarnya diatur berdasarkan ukuran file input, sementara tingginya adalah hasil pembagian antara data pixel dengan ukuran lebarnya. Kemudian gambar ini akan diubah ukurannya agar lebih kecil, dan menurut tim penelitinya tak akan berdampak negatif pada hasil klasifikasinya. Malahan proses ini adalah langkah penting agar tak menghabiskan kemampuan komputasi dengan mengolah gambar yang punya miliaran pixel, yang bakal memperlambat pemrosesannya. Gambar yang sudah diperkecil itu kemudian diolah di deep neural network (DNN) yang sudah dilatih dengan berbagai contoh gambar berisi malware untuk memindai gambar tersebut, dan mengklasifikasikannya menjadi dua jenis, terinfeksi atau tidak terinfeksi. Microsoft menyebut saat ini sudah menyediakan sampel sebanyak 2,2 juta file hash Portable Executable (PE) untuk menjadi basis dari penelitian ini. Penelitinya pun menggunakan 60% dari malware yang ada saat ini untuk melatih algoritma DNN-nya, 20% untuk memvalidasi DNN, dan 20% sisanya untuk melakukan proses pengujian. Microsoft dan Intel yakin kalau STAMINA punya akurasi 99,07% dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi malware, dengan tingkat false positive 2,58%. "Hasil ini semakin meyakinkan pemakaian deep transfer learning untuk tujuan klasifikasi malware," ujar Jugal Parikh dan Marc Marino, dua peneliti Microsoft yang berpartisipasi di penelitian tersebut, sebagai wakil dari Microsoft Threat Protection Intelligence Team. Simak Video " Dihajar Corona, Saham Microsoft Bonyok" [==] (asj/fay) Sumber

OJK meminta perusahaa asuransi memberi perpanjangan batas waktu selama empat bulan == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong perusahaan asuransi yang melaksanakan relaksasi dengan memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis/peserta/nasabah selama empat bulan. Hal tersebut sesuai dengan kondisi sulit sekarang ini khususnya pandemi Covid-19 yang dialami semua sektor termasuk sektor industri keuangan nonbank. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Anggar Budhi Nuraini mengatakan pihaknya memberikan keleluasaan bagi perusahaan asuransi dan tidak mengharuskan ada tatap muka dalam pembayaran premi maupun penutupan polis asuransi nasabah. "Kalau ditanya apakah semua industri asuransi wajib memberikan (relaksasi) kita harapkan begitu. Kedua pihak (perusahaan asuransi dan nasabah) bisa melakukan transaksi lewat daring dan tak perlu tatap muka. Ini kita maksudkan untuk mendukung protokol kesehatan yang tertuang dalam himbauan PSBB," ujarnya kepada Republika di Jakarta, Selasa (12/5). Seperti tertuang dalam Surat OJK Nomor S-11/D.05/2020 pada 30 Maret 2020, OJK memberi relaksasi bagi semua perusahaan asuransi, reasuransi, asuransi syariah, dan reasuransi syariah memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis/peserta/nasabah selama empat bulan dari semula dua bulan sejak jatuh tempo. "Kita akan apresiasi mereka karena turut meringankan beban masyarakat dalam hal ini pemegang polis dalam kondisi sulit (Covid-19)," ucapnya. Sementara Direktur Utama Asuransi Jasindo Didit Mehta Pariadi menambahkan Asuransi Jasindo segera melakukan himbauan dari kebijakan OJK tersebut. Keputusan pelonggaran terkait perpanjangan waktu pembayaran premi terkait relaksasi kredit perbankan dilatarbelakangi terkait restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan sebagai dampak Covid-19. “Nantinya perhitungan refund atau tambahan premi disesuaikan dengan PKS atau polis induk yang sudah ada yaitu atas polis awal dilakukan refund premi, kemudian diterbitkan polis baru sesuai addendum perjanjian kredit atau perjanjian kredit baru setelah restrukturisasi,” jelasnya kepada Republika. Premi yang dilonggarkan terkait pembayaran premi pada Jaminan Asuransi Jiwa dan kredit macet untuk perbankan. Sedangkan perusahaan pembiayaan tambahan, jaminan objek pertanggungan akan dilakukan sesuai permintaan. “Teknisnya polis awal dilakukan endorsement ulang pertanggungan dan jangka waktu pertanggungan, dengan perhitungan premi baru dikurangi premi refund maka menjadi additional premi untuk penambahan premi restrukturisasi. Untuk premi yang lebih ekonomis endorsement penutupan dapat menjadi Total Lost Only (TLO),” ucapnya. Sedangkan pertanggungan asuransi tambahan dihitung secara prorata dan semuanya tetap mengacu kepada ketentuan tarif premi yang berlaku sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017. Adapun harga pertanggungan dapat dipotong maksimal 50 persen atau minimal sama dengan jumlah baki kredit yang masih berjalan. "Dan premium payment warranty khusus untuk premi tambahan atas restruksturisasi kredit diberikan kelonggaran sampai dengan enam bulan sejak addendum kredit,” ucapnya. Didit juga telah menginstruksikan kebijakan ini ke semua kantor cabang di Indonesia dan melakukan komunikasi dari Group Bisnis hinga Branch Office untuk menyosialisasikannya kepada customer. Sumber

