bot

Perusahaan digital wajib membayar PPN mulai 1 Juli 2020. == JAKARTA – Pemerintah resmi menarik pajak digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) per 1 Juli. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analyst (CITA) Fajry Akbar menilai, pemerintah harus menekankan partnership dengan pelaku usaha terkait agar pengenaan pajak digital berjalan efektif. Fajri menjelaskan, kebijakan pengenaan pajak ini akan mencakup para penyedia layanan over the top (OTT) dari luar negeri seperti Google Asia Pasifik. Kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan tersebut menjadi kunci. "Karena mereka ada di luar negeri, jadi enforcement akan cenderung sulit," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Jumat (15/5). Fajry menekankan, pemerintah harus membuat aturan teknis yang mengakomodasi kemudahan administrasi bagi perusahaan terkait. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat mengambil contoh dari ketentuan negara lain yang sudah berjalan efektif baik bagi negaranya maupun Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) agar dapat lebih diterima. Di sisi lain, Fajry menambahkan, pemerintah bisa saja memberlakukan sistem hukuman untuk mereka yang melanggar aturan. "Kalau tidak ada punishment, mereka tidak akan patuh," tuturnya. Pengenaan pajak digital secara resmi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan. Melalui regulasi tersebut, perusahaan yang menyediakan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak luar negeri harus memungut, menyetor dan melaporkan PPN terhadap produk digital mereka. "Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital, seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN," tutur Direktur Penyuluhan Pelayanan & Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama dalam rilis yang diterima Republika.co.id. Sumber

Jakarta - Kepala peneliti virus Corona menyayangkan keputusan yang diambil pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan pendanaan organisasinya. Mereka mengkhawatirkan tarikan dana ini berdampak pada studi yang tidak tuntas untuk pencegahan wabah ini, bahkan selanjutnya. Sebagai informasi, penelitian EcoHealth Alliance di China difokuskan untuk identifikasi mengenai virus Corona yang berbahaya bagi kesehatan manusia. "Saya benar-benar khawatir apa yang akan terjadi pada kita. Ketika kita mengatasi COVID-19, bagaimana dengan COVID-20? Bagaimana COVID-21? Siapa yang akan mencari tahu itu?" kata Peter Daszak, direktur organisasi yang berbasis di New York tersebut. Ia menuturkan pada 50 tahun lalu tidak ada yang meneliti kelelawar, semua tertuju pada binatang tikus dan nyamuk. Akhirnya, begitu kelelawar berevolusi ini bisa menjadi reservoir yang efektif dari virus mematikan. "Apakah kita bisa memprediksi lompatan (dari hewan ke manusia -- red) akan datang dari mana? Tidak," sambungnya. Karenanya, Daszak mengatakan pendanaan untuk penelitian coronavirus dibutuhkan lebih dari sebelumnya karena virus yang memiliki risiko tertinggi terhadap kesehatan masyarakat di negara berpenduduk terpadat di dunia. "Jika kita ingin tahu apa-apa tentang pandemi berikutnya kita harus bekerja di China," tutur Daszak. Daszak pun menyebut wilayah Asia Tenggara sebagai 'tempat nyaman' untuk virus, sehingga penelitian di China untuk mengusut tuntas soal dari mana hulu penyebaran virus SARS-CoV-2 ini bermula dan detail lainnya dibutuhkan. "Tujuan pekerjaan kami adalah untuk secara langsung memberi manfaat bagi keamanan nasional AS dan kesehatan masyarakat. Jika kami tidak melakukan ini, kami akan berada di garis depan lagi ketika virus berikutnya menyerang," tutupnya. Simak Video "Trump ke China: Yakin Virus Corona dari Kelelawar?" [==] (ask/fay) Sumber

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membeberkan salah satu faktor yang dinilainya menyebabkan kelangkaan stok gula di ritel-ritel modern. Menurut Roy, pemerintah sudah menetapkan kesepakatan dengan Aprindo dan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), sekitar 160.000 ton gula rafinasi dapat dipasok ke gerai-gerai ritel modern. Namun, Roy mengatakan ketika hendak memperoleh pasokan gula rafinasi tersebut, sekitar 70.000 ton stok gula menghilang. Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan membantah hal tersebut. Ia menegaskan, sejak awal tak ada kesepakatan agar AGRI memasok 160.000 ton gula untuk Aprindo. Bernardi menuturkan, stok gula rafinasi saat ini terus diguyur baik ke ritel modern maupun pasar tradisional untuk mengatasi kelangkaan. Kemudian, dari sisi pemerintah yang menerbitkan penugasan gula rafinasi tersebut juga angkat bicara. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto mengatakan, memang ada evaluasi dari pihaknya terkait volume gula rafinasi yang akan dipasok AGRI ke Aprindo. "Jadi pemerintah sesuai dengan rapat bersama memutuskan sudahlah penugasan 160.000 ton itu kita gelontorkan saja ke ritel modern, dan harapannya juga distributor yang memasok ritel modern juga memasok ke pasar tradisional, 2 jalur. Ternyata di dalam perjalanannya, kita kan evaluasi 1 minggu setelah itu, kenapa kok ini belum bergerak? Rupanya packer atau distributor yang menyuplai ke ritel modern pun punya keterbatasan," kata Suhanto kepada detikcom, Jumat (15/5/2020). Dengan kondisi tersebut, Kemendag pun mempertanyakan kemampuan Aprindo menyerap gula rafinasi dalam 1 bulan. Angka terakhir yang diperoleh, kemampuan dari peritel modern tersebut hanyalah 20.000 ton per bulan. "Setelah dihitung, kami mendapatkan angka dari Aprindo bahwa ritel modern untuk bulan Mei hanya mampu 20.000 ton," ungkap Suhanto. Penugasan dirombak, ritel modern hanya dipasok 30.000 ton gula rafinasi. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Takut Gendut? Ini Tips Minum Boba Rendah Gula" [==] Sumber

