Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

bot

Moderators
  • Jumlah Konten

    130.020
  • Bergabung

  • Kunjungan terakhir

    Never

Everything posted by bot

  1. Dana diberikan untuk meringankan beban perbankan dalam melakukan restrukturisasi. == JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menegaskan alokasi anggaran Rp 34,15 triliun kepada bank-bank besar bukan merupakan upaya untuk menyelamatkan dari kebangkrutan. Febrio mengatakan anggaran itu sepenuhnya untuk subsidi bunga kredit dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar dapat membantu UMKM dan pelaku usaha ultra mikro di tengah pandemi Covid-19. “Ini bukan dalam bisnis penyelamatan perbankan. Pemerintah tidak berusaha mengambil alih tugasnya Bank Indonesia dan OJK di sini,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (13/5). Febrio menuturkan anggaran Rp 34,15 triliun itu diberikan untuk meringankan beban perbankan dalam melakukan restrukturisasi kredit terhadap UMKM selama enam bulan. “Ini tolong jangan sampai salah mengerti. Ini bukan dalam konteks pemerintah sedang mengurusi perbankan yang tidak sehat tapi agar perbankan melakukan restrukturisasi dan banknya masih sehat,” jelasnya. Oleh sebab itu, ia memastikan upaya tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada debitur dan bukan untuk pihak perbankan sebab bank-bank yang melakukan restrukturisasi kredit tergolong sehat. “Jadi yang kita dukung di sini adalah debiturnya bukan banknya. Saat ini bank-bank sudah melakukan restrukturisasi juga walaupun tanpa dukungan pemerintah,” katanya. Febrio menjelaskan perbankan saat ini telah melakukan restrukturisasi kredit dengan memanfaatkan fasilitas POJK No.11/POJK.03/2020. Mereka memanfaatkan fasilitas POJK yang mengizinkan melakukan restrukturisasi dengan hasil adalah nasabah itu tidak masuk NPL, tetap Kol-1 dan Kol-2 (kolektibilitas). Ia mengatakan masuknya pemerintah melalui subsidi bunga bertujuan agar lebih banyak debitur UMKM yang bisa mendapatkan fasilitas restrukturisasi karena perbankan hingga saat ini masih melakukan restrukturisasi terhadap 200 ribu nasabah. “Ini yang ingin pemerintah dorong supaya lebih banyak lagi debitur UMKM bisa mendapatkan fasilitas restrukturisasi. Bagaimana caranya? Pemerintah masuk dengan memberikan subsidi bunga,” katanya. Ia melanjutkan, anggaran subsidi bunga Rp 34,15 triliun adalah untuk 60,66 juta rekening penerima bantuan yang disalurkan Rp 27,26 triliun melalui BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan. Kemudian Rp 6,4 triliun disalurkan melalui KUR, UMi, Mekar, dan Pegadaian serta Rp 0,49 triliun disalurkan melalui online, koperasi, petani, LPDB, LPMUKP, dan UMKM Pemda. sumber : Antara Sumber
  2. Jakarta - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan berlaku 1 Juli 2020 mendatang untuk kelas I dan II mendapat kritikan. Hal itu lantaran diberlakukan saat krisis pandemi virus Corona (COVID-19). Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai kebijakan itu akan semakin memberatkan rakyat. Di tengah pandemi ini pekerja informal sangat sulit kondisi ekonominya, tapi pemerintah malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. "Per 1 Juli 2020 ini kelas I naik lagi jadi 150.000 per orang per bulan. Kelas II jadi 100.000. Kelas III di subsidi Rp 16.500 dan di 1 Januari 2021 naik jadi Rp 35.000 sehingga pemerintah hanya subsidi Rp 7.000. Rakyat sudah susah malah disusahin lagi," kata Timboel melalui keterangan resmi yang dikutip detikcom, Rabu (13/5/2020). Di kondisi seperti ini harusnya pemerintah menjaga daya beli masyarakat bukan semakin membuatnya jatuh dengan menaikkan iuran ini. Pemerintah dinilai sudah kehabisan akal sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran tanpa melihat kondisi. "Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Padahal di pasal 38 di Pepres ini menyatakan kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat," ucapnya. Belum lagi layanan BPJS Kesehatan yang malah menurun selama masa COVID-19. Banyak kasus yang ia temui jika peserta tidak mendapatkan haknya, padahal harusnya ada perbaikan layanan sebelum iuran dinaikkan. "Contoh yang banyak terjadi dan menjadi persoalan saat ini, seorang pasien JKN ketika harus dirawat inap harus melakukan test COVID-19 dan pasien diminta bayar Rp 750.000 untuk test COVID-19 tersebut. Padahal jelas di pasal 86 Perpres 82 tahun 2018 pasien JKN tidak boleh diminta biaya lagi. Ada pasien JKN yang karena tidak mampu bayar Rp 750.000 jadi pulang yang seharusnya dirawat di RS, si pasien meninggal di rumah," ungkapnya. Simak Video " BPJS Kesehatan Care Center, Siap Melayani Masyarakat 24 jam " [==] (fdl/fdl) Sumber
  3. Jakarta - Bermain TikTok memang menyenangkan. Selain bisa menonton banyak video unik dan lucu dari orang di luar sana, kamu juga bisa membagikan konten yang menarik banyak orang, termasuk di bulan Ramadhan ini. Bermain TikTok menjadi salah satu aktivitas yang lagi viral. Bukan hanya buat seru-seruan, bermain TikTok banyak pula yang memanfaatkannya untuk menghabiskan waktu ngabuburit dan meraih popularitas. Bila ingin populer di TikTok, tentu kamu harus memiliki followers yang banyak. Sambil ngabuburit, kamu bisa bikin konten yang menarik dan jangan lupa ikuti 3 tips seperti dilansir dari Makeuseof ini agar kamu juga bisa dapat lebih banyak followers di TikTok. 1. Posting Konten Asli Kalau kamu memposting jenis konten yang sama dengan orang lain, kamu tak akan mendapat banyak pengikut. Kamu perlu cara untuk membuat dirimu menonjol di TikTok apakah dengan bertindak kekanakan, nekat, atau dengan sandiwara yang mengundang tawa. 2. Posting Video Secara Rutin Semakin sering kamu memposting video, dengan judul dan konten beragam, tentu semakin besar kesempatan videomu ditemukan dan ditonton banyak orang. Dengan begitu, kesempatan mendapat followers pun akan semakin banyak. Di bulan Ramadhan ini, kamu bisa mencoba memposting konten setiap menjelang berbuka, sambil buat ngabuburit juga. 3. Memasukkan Musik/Hashtag Populer TikTok dibangun di atas musik. Aplikasi ini menawarkan berbagai lagu hits untuk kamu gunakan agar konten video yang kamu buat semakin menarik. Jadi, kenapa tidak memanfaatkannya? Pilih pula lagu yang sesuai dengan karakteristik video yang kamu buat, apakah video lucu, seram, atau romantis. Itulah beberapa tips meningkatkan jumlah followers TikTok. Semakin banyak followers, semakin terkenal pula dirimu. Jadi daripada bosan, kamu bisa seru-seruan ngabuburit dengan main TikTok sambil sedikit demi sedikit mengumpulkan banyak followers. Jangan takut kehabisan kuota, sebab Smartfren