Jakarta - Saat work from home, kita butuh ditunjang perangkat yang membantu. Ada smart speaker baru yang dirancang untuk suara natural berbahasa Indonesia. Smart speaker memang semakin diminati seiring kebutuhan yang meningkat untuk kerja dan hiburan dari rumah. Smart speaker juga terdapat asisten virtual yang penggunanya diprediksi oleh Statista akan mencapai 2,2 milyar tahun 2020. Salah satu pilihan itu dibuat PT Widya Informasi Nusantara yang memperkenalkan smart speaker berbahasa Indonesia dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Neutral Language Processing (NLP). Namanya adalah Widya Wicara Prima yang hasil suaranya diklaim sangat natural untuk suara Indonesia dan interaktif. "Widya ingin menjadi sahabat terdekat orang Indonesia dan speaker pintar Indonesia" kata CMO Widya Informasi Nusantara, Handlee Susanto dalam peluncuran virtual, Selasa (12/5/2020). Menurut Handlee, smart speaker ini ditujukan untuk konsumen segala usia karena kontennya pun beragam dari anak-anak sampai manula. Kompetitor terdekatnya diakui Handlee adalah Google yang juga meluncurkan smart speaker, namun Widya menurutnya sudah fokus dengan konten Indonesia. "Ini adalah karya anak bangsa, kontennya adalah buatan dalam negeri, desainnya elegan dan didukung spesifikasi teknis yang mumpuni," kata COO Widya Informasi Nusantara, Patrick Simamora. Widya Wicara Prima dilengkapi fitur pemutar musik, radio, podcast beragam tema, pantau virus Corona, membaca Al-Qur'an, fitur Ramadhan, berita, perkiraan cuaca, kalender, alarm dll. Sumber datanya diambil dari BMKG, Muslimnesia, Pro Sehat, Audio Buku dan sumber kredibel lain. Seluruh fitur dalam Widya Wicara Prima dapat dilakukan hanya dengan komando suara, dengan mengucapkan, "Hai Widya" atau "Halo Widya". Teknologi AI pada Widya dapat merespon perintah suara selain dapat diaktifkan dengan koneksi internet dari aplikasi Widya Wicara di Google Play dan menyusul nanti di App Store. Smart speaker ini bisa menerima perintah suara dari jarak 8-10 meter. Patrick mengakui sekat atau dinding bisa mempengaruhi. Untuk daya listrik, ia mesti tersambung langsung dengan steker. "Ke depannya kita persiapkan baterai untuk konsumsi listrik smart speaker di masa depan," kata Patrick. Widya Wicara Prima sudah dijual online di Shoope dan akan tersedia offline di Jabodetabek, Medan, Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya dan Makassar. Produk ini dipasarkan dengan harga Rp 1.499.000. Spesifikasi 1. Dimensi : 95mm x 95mm (kotak) x 180mm (tinggi) 2. LED : 12pcs lampu LED 3. Warna : Hitam, Putih 4. Mikrofon : Kuantitas 6 Mikrofon 5. Konektifitas : Bluetooth 4.0 6. WI-FI : 2.4G IEEE802. 11b/g/n 7. Speaker Power/Output : 5W (Hardware)*2 / 3W (Output)*2 8. Frekuensi : 150Hz - 18Khz (±6dB) 9. Kapasitas Internal : 8 GB 10. Daya : 12V / 1.5A 11. Frekuensi : 50 / 60Hz 0.6A Simak Video "Tips Work From Home Tetap Menyenangkan Versi Cowok" [==] (fay/fyk) Sumber

Bappenas berharap tidak ada yang protes karena pemangkasan belanja K/L. == JAKARTA – Pemerintah menambah belanja non-operasional untuk kegiatan pemulihan ekonomi hampir 55 persen menjadi Rp 56,5 triliun pada tahun depan. Kenaikan diutamakan pada kementerian/lembaga (K/L) terkait langsung pemulihan ekonomi sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, sebagai dampak penambahan anggaran tersebut, anggaran lain untuk belanja K/L turun dibandingkan APBN 2020. Bahkan, pagu beberapa K/L menurun atau tidak naik signifikan dari RAPBN-Perubahan 2020. "Apa boleh buat. Karena kita sedang kembali untuk memulihkan ekonomi kita," ujar Suharso dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) 2020 melalui streaming, Selasa (12/5). Suharso menekankan kepada seluruh jajaran K/L untuk memahami situasi ini. Ia berharap, tidak ada pihak yang memprotes Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Anggaran, karena harus memangkas belanja K/L. Dengan menekan belanja di luar pemulihan ekonomi, Suharso berharap, ekonomi Indonesia bisa membaik pada 2022. "Sehingga kita bisa mengejar apa yang sudah ditinggalkan atau tertinggal pada 2021 dan 2020 ini," kata Suharso. Bappenas mencatat, setidaknya ada 41 proyek utama yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi. Di antaranya, pembangunan sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter yang membutuhkan anggaran Rp 628 miliar. Proyek ini dilaksanakan melalui BUMN/swasta dan belanja K/L ditargetkan hanya sebagai fasilitator. Pada RKP 2021, pemerintah menetapkan tema besar Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Terdapat empat fokus pembangunan di dalamnya, yakni pemulihan industri, pariwisata dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sumber

