bot

Jakarta - Perekomian Indonesia diramal akan mencapai posisi terpuruknya di kuartal II-2020. Meski menakutkan, setidaknya sudah ada ramalan kapan titik terendah penurunan ekonomi berlangsung. Direktur Utama Danareksa Investment Management Marsangap P Tamba memprediksi ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 akan lebih rendah dari pertumbuhan di kuartal I-2020. Bahkan dia dia menilai akan mencapai posisi terburuknya. "Jika itu benar, setidaknya kita akan melihat bottom-nya. Karena setelah itu recovery," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/5/2020). Meski begitu, menurutnya seluruhnya tergantung dari kondisi wabah COVID-19 sendiri. Jika dilihat sampai saat ini pertambahan kasusu COVID-19 masih berfluktuatif baik di Indonesia maupun secara global. Dengan kondisis seperti itu, dia perkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa di sekitar 2%. Jika itu terjadi dia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan berada di kisaran 5.000-an. "Dampak perekonomian di akhir tahun emiten akan recovery. Sekarang masih periode denial, masih cari-cari kapan recovery-nya. Saya pikir ini akan buat fluktuasi IHSG rally tinggi sekali. Dengan asumsi GDP 2%, IHSG bisa di 5.200 dan 5.400," terangnya. Simak Video "Sandi: Pemerintah Terjebak Dalam Pertumbuhan Ekonomi 5%" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Dampak pandemi virus Corona turut mempengaruhi nasib 5G saat ini. Jaringan seluler generasi kelima itu harus ditunda peluncurannya. Operator seluler Jepang Rakuten awalnya akan menggelar layanan 5G pada Juni ini. Akan tetapi, seperti diberitakan Reuters, Jumat (15/5/2020) rantai pasokan yang terganggu karena COVID-19 membuat Rakuten gigit jari. Setidaknya paling tidak tiga bulan penundaan peluncuran layanan 5G karena gangguan rantai pasokan tersebut. Rakuten meluncurkan layanan jaringan nirkabel komersial pada April lalu sebagai bagian dari upaya memenangkan pasar dari tiga operator di negeri Matahari Terbit ini. Layanan tersebut untuk mengarahkan lalu lintas data ke e-commerce dan layanan keuangan. Pada hari Kamis kemarin, perusahaan melaporkan mengalami kerugian operasional di sektor bisnis seluler. Chief Executive Rakuten Hirosho Mikitani mengatakan, situasi saat ini berimbas pada bisnis seluler dengan memangkas biaya pembangunan jaringan yang dialihkan menggunakan perangkat berbasis cloud. Untuk saat ini, Rakuten belum membeberkan ketidakpastian kinerjanya karena virus Corona yang menghentikan kegiatan ekonomi di seluruh Jepang. Simak Video "Yuk! Belajar Cara Membuka Masker Kain yang Benar" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat mengumumkan kinerja 7 bank yang kurang diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tengah pandemi COVID-19. Ekonom menilai hal yang disampaikan oleh BPK ke publik dikhawatirkan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan, memang pengawasan terhadap institusi negara termasuk OJK memang sudah menjadi tugas BPK. Hal ini baik sebagai mekanisme pengawasan agar lembaga negara melaksanakan tugasnya secara optimal. Namun menurut dia BPK harus bisa lebih hati-hati untuk menyampaikan hasil auditnya ke publik. Hal ini agar tidak meresahkan masyarakat. Apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini. "Dalam konteks pengawasan ke perbankan, adanya penyebutan nama-nama bank secara langsung memang bisa menimbulkan risiko persepsi keliru di masyarakat," kata Eko, Jumat (15/5/2020). Menurut dia, kedua lembaga negara seperti BPK dan OJK harus memperbaiki pola penyampaian hasil pengawasannya ke publik. Hal ini karena umumnya sebelum hasil pengawasan disampaikan, tentunya ada tahap klarifikasi dari BPK ke OJK. Dari penyampaian yang dilakukan BPK, Eko mempertanyakan apakah proses-proses klarifikasi ini telah dilakukan dan kemudian lembaga yang diawasi OJK tidak memberikan jawaban secara memadai dan dilakukan klarifikasi. "Klarifikasi untuk sektor perbankan yang sifatnya highly regulated sangat penting. Meskipun setahu saya tidak ada larangan nama individual bank disebutkan. Namun aspek hukumnya tentu sudah dipertimbangkan BPK. Hal yg sama pernah terjadi ketika menyatakan kasus jiwasraya sistemik, padahal biasanya yang mengumumkan sistemik adalah KSSK," jelas dia. Simak Video " BPK Ungkap Praktik Kongkalikong di Kasus Jiwasraya" [==] Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa curiga dengan harga gula pasir dan bawang merah yang tak kunjung turun. Jokowi kembali menginstruksikan jajarannya untuk mencari penyebab kedua bahan pangan ini harganya tak kunjung turun. Dirinya curiga ada yang mengambil keuntungan dari dua bahan pokok tersebut. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto, terkait dugaan ini perlu ada penelusuran lebih lanjut, khususnya untuk gula. Menurutnya, Satgas Pangan Polri juga akan turun tangan dalam penelusuran ini. "Distribusi gula, saya tidak katakan ada permainan atau tidak, pasti ini kan perlu penelusuran. Pasti semua pihak secara berjalan, Satgas Pangan sedang menelusuri," kat Suhanto kepada detikcom, Jumat (15/5/2020). Ia mengatakan, saat ini pemerintah fokus memuluskan proses distribusi gula. Sehingga, baik penugasan impor dan pengalihan gula rafinasi menjadi konsumsi dapat berjalan lancar, dan stoknya segera masuk ke pasar. Suhanto juga mengingatkan para distributor gula agar tak menimbun stok. Menurutnya, hal itu akan merugikan para distributor sendiri. "Yang penting kita pastikan distribusi berjalan terus, dan kita terus push kepada para distributor jangan sampai mereka menahan barang. Apalagi sebentar lagi panen raya, dan harga akan turun, pasti mereka nggak akan berani," jelas dia. Untuk komoditas bawang merah, menurut Suhanto memang ada kendala distribusi terutama di daerah-daerah yang mengalami defisit atas komoditas tersebut. "Dengan adanya pembatasan pergerakan kapal terus terang mempengaruhi pergerakan harga beberapa komoditas. Sementara kita tahu bahwa bawang merah kan tidak bisa terlalu lama untuk kita lakukan pendistribusian," ujar Suhanto. Namun, menurutnya dengan prediksi panen bawang Merah di akhir bulan Mei berdasarkan prediksi Kementerian Pertanian (Kementan), ditargetkan harga bawang merah bisa kembali normal ke level 25.000-30.000/kg. "Harapannya kembali normal lagi lah. Kalau sebelumnya kan harusnya harga bawang merah Rp 25.000-30.000," tutup Suhanto. Sebagai informasi, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga gula rata-rata nasional hari ini masih tembus Rp 17.600/kg, atau melonjak 40% dari harga acuan di tingkat konsumen yakni Rp 12.500/kg. Sementara, harga bawang merah tembus Rp 52.250/kg. Simak Video "Jokowi Curiga Ada Permainan Harga Bawang Merah dan Gula Pasir!" [==] (Vadhia Lidyana/dna) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa curiga dengan harga gula pasir dan bawang merah yang tak kunjung turun. Jokowi kembali menginstruksikan jajarannya untuk mencari penyebab kedua bahan pangan ini harganya tak kunjung turun. Dirinya curiga ada yang mengambil keuntungan dari dua bahan pokok tersebut. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto, terkait dugaan ini perlu ada penelusuran lebih lanjut, khususnya untuk gula. Menurutnya, Satgas Pangan Polri juga akan turun tangan dalam penelusuran ini. "Distribusi gula, saya tidak katakan ada permainan atau tidak, pasti ini kan perlu penelusuran. Pasti semua pihak secara berjalan, Satgas Pangan sedang menelusuri," kat Suhanto kepada detikcom, Jumat (15/5/2020). Ia mengatakan, saat ini pemerintah fokus memuluskan proses distribusi gula. Sehingga, baik penugasan impor dan pengalihan gula rafinasi menjadi konsumsi dapat berjalan lancar, dan stoknya segera masuk ke pasar. Suhanto juga mengingatkan para distributor gula agar tak menimbun stok. Menurutnya, hal itu akan merugikan para distributor sendiri. "Yang penting kita pastikan distribusi berjalan terus, dan kita terus push kepada para distributor jangan sampai mereka menahan barang. Apalagi sebentar lagi panen raya, dan harga akan turun, pasti mereka nggak akan berani," jelas dia. Untuk komoditas bawang merah, menurut Suhanto memang ada kendala distribusi terutama di daerah-daerah yang mengalami defisit atas komoditas tersebut. "Dengan adanya pembatasan pergerakan kapal terus terang mempengaruhi pergerakan harga beberapa komoditas. Sementara kita tahu bahwa bawang merah kan tidak bisa terlalu lama untuk kita lakukan pendistribusian," ujar Suhanto. Namun, menurutnya dengan prediksi panen bawang Merah di akhir bulan Mei berdasarkan prediksi Kementerian Pertanian (Kementan), ditargetkan harga bawang merah bisa kembali normal ke level 25.000-30.000/kg. "Harapannya kembali normal lagi lah. Kalau sebelumnya kan harusnya harga bawang merah Rp 25.000-30.000," tutup Suhanto. Sebagai informasi, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga gula rata-rata nasional hari ini masih tembus Rp 17.600/kg, atau melonjak 40% dari harga acuan di tingkat konsumen yakni Rp 12.500/kg. Sementara, harga bawang merah tembus Rp 52.250/kg. Simak Video "Jokowi Curiga Ada Permainan Harga Bawang Merah dan Gula Pasir!" [==] (Vadhia Lidyana/dna) Sumber