memiliki Smartfren 1ON+. Dengan membeli kartu perdana mulai dari Rp 20 ribu, kamu bisa mendapat #KuotaAntiWasWas dengan bonus kuota mingguan hingga 52 GB selama 1 tahun dan update social media ON terus. Jadi, kamu nggak perlu khawatir kehabisan kuota. Dengan Smartfren kamu bisa #AntiPuasaKuota, kamu boleh menahan lapar, haus, dan berbagai hal, namun tidak untuk kuota internet. Yang menarik lagi, ketika paket kuota habis, pulsamu tidak akan terpotong, lho! Pulsa akan tetap utuh dan tidak dialihkan sebagai ganti biaya kuota saat kuota internet habis. Beli pulsa dan paket datanya pun cukup mudah, bisa dilakukan melalui aplikasi MySmartfren dengan menggunakan sistem pembayaran transfer e-banking, OVO, dan GoPay sehingga kamu tidak perlu ke luar rumah. Selain seru-seruan buat ngabuburit sambil mengumpulkan followers, kamu juga bisa main TikTok buat mendapatkan hadiah menarik dengan cara ikutan challenge dari Smartfren 1ON+, lho! Caranya gampang, tinggal ajak keluargamu buat ikutan main TikTok, lalu upload di media sosial dengan hastag #KuotaAntiWasWas. Ada banyak hadiah menarik menantimu, info selengkapnya bisa dilihat di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk jadi yang makin populer di TikTok bersama Smartfren 1ON+ dan raih kesempatan dapatkan hadiah menariknya. Simak Video "Marshanda Sebut Dirinya Trendsetter TikTok" [==] (prf/fay) Sumber
  4. Jakarta - Pengusaha di Bekasi, Jawa Barat, heboh karena adanya permintaan tunjangan hari raya (THR) dari ormas. Hal ini dibuktikan dengan beredarnya surat berkop ormas yang memiliki tembusan Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sutoyo. Pengusaha pun mengaku resah dan menolak permintaan-permintaan yang tidak resmi ini. Pasalnya, pengusaha saja kesulitan membayar THR untuk karyawannya. Ketua Apindo Kota Bekasi Purnomo Narmiadi mengatakan saat ini kondisi pengusaha saja sudah prihatin dihantam Corona. "Ini benar-benar meresahkan pengusaha. Kami nggak setuju permintaan THR dari pihak luar, karena kami kan sudah punya kewajiban kasih THR ke karyawan. Apalagi kondisi pandemi begini semuanya kondisi prihatin," ujar Purnomo kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). "Perusahaan juga terkena pembatasan kena dampak, sehingga produksi juga berkurang penjualan berkurang," lanjutnya. Purnomo juga mengatakan bahwa surat-surat permintaan THR ini bisa saja berujung pada unsur pemaksaan. Saat ini baru suratnya, Purnomo khawatir ormas-ormas ini akan menimbulkan gangguan untuk aktivitas usaha ke depannya apabila tidak dituruti permintaannya. "Ada juga unsur pemaksaannya. Sampai saat ini baru suratnya, kekhawatiran pengusaha ini kalau mereka nggak diberi ada sesuatu yang ganggu dari mereka," ungkap Purnomo. Simak Video "PA 212-FPI Demo di Samping Kedubes India, Jalan Rasuna Said Padat" [==] (hns/hns) Sumber
  5. Follow detikFinance Rabu, 13 Mei 2020 15:41 WIB Foto Bisnis Angling Adhitya Purbaya - detikFinance Semarang - Pengoperasian Kereta Luar Biasa (KLB) di Stasiun Tawang Semarang memasuki hari kedua. Meski ada kereta yang beroperasi, suasana stasiun masih lengang. Foto 1 dari 6 PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan Kereta Api Luar Biasa ke berbagai rute untuk perjalanan bukan mudik mulai tanggal 12 sampai 31 Mei 2020. Baca Juga detikNews Ada 171 Keluarga Penerima Bansos Corona di Bantul Salah Sasaran detikNews Yakin Salah Sasaran, Istri Kadus di Bantul Kembalikan Bansos Corona detikNews Di Tengah Pandemi Corona, 20 Warga Kudus Mundur dari Penerima Bansos PKH detikNews Kasus Positif Corona di Batang Tambah 11 Jadi 20, dari Nakes-Klaster Gowa detikNews Menengok Produksi Peci Berbahan Goni di Kudus, Diekspor hingga Korsel detikNews Keluarga 7 Pemudik Travel Cilacap Positif Corona Dites, Ini Hasilnya detikNews Nihil Kasus Baru COVID-19, Kota Tegal Kembali ke Zona Hijau detikNews Potret Lengangnya Stasiun Balapan Solo Sumber
  6. Jakarta - Pemerintah telah menerapkan kembali pemungutan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya per 1 Januari 2020. Adapun tarifnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 23 tahun 2019. Secara rinci, apabila harga CPO di atas US$ 619 per ton maka dikenakan pungutan ekspor (levy) sebesar US$ 50 per ton. Namun, bila harga di bawah US$ 619 dan di atas US$ 570 per ton, pungutan ekspor yang dikenakan hanya separuhnya, atau US$ 25 per ton. Perlu diketahui, per April 2020, harga referensi CPO ditetapkan US$ 653,76 per ton seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 29 tahun 2020. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengkaji kemungkinan tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya dinaikkan. Hal ini dipertimbangkan karena saat ini ekspor turunan biodiesel yang merupakan turunan dari CPO sudah sangat marak. Apalagi penggunaan di dalam negeri sudah masif sesuai dengan program mandatory B30 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ini industri yang sangat strategis. Bahkan saking strategisnya sekarang masuk ke sumber energi baru terbaruka (EBT). Program B30 ini sudah beberapa tahun dan kita ingin ini terus berkelanjutan. Ini kan menyangkut jutaan tenaga kerja, menyangkut supply chain yang sangat besar, menyangkut revenue bagi perekonomian yang sangat besar setiap tahun. Dengan demikian pemerintah harus serius bahwa kita ingin menjaga program nini berkelanjutan," kata Febrio dalam media briefing virtual Kemenkeu, Rabu (13/5/2020). Menurutnya, dengan menaikkan tarif pungutan ekspor maka industrinya sendiri punya kontribusi untuk negara lebih besar. Ia mengatakan, dengan langkah ini maka ada sharing beban antara pemerintah dengan dunia usaha. "Kenapa nggak sektor usahanya kontribusi. Nah itu contohnya seperti kenaikan levy. Kalau selama ini US$ 50 per ton, apakah mungkin dinaikkan. Jadi ada burden sharing di sana," urainya. Tapi, ia mengatakan pihaknya tak hanya mengkaji kenaikan pungutan ekspor. Menurut Febrio, pengalihan subsidi solar ke B30 juga sedang dibahas mengingat program tersebut berkontribusi besar ke pendapatan negara. "Dalam konteks ini pemerintah mau step in, supaya ada muncul keberpihakan kita. Nanti ada kebijakan apakah ada subsisi pemerintah ke sana, itu sedang dipertimbangkan. Lalu apakah bisa dialihkan subsidi dari solar ke sana, itu lagi dipertimbangkan," jelas dia. Simak Video "Manisnya Gula dari Kelapa Sawit, Batubara" [==] (Vadhia Lidyana/dna) Sumber