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 bisa di bawah 2,3%. Pemerintah memegang skenario berat bagi perekonomian Indonesia di saat pandemi Corona. Pertumbuhan ekonomi diprediksi berada di angka 2,3% di akhir tahun 2020. "Mengenai pertumbuhan ekonomi, pada kuartal pertama diumumkan mencapai 2,97%. Dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa rata-rata 2,3% pada 2020," kata Suharso saat membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020). "Saya pribadi, mencatatnya tidak 2,3%, di bawah 2,3%. Tapi masih positif," tambahnya. Dia menjelaskan, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan masih ada dampak COVID-19 pada kuartal II-2020 atau selama periode April-Juni tahun ini. Dampak tersebut, masih bisa menekan beberapa program yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. "Saya cuma mikir, kalau dia di bawah 2,3% bahkan bisa 1%, tentu yang terkena adalah bapak Dirjen Anggaran sampai kepalang karena pendapatan terputus kembali," jelasnya. Lebih lanjut Suharso mengungkapkan dampak yang akan terasa besar adalah kepada tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan di tanah air, sehingga target pembangunan harus disesuaikan kembali. "Target pembangunan 2020-2021 akan terkoreksi. Realisasi kita pada 2019 tingkat kemiskinan 9,22% dan pada tahun 2020 kita berharap bisa tekan ke 9% bahkan 8,5%. Tapi mungkin terjadi pertambahan dan kita ingin menekan mudah-mudahan pada 2020 tidak kembali ke dua digit," ungkapnya. Simak Video "Refleksi PPP di Usia ke-47, Suharso: Lebih Mawas Diri" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Sejumlah poin dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi sorotan. Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menuturkan, salah satu poin penting dalam RUU ini ialah perpanjangan izin tanpa lelang. "Paling utama Pasal 169A perpanjangan tanpa lelang. Padahal sudah masanya kalau UU yang berlaku harusnya daerah wilayah tambang kembali menjadi milik negara, kembali ke pemerintah. Kalau mau diperpanjang ya lelang ulang, pemegang lama bisa ikut berpartisipasi," katanya kepada detikcom, Selasa (12/4/2020). Ia membenarkan jika perpanjangan tanpa lelang ini akan menguntungkan pengusaha. Padahal, dengan lelang pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan tambang tersebut. "Ya jelas, kalau lelang bisa dievaluasi khususnya lingkungan dan bisa dapat yang lebih baik. Kalau lelang ulang kan pemerintah dari bagi hasil, royalti bisa minta perusahaan compete. Ini yang belum dapat alasan yang kuat kenapa tanpa lelang," paparnya. Kemudian, Berly menyebut, mineral ikutan tidak lagi harus dilaporkan. Padahal, itu menyimpan potensi pendapatan negara dari royalti. Selanjutnya, kegiatan eksplorasi tidak terkena royalti dan tidak ada pembatasannya. "Mineral ikutan tidak lagi harus dilaporkan Pasal 43 itu kan potensi pendapatan negara dari royalti dan cukup besar dari segi nilai," ujarnya. "Kemudian Pasal 45 mineral yang tergali pada masa eksplorasi tidak kena royalti. Memang ekplorasi perlu ngetes paling tidak harus ada limitnya berapa yang tidak royalti jangan sampai abuse bilangnya eksplorasi belum eksploitasi tapi sudah ambil banyak," imbuhnya. Dalam draft RUU Minerba Pasal 169A disebutkan, pada Ayat 1 KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Pernjanjian dengan memenuhi ketentuan. Ketentuan yang dimaksud disebutkan dalam poin (a) kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Lalu (b), kontrak atau perjanjian yang telah mmeperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK dan PKP2B dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Ketentuan pada Pasal 43 dan 45 dihapus dalam draft RUU ini. Di UU Nomor 9 2009, Pasal 43 Ayat 1 berbunyi dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan pemegang IUP eksplorasi yang mendapat mineral atau batu bara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Lalu, Pasal 43 Ayat 2 disebutkan, pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. "Mineral atau batu bara sebagaimana dimaksud Pasal 43 dikenaikan iuran produksi," tutupnya. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menambahkan, masalah perpanjangan kontrak merupakan hal yang krusial dan perlu menjadi sorotan di sektor tambang. "Saya kira lebih aspek masalah kontraknya yang menjadi konsesi tambang PKP2B ketentuan-ketentuannya dalam aspek perpanjangannya seperti apa, perizinannya seperti apa, tanggung jawab pengusaha terhadap lingkungannya seperti apa. Biasanya fokus kritikal di sana kalau di di minerba," terangnya. Simak Video "Harga Elpiji 3 Kg Bakal Naik Jadi Rp 35.000" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyayangkan dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat kurva positif COVID-19 belum turun tajam. Jika pusat bisnis dan industri sudah dibuka saat