bot

Jakarta - DPR menyetujui peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang (UU). Keputusan ini diambil mayoritas fraksi di DPR. Sebelumnya, pemerintah menjelaskan maksud dan tujuan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, bahkan sudah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR. Tercatat hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak namun hal tersebut tidak mengubah keputusan Perppu menjadi UU. "Dalam pandangan mini fraksi ada 8 fraksi setuju dan 1 fraksi PKS menyatakan menolak. Apakah RUU Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Puan dalam rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (12/5/2020). "Setuju," jawab para anggota dewan yang hadir di ruang rapat paripurna. Usai menyetujui anggota dari Fraksi PKS pun ada yang mengajukan interupsi, namun Puan meminta kepada Ecky Awal Mucharam untuk menunggu hingga seluruh agenda rapat berjalan. Perlu diketahui ada enam agenda yang dibahas dalam rapat paripurna, yaitu pertama, penyampaian pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN tahun anggaran 2021. Kedua, pembicaraan tingkat Il/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Ketiga, pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keempat, pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul Inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dilanjutkan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Kelima, pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Badan Legislasi DPR RI tentang Haluan Ideologi Pancasila, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Keenam, pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020. "Saya harapkan interupsi dilakukan setelah semua agenda berjalan semua, karena masih ada yang kita sampaikan," kata Puan. Dengan keputusan itu, maka DPR menyetujui pemerintah melebarkan defisit APBN 2020 menjadi 5,07% terhadap PDB. Pemerintah juga harus mencari pembiayaan sekitar Rp 852 triliun untuk menutupi defisit anggaran. Meskipun menyetujui, anggota DPR juga mengkritik asumsi makro pemerintah. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Gegara Corona, Jokowi Prediksi Defisit APBN Mencapai 5,07%" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tak menampik terbitnya berbagai surat edaran (SE) terkait operasional transportasi umum membuat kebingungan di tengah masyarakat. "SE yang lebih detail ini, di satu sisi konsepsi tidak ada mudik tapi ada konsepsi syarat yang disesuaikan dengan Gugus Tugas Penangangan COVID-19. Memang semakin banyak kebingungan di masyarakat, tapi kami yakin semakin baik ke depannya," kata Budi saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020). Meski begitu, Budi menjelaskan pada dasarnya keseluruhan SE sama, yakni mudik tetap dilarang. Namun moda transportasi masih diizinkan melayani penumpang dengan kepentingan tertentu selain mudik. Terkait munculnya polemik di masyarakat, Budi menilai lebih diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemahaman larangan aturan mudik Lebaran. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan melakukan kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi seluruh masyarakat bahwa tak ada kelonggaran mudik. "Kami juga menugaskan PPNS Kemenhub, kami edukasi masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan bakti sosial yang kami koordinasikan dengan Gugus Tugas di bawah komando Jenderal Doni Monardo," ucapnya. Budi menegaskan pihaknya hanya bertanggung jawab soal operasional transportasi umum sesuai SE yang berlaku. Sedangkan untuk menentukan siapa yang berhak naik transportasi umum tersebut adalah pihak Kementerian Kesehatan. Simak Video "Menhub Budi Karya: Saya Awalnya Tak Tahu Kalau Kena Covid-19" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona (COVID-19) belum berakhir. Banyak sektor terdampak pandemi dan akhirnya harus setop sementara bahkan sampai ada yang berhenti total. Banyak perusahaan sudah tidak lagi bisa business as usual di tengah situasi yang abnormal seperti sekarang ini. Gojek menjadi salah satu perusahaan yang juga ikut terdampak pandemi corona. Komisaris Gojek Garibaldi Thohir mengakui 2020 ini merupakan tahun yang berat dan penuh tantangan untuk Gojek. Maka dari itu, pria yang akrab disapa Boy ini meminta manajemen Gojek untuk tidak berbisnis seperti biasa. "Kondisi sekarang ini, bagi Gojek yang baru berusia beberapa sekian tahun ini jadi tahun yang paling berat. Lebih berat lagi untuk driver-driver. Dalam kondisi sekarang ini, ingat kata pepatah 'Lebih Baik Beruntung, daripada Ganteng'. Ini penting," kata Boy saat silaturahmi virtual bersama media, Selasa (12/5/2020). Maksud pepatah itu, kata Boy, ibarat mau mencari jodoh jangan cari yang ganteng tapi cari yang beruntung yang bisa punya penghasilan bagus. Nah, hal ini juga berlaku saat krisis. Perusahaan tidak perlu pencitraan dan terlihat mentereng di mata publik, yang penting bisa menghasilkan omzet dan bertahan hidup demi kelangsungan bersama. Untungnya, lanjut Boy, Gojek sempat dapat pendanaan sebesar US$ 1,2 miliar sebelum pandemi Corona dimulai. Pemilik PT Adaro Energy Tbk (ADRO) ini minta Gojek memanfaatkan modal sebesar itu dengan baik di tengah pandemi ini. "Pertama, dengan modal itu ke depan Gojek diharapkan bisa survive. Kedua, dengan kejadian sekarang, saya bilang tidak ada lain tidak ada bukan yang dilakukan Adaro harus diterapkan di Gojek, harus ada efisiensi di sana-sini. Kalau sekarang masih bakar-bakar uang itu sudah nggak bisa lagi. Kondisi lagi sulit," kata kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir ini. "Hanya orang tidak normal yang masih mau bakar duit di kondisi sekarang. Kita sudah lihat di luar negeri semua kondisi berat. Model bisnisnya di satu sisi harus diubah, back to basic. Bisnis adalah how to make money, bukan how to burn money," kata Boy. Sumber

[unable to retrieve full-text content] Pegadaian Peduli di Masa Pandemi COVID-19Sumber

