bot

Follow detikFinance Sabtu, 16 Mei 2020 19:13 WIB Foto Bisnis Ari Saputra - detikFinance Jakarta - Kedai kopi, tempat makan, franchise kudapan hingga minimarket di Bandara Soekarno-Hatta tutup total sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Foto 1 dari 9 Virus Corona (COVID-19) telah berdampak terhadap bisnis restoran di Bandara Soekarno Hatta Baca Juga detikNews Bandara Soetta Sempat Disesaki Penumpang, Menko PMK Harap Maklum detikNews Menko Muhadjir Cek Bandara Soetta, Pastikan Prosedur PSBB Dijalankan detikNews Sorotan Tajam Kepadatan Penumpang di Bandara Soetta saat PSBB, Akan Disanksi? Wolipop Apakah Benar Obat Kumur Bisa Cegah Infeksi COVID-19? detikTravel Dirut Garuda Komentari Kepadatan di Terminal 2E yang Viral detikNews Bandara Soetta Padat, Gubernur Banten Peringatkan Angkasa Pura II detikNews Warga Berkerumun Beli Kebutuhan Lebaran di Tengah PSBB Sepakbola Signal Iduna Park Siap Gelar Bundesliga Lagi Malam Ini Sumber

Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menegaskan keputusan pemerintah menaikkan iuran peserta sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020 masih dalam koridor keputusan Mahkamah Agung (MA) soal pembatalan kenaikan iuran. Hal itu sekaligus menjawab isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakali putusan MA. Fachmi menjelaskan dalam putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020 memberikan tiga opsi kepada pemerintah untuk menindaklanjutinya, yaitu mencabut, mengubah, atau melaksanakannya. "Kalau kita lihat, artinya Pak Jokowi masih dalam koridor yaitu dalam konteks mengubah. Sebetulnya tidak betul kalau pemerintah tidak memperingati," kata Fachmi dalam video conference, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Lebih lanjut Fachmi menjelaskan, penerbitan Perpres 64 Tahun 2020 justru membantu masyarakat di tengah pandemi Corona salah satunya memberikan bantuan kepada peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III mandiri. Di mana seluruh peserta ini akan mendapat subsidi sebesar Rp 16.500 per orang per bulan di tahun 2020, dan sebesar Rp 7.000 per orang per bulan di tahun 2021. Dengan subsidi ini, maka iuran yang dibayarkan peserta mandiri kelas III BPJS Kesehatan yaitu Rp 25.000 di tahun 2020 dan Rp 35.000 di tahun 2021. Jika tidak disubsidi pemerintah, seharusnya peserta kelas III ini membayar iuran sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. "Pemerintah justru hadir lebih banyak pertama perpres ini konstruksi dasarnya membangun sosial, solidaritas yang tidak mampu dibiayai pemerintah. Pak Jokowi komitmen," ujarnya. Sedangkan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) baik pusat dan daerah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Jumlah peserta PBI jumlahnya sekitar 133,5 juta orang yang berasal dari pemerintah pusat sebanyak 96,5 juta orang dan daerah sebanyak 37 juta orang. Iuran yang dibayarkan Rp 42.000 per orang per bulan sepenuhnya ditanggung pemerintah. "Kalau Rp 42.000 kan pemerintah subsidi nah pemerintah sudah penuhi ini, Pak Presiden yang memutuskan. Jadi jelas tahapannya bahwa ada relaksasi keringanan dari Perpres 75 ke 64," ungkapnya. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - WhatsApp bakal kedatangan fitur baru dalam waktu dekat. Fitur tersebut bakal menjadi pesaing Zoom. Fitur yang dimaksud bernama Messenger Rooms. Ya ini adalah layanan panggilan group video yang belum lama ini dirilis Facebook secara global. Nantinya akan ada shortcut Create Rooms di WhatsApp. Pengguna bisa mengaksesnya pada bagian Chat ataupun Calls. Ketika ditekan, akan muncul permintaan untuk diarahkan ke aplikasi Messenger. Setelahnya barulah pengguna bisa melakukan video conference layaknya Zoom. WhatsApp memiliki opsi Room Foto: WABetaInfo Fitur baru ini sudah tersedia di WhatsApp versi beta, baik iOS dan Android. Namun hanya di beberapa negara tertentu saja, demikian informasi dari laman WABetaInfo. Lantaran Messenger Rooms sendiri sudah tersedia secara global. Fitur baru WhatsApp ini kemungkinan tidak akan lama lagi dirilis. WhatsApp Foto: WABetaInfo Sebelumnya diberitakan Setelah pertama kali diumumkan oleh CEO Facebook Mark Zuckerberg sebulan yang lalu, Messenger Rooms akhirnya meluncur secara global. Layanan panggilan video terbaru dari Facebook ini siap bersaing dengan Zoom, Skype, Google Meet dan Microsoft Teams. Layanan ini memiliki fitur yang lebih banyak dibanding fungsi panggilan video yang saat ini ada di Messenger. Yang paling penting tentu dukungan untuk membuat panggilan video hingga 50 partisipan lewat desktop maupun mobile. Simak Video "Kolaborasi WhatsApp dan Facebook: Video Call Berkapasitas 50 Orang" [==] (afr/asj) Sumber

Jakarta - Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik. Banyak yang menilai kenaikan di tengah pandemi Corona tidak tepat. Menanggapi itu Staf Khusus Menteri Keuangan RI, Yustinus Prastowo buka-bukaan soal alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Prastowo menjelaskan keputusan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Melainkan sudah dirancang sejak lama oleh pemerintah. Menurut Prastowo putusan MA, yang sebelumnya membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sebenarnya mendorong pemerintah memperbaiki sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) secara holistik, dari hulu ke hilir, mencakup sistem, manajemen, pelayanan. "Itulah kenapa pemerintah tak buru-buru merevisi Perpres 82/2018, tapi memilih lakukan perbaikan dulu: segmentasi peserta, penyesuaian besaran iuran, integrasikan penduduk yang didaftarkan pemda, pengaktifan peserta menunggak, perbaikan tata kelola sistem layanan JKN," kata Prastowo seperti yang dikutip detikom, Jakarta, Sabtu (16/5/2020). Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah menjabarkan strategi perbaikan ekosistem JKN. Tujuannya pun agar selama pandemi Corona pelayanan yang diberikan tetap optimal. Arah ekosistem program JKN yang sehat dan berkesinambungan yaitu dengan penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib. Di mana seluruh penduduk wajib menjadi peserta dan membayar iuran. Peserta miskin dibantu pemerintah. Lalu, manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan dengan kelas rawat inap yang standar sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004. Selanjutnya mereview iuran, manfaat, dan tarif layanan secara konsisten dan reguler. Dalam jangka pendek, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini memperbaiki struktur iuran dan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Sementara jangka menengahnya rasionalisasi manfaat program sesuai kebutuhan dasar kesehatan. Selanjutnya penerapan satu kelas perawatan yang terstandarisasi di semua fasilitas kesehatan (faskes), penyederhanaan tarif layanan, hingga cost sharing dan optimalisasi coordination of benefit (CoB), lalu penerapan skema pendanaan global budget sebagai pelengkap dari CBGs. "Nah Perpres 64/2020 terbit dengan pertimbangan matang. Disusun cukup lama," jelas Prastowo. Kllik halaman selanjutnya. Sumber

