bot

Jakarta - Para admin Facebook bekerja keras sampai stress dalam mengawal konten negatif yang beredar setiap hari. Bagaimana dewan pengawas yang baru dibentuk melihatnya? Baru-baru ini, pengadilan memutuskan agar Facebook memberikan kompensasi uang untuk para admin yang mengalami stress karena terpapar konten negatif yang harus mereka bersihkan dari Facebook. Tugas admin memang berat luar biasa. Dengan 2,4 miliar pengguna, Facebook menghadapi masalah konten yang bisa melanggar HAM, pornografi, hoax, ujaran kebencian, terorisme, radikalisme dll. Artificial Intelligence dan 35 ribu admin di seluruh dunia tidak cukup untuk membendung itu semua. Itu sebabnya pada 7 Mei 2020, Facebook mengumumkan adanya Facebook Oversight Board. Mereka terdiri dari 20 anggota pakar independen dari seluruh dunia. Indonesia diwakili oleh wartawan senior Endy Bayuni. Dewan pengawas ini akan bekerja secara independen memantau konten Facebook. Mereka bertindak sebagai mahkamah banding untuk memutuskan nasib konten Facebook yang dilaporkan pengguna. Namun menurut Endy, mereka tidak bisa secara langsung membantu para mimin Facebook. Mimin Facebook adalah karyawan sedangkan Oversight Board adalah dewan independen yang merupakan perusahaan terpisah. "Oversight Board itu bukan karyawan Facebook, kita terpisah," kata Endy dalam wawancara dengan detikINET, Sabtu (16/5/2020). Namun secara tidak langsung, dewan pengawas di masa depan bisa memudahkan kerja pada mimin. Oversight Board memantau dan memberi keputusan untuk konten Facebook yang digugat pengguna. Hasil keputusan dewan ini harus dipatuhi Facebook dan jadi preseden untuk panduan konten di masa depan. "Admin itu masalah internal Facebook. Kita juga punya admin untuk menyortir kasus-kasus yang harus ditangani," kata Endy. Oversight Board berkantor di Washington DC, San Fransisco dan London. Anggota dewan berkerja secara online dan melakukan pertemuan berkala. Karena pandemi Corona, menurut Endy ke-20 anggota dewan belum pernah bertemu muka sejak diumumkan ke publik. "Kita butuh waktu sekitar 3 bulan, harus kenal 1 sama lain. Akhir September atau awal Oktober kita bisa mulai terima kasus," kata editor senior Jakarta Post ini. Simak Video "Pandemi Corona, Facebook Gaming Dirilis Lebih Cepat" [==] (fay/fay) Sumber

Peningkatan karena kebutuhan menjelang lebaran dan kesulitan ekonomi akibat corona. == BOGOR — Jumlah masyarakat yang menggandaikan barang ke pegadaian meningkat. Peningkatan ini diduga karena kebutuhan mendekati Idul Fitri, serta ekonomi yang sulit akibat pandemi corona. Salah satu pegadaian yang mengalami peningkatan omset adalah Pegadaian Cabang Juanda. Pimpinan Pegadaian Cabang Juanda, Muhammad Haikal, mengatakan sejak April 2020, omset di Pegadaian Cabang Juanda mengalami kenaikan omset sebesar 15 persen hingga 20 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gerai Pegadaian yang dipimpin Haikal bisa mengeluarkan uang sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 1,1 miliar per-hari. “Padahal kalau di hari normal, kami cuma keluarkan uang sekitar Rp 600 juta hingga Rp 650 juta per harinya,” kata Haikal, saat ditemui Republika, Jumat (15/5). Mereka yang menggadaikan barang rata-rata datang dari kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT), karyawan, pengusaha, dan pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tak jarang ada pemilik UMKM yang usahanya mengalami kesulitan di tengah pandemi ini. Barang yang digadaikan di Pegadaian Cabang Juanda