COVID-19 masih mewabah, Bhima bilang, dampaknya akan serba tanggung. Toko buka, tetapi kemungkinan masih sepi karena masyarakat masih takut akan terjadinya penularan virus. "Imbas kepada bisnis akhirnya setengah-setengah. Ketika retail kembali buka, konsumen belum tentu yakin untuk keluar rumah karena wabah-nya masih ada. Jadi serba tanggung," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (12/5/2020). Jika begitu, yang ada akan merugikan pengusaha karena harus bayar biaya operasional dengan mahal. Di satu sisi tidak mendapat banyak pengunjung. "Toko buka tapi sepi pengunjung, akan besar dibiayai operasionalnya," ucapnya. Dengan kelonggaran kebijakan ini justru membuat ketidakpastian wabah bisa berakhir lebih lama dan akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang lebih lama pula. "Dampak ke ekonomi, semakin lama pandemi berlangsung pemulihannya jadi lebih lama," ujarnya. Simak Video "Aneka Penindakan ke Mal dan Pertokoan di DKI yang Abaikan PSBB" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - WhatsApp belum lama ini meningkatkan kapasitas panggilan video menjadi delapan orang. Tapi untuk menyaingi popularitas Zoom yang menjadi layanan video konferensi pilihan di tengah pandemi virus Corona, WhatsApp akan segera menambah kapasitas tersebut menjadi 50 orang. Fitur baru ini pertama kali dilihat oleh WABetaInfo, situs yang sering memantau kehadiran fitur baru di WhatsApp. Dikutip detikINET dari The Next Web, Selasa (12/5/2020) fitur ini akan terintegrasi dengan Messenger Rooms yang juga baru diperkenalkan oleh Facebook. WABetaInfo pertama kali melihat jalan pintas untuk Messenger Rooms di update WhatsApp beta untuk Android versi 2.20.139 yang kini masih dalam pengembangan. Fitur ini nantinya juga akan menyambangi WhatsApp versi iOS. Selain aplikasi mobile, fitur ini juga akan bisa digunakan di WhatsApp versi web. Dukungan web ini tentu bisa mendorong WhatsApp untuk bersaing dengan layanan konferensi video lainnya. Jalan pintas untuk Messenger Rooms di WhatsApp Web muncul di update untuk versi 2.2019.6. Jalan pintas tersebut bisa diakses lewat menu utama WhatsApp Web dan menu dengan ikon penjepit kertas yang ada di ruang percakapan. Jalan pintas Messenger Rooms di WhatsApp Web Foto: WABetaInfo Jika pengguna memilih Messenger Rooms di menu tersebut, akan muncul peringatan yang mengatakan mereka akan diarahkan ke Messenger Rooms dan panggilan video yang dibuat tidak memiliki enkripsi end-to-end. Saat ini fitur tersebut belum bisa digunakan karena masih dalam tahap pengembangan. Belum diketahui kapan integrasi WhatsApp dan Messenger Rooms ini akan digulirkan untuk Android, iOS dan web. WhatsApp bukan satu-satunya layanan Facebook yang akan terintegrasi dengan Messenger Rooms. Bocoran lain menyebutkan Instagram juga akan mendapat fitur panggilan video yang terintegrasi dengan Messenger Rooms. Simak Video "Messenger Rooms Facebook Ancam Eksistensi Zoom" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - 'Inang-inang', jasa penukaran uang yang biasanya muncul tiap Lebaran hendak tiba, kini tak lagi ditemukan di kawasan Bekasi Barat dan Jakarta Barat. Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat merupakan salah satu kawasan yang biasanya menjadi 'sarang' para inang-inang sejak satu-dua pekan menjelang Lebaran. Namun, menurut keterangan Taufik Fajar (27), seorang warga mengatakan, pagi ini sekitar pukul 09.00 WIB saat ia melintasi kawasan Kota Tua dengan sepeda motornya, inang-inang tak lagi terlihat berkumpul di kawasan tersebut. "Tadi pagi saya lewat Kota Tua nggak ada sama sekali, padahal biasanya banyak di situ," ungkap Taufik kepada detikcom, Selasa (12/5/2020). Menurutnya, inang-inang biasanya menyebar di kawasan Kota Tua, salah satunya di depan Museum Bank Indonesia (BI). Ia pun merasa aneh pagi ini kawasan itu sepi. "Ramai banget biasanya. Padahal tahun lalu saya menukar di Kota Tua, biasanya mereka itu ada 24 jam loh," tutur Taufik. Tak hanya di Kota Tua, di kawasan Bekasi Barat tepatnya di Jalan KH. Noer Ali, inang-inang tak juga terlihat. Dari pantauan detikcom pukul 11.25 WIB, mulai dari Masjid Al-Azhar Jaka Permai hingga Bekasi Cyber Park (BCP), tak ada satu pun inang-inang yang terlihat. Menurut Yustino Arif (23), seorang warga Bekasi Timur, sepanjang Jalan KH. Noer Ali mulai dari Al-Azhar Jaka Permai hingga BCP itu memang satu-satunya titik di Kota Bekasi yang ramai akan inang-inang setiap tahunnya menjelang Lebaran. "Dari saya kecil sampai sekarang di situ memang markasnya inang-inang. Kalau mau nukar uang pasti orang Bekasi ke situ, yang mudahnya ya," ujar Yustino kepada detikcom. Ia pun merasa aneh jika kawasan tersebut kosong-melompong atau tak ada inang-inang sama sekali. "Tapi sekarang ini nggak ada ya? Mungkin karena larangan mudik. Biasanya berjejer di situ sepanjang jalan. Jalan Kalimalang itu kan jadi rute orang mudik, terutama yang pakai sepeda motor," pungkasnya. Simak Video "Masih Nekat Bawa Pemudik, 15 Travel Ilegal Diamanakan Polisi" [==] (dna/dna) Sumber