Jakarta - Facebook membentuk Oversight Board untuk mengawasi konten negatif secara global. Bagaimana nanti tindakan pencegahannya, akan ditunggu pengguna. Facebook Oversight Board ini diumumkan 7 Mei 2020. Mereka terdiri dari 20 anggota pakar independen dari seluruh dunia. Indonesia diwakili oleh wartawan senior Endy Bayuni. Media sosial besutan Mark Zuckerberg ini memang sudah lama dikritik terkait penyebaran konten negatif. Mulai dari hoax, ujaran kebencian, pornografi, kekerasan, terorisme, radikalisme dll. Menurut Endy dalam wawancara dengan detikINET, dewan pengawas ini akan bertindak sebagai mahkamah banding. Jika pengguna sudah melapor ke Facebook, tapi tidak puas dengan keputusan terhadap konten yang dilaporkan, kasusnya akan dibawa ke Oversight Board. Biasanya antara meminta konten tertentu dihapus, atau menggugat penghapusan konten oleh Facebook. "Tugas kita mengasih rekomendasi kebijakan terhadap konten Facebook. Kan sudah ada community standard, itu sudah cukup bagus tapi bisa diperbaiki," kata Endy kepada detikINET, Jumat (15/5/2020). Yang namanya aduan banding, tentu adalah untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Namun menurut Endy, hal itu juga sekaligus menjadi semacam jurisprudensi untuk kejadian serupa di masa depan, sebagai tindakan pencegahan. "Nanti pelaksanaan keputusan dari kita akan menjadi preseden untuk kasus-kasus berikutnya," jelas editor senior Jakarta Post ini. Facebook Oversight Board menurut Endy harus melihat nilai yang berlaku universal di semua negara tempat Facebook beroperasi. Dewan pengawas menurut Endy sekarang masih dalam tahap persiapan dan mempersiapkan segala aspek teknis. "Akhir September atau awal Oktober kita sudah siap untuk menerima kasus," kata Endy. Ingat ya, pengguna Facebook tetap harus melaporkan konten aduan ke Facebook dulu. Kalau tidak puas dengan keputusan Facebook, barulah diadukan ke Oversight Board. Syarat dan tata caranya bisa disimak di https://www.oversightboard.com/appeals-process/ Simak Video "Pandemi Corona, Facebook Gaming Dirilis Lebih Cepat" [==] (fay/fyk) Sumber