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa segera cair di 745.953 desa. BLT Dana Desa diharapkan bisa dicairkan sebelum hari raya Idul Fitri. Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Iman Sukri di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (16/5/2020). Iman menyampaikan sejumlah langkah telah dilakukan oleh Kemendes PDTT diantaranya mengirimkan surat kepada seluruh Bupati di Indonesia untuk mempercepat penyaluran BLT dana desa. "Pada tanggal 13 Mei, Menteri Desa menyurati bupati yang daerahnya belum menyalurkan dana desa. Kebanyakan persoalan lambatnya pencairan BLT Dana desa ini masih menunggu penetapan data penerima BLT dana desa dari Kabupaten," ujarnya. Selain berkirim surat kepada para Bupati, Kemendes juga menerbitkan surat Instruksi Menteri agar desa yang sudah melakukan Musyawarah Desa Khusus dan dokumen penerima BLT Dana Desa sudah diajukan ke Bupati untuk ditetapkan, namun belum ada penetapan dari Bupati, maka kepala desa bisa menyalurkan langsung BLT dana desa tanpa penetapan dari Kabupaten. "Langkah kedua ini kita lakukan, karena dari data yang kumpulkan, sudah ada kurang lebih 40.000 desa yang sudah menetapkan penerima BLT Dana Desa melalui Musyawarah Desa Khusus," ujarnya. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Ini Kriteria Penerima BLT Dana Desa" [==] Sumber

Jakarta - Polling detikcom soal setuju atau tidak iuran BPJS Kesehatan naik berakhir pada Sabtu (16/5/2020) pukul 13.00. Polling tersebut dimulai sejak Jumat (15/5) pukul waktu yang sama. Saat polling ditutup mayoritas atau sekitar 499 pembaca detikcom menolak keras iuran BPJS Kesehatan naik. Namun ada sekitar 83 pembaca yang setuju kenaikan tersebut. Apa saja alasan yang setuju iuran BPJS Kesehatan naik? Simak penuturan mereka di bawah ini: "Orang yg belum sakit /keluarganya & blm pernah pake BPJS pasti marah2, haha Coba aja kalau kalian /keluarga ada yg sakit, kalian bakalam ngerasain manfaat BPJS itu seperti apa.� Bapak saya sndiri bertahun2 setiap 2 minggu harus suntik matanya, sekali suntik 7jt. Bayangin.� Tpi dgn BPJS, cukup bayar perbulan dgn harga yg sangat kecil.� So menurut saya, dgn menaikan BPJS sebenarnya membantu org yg sakit. Pahamilah.� Sekian," tutur seorang pembaca detikcom yang menulis aspirasinya di kolom komentar artikel polling, dikutip Sabtu (16/5). Pembaca lainnya yang setuju iuran naik mempertanyakan kenapa harus ribut karena toh kenaikan ini untuk meningkatkan pelayanan. Sementara harga rokok naik nggak sampai ribut. "Maap nih bapak ibu.. kenaikan BPJS itu cuma bbrp belas /puluh ribu aja, situ udah dapet perlindungan kesehatan. Kenapa pd ribut ya ? Rokok naek masih pd beli ? Tol naik masih pd lewat juga kan ? Motor DP nya naik masih laris juga kok.. dikasih perlindungan kesehatan pd ribet amat sih. Makanya kerja yg bener, biar bisa dapet asuransi yg layak!," kata pembaca detikcom. "Setuju karena untuk memperbaiki layanan yang bisa diberikan bagi pasien BPJS. Sebenarnya pemerintah perlu mengecek ke fasilitas kesehatan yang ada, bagaimana BPJS sering menunggak klaim RS. Belum lagi tarif BPJS untuk beberapa penyakit, tidak seimbang dengan realita di lapangan, sehingga RS harus memanipulasi diagnosis agar tidak merugi," sambung seorang pembaca detikcom yang menguraikan kenaikan tersebut demi meningkatkan kualitas layanan. Terakhir, seorang pembaca detikcom yang setuju iuran BPJS Kesehatan naik menyatakan kebijakan tersebut harus diambil karena pemerintah sedang susah di tengah merebaknya Corona. "Pemerintah sedang susah, kita hendaknya membantu bukan merongrong... bagaimanapun ini lebih murah daripada sakit jadi harus bayar pengobatan sendiri kalau BPJS berhenti beroperasi," tuturnya Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (hns/dna) Sumber

Jakarta - RF Online adalah salah satu game online yang populer pada tahun 2000-an, dan kini game tersebut dirilis kembali dengan nama RF Online: Remastered. RF Online: Remastered dirilis pada 11 Mei lalu lewat publisher Lyto, yang mengklaim pada hari pertama peluncurannya, game ini dimainkan lebih dari 50 ribu gamer. RF Online, yang tadinya bernama Rising Force ini adalah game PC berbasis 3D Fantasy MMORPG, yang dilengkapi PVP unik dengan skala besar. Lyto menggandeng CCR -- developer RF Online -- untuk kembali menghadirkan game ini dengan berbagai konten permainan yang seru dan kompetitif. "CCR telah menyiapkan berbagai konten baru melalui 'RF Online: Remastered' untuk pemain 'RF Online' yang ada di Indonesia", ungkap Yoon Seok-ho, CEO dari CCR.Inc, pengembang dan pemilik lisensi dari RF Online dalam keterangan yang diterima detiKINET. Meski bertitel 'Remastered', fitur-fitur lawas yang ada di game ini tetap ada, termasuk jalan ceritanya yang masih sama. Sehingga para gamer lama pun bisa bernostalgia dengan memainkan RF Online: Remastered ini. RF Online: Remastered Foto: Dok. Lyto RF Online: Remastered masih tetap akan menyuguhkan kisah peperangan tiga bangsa dalam memperebutkan mineral di planet Novus. Ada tiga bangsa yang bisa dipilih untuk menjadi karakter sesuai keinginan. Masing-masing bangsa ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu ada juga sistem Archon atau pemimpin bangsa, yang memungkinkan gamer untuk memilih pemimpin. Nah, selain fitur lama, tentu saja fitur baru juga tersedia di RF Online: Remastered ini. Gamer bisa menemukan armor dan senjata baru, serta peta dan monster baru. Beberapa fitur terbaru di RF Online Remastered, antara lain: FAST Server Rate (EXP up to 10,000%) Premium Item New Map Ancient Elf dan Monster High Elf New Weapon and Armor, Baalzebub New Crafting Material Chip War Chip War sendiri adalah fitur unggulan dari RF Online: Remastered, di mana 3 bangsa (Accretia, Bellato, dan Cora) akan bertempur untuk menguasai tambang di map Crag Mine, yang diadakan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada pukul 04.00, 12.00, dan 20.00 WIB. Simak Video "Kerap Bermain Gim Online, Ayah Sekap Anaknya di Kandang Ayam" [==] (asj/asj) Sumber