Kudus - Dua perusahaan di Kudus mencicil dua kali pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja, karena dampak pandemi virus Corona atau COVID-19. Besaran THR yang dibayarkan sebesar 50 persen secara bertahap sampai akhir tahun. Sebagai informasi, di Kota Kretek ada 1.100 perusahaan. Jumlah perusahaan itu terdiri dari skala kecil hingga skala besar. "Saat ini sudah ada dua perusahaan yang menyampaikan pembayaran THR dilaksanakan secara bertahap. Saat ini dibayarkan 50 persen dan yang 50 persen dilaksanakan bertahap sampai akhir tahun," jelas Kabid Hubungan Industri dan Perselisihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop) Kudus Agus Juanto saat dihubungi detikcom pada Selasa (12/5/2020). Ia mengatakan, jika ada perusahaan yang melakukan pembayaran secara bertahap maka sebelumnya sudah ada kesempatan bersama. Kesempatan ini antara pengusaha dengan para pekerja. "Seperti ini harus ada kesepakatan Bipartit antara pekerja dan pengusaha," lanjutnya. Agus menuturkan, dari pihaknya telah menertibkan surat edaran terkait pemberian THR kepada para pekerja. Disurat edaran itu juga disebutkan terkait tata cara pembayaran THR bagi para pekerja atau buruh. Apabila pengusaha kesulitan membayar THR keagamaan, maka dapat ditempuh dengan mekanisme dialog antara pengusaha dan pekerja buruh untuk menyepakati pembayaran THR keagamaan. Jika perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus, maka pembayaran THR bisa dilakukan secara bertahap. "Perusahaan jika tidak mampu membayar THR pada tepat waktu ditentukan maka pembayaran THR dapat ditangguhkan pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan. Apabila jangka waktu penahan atau penundaan yang disepakati telah berakhir namun perusahaan tidak membayar THR maka perusahaan itu dapat dikenakan sanksi," jelasnya. Terkait besaran THR, sesuai dengan surat edaran itu pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan satu bulan upah. Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus sesuai masa kerja tetapi kurang 12 bulan, diberikan secara proporsional. Sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah. "Pemberian THR wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," pungkasnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (hns/hns) Sumber

Beijing - Pandemi Corona di China mulai bisa dikendalikan. Para siswa pun kembali ke sekolah setelah libur cukup lama, tapi situasi belum senormal sebelumnya. Bahkan, para siswa di Beijing pun diminta memakai gelang khusus. Pemerintah kota Beijing mengadopsi gelang pintar untuk mencegah kemungkinan pandemi Corona muncul lagi. Gelang tersebut dapat memonitor temperatur badan secara langsung atau real time untuk mengetahui apakah ada gejala demam atau tidak. Dikutip detikINET dari South China Morning Post, saat ini solusi itu tengah diujicoba untuk siswa kelas akhir. Tujuannya untuk mendeteksi jika ada sesuatu yang tidak normal di badan siswa dan langsung dapat mengantisipasinya. SMP Beijing Fengtai No 2 misalnya, ikut serta dalam proyek awal gelang pintar itu. Pihak sekolah membenarkan bahwa sebagian siswa telah menerima dan memakai gelang pintar bersangkutan. Siswa yang sudah kembali bersekolah diminta memakainya selama jam pelajaran berlangsung. Selain itu, ada pengukuran suhu manual dua kali sehari. Pemerintah Beijing rencananya akan memperluas implementasi gelang pintar itu dalam waktu dekat. Statistik suhu badan yang dideteksi gelang itu akan diupload ke smartphone melali bluetooth. Dengan alat ini, siswa diharapkan tidak begitu mencemaskan kondisi mereka sehingga bisa lebih berkonsentrasi untuk menggelar ujian. Sasaran utamanya memang para siswa tingkat akhir yang akan menentukan nasibnya lulus atau tidak. Simak Video "Menlu: 14.244 ABK Sudah Pulang ke Indonesia" [==] (fyk/fay) Sumber

Jakarta - Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sudah bisa beroperasi kembali ke luar daerah. Bus-bus ini diperbolehkan melayani perjalanan bukan untuk mudik sesuai dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020. Sekjen Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono mengatakan bahwa meski sudah beroperasi kembali bus tidak melayani semua rute. Kementerian Perhubungan sudah memilihkan beberapa rute yang masih boleh dilalui. Di Pulau Jawa, Ateng menyebutkan bus AKAP akan melayani rute dari dan ke Jakarta, Cirebon, hingga Surabaya. Kemudian di Sumatera ada Padang, Bengkulu, dan Palembang. "Itu hanya dipandang oleh Kemenhub, jadi memang terbatas dari kota tertentu saja. Seperti Jakarta, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya di Jawa