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membeberkan salah satu faktor yang dinilainya menyebabkan kelangkaan stok gula di ritel-ritel modern. Menurut Roy, pemerintah sudah menetapkan kesepakatan dengan Aprindo dan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), sekitar 160.000 ton gula rafinasi dapat dipasok ke gerai-gerai ritel modern. Namun, Roy mengatakan ketika hendak memperoleh pasokan gula rafinasi tersebut, sekitar 70.000 ton stok gula menghilang. Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan membantah hal tersebut. Ia menegaskan, sejak awal tak ada kesepakatan agar AGRI memasok 160.000 ton gula untuk Aprindo. Bernardi menuturkan, stok gula rafinasi saat ini terus diguyur baik ke ritel modern maupun pasar tradisional untuk mengatasi kelangkaan. Kemudian, dari sisi pemerintah yang menerbitkan penugasan gula rafinasi tersebut juga angkat bicara. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto mengatakan, memang ada evaluasi dari pihaknya terkait volume gula rafinasi yang akan dipasok AGRI ke Aprindo. "Jadi pemerintah sesuai dengan rapat bersama memutuskan sudahlah penugasan 160.000 ton itu kita gelontorkan saja ke ritel modern, dan harapannya juga distributor yang memasok ritel modern juga memasok ke pasar tradisional, 2 jalur. Ternyata di dalam perjalanannya, kita kan evaluasi 1 minggu setelah itu, kenapa kok ini belum bergerak? Rupanya packer atau distributor yang menyuplai ke ritel modern pun punya keterbatasan," kata Suhanto kepada detikcom, Jumat (15/5/2020). Dengan kondisi tersebut, Kemendag pun mempertanyakan kemampuan Aprindo menyerap gula rafinasi dalam 1 bulan. Angka terakhir yang diperoleh, kemampuan dari peritel modern tersebut hanyalah 20.000 ton per bulan. "Setelah dihitung, kami mendapatkan angka dari Aprindo bahwa ritel modern untuk bulan Mei hanya mampu 20.000 ton," ungkap Suhanto. Penugasan dirombak, ritel modern hanya dipasok 30.000 ton gula rafinasi. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Takut Gendut? Ini Tips Minum Boba Rendah Gula" [==] Sumber

Jakarta - Huawei sepertinya belum bisa kembali berbisnis dengan Google setidaknya hingga Mei 2021 mendatang. Pasalnya Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang larangan dagang untuk Huawei dan ZTE. Dikutip detikINET dari Reuters, Sabtu (16/5/2020) Trump memperpanjang keputusan eksekutif yang ditandatangani pada Mei 2019 yang melarang perusahaan Amerika Serikat untuk menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh perusahaan yang dianggap mengancam keamanan nasional. Regulator AS mengatakan kebijakan Trump tersebut ditujukan secara spesifik untuk perusahaan China seperti Huawei dan ZTE. Pemerintah AS telah lama menuding Huawei memiliki hubungan khusus dengan pemerintah China. Karena hubungan tersebut, perangkat milik Huawei dikhawatirkan bisa digunakan untuk memata-matai perusahaan dan negara lain. Departemen Perdagangan AS kemudian langsung menempatkan Huawei ke dalam daftar hitam perdagangan, dan dilarang berbisnis dengan perusahaan AS yang tidak memiliki lisensi. Departemen Perdagangan AS juga diperkirakan akan memperpanjang lisensi tersebut yang akan berakhir dalam waktu dekat. Lisensi tersebut mengizinkan perusahaan AS untuk tetap berbisnis dengan Huawei. Sejak larangan dagang tersebut ditetapkan, Huawei jadi terseok-seok di pasar smartphone global. Sebabnya larangan itu melarang vendor China tersebut untuk menggunakan layanan dari Google di smartphone baru mereka. Huawei pun terpaksa mengembangkan layanan alternatif untuk menggantikan aplikasi penting Google seperti Google Maps, Play Store, YouTube dan lain-lain. Sementara itu pengapalan smartphone Huawei terus turun, dengan data terbaru dari Canalys menyebutkan pengapalan di negara selain China turun hingga 35%. Simak Video "Tanggapan Huawei Soal Kabar 'CLBK' dengan Google" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Perbankan memberikan keringanan pada nasabah yang terdampak virus Corona. Salah satu bentuk keringanan ini ialah berupa subsidi bunga, termasuk pada kredit pemilikan rumah (KPR). Namun perlu diingat, tidak semua nasabah mendapat keringanan ini, ada syaratnya. "Saat ini PP dan Perppunya sudah keluar. Karena memang sebagian besar yang kita biayai di Bank BTN adalah masyarakat berpendapatan rendah MBR. Total termasuk yang biayai tempatnya syariah ada kurang lebih Rp 112 triliun KPR dan pembiayaan rumah bersubdi," kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pahala N Mansury dalam teleconference, Jumat kemarin (15/5/2020). "Di dalam PP 23 disampaikan yang akan memperoleh subsidi bunga di sini adalah KPR dengan dengan tipe 21, 22, 70," sambungnya. Lanjutnya, keringanan akan diberikan pada nasabah yang membutuhkan. Kemudian, nasabah itu memiliki rekam jejak yang baik hingga Februari 2020. "Memang yang namanya restrukturisasi ini tidak berlaku langsung bagi semua orang. Harus dilihat apakah debitur kita membutuhkan atau tidak, apakah memang terpengaruh COVID atau tidak. Tentunya adalah debitur-debitur yang berkinerja baik sampai dengan bulan Februari yang lalu," sambungnya. Pahala mengatakan, bagi BTN kebijakan pemerintah tersebut membantu dari sisi likuiditas bank. Ia pun menambahkan, bentuk restrukturisasi sendiri bermacam-macam tergantung kondisi nasabah. "Dengan adanya subsidi bunga, bunga yang tidak bisa dibayarkan masyarakat tentunya kita harapkan bisa tetap diterima Bank BTN, tentunya membantu kita," ujarnya. "Ada restrukturisasi yang memberikan penangguhan bunga, ada yang memberikan penangguhan pokok, ada yang memberikan penangguhan bunga dan pokok. Segalanya ini adalah tergantung kondisi debitur," tutup Pahala. Bagaimana Kinerja BTN? Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Berapa Harga Baru Rumah Bersubsidi Bebas PPN?" [==] Sumber