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi masuk masa-masa menyedihkan lantaran terus-terusan dihantam Corona. Virus yang belum ada vaksinya ini berdampak besar terhadap perputaran bisnis di tanah air, sehingga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka kemiskinan nasional. Hal itu menyusul realisasi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I-2020 yang melambat ke 2,97%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah masih memegang skenario pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,4% sampai 2,3% hingga akhir 2020. "Kita lihat pertumbuhan ekonomi 2020 kita lihat antara -0,4-2,3% ini yang akan kita lakukan. Dampak pada kemiskinan dan pengangguran ini skenario yang tidak menyenangkan sama sekali, ini skenario yang sedih," kata Febrio dalam paparannya saat video conference, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Febrio menjelaskan dampak Pandemi Corona terhadap ekonomi Indonesia akan berlanjut di kuartal berikutnya, yang pasti pemerintah hanya bisa menekan dampak tersebut agar tidak meluas lebih jauh lagi. "Harapannya ekonomi tertekan pasti tapi bagaimana tekanan itu diredam semaksimal mungkin, kalau bisa meredam kita berusaha supaya tingkat pengangguran tidak melonjak tajam, kemiskinan juga," jelasnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 bisa di bawah 2,3%. Pemerintah memegang skenario berat bagi perekonomian Indonesia di saat pandemi Corona. Pertumbuhan ekonomi diprediksi berada di angka 2,3% di akhir tahun 2020. "Mengenai pertumbuhan ekonomi, pada kuartal pertama diumumkan mencapai 2,97%. Dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa rata-rata 2,3% pada 2020," kata Suharso saat membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020). "Saya pribadi, mencatatnya tidak 2,3%, di bawah 2,3%. Tapi masih positif," tambahnya. Dia menjelaskan, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan masih ada dampak COVID-19 pada kuartal II-2020 atau selama periode April-Juni tahun ini. Dampak tersebut, masih bisa menekan beberapa program yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Manufaktur Babak Belur, Jokowi Minta Stimulus Ekonomi Tetap Sassaran" [==] Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh negara membuat manusia harus menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus. Kondisi ini disebut berpengaruh dengan tenaga kerja di berbagai negara. Perusahaan bisa menggunakan robot untuk menjalankan pekerjaan yang selama ini dilakukan manusia. Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menjelaskan Asia adalah salah satu pasar yang cepat untuk perkembangan robot industri. "Kalau ternyata kondisi ini berkepanjangan, physical distancing dan jarak ini menjadi normal yang baru maka kita melihat teknologi yang affordable bisa lebih hemat dan visible secara finansial dan robot juga bisa melakukan automatisasi," kata Bambang dalam diskusi virtual, Sabtu (16/5/2020). Menurut dia hal ini memang akan mempengaruhi angkatan kerja di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya, saat pandemi ini para pekerja harus bertransformasi. Namun dari sisi pengusaha juga harus melihat jika teknologi juga harus digunakan dalam menjalankan usaha. Bambang mencontohkan Bangladesh saat ini sudah menggunakan robot penjahit untuk mengerjakan garmen. "Bangladesh menggunakan Sewing Robot untuk menjalankan usahanya. Memperkerjakan robot bisa mengurangi risiko pemaparan virus," ujarnya. Menurut Bambang, teknologi robot dalam usaha ini dinilai affordable. India dan Kamboja juga sudah melihat teknologi ini untuk menggantikan peran manusia. Namun para pekerja manusia juga harus melakukan peningkatan skill agar tetap bertahan dalam kondisi ini. Simak Video "Ini Xiao Bao, Robot Perawat Pasien Virus Corona di China" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh negara membuat manusia harus menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus. Kondisi ini disebut berpengaruh dengan tenaga kerja di berbagai negara. Perusahaan bisa menggunakan robot untuk menjalankan pekerjaan yang selama ini dilakukan manusia. Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menjelaskan Asia adalah salah satu pasar yang cepat untuk perkembangan robot industri. "Kalau ternyata kondisi ini berkepanjangan, physical distancing dan jarak ini menjadi normal yang baru maka kita melihat teknologi yang affordable bisa lebih hemat dan visible secara finansial dan robot juga bisa melakukan automatisasi," kata Bambang dalam diskusi virtual, Sabtu (16/5/2020). Menurut dia hal ini memang akan mempengaruhi angkatan kerja di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya, saat pandemi ini para pekerja harus bertransformasi. Namun dari sisi pengusaha juga harus melihat jika teknologi juga harus digunakan dalam menjalankan usaha. Bambang mencontohkan Bangladesh saat ini sudah menggunakan robot penjahit untuk mengerjakan garmen. "Bangladesh menggunakan Sewing Robot untuk menjalankan usahanya. Memperkerjakan robot bisa mengurangi risiko pemaparan virus," ujarnya. Menurut Bambang, teknologi robot dalam usaha ini dinilai affordable. India dan Kamboja juga sudah melihat teknologi ini untuk menggantikan peran manusia. Namun para pekerja manusia juga harus melakukan peningkatan skill agar tetap bertahan dalam kondisi ini. Simak Video "Ini Xiao Bao, Robot Perawat Pasien Virus Corona di China" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub 47 tahun 2020. Dalam beleid Anies mengatur tentang larangan berpergian, termasuk untuk pelaku usaha, dalam perjalanan keluar dan masuk Jakarta. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan semua pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan keluar dan masuk wilayah Jakarta selama masa darurat Corona. Kemudian, di dalam ayat 3 poin a dan b, dijelaskan bahwa yang boleh keluar masuk Jakarta hanyalah pelaku usaha yang memiliki KTP elektronik (KTP-el) atau izin tinggal di wilayah Jabodetabek. "Orang atau pelaku usaha yang memiliki KTP-el Jabodetabek dan orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek, dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek," dikutip detikcom dari Pergub 47 tahun 2020, Jumat (15/5/2020). Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan bagi pelaku usaha yang melanggar maka akan diminta kembali tempat asalnya ataupun dikarantina sesuai dengan komando Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi. Merespons kebijakan ini, pengusaha pun buka suara. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta kebijakan ini harus dikoordinasikan juga dengan pemerintah di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) agar hasilnya maksimal. Berikut petikan pernyataan Sarman: Kita menyambut baik dikeluarkannya Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.Pergub ini bukan hannya ditujukan kepada warga juga kepada pelaku usaha. Saat kondisi seperti ini sangat dibutuhkan ketegasan aturan untuk mempercepat kita mengakhiri badai ini. Dalam Pergub ini usaha yang memang diberikan kebebasan atau dispensasi seperti bidang ;kesehatan; bahan pangan/makanan/minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan;konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau kebutuhan sehari-hari, artinya yang berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat tidak ada masalah. Harapan kami agar berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan Covid 19 ini harus saling memperkuat antara pemerintah daerah dan pusat termasuk standar protokol yang jelas dan tegas sehingga hasilnya bisa terukur dengan semakin menurunnya orang yang terkena positif. Kita juga berharap agar Pergub ini juga dapat dilaksanakan bersama dengan pemerimtah Bodetabek lainnya agar hasilnya maksimal dan cepat berakhir. Dunia usaha butuh kepastian,stamina pengusaha sudah posisi loyo ingin segera digairahkan untuk meminimalisir dampak sosial yang nantinya menjadi beban pemerintah. Simak Video "Tangani Warga yang Berkerumun, Anies: Angkat! Masukkan ke GOR" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub 47 tahun 2020. Dalam beleid Anies mengatur tentang larangan berpergian, termasuk untuk pelaku usaha, dalam perjalanan keluar dan masuk Jakarta. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan semua pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan keluar dan masuk wilayah Jakarta selama masa darurat Corona. Kemudian, di dalam ayat 3 poin a dan b, dijelaskan bahwa yang boleh keluar masuk Jakarta hanyalah pelaku usaha yang memiliki KTP elektronik (KTP-el) atau izin tinggal di wilayah Jabodetabek. "Orang atau pelaku usaha yang memiliki KTP-el Jabodetabek dan orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek, dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek," dikutip detikcom dari Pergub 47 tahun 2020, Jumat (15/5/2020). Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan bagi pelaku usaha yang melanggar maka akan diminta kembali tempat asalnya ataupun dikarantina sesuai dengan komando Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi. Merespons kebijakan ini, pengusaha pun buka suara. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta kebijakan ini harus dikoordinasikan juga dengan pemerintah di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) agar hasilnya maksimal. Berikut petikan pernyataan Sarman: Kita menyambut baik dikeluarkannya Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.Pergub ini bukan hannya ditujukan kepada warga juga kepada pelaku usaha. Saat kondisi seperti ini sangat dibutuhkan ketegasan aturan untuk mempercepat kita mengakhiri badai ini. Dalam Pergub ini usaha yang memang diberikan kebebasan atau dispensasi seperti bidang ;kesehatan; bahan pangan/makanan/minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan;konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau kebutuhan sehari-hari, artinya yang berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat tidak ada masalah. Harapan kami agar berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan Covid 19 ini harus saling memperkuat antara pemerintah daerah dan pusat termasuk standar protokol yang jelas dan tegas sehingga hasilnya bisa terukur dengan semakin menurunnya orang yang terkena positif. Kita juga berharap agar Pergub ini juga dapat dilaksanakan bersama dengan pemerimtah Bodetabek lainnya agar hasilnya maksimal dan cepat berakhir. Dunia usaha butuh kepastian,stamina pengusaha sudah posisi loyo ingin segera digairahkan untuk meminimalisir dampak sosial yang nantinya menjadi beban pemerintah. Simak Video "Tangani Warga yang Berkerumun, Anies: Angkat! Masukkan ke GOR" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT PELNI kembali membuka penjualan tiket bagi penumpang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui loket kantor cabang PELNI, melainkan juga pada Pelabuhan naik dan turun yang sudah dinyatakan dibuka. Cuma, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan para calon penumpang seperti dikutip dari situs www.pelni.co.id. Pertama, hanya membeli tiket sesuai KTP daerah asal calon penumpang. Jika calon penumpang membeli tiket dengan pelabuhan tujuan yang tidak sesuai KTP makan akan ditolak dan tidak dapat naik ke atas kapal. Kedua, Seluruh penumpang wajib menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter. Jika tidak dapat menunjukkan surat dimaksud makan akan ditolak dan tidak dapat naik ke atas kapal. Ketiga, wajib mengenakan masker. Bagi yang tidak memakai masker, tidak diizinkan memasuki kapal. Sementara itu, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero), O. M. Sodikin menyampaikan penjualan tiket akan mulai dilakukan pada Sabtu (16/5/2020) dan akan dilayani pada loket kantor cabang PELNI sehingga petugas dapat memastikan seluruh calon penumpang dapat menunjukan dokumen persyaratan ketika akan membeli tiket. Selain itu, seluruh calon penumpang dianjurkan untuk menggunakan metode pembayaran secara cashless. Penjualan dilakukan sesuai dengan persyaratan sesuai protokol penanganan penumpang PELNI selama masa Covid-19 serta SE Gugus Tugas Covid-19 No 4/2020 dan SE Dirjen Hubla No. 21/2020. "Kami akan melayani penjualan tiket kepada penumpang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan melampirkan beberapa dokumen perjalanan berdasarkan Surat Edaran yang telah ditetapkan, yang disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pihak yang berwenang pada periode maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Pembayaran tiket juga dianjurkan untuk melalui proses cashless," ujar Sodikin dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020). Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Pelni Labuhkan KM Kelud Gegara Satu Petugas Kapal PDP Corona" [==] Sumber

Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT PELNI kembali membuka penjualan tiket bagi penumpang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui loket kantor cabang PELNI, melainkan juga pada Pelabuhan naik dan turun yang sudah dinyatakan dibuka. Cuma, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan para calon penumpang seperti dikutip dari situs www.pelni.co.id. Pertama, hanya membeli tiket sesuai KTP daerah asal calon penumpang. Jika calon penumpang membeli tiket dengan pelabuhan tujuan yang tidak sesuai KTP makan akan ditolak dan tidak dapat naik ke atas kapal. Kedua, Seluruh penumpang wajib menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter. Jika tidak dapat menunjukkan surat dimaksud makan akan ditolak dan tidak dapat naik ke atas kapal. Ketiga, wajib mengenakan masker. Bagi yang tidak memakai masker, tidak diizinkan memasuki kapal. Sementara itu, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero), O. M. Sodikin menyampaikan penjualan tiket akan mulai dilakukan pada Sabtu (16/5/2020) dan akan dilayani pada loket kantor cabang PELNI sehingga petugas dapat memastikan seluruh calon penumpang dapat menunjukan dokumen persyaratan ketika akan membeli tiket. Selain itu, seluruh calon penumpang dianjurkan untuk menggunakan metode pembayaran secara cashless. Penjualan dilakukan sesuai dengan persyaratan sesuai protokol penanganan penumpang PELNI selama masa Covid-19 serta SE Gugus Tugas Covid-19 No 4/2020 dan SE Dirjen Hubla No. 21/2020. "Kami akan melayani penjualan tiket kepada penumpang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan melampirkan beberapa dokumen perjalanan berdasarkan Surat Edaran yang telah ditetapkan, yang disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pihak yang berwenang pada periode maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Pembayaran tiket juga dianjurkan untuk melalui proses cashless," ujar Sodikin dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020). Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Pelni Labuhkan KM Kelud Gegara Satu Petugas Kapal PDP Corona" [==] Sumber

Jakarta - Universal Robots, penyedia teknologi robot kolaboratif (Cobots) yang berbasis di Denmark, menekankan pentingnya adopsi otomatisasi robot untuk bisa menghadapi masa ekonomi sulit seperti saat ini karena bisa meningkatkan produktivitas. Menurut Universal Robots, meningkatkan otomatisasi untuk mengoptimalkan produksi adalah tantangan yang akan selalu ada. Jenis robot baru, yang dinamakan "robot kolaboratif", bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara sistem perakitan manual dan sistem manufaktur otomatis. Universal Robots menyoroti bahwa Cobot ini berpotensi meningkatkan produktivitas bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur hingga 30 persen. "Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang berevolusi dari negara petani tradisional, menjadi negara yang sekarang ini sangat menganut teknologi, manufaktur, dan jasa. Dengan pemerintah mendorong implementasi transformasi Industri 4.0, yang meliputi peningkatan tenaga kerja dan adopsi teknologi oleh perusahaan, otomatisasi dengan Cobot tentunya merupakan inovasi yang dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia," kata Darrell Adams, Kepala Universal Robot Asia Tenggara & Oseania. "Munculnya Cobot akan menjadi perpaduan baik yang bertahap, sebuah sinergi yang harmonis antara manusia dan mesin di Indonesia, dan memungkinkan lebih banyak lagi industri yang akan merangkul otomatisasi, tanpa meninggalkan tenaga manusia di belakang. Dengan bantuan Cobot, produsen lokal dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas yang baik dan cepat," tambahnya dalam keterangan yang diterima detikINET. Lebih lanjut Adams menjelaskan, bahwa Cobot dapat dengan mudah diprogram ulang untuk menyelesaikan tugas-tugas baru, guna memenuhi tuntutan produksi jangka pendek, yang dihadapi oleh perusahaan, dan setelah itu, disesuaikan dengan pemrosesan yang lebih maju dalam ukuran batch yang lebih kecil. Adopsi Cobot dapat membantu memperluas kontribusi sektor manufaktur, ekonomi dan meningkatkan inovasi serta kapasitas untuk usaha kecil dan menengah. Sektor manufaktur di Indonesia adalah kontributor utama terhadap PDB negara. Namun, tingkat otomatisasi rata-rata di antara perusahaan manufaktur lokal masih sangat rendah. Otomatisasi berpotensi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan PDB di Indonesia, menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi pekerja dan peluang pasar bagi perusahaan. Menurut Universal Robots, perusahaan yang telah menempuh jalur otomatisasi telah berhasil meningkatkan produksi sebanyak 300 persen; sambil mengurangi cacat produksi sebesar 90 persen dan meningkatkan laba sebesar 20 persen. Universal Robots menargetkan industri utama seperti elektronik, otomotif, makanan & minuman, bahan kimia, semikonduktor, furniture, dan produk konsumen. "Tempat kerja di masa depan akan dijalankan oleh pekerja yang terampil yang dibantu oleh perangkat cerdas. Cobots membantu mengotomatisasi dan merampingkan proses yang berulang dan yang kemungkinan berpotensi tidak aman, sehingga memastikan lingkungan kerja menjadi aman, sekaligus meningkatkan produktivitas dan efisiensi," kata Adams. Simak Video "Ini Xiao Bao, Robot Perawat Pasien Virus Corona di China" [==] (asj/asj) Sumber

Jakarta - detikcom menggelar polling, mengajak pembaca menyuarakan pandangan mereka soal setuju atau tidak iuran BPJS Kesehatan naik lagi. Apa hasilnya? Sejak polling dibuka sekitar pukul 13.00 Jumat (15/5/2020) hingga Sabtu (16/5) pada jam yang sama, ada 582 pembaca detikcom yang menyampaikan aspirasi mereka. Rinciannya, 499 pembaca detikcom menolak keras iuran BPJS Kesehatan naik, sementara 83 sisanya setuju. Apa saja alasan mereka yang menolak keras iuran BPJS Kesehatan naik? "Bikin kebijakan itu mbok ya dipikir masak masak, jangan menyakiti, melukai hati rakyat terus, apalagi ini sdh jelas sekali ditolak ⁣M⁣⁣A yg putusan nya bersifat final dan mengikat , katanya negara hukum, lha piye kok malah mencontohkan melawan hukum ⁣M⁣⁣A⁣ sendiri. ⁣Tegasnya cuma pada saat mencabut subsidi sana sini dan menaikkan iuran tok, sejahterakan rakyat dan bukan malah sengsarakan rakyat, kalau mau jujur ⁣& fair serta menilai apa adanya, zaman peiode pemimpin sebelum nya jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana, sekarang dah banyak banget yg nyesel dan sadar akan hal ini., keledai saja tak akan jatuh 2 kali dilubang yg sama., wasallam," papar pembaca detikcom yang menolak kenaikan dan menuliskan aspirasinya pada kolom komentar polling, dikutip Sabtu (16/5/2020) "Sngt tdk setuju. Saat ini sikon semua orng lagi susah akibat Covid-19 janganlah ditambah susah lg dgn menaikkan iuran BPJS. Pleaseeeeee be wise lah dlm mengambil keputusan!!!," tutur pembaca detikcom lainnya yang punya aspirasi