hanya itu," papar Ateng kepada detikcom, Selasa (12/5/2020). "Lalu, kalau ke Sumatera, itu ada ke Padang, Bengkulu, sama Palembang," lanjutnya. Ateng juga menjelaskan terminal yang digunakan di banyak daerah hanya satu terminal saja yang dibuka. Di Jakarta misalnya, yang boleh angkut penumpang khusus bukan untuk mudik hanya Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. "Terminalnya juga dibatasi, biasanya yang tipe A dan beberapa daerah buka cuma satu, di Jakarta aja cuma Pulogebang. Saya nggak hafal daerah lain , kalau Jogja misalnya ya Giwangan," jelas Ateng. Soal tiket Ateng menjelaskan calon penumpang bisa membeli langsung di kantor cabang perusahaan otobus (PO). Tiket tidak dibeli online karena menurut Ateng pihaknya butuh melakukan verifikasi pada penumpang apakah masuk dalam kriteria di Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 atau tidak. "Kalau beli tiket disyaratkan beli langsung di tempatnya PO, itu dia kan punya tempat pembelian tiket langsung ke sana saja. Tidak bisa lewat agregator karena kami butuh mengecek verifikasi surat-surat dan syarat sesuai SE Gugus Tugas," ujar Ateng. Dia menegaskan kepada para penumpang bahwa syarat dan ketentuan sesuai SE Gugus Tugas mesti disiapkan saat membeli tiket. Pihaknya akan tegas menolak pembelian tiket apabila calon penumpang tidak memenuhi syarat. "Jadi mesti siapkan syarat dan suratnya baru beli tiket. Bukan beli tiket kemudian baru siapkan surat buat dicek di terminal. Kami akan awasi ketat," tegas Ateng. Simak Video "Polisi Sudah Tahu Betul Truk yang Disusupi Pemudik" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Pemerintah mulai melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membolehkan warga 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas lagi. Berbagai skenario pembukaan pusat bisnis dan industri juga sudah beredar dan dijadwalkan buka dalam waktu dekat. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai pemerintah tidak mampu untuk membantu semua masyarakat jika terjadi lonjakan PHK. Oleh karena itu pemerintah tidak melakukan PSBB secara ketat dan membiarkan sebagian kegiatan ekonomi berjalan. "Ketidakmampuan pemerintah untuk membantu semua masyarakat apabila terjadi lonjakan PHK mendorong pemerintah harus mengizinkan mereka yang masih muda dan cukup kuat untuk terus bekerja," kata Piter kepada detikcom, Selasa (12/5/2020). Sementara Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan Corona dinilai sangat terbatas. Sehingga pemerintah tak siap jika PSBB harus dilakukan lebih lama lagi. "Kebijakan pemerintah ini menyiratkan bahwa pemerintah tidak cukup pede untuk mem-backup perekonomian apabila PSBB terus berlanjut dalam waktu yang lebih lama. Ketidakyakinan pemerintah disebabkan kekuatan APBN yang terbatas," imbuhnya. Sedangkan selama PSBB berlangsung pemerintah harus menjamin kebutuhan masyarakat. Nah stimulus yang disiapkan tidak akan cukup jika PSBB dilakukan lama-lama. "Apabila PSBB dilakukan dalam jangka waktu lebih panjang, pemerintah harus siap dengan konsekuensinya membantu semua yang terdampak baik masyarakat maupun perusahaan. Stimulus yang dipersiapkan pemerintah jelas tidak mencukupi," ucapnya. Simak Video "Aneka Penindakan ke Mal dan Pertokoan di DKI yang Abaikan PSBB" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyindir pemerintah daerah yang sengaja menaikkan jumlah orang miskin ketika ada program bantuan sosial. Hal itu diutarakannya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat secara virtual. Awalnya Suharso berbicara tentang reformasi sistem perlindungan sosial dan kesehatan bencana. Menurutnya dat merupakan hal yang paling penting dalam hal itu. Namun dia menilai data misalnya terkait jumlah orang miskin terkadang tidak akurat. Sebab banyak pemerintah daerah yang mengurangi jumlah orang miskin agar terlihat kinerjanya baik. "Lagi-lagi ini tentang data. Banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskin, karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin, maka jumlahnya dikurangi," tuturnya dalam RKP Pusat secara virtual, Selasa (12/5/2020). Namun ketika ada program pembagian bantuan sosial, seperti dalam keadaan saat ini, banyak pemerintah daerah yang bersikap sebaliknya. Jumlah orang miskin malah bertambah. "Tapi ketika ada pembagian bantuan sosial, daerah pun mengatakan, jumlah orang miskin bertambah. Itu sebelum pandemi pun terjadi," terangnya. Suharso menekankan, akurasi dan kelengkapan data sangat penting. Oleh karena itu pemerintah daerah diminta untuk memperbaharui data yang dimiliki. "Sering kali, data dikembalikan bahkan dapatkan perhatian kedua, ketiga, tidak dapat perhatian utama. Kita harus bersama-sama membasmi kemiskinan absolut, harus dekati nol pada 2024. Tapi yang terjadi sekarang, kenaikan secara merambat ekstrem dan ini harus kita tekan dan bahkan sampai nol," ucapnya. Simak Video "Refleksi PPP di Usia ke-47, Suharso: Lebih Mawas Diri" [==] (das/ara) Sumber