Jakarta - Generasi millenial Z punya kebutuhan digital yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Paket seluler dan internet tidak bisa dijual dengan cara yang sama lagi. Hal ini disampaikan dosen tamu by.U Principal Growth Lead, Riko Ringgoanto dalam kuliah online di d'Youthizen Virtual Class, Selasa (12/5/2020). Menurut dia by.U hadir karena melihat celah pasar yang belum tuntas diselesaikan. "Ada kebingungan soal paket, masalah pembagian kuota pagi, siang, malam, ada lagi bundling kuota yang mereka belum tentu butuh dan anak muda semakin malas pergi ke care center," kata Riko. Oleh karena itu menurut Riko, by.U memposisikan diri dengan digital telco provider yang menawarkan layanan yang simpel, fleksibel, transparan dan pengalamannya full digital. Ini yang jadi strategi mereka membidik konsumen anak muda yang melek teknologi. "Mereka pilih nomor, pilih paket, layanan live chat dengan Nindy, semua bisa dari aplikasi. End to end-nya sudah digital," kata Riko. by.U yang versi awal dikembangkan dalam waktu sekitar 4 bulan, lalu terus dilakukan perbaikan dan pengembangan. Menurut Riko, by.U didesain dengan cara yang cocok dengan dan menjadi solusi kebutuhan untuk anak muda. Jika ia diterima di luar segmen umur itu, maka itu adalah bonus keberhasilan by.U. "by.U posisinya ke teman digital savvy. Semuanya transparan. by.U dipesan dulu, nanti dikirim sementara Telkomsel yang ada di belakang by.U kan masih memakai gerai-gerai. Kalau kita download dulu, pilih paket, bayar, nanti diantarkan," pungkasnya. d'Youthizen Virtual Class, adalah kelas online yang digagas detikcom sambil #JagaJarakDulu di masa pandemi Corona. Kelas ini terbuka untuk mahasiswa dari kampus jurusan apapun yang menghadirkan dosen dari kalangan praktisi, tokoh inspiratif, influencer maupun selebriti. Ajang ini disponsori oleh by.U, provider serba digital pertama di Indonesia dari Telkomsel. Kamu bisa bebas menikmati jaringan 4G LTE untuk mendukung aktivitas sehari-hari serta ide kreatifmu. Simak Video "dYouthizen: A New Basecamp for YOU!" [==] (fay/fyk) Sumber

Jakarta - Kopi Kenangan baru saja mendapatkan pendanaan terbaru senilai US$ 109 juta atau setara Rp 1,635 triliun (kurs Rp 15.000/US$). Pendanaan terbaru ini masuk ke dalam pembiayaan Seri B yang dipimpin oleh Sequoia Capital India. Investor lain yang ikut dalam pendanaan Seri B ini di antaranya B Capital, Horizon Venture, Verlinvest, Kunlun, dan Sofina serta investor pendanaan awal Kopi Kenangan yang kembali ikut serta dalam pendanaan seri B yaitu Alpha JWC. Dalam pembiayaan terbaru ini, nama orang terkaya di Hong Kong, Li Ka Shing yang ikut menanamkan uangnya di Kopi Kenangan melalui Horizon Venture. Ada juga nama salah satu pendiri Facebook Eduardo Saverin. Eduardo yang masuk melalui perusahaan investasinya yakni B Capital. Eduardo akan bergabung sebagai salah satu Dewan Direksi, membawa kepemimpinannya yang serba bisa dan transformasional kepada tim Kopi Kenangan. "Saya menantikan kerja sama dengan Kopi Kenangan untuk membangun brand global yang merayakan cita rasa Indonesia dan Asia Tenggara," kata Eduardo dalam rilis resmi yang diterima detikcom, Selasa (12/5/2020). Di sisi lain, salah satu Pendiri dan CEO Kopi Kenangan Edward Tirtanata menyampaikan bahwa pendanaan ini rencananya akan dipakai untuk memperkuat operasi ritel minuman ini di Indonesia, meluncurkan produk baru, berinvestasi dalam teknologi agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik, serta berbagai upaya untuk melindungi karyawan di tengah pandemi COVID-19. "Kesejahteraan karyawan adalah prioritas dan kami berinvestasi dalam keselamatan mereka dengan meningkatkan manfaat kesehatan serta memberikan lebih banyak pelatihan untuk membantu mereka mengatasi perubahan besar ini," katanya. Simak Video "Kopi Kenangan Dapat Suntikan Modal dari Jay-Z!" [==] Sumber

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan ditargetkan di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen == JAKARTA – Pemerintah menetapkan defisit anggaran pada tahun depan pada kisaran 3,21 persen hingga 4,17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, rasio utang berada pada range 36,67 persen hingga 37,97 persen dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, besaran pembiayaan defisit di atas tiga persen ini mengacu kepada Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sri mengatakan, keputusan itu dibuat agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian. "Hal ini mengingat, kebijakan fiskal menjadi instrumen yang sangat strategis dan vital dalam proses pemulihan ekonomi nasional," tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/5). Dalam paparannya, Sri menyebutkan, pembiayaan akan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara berkelanjutan agar rasio utang terjaga dalam batasan aman. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya. Sri menambahkan, sisi pembiayaan pada 2021 diarahkan untuk mendukung countercyclical stabilisasi ekonomi. Berbagai langkah dilakukan, termasuk peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMI (Ultra Mikro), dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pendalaman pasar, efisiensi cost of borrowing, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor. "Serta dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU (Badan Layanan Umum) dan Sovereign Wealth Fund untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan," tutur Sri. Dalam kesempatan itu, Sri juga memaparkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai penyusunan RAPBN 2021. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen dan inflasi pada rentang dua hingga empat persen. Sri memastikan, penetapan ini sudah mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada. "Serta, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional pada tahun depan," katanya. Sumber