Jakarta - Direktur Utama PGN Suko Hartono yang baru ditetapkan dalam RUPST PGN 2020, menyampaikan beberapa strategi yang hendak dilaksanakan ke depan. Salah satunya menjadikan sub holding gas jadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. PGN, dikatakannya akan menjalankan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 untuk memperkuat daya saing industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. "Sesuai ketentuan tersebut, harga gas industri tertentu ditetapkan sebesar USD 6 per MMBTU di plant gate. Diharapkan dengan tumbuhnya industri hilir akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan negara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020). Menurut Suko perkuatan peran sub holding gas menjadi pekerjaan rumah utama dalam jangka pendek dalam rangka menurunkan biaya operasi yaitu salah satunya dengan cara integrasi dan optimalisasi aset PGN Pertagas. "PGN akan melaksanakan efisiensi untuk menurunkan biaya operasi, salah satu upayanya adalah dengan integrasi infrastruktur dalam sub holding gas seperti integrasi pipa transmisi SSJW maupun dengan pipa Pertagas Jawa Barat yang sudah menjadi keluarga besar sub holding gas," ungkapnya. Selanjutnya, dalam jangka menengah panjang, efisiensi akan dilaksanakan dengan melakukan penggabungan dan integrasi usaha sejenis di dalam sub holding gas. Tidak hanya itu, inovasi produk yang akan dilakukan menjadikan gas bukan hanya sebagai komoditas namun sebagai nilai tambah pertumbuhan ekonomi nasional dalam multiplier effect yang dihasilkan dari pemanfaatan gas di sektor hilir menjadi penting untuk didorong. Seperti pemanfaatan gas bumi oleh industri turunan gas yang meningkatkan nilai tambah produk hilir gas. "Dalam pelaksanaannya PGN akan bekerja sama dengan pihak lain dalam membangun industri berbasis gas, contohnya industri petrochemical dengan perusahaan yang mempunyai pengalaman dibidang tersebut dengan teknologi terkini," jelasnya. "Dalam upaya mendukung inisiatif pemerintah untuk menekan defisit neraca migas dalam program B30 -B50, PGN bersama mitra strategis dapat bekerjasama menyediakan produk petrochemical (methanol) yang dapat digunakan untuk membantu program tersebut serta industri turunan lainnya," imbuh Suko. Dalam lima tahun ke depan, kata Suko, pihaknya akan merencanakan target strategis untuk pemenuhan energi bagi 4 juta jargas rumah tangga, serta peningkatan pengelolaan niaga gas bumi mencapai 1.800 BBTUD di domestik dan 600 BBTUD dari global LNG trading. Pengembangan infrastruktur jargas itu sendiri bukan hanya untuk melayani kebutuhan masyarakat namun juga dapat digunakan untuk memperluas infrastruktur di wilayah baru. Diharapkan pertumbuhan ekonomi baru dapat muncul sehingga gas bumi dapat menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian baru. "Ke depan, PGN akan memperluas utilisasi gas bumi melalui pembangunan infrastruktur LNG untuk wilayah Indoneisa bagian Tengah dan Timur yang merupakan bagian konversi 52 lokasi PLTD pembangkit listrik PLN ke gas sehingga dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional," harapnya. Diketahui saat ini, PGN mempunyai lini bisnis pipanisasi Gas, CNG, dan LNG. PGN hadir melalui produk antara lain sinergi yang menyasar segmen pelanggan industri dan komersial, Gas Kita atau Jargas untuk pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil, Gas Link untuk pengguna CNG atau LNG, serta GasKu yang melayani sektor transportasi yang disalurkan ke pelanggan melalui SPBG. Sampai saat ini PGN berhasil menambah panjang infrastruktur pipa dengan total menjadi ±10.169 km, dengan penambahan pipa sepanjang ± 253 km yaitu pipa distribusi ±75 km dan penambahan pipa transmisi sepanjang ±177 km. Simak Video "Detik-detik Pipa Gas Bocor di Lokasi Proyek Tol Layang Cakung" [==] (ega/hns) Sumber

Jakarta - Proses likuidasi untuk pengembalian dana nasabah reksa dana PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) masih berlangsung. Para nasabah yang sudah merongrong minta dananya kembali sepertinya masih harus bersabar. Direktur MPAM Budi Wihartanto hari ini, Jumat (15/5/2020) merilis keterangan resmi. Isinya menjelaskan mengenai proses pembubaran dan likuidasi 6 reksa dana yakni Reksa Dana Minna Padi Keraton II, Property Plus, Pasopati Saham, Pringgondani Saham, Amanah Saham Syariah dan Hastinapura Saham. Ia mengaku telah menyelesaikan pendataan atas seluruh nasabah yang bersedia mendapat pembagian likuidasi secara inkind dan nasabah yang hanya bersedia mendapatkan pembagian likuidasi secara tunai. Manajemen juga mengaku telah menyisihkan porsi saham milik nasabah yang memilih pembagian secara inkind. Meskipun masih terdapat porsi saham milik nasabah incash yang belum terjual. MPAM dan pemegang saham pun berkewajiban untuk menyerap sisa saham itu. Penyerapan dilakukan dengan menyesuaikan batas kemampuan finansial dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar. "Teknis penyerapan sisa saham telah kami sampaikan kepada OJK dan bank kustodian melalui surat tertanggal 8 Mei 2020," tulis Budi Wihartanto dalam keterangan resmi tersebut. Pada 12 Mei 2020, pihak MPAM mengaku sudah menjalankan proses penyerapan sisa saham. Namun bank kustodian belum bersedia menindaklanjutinya lantaran memberikan syarat harus adanya tanggapan atau jawaban dari OJK terlebih dahulu. Dengan begitu, manajemen MPAM menyatakan masih menunggu arahan atau petunjuk dari OJK terkait teknis penyerapan sisa saham. Dengan begitu proses pembubaran dan likuidasi 6 reksa dana bisa diselesaikan. Simak Video "Dengan Rp 10.000 Bisa Investasi di Reksa Dana!" [==] (das/dna) Sumber