  7. Indikator paling realistis dalam asumsi makro 2021 adalah target inflasi. == JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, asumsi makro yang ditetapkan pemerintah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 masih realistis. Khususnya di tengah situasi pemulihan ekonomi setelah tertekan akibat pandemi Covid-19. Yusuf menyebutkan, salah satu indikator paling realistis adalah inflasi yang ditargetkan pemerintah berada pada rentang dua hingga empat persen. "Inflasi masih akan dibayangi proses pemulihan daya beli masyarakat tahun depan, sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan dan suplai akan terjaga," tuturnya ketika dihubungi == Rabu (13/5). Proyeksi tersebut juga berkaca dari target inflasi yang setidaknya selalu tercapai dalam dua tahun terakhir. Yusuf mengatakan, pemerintah setidaknya berhasil menjaga sumber-sumber inflasi seperti bahan memastikan kecukupan ketersediaan di dalam negeri dan waktu impor dengan cukup baik. Target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen pun tampak realistis. Khususnya dengan baseline tahun ini yang lebih rendah, atau bahkan terkontraksi. "Namun, tetap dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam menjaga sumber-sumber utama pemerintah seperti Konsumsi ataupun sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, ataupun jasa," katanya. Indikator lain yang disoroti Yusuf adalah nilai tukar. Ia menilai, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang ada kencenderungan akan lebih menguat dibandingkan tahun ini. Hal ini tidak terlepas dari rencana pemerintah tahun depan yang masih akan mengandalkan pembiayaan dari penerbitan surat utang. Yusuf mengatakan, situasi tersebut berpotensi mendorong adanya capital inflow. Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain, imbal hasil yang ditawarkan Indonesia masih relatif menarik. "Sehingga ini yang berpotensi akan mendorong investor untuk masuk ke pasar surat utang pemerintah," ucapnya. Tapi, Yusuf menekankan, penguatan nilai tukar ini didasarkan asumsi volatilitas ekonomi global sudah mereda setelah pandemi Covid-19. Apabila pandemi masih belum diatasi dan dampaknya tetap terasa, nilai tukar berpotensi melemah dari target pemerintah, Rp 14.900 hingga Rp 15.300 per dolar AS. Sementara itu, lifting minyak bumi dan gas bumi pun terbilang moderat dengan posisinya yang di tengah-tengah dari kondisi biasa. Apabila pandemi berakhir pada tahun depan, Yusuf memprediksi, kemungkin target lifting minyak bumi 677ribu-737 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1,08 juta-1,1 juta ribu barel setara minyak per hari dapat tercapai. Di sisi lain, Yusuf menambahkan, asumsi tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun patut ditinjau ulang. Tren suku bunga rendah di global seharusnya memungkinan pemerintah menetapkan target lebih rendah dari target, yakni 6,67-9,56 persen. Begitupun dengan harga minyak yang masih dapat lebih rendah jika tren penurunan harga di tingkat global masih berlanjut hingga tahun depan. Adapun pemerintah menetapkan asumsi makro untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di kisaran 40 dolar AS hingga 50 dolar AS per barel. Asumsi makro untuk RAPBN 2021 dibacakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/5). Sri mengatakan, kebijakan fiskal tahun depan mengambil tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi dan telah mempertimbangkan situasi global maupun dalam negeri. "Asumsi makro telah mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada serta, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan," tuturnya. Sumber
  8. Jakarta - Pandemi Corona dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara online, itu juga yang menggerakkan Google bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan paket data gratis ke para pengajar di Indonesia. Untuk program ini mereka pun menggandeng para operator seluler di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Tri, dan Smartfren. Ada paket data berisi kuota sebesar 30GB yang bakal didistribusikan untuk 10 ribu pengajar di Indonesia. Kuota tersebut akan didistribusikan lewat REFO dan Guru Berbagi, platform untuk pembelajaran jarak jauh. "Kampanye Mengajar dari Rumah bersama portal Guru Berbagi merupakan sebuah inisiatif positif," ujar Iwan Syahril PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud dalam keterangan yang diterima detiKINET, Rabu (13/5/2020). "Ini merupakan perwujudan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mendukung guru. Semoga inisiatif ini dapat memotivasi guru untuk melakukan pembelajaran yang bermakna bagi murid selama masa belajar dari rumah," tambahnya. Google Kemdikbud Bagi-bagi Kuota Foto: Dok. Google Namun perlu diingat, kuota ini tak dibagikan begitu saja secara cuma-cuma. Para pengajar harus mendaftar terlebih dahulu di situs Guru Berbagi, dan mengirimkan esai (maksimal 1000 kata) yang menceritakan pengalaman mereka saat mengajar dari rumah, dan dampak yang dirasakan oleh murid mereka. Esai tersebut kemudian akan diseleksi oleh Guru Berbagi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan paket data 30GB tersebut, yang nantinya akan ditambahkan ke nomor telepon yang masing-masing dipakai pengajar. Paket datanya sendiri akan aktif selama 90 sejak pertama didistribusikan. "Google berterima kasih kepada para pengajar di seluruh Indonesia dan ikut bersimpati atas perjuangan mereka mengajar dari rumah," kata Danny Ardianto, dari tim Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik di Google Indonesia dalam keterangan yang sama. "Dalam rangka membantu mereka, kami juga meluncurkan program seperti Mengajar Dari Rumah, menyediakan satu domain untuk mengakses G Suite for Education bagi 1,8 juta siswa di Jakarta, mengadakan serangkaian webinar bagi para pengajar, serta menyediakan secara gratis fitur konferensi video premium kami, Google Meet, bagi semua orang hingga akhir September 2020. Kami berharap paket data gratis ini juga bisa membantu mereka," tutupnya. Simak Video "Karyawan Google Akan Ngantor Lagi pada 1 Juni 2020" [==] (asj/fay) Sumber