Jakarta - Setiap mendekati Lebaran biasanya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberikan diskon tarif untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang mau mudik. Tahun 2019 lalu, badan usaha jalan tol memberikan diskon tarif tol 15% selama musim mudik Lebaran. Namun, tahun ini mudik sudah dilarang, masih adakah diskon tarif tol? Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Dwimawan Heru mengatakan tahun ini pihaknya sendiri masih belum memiliki rencana penerapan diskon tarif tol ramadhan tahun ini. "Soal diskon tarif tol, kami informasikan sampai saat ini belum ada rencana berikan diskon tarif tol," ujar Heru dalam video conference bersama wartawan, Selasa (12/5/2020). Berdasarkan catatan detikcom, para BUJT pernah sepakat memberikan diskon tarif tol sebesar 15% pada arus mudik 2019. Diskon berlaku pada tanggal 27, 28 dan 29 Mei dan 10, 11 serta 12 Juni. Sementara itu, untuk larangan mudik yang dilakukan tahun ini, pemerintah telah melarang pengoperasian kendaraan melewati tol. Namun, larangan dikecualikan untuk angkutan logistik dan transportasi kendaraan dinas. Heru juga sempat bicara soal penyesuaian tarif jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Menurutnya penyesuaian tarif adalah hal biasa yang memang merupakan hak badan usaha dalam undang-undang. "Penyesuaian tarif adalah hal yang biasa dan sudah diasumsikan di dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, itu mekanisme reguler dan diatur dalam perundangan," jelas Heru. Heru pun menilai pihaknya hanya bisa mengajukan penyesuaian tarif, namun keputusannya ada di Kementerian PUPR. Dia menegaskan pihaknya akan menerima apapun keputusan pemerintah. "Semua rencana penyesuaian tarif sudah kami sampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PUPR), tinggal keputusannya masih ada di tangan pemerintah karena tarif domainnya Menteri Pekerjaan Umum," kata Heru. "Kami badan usaha jalan tol akan dukung apapun keputusan pemerintah," ujarnya. Simak Video "Keterlaluan! Pria Ini Curi Puluhan Besi Pembatas Jalan Tol" [==] (eds/eds) Sumber

Salah satu daerah yang disoroti kinerja keuangannya adalan Provinsi DIY dan Papua. == JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti kinerja sejumlah daerah sepanjang 2018 hingga Semester I 2019. Hal itu disampaikan dalam penyerapan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019 BPK kepada Dewan Perwakilan Daerah. "Hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan dana keistimewaan dan dana otonomi khusus, pengamanan produksi pangan, serta pengelolaan angkutan umum," kata Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, dalam siaran pers, Selasa (12/5). BPK menyimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana keistimewaan Tahun Anggaran (TA) 2018 dan Semester I tahun 2019 yang dilaksanakan pada Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta kurang efektif. Selain itu, BPK juga menyimpulkan bahwa masih ada permasalahan di Pemprov Papua. Jika tidak segera diatasi, akan mempengaruhi efektivitas penggunaan dana otonomi khusus dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan otonomi khusus sesuai UU Otonomi Khusus. Lebih lanjut, Agung menjelaskan, pada pemeriksaan atas pengamanan produksi pangan TA 2018-Semester I 2019, BPK juga menyimpulkan ada permasalahan yang apabila tidak segera diatasi Pemkab Pidie Jaya, Pemkab Aceh Barat Daya, dan Pemkab Aceh Utara akan memengaruhi efektivitas upaya pemda meningkatkan pengamanan produksi pada dalam mendukung kemandirian pangan. Selain itu, pada pemeriksaan atas pengembangan angkutan umum perkotaan, BPK juga menyimpulkan terdapat masalah di Pemprov DKI Jakarta. Jika tidak segera diatasi, akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pengembangan angkutan berbasis jalan yang terintegrasi. Agung mengatakan, pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang perlu mendapat perhatian adalah pemeriksaan atas operasional bank daerah. "BPK menyimpulkan telah sesuai dengan kriteria pada dua bank daerah, sesuai kriteria dengan pengecualian pada lima bank daerah, dan tidak sesuai kriteria pada tiga bank daerah," ujarnya. Sebagaimana diketahui, laporan-laporan tersebut menjadi bagian dalam IHPS II Tahun 2019 yang mengungkap 4.094 temuan dengan 5.480 permasalahan. IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas satu laporan keuangan (1 persen), 267 hasil pemeriksaan kinerja (54 persen), serta 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) (45 persen). Agung pun berharap, informasi yang disampaikan dalam IHPS II Tahun 2019 dapat mendukung tugas dan wewenang DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sinergi BPK dan efektivitas pengawasan dari DPD dapat mendorong pengelolaan keuangan negara yang memberi dampak positif bagi tujuan negara. Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia membuat kelompok masyarakat miskin di Indonesia tertekan. Namun selain kelompok miskin, kelompok kelas menengah juga harus mendapat perhatian dari pemerintah. Mantan menteri keuangan era SBY, Chatib Basri mengungkapkan saat ini memang perekonomian Indonesia mengalami perubahan akibat pandemi COVID-19. Menurut dia pemerintah juga harus memperhatikan kelompok yang berpendapatan menengah. "Saya usulkan untuk middle income group juga mendapatkan perlindungan sosial. Memang mereka tidak miskin, tapi kalau mereka tidak beraktivitas mereka tidak akan punya uang. Kalau mereka tidak punya uang maka akan keluar rumah," kata Chatib dalam diskusi Premier Banking dan Market Outlook Commonwealth Bank, Selasa (12/5/2020). Dia mengatakan, pemerintah jangan hanya memikirkan kelompok miskin. Karena ada sekitar 115 - 120 juta aspiring middle class atau kelompok yang tak lagi miskin dan menuju kelas menengah yang lebih mapan. "Kelompok ini mudah sekali jatuh ke kemiskinan. Misalnya 1 keluarga disupport Rp 1 juta saja tiap bulan maka satu bulan pemerintah membutuhkan sekitar Rp 30 triliun tambahan. Itu kalau asumsinya 3 bulan ya, kalau 4 bulan berarti butuh tambahan Rp 120 triliun," jelas dia. Chatib mengatakan pemerintah bisa memangkas anggaran perjalanan dinas menjadi lebih tajam. Karena dalam situasi PSBB seperti sekarang tidak ada yang melakukan perjalanan dinas. Kemudian proyek infrastruktur bisa digeser pelaksanaannya menjadi tahun depan dan multiyears. "Bisa juga pembangunan fisik sekolah, saat ini kan belajar online jadi tidak membutuhkan itu," jelas dia. Selain itu pemerintah juga bisa menerbitkan surat utang global, atau berbicara dengan lembaga asing untuk membantu. Simak Video "Duh! Narapidana Sengaja Tularkan Diri dengan Virus Corona di Sel" [==] (kil/fdl) Sumber