dominannya adalah perhiasan. Haikal mengatakan, di tengah kesulitan ekonomi saat ini jenis barang yang digadaikan pun bertambah. Selain logam mulia dan kendaraan bermotor, jumlah barang elektronik yang digadaikan juga meningkat. “Kendaraan bermotor yang digadaikan pun meningkat. Biasanya dalam per bulan masyarakat yang menggadaikan mobil ada 2-3 unit, sekarang meningkat jadi 5-6,” ujarnya. Selain mobil, jumlah motor yang digadaikan juga meningkat. Sekarang motor yang digadaikan bisa 10-15 unit dalam sebulan. Padahal dulu hanya sekitar 5 unit per-bulan. "Sebelumnya jumlah nasabah kami per-harinya hanya sekitar 70 orang, sekarang naik jadi 150,” papar Haikal. Sumber

Jakarta - Berita terpopuler detikFinance Sabtu (16/5/2020) masih seputar kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kali ini menurut hasil polling detikcom, mayoritas masyarakat menolak keras iuran BPJS Kesehatan. Berbagai alasan penolakan disampaikan para pembaca detikcom, dan yang dominan adalah kondisi masyarakat saat ini sedang sudah karena wabah Corona. Selain soal iuran BPJS Kesehatan, berita terpopuler lainnya adalah tentang progres pembangunan tol pertama di Bengkulu. Seksi I tol tersebut, yaitu Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang 17,6 kilometer sedang dalam proses pembangunan. Pengin tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita detikFinance terpopuler beriktu ini. (hns/dna) Sebelumnya Bos BPJS Kesehatan Jawab Kritikan Iuran Naik, THR PNS Cair Besok 1 / 6 Selanjutnya Hasil Polling: Masyarakat Tolak Iuran BPJS Kesehatan Naik Sumber

Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menilai ekonomi Indonesia saat saat masuk dalam kondisi sangat berat. Kondisi yang sangat berat ini diperkuat dengan jumlah pekerja yang dirumahkan maupun kena PHK mencapai jutaan orang. "Kalau dari Kemenkeu apabila yang dirumahkan sudah lebih dari 5,2 juta orang, ekonomi kita sudah sangat berat. Menurut Kemenkeu juga pertumbuhan ekonomi kita minus 0,,4%," kata Rosan dalam diskusi virtual, Sabtu (16/5/2020). Selain itu, Rosan mengatakan, pada kuartal I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97%. Sebuah angka yang membuat kaget banyak orang. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya pemerintah sempat merilis angka proyeksi ekonomi yakni di level 4,5%-4,7% namun jauh berbeda dengan angka realisasi. Rosan menyebut pada kuartal II 2020 Kadin memproyeksi ekonomi nasional akan lebih berat dibanding kuartal I 2020. Ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi 3-5%. "Angka dari kami kuartal II ini minus 3-5%, karena pertumbuhan ekonomi kita didominasi oleh konsumsi domestik sekitar 57%, investasi 32%, belanja pemerintah 7-8% dan sisanya ekspor impor. Sekarang yang terganggu itu konsumsi domestiknya," ujar dia. Menurut Rosan, padahal terganggunya konsumsi terjadi pada Maret di 2 minggu terakhir. Namun ini berdampak dahsyat pada konsumsi masyarakat dan menyebabkan perekonomian turun. "Kita saat ini memang masih dalam periode ketidakpastian dan kita belum tahu kapan secara pasti ini akan berakhir. Menurut WHO kita masih harus berdampingan dengan virus sampai vaksin ditemukan," ujarnya. Simak Video "BI Turunkan Suku Bunga, Ketua Umum Kadin Respon Positif" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Layanan video konferensi Zoom berencana untuk merekrut 500 engineer software (Insinyur perangkat lunak) untuk ditempatkan di pusat penelitian dan pengembangan baru di Phoenix dan Pittsburgh, Amerika