  9. Jakarta - Selain memberikan penyertaan modal negara (PMN) dan talangan, pemerintah akan mempercepat pembayaran dana kompensasi dan penugasan ke sejumlah BUMN. Kompensasi ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun besaran kompensasi yang dibayarkan sebesar Rp 94,23 triliun. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, kompensasi itu yakni sebanyak Rp 48,25 triliun untuk PT Pertamina (Persero), Rp 45,42 triliun untuk PT PLN (Persero) dan Rp 560 miliar untuk Perum Bulog. "Ini memang tagihan ke pemerintah subsidi yang memang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina PLN karena tagihannya mulai dari 2017-2018 belum dibayar. Sehingga pemerintah berkewajiban membayar itu," katanya kepada detikcom, Rabu (13/4/2020). Dia melanjutkan, pemerintah akan memberikan PMN sebesar Rp 25,27 triliun dan talangan sebesar Rp 32,65 triliun. Jadi, jumlah untuk PMN dan talangan Rp 57,92 triliun. Lebih rinci, PMN akan diberikan kepada PT PLN (Persero) Rp 5 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 11 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp 6,27 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp 2,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar. Selanjutnya, rincian dana talangan yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp 8,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI (Persero) Rp 3,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, Perum Bulog Rp 13 triliun, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun. Simak Video "Erick Thohir Buka-bukaan Rencana Rombak Sarinah" [==] (acd/fdl) Sumber
  10. Jakarta - Rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (RUU Minerba) sudah mnejadi UU. Menanggapi hal tersebut ekonom Senior Faisal Basri mengaku heran dengan rencana pengesahan tersebut di tengah kondisi pandemi seperti ini. "Ini elite pesta pora di tengah kondisi seperti ini. Mereka menyelamatkan bandar tambang batu bara dengan UU Minerba," kata Faisal dalam diskusi virtual ILUNI UI, Rabu (13/5/2020). Dia menyebut rencana ini untuk menyelamatkan kontrak karya yang besar dan konsesinya segera berakhir. Sejumlah nama disebut olehnya. "Ya itu yang diselamatkan dulu di sana ada Luhut, ada Aburizal Bakrie ada Erick Thohir, selamatkan dulu sampai batu bara habis. Omnibus Law ada tapi kan agak beku, jadi sekarang nekat diundangkanlah. Nggak tahu lagi moralnya di mana," imbuh dia. Sebagai informasi, UU Minerba disahkan dalam rapat paripurna di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Penetapan RUU Minerba dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum penetapan, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto lebih dulu memaparkan laporan pembahasan dalam penyusunan RUU Minerba. Setelah itu, baru kemudian dilakukan pengambilan keputusan bahwa RUU Minerba disahkan menjadi Undang-undang. "Apakah RUU Minerba dapat kita setujui menjadi Undang-undang?" tanya Puan yang kemudian dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Secara keseluruhan, terdapat jumlah 2 bab baru sehingga terdapat 28 bab, terjadi perubahan 83 pasal, terdapat 52 pasal baru, dan 18 pasal yang dihapus. Sehingga total jumlah pasal menjadi 209 pasal. Simak Video "Demi Keselamatan Bersama, Luhut Ajak Masyarakat Jangan Mudik" [==] (kil/ara) Sumber
  11. Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 34,15 triliun untuk subsidi bunga kredit yang akan diberikan pada 60,66 juta rekening usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak virus Corona (COVID-19). Subsidi tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari anggaran tersebut, pemerintah menempatkan Rp 27,26 triliun untuk subsidi bunga yang kreditnya diajukan melalui perbankan, BPR, dan perusahaan pembiayaan. Debitur UMKM di lembaga keuangan tersebut akan memperoleh penundaan angsuran dan subsidi bunga sebesar 6% selama 4 bulan pertama, dan 3% selama 3 bulan berikutnya. Sedangkan, untuk usaha menegah diberikan sebesar 3% selama 3 bulan pertama, dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Lalu untuk UMKM yang mengajukan kredit melalui KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian akan diberikan subsidi bunga Rp 6,4 triliun dan juga penundaan angsuran pokok selama 6 bulan. Sementara, UMKM yang mengajukan kredit melalui koperasi, LPDB, LPMUKP akan diberikan relaksasi subsidi sebesar 6% selama 6 bulan dengan anggaran Rp 490 miliar. "Total semua Rp 34,15 triliun mencakup 60,66 juta rekening," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu dalam media briefing virtual Kemenkeu, Rabu (13/5/2020). Menurutnya, dari jumlah rekening tersebut secara total akan ada penundaan pokok hingga Rp 285 triliun dari total outstanding hingga Rp1.601,75 triliun. Menurut Febrio, dari total rekening tersebut, masih ada rekening ganda. Namun, ia memastikan bagi UMKM yang mengajukan keringanan tersebut hanya bisa memperoleh penundaan pokok dan subsidi bunga 1 kali. "Mungkin ganda tapi pelaksanaannya ada prinsip keadilan. Misal 1 pinjam KUR, ya cuma bisa 1. Tidak bisa simpan di BNI, lalu di BRI juga. Prinsip keadilan sama kita terapkan untuk nasabah lain agar tidak tumpang tindih," tegas Febrio. Simak Video "Darurat Corona, Jokowi Gratiskan Listrik 3 Bulan!" [==] (dna/dna) Sumber
  12. Jakarta - Sudah semestinya orang yang bekerja di vendor ponsel menggunakan perangkat yang dibuat perusahaan tersebut. Karenanya ketika terciduk menggunakan ponsel kompetitor tidak akan termaafkan, apalagi dia adalah bos perusahaan tersebut. Dan ini kejadian pada CEO Xiaomi Lei Jun. Dia kedapatan menggunakan iPhone saat memposting di akun Weibonya. Sontak saja dia langsung disemprot netizen, terutama Mi Fans. Ya di setiap presentasinya Lei Jun kerap membandingkan dengan iPhone dan meminta pengguna untuk beralih ke ponsel terbaru Xiaomi. Ironisnya malah dirinya menggunakan perangkat besutan Apple. Setelah mendapat banyak kritikan dari Mi Fans, Lei Jun menghapus postingan tersebut. Tapi sayangnya jejak digital masih menyebar dan tetap jadi pembahasan di komunitas pecinta Xiaomi. Postingan Lei Jun yang menggunakan iPhone Foto: Gizmochina. Mitra Xiaomi Pan Jiutang coba membela Lei Jun. Dalam postingannya di Weibo dia berpendapat setiap CEO atau direktur yang mengatakan tidak menggunakan Apple, Samsung atau ponsel pesaing lainnya, mereka adalah orang-orang munafik. Dia pun menyebut CEO Huawei Ren Zhengfei dan mantan President of Global Marketing Oppo Brian Shen menggunakan iPhone. Bahkan mantan eksekutif Meizu Li Nan beralih ke iPhone setelah cabut dari Meizu. Menurutnya alasan di balik mereka menggunakan perangkat pesaing bukan karena menyukainya, tetapi untuk mengetahui pengalaman yang ditawarkan. Pembuat smartphone sering menyalin inovasi orang lain dan berimprovisasi dengan produk mereka sendiri, "Inovasi kadang-kadang disalin dan kemudian diperbaiki," pungkas Jiutang. Simak Video "Meluncur saat Pandemi Corona, Redmi 8A Pro Dibanderol Rp 1,5 Jutaan" [==] (afr/fay) Sumber
