bot

Jakarta - PT KAI (Persero) mengubah jadwal perjalanan Kereta Api Luar Biasa (KLB) menjadi setiap dua hari sekali mulai 15 Mei 2020. Sebelumnya KAI mengoperasikan kereta luar biasa mulai dioperasikan sejak 12 Mei. "Penyesuaian jadwal ini menyesuaikan dengan perkembangan dan evaluasi di lapangan setelah 2 hari pengoperasian," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan tertulis, Kamis (14/5/2020). Dia menjelaskan selama dua hari pengoperasian KLB, KAI telah melayani 148 penumpang. Rinciannya 62 orang di hari pertama dan 86 penumpang di hari kedua. Okupansi pada dua hari kurang dari 10% dari total kapasitas kereta. Mulai besok, KAI mengurangi frekuensi perjalanan KLB. Kereta dari arah Surabaya hanya beroperasi setiap tanggal genap, dan dari arah Jakarta serta Bandung beroperasi setiap tanggal ganjil. Berikut ini detail jadwal operasi KLB terbaru: • KLB KP/10477 Surabaya Pasarturi - Gambir (lintas utara), KLB KP/10507 Surabaya Pasarturi - Gambir (lintas selatan), dan KLB KP/10497 Surabaya Pasarturi - Bandung hanya beroperasi pada 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30 Mei 2020. • KLB KP/10476 Gambir - Surabaya Pasarturi (lintas utara), KLB KP/10502 Gambir - Surabaya Pasarturi (lintas selatan), dan KLB KP/10494 Bandung - Surabaya Pasarturi hanya beroperasi pada tanggal 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, dan 31 Mei 2020. Penumpang yang telah membeli tiket dan perjalanan KLB-nya dibatalkan akan dihubungi oleh KAI untuk mendapatkan info perubahan perjalanannya menjadi tanggal selanjutnya dan diharuskan membuat surat izin dari posko satgas yang baru. Apabila penumpang tersebut memilih untuk membatalkan tiketnya, tiket dapat dibatalkan di aplikasi KAI Access atau Loket Stasiun dan uang tiket akan dikembalikan penuh. Selain mengurangi frekuensi perjalanan, KAI juga mengurangi jumlah kereta penumpang. Mulai keberangkatan KA 14 Mei 2020, seluruh KLB tersebut hanya akan membawa masing-masing satu kereta eksekutif dan satu kereta ekonomi dalam satu rangkaian. Dengan demikian kapasitas totalnya hanya 66 tempat duduk (50% dari total tempat duduk tersedia) dalam setiap perjalanan. "Meski ada pengurangan, KAI tetap berkomitmen untuk tetap melayani dan mengantarkan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan ke tempat tujuan dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat," ujarnya. Klik halaman selanjutnya. Sumber

Penyesuaian iuran tak sekadar membuat DPJS surplus tetapi juga perbaikan ekosistem. == JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, keputusan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang baru saja dilakukan akan membuat kondisi keuangan mereka tidak lagi defisit. Kebijakan tersebut justru membuat keuangan intansi menjadi surplus pada tahun ini. Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa memprediksi, surplusnya bahkan dapat mencapai Rp 1,76 triliun pada 2020. "Total surplusnya Rp 17,26 triliun, karena ada carry over Rp 15,5 triliun (dari tahun lalu)," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (14/5). Prediksi Kunta tersebut memperhitungkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang sudah berlaku pada Juli. Khususnya untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau kerap disebut peserta mandiri. Penyesuaian tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam regulasi itu, PBPU dan BP kelas satu naik menjadi Rp 150 ribu per bulan dari sebelumnya Rp 80 ribu. Sementara itu, peserta mandiri kelas dua naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu. Keduanya berlaku pada Juli. Terakhir, peserta kelas tiga naik dari Rp 25.500 membayar dengan besaran yang sama untuk tahun ini. Tapi, pada tahun depan, iuran mereka naik menjadi Rp 35 ribu per bulan. Tapi, Kunta menegaskan, penyesuaian iuran tidak sekadar menutupi defisit atau menjadikan keuangan BPJS Kesehatan surplus. Lebih dari itu, Perpres 64/2020 ditujukan untuk menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Tidak hanya ke sana (menutupi defisit), tapi memperbaiki ekosistem jaminan kesehatan, bagaimana pelayanan kebutuhan kesehatan dasar, kelas standar dan hal-hal berkaitan agar ekosistem ini berkesinambungan," tuturnya. Kunta mengatakan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang diprediksi surplus juga sudah memperhitungkan hasil optimalisasi bauran kebijakan sebesar Rp 5,2 triliun. Sebanyak Rp 1,84 triliun di antaranya berasal dari perbaikan kolektibilitas dan Rp 3,8 triliun dari efisiensi klaim layanan. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menilai, manajemen dari pengelolaan pendanaan di BPJS Kesehatan sudah jauh membaik pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. "Sehingga BPJS akan sangat komitmen untuk membantu cashflow pelayanan rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya dalam kesempatan yang sama. Sumber

Jakarta - Apple baru saja melakukan pembaruan terhadap aplikasi belanjanya yakni Apple Store di iOS dengan menghadirkan dukungan dark mode alias mode gelap. Fitur ini memungkinkan pengguna dapat belanja produk di Apple Store dengan tampilan antarmuka yang sebagian besarnya berwarna hitam. Dilansir detiKINET dari Apple Insider, pembaruan ini terdapat pada versi 5.8 dari aplikasi Apple Store yang melanjutkan integrasi dark mode di seluruh penawaran aplikasi pihak pertama perusahaan. Apple juga baru-baru ini menambahkan mode gelap ke aplikasi Apple Support. Mode gelap ini menukar elemen layar cerah untuk alternatif yang lebih gelap dalam upaya untuk mengurangi ketegangan mata pengguna saat menatap layar di malam hari. Apple Store dark mode Foto: Apple Insider Untuk bagian fitur belanja Apple juga akan disediakan bagi pengguna portal online yang langsung diarahkan ke etalase digital perusahaan. Nantinya ada pilihan rekomendasi pembelian yang disesuaikan, informasi produk dan spesifikasi, opsi perbaikan, informasi tentang 'Hari ini' di sesi Apple dan masih banyak lagi. Sehingga Aplikasi ini bertindak sebagai toko serba ada untuk semua Apple Store. Dalam pembaruan versi selain peningkatan kinerja ada juga perbaikan bug yang tidak disebutkan namanya. Fitur ini sudah bisa diunduh secara gratis di iOS App Store. Simak Video "Lebih Mudah Lewati Face ID iPhone saat Kenakan Masker" [==] (jsn/fay) Sumber