Jakarta - Pengelola bandara PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan sejumlah upaya untuk menghadapi pandemi Corona. Cara yang ditempuh berupa pengurangan biaya serta mendorong bisnis non inti. Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi menjelaskan, menglompokan jenis biaya menjadi 4 kategori. Kategori pertama ialah non essential yakni jenis komponen biaya yang dapat langsung dipotong karena tidak memiliki dampak langsung. "Porsi pemotongannya paling besar di atas 70 sampai 90%," katanya dalam diskusi online, Selasa (12/5/2020). Kategori kedua ialah contributor yakni jenis biaya yang dipengaruhi faktor produksi. Jenis biaya ini dipangkas 20-85%. "Walaupun tidak menutup bandara kita downsizing mengurangi luasan operasional," jelasnya. Ketiga jenis biaya essential yakni biaya yang diperlukan untuk jalannya operasional dan safety. Biaya ini mengalami penurunan kurang dari 20%. Keempat ialah accelerator yakni jenis biaya yang digunakan perusahaan untuk melakukan akselerasi. Biaya ini dipangkas 10-20%. Ia menambahkan, Angkasa Pura I akan memangkas opex 32%. Serta menunda atau membatalkan capex dengan pengurangan 39%. Lanjut Faik, beberapa proyek AP I akan ditunda. Namun, proyek-proyek yang ditujukan untuk menunjang pariwisata super prioritas akan terus berjalan. "Terutama proyek-proyek mendukung pariwisata terutama pengembangan destinasi super prioritas Lombok, Manado Yogyakarta tetap kita jalankan. Harapannya setelah COVID-19 selesai maka pariwisata pulih," terangnya. Selanjutnya, untuk mendorong pendapatan AP I akan mendorong bisnis kargo dan logistik. Serta, pihaknya akan mendorong pemanfaatan lahan idle untuk dikembangkan aero city. "Nanti di bulan Juni kita sewa juga Pelita Air. Kita sewa 2 pesawat Pelita Air untuk pesawat angkutan logistik dan kargo," ujarnya. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan perjalanan Kereta Api Luar Biasa (KLB) untuk berbagai rute mulai hari ini sampai 31 Mei 2020. "Terdapat 6 perjalanan Kereta Api Luar Biasa yang kami operasikan untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai aturan pemerintah dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangannya, Senin (11/5/2020). Joni menjelaskan, pengoperasian KLB ini menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalan Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Sesuai Surat Edaran Gugus Tugas COVID-19, masyarakat yang diperbolehkan menggunakan KLB ialah pekerja di pelayanan penanganan COVID-19, pertahanan & keamanan, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi penting; perjalanan darurat pasien atau orang yang memiliki keluarga inti sakit keras atau meninggal; serta repatriasi. Adapun 3 rute yang dilayani adalah: 1. Gambir - Surabaya Pasarturi pp (Lintas Utara) a. Rangkaian: 4 Kereta Eksekutif dan 4 Kereta Ekonomi b. Kapasitas yang dijual: 264 Tempat Duduk (50% dari total tempat duduk tersedia) c. Stasiun Naik/Turun Penumpang: Gambir, Cirebon, Semarang Tawang, Surabaya Pasarturi d. Tarif jarak terjauh: Eksekutif Rp750.000 dan Ekonomi Rp400.000 2. Gambir - Surabaya Pasarturi pp (Lintas Selatan) a. Rangkaian: 4 Kereta Eksekutif dan 4 Kereta Ekonomi b. Kapasitas yang dijual: 264 Tempat Duduk (50% dari total tempat duduk tersedia) c. Stasiun Naik/Turun Penumpang: Gambir, Yogyakarta, Solo Balapan, Surabaya Pasarturi d. Tarif jarak terjauh: Eksekutif Rp 750.000 dan Ekonomi Rp 450.000 3. Bandung - Surabaya Pasarturi pp a. Rangkaian: 3 Kereta Eksekutif dan 3 Kereta Ekonomi b. Kapasitas yang dijual: 198 Tempat Duduk (50% dari total tempat duduk tersedia) c. Stasiun Naik/Turun Penumpang: Bandung, Yogyakarta, Madiun, Surabaya Pasarturi d. Tarif jarak terjauh: Eksekutif Rp 630.000 dan Ekonomi Rp 440.000 Tiket dijual mulai Senin, 11 Mei 2020 di loket stasiun keberangkatan penumpang. Pemesanan dan pembelian tiket dapat dilakukan mulai H-7 keberangkatan, oleh penumpang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan. Simak Video "KAI Imbau Penumpang Sakit Tak Memaksakan Diri Bepergian Jauh" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - THR menjadi sesuatu yang dinantikan oleh pekerja menjelang Lebaran. Namun ada saja keluhan dari para buruh soal pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya tersebut, mulai dari telat dibayar hingga tidak dibayar secara utuh. Bagi pekerja yang mengalami masalah tersebut bisa melaporkan ke posko pengaduan yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Kementerian Ketenagakerjaan juga membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR tahun 2020 di pusat. Jadi kami sudah membentuk, hari ini kami umumkan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam telekonferensi dengan wartawan, Selasa (12/5/2020). Posko Pengaduan THR tahun 2020 dilakukan secara online melalui www.kemnaker.go.id. Posko ini melayani konsultasi dan pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh, serta pengusaha mulai 11 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020. "Mulai tanggal 11 Mei tahun 2020 hingga 31 Mei 2020 selama jam kerja, dari jam 08.00 sampai jam 15.30," sebutnya. Pihaknya juga akan mengawasi perusahaan-perusahaan yang hendak mencicil atau menunda pembayaran THR karena mengaku sedang kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat Kesepakatan dengan pekerja. Harus ada perjanjian tertulis sebagai buktinya. "Apabila pengusaha tidak memiliki perjanjian secara tertulis sebagai tanda kesepakatan maka pegawai pengawas akan melakukan penegakan pelaksanaan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (toy/hns) Sumber