  13. Pemerintah tetapkan kriteria perusahaan BUMN yang akan dibantu. == JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebutkan ada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah dalam kondisi genting dan harus segera dibantu untuk menghadapi dampak pandemi. Tapi, ia masih belum bisa menyebutkan BUMN mana saja yang masuk dalam kategori tersebut. Saat ini, Febrio mengatakan, pemerintah tengah merancang skema bantuan untuk BUMN yang harus diputuskan dalam sidang kabinet. "Ada beberapa BUMN yang harus di-treat sekarang juga. Persisnya harus dibahas di sidang kabinet," tuturnya dalam teleconference dengan jurnalis, Rabu (13/5). Febrio menyebutkan, pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria perusahaan pelat merah yang akan dibantu untuk menghadapi tekanan akibat pandemi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu kriteria yang disebutkan Febrio adalah perusahaan pelat merah tersebut harus memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat. Pemerintah juga mempertimbangkan peran sovereign yang dijalankan BUMN. "Jadi, ada penugasan di sana," ujarnya. Kriteria berikutnya, eksposure terhadap sistem keuangan. Febrio mengatakan, kriteria ini ditetapkan untuk mencegah 'rembesan' dampak negatif dari tersendatnya aktivitas perekonomian akibat pandemi ke sektor keuangan atau perbankan lewat BUMN. Selain itu, ada besaran porsi tertentu kepemilikan pemerintah dalam BUMN itu dan total aset yang dimiliki. Pemerintah juga menetapkan sejumlah skala prioritas dalam membantu BUMN. Di antaranya BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam (SDA), keuangan, manufaktur, energi dan pariwisata. Tapi, kriteria dan prioritas ini belum diumumkan resmi karena harus diputuskan dalam sidang kabinet terlebih dahulu serta dirancang peraturan pelaksananya. Febrio berharap, proses perumusan dapat berjalan dengan cepat sehingga bantuan kepada BUMN dilakukan sesegera mungkin. "Ini harus hati-hati, tapi kami ingin secepat mungkin," katanya. Febrio menekankan, tidak semua BUMN akan dibantu melalui program PEN. Pemerintah akan secara teliti menyeleksi perusahaan mana saja yang sekiranya memang sudah terdampak signifikan oleh pandemi, sehingga harus dibantu. Ia memberikan contoh, BUMN yang sudah mengalami gangguan dalam pasokan bahan baku atau terjadi penurunan daya beli maupun permintaan konsumen. Atau, kalau secara finansial, apakah likuiditas BUMN terganggu karena pembayaran beberapa komitmen pemerintah terlambat. "Kalau pakai kata kunci kompensasi kan hanya ada beberapa BUMN yang bisa dapat kompensasi," ucap Febrio. Salah satu perusahaan pelat merah yang disinyali akan mendapat bantuan adalah maskapai PT Garuda Indonesia. Restriksi mobilisasi manusia untuk menekan penyebaran Covid-19 diketahui telah mengurangi tingkat permintaan konsumen mereka. Tapi, Febrio masih belum dapat memastikannya karena masih dikaji dalam sidang kabinet. "Apa (bantuan) termasuk ke Garuda Indonesia? Bisa saja. Kami rumuskan dulu," ujarnya. Sumber
  14. Jakarta - Penerbangan domestik telah dibuka kembali. Akan tetapi agen travel tetap tak diizinkan menjual tiket pesawat kepada calon penumpang lantaran terganjal Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). "Semua airlines tidak bisa di-issued di travel agent. Dengan kata lain tiket harus di-issued di kantor airlines. Kami sudah complain ke airlines namun airlines mengatakan ini sesuai dengan Surat Kemenhub (SE No.31 Tahun 2020)," kata Vice President Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Anton N. Sumarli kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). Menurut Anton kebijakan itu merugikan pihak agen travel sebab membuat bisnis ini tak bisa mendapatkan penghasilan sama sekali ditambah lagi banyaknya uang deposit agen travel yang masih mengendap di pihak maskapai penerbangan termasuk uang refund kepada penumpang. "Ini sangat merugikan teman-teman travel agent. Karena travel agent masih memiliki banyak uang deposit (top up) di airlines dimana sampai saat ini uang tersebut mati di airlines. Dengan dibukanya penerbangan kembali sebetulnya menjadi harapan buat kami travel agent untuk bisa mencairkan uang deposit kami di airlines. Namun, dengan kebijakan di atas, kami tetap tidak bisa menggunakan deposit kami. Kalaupun tamu mau issued di travel agent kami pun tetap harus menggunakan LG cash yang tetap dibayar ke airlines by cash. Tentu ini sangat tidak fair dan merugikan," tuturnya. Untuk itu, pihaknya meminta maskapai agar dapat segera mengembalikan uang refund kepada penumpang dan mencairkan top up deposit tersebut kepada pihak agen travel. "Harapan kami airlines bisa mencairkan deposit kami, karena di situ juga ada uang refund penumpang, kami harus balikkan uang itu ke customer," imbuhnya. Di sisi lain, pihaknya juga berharap pemerintah bisa berlaku adil dengan membuka kesempatan pada agen travel untuk dapat kembali menjual tiket ke penumpang. "Harapan kami dari Travel Agent adalah fair. Kalau memang penerbangan boleh kembali dibuka, at least travel agent juga bisa melakukan penjualan. Bukan hanya di-lock di kantor airlines saja," tutupnya. Simak Video "Mulai Besok, Diskon Tiket Pesawat Hingga 50% Sudah Berlaku!" [==] (eds/eds) Sumber
  15. Yogyakarta - Bus antarkota antarprovinsi (AKAP) sudah mulai melayani perjalanan ke luar kota. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 mereka akan mengangkut perjalanan khusus. Beroperasinya angkutan itu menurut Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY sudah tidak efektif lagi. Penyebabnya, daya beli masyarakat sudah sudah tidak ada. "Memang sudah ada yang beroperasi lagi, tapi kalau menurut pandangan kami hal ini sudah tidak efektif lagi karena daya beli masyarakat sudah tidak ada," kata Ketua Organda DIY V Hantoro saat dihubungi wartawan, Rabu (13/5/2020). Hantoro mengungkapkan angkutan yang beroperasi kebanyakan dari daerah Jabidetabek dengan tujuan Gunung Kidul. Per hari jumlahnya tidak sampai 10 unit bus. "Kebanyakan dari Jabodetabek menuju Gunung Kidul yang paling banyak. Kalau per hari yang home base-nya di Yogya itu ada empat sampai enam. Tapi karena DIY dilewati ada lebih dari 20 kendaraan satu malam," jelasnya. Menurutnya, dalam kondisi ini pihaknya butuh kepastian. Agar nantinya saat beroperasi tidak ada pemberhentian operasi lagi sebab dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan ada proses yang harus dilalui. "Ini yang menjadi kendala kami karena kegiatan angkutan melalui proses ticketing atau pemesanan. Proses pengiriman kendaraan sampai Jakarta. Jangan sampai nanti saat kami sudah menjual tiket ternyata saat mau berangkat tidak diperbolehkan," ungkapnya. "Tapi pada prinsipnya kami mau mencoba memberikan pelayanan kepada masyarakat tapi sudah tidak ada daya beli masyarakat saat ini," lanjutnya. Simak Video "Nihil Orderan, Pengusaha Bus Pariwisata Ancam Gelar Konvoi" [==] Sumber