Jika biasanya kepesertaan aktif setelah pelunasan 24 bulan, kini hanya jadi 6 bulan. == JAKARTA -- Pemerintah memberikan relaksasi pembayaran bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran atau harus menanggung denda. Relaksasi diberikan untuk tahun ini untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi di tengah masa pandemi Covid-19. Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa Dasa mengatakan, peserta yang tidak membayar iuran biasanya dikenakan penghentian sementara penjaminan. Artinya, status kepesertaan mereka dinonaktifkan. Selanjutnya, agar dapat aktif kembali sebagai peserta, mereka harus melunasi iuran tertunggak untuk maksimal 24 bulan. Tapi, sebagai dukungan pada masa pandemi, status peserta bisa didapatkan kembali dengan melunasi iuran maksimal enam bulan pada tahun ini. "Jadi, biasanya mereka harus bayar 24 bulan untuk aktif lagi. Khusus 2020, pemerintah relaksasi menjadi cukup membayar enam bulan, untuk aktif kembali," ujar Kunta dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (14/5). Tapi, masyarakat tetap harus melunasi tunggakan tersebut. Kelonggaran pelunasan diberikan hingga 2021, agar status kepesertaannnya tetap aktif. Misalnya, seorang peserta tidak membayar iuran selama 20 bulan hingga status kepesertaannya dinonaktifkan. Pada 2020, ia cukup membayar iuran tertunggak enam bulan. Sisanya, tungakan selama 14 bulan dilunasi pada 2021. "Ini termasuk dukungan kita untuk Covid-19, relaksasi ke peserta yang memiliki tunggakan," tutur Kunta. Relaksasi juga diberikan terhadap pembayaran denda atas pelayanan. Kunta menjelaskan, mereka yang menunggak dan harus masuk Rumah Sakit (RS) biasanya dikenakan denda lima persen dari perkiraan paket Indonesian Case Base Groups (INA CBG’s). INA CBG’s merupakan sistem pembayaran dengan sistem 'paket' berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Sebagai bentuk dukungan di masa pandemi Covid-19, Kunta menjelaskan, pemerintah menurunkan besaran denda itu. "Untuk tahun 2020, hanya dikenakan denda 2,5 persen," katanya. Ketentuan relaksasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Melalui regulasi ini, pemerintah juga akan mereview besaran iuran tiap segmen kepesertaan paling lama dua tahun sekali dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum. Selain itu, Kunta menambahkan, peninjauan juga mempertimbangkan tingkat inflasi di bidang kesehatan, biaya kebutuhan Jaminan Kesehatan dan kemampuan membayar iuran. "Ini diusulkan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) kepada Presiden," ujarnya. Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona memaksa semua orang harus mengenakan masker, tak terkecuali Presiden Joko (Widodo). Orang nomor 1 di Indonesia itu selalu tampil menggunakan masker setiap kali tampil di luar. Jokowi beberapa kali terlihat mengenakan masker kain. Ternyata Jokowi membeli masker di UKM produsen batik tulis asal Semarang yang tengah beralih memproduksi masker kain. Hal itu terungkap ketika Jokowi tengah berdialog secara virtual dengan pengusaha batik kultur asal Semarang, Dea Valencia. Mereka berdialog dalam acara Kampanye Nasional 'Bangga Buatan Indonesia', Kamis (14/5/2020). "Batik tulis ya?" tanya Jokowi saat membuka dialog. Dea menjawab bahwa produknya adalah batik tulis handmade. Jokowi pun kembali bertanya tentang kisah bisnisnya yang sukses bertahan di tengah pandemi. "Jujur Pak masa pandemi ini merupakan tantangan terbesar yang saya hadapi. Awalnya sempat bingung mengingat dibalik Batik Kultur ada lebih 100 karyawan, di mana 50% warga difabel. Awal maret saat mendengar dari suami saya tentang kelangkaan masker medis, kita mulai produksi masker kain," terangnya. Simak Video "Jokowi: Keluar Rumah Wajib Pakai Masker!" [==] Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan pemerintah memberikan keringanan kepada peserta BPJS Kesehatan yang terdampak pandemi COVID-19. Relaksasi berupa penghentian sementara bayar iuran selama enam bulan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan keputusan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. "Sebagai dukungan pemerintah di masa COVID-19, untuk 2020 penghentian sementara berakhir dengan pelunasan iuran paling banyak 6 bulan saja," kata Kunta dalam video conference, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Menurut Kunta, relaksasi bagi peserta juga menandakan jika pemerintah semakin hadir membantu masyarakat di tengah pandemi Corona. Sehingga beleid baru ini tidak hanya berfokus pada penyesuaian iuran saja. Lebih lanjut Kunta mengungkapkan, peserta yang sudah mendapat relaksasi dan ingin mengaktifkan kembali hanya cukup melunasi tunggakan selama enam bulan saja. Keputusan ini berbeda dari yang sebelumnya, dimana peserta harus melunasi penunggakan 24 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan kelonggaran pelunasan denda hingga tahun 2021. Lalu pembayaran denda atas pelayanan dasar dikenakan 2,5% di mana Corona dari yang sebelumnya sebesar 5%. "Ini dukungan di COVID, relaksasi peserta yang ada tunggakan," ungkapnya. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (hek/dna) Sumber

Harga jual emas Antam juga meningkat Rp 3.000 menjadi Rp 815 ribu == JAKARTA -- Harga emas PT Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis, naik sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 910 ribu per gram hari ini, Kamis (14/5). Sedangkan untuk harga jual kembali (buyback) emas Antam naik Rp 3.000 menjadi Rp 815 ribu per gram dari sebelumnya yaitu di angka Rp 812 ribu per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan tercatat di Logam Mulia Antam : - Harga emas 0,5 gram : Rp 479.500 - Harga emas 1 gram : Rp 910.000 - Harga emas 2 gram : Rp 1.769.000 - Harga emas 3 gram : Rp 2.632.000 - Harga emas 5 gram : Rp 4.370.000 - Harga emas 10 gram : Rp 8.675.000 - Harga emas 25 gram : Rp 21.580.000 - Harga emas 50 gram : Rp 43.085.000 - Harga emas 100 gram : Rp 86.100.000 - Harga emas 250 gram : Rp 215.000.000 - Harga emas 500 gram : Rp 429.800.000 - Harga emas 1.000 gram : Rp 859.600.000 Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. Sumber

Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengoperasikan layanan terbatas pada 121 kantor secara bergantian di libur Lebaran 2020, pada 21 hingga 25 Mei 2020. Kantor-kantor ini akan memberikan layanan sejak pukul 09.00 hingga 14.00. Khusus pada 24 Mei 2020 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, seluruh kantor Bank Mandiri tidak beroperasi. Direktur Operasi Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan layanan perbankan yang diberikan pada periode tersebut meliputi cek saldo, setor dan tarik tunai, pemindahbukuan, penggantian kartu, pembukaan blokir, serta pembayaran delivery order SPBU ke Pertamina. "Pengoperasian cabang-cabang ini merupakan implementasi komitmen kami agar dapat terus melayani kebutuhan nasabah, termasuk pada hari besar keagamaan. Tahun ini, jumlah cabang yang beroperasi memang lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena mengkuti pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran COVID-19," kata Panji dalam keterangan tertulis, Adapun informasi lengkap tentang cabang-cabang yang operasional pada periode libur tersebut dapat diakses melalui link bmri.id/operasionalcabang serta layanan Mandiri Call 14000. Sementara itu, untuk transaksi tarik tunai, transfer antar cabang dan pembayaran bulanan, Panji menambahkan, nasabah dapat melakukan melalui jaringan elektronik (e-Channel) Bank Mandiri yang meliputi 18.291 unit Mandiri ATM, yang terhubung ke jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus, lebih dari 250 ribu unit mesin EDC yang tersebar di seluruh Indonesia, serta layanan Mandiri Online, Mandiri e-money, dan Mandiri cash management. Di samping layanan elektronik, Bank Mandiri juga memiliki lebih dari 58.000 mandiri agen yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Mandiri agen ini menjadi kepanjangan tangan Bank Mandiri dalam membantu nasabah melakukan transaksi keuangan seperti tarik dan setor tunai, transfer antar rekening Mandiri dan bank lain, pembayaran PLN, BPJS, serta pembelian pulsa dsb. Lebih lanjut, kata Panji, sejak 4 Mei 2020 lalu Bank Mandiri juga telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp 19,2 triliun untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan uang tunai di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Jumlah tersebut turun 24% dibandingkan jumlah yang disiapkan pada musim sebelumnya mengingat penerapan PSBB, cuti bersama yang lebih singkat dan himbauan untuk tidak mudik. Sebagian besar dari alokasi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian uang tunai ATM Bank Mandiri yang mencapai sekitar Rp1,7 triliun per hari pada periode tersebut, sama dengan kebutuhan pada periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun lalu. "Kami juga akan memastikan kesiapan jaringan IT secara optimal untuk mengantisipasi kenaikan transaksi yang dilakukan nasabah pada channel pembayaran elektronik, seperti ATM, SMS Banking, Mandiri Online dan Mandiri Call 14000 agar tidak ada gangguan, dengan membentuk tim monitoring IT yang selalu siaga," pungkasnya. Simak Video "Uang Miliaran Rupiah Raib, Nasabah Segel Kantor Unit Bank Mandiri" [==] (mul/mpr) Sumber

Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto BPJS Kesehatan menanggung tunggakan klaim ke RS sebesar Rp 15,5 triliun. == JAKARTA -- Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 akan membuat pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak defisit pada tahun 2020. Salah satu yang dibahas dalam aturan itu ialah terkait iuran. "Proyeksinya kalau nanti Perpres 64 ini berjalan, kita hampir tidak defisit. Kurang lebih bisa diseimbangkan antara cash in dan cash out," kata Fachmi dalam konferensi pers mengenai penjelasan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 melalui sambungan video di Jakarta, Kamis (14/5). Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres itu disebutkan iuran peserta mandiri atau segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja kelas III sebesar Rp 42.000 mulai berlaku Juli 2020. Namun, di dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 disebutkan peserta hanya cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500. Pasalnya, sisanya sebesar Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk tahun 2021, iuran peserta mandiri kelas III menjadi Rp 35 ribu dan selisih sisanya sebesar Rp 7.000 dibayarkan oleh pemerintah. Bagi peserta PBPU dan BP kelas II ditetapkan iuran sebesar Rp 100 ribu dan kelas I sebesar Rp 150 ribu yang mulai berlaku pada Juli 2020. Fachmi menerangkan BPJS Kesehatan menanggung tunggakan klaim ke rumah sakit untuk tahun anggaran 2019 yang dibebankan pada tahun 2020 sebesar Rp 15,5 triliun. Fachmi menjelaskan kewajiban pembayaran klaim tersebut perlahan-lahan telah dilunasi oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga tinggal menyisakan utang yang jatuh tempo sebesar Rp 4,8 triliun. Dengan adanya subsidi pemerintah kepada peserta mandiri kelas III yang dibayarkan di muka kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 3,1 triliun, utang jatuh tempo tersebut bisa segera diselesaikan. Dirut BPJS Kesehatan menerangkan apabila pemerintah tidak menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang memperbaiki struktur iuran peserta, dikhawatirkan bisa terjadi defisit keuangan pada BPJS Kesehatan yang akan berdampak pada keberlanjutan program JKN-KIS. "Kalau tidak diperbaiki sturuktur iuran sebagaimana keputusan seperti sekarang, itu akan terjadi potensi defisit. Dan tentu kita tidak ingin program ini tidak berkelanjutan," kata Fachmi. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Penemuan sebuah exoplanet berukuran tiga kali dari ukuran Planet Jupiter cukup menggegerkan. Sejumlah astronom yang dipimpin The University of Hawaii Institute for Astronomy (UH IfA) adalah yang menemukannya setelah mempelajari data enam tahun lamanya. Panggil dia dengan sebutan 'Kepler-88 d'. Ukurannya luar biasa besar mengingat ukuran Jupiter sendiri 300 kali lebih besar dari Bumi, widih! Data dikumpulkan di WM Keck Observatory yang berlokasi di Maunakea, Hawaii. Para astronom menggunakan teleskop Keck I 10 meter yang dilengkapi dengan instrumen High-Resolution Echelle Spectrometer (HIRES). Penamaan Kepler-88 sendiri telah dilakukan secara alfabet sesuai dengan urutan penemuan mereka seperti Kepler-88 c dan Kepler-88 d. Exoplanet besar Kepler-88 d terletak lebih dari 1.250 tahun cahaya dari Bumi. Satu tahun cahaya digunakan untuk mengukur jarak di ruang angkasa. Satu tahun cahaya sama dengan sekitar 6 triliun mil. Sementara Kepler 88-b lebih kecil dari Neptunus, Kepler 88-c memiliki ukuran yang sebanding dengan Jupiter. 'Kepler 88-b' dan 'Kepler 88-c' mengorbit bintang dalam masing-masing 11 dan 22 hari, demikian dikutip dari Financial Express. Penemuan Kepler 88-d diharapkan bisa meningkatkan pemahaman astronom tentang sistem bintang. Planet yang berukuran besar biasanya cenderung mempengaruhi tata surya masing-masing. Simak Video "17 Eksoplanet Ditemukan, Salah Satunya Layak Huni" [==] (ask/fay) Sumber

Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegur pemilik e-commerce soal keamanan data para pedagang dan konsumen yang bertransaksi melalui toko online. Dirinya meminta agar mereka bisa betul-betul memastikan keamanan data tersebut. Hal itu dia sampaikan langsung kepada Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung. Namun Untung tak menyampaikan tanggapannya. "Saya ingin berpesan saja agar keamanan dari data-data nanti dari IKM-nya (industri kecil dan menengah) atau UKM-nya (usaha kecil dan menengah), dari konsumen atau pembelinya itu juga betul-betul dijaga," kata Agus dalam acara Kampanye Nasional 'Bangga Buatan Indonesia' di YouTube, Kamis (14/5/2020). Belakangan isu keamanan data e-commerce memang sedang disorot, Sebab telah terjadi upaya pembobolan data pengguna oleh hacker terhadap jaringan toko online Indonesia. Di sisi lain, pemerintah sedang mendorong agar IKM maupun UKM bisa merambah pasar online. Diharapkan permasalahan seperti di atas tidak terjadi lagi. "Jangan sampai semangat dan momentum yang sekarang lagi kita bangun, tapi kalau keamanan dari data-data itu tidak bisa di protect sedemikian rupa, nanti semangatnya akan turun kembali," sebutnya. Agus menjelaskan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat cukup bergantung pada toko online. Bahkan ketika virus Corona sudah dapat diatasi akan ada normal baru (new normal), yang mana e-commerce akan menjadi primadona. "Kalau menurut pandangan kami, adanya new normal nanti tetap akan membuat pemasaran yang menggunakan digital platform ini tetap menjadi idola. Interaksi antara supplier dan pembeli itu tetap dilakukan melalui e-commerce," tambahnya. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (toy/hns) Sumber

Kesadaran responden menabung mengantisipasi krisis di masa depan jadi lebih tinggi. == JAKARTA -- Perubahan gaya hidup akibat pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak masyarakat dan berdampak pula pada kebiasaan keuangan sehari-hari. Berdasarkan survei Jenius Study: Indonesian Digital Savvy Behavior During Ramadan 2020 pada 468 digital savvy Indonesia selama April hingga Mei 2020, menabung adalah aktivitas finansial yang paling sering dilakukan selama Ramadhan. Sebanyak 76 persen responden menabung selama Ramadhan tahun ini. Studi ini melihat, transaksi kredit lebih besar dibandingkan debit selama pandemi. "Jumlah pengeluaran berkurang, transaksi menabung lebih besar. Ada shifting dari sisi transaksi debit dan kredit," kata Digital Banking Head Bank BTPN, Irwan Tisnabudi, dalam bincang-bincang daring, Kamis (14/5). Dia menuturkan, alasan para responden menabung lebih banyak saat Ramadhan, yakni karena pengeluaran berkurang, menyiapkan diri untuk krisis dan risiko yang mungkin terjadi kelak, serta merasa saat ini waktu yang tepat untuk menabung. "Sekarang ada awareness baru. Kesadaran tentang menabung untuk menyiapkan krisis di masa depan lebih tinggi, bahwa menabung untuk dana darurat itu penting," ujar Irwan. Selama pembatasan sosial, Jenius mencatat ada transaksi menurun pada pembayaran untuk transportasi online seiring perubahan rutinitas orang-orang yang kini berdiam diri di rumah. Sama halnya dengan transaksi pembayaran hotel, pariwisata juga tiket. Di sisi lain, transaksi untuk berbelanja daring dan donasi jadi meningkat. "Pembayaran tagihan (dengan Jenius) naik karena kalau tadinya bisa pakai ATM, loket, sekarang hampir semua dilakukan pakai aplikasi," lanjut dia. Berdasarkan hasil survei, terlihat adanya perubahan kegiatan responden selama Ramadhan yang jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Ramadhan tahun-tahun sebelumnya biasa dihabiskan dengan buka puasa bersama keluarga dan teman, ngabuburit, ibadah di luar rumah serta belanja baju baru untuk Lebaran. Tahun ini, 78 persen responden beribadah hanya di dalam rumah. Alih-alih ngabuburit, waktu luang dipakai untuk menonton film (71 persen), komunikasi tetap berjalan meski hanya dilakukan lewat panggilan video bersama keluarga dan teman (56 persen). Selain itu, aktivitas lain yang sering dilakukan selama pandemi adalah membeli makanan lewat layanan pesan antar (44 persen) serta berdonasi (18 persen). Selain itu, 91 persen masyarakat tidak melakukan tradisi mudik pada tahun ini. Tiga aktivitas yang akan dilakukan ketika tidak menjalani tradisi mudik adalah video call dengan keluarga dan kerabat (51 persen), menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah (42 persen), dan mengunjungi tetangga terdekat (5 persen). sumber : ANTARA Sumber