Pemerintah menunjuk bank jangkar sebagai penyangga likuiditas perbankan. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bank-bank yang selama ini menjadi supplier di Pasar Keuangan Antar Bank (PUAB) akan menjadi Bank Jangkar atau bank peserta. Adapun tujuan penunjukan Bank Jangkar atau bank peserta sebagai penyedia likuiditas bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat Covid-19. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan Bank Jangkar atau bank peserta akan menerima penempatan dana dari Kementerian Keuangan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Nanti akan ada LPS. Jadi apabila bank pelaksana tidak bisa mengembalikan, nanti LPS akan memprosesnya. Ini skema yang pinjam bank pelaksana langsung. Gimana kalau BPR dan lembaga non bank? BPR akan ke BPD dan dianggap bank pelaksana yang restruktur jadi underlying untuk digadaikan kepada bank peserta," ujarnya saat video conference, Jumat (15/5). Wimboh menjelaskan skema bantuan likuiditas dipenuhi dari kapasitas internal bank terlebih dahulu melalui gadai atau Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Negara (SBN) atau Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJB) yang dimiliki Bank Indonesia, sebelum mengajukan permintaan bantuan likuiditas dari pemerintah. “Langkah ini dijalankan jika bank pelaksana sudah mentok dari sisi likuiditas dan kondisinya sudah tak memungkinkan lagi melakukan Repo atau gadai,” ucapnya. Adapun skema penyangga likuiditas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Ini kita sediakan apabila ada bank yang membutuhkan, kalau tidak ada ya Alhamdulillah. Ini adalah skemanya, dari pemerintah ditempatkan bank besar dan nanti ke bank pelaksana dialirkan dan mereka bisa menggadaikan kredit ke bank peserta dan metodenya mengajukan kepada bank pemerintah," jelasnya. Wimboh pun menegaskan tugas Bank Jangkar atau bank peserta tidak akan membebani likuiditas bank. Selain risikonya terjaga dengan penjaminan LPS, bank jangkar juga dimungkinkan sebagai bank pelaksana. Bank jangkar atau bank peserta pun juga akan mendapatkan margin dari penyaluran bantuan likuiditas. Adapun skema penyangga likuiditas ini bank pelaksana mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada bank peserta. Bagi perusahaan pembiayaan dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga bisa mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada bank pelaksana. “Risiko kredit dari penempatan likuiditas ke bank pelaksana dimitigasi dengan agunan kredit lancar dan dijamin oleh LPS. Bagi perusahaan pembiayaan dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga bisa mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada bank pelaksana,” jelasnya. “Di dalam PP 23 itu, disebutkan bank peserta bisa memberikan ruang pinjaman ke bank lain atau bank pelaksana dengan underlying-nya atau dengan jaminannya kredit-kredit yang direstrukturisasi,” jelasnya. Kemudian muncul pertanyaan terkait risiko apabila bank pelaksana tidak bisa mengembalikan dana ke bank peserta. “Risikonya di siapa? Ini pertanyaan penting, sudah dibahas dengan menteri keuangan akan ada penjaminan LPS,” tegasnya. Nantinya Kementerian Keuangan akan menempatkan sejumlah dana menjadi deposito di Bank Jangkar atau bank peserta. Dana ini bersumber dari penerbitan surat utang yang akan diserap oleh Bank Indonesia. Sumber

Jakarta - Microsoft mengambil langkah pertamanya untuk menghilangkan dukungan terhadap sistem operasi (OS) 32-bit, dan hanya akan mendukung OS 64-bit. Dalam dokumen berisi syarat minimal sistem operasi untuk para original equipment manufacturer (OEM), dimulai pada Windows 10 version 2004 (pembaruan Mei 2020), Microsoft tak lagi mendukung OS versi 32-bit untuk perangkat baru dari OEM. Ini artinya dalam waktu dekat sudah tak ada lagi PC built up/laptop yang menggunakan Windows 10 32-bit. Microsoft hanya akan menyuplai OS versi 64-bit kepada OEM yang mau merilis perangkat komputer baru. Bisa dibilang, ini sebenarnya hanya sebuah langkah formalitas karena semua pembuat CPU desktop besar sudah tak lagi memproduksi prosesor 32-bit sejak lama. Perlu diingat hal ini tak berdampak pada pengguna yang masih menggunakan Windows 10 versi 32-bit, setidaknya untuk saat ini. Microsoft mengaku masih berkomitmen untuk menyediakan pembaruan keamanan dan fitur untuk perangkat-perangkat tersebut. Selain itu, Microsoft pun masih menyediakan Windows 10 versi 32-bit lewat kanal non-OEM untuk mendukung berbagai jenis skenario pembaruan, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Jumat (15/5/2020). Pembaruan Mei 2020 Windows 10 diperkirakan akan hadir dalam waktu dekat, dengan sejumlah fitur baru seperti dukungan pengindeksan yang lebih baik, opsi untuk men-download file setup dari cloud, dan bermacam fitur lain. Simak Video " Dihajar Corona, Saham Microsoft Bonyok" [==] (asj/asj) microsoft windows 10 Sumber

Jakarta - Berita terpopuler detikFinance Jumat (15/5/2020) tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini berkuasa penuh atas nasib PNS. Lewat PP nomor 17/2020 tentang Manajemen PNS, Jokowi berwenang mengangkat, memindahkan maupun memberhentikan PNS. Selain itu, berita terpopuler lainnya tentang layanan Netflix cs wajib bayar pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, mulai 1 Juli nanti. Aturan perdagangan melalui sistem elektronik ini sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri. Pengin tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita detikFinance terpopuler berikut ini. (hns/dna) Sebelumnya Bos BPJS Kesehatan Jawab Kritikan Iuran Naik, THR PNS Cair Besok 1 / 6 Selanjutnya Jokowi Berkuasa Penuh Atas Nasib PNS Sumber