  16. Nilai kredit 10 ribu debitur yang direstrukturisasi, mencapai Rp 3 miliar == MALANG -- Sedikitnya 10 ribu debitur di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang telah mengajukan restrukturisasi kredit karena terdampak pandemi Covid-19. Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri di Malang, Rabu (13/5), mengemukakan nilai kredit 10 ribu debitur, yang direstrukturisasi, mencapai Rp 3 miliar. "Para debitur ini kebanyakan memilih skema perpanjangan jangka waktu kredit atau masa tenor. Skema lainnya yang juga menjadi pilihan debitur adalah pengurangan suku bunga dan pemberian grace period," katanya. Ia mengemukakan program restrukturisasi ini bermanfaatbaik dari sisi debitur maupun lembaga jasa keuangannya. Bagi debitur, kebijakan ini sangat menguntungkan karena mereka tidak tercantum dalam OJK checking akibat menunggak, sehingga pada kesempatan lain tidak kesulitan untuk mengakses kredit ke lembaga jasa keuangan. Dari sisi lembaga jasa keuangan, lanjutnya, juga diuntungkan karena nilai kredit bermasalah atau NPL menjadi bisa ditekan karena ada skema restrukturisasi kredit dan pembiayaan tersebut. Ia mengaku besarnya jumlah kredit yang diajukan restrukturisasi tidak akan mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan, karena masih relatif tidak besar bila dibandingkan dengan total kredit dan pembiayaan yang disalurkan sampai April 2020 yang mencapai Rp 61 triliun. Hal itu juga dapat diketahui dari NPL perbankan yang masih terjaga. Hingga April 2020, NPL perbankan di wilayah kerja OJK Malang mencapai 2,74 persen. Namun, NPL sebesar itu sebenarnya sudah naik bila dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya pada kisaran 1,9 persen. "Kondisi ini, jelas sebagai dampak pandemi Covid-19,” katanya. sumber : antara Sumber
  17. Jakarta - Ponsel dua layar yang bisa dilipat sudah biasa. LG pun mencoba sesuatu yang baru yaitu ponsel dua layar yang bisa diputar-putar. Dikutip detikINET dari The Verge, Rabu (13/5/2020) ponsel ini memiliki nama kode 'Wing'. Desainnya terdiri dari layar utama yang bisa diputar menyamping hingga membentuk huruf 'T' untuk menampilkan layar kedua di bawahnya. Layar utamanya memiliki ukuran 6,8 inch, sedangkan layar keduanya berukuran 4 inch dengan rasio aspek 1:1. Layar utamanya ditujukan untuk melihat konten, sedangkan layar sekundernya bisa digunakan untuk keyboard, mengedit foto, informasi terkait browsing, atau fungsi lainnya. Mekanisme ini sedikit berbeda dengan ponsel dua layar LG seperti G8X dan V60 yang kedua layarnya ditujukan untuk menggunakan dua aplikasi berbeda dalam waktu bersamaan. Selain layar berputar, LG Wing juga akan memiliki dukungan untuk jaringan 5G, prosesor Snapdragon 765, dan tiga kamera belakang dengan kamera utama 64 MP. Media Korea Selatan ETNews mengatakan LG berencana meluncurkan ponsel unik ini pada paruh kedua tahun 2020. Saat meluncur, harganya akan lebih mahal daripada LG Velvet yang baru saja meluncur, yaitu sekitar 1 juta Won (Rp 12 juta). Ini bukan ponsel swivel pertama yang dirilis oleh LG. Lebih dari satu dekade lalu vendor asal Korea Selatan ini pernah merilis beberapa ponsel dengan bentuk seperti ini, termasuk LB1500 dan LU1400. Tapi karena teknologinya terbilang jadul, display ponsel tersebut sangat kecil dan tidak memiliki layar sentuh. Ketika layar utamanya diputar justru menampilkan keyboard T9 fisik dan bukan layar kedua. Simak Video "Canggih! LG Perkenalkan Mesin Cuci dengan Kecerdasan Buatan" [==] (vmp/fay) lg lg wing Sumber
  18. Jakarta - Adanya pandemi COVID-19 membuat pemerintah membatasi pergerakan transportasi publik, termasuk angkutan darat. Hal itu dilakukan untuk meminimalkan penyebaran virus Corona. Kondisi tersebut sekaligus menjadi pukulan buat pengusaha angkutan umum. Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono menjelaskan pihaknya kesulitan membayar THR. Sebab angkutan berhenti beroperasi sehingga tak ada pemasukan. "Ya sangat sangat (sulit membayar THR) lah, kan kita nggak ada cash, nggak ada penumpang. Bukan karena kita pelit atau mencari kesempatan, nggak, sama sekali itu tidak ada terbesit pikiran," kata dia saat dihubungi detikcom, Rabu (13/5/2020). Dia mengatakan, tiap perusahaan transportasi darat akan mencari cara masing-masing dalam membayarkan THR. Bagi perusahaan angkutan yang benar-benar babak-belur dihantam Corona, menurutnya bisa berbicara dari hati ke hati dengan pekerjanya bahwa THR akan dibayar di waktu yang tidak normal, alias usai Lebaran. "Saya katakan, membayar itu apakah itu disebut nantinya kemudian itikad baik dari pengusaha itu mengatakan, 'oh nanti saja ya ketika kita sudah jalan lagi, saya catat bahwa kalian belum menerima, nanti akan saya bayarkan ketika kita sudah jalan'. Kalau itu kesepakatannya ya silakan saja bahwa itu menjadi sesuatu yang akan dilaksanakan di korporasi tersebut," jelasnya. Namun bagi perusahaan transportasi yang masih memiliki kemampuan yang cukup, pihaknya mengimbau agar THR dibayarkan sebagaimana mestinya. "Masing-masing itu punya kewajiban dan kemampuan yang berbeda-beda. Tapi kita mengimbau bahwa kalau memungkinkan ya silakan diberikan kewajaran itu, diberikan kepada para pekerja termasuk para pengemudi," tambahnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (toy/ara) Sumber
  19. Jakarta - Tarif bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang melayani perjalanan bukan mudik naik dinaikkan pengusaha otobus (PO) sampai 50% dari harga biasanya. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri mengaku tak bisa mengatur dan mengawasi tarif lebih jauh. Apa alasannya? Menurut Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bus yang digunakan perjalanan khusus bukan mudik adalah bus premium. Sementara itu, dia mengatakan tarif bus premium tidak diatur oleh Kemenhub. Budi menyebutkan bahwa hanya tarif bus ekonomi saja yang ada batas atas bawahnya. "Jadi kalau yang sekarang jalan ini kan jarak jauh, jadi nggak pakai ekonomi. Dasarnya kalau untuk tarif kendaraan premium memang tidak kami atur, itu kan sesuai dengan harga pasar dan pelayanan dari PO karena masing-masing bus," jelas Budi kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). Dia juga mengimbau PO menaikkan tarifnya dengan wajar karena yang diangkut adalah masyarakat dengan kebutuhan darurat. "Kalau saya cuma imbau, kalau ada kenaikan ya dalam batas wajar lah. Kami paham pengusaha butuh buat operasional, tapi kan ini untuk angkut kepentingan darurat," ujar Budi. Dia menambahkan, karena tarif dipatok dengan harga pasar maka apabila menaikkan tarif yang tidak wajar belum tentu bus akan dilirik. "Jadi kan pasar, kalau dia mematok terlalu tinggi saingannya tidak kan kembali ke pilihan masyarakat," kata Budi. Simak Video "Nihil Orderan, Pengusaha Bus Pariwisata Ancam Gelar Konvoi" [==] (hns/hns) Sumber