15 bank ini sebagai penyedia likuiditas bagi bank pelaksana restrukturisasi kredit == JAKARTA -- Sebanyak 15 bank dengan aset terbesar ditetapkan sebagai bank peserta yang berfungsi menjadi penyangga dana likuiditas. Bank peserta atau Bank Jangkar berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana untuk restrukturisasi kredit. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pereraturan Pemerintah Republika Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Ini merupakan pelaksanaan pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah bisa menempatkan dana di perbankan. Penempatan dana ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan atau memberikan tambahan kredit modal kerja. Regulasi yang diundangkan pada 11 Mei 2020 juga mengatur kepemilikan saham Bank Jangkar atau bank peserta. Setidaknya sebanyak 51 persen saham Bank Jangkar atau bank peserta harus dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dengan berbadan hukum Indonesia. Bank peserta atau Bank Jangkar harus merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK dan termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar. Bank peserta atau Bank Jangkar ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisioner OJK. Bank Jangkar atau bank peserta berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas. Namun bank pelaksana harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama, bank pelaksana berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, atau memberikan tambahan kredit dan pembiayaan modal kerja. Kedua, bank pelaksana memberikan tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau BPR Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Ketiga, bank pelaksana yang bertindak sebagai bank pelaksana menerima dana penyangga likuiditas dari penempatan dana pemerintah. Keempat, bank pelaksana harus memiliki kriteria sebagai bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK, memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank lndonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari enam persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Nantinya transaksi antara Bank Jangkar atau bank peserta dengan bank pelaksana akan diatur dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas berwenang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan Bank Jangkar atau bank peserta dalam menyediakan dana bagi bank pelaksana. Jika bank peserta atau Bank Jangkar mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka LPS mengutamakan pengembalian dana pemerintah. Sumber

Jakarta - Bagian besar dari roket milik China yang diluncurkan ke angkasa baru-baru ini jatuh kembali ke Bumi. Masalahnya, roket itu meluncur tak terkendali walau akhirnya tidak membahayakan karena mendarat di lautan Atlantik. Dikutip detikINET dari CNN, jatuhnya roket China tersebut sempat menimbulkan ketegangan selama beberapa jam lantaran jalurnya dan juga lokasi pendaratannya sempat jadi misteri. Jadi pada 5 Mei silam, China meluncurkan roket Long March 5B yang menggendong pesawat antariksa prototipe. Penerbangan dilakukan di Wenchang Space Launch Center di Provinsi Hainan. Dengan berat hampir 18 ton, bagian inti roket itu kemudian jatuh dan menjadi sampah antariksa dengan ukuran terbesar yang jatuh tanpa terkendali ke Bumi sejak tahun 1991. Ia menempati ranking keempat sampah angkasa terbesar yang jatuh ke Bumi. Biasanya, roket besar semacam itu punya pengendali sehingga bisa didaratkan di arena yang ditentukan, namun tidak demikian dengan Long March 5B. Untungnya, jatuhnya bagian besar roket semacam ini biasanya tak sangat berbahaya atau menimbulkan kerusakan luas kalaupun tidak mendarat di lautan. "Bagi obyek besar semacam ini, komponen padat seperti mesin roket bisa bertahan saat jatuh ke Bumi," cetus Jonathan McDowell dari Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "Sekali obyek itu mencapai atmosfer rendah, jatuhnya menjadi relatif lebih lambat, sehingga skenario terburuk adalah bisa menghancurkan sebuah rumah," tambahnya memberi ilustrasi. Melacak obyek semacam itu yang bergerak cepat di atmosfer adalah hal yang sangat sulit. SpaceTrack yang mendeteksinya hanya dapat memberi batasan area jatuhnya, tidak bisa secara persis. Simak Video "Pameran Alat Pertahanan, Jakarta" [==] (fyk/fay) Sumber

Berdasar data EWS Kementan, cabai rawit surplus 27 ribu ton sehingga harga turun == JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat produksi cabai rawit pada Mei 2020 ini mengalami over supply atau kelebihan pasokan hingga 27.130 ton, berdasarkan data Early Warning System (EWS). Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menyebutkan neraca cabai rawit yang mengalami surplus sebesar 27.130 ton tersebut menyebabkan jatuhnya harga komoditas hortikultura itu di tingkat petani. "Cabai rawit ini surplus lebih dari 27 ribu ton, makanya bulan ini harganya jatuh. Namun, stok cabai rawit Mei hingga Juni masih aman secara nasional," kata Prihasto pada web seminar yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/5). Prihaso mengungkapkan melimpahnya hasil panen tersebut tidak sebanding dengan permintaan pasar saat ini akibat kebijakan PSBB di beberapa daerah tujuan pasar. Akibatnya, memang terjadi kelebihan pasokan yang berdampak pada jatuhnya harga sehingga petani kekurangan modal untuk menanam kembali. Berdasarkan data EWS yang dimiliki Kementan, produksi cabai rawit pada Mei mencapai 115.458 ton dengan daerah penghasil tertinggi di Jawa Timur sebanyak 44.090 ton. Sementara itu kebutuhan cabai rawit pada bulan ini berkisar 88.327 ton, sehingga dihasilkan surplus 27.130 ton. Kemudian pada Juni 2020 surplus cabai rawit diprediksi menurun sebesar 14.941 ton dengan produksi mencapai 98.536 ton dan kebutuhan 83.595 ton. Sudargo, petani cabai di Pati, mengaku panen cabai rawitnya hanya dihargai Rp 1.500 per kilogram, padahal dalam setengah hari ongkos panen memerlukan biaya Rp 100 ribu. "Dalam setengah hari, panen menghasilkan 70 kilogram cabai, sehingga penghasilan petani sekitar Rp 105 ribu, hanya selisih Rp 5.000. Itu pun belum menghitung biaya transportasinya," kata Sudargo. Berdasarkan data EWS bulan Agustus hingga Oktober mendatang, produksi khususnya untuk aneka cabai diprediksi akan mengalami surplus nasional yang sangat tipis, hanya sekitar 5.000 hingga 9.000 ton pada September-Oktober. Hasil produksi tersebut dampak dari mulai terjadinya musim kemarau dan menurunnya minat tanam petani karena rendahnya harga yang terjadi saat ini. sumber : Antara Sumber