Jakarta - Perbankan memberikan keringanan pada nasabah yang terdampak virus Corona. Salah satu bentuk keringanan ini ialah berupa subsidi bunga, termasuk pada kredit pemilikan rumah (KPR). Namun perlu diingat, tidak semua nasabah mendapat keringanan ini, ada syaratnya. "Saat ini PP dan Perppunya sudah keluar. Karena memang sebagian besar yang kita biayai di Bank BTN adalah masyarakat berpendapatan rendah MBR. Total termasuk yang biayai tempatnya syariah ada kurang lebih Rp 112 triliun KPR dan pembiayaan rumah bersubdi," kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pahala N Mansury dalam teleconference, Jumat kemarin (15/5/2020). "Di dalam PP 23 disampaikan yang akan memperoleh subsidi bunga di sini adalah KPR dengan dengan tipe 21, 22, 70," sambungnya. Lanjutnya, keringanan akan diberikan pada nasabah yang membutuhkan. Kemudian, nasabah itu memiliki rekam jejak yang baik hingga Februari 2020. "Memang yang namanya restrukturisasi ini tidak berlaku langsung bagi semua orang. Harus dilihat apakah debitur kita membutuhkan atau tidak, apakah memang terpengaruh COVID atau tidak. Tentunya adalah debitur-debitur yang berkinerja baik sampai dengan bulan Februari yang lalu," sambungnya. Pahala mengatakan, bagi BTN kebijakan pemerintah tersebut membantu dari sisi likuiditas bank. Ia pun menambahkan, bentuk restrukturisasi sendiri bermacam-macam tergantung kondisi nasabah. "Dengan adanya subsidi bunga, bunga yang tidak bisa dibayarkan masyarakat tentunya kita harapkan bisa tetap diterima Bank BTN, tentunya membantu kita," ujarnya. "Ada restrukturisasi yang memberikan penangguhan bunga, ada yang memberikan penangguhan pokok, ada yang memberikan penangguhan bunga dan pokok. Segalanya ini adalah tergantung kondisi debitur," tutup Pahala. Bagaimana Kinerja BTN? Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Berapa Harga Baru Rumah Bersubsidi Bebas PPN?" [==] Sumber

Jakarta - Apple disebut akan meluncurkan iPad baru, yaitu iPad dengan layar 10,8 inch dan iPad Mini dengan layar lebih besar, juga sebuah kacamata augmented reality. Hal ini diutarakan oleh Ming-Chi Kuo, analis yang sering punya prediksi tepat soal perangkat Apple terbaru. Menurutnya, iPad dengan layar 10,8 inch akan dirilis pada pertengahan kedua 2020 ini, sementara iPad Mini dengan layar lebih besar -- antara 8,5 sampai 9 inch -- akan dirilis pada pertengahan pertama 2021. Kedua iPad tersebut, menurut Kuo, bakal mempunyai harga yang relatif terjangkau. Sementara kacamata AR yang ia sebutkan kemungkinan bakal dirilis pada 2022, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Sabtu (16/5/2020). Belum diketahui apakah kedua iPad tersebut akan menggantikan lini iPad yang sudah ada atau menjadi lini baru. Sekadar informasi, saat ini iPad dengan layar 10,2 inch adalah iPad termurah dengan harga USD 329, sementara iPad Air yang harganya USD 499 punya layar 10,5 inch. Artinya, iPad 10,8 inch layarnya lebih besar dari keduanya. Sementara iPad Mini, jika benar layarnya 9 inch maka akan jauh lebih besar ketimbang iPad Mini sebelumnya yang layarnya 7,9 inch. Sementara soal kacamata AR, ada juga Youtuber Jon Prosser yang menyebut kalau kacamata ini bakal dirilis pada Maret sampai Juni 2021. Ia mengklaim sudah pernah melihat kacamata ini, dan punya bentuk yang sangat minimalis. Kacamata AR ini sebelumnya sudah sering diisukan, bahkan juga pernah disebut bahwa sebenarnya akan ada dua perangkat berbasis AR, yaitu sebuah kacamata dan headset, yang akan dirilis pada 2022 dan akhir 2021. Keberadaan kacamata ini semakin mendekati kenyataan setelah Apple mengakuisisi perusahaan virtual reality NextVR, yang semacam menjadi sinyal bahwa Apple memang serius menggarap teknologi yang bakal berbasis VR dan AR. Simak Video "Begini Canggihnya iPad Pro 2020 yang Rilis di Tengah Pandemi Corona" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan sejumlah risiko yang bakal dihadapi industri perbankan jika pandemi COVID-19 berkepanjangan. Paling tidak ada tiga risiko yang akan dihadapi perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menjelaskan, risiko yang pertama adalah risiko kredit. Hal itu terjadi karena sektor riil terutama UMKM mulai kesulitan membayar kewajibannya kepada perbankan. "Pertama kami melihat ada risiko-risiko kredit. Ini tentunya mulai akan terlihat kalau sektor UMKM kita mulai terganggu dan tidak membayar kewajibannya kepada industri keuangan kita," kata dia dalam diskusi online yang tayang di YouTube, Jumat (15/5/2020). Menurutnya kondisi tersebut akan membuat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) meningkat. Namun dia yakin perbankan pasti akan berpikir bagaimana memitigasinya jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Lalu yang kedua adalah risiko pasar, yaitu perubahan aset lembaga jasa keuangan yang diakibatkan oleh yield instrumen keuangan dan pelemahan nilai tukar. "Juga ada risiko pasar karena memang akibat dari pelemahan yield instrumen keuangan, kemudian juga pelemahan nilai tukar, itu pasti akan terjadi juga risiko pasar," sebutnya. Ketiga, risiko likuiditas juga membayangi industri perbankan jika merebaknya virus Corona berlarut-larut. "Ke depan kita terus akan melakukan pemantauan day to day karena tekanan likuiditas akibat dari pressure tadi, kalau nasabahnya tidak membayar, kemudian pasti banknya akan mulai anget itu cash flow-nya, bagaimana memenuhi likuiditasnya," tambahnya. Bagaimana kondisi bank saat ini? Lanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Anjlok! Pertumbuhan Kredit Bank Tahun 2019 Hanya 6,08%" [==] Sumber