  20. Jakarta - Google akan menutup Google Play Music akhir tahun ini. Sebagai gantinya, pengguna diimbau untuk migrasi ke YouTube Music. Layanan streaming music buatan raksasa internet itu tampaknya kurang memikat pasar, sehingga pengguna lebih banyak ke Spotify maupun Apple Music. Google pun kini memfokuskan untuk mendorong YouTube Music yang baru berusia empat tahun ini. Dikutip dari Mashable, Selasa (13/5/2020) Google telah menyiapkan tombol transfer cepat agar memudahkan pengguna beralih ke YouTube Music. Dengan tombol tersebut, kata Google, pengguna dapat memindahkan perpustakaan musik dan daftar musik mereka dengan mudah ke YouTube Music. Sebelum perpindahan tersebut berhasil, pengguna mengharuskan mengunduh aplikasi YouTube Music terlebih dahulu. "Untuk saat ini, pengguna masih bisa mengakses ke kedua layanan," ujar Google dalam postingannya. "Kami ingin memastikan semua orang punya waktu untuk mentransfer konten mereka dan terbiasa dengan YouTube Music. Jadi, kami akan memberikan banyak pemberitahuan kepada pengguna yang tidak lagi memiliki akses ke Google Play Music akhir tahun ini," tutur Google. Pengguna juga nantinya akan diberikan informasi yang isinya intruksi terperinci tentang cara mulai mentrasfer lengkap dengan riwayat dan konten yang di Google Play Music. "Anggota Google Play Music Unlimited akan secara otomatis diberikan tingkat yang setara dengan YouTube Premium atau YouTube Premium berdasarkan tingkat manfaat dengan langganan mereka saat ini dengan harga yang sama," sebut Google. Adapun untuk podcast, perusahaan menyarankan agar pengguna menjajal Google Podcast yang belum lama ini dirilis. Simak Video "Hadir di Indonesia, Resso Mudahkan Penikmat Musik untuk Eksis" [==] (agt/fay) Sumber
  21. Untuk mempertahankan konsumsi, pemerintah diminta percepat penyaluran bansos. == JAKARTA -- Ekonom Josua Pardede mengatakan tunjangan hari raya (THR) kepada sebagian aparatur sipil negara (ASN) berpotensi menahan penurunan konsumsi atau daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah menyiapkan alokasi THR sebesar Rp 29,38 triliun. “(THR) mungkin belum mengakses keseluruhan tapi setidaknya mengurangi tekanan khususnya masyarakat berpenghasilan menengah,” katanya di Jakarta, Rabu (13/5). Menurut ekonom Bank Permata itu, pencairan THR bagi ASN hingga eselon III itu diharapkan memberikan keyakinan konsumen dan mengurangi tekanan konsumsi untuk kinerja kuartal kedua tahun 2020. Meski demikian, ia mengakui pencairan THR belum cukup menutupi penurunan daya beli masyarakat lebih besar jika mencermati para pekerja atau masyarakat berpenghasilan menengah yang terpaksa dirumahkan atau bahkan sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Apalagi sebagian daerah di Tanah Air sudah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengendalikan penyebaran wabah virus corona. Untuk itu, ia mendorong agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial dipercepat. Bansos ini harus diikuti tata kelola yang baik agar tidak saling tumpang tindih antara bansos dari pemerintah pusat dan daerah sehingga lebih tepat sasaran. Begitu juga insentif program kartu prakerja yang belum semua disalurkan. Diharapkan insentif itu bisa menyasar pekerja yang dirumahkan atau mengalami PHK. “Jika ada tambahan bansos ke masyarakat yang turun kelas ke rentan miskin dan miskin ini akan lebih baik mengerem penurunan konsumsi rumah tangga,” katanya. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat penurunan konsumsi rumah tangga pada Januari-Maret 2020 mencapai 2,84 persen atau turun signifikan dibandingkan periode sama 2019 mencapai 5,02 persen. Artinya, konsumsi langsung jatuh ketika kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pemerintah pada 2 Maret 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan terpisah sebelumnya mengatakan kuartal kedua 2020, konsumsi diperkirakan akan lebih buruk seiring kebijakan PSBB mulai berlaku di sejumlah daerah. “Kita melihat memang mulai April-Mei 2020 PSBB berlangsung di berbagai daerah, sehingga konsumsi dan belanja akan turun signifikan,” katanya. Mulai Jumat (15/5) pemerintah akan mencairkan serentak THR kepada para ASN di antaranya PNS, TNI dan Polri baik pusat dan daerah. Total alokasi mencapai Rp 29,38 triliun. sumber : Antara Sumber
  22. Jakarta - Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) mengungkapkan bahwa sejak dibukanya kembali penerbangan domestik, para pelaku usaha agen travel banyak menerima permintaan tiket pesawat dari konsumen mereka. Terutama permintaan terbang paling banyak datang dari pelanggan korporat yang memang punya kewajiban dinas di luar kota. "Sejujurnya permintaan sudah banyak melalui travel agent, terutama untuk kami yang mempunyai pelanggan korporat dan jelas mempunyai kontrak kerja penyediaan jasa perjalanan," ujar General Assistant Astindo Jeffry Darjanto kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). Akan tetapi, permintaan itu tidak bisa dipenuhi para agen travel lantaran belum diizinkan pemerintah untuk beroperasi kembali seperti sedia kala. Saat ini, penerbangan yang diizinkan pemerintah hanya bisa dipesan melalui maskapai yang sudah operasional saja dan terbatas bagi penumpang bersyarat seperti pebisnis, penumpang repatriasi, perjalanan dinas pejabat negara dan tamu negara dengan wajib menyertakan surat keterangan negatif COVID-19 dari rumah sakit saja. Sedangkan, untuk tujuan penerbangan mudik tetap dilarang. "Dikarenakan surat edaran tersebut dan airlines juga tidak memberikan izin kepada kami untuk menjual tiket, maka travel agent tetap masih mati suri, tidak bisa gerak dan usaha mendapatkan nafas menjalankan perusahaan tidak ada sama sekali," sambungnya. Pihaknya menyayangkan kebijakan tersebut sebab dianggap merugikan agen travel. Kerugian yang harus ditanggung agen travel semakin diperparah lantaran selama ini uang deposit agen travel ini disebutnya masih mengendap di pihak maskapai penerbangan termasuk uang refund kepada penumpang. Sehingga bisnis ini kian hari semakin terancam karena tak juga mendapat pemasukan. "Di satu sisi kami harus bertanggungjawab terhadap kontrak kerja dengan pelanggan kami, di satu sisi dana travel agent yang di maskapai juga banyak sekali belum dikembalikan," imbuhnya. Simak Video "Mulai Besok, Diskon Tiket Pesawat Hingga 50% Sudah Berlaku!" [==] (eds/eds) Sumber