Jakarta - Bandara Soekarno-Hatta padat penumpang, seiring pembukaan penerbangan bersyarat. Suasana yang mengabaikan physical distancing jadi omongan di Twitter. Potret pemandangan Bandara Soekarno-Hatta viral pagi ini. Calon penumpang berdesak-desakan mengantre untuk menyerahkan berkas persyaratan untuk bepergian yang diharuskan Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Foto-foto kepadatan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta beredar di Twitter, begitu juga komentar netizen. Tak ayal 'Soetta' jadi trending topic di Twitter saat dipantau Kamis (14/5/2020). Sudah ada 1,687 tweet dan terus bertambah. Netizen mengkritik suasana padat tanpa memikirkan jarak untuk mencegah penularan virus Corona. Pemerintah, gugus tugas dan Angkasa Pura II menjadi sasaran kritikan. Kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Bagaimana menurut detikers soal keramaian di Twitter? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Simak Video "Ingin Terbang via Bandara Soetta? Penuhi Dulu Syaratnya!" [==] (fay/fyk) Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan keputusan penyesuaian iuran membuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan tak lagi tekor alias defisit. Kenaikan iuran justru membuat keuangan menjadi surplus. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan surplus sekitar Rp 1,76 triliun. "Dengan kondisi tadi harapannya BPJS Kesehatan 2020 bisa surplus, netnya Rp 1,76 triliun karena ada carry over Rp 15,5 triliun," kata Kunta dalam video conference, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Keuangan BPJS Kesehatan surplus di akhir 2020 karena sudah memperhitungkan penyesuaian iuran yang berlaku pada Juli tahun ini, khususnya kepada peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan peserta (BP) atau yang disebut peserta mandiri. Penyesuaian iuran tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Adapun besaran iuran yang ditetapkan untuk peserta kelas I sebesar Rp 150.000 per orang per bulan, kelas II sebesar Rp 100.000 per orang per bulan, kelas III Rp 25.000 per orang per bulan, khusus kelas III nantinya naik kembali menjadi Rp 35.000 di tahun 2021. Lebih lanjut Kunta menjelaskan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan surplus juga didapat dari hasil optimalisasi bauran kebijakan sebesar Rp5,2 triliun. Ini terdiri dari perbaikan kolektibilitas Rp1,84 triliun dan efisiensi klaim layanan Rp3,8 triliun. Menurut Kunta keputusan penyesuaian iuran diputuskan dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Mengenai perpres ini apakah untuk menutup defisit saja, intinya tidak hanya ke sana, tapi memperbaiki ekosistem jaminan kesehatan, bagaimana pelayanan kebutuhan kesehatan dasar, kelas standar, dan hal-hal berkaitan agar ekosistem ini berkesinambungan," ungkapnya. Simak Video " BPJS Kesehatan Care Center, Siap Melayani Masyarakat 24 jam " [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - PT ASDP Ferry Indonesia (Persero) mencatatkan adanya penurunan angkutan penyeberangan imbas virus Corona. Bahkan, angkutan logistik pun ikut turun kapasitasnya meskipun logistik tidak diperketat pergerakannya seperti angkutan penumpang. Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi mengatakan bahwa ada penurunan angkutan logistik yang menggunakan fasilitas penyeberangan. Dia mencatat penurunannya sekitar 8% pada waktu yang sama di tahun 2019, data ini diambil dari 7 cabang utama ASDP di seluruh Indonesia. "Datanya kami ambil dari Maret ke Mei, kalau dibanginkan angkutan barang juga turun sampai 8%. Memang kami melihat secara signifikan semua kategori penyeberangan turun," kata Ira dalam video conference bersama wartawan, Kamis (14/5/2020). Dari data yang dipaparkan Ira, total kendaraan yang menyeberang pada pelabuhan milik ASDP ada 1.354.187 unit sejak Maret awal mula virus Corona. Jumlah ini turun 27% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.848.448 unit. Kemudian, untuk kendaraan logistik turun 8% menjadi 783.545 unit. Padahal tahun lalu di waktu yang sama bisa mencapai 853.130 unit. Ira mengatakan bahwa angkutan logistik turun disebabkan oleh rendahnya konsumsi sektor industri manufaktur yang menekan produksi. Hal itu membuat kapasitas pengiriman logistik merosot. "Dapat dinyatakan ini logistik turun karena konsumsi dan kegiatan manufacturing turun. Tapi kami tegaskan logistik tetap lancar malah fokus kita ke situ, tak ada pembatasan seperti penumpang," jelas Ira. Angkutan penumpang pun merosot drastis, seperti diketahui pemerintah memang membatasi pergerakan penumpang demi mencegah mudik. Hanya perjalanan khusus bukan mudik sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 saja yang boleh ke luar daerah. Dari data yang disampaikan Ira, kendaraan pribadi turun 44% jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. Sejak Maret sampai sekarang hanya ada 220.004 unit kendaraan pribadi saja yang dilayani ASDP, padahal di waktu yang pada tahun sebelumnya mencapai 395.101 unit. Jumlah penumpang orang pun turun, kalau tahun lalu ASDP bisa melayani hingga 7.310.806 penumpang pada Maret hingga Mei, tahun ini turun 39%. Hanya ada 4.485.546 penumpang saja yang dilayani. "Biasanya Lebaran itu kita tangani banyak kendaraan pribadi dan penumpang. Cuma karena COVID dan pembatasannya semua turun, kendaraan roda 4 pribadi turun 44%, total penumpang turun 39%," jelas Ira. Simak Video "Antisipasi Corona, Thermo Scanner Dipasang di Pelabuhan Merak" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Lalu, kapan berlaku? Seperti dikutip detikcom, Kamis (14/5/2020), pada Pasal 34 Ayat 1 aturan ini dijelaskan besaran iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan kelas III yaitu sama dengan besaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kemudian Ayat 1 poin (a) disebutkan untuk tahun 2020 yakni sebesar Rp 25.500 per orang per bulan. Kemudian, pada poin (b) untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu per orang per bulan yang dibayar PBPU atau BP atau pihak lain atas nama peserta. Pada Ayat 2 disebutkan iuran peserta PBPU dan BP untuk manfaat pelayanan kelas II sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan. Lalu, pada Ayat 3 disebutkan iuran peserta PBPU dan BP untuk manfaat pelayanan kelas I sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan. Selanjutnya, di Ayat 4 dijelaskan mengenai bantuan iuran untuk peserta PBPU dan BP dengan manfaat kelas III di mana diberikan kepada peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan aktif. "Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan," bunyi Pasal 34 Ayat 5. Waktu pelaksanaan besaran iuran itu diatur dalam Ayat 6 aturan ini yakni mulai berlaku 1 Juli 2020. " Ketentuan mengenai besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020," bunyi Pasal 34 Ayat 6. Simak Video " BPJS Kesehatan Care Center, Siap Melayani Masyarakat 24 jam " [==] (acd/eds) Sumber

Jakarta - Pengamat pertanian sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin memprediksi akan terjadi titik krisis pasokan beras pada akhir tahun 2020 karena potensi kekeringan dari kemarau panjang. Oleh sebab itu, ia juga memprediksi akan ada impor beras hingga 2 juta ton di tahun 2020 ini. Hal itu ia sampaikan dalam poin-poin rekomendasi dan reposisi kebijakan pangan terhadap pemerintah dalam sebuah webinar yang juga dihadiri oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam poin-poin usulannya, ia menuliskan impor beras dapat dilakukan 1,5-2 juta ton untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP). Menurutnya, kontrak impor perlu segera dilakukan agar beras masuk secara bertahap. "Saya kira 2020 akan ada impor lagi, kalau tidak jangan main-main di situ," ungkap Bustanul dalam webinar pangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Kamis (14/5/2020). Menurutnya, di November 2020 hingga Januari 2021 Indonesia akan mengalami krisis pasokan beras. Namun, prediksi itu diungkapkannya dengan pertimbangan wabah Corona segera berakhir di pertengahan 2020. "Itupun kalau COVID-19-nya selesai Agustus 2020. Produksi beras itu turun 7,7% dari 2018-2019. Kemungkinan 2020 turun lagi," ungkap Bustanul. Lebih lanjut, menurutnya krisis stok beras ini akan memberikan dampak lebih pada harga. Padahal, harga beras medium sendiri sejak tahun 2019 sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ia menuturkan, pada April 2020 lalu harga beras medium di tingkat pedagang mengalami kenaikan 1,73% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019, atau naiknya ini menjadi Rp 11.750/kg. Sementara, menurut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 57 tahun 2017 harga eceran tertinggi (HET) beras medium untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan (Sumsel), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi adalah Rp 9.450/kg. Sedangkan, untuk wilayah Sumatera selain Sumsel, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan, HET beras medium Rp 9.950/kg. Kemudian, untuk wilayah Maluku dan Papua, HET beras medium Rp 10.250/kg. "Marginnya antara harga gabah dan beras itu Rp 6000/kg," pungkasnya. Simak Video "Lewat ATM Beras, Kementan Jangkau 1.000 KK Per Hari" [==] (ara/ara) Sumber