Hasil cetak uang dapat dijadikan altenatif pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah == == JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah kembali menyarankan Bank Indonesia mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Menurut dia, ada beberapa alasan yang membuat kebijakan mencetak uang bisa dipilih untuk membantu pembiayaan penanganan pandemi Covid-19. Said menjelaskan, pemerintah harus memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mengandalkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 654,5 triliun. Langkah ini harus ditempuh pemerintah untuk menambal defisit APBN yang meningkat menjadi 5,07 persen. "Akibat sedikitnya ruang fiskal pemerintah inilah utang jadi pilihan,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (12/5). Menurut dia, penerbitan SBN akan menjadi tantangan bagi pemerintah di tengan situasi ekonomi domestik dan global yang melambat. Apalagi, kata dia, ada banyak investor nonresiden yang melepas SBN senilai Rp 135, 1 triliun hingga 3 April 2020. “Bila pandemi Covid-19 menantang kita mengajak ‘bermain panjang’, maka alokasi anggaran penanganan Covid-19 berikut jaringan pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun berpotensi tidak mencukupi,” katanya. Alasan lain yang mendasari dirinya merekomendasikan BI mencetak uang adalah kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan penjaminan, dan penanganan bank sistemik dan nonsistemik, tidak memiliki anggaran yang memadai. Karenanya, melalui Perppu No 1 tahun 2020, pemerintah memberi antisipasi dengan dukungan pinjaman dari pemerintah dan Bank Indonesia. Artinya, kata dia, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung LPS makin besar. Bank Indonesia pun ia sebut makin berat tanggung jawabnya. Ia mengatakan, sesuai Perppu No 1 tahun 2020, Bank Indonesia berkewajiban menjadi //lender last resort// untuk pembelian SBN, pinjaman dan likuiditas jangka pendek kepada perbankan dan membeli repo surat berharga yang dimiliki oleh LPS. Akibatnya, ujar dia, Bank Indonesia harus mampu memenuhi kecukupan modal, namun tidak serta merta bisa menggunakan cadangan devisa semuanya untuk memenuhi hal ini. “Dengan mempertimbangkan kondisi itu, Badan Anggaran DPR merekomendasikan Bank Indonesia mencetak uang pada kisaran Rp 400 – Rp 600 triliun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan LPS serta likuiditas perbankan nasional,” katanya. Menurut dia, hasil cetak uang dapat dijadikan altenatif pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah dari global bond. Kata dia, hasil cetak uang dapat ditawarkan ke perbankan, pemerintah dan LPS dengan yield yang lebih rendah daripada global bond. "Saya merekomendasikan yield pada kisaran 2-2,5 persen. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memiliki beban bunga yang lebih rendah," ucapnya. Said menyadari, kebijakan mencetak uang tentu berakibat pada peningkatan inflasi. Namun, ia menyebut, hal itu dapat dimitigasi dengan berbagai instrumen pengendalian yang wewenangnya dimiliki Bank Indonesia misalnya melalui BI Rate dan kewenangan penetapan Giro Wajib Minimum (GWM). Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, mencetak uang secara tiba-tiba bukanlah praktik kebijakan moneter yang lazim dan tidak akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Selama ini, Bank Indonesia menjaga peredaran uang dengan operasi moneter. Hal ini bergantung pada jenis uangnya, yakni jenis uang kartal dan giral. Sumber

Jakarta - Regulasi tentang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah terbit. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2020 tentang Pemberian THR 2020 kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non-pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Aturan tersebut terdiri atas 20 pasal yang di antaranya berisikan ketentuan waktu terbitnya THR, pihak-pihak yang akan memperolehnya, pejabat yang tidak memperoleh THR, dan juga besarannya. Dalam pasal 15 ayat (1) dari PP tersebut, pencairan THR bagi PNS baik di pusat maupun daerah dilakukan paling cepat H-10 Lebaran. "Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya," bunyi beleid tersebut. Namun, di pasal 15 ayat (2), pemerintah juga memberikan opsi pencairan THR dilakukan setelah Lebaran apabila ada hal yang membuatnya belum dapat dibayarkan. "Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya," bunyi pasal 15 ayat (2). Sayangnya, dalam lembar lampiran penjelasan PP tersebut, pemerintah tak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai opsi pencairan THR PNS setelah lebaran dalam pasal 15 ayat (2) tersebut. Keterangan yang diberikan hanyalah 'cukup jelas'. Namun, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengatakan bahwa opsi pencairan THR PNS setelah Lebaran 2020 itu ada. Hal itu tertuang dalam surat Sri Mulyani yang ditujukan kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, surat tersebut bernomor S-343/MK.02/2020. "THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya," tulis surat tersebut yang dikutip detikcom, Jakarta, Senin (11/5/2020). Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Perusahaan yang sedang kesulitan di tengah pandemi COVID-19 diperbolehkan mencicil atau menunda pembayaran THR kepada pekerjanya. Namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar hal itu bisa dilakukan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, pertama harus ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja bahwa pembayaran THR akan dicicil atau ditunda. Perusahaan juga harus transparan menyampaikan kondisi keuangannya kepada pekerja. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi atau atas dasar laporan keuangan internal perusahaan yang dilakukan secara transparan, ada itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Jadi saya ingin katakan ini adalah dialog rembukan yang dilakukan antara pengusaha dengan buruh, bukan perundingan," kata dia dalam telekonferensi dengan wartawan, Selasa (12/5/2020). Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, dia menjelaskan pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati antara pengusaha dan pekerja. "Dialog juga berisi tentang waktu dan cara pengenaan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran THR keagamaan sesuai dengan kesepakatan yang dibangun," sebutnya. Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat kesepakatan dengan pekerja dan harus membuat perjanjian tertulis. Jika tidak ada perjanjian secara tertulis antara perusahaan dan pekerja maka pihaknya akan tetap melakukan penegakan aturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Apabila pengusaha tidak memiliki perjanjian secara tertulis sebagai tanda kesepakatan maka pegawai pengawas akan melakukan penegakan pelaksanaan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (toy/hns) Sumber