Menteri Edhy menyebut pandemi mendorong peningkatan kebutuhan pangan == JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta seluruh jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk berupaya mendorong produksi hasil kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah pandemi COVID-19. "Bagaimanapun juga masalah yang kita hadapi saat ini tidak akan pernah menghentikan orang untuk makan, selama orang itu hidup ya kan terus makan. Dari data yang selalu ka,i lihat dari tahun ke tahun setiap ada permasalahan makanan justru dalam komposisi kecenderungan meningkat," ujar Menteri Edhy dalam seminar bertema "Marine and fisheries business and investment forum" di Jakarta, Jumat (15/5). Ia menyampaikan bahwa data Badan PBB untuk Pangan Dunia (FAO), pandemi COVID-19 ini telah mendorong kebutuhan terhadap makanan pangan naik, termasuk sektor perikanan dan kelautan dengan peningkatannya hingga 25 persen. Sementara itu produksi di lapangan, lanjut dia, turun 25 persen. Artinya ada ruang 25 persen untuk mengisi kekosongan pangan. "Ini adalah peluang, sebelum ada COVID-19 pun Indonesia sebenarnya masih sangat terbuka peluangnya," ucapnya. Ia menyampaikan bahwa pada triwulan pertama tahun ini, ekspor di sektor kelautan dan perikanan masih mencatatkan kenaikan dibandingkan periode sama tahun lalu, tentunya itu harus dijadikan acuan dalam mendorong kinerja. Berdasarkan data BPS, nilai neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 mencapai 387,84 juta dolar AS, di mana angka ini mengalami peningkatan sebesar 3,59 persen dibanding Februari 2020. Bahkan, neraca perdagangan hasil perikanan Maret 2020 meningkat 3,71 persen dibanding Maret 2019. "Kebutuhan bahan pokok akan terus meningkat dalam suasana apapun. Maka itu, saya meminta semua jajaran hingga ke daerah tetap melakukan produksi seluruh bidang, baik itu tangkap, budidaya air tawar, air laut, maupun air payau," ucapnya. Dalam rangka mendorong produksi kelautan dan perikanan, Menteri Edhy berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan kecepatan izin bagi pelaku usaha. "Kita berikan akses karpet merah kepada pelaku usaha karena ekonomi Indonesia akan berjalan dengan baik manakala pelaku usaha tampil di depan. Maka itu kami berikan kemudahan," ujarnya. Diperikanan tangkap, ia mengatakan l, pihaknya memiliki Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat), di mana proses perizinannya hanya hanya 1 jam, dari sebelumnya 14 hari."Sejak dicanangkan tanggal 30 Desember 2019, dan ini sudah masuk bulan ke-5, kami sudah memberikan izin ikan tangkap lebih dari 3.000, dan ini terus berjalan," paparnya. sumber : Antara Sumber

Instrumen pendapatan tetap menjadi faktor utama pertumbuhan dana kelolaan DIM == JAKARTA -- Danareksa Investment Management (DIM) mencatatkan pertumbuhan dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM). Secara year-to-date, dana kelolaan DIM tumbuh empat persen menjadi Rp 35 triliun per April 2020. Instrumen pendapatan tetap disebut menjadi faktor utama pertumbuhan dana kelolaan reksa dana DIM. Selama empat bulan terakhir, instrumen tersebut bergerak dari Rp 22,7 triliun menjadi hampir sebesar Rp 25 triliun. "Lebih dari 60 persen investasi DIM ada pada instrumen pendapatan tetap termasuk pada obligasi pemerintah dan obligasi korporasi dengan rata-rata peringkat kredit AA," Chief Executive Officer DIM, Marsangap P Tamba, Jumat (15/5). Selain pendapatan tetap, DIM juga menempatkan beberapa produk reksadana berbasis saham pada saham-saham berkapitalisasi besar dengan histori laba yang baik. Marsangap mengatakan tingkat likuditas dari berbagai portfolio DIM saat ini cukup tinggi dan ditempatkan rata-rata pada bank buku III. Menurut Marsangap, preferensi ini cukup penting untuk menopang kelanjutan investasi jangka panjang. Marsangap melihat fluktuasi jangka pendek akan terus berlanjut di masa yang sulit ini. Oleh sebab itu, memilih instrumen yang tepat untuk investasi sangatlah penting. "Pemilihan terhadap instrumen yang lebih likuid dan berkualitas tinggi tentunya akan terus menjadi fokus kami sambil memantau peluang yang mungkin terjadi," jelas Marsangap. Selama pandemi Covid-19 ini, Marsangap mengasumsikan dana kelolaan masih stabil dikisaran Rp 35 triliun. Marsangap mengakui, pembatasan aktivitas sosial yang diberlakukan saat ini menjadi salah satu tantangan dalam bertumbuh. "Meskipun saumsinya stabil, kita tetap antisipasi ada penurunan 10 persen," tutur Marsangap. Sumber