Jakarta - Kemegahan alam semesta tak bisa dipungkiri lagi. Pernah melihat bagaimana wujud Bumi dilihat dari jarak lima juta mil di luar angkasa? Wahana antariksa BepiColombo baru-baru ini memperlihatkan Bumi dari jarak yang sangat jauh atau yang sedikit lagi wahana tersebut mendekati Merkurius, planet terdekat dengan Matahari. Sebagaimana dilansir dari Cnet, Sabtu (16/5/2020) pada bulan April kemarin, Bumi seakan 'melambaikan tangan' ke BepiColombo saat terbang menuju Merkurius. Momen itu pun tentunya tak disia-siakan. Hasilnya bisa dilihat, Bumi begitu kecil, nyaris berupa titik kecil di Tata Surya. Beberapa hasil jepretan BepiColombo tersebut memperlihatkan Bumi semakin memudar dari kejauhan saat wahana ini mencoba mendekati Merkurius. Adapun gambar visual itu dibagikan Badan Antariksa Eropa (ESA) dirilis pada pekan ini. Wahana antariksa BepiColombo potret Bumi yang menyerupai titik putih di angkasa yang gelap. Foto: ESA Diketahui, BepiColombo adalah misi bersama antara ESA dan Badan Antariksa Jepang (JAXA). Wahana itu terdiri dari dua pesawat ruang angkasa yang berpergian bersama. Melalui misi ini, para ilmuwan berharap dapat mendapat jawaban terkait komposisi, lingkungan, dan medan magnet Merkurius. BepiColombo yang diluncurkan akhir 2018 itu dijadwalkan sampai ke Merkurius pada 2025 mendatang. Simak Video "China Luncurkan Pesawat Ruang Angkasa Tanpa Awak" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Dua karyawan penting Google di divisi Pixel dikabarkan cabut. Konon penyebabnya lantaran kecewa dengan Pixel 4 dan 4 XL. Bahkan disebutkan sejak masa pengembangan ponsel tersebut, kedua karyawan ini sudah tidak senang dengan sebagian besar spesifikasi yang disematkan pada penerus Pixel 3 itu. Seperti diungkap GSM Arena, kedua karyawan yang dimaksud adalah Mario Queiroz dan Mark Levoy. Queiroz telah bekerja di Google sejak 2005. Sosoknya selalu terlibat dalam kelahiran ponsel besutan raksasa pencarian internet itu, mulai Nexus One pada 2010 hingga sempat memimpin divisi Pixel. Sementara Levoy adalah satu 'dewa' di divisi Pixel, karena dialah yang menjaga kualitas hasil jepretan ponsel ini. Sosok yang dikenal ahli dalam fotografi komputasi itu dilaporkan hengkang sejak Maret lalu. Laporan lain mengatakan banyak staf tidak senang dengan dua Pixel 4, salah satunya karena kapasitas baterai. Bahkan banyak staf utama divisi Pixel yang kurang antusias saat ponsel tersebut diluncurkan. Ya karena dilahirkan dengan setengah hati membuat Pixel 4 kurang direspon positif oleh pasar. Angka penjualannya dilaporkan lebih rendah dari Pixel 3. Simak Video "Karyawan Google Akan Ngantor Lagi pada 1 Juni 2020" [==] (afr/fay) google google pixel 4 Sumber

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa Pegawai Mediator Hubungan Industrial siap mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2020. Para Mediator akan stand by bertugas di Pos Komando (Posko) THR Tahun 2020 yang telah disediakan pemerintah. "Untuk memastikan pembayaran THR Keagamaan berjalan efektif, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan Posko THR secara online. Kami juga telah menyiapkan petugas mediator kami untuk memfasilitasi konsultasi maupun aduan masyarakat seputar THR," ujar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Haiyani Rumondang, dalam dalam keterangannya, Jumat (15/5/2020). Menurutnya, dalam Udang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dijelaskan bahwa mediator hubungan industrial bertugas melakukan mediasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan. Perselisihan sebagaimana dimaksud mencakup perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Selain Posko THR Tahun 2020 yang disediakan Kemnaker secara online, Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menyediakan posko serupa. "Jadi kami berharap, masyarakat, khususnya pekerja/buruh dan pengusaha yang mempunyai permasalahan terkait THR ini dapat memanfaatkan Posko THR yang terdapat di Kementerian Ketenagakerjaan dan seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan domisili tempat kerja masing-masing," jelasnya. Haiyani menambahkan jumlah mediator di tingkat pusat dan daerah sebanyak 826 orang mediator. Sedangkan jumlah perusahaan sebagai obyek pengawasan sebanyak 297.743 perusahaan. Meskipun dari sisi jumlah mediator dan obyek pengawasan tidak seimbang, dia memastikan pemerintah akan bekerja semaksimal mungkin mengawal pembayaran THR Keagamaan tahun 2020. "Jadi jangan takut untuk konsultasi ataupun mengadu. Kami, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasti hadir mengawal pembayaran THR," tegasnya. Sebagai informasi, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi virus Corona (COVID-19). SE ini bertujuan memastikan terlaksananya pembayaran pekerja/buruh tetap mendapatkan THR jelang hari raya keagamaan, serta memastikan dunia usaha tetap berjalan. "Semangat surat edaran ini adalah mendorong dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh manakala perusahaan tidak mampu membayar THR tepat waktu. Tentunya dengan landasan itikad baik bersama, dilandasi adanya laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, serta saling percaya satu sama lain," pungkasnya. Sebagai informasi, untuk memastikan SE THR berjalan efektif, Kemnaker juga telah menyediakan Posko Pengaduan THR Tahun 2020 secara online. Posko ini dapat diakses melalui situs web www.kemnaker.go.id. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga telah menyediakan posko serupa untuk mengawal pembayaran THR tahun 2020 berjalan efektif. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (ega/hns) Sumber

Menteri Edhy sebut serapan KUR saat ini Rp 2,5 triliun dari target Rp 190 triliun == JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menilai fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan usaha di sektor kelautan dan perikanan. "KUR menjadi alat bantu yang baik, tetapi belum terlaksana maksimal di sektor kelautan dan perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam seminar bertema Marine and fisheries business and investment forum di Jakarta, Jumat (15/5). Ia menyampaikan bahwa serapan KUR baru mencapai Rp 2,5 triliun dari pagu yang disiapkan sebesar Rp 190 triliun pada tahun 2020. "Bisa dibayangkan, serapannya belum ada dua persennya," ucap Edhy Prabowo. Menurut dia, minimnya serapan KUR karena kurangnya informasi ke masyarakat di sektor perikanan dan kelautan sehingga cenderung menerima kredit informal yang sangat menjerat. Pihaknya akan menjemput bola bagaimana masyarakat tahu mengenai KUR sehingga memberikan peluang bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan memanfaatkan pembiayaan perbankan. "Bunga KUR 6 persen, ini merupakan terobosan yang bagus untuk dimanfaatkan dibandingkan pinjam ke informal. Kalau mereka pinjam uang ke informal misal Rp1 juta, dikembalikannya Rp 1,2 juta hanya waktu dalam satu hari atau satu minggu, bayangkan kalau kita hitung bunganya itu berapa persen," ucap Edhy Prabowo. Kendati demikian ia mengakui pihaknya tidak dapat mengintervensi perbankan untuk mengucurkan dana karena ada prosedur yang harus dilewati. "Bank tidak bisa diintervensi karena punya cara untuk mempertahankan kreditnya agar uang yang dikucurkan itu aman, mereka akan menanggung risiko apabila uang yang dikucurkan tidak kembali. Maka itu KKP akan mengedukasi pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mendapatkan akses modal dengan cepat," katanya. Edhy Prabowo meminta agar pelaku usaha tidak takut untuk melapor bila mengalami kesulitan untuk mengakses biaya dari perbankan agar segera direspon untuk melakukan penanganan. "Saya ingat sekali waktu saya sebagai anggota Komisi VI DPR dulu, KUR itu hanya dapat Rp 5 juta, lalu meningkat jadi Rp 25 juta dan sekarang Rp 50 juta tanpa agunan. Bahkan bisa akumulasi,” katanya. Menurut dia, KUR dapat digunakan untuk pelaku usaha perikanan tangkap dengan membeli kapal ikan atau membuat cold storage. Selain itu bisa juga digunakan untuk membuat tambak."Dengan begitu diharapkan produksi pangan, terutama di sektor kelautan dan perikanan meningkat di tengah COVID-19, mengingat tingginya permintaan pangan saat ini," ucap Edhy Prabowo. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum akan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jokowi juga mengatakan pemerintah terus memantau data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi masyarakat kembali produktif dan tetap aman dari COVID-19. "Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan, tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020). Jokowi mengatakan, nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali, namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Sementara itu WHO juga telah menyatakan terdapat potensi virus ini tidak segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat. "Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Presiden. Hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis. Justru dari situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus Covid tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," tegas Jokowi. "Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Klik halaman selanjutnya. Sumber