serupa. Ada juga pembaca detikcom yang meminta pemerintah lebih baik membereskan manajemen BPJS Kesehatan, ketimbang menaikkan iuran. "Belum saatnya untuk menaikan iuran, dikarenakan kondisi sekarang masyarakat sedang sulit. Untuk kebutuhan sehari-hari sudah susah. Dahulu Askes tidak pernah komentar defisit dan pasti selalu profit, dikarenakan pegawai negeri, tni dan polri banyak yg tdk menggunakan fasilitas kesehatan Askes. Benahi dahulu manajemen BPJS Kesehatan, terutama keuangan dan pelayanannya. Trims," tuturnya. Masih dari pembaca detikcom yang menolak keras iuran BPJS Kesehatan naik, ada yang menyarankan pemerintah sebaiknya mencari sumber-sumber pembiayaan lain. Misalnya dengan mencari sumber-sumber pajak baru, salah satunya dari Netflix cs. "Untuk saat ini lebih baik cari kemungkinan alternatif lain. Mungkin salah satunya dgn menggenjot pemasukan sektor pajak dari kegiatan komersil yg belum tersentuh ppn (spt net flix , zoom,dll yg sedang digadang madam sri) lalu anggaran untuk kesehatan ditingkatkan dan kran subsidi dibuka untuk pengguna bpjs kelas III. Dan mudah2an banyak opsi2 yg lebih efektif untuk mengatasi pr biaya bpjs. Rakyat golongan 3 itu bertahan hidup sj sudah rumit pak, jgn sampai sakit pun pemerintah tutup mata. Kan sering blusukan?," tuturnya. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (hns/dna) Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 membuat masyarakat tak bisa lagi beraktivitas normal seperti biasa. Termasuk saat hari raya Idul Fitri dan saat membagi-bagikan angpau Lebaran. Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group (AAG) Andy Nugroho menjelaskan membagikan salam tempel lebaran bisa dilakukan dengan cara non tunai. Misalnya menggunakan uang elektronik atau ewallet. "Karena kita kan harus social distancing juga selama pemerintah belum melonggarkan PSBB. Jadi untuk salam tempel bisa menggunakan ewallet atau uang elektronik," kata Andy saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/5/2020). Dia mengungkapkan uang elektronik dan ewallet ini bisa mencegah penularan COVID-19 dari uang kertas. Selain itu uang elektronik juga bisa lebih mudah dikirimkan ke nomor handphone penerima. Apalagi saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan uang elektronik atau dompet elektronik. Memang, salam tempel elektronik akan berbeda dengan salam tempel yang biasa dilakukan. Karena tidak bisa langsung diberikan kepada orang-orang. "Kalau uangnya cash kan bisa langsung dikasih, seperti ke anak-anak kecil yang ditemui di rumah saudara, walaupun kita nggak tahu itu anak siapa. Kalau uang elektronik agak sulit memang," kata dia. Menurut Andy, masyarakat juga bisa menunda dulu pembagian uang lebaran kepada keponakan dan saudara hingga situasi lebih kondusif. Simak Video "Kemenhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Tahun Ini" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT PELNI kembali membuka penjualan tiket bagi penumpang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui loket kantor cabang PELNI, melainkan juga pada Pelabuhan naik dan turun yang sudah dinyatakan dibuka. Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero), O. M. Sodikin menyampaikan penjualan tiket akan mulai dilakukan pada Sabtu (16/5) dan akan dilayani pada loket kantor cabang PELNI sehingga petugas dapat memastikan seluruh calon penumpang dapat menunjukan dokumen persyaratan ketika akan membeli tiket. Selain itu, seluruh calon penumpang dianjurkan untuk menggunakan metode pembayaran secara cashless. Penjualan dilakukan sesuai dengan persyaratan sesuai protokol penanganan penumpang PELNI selama masa Covid-19 serta SE Gugus Tugas Covid-19 No 4/2020 dan SE Dirjen Hubla No. 21/2020. "Kami akan melayani penjualan tiket kepada penumpang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan melampirkan beberapa dokumen perjalanan berdasarkan Surat Edaran yang telah ditetapkan, yang disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pihak yang berwenang pada periode maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Pembayaran tiket juga dianjurkan untuk melalui proses cashless," ujar Sodikin dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020). Selama periode ini, PELNI hanya akan menjual sekitar 50 persen dari kapasitas, guna menjaga jarak antar penumpang selama perjalanan (physical distancing). "Kami telah mengatur pembatasan akses bagi penumpang selama berada di atas kapal, serta skema jaga jarak antar penumpang baik itu pada nomor bed ataupun saat pengambilan makan sehingga anjuran physical distancing tetap terlaksana dengan baik," tambahnya. Sementara itu, guna menekan interaksi antara petugas kapal dengan penumpang, pemeriksaan tiket di atas kapal ditiadakan sementara bagi penumpang dengan tujuan port to port. Namun demikian, pemeriksaan tiket di atas kapal tetap dilakukan untuk kapal yang mempunyai trayek multiport dengan tetap memperhatikan jarak (physical distancing). "Manajemen akan mengefektifkan screening penumpang yang akan naik ke atas kapal mulai dari pelabuhan. Sehingga pelaksanaan boarding saat sebelum naik ke atas kapal akan dimaksimalkan. Untuk penumpang yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan akan dilakukan isolasi di ruangan khusus dan akan diturunkan di pelabuhan tujuan pertama dan melaporkan kepada satgas daerah setempat," terang Sodikin. Cek di sini rute kapal Pelni yang mulai dioperasikan. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Duh! Kepala Cabang Pelni Parepare Kena Corona" [==] Sumber

Jakarta - Pemerintah mempersilakan para peserta mandiri BPJS Kesehatan turun kelas jika merasa berat membayar iuran. Tarif baru mulai 1 Juli 2020. Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp 150.000 per orang per bulan atau naik 85,18%, kelas II menjadi Rp 100.000 per orang per bulan atau naik 96,07%, sedangkan kelas III menjadi Rp 42.000 per orang per bulan atau naik 64,70%. "Silahkan yang mampu bayar lebih tinggi. Yang tidak mampu silahkan ikut kelas III. Bukankah cukup fair? Layanan medisnya sama kok," kata Staf Khusus Menteri Keuangan RI, Yustinus Prastowo seperti dikutip detikcom, Sabtu (16/5/2020). Pihak BPJS Kesehatan bilang penurunan kelas menjadi hak seluruh peserta khususnya kelompok mandiri dalam hal ini peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Kelompok non-karyawan ini bisa menyesuaikan layanan sesuai dengan penghasilannya. Seluruh peserta bisa memproses turun kelas dari saat ini, yang terpenting peserta sudah terdaftar minimal satu tahun. Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai kemudahan penurunan kelas peserta BPJS Kesehatan akan berdampak pada pemenuhan pemberian layanan kesehatan di kelompok non-karyawan khususnya kelas III. Menurut Tauhid penurunan kelas juga dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terhantam COVID-19. "Pasti ada turun kelas sebagai konsekuensinya, oleh karena itu saya yakin di kelas III terjadi penumpukan luar biasa kebutuhan," kata Tauhid. Dengan konsekuensi seperti itu, dikatakan Tauhid maka pemerintah harus siap-siap memerintahkan rumah sakit (RS) menyiapkan banyak ruangan fasilitas yang dimanfaatkan oleh peserta mandiri kelas III. Jangan sampai karena kenaikan iuran naik, banyak masyarakat yang memutus kepesertaannya dan bergabung dengan asuransi swasta. "Masalahnya memang apakah pemerintah siap kalau fasilitas diberikan sesuaikan dengan yang tinggi apakah kamar, dokter, pelayanan dan sebagainya, yang sering kali jangan-jangan orang terpaksa dan kalau gitu bisa out dan mencari yang baik, karena kalau tinggi juga ada swasta, masalahnya kan kalau BPJS antrenya yang minta ampun, itu yang sulit," ungkapnya. Nah, bagaimana caranya mau turun kelas? Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate optimis Indonesia akan sukses memerangi dan mengakhiri pandemi COVID-19. Asal seluruh elemen masyarakat secara konsisten mematuhi setiap kebijakan dan protokol penanganannya. "Kita sangat berhasil dan akan sangat sukses dan bahkan sangat cepat, kalau kebijakan pemerintah terkait pemutusan rantai COVID-19 ini dipahami dan dilaksanakan oleh rakyat secara konsisten," tutur Johnny di webinar yang diselenggarakan oleh Rekat Anak Bangsa dan ID Next Bangsa, Sabtu (16/5/2020). Menkominfo sempat mengatakan berbagai protokol penanganan COVID-19 seperti protokol kesehatan, transportasi, komunikasi dan yang lainnya menjadi penentu bagi Indonesia untuk memasuki new normal setelah menghadapi situasi seperti saat ini. WHO bakal segera mencabut pandemi COVID-19 ketika segala kebijakan dan imbauan pemerintah dapat dijalankan dan dipatuhi dengan baik. Meskipun dicabutnya status pandemi tidak secara langsung memutus rantai penyebaran wabah tersebut. "Kalau itu kita lakukan (mematuhi protokoler penanganan Covid-19), itulah new normal. Tidak saja pada saat mengatasi Covid-19, tetapi nanti setelah Covid juga," imbuhnya Menkominfo sempat menyinggung soal tujuan pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya itu merupakan langkah yang tepat karena PSBB menyelamatkan aspek penanganan non medis. "PSBB itu adalah batasan dari exprint-nya total karantina, sampai di batas bawahnya adalah memang bebas terbuka, dibikin lah PSBB dengan protokol-protokol yang dilakukan, agar penyebarannya tidak bertambah dan bisa diputus," jelas Menkominfo Dari aspek medis, kebijakan PSBB sangat membantu tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk menyembuhkan masyarakat yang tertular atau dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan kuratif. Sementara dari sisi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, terus berupaya melakukan tindakan preventif. "Di situlah peran Kominfo harus menjadi di depan dalam rangka preventif, tugas pencegahan dengan menggunakan teknologi apa saja," pungkas Johnny. Selain Menkominfo, Webinar bertema Lawan Covid-19 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia turut menghadirkan narasumber lain diantaranya, CEO Tokowahab.com William Sunito, Digital Transformation Expert Presiden Director IDNEXTLEADER Ferro Ferizka, serta CO-Founder Foodiz sekaligus Founder Upnormal & Bakso Boedjangan Dewan Mentor IDNEXTLEADER Sarita Suteja. Simak Video "Bentuk Dukungan Selebriti untuk Memerangi COVID-19" [==] (afr/afr) Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 16 Mei 2020 15:02 WIB Foto Bisnis Istimewa - detikFinance Jakarta - Pemerintah membangun ruang usaha demi mendukung UMKMe dan menjaga geliat ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan saat pandemi COVID-19. Foto 1 dari 6 Kementerian PUPR menyediakan ruang usaha untuk mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjaga perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan saat pandemi COVID-19.Foto: Dok. Kementerian PUPR Baca Juga detikOto Pemerintah Jamin Kesiapan Jalan untuk Dukung Jalur Logistik detikOto 'Lalu Lintas Saat Larangan Mudik Bisa Lebih Turun Lagi' detikOto Selama PSBB, Lalu Lintas di Jalan Non-Tol Turun Hingga 89% detikOto Imbas PSBB dan Larangan Mudik, Traffic di Jalan Tol Turun Drastis detikNews 169 Pegawai PUPR Terpapar Corona, 1 Meninggal Dunia detikNews KemenPUPR soal Banjir Underpass Kemayoran: Sistem Drainase Belum Direncanakan detikNews Foto: KPK Tunjukkan Duit Miliaran Rupiah Bukti Suap Pejabat PUPR detikNews Melihat 'Emas Haram' dari Papua Nugini yang Gagal Beredar di RI Sumber

MoU kerja sama EBT dengan berbasis Platform SDG Indonesia One == JAKARTA -- PLN dan PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Kerja Sama Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Berbasis Platform SDG Indonesia One. Penandatanganan dilakukan secara sirkuler oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad, Kamis, (14/05). "Kerjasama ini merupakan salah satu langkah nyata sinergi BUMN antara PLN dan SMI untuk merealisasikan target pemerintah sesuai PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yaitu tercapainya bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025." Ungkap Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly. Hal ini juga bagian dari partisipasi Indonesia dalam Agenda 2030 yang dicanangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mencapai 17 (tujuh belas) target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDG) dimana salah satu targetnya adalah energi yang terjangkau dan bersih (Affordable and Clean Energy), yakni memastikan tersedianya akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua orang pada tahun 2030. Selain itu, target penurunan gas rumah kaca adalah sebesar 29% pada tahun 2030, dimana sektor energi ditargetkan berkontribusi sebesar 314 juta ton gas karbondioksida (CO2). Dalam upayanya mencapai target SDG, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membentuk platform “SDG Indonesia One” untuk memobilisasi sumber daya keuangan publik dan swasta melalui skema pembiayaan bersama untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang terkait dengan pencapaian SDG, termasuk proyek pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada sektor ketenagalistrikan. Kerjasama ini bagi PLN dan SMI adalah implementasi dari inisiatif strategis kedua perusahaan. PLN sebagai perusahaan listrik negara pada tanggal 21 April 2020 baru saja meluncurkan program Transformasi PLN yang salah satunya adalah inisiatif Green dimana PLN akan mendorong dan mempercepat eksekusi program EBT di Indonesia. Di lain pihak, SMI mengimplementasikan platform SDG Indonesia One, yang mencakup 4 (empat) jenis pilar, yaitu: (i) Fasilitas Pengembangan, (ii) Fasilitas De-Risking, (iii) Fasilitas Pembiayaan, dan (iv) Dana Ekuitas, yang karakteristik skemanya sesuai untuk kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia yang selama ini menemui beberapa kendala, antara lain tingginya risiko ekplorasi dan pengembangan, bankability proyek, skema tarif dan skema pembiayaan proyek. Oleh karenanya, sinergi PLN dan SMI sangat tepat dilakukan untuk mendorong tercapainya target Pemerintah untuk SDG energi yang terjangkau dan bersih. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019-2028, rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT adalah sebesar 16.765 GW, di antaranya sebesar 3.459 MW akan dilaksanakan oleh PLN. Dari jumlah tersebut, dengan kerjasama PLN dan PT SMI ini direncanakan akan dibangun pembangkit EBT sebesar 1.403 MW, terdiri atas PLTA sebesar 904 MW, PLTP sebesar 360 MW, PLTB sebesar 100 MW, PLTM sebesar 38,2 MW dan PLTS sebesar 1,3 MW. Mayoritas kapasitas (55,5 persen) pembangkit EBT akan dibangun di wilayah Indonesia Timur (783 MW) yang sangat kaya dengan potensi EBT, dengan rincian di wilayah Maluku Papua sebesar 111 MW, Nusa Tenggara sebesar 25 MW, Kalimantan sebesar 496 MW dan Sulawesi sebesar 146 MW. Total nilai pembangunan proyek pembangkit EBT tersebut diperkirakan sebesar 4,29 miliar dolar AS atau sekitar Rp 64,35 triliun. Sebagai pilot project kerjasama PLN dan PT SMI, direncanakan terdapat 3 (tiga) proyek yang akan dieksekusi pada tahun 2020, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Selain itu, terdapat pula proyek-proyek EBT lain yang akan dikerjasamakan oleh kedua belah pihak di tahun-tahun yang akan datang. Sumber

Jakarta - Kasus skimming yang masih terjadi hingga saat ini membutuhkan perhatian serius dari regulator keuangan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi perbankan dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran harus mengambil langkah tegas. Analyst digital forensic Ruby Alamsyah mengungkapkan saat ini BI dan OJK harus bertindak dengan memberi sanksi untuk bank yang kerap kali kebobolan. "Harusnya ada sanksi dari BI atau OJK untuk memberikan perasaan ke masyarakat oh regulator kita mendukung rakyat. Kalau ada sanksi kepada bank ya diharapkan bisa meminimalkan risiko pembobolan menggunakan metode skimming ini," kata Ruby saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/5/2020). Dia mengungkapkan saat ini memang kasus pembobolan rekening menggunakan metode skimming membuat masyarakat resah. Meskipun jika nasabah melapor ke bank masih membutuhkan waktu untuk proses pengembalian dana. Untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan koordinasi semua pihak mulai dari regulator keuangan sampai kepolisian untuk menelusuri apa penyebab kasus ini masih terus terjadi. Selain itu juga dibutuhkan tindakan hukum yang tegas untuk pelaku baik lokal maupun internasional yang menjadi otak kejahatan. Selama ini pelaku internasional biasanya dideportasi. Hal ini bisa menjadi celah pelaku atau sindikat untuk masuk kembali dengan orang yang berbeda. "Bisa saja mereka ganti orang untuk ke sini kalau hukumannya hanya dideportasi. Memang dibutuhkan koordinasi yang erat antar lembaga untuk menyelesaikan masalah ini," jelas dia. Simak Video "Kasus Pembobolan Rekening Muncul di Kendari" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Kasus skimming yang masih terjadi hingga saat ini membutuhkan perhatian serius dari regulator keuangan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi perbankan dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran harus mengambil langkah tegas. Analyst digital forensic Ruby Alamsyah mengungkapkan saat ini BI dan OJK harus bertindak dengan memberi sanksi untuk bank yang kerap kali kebobolan. "Harusnya ada sanksi dari BI atau OJK untuk memberikan perasaan ke masyarakat oh regulator kita mendukung rakyat. Kalau ada sanksi kepada bank ya diharapkan bisa meminimalkan risiko pembobolan menggunakan metode skimming ini," kata Ruby saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/5/2020). Dia mengungkapkan saat ini memang kasus pembobolan rekening menggunakan metode skimming membuat masyarakat resah. Meskipun jika nasabah melapor ke bank masih membutuhkan waktu untuk proses pengembalian dana. Untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan koordinasi semua pihak mulai dari regulator keuangan sampai kepolisian untuk menelusuri apa penyebab kasus ini masih terus terjadi. Selain itu juga dibutuhkan tindakan hukum yang tegas untuk pelaku baik lokal maupun internasional yang menjadi otak kejahatan. Selama ini pelaku internasional biasanya dideportasi. Hal ini bisa menjadi celah pelaku atau sindikat untuk masuk kembali dengan orang yang berbeda. "Bisa saja mereka ganti orang untuk ke sini kalau hukumannya hanya dideportasi. Memang dibutuhkan koordinasi yang erat antar lembaga untuk menyelesaikan masalah ini," jelas dia. Simak Video "Kasus Pembobolan Rekening Muncul di Kendari" [==] (kil/hns) Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 16 Mei 2020 14:44 WIB Pictrure Story AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi. - detikFinance Jakarta - Perusahaan rokok nomor dua di dunia British American Tobacco mengembangkan vaksin virus Corona dari tembakau. Mereka mengaku siap untuk menguji vaksin tersebut. Foto 1 dari 5 British American Tobacco (BAT), menyatakan siap menguji vaksin virus Corona (COVID-19) yang menggunakan protein daun tembakau. Baca Juga detikNews Maskapai Kanada Berhentikan Separuh Stafnya Gegara Pandemi Corona detikNews Sembuh dari Corona, 7 Warga Brebes Klaster Gowa: Ikuti Protokol Kesehatan detikNews Menag Ajak Salat Idul Fitri di Rumah, Bukan Masjid atau Lapangan detikNews Ratusan Warga AS Gelar Aksi Demo Memprotes Lockdown di Pennsylvania detikNews Kasus Corona Boyolali Tambah 4 Orang, 2 di Antaranya Kontak Klaster Gowa detikInet Kecewa Penanganan COVID-19, Indonesia Terserah Masuk Google Trend detikNews Potret Sepinya Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta detikTravel Potret Perayaan Warga Wuhan Setelah COVID-19 Reda Sumber