Jakarta - LG mengumumkan kehadiran fitur baru di jajaran smart TV. Vendor asal Korea Selatan ini memberikan fitur perintah suara bahasa Indonesia. "Ini menjadi bagian upaya kami memberi pengalaman lebih baik dalam interaksi pengguna dengan TV sebagai media hiburan keluarga," ujar Park Myungkil, Product Head HE LG Electronics Indonesia dalam keterangan resminya. Adanya perintah suara bahasa Indonesia diharapkan dapat membuat pengguna smart TV LG lebih mudah dan cepat dalam mengakses berbagai menu dan pengaturan. Termasuk di dalamnya untuk mengubah input, melakukan pengaturan gambar dan suara hingga pengaturan waktu menonaktifkan TV. Bahkan, pengguna juga dapat memanfaatkan perintah suara dalam bahasa Indonesia untuk melakukan pencarian berbagai konten berbasis web. Untuk kemudahan interaksi, LG membuat fitur barunya dapat memahami perintah dalam struktur pengucapan yang lebih natural. Untuk mengubah pengaturan gambar dan suara misalnya, pengguna cukup mengatakan "Ubah ke mode Sinema", "Atur waktu tidur". atau "Cari Crash Landing On You di Netflix". Fitur perintah suara berbasis bahasa Indonesia ini menjadi bagian dari update software LG ThinQ AI. Namun kemampuan baru ini hanya bisa dinikmati di jajaran smart TV keluaran 2019. Pastikan tersedia koneksi internet untuk mendapatkan update tersebut. Simak Video "Canggih! LG Perkenalkan Mesin Cuci dengan Kecerdasan Buatan" [==] (afr/fay) Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merilis aturan larangan ke luar dan masuk Jakarta lewat Peraturan Gubernur nomor 47/2020. Anies juga melarang penyelenggara transportasi darat untuk mengangkut penumpang ataupun menyewakan kendaraannya untuk keluar dan masuk Jakarta. Hal itu tercantum dalam Pergub no 47 tahun 2020 mengenai Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, tepatnya pada pasal 15. "Penyelenggara transportasi darat antarprovinsi dilarang mengangkut dan/ atau menyewakan kendaraan bermotornya kepada penumpang yang keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama masa penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional," bunyi pasal 15 ayat 1 dikutip pada Jumat (15/5/2020). Anies pun menyiapkan hukuman tegas bagi pengusaha angkutan darat yang tidak mau taat aturan. Pada pasal 15 ayat 3 dikenakan sanksi berupa denda administratif Rp 10 juta, bahkan armadanya akan disita. "Tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," bunyi pasal 15 ayat 3 poin b. Kemudian, pada pasal 15 ayat 6 dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta dapat mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi penyelenggara transportasi darat yang melanggar aturan ini kepada Kementerian Perhubungan. Berikut ini isi pasal secara lengkap yang mengatur soal larangan transportasi darat. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Tangani Warga yang Berkerumun, Anies: Angkat! Masukkan ke GOR" [==] Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merilis aturan larangan ke luar dan masuk Jakarta lewat Peraturan Gubernur nomor 47/2020. Anies juga melarang penyelenggara transportasi darat untuk mengangkut penumpang ataupun menyewakan kendaraannya untuk keluar dan masuk Jakarta. Hal itu tercantum dalam Pergub no 47 tahun 2020 mengenai Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, tepatnya pada pasal 15. "Penyelenggara transportasi darat antarprovinsi dilarang mengangkut dan/ atau menyewakan kendaraan bermotornya kepada penumpang yang keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama masa penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional," bunyi pasal 15 ayat 1 dikutip pada Jumat (15/5/2020). Anies pun menyiapkan hukuman tegas bagi pengusaha angkutan darat yang tidak mau taat aturan. Pada pasal 15 ayat 3 dikenakan sanksi berupa denda administratif Rp 10 juta, bahkan armadanya akan disita. "Tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," bunyi pasal 15 ayat 3 poin b. Kemudian, pada pasal 15 ayat 6 dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta dapat mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi penyelenggara transportasi darat yang melanggar aturan ini kepada Kementerian Perhubungan. Berikut ini isi pasal secara lengkap yang mengatur soal larangan transportasi darat. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Tangani Warga yang Berkerumun, Anies: Angkat! Masukkan ke GOR" [==] Sumber

Jangka waktu terlama UMKM melakukan penundaan pembayaran selama sembilan bulan == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi nilai restrukturisasi UMKM mencapai Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun. Adapun asumsi tersebut jika 50 persen kredit UMKM direstrukturisasi oleh perbankan atau perusahaan pembiayaan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan prediksi tersebut tidak akan terealisasi sebab tidak semua perbankan membutuhkan penyangga likuiditas. “Jadi jumlahnya tidak banyak, kalau misal Rp 500 triliun tidak semua butuh penyangga likuiditas,” ujarnya saat video conference, Jumat (15/5). Wimboh menghitung, jangka waktu terlama UMKM melakukan penundaan pembayaran selama sembilan bulan dari April hingga Desember, maka kebutuhan likuiditasnya tidak mencapai Rp 500 triliun. “Jika sembilan bulan hanya 3/4 menjadi hanya sekitar bunga 12 persen dikali Rp 200 triliun,” ucapnya. Sumber

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksi rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) akan meningkat akhir tahun. Hal ini sejalan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang mengganggu perekonomian. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan karena itu OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi. "Akhir tahun ada kenaikan, tapi karena degradasi diragukan menjadi macet. Angka terakhir 2,5% menjadi 2,77% ini yang digarugkan menjadi macet," kata Wimboh dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/5/2020). Wimboh mengatakan kebijakan restrukturisasi ini dibutuhkan untuk membantu bank agar kredit macet tidak meningkat. "Kalau ada bank macet, dan gak direstrukturisasi, salah sendiri. Tapi itu kecil kemungkinannya terjadi," jelas dia. Berdasarkan data OJK kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan per Maret 2020 masih tumbuh positif. Kredit perbankan tumbuh sebesar 7,95% yoy, ditopang oleh kredit valas yang tumbuh sebesar 16,84% yoy. Piutang Perusahaan Pembiayaan tercatat tumbuh sebesar 2,49% yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 9,54% yoy. Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Maret 2020 juga masih terjaga pada level yang terkendali dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 2,77% (NPL net: 0,98%) dan Rasio NPF sebesar 2,75%. Di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah, risiko nilai tukar perbankan dapat dijaga pada level yang rendah terlihat dari rasio Posisi. Simak Video "Imbas Covid-19, Pengusaha Rental Mobil Datangi Kantor OJK" [==] (kil/dna) Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membatasi masyarakat untuk keluar dan masuk Jakarta demi menekan penularan virus Corona. Hal ini ditegaskan Anies dalam Pergub 47 tahun 2020. Pelaku usaha yang bukan berdomisili ataupun tidak memiliki KTP elektronik (KTP-el) Jabodetabek dilarang Anies keluar dan masuk dan Jakarta. Namun, Anies memberikan pengecualian yang diatur dalam pasal 5 huruf j bagi pelaku usaha yang memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). "Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki SIKM," dikutip detikcom dari pasal 5 huruf j Pergub 47 tahun 2020, Jumat (15/5/2020). SIKM menurut pasal 6 ayat 1 bisa didapatkan lewat laman resmi corona.jakarta.go.id. Di dalamnya ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, kemudian mengisi formulir, baru bisa mencetak SIKM. "Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui corona.jakarta.go.id," bunyi pasal 6 ayat 1. selain itu Pergub Anies tersebu juga mengecualikan pelaku usaha dari 11 sektor dari larangan keluar masuk Jakarta. Dalam pasal 5 ayat 2 poin d dijelaskan sektor tersebut antara lain adalah kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, dan industri strategis. Berikut ini isi lengkap pasal 5 dan 6 Pergub 47/2020. Klik halaman selanjutnya. Sumber