Jakarta - Di tengah pandemi COVID-19, Spotify berupaya untuk menarik lebih banyak orang untuk menggunakan layanan premiumnya. Layanan streaming musik itu akan memberikan dua penawaran. Yang pertama untuk pengguna baru, apabila mereka mendaftar untuk paket premium maka akan diberikan layanan tiga bulan gratis hingga 30 Juni, penawaran ini berlaku untuk paket lainnya seperti paket keluarga, siswa dan individu. Sementara untuk pengguna lama Spotify akan diberikan potongan harga untuk langganan berikutnya. Penawaran ini dilakukan Spotify untuk memastikan penghasilan dari subscription selama masa pandemi Covid-19. Sementara pendapatan keseluruhannya sebagian berasal dari iklan, yang merupakan bidang yang paling terimbas di seluruh industri karena krisis ekonomi global. Dilansir detiKINET dari The Verge, Spotify mengatakan dalam laporan pendapatan terbarunya bahwa pendapatan yang didukung iklan kurang dari perkiraan dan sebagai hasilnya menurunkan target pendapatan untuk tahun ini. Dalam laporan pendapatannya Spotify juga mengatakan bahwa meskipun jumlah pengguna yang membatalkan akun mereka turun secara keseluruhan, namun mayoritas berencana untuk memperbarui akun mereka begitu situasi ekonomi mereka mulai membaik. Saat kondisi pandemi COVID-19 membuat orang-orang memperketat anggaran mereka karena tingkat pengangguran dunia yang makin melonjak. Dengan Spotify menawarkan langganan yang lebih terjangkau dengan lebih banyak fitur untuk pelanggan premium, mungkin dapat membuat mereka mendaftar kembali. Simak Video "Masih Syuting saat Pandemi Corona, Indra Bekti Tak Berani Sentuh Anak" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat potensi kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bisa direstrukturisasi mencapai Rp 600 triliun. Hal ini sesuai dengan total kredit UMKM di perbankan yang mencapai Rp 1.100 - Rp 1.200 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan hingga 10 Mei 2020 kredit UMKM yang sudah direstrukturisasi mencapai Rp 167,1 triliun dengan jumlah debitur 3,42 juta UMKM. "Asumsinya kalau 50% dan bank bilang antara 40%-50% angkanya itu mencapai Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun," kata Wimboh dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/5/2020). Dia menjelaskan angka ini masih berpotensi meningkat sejalan dengan proses keringanan yang dilakukan oleh perbankan saat ini. Wimboh menyebut jumlah kredit yang membutuhkan restrukturisasi jumlahnya cukup besar. "Misalnya 50% restrukturisasi, jumlahnya Rp500 triliun itu bukan berarti semua butuh penyangga likuiditas. Dan likuiditas yang disanggah itu hanya perhitungan pokok dan bunga. Misalnya dari April sampai Desember sekitar 9 bulan paling banyak itu sudah paling konservatif," ujarnya. Kemudian kebutuhan likuiditas bank untuk menopang restrukturisasi kredit UMKM tidak begitu besar. Dia mencontohkan potensi kredit UMKM yang membutuhkan restrukturisasi yakni Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun hanya sepertiganya atau sebesar Rp 200 triliun. Jika suku bunga kredit UMKM selama satu tahun sebesar 15%. Namun karena restrukturisasi yang dihitung misalnya saja dari bulan April-Desember 2020, maka suku bunga yang membutuhkan restrukturisasi dalam 9 bulan kurang lebih 12%. "Suku bunga 12% itu dikalikan Rp200 triliun. Kalau itu 9 bulan, tapi ini belum tentu juga 9 bulan, jadi perhitungannya tidak begitu besar [kebutuhan likuiditas]. Tetapi kami belum sampai detail, itu tadi hanya gambaran," jelas dia. Simak Video "Ini Perusahaan Leasing yang Kasih Keringanan Pembayaran" [==] (kil/dna) Sumber