  23. Jakarta - Iuran BPJS Kesehatan kembali dinaikkan. Keputusan itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Salah satunya untuk menyelamatkan keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan. "Tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (13/5/2020). Selama ini BPJS Kesehatan sendiri dibantu oleh pemerintah dengan suntikan modal. Suntikan itu untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan. Lalu jika iuran sudah naik apakah pemerintah masih akan suntik modal ke BPJS Kesehatan? Airlangga mengatakan pemerintah masih akan menyuntikkan modal ke BPJS Kesehatan. Meskipun dia tidak menjelaskan secara rinci alasannya. "Terhadap seluruh operasional BPJS Kesehatan tetap butuh subsidi pemerintah," tuturnya. Airlangga menjelaskan, BPJS Kesehatan sendiri melayani dua kelompok masyarakat, yakni mereka yang membayar mandiri dan mereka yang disubsidi. Nah subsidi itu masih berasal dari pemerintah. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri berlaku untuk Kelas I dan II. Kenaikannya hampir 2 kali lipat dan berlaku mulai 1 Juli 2020. Sedangkan untuk kelas III baru akan naik tahun 2021. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri tertuang dalam keputusan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut ini kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34 sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (13/5/2020): Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu Simak Video " BPJS Kesehatan Care Center, Siap Melayani Masyarakat 24 jam " [==] (das/eds) Sumber
  24. Jakarta - Pemerintah akan melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020. Ekonomi Indonesia belakangan ini terhantam oleh COVID-19, terbukti dari realisasi ekonomi melambat ke angka 2,97% di kuartal I tahun ini. Dalam beleid baru ini, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan penanganan dan pemulihan yang diarahkan pada perbaikan sisi permintaan dengan menjaga konsumsi, mendorong investasi, dan mendukung ekspor-impor. "Kita sedang berusaha redam dampak negatif ke sosial masyarakat, hambat supaya pengangguran nggak nambah tajam, kemiskinan tumbuh hanya sedikit," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam paparannya via video conference, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Dalam rangka menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin, Febrio menyebut pemerintah sudah mengirimkan bantuan sosial (bansos) mulai dari PKH, tambahan Kartu Sembako, tambahan Kartu Pra Kerja, pembebasan dan diskon tarif listrik, serta perluasan stimulus konsumsi kelas menengah di sektor pariwisata, restoran, hingga transportasi. Sisi mendorong investasi, kata Febrio dengan memberikan insentif pajak, kepabeanan dan cukai, memberikan kelonggaran persyaratan kredit atau pendanaan bagi UMKM, serta memberikan keringanan pembayaran pokok dan bunga kredit bagi UMKM. "Kalau untuk ekspor dan impor adalah ada insentif pajak, kepabeanan dan cukai, lalu penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (lartas) ekspor impor," ujarnya. Sementara dari sisi penawaran atau supply, Febrio menjelaskan pemerintah akan memberikan dukungan kepada UMKM, BUMN, dan korporasi agar tetap bisa menjaga produksi. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program PEN, ada lima modalitas. Pertama belanja APBN untuk subsidi bunga ke UMKM melalui lembaga keuangan. Kedua, penempatan dana untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi. ketiga, penjaminan kredit untuk modal kerja. Keempat, penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang terdampak dan mendapat penugasan khusus. Kelima, investasi pemerintah untuk modal kerja. "Ini yang akan kita dorong beberapa minggu ke depan. Untuk dunia usaha masih terus bergerak, beberapa dari inisiatif-inisiatif ini makin mengerucut dan siap di launch," katanya. "Prinsip yang kita pegang untuk PEN adalah asas keadilan sosial dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dukung pengusaha terdampak, lalu prudent, transparan, harus cepat, adil, akuntabel dan sesuai ketentuan," tambahnya. Simak Video "Corona Bikin Babak Belur, Trump Optimis Kebangkitan Ekonomi AS" [==] (hek/dna) Sumber
  25. Jakarta - Di tengah galaksi Bima Sakti, astronom menemukan planet dengan fitur yang mirip seperti Bumi. Astronom di University of Canterbury, Selandia Baru mengatakan planet alien ini merupakan Bumi super yang sangat langka. "Planet baru ini hanya segelintir dari planet extra-solar yang telah terdeteksi dengan ukuran dan orbit yang mirip seperti Bumi," kata University of Canterbury dalam keterangannya, dikutip detikINET dari Cnet, Rabu (13/5/2020). Planet extra-solar merupakan istilah lain untuk exoplanet atau planet yang berada di luar tata surya. Exoplanet yang baru ditemukan ini memiliki 617 hari dalam setahun dan mengorbit bintang yang lebih kecil dari Matahari. Lokasinya berada di dekat pusat galaksi Bumi Sakti. Sebagai perbandingan, Bumi berjarak sekitar 25.000 tahun cahaya dari pusat galaksi Bima Sakti. Dalam studi yang diterbitkan di The Astronomical Journal ini, astronom mendeskripsikan temuannya sebagai 'satu di antara sejuta'. Hal ini dikarenakan teknik gravitational microlensing yang digunakan untuk menemukan planet tersebut termasuk sangat rumit. Gravitational microlensing mengandalkan fakta bahwa objek luar angka bermassa besar membelokkan ruang di sekitarnya. Ketika sebuah teleskop, objek besar dan target berada dalam satu baris, objek tersebut membelokkan cahaya yang dipancarkan target dan memperbesarnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat tidak biasa karena menurut University of Canterbury hanya ada satu dari satu juta bintang yang mengalami hal seperti ini. "Gravitasi gabungan dari planet dan bintangnya menyebabkan cahaya dari latar belakang yang lebih jauh jadi diperbesar dengan cara yang khusus. Kami menggunakan teleskop yang tersebar di seluruh dunia untuk mengukur efek pembengkokan cahaya," kata astronom University of Canterbury Antonio Herrera Martin. Untuk menemukan planet ini, astronom menggabungkan observasi microlensing yang dikumpulkan dua fasilitas yaitu Optical Gravitational Lensing Experiment yang ada di Polandia, dan Korea Microlensing Telescope Network yang terdiri dari tiga instrumen di Chile, Afrika Selatan dan Australia. Dengan istilah 'Bumi super' wajar jika banyak yang mengira planet ini akan mirip dengan Bumi. Tapi tidak ada jaminan bahwa planet di kategori ini memiliki kemiripan dengan planet kita. NASA mendeskripsikan Bumi super sebagai planet dengan massa 10 kali lebih besar daripada Bumi, tapi dengan komposisi yang beragam mulai dari planet air, es hingga gas. Simak Video "17 Eksoplanet Ditemukan, Salah Satunya Layak Huni" [==] (vmp/fay) Sumber
×
×
  • Create New...