Iuran lebih rendah dari hitungan aktuaria karena mengikuti kemampuan masyarakat. == JAKARTA -- Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa mengatakan, besaran iuran BPJS Kesehatan seharusnya lebih tinggi dibandingkan tarif terbaru. Dalam hal ini adalah untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau kerap disebut sebagai peserta mandiri. Kunta menjelaskan, berdasarkan perhitungan aktuaria, besar iuran PBPU dan BP kelas satu seharusnya Rp 286.085. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang baru diresmikan, iuran untuk kelas satu sebesar Rp 150 ribu. "Tapi, kami tidak menetapkan jumlah tersebut karena mengikuti kemampuan membayar kita," ujar Kunta dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (14/5). Sementara itu, menurut perhitungan aktuaria, PBPU kelas dua dan tiga harusnya Rp 184.617 dan Rp 137.221. Tapi, merujuk pada regulasi, peserta masing-masing membayar Rp 100 ribu dan Rp 35 ribu. Kunta menyebutkan, faktor ini yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Di sisi lain, ia menambahkan, sesuai ketentuan, besaran iuran perlu dikaji secara berkala. Ia mencatat, iuran JKN terakhir naik pada 2016 dan bahkan kelas 3 PBPU belum pernah disesuaikan sejak 2014. Tujuan akhirnya, Kunta mengatakan, menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memberikan pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas. Termasuk di antaranya terjangkau bagi masyarakat maupun negara dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah serta kemampuan masyarakat. Tidak kalah penting, Kunta mengatakan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan juga mempertimbangkan keadilan sosial. "Yang miskin tidak perlu bayar dan yang kaya membayar sesuai kemampuan," ujarnya. Meski naik, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menekankan, pemerintah tetap komitmen membantu masyarakat golongan menengah ke bawah yang dalam hal ini diartikan sebagai PBPU dan BP kelas tiga. Pada 2020, mereka membayar iuran dengan tarif yang sama seperti tahun-tahun kemarin, yakni Rp 25 ribu. Padahal, merujuk pada Perpres 75/2019 tentang Perubahan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, mereka seharusnya membayar Rp 42 ribu. Selisih sebesar Rp 16.500 ini akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Untuk kebutuhan tanggungan ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 3,1 triliun melalui Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2020. "Ini dukungan daripada membantu golongan kelas tiga PBPU dan BP agar tetap bayar Rp 25 ribu dan membantu kelangsungan BPJS agar lebih sustainable," kata Askolani. Sumber

Jakarta - Hampir 600 karyawan Amazon positif terinfeksi COVID-19. Hal ini diketahui setelah raksasa e-commerce tersebut mengadakan pengecekan. Bahkan 6 orang di antaranya yang positif terinfeksi, meninggal dunia. Jana Jumpp (59), salah satu karyawan yang bekerja di gudang Amazon di Indiana, dalam acara TV '60 Minutes' menyebutkan bahwa dirinya memilih cuti dan berdiam di rumah karena mengkhawatirkan kesehatannya. "Saya tidak nyaman. Kasus-kasus itu mulai di Washington dan sepertinya tidak ada yang punya rencana, bahkan Amazon. Jadi, satu-satunya pilihan saya adalah mengambil cuti," ujarnya seperti dikutip dari CBS News. Sementara tinggal di rumah atas inisiatifnya sendiri, Jumpp melacak jumlah karyawan Amazon yang telah dites positif COVID-19 di berbagai lokasi di seluruh AS dari pesan otomatis rekan kerjanya, dan robocalls Amazon hasil tes COVID-19. "Angkanya lebih tinggi dari ini. Setidaknya kami punya 600 kasus, dan ada enam karyawan yang meninggal karena COVID-19," ujarnya. Sementara itu, Amazon tidak bersedia mengonfirmasi jumlah kasus yang dilaporkan Jumpp. Head of Amazon Operations Dave Clark menyebutkan, jumlah kasus COVID-19 yang menimpa karyawan Amazon tidak terlalu penting untuk jadi ukuran. "Jumlah total kasus yang sebenarnya tidak terlalu berguna karena relatif," kata Clark. Menurutnya, yang terpenting adalah Amazon sudah melakukan berbagai langkah penanggulangan COVID-19 pada karyawannya yang bekerja. "Saya pikir kami sudah lebih awal melakukannya dibandingkan kebanyakan pengusaha, terutama pengusaha besar di AS," ujarnya. Amazon menawarkan cuti tanpa batas dan tidak berbayar untuk karyawannya yang khawatir akan keselamatan diri mereka selama pandemi. Amazon juga meningkatkan upah minimum saat ini dari USD 15 menjadi USD 17 hingga 16 Mei. Langkah Amazon dalam menanggulangi risiko terpaparnya COVID-19 pada karyawan muncul setelah para karyawannya berunjuk rasa. Mereka menuntut Amazon melakukan upaya keselamatan kerja, termasuk sanitasi yang lebih baik, pembayaran bahaya COVID-19, dan cuti sakit. Wajar jika mereka khawatir, karena lebih dari 50 pusat gudang dan beberapa toko Whole Foods mengonfirmasi adanya kasus positif COVID-19. Mereka juga mendesak Amazon membuka daftar karyawan yang terinfeksi virus corona. Menanggapi protes tersebut, Amazon kemudian mengembangkan alat uji COVID-19 sendiri untuk digunakan karyawannya. CEO Amazon Jeff Bezos mengklaim, perusahaan berkomitmen melindungi karyawan dari kemungkinan terpapar virus corona, meskipun ada banyak kritikan. Amazon juga mengubah sistem kerja di jaringan operasional dan Whole Foods. Dengan sistem yang baru, setiap karyawan yang dinyatakan positif COVID-19 atau dianggap positif berhak menerima cuti dibayar selama dua pekan. Simak Video "Pandemi Corona Bikin Harga Saham Amazon Selangit!" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menjelaskan banyak pelaku UMKM yang banting setir di tengah pandemi COVID-19. Hal itu dilakukan demi bertahan dari tekanan yang disebabkan virus Corona. Dia mencontohkan, pelaku UMKM yang biasanya membuat bendera untuk perayaan 17 Agustus banting setir dengan memproduksi masker kain. "Saya kira sekarang sudah growing lah, misalnya UMKM yang memproduksi masker kain, dari konveksi-konveksi pembuat bendera 17-an, sekarang geser memproduksi masker kain," kata Teten dalam telekonferensi yang tayang di YouTube, Kamis (14/5/2020). Produk masker kain memang sedang banyak dibutuhkan masyarakat untuk mencegah penularan virus Corona. Oleh karenanya dia menyarankan pelaku UMKM yang bisnisnya terdampak COVID-19 mulai mencari peluang-peluang baru. "Nah masker kain ini permintaannya cukup besar. Apalagi nanti kalau mulai dibuka relaksasi (PSBB), kita harus mengikuti protokol 19 dan harus menggunakan masker. Di banyak negara masker kain ini efektif untuk mengurangi penularan," jelasnya. Namun menurutnya, pelaku usaha ultra mikro sudah mulai berguguran karena gagal bertahan dari COVID-19. "Nah di sini demand ada pelaku UMKM, terutama di ultra mikro yang memang sudah tidak bisa usaha. Yang masih bisa usaha, yang masih bisa usaha kita dorong mereka melakukan inovasi bisnis melihat peluang-peluang yang ada, kami juga bikin pelatihan-pelatihan berbagai sektor bagaimana mereka manfaatkan opportunity baru," tambahnya. Simak Video "Nggak Usah Beli, Bikin Masker Kain Mandiri Cuma 1 Menit " [==] (toy/hns) Sumber