Jakarta - Generasi millenial Z rupanya menjalani kehidupan digital sehari-hari yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Buat yang mau menyasar mereka, kenali dulu gayanya. Hal ini diungkapkan oleh by.U Principal Growth Lead, Riko Ringgoanto dalam kuliah online di d'Youthizen Virtual Class, Selasa (12/5/2020). Riko menjelaskan bagaimana by.U sebagai digital telco provider menerapkan strategi pasar dengan memahami gaya hidup digital anak muda sekarang. "Pertama mereka itu application based. Apa-apa semua dari handphone, digital savvy sekali. Semua dikerjakan lewat laptop, hape dan aplikasi," kata Riko. Ini agak berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih separuh-separuh antara digital dan konvensional. Yang kedua, mereka selalu mencari keunikan. "Makin banyak informasi yang mereka dapat, makin unik preferensi yang mereka punya. Jadi yang unik-unik mereka suka dan punya selera berbeda," ujarnya. Generasi Millenial Z juga anti iklan yang terang-terangan alias hard selling. Jangan coba-coba menawari mereka iklan secara langsung. "70 Persen anak muda pasti skip kalau dikasih iklan yang jualan banget," ungkapnya. Yang terakhir, generasi millenial Z takut ketinggalan informasi. Hal inilah yang bisa menjadi peluang ketika ingin membuat aplikasi digital atau produk teknologi lain, yaitu memenuhi kebutuhan anak muda yang ingin selalu update. "Fear of Mising Out (FOMO) atau kudet adalah ketakutan terbesar dari anak muda," kata Riko. d'Youthizen Virtual Class, adalah kelas online yang digagas detikcom sambil #JagaJarakDulu di masa pandemi Corona. Kelas ini terbuka untuk mahasiswa dari kampus jurusan apapun yang menghadirkan dosen dari kalangan praktisi, tokoh inspiratif, influencer maupun selebriti. Ajang ini disponsori oleh by.U, provider serba digital pertama di Indonesia dari Telkomsel. Kamu bisa bebas menikmati jaringan 4G LTE untuk mendukung aktivitas sehari-hari serta ide kreatifmu. Simak Video "dYouthizen: A New Basecamp for YOU!" [==] (fay/fay) Sumber

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengatakan pekerja yang kehilangan pekerjaan atau jadi korban PHK akibat terdampak virus Corona (COVID-19) perlu jaminan untuk kembali bekerja setelah COVID-19 berlalu. Jaminan tersebut tidak bisa diperoleh dari kelas-kelas pelatihan di Program Kartu Prakerja. Kondisi dunia usaha yang sedang terpuruk membuat hal tersebut sulit dicapai. Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono menyarankan, agar penyusunan program pemerintah mestinya melibatkan pekerja dan pelaku usaha. Dengan demikian, hasilnya akan bermanfaat bagi pekerja dan pengusaha. "Soal Program Kartu Prakerja, seharusnya pemerintah melibatkan kita (pengusaha)," ujar Sari, seperti keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/5/2020). Selain itu, Sari mengharapkan pemerintah juga seharusnya melibatkan dunia usaha untuk memberi masukan terkait keterampilan pekerja yang dibutuhkan. Perlu kecocokan antara pekerja dan dunia usaha. "Meskipun keterampilan pekerja meningkat lewat Program Kartu Prakerja, jika kompetensi itu tidak sesuai dengan yang kebutuhan pelaku usaha, pekerja tidak akan terserap," ucap Sari. Peluang kesempatan bekerja bagi terdampak COVID-19 semula diharapkan melalui Program Kartu Prakerja. Namun, ternyata kelas pelatihan berbasis online untuk menambah kompetensi pekerja tidak memberi peluang penempatan kerja. "Program Kartu Prakerja jika mau ada pelatihannya harus didasari dengan kompetensi. Kompetensi bisa untuk jadi pengusaha," ungkap Sari Menurutnya, tidak ada hubungan dan kesesuaian program tersebut dengan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpukul. Penggodokan berbagai program dan kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan masukan pekerja. Sari menilai, kucuran senilai Rp 1 juta untuk penerima Program Kartu Prakerja yang dialokasikan untuk pelatihan online harus diisi dengan yang lebih bermanfaat. "Biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta harus lebih ada manfaat misalkan langsung kasih sembako ataupun pelatihannya harus bermanfaat. Dan calon pekerja tersebut harus sesuai kebutuhan perusahaan yang merekrut, jadi semua stakeholder pengusaha harus dilibatkan," imbuh Sari Simak Video "Gegara Corona, Ramayana Depok PHK 87 Karyawannya" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan defisit anggaran diusulkan sebesar 3,21-4,17% di tahun 2021. Angka ini merupakan usulan pemerintah dalam dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2021. Dokumen ini nantinya menjadi bahan pembahasan awal penyusunan RAPBN 2021. Meski begitu, angka defisit anggaran tahun depan lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 5,07% sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Angka defisit anggaran pada 2021 juga telah menghitung anggaran belanja dan pendapatan. Sri Mulyani bilang anggaran belanja negara diperkirakan berada dalam kisaran 13,11-15,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Realokasi dan refocusing yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah di 2020 menyadarkan kita bahwa anggaran belanja APBN dan APBD masih bisa dikelola dengan baik lagi," kata Sri Mulyani saat rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Untuk target pendapatan negara pada tahun 2021, diperkirakan sekitar 9,90-11,00% terhadap PDB. Dengan begitu maka angka belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga defisit diperkirakan mencapai 3,21-417% terhadap PDB. Sri Mulyani menyatakan, anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai 8,81-10,22% terhadap PDB. Sedangkan untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar 4,30-4,85% terhadap PDB. Klik halaman berikutnya >>> Simak Video "Nasib Omnibus Law Kini di Tangan DPR" [==] Sumber