Jakarta - Perekomian Indonesia diramal akan mencapai posisi terpuruknya di kuartal II-2020. Meski menakutkan, setidaknya sudah ada ramalan kapan titik terendah penurunan ekonomi berlangsung. Direktur Utama Danareksa Investment Management Marsangap P Tamba memprediksi ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 akan lebih rendah dari pertumbuhan di kuartal I-2020. Bahkan dia dia menilai akan mencapai posisi terburuknya. "Jika itu benar, setidaknya kita akan melihat bottom-nya. Karena setelah itu recovery," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/5/2020). Meski begitu, menurutnya seluruhnya tergantung dari kondisi wabah COVID-19 sendiri. Jika dilihat sampai saat ini pertambahan kasusu COVID-19 masih berfluktuatif baik di Indonesia maupun secara global. Dengan kondisis seperti itu, dia perkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa di sekitar 2%. Jika itu terjadi dia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan berada di kisaran 5.000-an. "Dampak perekonomian di akhir tahun emiten akan recovery. Sekarang masih periode denial, masih cari-cari kapan recovery-nya. Saya pikir ini akan buat fluktuasi IHSG rally tinggi sekali. Dengan asumsi GDP 2%, IHSG bisa di 5.200 dan 5.400," terangnya. Simak Video "Sandi: Pemerintah Terjebak Dalam Pertumbuhan Ekonomi 5%" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Dampak pandemi virus Corona turut mempengaruhi nasib 5G saat ini. Jaringan seluler generasi kelima itu harus ditunda peluncurannya. Operator seluler Jepang Rakuten awalnya akan menggelar layanan 5G pada Juni ini. Akan tetapi, seperti diberitakan Reuters, Jumat (15/5/2020) rantai pasokan yang terganggu karena COVID-19 membuat Rakuten gigit jari. Setidaknya paling tidak tiga bulan penundaan peluncuran layanan 5G karena gangguan rantai pasokan tersebut. Rakuten meluncurkan layanan jaringan nirkabel komersial pada April lalu sebagai bagian dari upaya memenangkan pasar dari tiga operator di negeri Matahari Terbit ini. Layanan tersebut untuk mengarahkan lalu lintas data ke e-commerce dan layanan keuangan. Pada hari Kamis kemarin, perusahaan melaporkan mengalami kerugian operasional di sektor bisnis seluler. Chief Executive Rakuten Hirosho Mikitani mengatakan, situasi saat ini berimbas pada bisnis seluler dengan memangkas biaya pembangunan jaringan yang dialihkan menggunakan perangkat berbasis cloud. Untuk saat ini, Rakuten belum membeberkan ketidakpastian kinerjanya karena virus Corona yang menghentikan kegiatan ekonomi di seluruh Jepang. Simak Video "Yuk! Belajar Cara Membuka Masker Kain yang Benar" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat mengumumkan kinerja 7 bank yang kurang diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tengah pandemi COVID-19. Ekonom menilai hal yang disampaikan oleh BPK ke publik dikhawatirkan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan, memang pengawasan terhadap institusi negara termasuk OJK memang sudah menjadi tugas BPK. Hal ini baik sebagai mekanisme pengawasan agar lembaga negara melaksanakan tugasnya secara optimal. Namun menurut dia BPK harus bisa lebih hati-hati untuk menyampaikan hasil auditnya ke publik. Hal ini agar tidak meresahkan masyarakat. Apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini. "Dalam konteks pengawasan ke perbankan, adanya penyebutan nama-nama bank secara langsung memang bisa menimbulkan risiko persepsi keliru di masyarakat," kata Eko, Jumat (15/5/2020). Menurut dia, kedua lembaga negara seperti BPK dan OJK harus memperbaiki pola penyampaian hasil pengawasannya ke publik. Hal ini karena umumnya sebelum hasil pengawasan disampaikan, tentunya ada tahap klarifikasi dari BPK ke OJK. Dari penyampaian yang dilakukan BPK, Eko mempertanyakan apakah proses-proses klarifikasi ini telah dilakukan dan kemudian lembaga yang diawasi OJK tidak memberikan jawaban secara memadai dan dilakukan klarifikasi. "Klarifikasi untuk sektor perbankan yang sifatnya highly regulated sangat penting. Meskipun setahu saya tidak ada larangan nama individual bank disebutkan. Namun aspek hukumnya tentu sudah dipertimbangkan BPK. Hal yg sama pernah terjadi ketika menyatakan kasus jiwasraya sistemik, padahal biasanya yang mengumumkan sistemik adalah KSSK," jelas dia. Simak Video " BPK Ungkap Praktik Kongkalikong di Kasus Jiwasraya" [==] Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa curiga dengan harga gula pasir dan bawang merah yang tak kunjung turun. Jokowi kembali menginstruksikan jajarannya untuk mencari penyebab kedua bahan pangan ini harganya tak kunjung turun. Dirinya curiga ada yang mengambil keuntungan dari dua bahan pokok tersebut. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto, terkait dugaan ini perlu ada penelusuran lebih lanjut, khususnya untuk gula. Menurutnya, Satgas Pangan Polri juga akan turun tangan dalam penelusuran ini. "Distribusi gula, saya tidak katakan ada permainan atau tidak, pasti ini kan perlu penelusuran. Pasti semua pihak secara berjalan, Satgas Pangan sedang menelusuri," kat Suhanto kepada detikcom, Jumat (15/5/2020). Ia mengatakan, saat ini pemerintah fokus memuluskan proses distribusi gula. Sehingga, baik penugasan impor dan pengalihan gula rafinasi menjadi konsumsi dapat berjalan lancar, dan stoknya segera masuk ke pasar. Suhanto juga mengingatkan para distributor gula agar tak menimbun stok. Menurutnya, hal itu akan merugikan para distributor sendiri. "Yang penting kita pastikan distribusi berjalan terus, dan kita terus push kepada para distributor jangan sampai mereka menahan barang. Apalagi sebentar lagi panen raya, dan harga akan turun, pasti mereka nggak akan berani," jelas dia. Untuk komoditas bawang merah, menurut Suhanto memang ada kendala distribusi terutama di daerah-daerah yang mengalami defisit atas komoditas tersebut. "Dengan adanya pembatasan pergerakan kapal terus terang mempengaruhi pergerakan harga beberapa komoditas. Sementara kita tahu bahwa bawang merah kan tidak bisa terlalu lama untuk kita lakukan pendistribusian," ujar Suhanto. Namun, menurutnya dengan prediksi panen bawang Merah di akhir bulan Mei berdasarkan prediksi Kementerian Pertanian (Kementan), ditargetkan harga bawang merah bisa kembali normal ke level 25.000-30.000/kg. "Harapannya kembali normal lagi lah. Kalau sebelumnya kan harusnya harga bawang merah Rp 25.000-30.000," tutup Suhanto. Sebagai informasi, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga gula rata-rata nasional hari ini masih tembus Rp 17.600/kg, atau melonjak 40% dari harga acuan di tingkat konsumen yakni Rp 12.500/kg. Sementara, harga bawang merah tembus Rp 52.250/kg. Simak Video "Jokowi Curiga Ada Permainan Harga Bawang Merah dan Gula Pasir!" [==] (Vadhia Lidyana/dna) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa curiga dengan harga gula pasir dan bawang merah yang tak kunjung turun. Jokowi kembali menginstruksikan jajarannya untuk mencari penyebab kedua bahan pangan ini harganya tak kunjung turun. Dirinya curiga ada yang mengambil keuntungan dari dua bahan pokok tersebut. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto, terkait dugaan ini perlu ada penelusuran lebih lanjut, khususnya untuk gula. Menurutnya, Satgas Pangan Polri juga akan turun tangan dalam penelusuran ini. "Distribusi gula, saya tidak katakan ada permainan atau tidak, pasti ini kan perlu penelusuran. Pasti semua pihak secara berjalan, Satgas Pangan sedang menelusuri," kat Suhanto kepada detikcom, Jumat (15/5/2020). Ia mengatakan, saat ini pemerintah fokus memuluskan proses distribusi gula. Sehingga, baik penugasan impor dan pengalihan gula rafinasi menjadi konsumsi dapat berjalan lancar, dan stoknya segera masuk ke pasar. Suhanto juga mengingatkan para distributor gula agar tak menimbun stok. Menurutnya, hal itu akan merugikan para distributor sendiri. "Yang penting kita pastikan distribusi berjalan terus, dan kita terus push kepada para distributor jangan sampai mereka menahan barang. Apalagi sebentar lagi panen raya, dan harga akan turun, pasti mereka nggak akan berani," jelas dia. Untuk komoditas bawang merah, menurut Suhanto memang ada kendala distribusi terutama di daerah-daerah yang mengalami defisit atas komoditas tersebut. "Dengan adanya pembatasan pergerakan kapal terus terang mempengaruhi pergerakan harga beberapa komoditas. Sementara kita tahu bahwa bawang merah kan tidak bisa terlalu lama untuk kita lakukan pendistribusian," ujar Suhanto. Namun, menurutnya dengan prediksi panen bawang Merah di akhir bulan Mei berdasarkan prediksi Kementerian Pertanian (Kementan), ditargetkan harga bawang merah bisa kembali normal ke level 25.000-30.000/kg. "Harapannya kembali normal lagi lah. Kalau sebelumnya kan harusnya harga bawang merah Rp 25.000-30.000," tutup Suhanto. Sebagai informasi, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga gula rata-rata nasional hari ini masih tembus Rp 17.600/kg, atau melonjak 40% dari harga acuan di tingkat konsumen yakni Rp 12.500/kg. Sementara, harga bawang merah tembus Rp 52.250/kg. Simak Video "Jokowi Curiga Ada Permainan Harga Bawang Merah dan Gula Pasir!" [==] (Vadhia Lidyana/dna) Sumber