Iuran BPJS kelas III pada 2020 tetap Rp 25.500, dan jadi Rp 35 ribu pada 2021. == JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menegaskan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui penetapan Perpres 64/2020 telah mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung (MA). Kenaikan tak hanya untuk membiayai defisit BPJS tetapu juga memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia. “Penetapan dari Perpres 64 Tahun 2020 ini sangat mempertimbangkan keputusan MA dan pemerintah sangat memahami,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (14/5). Ia melanjutkan, revisi Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan menjadi Perpres 64/2020 sangat dibutuhkan. Revisi disesuaikan dengan kondisi terkini yaitu layanan kesehatan harus lebih baik, berkesinambungan, dan mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Perpres 64/2020 memiliki dua konsep dasar. Pertama, adalah jangka pendek yang mengandung tujuan utama untuk memperbaiki struktur iuran dan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Kedua, adalah jangka panjang yaitu menyiapkan serangkaian kebijakan secara menyeluruh dengan merasionalisasikan manfaat program sesuai kebutuhan dasar kesehatan, penerapan satu kelas perawatan yang terstandarisasi di semua faskes, serta penyederhanaan tarif layanan. Kemudian juga optimalisasi coordination of benefit (CoB), penerapan skema pendanaan global budget yaitu rumah sakit mendapatkan anggaran dari BPJS Kesehatan untuk membiayai kegiatan selama setahun, dan cost sharing. “Revisi dari Perpres sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada pengelolaan kesehatan JKN ke depan,” ujarnya. Askolani menekankan kebijakan ini mengedepankan kebaikan bersama, yaitu menjaga kesinambungan program JKN dalam jangka pendek dan panjang serta perbaikan pelayanan agar manajemen BPJS dan RS dapat lebih baik. “Ini sesuai amanat UU bahwa penyesuaian tarif dimungkinkan untuk dilakukan dua tahun sekali jadi pemerintah melihat kemungkinan ini lalu disesuaikan dengan kondisi aktual dan kondisi masyarakat keseluruhan,” katanya. Tak hanya itu, Askolani mengatakan kebijakan ini menunjukkan pemerintah hadir dalam membantu pelayanan jaminan kesehatan. Khususnya, untuk masyarakat miskin yaitu dengan ditanggungnya sebagian iuran peserta PBPU dan BP kelas III. Dalam Perpres 64/2020 untuk kelas III pada 2020 tetap Rp 25.500. Pemerintah memberikan subsidi Rp 16.500 yang merupakan gap iuran dari Rp 42 ribu, sementara pada 2021 peserta hanya membayar Rp 35 ribu. “Jadi kelas III dilakukan relaksasi jumlahnya Rp 16.500 ini dimasukkan ke dalam anggaran 2020 yang sudah dianggarkan sebanyak Rp 3,1 triliun," ujarnya. Sementara itu, ia menuturkan keikutsertaan masyarakat pada program JKN akan dijalankan menjadi satu pintu melalui pemerintah pusat. Sehingga, peserta PBI yang selama ini dibebankan ke APBD akan menjadi tanggungan pemerintah pusat. "Jadi even pemda mengusulkan nanti akan dikoordinasikan oleh pusat untuk meyakinkan bahwa kewajiban dan pelayanan BPJS maupun RS betul betul seimbang dan konsisten,” katanya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Peran Mark Zuckerberg begitu dominan di Facebook. Namun kini ada dewan pengawas yang mana Zuck pun harus tunduk pada keputusannya. Perkenalkanlah: Oversight Board Facebook. Ini adalah dewan pengawas yang diumumkan secara resmi oleh Facebook sejak 7 Mei 2020. Dewan pengawas ini memiliki 20 anggota termasuk dari Indonesia yang diwakili oleh wartawan senior Endy Bayuni. Kepada detikINET, Endy mengatakan dewan pengawas ini lahir untuk menjawab kritikan terhadap konten Facebook yang berpotensi melanggar HAM, menyebarkan kebencian dan hal negatif lain. Harus ada dewan pengawas yang lebih tinggi dari Facebook untuk memutuskan konten apa yang mesti dibuang dan dipertahankan. "Iya betul, meng-over rule Mark Zuckerberg, maksudnya sebagai Facebook ya. Sebelumnya kan tidak ada di atasnya, sekarang ada di atas dia yaitu Dewan Pengawas. Terkait konten ya, bukan kepentingan Facebook yang lain," kata Endy. Dengan 2,4 miliar pengguna, Facebook menghadapi masalah konten yang bisa melanggar HAM, misalnya genosida di Rohingya, Myanmar yang diprovokasi lewat Facebook. Belum lagi masalah pornografi, hoax, ujaran kebencian, terorisme, radikalisme dan konten negatif lain yang banyak beredar di Facebook. "Mereka sebenarnya sudah berusaha, sudah pasang Artificial Intelligence dan tim 35 ribu orang untuk teliti postingan bermasalah. Akhir 2018 lalu, Mark bilang akan membuat dewan pengawas independen dan Facebook akan tunduk pada keputusan mereka," ujar Editor Senior Jakarta Post ini. Supaya independen, Mark Zuckerberg menyerahkan dana 130 juta dollar kepada trust fund untuk mendirikan Oversight Board Limited Liability Company (LLC) pada 2019. Lalu, direkrutnya 20 anggota dewan dengan status kontrak selama 3 tahun. "Ada piagam yang menjamin kebebasan kita dan Facebook tidak akan intervensi keputusan dewan dan Facebok melaksanakan keputusan dewan terkait dengan konten," jelasnya. Selain Endy, ada 19 anggota dewan lain dari berbagai negara dan latar belakang. Ada mantan PM Denmark Helle Thorning-Schmidt, pemenang Nobel Tawakkol Karman dari Yaman dan mantan hakim Pengadilan HAM Eropa, Andras Sajo dll. "Akhir September atau awal Oktober kita sudah siap untuk menerima kasus," kata Endy. Selamat bertugas Oversight Board Facebook! Bagaimana cara dewan pengawas ini bekerja dan bagaimana netizen bisa melaporkan konten Facebook, tunggu artikel selanjutnya... Simak Video "Mengapa Facebook dan Instagram 3 Kali Tumbang Dalam Setahun?" [==] (fay/fyk) Sumber