Jakarta - Hati-hati, akun WhatsApp Anda bisa saja dibajak orang yang tidak bertanggung jawab. Ada cara untuk mengetahui dan mencegahnya. Pembajakan akun WhatsApp tentu sangat berisiko. Pelakunya bisa menipu kawan dan keluarga Anda. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau akun WhatsApp kita dibajak? Ada sejumlah ciri-cirinya. Anda mesti waspada dan mengambil tindakan jika akun WhatsApp terjadi hal-hal berikut ini: Infografis WhatsApp Dibajak Foto: (detikcom) Nah, jika kamu sudah menemukan ciri-cirinya, itu artinya mesti mengamankan akun WhatsApp sebagai tindakan pencegahan. Ada beberapa cara yang wajib dicoba seperti berikut ini: Infografis WhatsApp Dibajak Foto: (detikcom) Simak Video "Cara Lakukan Video Call WhatsApp hingga 8 Orang" [==] (fay/fyk) Sumber

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk melakukan seleksi nasabah yang mengajukan keringanan kredit. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan jangan sampai bank memberikan nasabah yang mampu keringanan kredit. Seperti keringanan kredit untuk kendaraan mewah. "Kita juga harus kasih contoh agar ada empatinya. Jangan sampai nasabah yang kaya, kredit mobil Ferrarri bermiliar-miliar diberi restrukturisasi," kata Wimboh dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/5/2020). Selain itu bank juga diharapkan tidak memberikan keringanan kredit untuk pengusaha yang sebenarnya masih memiliki dana untuk bertahan di tengah pandemi. "Saya rasa Bank itu mengerti yang mana yang bisa diberikan. Begini, misalnya pegawai negeri pendapatannya tidak berkurang jangan diberikan restrukturisasi. Sedangkan ada pengusaha restoran, restorannya sepi nggak ada yang dateng mhhal dapat," ucap dia. Dalam hal ini, Wimboh menyerukan kepada para pengusaha agar bisa mengeluarkan dana tabungannya untuk bisa bertahan di tengah pandemi. "Tolong nasabah-nasabah ini kita harus sama-sama kalau ada yang lain ndak makan dikasih makan," pungkas dia. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan pengumuman bagi pelaku industri keuangan yang menjalankan program restrukturisasi kredit. Program yang bertujuan untuk menstimulasi perekonomian dengan memberikan keringanan kepada nasabah ini diberikan dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu, dan lain-lain. Pemberlakuan restrukturisasi tersebut merupakan perpanjangan dari POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yang sebelumnya dikeluarkan Pada 19 Maret 2020. Simak Video "Anjlok! Pertumbuhan Kredit Bank Tahun 2019 Hanya 6,08%" [==] (kil/dna) Sumber