Jakarta - Facebook membentuk Oversight Board untuk mengawasi konten negatif secara global. Bagaimana nanti tindakan pencegahannya, akan ditunggu pengguna. Facebook Oversight Board ini diumumkan 7 Mei 2020. Mereka terdiri dari 20 anggota pakar independen dari seluruh dunia. Indonesia diwakili oleh wartawan senior Endy Bayuni. Media sosial besutan Mark Zuckerberg ini memang sudah lama dikritik terkait penyebaran konten negatif. Mulai dari hoax, ujaran kebencian, pornografi, kekerasan, terorisme, radikalisme dll. Menurut Endy dalam wawancara dengan detikINET, dewan pengawas ini akan bertindak sebagai mahkamah banding. Jika pengguna sudah melapor ke Facebook, tapi tidak puas dengan keputusan terhadap konten yang dilaporkan, kasusnya akan dibawa ke Oversight Board. Biasanya antara meminta konten tertentu dihapus, atau menggugat penghapusan konten oleh Facebook. "Tugas kita mengasih rekomendasi kebijakan terhadap konten Facebook. Kan sudah ada community standard, itu sudah cukup bagus tapi bisa diperbaiki," kata Endy kepada detikINET, Jumat (15/5/2020). Yang namanya aduan banding, tentu adalah untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Namun menurut Endy, hal itu juga sekaligus menjadi semacam jurisprudensi untuk kejadian serupa di masa depan, sebagai tindakan pencegahan. "Nanti pelaksanaan keputusan dari kita akan menjadi preseden untuk kasus-kasus berikutnya," jelas editor senior Jakarta Post ini. Facebook Oversight Board menurut Endy harus melihat nilai yang berlaku universal di semua negara tempat Facebook beroperasi. Dewan pengawas menurut Endy sekarang masih dalam tahap persiapan dan mempersiapkan segala aspek teknis. "Akhir September atau awal Oktober kita sudah siap untuk menerima kasus," kata Endy. Ingat ya, pengguna Facebook tetap harus melaporkan konten aduan ke Facebook dulu. Kalau tidak puas dengan keputusan Facebook, barulah diadukan ke Oversight Board. Syarat dan tata caranya bisa disimak di https://www.oversightboard.com/appeals-process/ Simak Video "Pandemi Corona, Facebook Gaming Dirilis Lebih Cepat" [==] (fay/fyk) Sumber

Jakarta - Direktur Utama PGN Suko Hartono yang baru ditetapkan dalam RUPST PGN 2020, menyampaikan beberapa strategi yang hendak dilaksanakan ke depan. Salah satunya menjadikan sub holding gas jadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. PGN, dikatakannya akan menjalankan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 untuk memperkuat daya saing industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. "Sesuai ketentuan tersebut, harga gas industri tertentu ditetapkan sebesar USD 6 per MMBTU di plant gate. Diharapkan dengan tumbuhnya industri hilir akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan negara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020). Menurut Suko perkuatan peran sub holding gas menjadi pekerjaan rumah utama dalam jangka pendek dalam rangka menurunkan biaya operasi yaitu salah satunya dengan cara integrasi dan optimalisasi aset PGN Pertagas. "PGN akan melaksanakan efisiensi untuk menurunkan biaya operasi, salah satu upayanya adalah dengan integrasi infrastruktur dalam sub holding gas seperti integrasi pipa transmisi SSJW maupun dengan pipa Pertagas Jawa Barat yang sudah menjadi keluarga besar sub holding gas," ungkapnya. Selanjutnya, dalam jangka menengah panjang, efisiensi akan dilaksanakan dengan melakukan penggabungan dan integrasi usaha sejenis di dalam sub holding gas. Tidak hanya itu, inovasi produk yang akan dilakukan menjadikan gas bukan hanya sebagai komoditas namun sebagai nilai tambah pertumbuhan ekonomi nasional dalam multiplier effect yang dihasilkan dari pemanfaatan gas di sektor hilir menjadi penting untuk didorong. Seperti pemanfaatan gas bumi oleh industri turunan gas yang meningkatkan nilai tambah produk hilir gas. "Dalam pelaksanaannya PGN akan bekerja sama dengan pihak lain dalam membangun industri berbasis gas, contohnya industri petrochemical dengan perusahaan yang mempunyai pengalaman dibidang tersebut dengan teknologi terkini," jelasnya. "Dalam upaya mendukung inisiatif pemerintah untuk menekan defisit neraca migas dalam program B30 -B50, PGN bersama mitra strategis dapat bekerjasama menyediakan produk petrochemical (methanol) yang dapat digunakan untuk membantu program tersebut serta industri turunan lainnya," imbuh Suko. Dalam lima tahun ke depan, kata Suko, pihaknya akan merencanakan target strategis untuk pemenuhan energi bagi 4 juta jargas rumah tangga, serta peningkatan pengelolaan niaga gas bumi mencapai 1.800 BBTUD di domestik dan 600 BBTUD dari global LNG trading. Pengembangan infrastruktur jargas itu sendiri bukan hanya untuk melayani kebutuhan masyarakat namun juga dapat digunakan untuk memperluas infrastruktur di wilayah baru. Diharapkan pertumbuhan ekonomi baru dapat muncul sehingga gas bumi dapat menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian baru. "Ke depan, PGN akan memperluas utilisasi gas bumi melalui pembangunan infrastruktur LNG untuk wilayah Indoneisa bagian Tengah dan Timur yang merupakan bagian konversi 52 lokasi PLTD pembangkit listrik PLN ke gas sehingga dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional," harapnya. Diketahui saat ini, PGN mempunyai lini bisnis pipanisasi Gas, CNG, dan LNG. PGN hadir melalui produk antara lain sinergi yang menyasar segmen pelanggan industri dan komersial, Gas Kita atau Jargas untuk pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil, Gas Link untuk pengguna CNG atau LNG, serta GasKu yang melayani sektor transportasi yang disalurkan ke pelanggan melalui SPBG. Sampai saat ini PGN berhasil menambah panjang infrastruktur pipa dengan total menjadi ±10.169 km, dengan penambahan pipa sepanjang ± 253 km yaitu pipa distribusi ±75 km dan penambahan pipa transmisi sepanjang ±177 km. Simak Video "Detik-detik Pipa Gas Bocor di Lokasi Proyek Tol Layang Cakung" [==] (ega/hns) Sumber