Jakarta - Peran Mark Zuckerberg begitu dominan di Facebook. Namun kini ada dewan pengawas yang mana Zuck pun harus tunduk pada keputusannya. Perkenalkanlah: Oversight Board Facebook. Ini adalah dewan pengawas yang diumumkan secara resmi oleh Facebook sejak 7 Mei 2020. Dewan pengawas ini memiliki 20 anggota termasuk dari Indonesia yang diwakili oleh wartawan senior Endy Bayuni. Kepada detikINET, Endy mengatakan dewan pengawas ini lahir untuk menjawab kritikan terhadap konten Facebook yang berpotensi melanggar HAM, menyebarkan kebencian dan hal negatif lain. Harus ada dewan pengawas yang lebih tinggi dari Facebook untuk memutuskan konten apa yang mesti dibuang dan dipertahankan. "Iya betul, meng-over rule Mark Zuckerberg, maksudnya sebagai Facebook ya. Sebelumnya kan tidak ada di atasnya, sekarang ada di atas dia yaitu Dewan Pengawas. Terkait konten ya, bukan kepentingan Facebook yang lain," kata Endy. Dengan 2,4 miliar pengguna, Facebook menghadapi masalah konten yang bisa melanggar HAM, misalnya genosida di Rohingya, Myanmar yang diprovokasi lewat Facebook. Belum lagi masalah pornografi, hoax, ujaran kebencian, terorisme, radikalisme dan konten negatif lain yang banyak beredar di Facebook. "Mereka sebenarnya sudah berusaha, sudah pasang Artificial Intelligence dan tim 35 ribu orang untuk teliti postingan bermasalah. Akhir 2018 lalu, Mark bilang akan membuat dewan pengawas independen dan Facebook akan tunduk pada keputusan mereka," ujar Editor Senior Jakarta Post ini. Supaya independen, Mark Zuckerberg menyerahkan dana 130 juta dollar kepada trust fund untuk mendirikan Oversight Board Limited Liability Company (LLC) pada 2019. Lalu, direkrutnya 20 anggota dewan dengan status kontrak selama 3 tahun. "Ada piagam yang menjamin kebebasan kita dan Facebook tidak akan intervensi keputusan dewan dan Facebok melaksanakan keputusan dewan terkait dengan konten," jelasnya. Selain Endy, ada 19 anggota dewan lain dari berbagai negara dan latar belakang. Ada mantan PM Denmark Helle Thorning-Schmidt, pemenang Nobel Tawakkol Karman dari Yaman dan mantan hakim Pengadilan HAM Eropa, Andras Sajo dll. "Akhir September atau awal Oktober kita sudah siap untuk menerima kasus," kata Endy. Selamat bertugas Oversight Board Facebook! Bagaimana cara dewan pengawas ini bekerja dan bagaimana netizen bisa melaporkan konten Facebook, tunggu artikel selanjutnya... Simak Video "Mengapa Facebook dan Instagram 3 Kali Tumbang Dalam Setahun?" [==] (fay/fyk) Sumber

Masyarakat diminta saling membantu untuk mengurangi tekanan terhadap ekonomi. == JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk berbelanja produk-produk lokal untuk membantu menyelamatkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi corona saat ini. Masyarakat diminta saling membantu sehingga dampak corona tak menekan perekonomian. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan gerakan nasional #banggabuatanIndonesia melalui video conference di Istana Merdeka, Kamis (14/5). Jokowi pun mengajak masyarakat agar saling membantu dan mendukung karya bangsa sehingga dampak dari pandemi ini tak semakin menekan perekonomian masyarakat. “Kita berupaya keras agar pandemi ini cepat berlalu, kita harus saling menjaga, saling mendukung, saling membatu. Saling menjaga sesama jangan sampai terpapar dan kita juga saling membantu agar ekonomi kita tidak terkapar,” ujar Jokowi. Jokowi mengatakan, membeli karya dan produk-produk dari dalam negeri merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat lainnya. “Karena itu selamatkan tetangga, selamatkan kerabat, dan juga saudara-saudara kita yang lain dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, dengan peduli membantu tetangga yang tengah kesulitan, dengan belanja di usaha kecil di usaha mikro, belanja di usaha ultra mikro, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia,” jelasnya. Jokowi mengatakan, tak sedikit produk dan karya Indonesia yang membanggakan dan memiliki kualitas yang tak kalah dari produk luar negeri. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri rumah itupun harus dijadikan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri sebagai bangsa yang besar dan terhadap hasil karya anak bangsa. “Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita, menumbuhkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bangga terhadap hasil karya bangsanya sendiri, bangsa yang bangga pada kreativitas dan inovasi,” kata dia. Ia pun mengajak masyarakat agar mengapresiasi dan mendukung produk dan hasil karya anak bangsa. Hasil karya dalam negeri tersebut harus dimanfaatkan untuk keselamatan dan kemajuan bangsa. Presiden yakin, dengan menumbuhkan sikap kepedulian bersama, maka Indonesia akan mampu melewati pandemi ini. Sumber

Jakarta - Cara mengidentifikasi jenis kelamin fosil dinosaurus telah ramai diperbincangkan ahli paleontologi selama bertahun-tahun. Terlepas dari klaim keberhasilan sebelumnya, penelitian baru yang dipimpin oleh akademisi di Queen Mary University of London telah membuktikan ternyata sangat sulit untuk menemukan perbedaannya. Tim tersebut menganalisis tengkorak gharial modern, spesies buaya yang terancam punah, untuk melihat bagaimana mungkin membedakan laki-laki dan perempuan hanya berdasarkan catatan fosil. Gharial jantan lebih besar dari betina dan memiliki pertumbuhan berdaging di ujung moncongnya yang dikenal sebagai ghara. Ghara terbuat dari jaringan lunak, yang tidak akan memfosil dengan baik, tetapi didukung oleh lubang bertulang di dekat lubang hidung yang dapat dilihat di tengkorak mereka. Dengan mempelajari 106 spesimen gharial di museum-museum di seluruh dunia, para peneliti menemukan bahwa, terlepas dari keberadaan narial fossa pada jantan, hampir tidak mungkin untuk dapat membedakan jenis kelamin mereka. "Seperti dinosaurus, gharial adalah reptil besar yang tumbuh lambat yang bertelur, yang menjadikan mereka model yang baik untuk mempelajari spesies dinosaurus yang punah. Penelitian kami menunjukkan bahwa bahkan dengan pengetahuan sebelumnya tentang jenis kelamin spesimen, masih sulit membedakan gharial jantan dan betina," ujar Dr David Hone dari Queen Mary University of London. Di samping itu, ada banyak spesies di mana jantan dan betina memiliki atribut berbeda yang busa membedakan jenis kelamin seperti tanduk rusa dan warna bulu yang lebih terang. Ini dikenal sebagai dimorfisme seksual dan sangat umum dalam dunia hewan. Dinosaurus mungkin saja sama, tetapi terlalu sulit untuk dikatakan dari kerangka saja. Dr Hone menambahkan beberapa hewan menunjukkan tingkat dimorfisme seksual yang sangat tinggi, misalnya perbedaan ukuran yang besar antara jantan dan betina. "Gharial berada di tengah-tengah karena mereka memiliki narial fossa besar yang dapat membantu identifikasi," sambungnya, dikutip dari Sky. Terakhir, ia pun membahas soal makalah ilmiah yang mengungkap bahwa T Rex betina lebih besar daripada T Rex jantan. Karena penelitiannya 'didasarkan pada catatan dari 25 spesimen yang rusak', Dr Hone dan tim meragukan hipotesis yang ada. "Hasil kami menunjukkan tingkat data ini tidak cukup baik untuk dapat membuat ini kesimpulan," tegas Dr Hone. Simak Video "Mengenal Paleoartist, Ilustrator Manusia Purba dan Dinosaurus" [==] (ask/fay) Sumber