Ada 180 perusahaan leasing yang telah menerima permohonan restrukturisasi kredit. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah restrukturisasi pembiayaan yang disetujui oleh perusahaan pembiayaan atau leasing sebanyak 1,48 juta debitur. Angka ini setara dengan nilai transaksi sebesar Rp 44,61 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data yang disampaikan hingga 12 Mei 2020. “Hampir semua bank berkomitmen dan sudah melaporkan ke OJK,” ujarnya saat video conference di Jakarta, Jumat (15/5). Wimboh merinci jumlah nasabah yang mengajukan permohonan restrukturisasi kredit mencapai 2.210.448 kontrak. Sedangkan saat ini yang masih dalan proses persetujuan mencapai 658.222 kontrak. “Saat ini dari 183 perusahaan pembiayaan, ada 180 perusahaan yang telah menerima permohonan restrukturisasi dan menyampaikan laporannya kepada OJK,” ucapnya. Sementara restrukturisasi perbankan, berdasarkan data per 10 Mei 2020 terdapat 88 bank yang sudah melakukan restrukturisasi kepada 3,88 juta debitur. Angka ini setara dengan nilai transaksi sebesar Rp 336,97 triliun. "Dari jumlah tersebut, restrukturisasi terbesar diberikan kepada nasabah UMKM mencapai 3,42 juta debitur dengan nilai Rp 167,1 triliun," jelasnya. Restrukturisasi ini, menurut Wimboh, tidak langsung bisa didapatkan oleh para debitur. Setidaknya para debitur harus memenuhi beberapa syarat seperti plafon kredit/pembiayaan UMKM maksimal Rp 10 miliar rupiah, debitur merupakan existing individual/perusahaan termasuk debitur kendaraan bermotor roda dua /empat, dan lain-lain. Kemudian peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi, teknis eksekusi restrukturisasi diserahkan kepada bank/leasing dengan prinsip kehati-hatian, jangka waktu paling lama satu tahun dan debitur terdampak dan kredit lancar sebelum pemerintah mengumumkan darurat Covid-19. “Pelaksanaan restrukturisasi memang menemui banyak kendala. Penyebabnya yaitu adanya perbedaan persepsi masyarakat karena kurangnya pemahaman,” ungkapnya. Selain itu kendala lain yakni industri baik bank maupun multifinance yang masih berpedoman pada Standard Operational Procedure (SOP) yang lama, sehingga cenderung memakan waktu dan birokrasi. Tak hanya itu, kendala datang dari adanya beberapa pemerintah daerah yang menetapkan penundaan penagihan kredit dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengemudi online yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan pembiayaan. "Memang terjadi perbedaan antara masyarakat atau debitur dengan bank dan multifinance, sehingga sering terjadi distorsi di lapangan. Maka kami sampaikan bahwa dalam restrukturisasi ini, ketentuan kredit itu harus betul-betul bahwa kredit yang bisa direstrukturisasi yang tidak macet sebelum dampak Covid-19, kalau sudah macet tidak bisa ikut program restrukturisasi,” jelasnya. Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub 47 tahun 2020. Dalam beleid Anies mengatur tentang larangan berpergian, termasuk untuk pelaku usaha, dalam perjalanan keluar dan masuk Jakarta. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa semua pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan keluar dan masuk wilayah Jakarta selama masa darurat Corona. Kemudian, di dalam ayat 3 poin a dan b, dijelaskan bahwa yang boleh keluar masuk Jakarta hanyalah pelaku usaha yang memiliki KTP elektronik (KTP-el) atau izin tinggal di wilayah Jabodetabek. "Orang atau pelaku usaha yang memiliki KTP-el Jabodetabek dan orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek, dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek," dikutip detikcom dari Pergub 47 tahun 2020, Jumat (15/5/2020). Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan bagi pelaku usaha yang melanggar maka akan diminta kembali tempat asalnya ataupun dikarantina sesuai dengan komando Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi. Berikut ini isi lengkap mengenai pasal pelarangan keluar masuk Jakarta: Pasal 4 (1) Setiap orang atau pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama masa penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. (2) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan sebagai berikut: a. jika berasal dari Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk kembali ke rumah/tempat tinggalnya, dan b. jika berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya atau dikarantina selama 14 (empat belas) hari di tempat yang ditunjuk oleh Gugus 'Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dan/ atau tingkat Kota/Kabupaten Administrasi. (3) Larangan melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. orang atau pelaku usaha yang memiliki KTP-el Jabodetabek; dan b. orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek, dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek. Simak Video "Tangani Warga yang Berkerumun, Anies: Angkat! Masukkan ke GOR" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona telah membuat perekonomian merosot. Imbasnya dunia investasi ikut terpuruk mulai dari pasar modal hingga pasar uang. Banyak dari produk investasi yang kini risikonya terasa meningkat drastis, seperti saham. Untuk itu perlu ekstra hati-hati jika ingin menempatkan dana investasi dalam kondisi saat ini. Reksa dana bisa menjadi pilih produk investasi di masa krisis pandemi saat ini. Namun tentu tidak semua jenis produk reksa dana memberikan keuntungan. Bahkan ada jenis produk reksa dana yang justru tengah terpuruk saat ini. Direktur Utama Danareksa Investment Management Marsangap P Tamba menerangkan, dari sisi produk reksa dana dia menyarankan untuk memilih produk dengan likuiditas yang masih tinggi saat ini. Produk yang dia sarangkan adalah reksa dana pasar uang. "Buat investor saat ini memang yang paling ideal mungkin yang pasti likuiditasnya tinggi. Kalau orang bilang cash is king kalau kita di MI, reksa dana pasar uang is king saat ini," tuturnya saat konferensi pers virtual, Jumat (15/5/2020). Sementara untuk jenis produk reksa dana yang sedang berisiko tinggi adalah reksa dana saham. Sebab kandungan produk reksadana ini sepenuhnya ditempatkan di pasar saham. Sedangkan pasar modal tengah bergejolak. Meski begitu, menurutnya reksa dana saham masih menjanjikan jika investasinya bersifat jangka panjang. Sebab dengan perekonomian Indonesia yang masih terus berkembang pasar modal dipastikan juga masih memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang. Terlebih saat ini banyak saham-saham yang terbilang murah karena terus menurun. "Kalau perspektif jangka panjang saya percaya reksa dana saham secara jangka panjang untuk Indonesia masih sangat baik. Apalagi secara year to date diskonnya sudah 30%," terangnya. Namun Marsangap menilai kondisi saat ini perekonomian masih dalam kondisi stres. Artinya belum ada kepastian kapan perekonomian akan pulih kembali yang diakibatkan pandemi virus Corona. "Di tengah kondisi lagi lucu-lucunya, lagi stres-stresnya dan belum kelihatan cerah kapan ini akan berakhir," tambahnya. Oleh karena itu, jika investor ingin menempatkan dana investasinya dengan jangka waktu pendek atau sedang dia merekomendasikan reksa dana pasar uang. Selain lebih aman menurutnya retrun-nya masih lebih tinggi dari produk investasi perbankan. Selain itu reksa dana pasar uang juga memiliki kemudahan tersendiri. Investor bisa kapan pun mencairkan dananya tanpa ada jeda waktu. Hal itu penting di tengah kondisi krisis. Simak Video "Sepi Job Gegara Corona, Dinar Candy Stres hingga Sakit" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bakal menerbitkan surat utang atau obligasi senilai RP 5 triliun tahun ini. Penerbitan obligasi itu untuk menggantikan surat utang yang jatuh tempo tahun ini. "Bonds memang kita merencanakan di RBB kita Rp 5 trilun," kata Direktur Finance, Planning, & Treasury BTN Nixon LP Napitupulu dalam tleconference, Jumat (15/5/2020). "Kemudian untuk menggantikan bonds yang jatuh tempo juga tahun ini kurang lebih Rp 5,3 triliun," tambahnya. Dia bilang, kemungkinan penerbitan surat utang ini akan terbagi menjadi dua. Tahap pertama kuartal III sebesar Rp 2 triliun dan kedua pada kuartal IV sebesar Rp 3 triliun. Lanjutnya, pihaknya terus memantau kondisi pasar. Menurutnya, permintaan bakal naik setelah semester I. "Karena kita melihat market saat ini masih belum terlalu banyak penerbitan bonds at least sampai April kita monitor. Mungkin kita lihat demand dan supply mulai naik lagi setelah semester I. Kita masuk bonds sekitar juli dan Agustus, dan nanti kisaran Oktober," jelasnya. Simak Video "Detik-detik Pesta Sabu di Pinrang Digerebek Polisi" [==] (acd/dna) Sumber