Suku bunga deposito rupiah selama kuartal satu 2020 tercatat turun menjadi 5,5 persen == JAKARTA -- PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) melakukan pelonggaran suku bunga deposito. Langkah ini untuk memberikan kelonggaran para debitur. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan penurunan tersebut juga digunakan untuk meningkatkan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM). “Deposito bunga turun, restrukturisasi kredit juga bunganya turun, sehingga tidak terlalu berdampak pada margin,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/5). Berdasarkan paparan Lembaga Penjaminan Simpanan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) suku bunga deposito rupiah selama kuartal satu 2020 tercatat turun sebesar 28 basis poin menjadi 5,5 persen. Begitu juga dengan suku bunga valuta asing yang turun 1,01 persen. Kondisi suku bunga deposito perbankan pun masih terus mengalami penurunan sepanjang pemantauan April dan awal Mei 2020. Sementara Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Lando Simatupang menambahkan saat ini pelaku industri perbankan mendapat garansi yang cukup kuat untuk menjaga likuditas di tengah pandemi virus corona. “Hal ini pun membuat upaya penurunan suku bunga deposito berjalan cukup lancar untuk menjaga net interest margin tahun ini yang tengah tertekan,” ucapnya. Sumber

Jakarta - Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp 64,96 triliun atau sebesar 83,44%. Realisasi penyerapan anggaran ini meningkat sebesar 1,66% jika dibanding realisasi 2018 yang sebesar 81,78%. Hal itu berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tahun Anggaran 2019 yang dikutip detikcom, Selasa (12/5/2020). Anies menjelaskan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 62,30 triliun atau 83,08%. Di mana realisasi pajak daerah sebesar Rp 40,29 triliun atau 90,48% dan dana perimbangan sebesar Rp 14,49 triliun atau 68,02%. Selanjutnya untuk pembiayaan daerah dijelaskan bahwa penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp 11,76 triliun atau 98,92% dari target sebesar Rp 11,89 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 7,92 triliun atau 87,67% dari rencana sebesar Rp 9,03 triliun. Pengeluaran pembiayaan ini salah satunya dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada : 1. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp 1,20 triliun. 2. PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) sebesar Rp 3,55 triliun. 3. PDAM Jaya sebesar Rp 385 miliar. 4. Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 2,25 triliun. Simak Video "Pemprov DKI Anggarkan Rp 54 Miliar untuk Tangani Virus Corona" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Twitter akan memberi label dan peringatan untuk cuitan seputar virus Corona yang berisi informasi menyesatkan. Bahkan cuitan dari Presiden Donald Trump tidak akan kebal dari aturan ini. Dikutip detikINET dari CNN, Selasa (12/5/2020) label dan peringatan ini akan diberikan kepada cuitan yang isinya tidak sesuai dengan imbauan dari ahli kesehatan. Aturan ini juga akan mencakup cuitan dalam bentuk media seperti foto dan video. Cuitan yang telah diberi label akan akan memiliki tautan di bagian bawahnya. Tautan ini akan mengarahkan pengguna ke halaman yang dikurasi oleh Twitter atau ke sumber eksternal yang dipercaya yang bisa menyediakan informasi tentang klaim yang dibuat di cuitan itu. Twitter juga akan menaruh peringatan ke cuitan yang tidak sejalan dengan panduan COVID-19 dari ahli kesehatan. Peringatan ini akan menutupi seluruh cuitan dengan pesan dari Twitter dan pengguna yang ingin melihat isi cuitan harus mengkliknya terlebih dahulu. Twitter beri peringatan untuk cuitan yang menyesatkan Foto: Twitter Aturan ini juga akan diterapkan untuk pemimpin dunia, termasuk Presiden Donald Trump yang getol main Twitter. Head of Site Integrity Twitter Yael Roth mengatakan Trump juga akan menjadi subjek aturan ini. "Label ini akan diterapkan untuk siapapun yang membagikan informasi menyesatkan yang memenuhi ketentuan kebijakan kami, termasuk pemimpin dunia," tulis Roth dalam cuitannya. Klarifikasi ini sangat penting karena Twitter sangat inkonsisten dalam menerapkan kebijakan kontennya terhadap Presiden Trump. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir Trump pernah menyebarkan informasi menyesatkan tentang usulan pengobatan virus Corona dengan cara minum disinfektan. Ini merupakan kebijakan kesekian yang diterapkan Twitter untuk melawan misinformasi seputar virus Corona di platform-nya. Sebelumnya mereka akan memberi label atau menghapus misinformasi yang bisa mencelakakan seseorang atau membuat kepanikan, termasuk teori konspirasi. Simak Video "Netizen Cemas Corona, #Indonesia_LockdownPlease Menggema" [==] (vmp/fay) Sumber