Jakarta - Proses likuidasi untuk pengembalian dana nasabah reksa dana PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) masih berlangsung. Para nasabah yang sudah merongrong minta dananya kembali sepertinya masih harus bersabar. Direktur MPAM Budi Wihartanto hari ini, Jumat (15/5/2020) merilis keterangan resmi. Isinya menjelaskan mengenai proses pembubaran dan likuidasi 6 reksa dana yakni Reksa Dana Minna Padi Keraton II, Property Plus, Pasopati Saham, Pringgondani Saham, Amanah Saham Syariah dan Hastinapura Saham. Ia mengaku telah menyelesaikan pendataan atas seluruh nasabah yang bersedia mendapat pembagian likuidasi secara inkind dan nasabah yang hanya bersedia mendapatkan pembagian likuidasi secara tunai. Manajemen juga mengaku telah menyisihkan porsi saham milik nasabah yang memilih pembagian secara inkind. Meskipun masih terdapat porsi saham milik nasabah incash yang belum terjual. MPAM dan pemegang saham pun berkewajiban untuk menyerap sisa saham itu. Penyerapan dilakukan dengan menyesuaikan batas kemampuan finansial dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar. "Teknis penyerapan sisa saham telah kami sampaikan kepada OJK dan bank kustodian melalui surat tertanggal 8 Mei 2020," tulis Budi Wihartanto dalam keterangan resmi tersebut. Pada 12 Mei 2020, pihak MPAM mengaku sudah menjalankan proses penyerapan sisa saham. Namun bank kustodian belum bersedia menindaklanjutinya lantaran memberikan syarat harus adanya tanggapan atau jawaban dari OJK terlebih dahulu. Dengan begitu, manajemen MPAM menyatakan masih menunggu arahan atau petunjuk dari OJK terkait teknis penyerapan sisa saham. Dengan begitu proses pembubaran dan likuidasi 6 reksa dana bisa diselesaikan. Simak Video "Dengan Rp 10.000 Bisa Investasi di Reksa Dana!" [==] (das/dna) Sumber

Pemerintah menunjuk bank jangkar sebagai penyangga likuiditas perbankan. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bank-bank yang selama ini menjadi supplier di Pasar Keuangan Antar Bank (PUAB) akan menjadi Bank Jangkar atau bank peserta. Adapun tujuan penunjukan Bank Jangkar atau bank peserta sebagai penyedia likuiditas bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat Covid-19. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan Bank Jangkar atau bank peserta akan menerima penempatan dana dari Kementerian Keuangan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Nanti akan ada LPS. Jadi apabila bank pelaksana tidak bisa mengembalikan, nanti LPS akan memprosesnya. Ini skema yang pinjam bank pelaksana langsung. Gimana kalau BPR dan lembaga non bank? BPR akan ke BPD dan dianggap bank pelaksana yang restruktur jadi underlying untuk digadaikan kepada bank peserta," ujarnya saat video conference, Jumat (15/5). Wimboh menjelaskan skema bantuan likuiditas dipenuhi dari kapasitas internal bank terlebih dahulu melalui gadai atau Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Negara (SBN) atau Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJB) yang dimiliki Bank Indonesia, sebelum mengajukan permintaan bantuan likuiditas dari pemerintah. “Langkah ini dijalankan jika bank pelaksana sudah mentok dari sisi likuiditas dan kondisinya sudah tak memungkinkan lagi melakukan Repo atau gadai,” ucapnya. Adapun skema penyangga likuiditas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Ini kita sediakan apabila ada bank yang membutuhkan, kalau tidak ada ya Alhamdulillah. Ini adalah skemanya, dari pemerintah ditempatkan bank besar dan nanti ke bank pelaksana dialirkan dan mereka bisa menggadaikan kredit ke bank peserta dan metodenya mengajukan kepada bank pemerintah," jelasnya. Wimboh pun menegaskan tugas Bank Jangkar atau bank peserta tidak akan membebani likuiditas bank. Selain risikonya terjaga dengan penjaminan LPS, bank jangkar juga dimungkinkan sebagai bank pelaksana. Bank jangkar atau bank peserta pun juga akan mendapatkan margin dari penyaluran bantuan likuiditas. Adapun skema penyangga likuiditas ini bank pelaksana mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada bank peserta. Bagi perusahaan pembiayaan dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga bisa mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada bank pelaksana. “Risiko kredit dari penempatan likuiditas ke bank pelaksana dimitigasi dengan agunan kredit lancar dan dijamin oleh LPS. Bagi perusahaan pembiayaan dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga bisa mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada bank pelaksana,” jelasnya. “Di dalam PP 23 itu, disebutkan bank peserta bisa memberikan ruang pinjaman ke bank lain atau bank pelaksana dengan underlying-nya atau dengan jaminannya kredit-kredit yang direstrukturisasi,” jelasnya. Kemudian muncul pertanyaan terkait risiko apabila bank pelaksana tidak bisa mengembalikan dana ke bank peserta. “Risikonya di siapa? Ini pertanyaan penting, sudah dibahas dengan menteri keuangan akan ada penjaminan LPS,” tegasnya. Nantinya Kementerian Keuangan akan menempatkan sejumlah dana menjadi deposito di Bank Jangkar atau bank peserta. Dana ini bersumber dari penerbitan surat utang yang akan diserap oleh Bank Indonesia. Sumber