Pemerintah akan terbitkan stimulus lanjutan subsidi bunga debitur terdampak covid-19. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan lima Peraturan OJK (POJK) pada 21 April 2020 sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun peraturan yang diterbitkan dijabarkan sebagai berikut: 1. POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. POJK ini antara lain memuat ketentuan mengenai: a) Batas waktu penyampaian laporan berkala; b) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; c) Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan; d) Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah; e) Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; f) Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. 2. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. POJK ini antara lain memuat ketentuan mengenai: a) Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara, pengumuman, dan pemanggilan RUPS; b) Kewajiban Perusahaan Terbuka menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS; c) Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS/sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka; d) Pihak yang dapat menerima kuasa secara elektronik meliputi: 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 2) Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau 3) Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. e) Kegiatan Penyedia e-RUPS hanya dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan. 3. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. POJK ini antara lain memuat ketentuan mengenai: a) Mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 direksi dan/atau 1 dewan komisaris, dan profesi penunjang); b) Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham); c) Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran; d) Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik; e) Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 4. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. POJK ini antara lain memuat ketentuan mengenai: a) Perluasan cakupan definisi Transaksi Material yaitu setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK ini; b) Perluasan batasan nilai Transaksi Material, semula nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka, menjadi nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka dan apabila Perusahaan Terbuka mempunyai ekuitas negatif maka perhitungan nilai transaksi sama dengan 10% atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka; c) Penyempurnaan lingkup Transaksi Material antara lain: 1) Transaksi Material yang mengganggu kelangsungan usaha; 2) Transaksi restrukturisasi BUMN; 3) Transaksi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu; 4) Dilusi yang nilainya material; dan 5) Pengaturan dalam POJK memberikan pengecualian bagi lembaga jasa keuangan yang melakukan Transaksi Material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK. 5. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank. POJK ini antara lain memuat ketentuan mengenai: a) Pengaturan berlaku bagi Bank yaitu Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; b) Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk: 1) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau 2) Menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi. c) Perintah Tertulis diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK; d) Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak; e) Dalam melaksanakan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi: 1) Terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; 2) Bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum; 3) Bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri. Kebijakan relaksasi perekonomian OJK telah menerbitkan POJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan POJK Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagai landasan bagi Bank dan Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Keringanan kredit perbankan dan perusahaan pembiayaan bagi debitur yang terdampak Covid 19, hingga 4 Mei telah dilakukan oleh 74 bank dengan nilai Rp207,2T triliun yang berasal dari 1,02 juta debitur. Jumlah ini termasuk restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp99,36 triliun dari 819.923 debitur. Sementara untuk perusahaan pembiayaan, sampai dengan 4 Mei, sebanyak 183 perusahaan telah menerima pengajuan permohonan keringanan debitur dengan jumlah kontrak restrukturisasi yang disetujui sebanyak 735.111 dengan nilai Rp28,13 triliun. Sementara 508.080 kontrak pembiayaan dalam proses restrukturisasi. Pemerintah akan menerbitkan stimulus lanjutan kebijakan subsidi bunga kepada debitur terdampak covid-19. OJK mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan stimulus perekonomian lanjutan terkait pemberian subsidi bunga bagi debitur bank dan perusahaan pembiayaan. OJK dan Pemerintah menyiapkan ketentuan pelaksanaan program stimulus lanjutan ini. Subsidi bunga akan diberikan untuk 6 bulan dengan besaran subsidi sebagai berikut • Suku bunga untuk kluster sampai dengan Rp 500 juta sebesar 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan kedua; • Suku bunga untuk kluster di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar sebesar 3% untuk tiga bulan pertama dan 2 % untuk 3 bulan kedua. Ketentuan kriteria debitur bank dan perusahaan pembiayaan yang berhak mendapatkan subsidi bunga Pemerintah antara lain: 1) Debitur dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada bank/BPR/Perusahaan Pembiayaan. 2) Target penerima manfaat debitur bank/BPR/perusahaan pembiayaan dengan: • Kredit produktif UMKM s.d. Rp10 miliar; • Kredit Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk usaha produktif (lebih kecil dari Rp 500 juta); dan • Kredit Pemilikan Rumah (Tipe 21, 22 sd 70). Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan per Maret 2020 masih tumbuh positif. Kredit perbankan tumbuh sebesar 7,95% yoy, ditopang oleh kredit valas yang tumbuh sebesar 16,84% yoy. Piutang Perusahaan Pembiayaan tercatat tumbuh sebesar 2,49% yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 9,54% yoy.Sementara sampai dengan 28 April 2020, penghimpunan dana melalui pasar modal telah mencapai Rp28,3 triliun dengan 22 emiten baru. Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Maret 2020 juga masih terjaga pada level yang terkendali dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 2,77% (NPL net: 0,98%) dan Rasio NPF sebesar 2,75%.Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit terpantau di level 112,90%, di atas threshold 50%. Kondisi ini juga didukung dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit yang dimulai sejak Maret sehingga tidak membebani permodalan bank mengingat kredit yang direstrukturisasi dikategorikan lancar. Selain itu, OJK terus memonitor kondisi likuiditas harian lembaga jasa keuangan termasuk ketersediaan High Quality Liquidity Asset dalam bentuk surat berharga. Capital Adequacy Ratio perbankan tercatat sebesar 21,77% serta Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 643% dan 297%, di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. OJK akan terus memantau dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian global dan domestik serta mengantisipasi melalui berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga perekonomian nasional. Sumber

Jakarta - Meskipun sudah meninggal, ilmuwan muslim Ibnu Sina mewariskan sebuah ilmu yang dipakai dokter hari ini untuk melawan virus Corona. Inilah ilmu karantina. Ibnu Sina atau Avicenna (980-1037) adalah ilmuwan muslim yang dijuluki Bapak Kedokteran Modern di antara sekian banyak julukan lainnya. Ia lahir di Uzbekistan, belajar karya-karya Aristotles dan menjalani puncak karirnya di kerajaan Persia (Iran) pada masa Dinasi Buwaihid. Karya agungnya adalah ensiklopedia kedokteran berjudul The Canon of Medicine setebal 5 volume yang pertama terbit tahun 1025. Ada banyak ilmu kedokteran penting di buku tersebut dan menjadi dasar bagi kedokteran modern. Salah satunya adalah tentang karantina. Seperti dilihat dari TRTWorld, Selasa (12/5/2020) Ibnu Sina sudah berhadapan dengan wabah semasa hidupnya. Di sanalah dia menjadi peletak dasar dari prosedur kedokteran untuk melawan wabah yang masih dipakai sampai hari ini. Ibnu Sina menciptakan konsep 40 hari mengisolasi pasien untuk melemahkan infeksi menular. Dalam bahasa Arab metode ini disebut 'Al-Arba'iniya' yang berarti 40. Ketika ilmu kedokteran Ibnu Sina sampai ke Eropa, lidah orang Eropa menyebutkannya secara berbeda. Sebagian sejarahwan berpendapat 'Al-Arba'iniya' adalah asal kata dari Quarantine dalam istilah kedokteran hari ini. The Canon of Medicine diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12 di Spanyol. Bukunya pada abad ke-13 sudah diajarkan di University of Bologna, universitas tertua Eropa yang ada di Italia. Dilansir dari Morocco World News ketika wabah Black Death terjadi di Italia pada abad ke-14-15, 4 abad setelah Ibnu Sina, dokter-dokter di Venesia menerapkan metode yang dalam bahasa Italia adalah 'Quarantena'. Ini adalah periode 40 hari isolasi --seperti ajaran Ibnu Sina-- untuk semua penumpang kapal sebelum boleh turun ke Venesia. Tanpa metode karantina, tidak terbayang bagaimana dunia bisa melawan pandemi COVID-19 hari ini. Semua orang harus berterima kasih pada Ibnu Sina yang sudah membantu dari alam baka. Simak Video "Trafik Saat Ramadhan Naik, Shopee Manfaatkan untuk Galang Donasi" [==] (fay/fay) Sumber