Serikat. Perekrutan ini akan berjalan selama dalam waktu dua tahun ke depan. Serta memperluas tenaga kerja tekniknya sekitar 60 persen. Pemilihan lokasi baru tersebut dipilih karena Zoom melihat adanya lonjakan penggunaan yang besar selama pandemi COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir ini. Dilansir detiKINET dari Reuters, saat ini sebagian besar engineer Zoom berbasis di San Jose dan China. Kepala Perwakilan Zoom, Kelly Steckelberg mengatakan bahwa perusahaannya memang sedang mencari kantor di dekat Arizona State University dan Carnegie Mellon University. mereka berharap berharap dapat menjaring insinyur lulusan dari dua universitas tersebut. "Hari ini, sebagian besar staf teknik kami yang berbasis di AS berada di San Jose, jadi ini akan menjadi peluang yang sangat bagus untuk memperluas basis bakat kami di seluruh AS," katanya. Steckelberg mengatakan perekrutan ini akan segera dimulai setidaknya hingga bulan September, dan nantinya insinyur baru ini akan bekerja dari rumah. Ia juga menambahkan, lokasi baru ini juga akan memberikan Zoom kemampuan untuk merekrut insinyur yang ragu untuk pindah ke Silicon Valley mengingat biaya hidup yang tinggi di mana nilai rumah rata-rata di San Jose adalah lebih dari USD 1 juta, menurut data dari Zillow. Simak Video "Daftar Negara dan Lembaga yang Larang Penggunaan Zoom" [==] (jsn/fay) Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 16 Mei 2020 19:52 WIB Foto Bisnis Istimewa - detikFinance Jakarta - Kementerian PUPR membeli 10 ribu ton karet langsung dari petani demi membantu bertahan hidup di tengah Corona. Karet dicampur aspal untuk memperkuat jalan. Foto 1 dari 4 Sebagai upaya memitigasi dampak pandemi COVID-19, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk membeli 10 ribu ton karet langsung dari petani.Foto: Dok.Kementerian PUPR Baca Juga detikFood Hobi Pecahkan Telur dan Semangka Pakai Karet Gelang, Pria Ini Jadi Viral detikNews Cerita Pengusaha India Senangi Karet Asal Indonesia detikOto Aspal Jalanan Inggris Bakal Dibuat dari Ban Bekas detikNews Mesranya Jokowi-Iriana Gandengan di Hutan Karet Sumsel detikNews Bertemu Petani Karet di Sumsel, Jokowi Didoakan Terpilih Lagi detikNews Janji Stabilkan Harga Karet Bila Terpilih, Sandiaga: Petani Prioritas detikNews Momen Mesra Jokowi-Iriana Gandengan di Hutan Karet Sumber

KB Kookmin tercatat sebagai pemegang saham terbesar kedua Bank Bukopin == JAKARTA -- KB Kookmin Bank menyatakan akan menambah modal Bank Bukopin melalui Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) yang rencananya dilaksanakan pada akhir semester I Tahun 2020. KB Kookmin Bank saat ini tercatat sebagai pemegang saham terbesar kedua Bank Bukopin dengan kepemilikan saham 22 persen. Bank yang menjadi grup finansial terbesar di Korea Selatan itu menjadi stand by buyer pada Penawaran Umum Terbatas IV Bank Bukopin ditahun 2018. Direktur Manajemen Risiko Bank Bukopin (yang ditunjuk oleh KB Kookmin Bank) Jong Hwan Han, menyebutkan, KB Kookmin Bank memiliki keinginan kuat untuk mendukung penambahan modal Bank Bukopin di tahun 2020, sebagai upaya pemegang saham untuk memperkuat permodalan bank dan membantu pengembangan bisnis ke depannya. Saat ini, KB sedang dalam tahap persiapan final secara internal termasuk menyediakan dana pada escrow account untuk keperluan PUT V Bank Bukopin. Kedepannya KB Kookmin Bank juga membuka kemungkinan menambah modal di Bank Bukopin melalui skema lainnya. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Bukopin Eko Rachmansyah Gindo mengatakan, proses Rights Issue saat ini telah memasuki proses penelaahan dokumen tahap akhir di regulator sehingga tinggal menunggu pernyataan efektif dari OJK. Dari aksi korporasi ini, perseroan berharap akan memperkuat struktur permodalan untuk bisa menghadapi tantangan dan rencana bisnis ke depan. Masuknya tambahan modal dari KB Kookmin Bank ini diharapkan dapat membantu pengembangan bisnis Bank Bukopin yang fokus pada segmen ritel, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan segmen konsumer, yang ditopang dengan pengembangan digital banking ke depannya. Profil bisnis inilah yang menjadi daya tarik Bank Bukopin bagi KB Kookmin Bank, Bank Komersial terbesar di Korea Selatan dan memiliki cabang di beberapa negara lain di Asia, Eropa hingga Amerika Serikat, bahkan groupnya, KB Financial terdaftar di bursa efek New York, AS (NYSE). Dengan masuknya tambahan modal yang akan segera direalisasikan ini diharapkan bisa optimal untuk mendukung bisnis utama Bank Bukopin yang konsisten mengembangkan segmen UMKM. Per Desember 2019, di antara 21 bank dengan aset terbesar di Tanah Air, Bank Bukopin menempati posisi teratas dalam penyaluran kredit UMKM dengan komposisi sebesar 57,4 persen dari total kredit yang diberikan. Dua bank pada peringkat bawahnya memiliki porsi kredit UMKM sebesar 48,4 persen dan 24,9 persen dari total kredit. “Segmen UMKM merupakan salah satu motor penggerak terpenting bagi Bank Bukopin yang memfokuskan bisnisnya pada segmen Ritel,” ungkap Eko. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, pada posisi Desember 2019 (audited) dan Maret 2020, Bank Bukopin tegaskan rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum telah memenuhi ketentuan regulator sesuai profil risiko. Dengan masuknya suntikan modal dari KB Kookmin Bank dan pemegang saham lainnya, akan meningkatkan rasio permodalan. Sumber

Jakarta - Suraedah (37) merupakan ibu rumah tangga yang selain mengurus anak juga punya usaha warung kelontong dan menjadi agen bank di salah satu sudut Kota Makassar. Siapa yang menyangka dari usaha kecilnya, ditambah dari penghasilan suaminya yang sopir, ia bisa punya rumah lagi hingga sawah. "Tukang durian di depan jalan itu sekali kirim uang lumayan besar bisa sampai jutaan. Katanya buat kirim uang ke keluarganya yang ada di daerah," ujarnya mencontohkan ke detikcom beberapa waktu lalu. Meskipun begitu, ia lebih sering melayani tetangga atau masyarakat sekitar yang hendak kirim uang dengan nominal kecil seperti Rp100 ribu atau Rp200 ribu. Ditambah dari penghasilan hasil penjualan barang kelontong dari warung yang setiap hari ia buka sejak pukul 7 pagi tersebut. Warung milik Suraedah diberi nama 'Toko Kembar' karena terinspirasi dan berdiri setelah anak kembarnya lahir. Ia membuka warung kelontong tersebut bermodal tabungan dari penghasilan suaminya sebagai sopir dan ditambah dari KUR BRI yang ia dapatkan. Suraedah mengatakan telah tiga kali mendapat KUR BRI. Modal tersebut ia gunakan saat hendak mengambil mobil hingga membuka warung kelontong yang ada di depan rumahnya tersebut. "Alhamdulillah dari usaha itu, kini punya rumah lagi di Maron (sekitar 2 jam dari Kota Makassar), di kampung suami. Ada sawah juga di sana," ujarnya. Selain itu, Suraedah mengatakan memanfaatkan Mantri BANK BRI yang berkeliling untuk menabung maupun setoran pinjamannya. Ia tinggal menelpon Randy Taha, Mantri BANK BRI Unit Pasar Butung, untuk datang menjemput dana ke warungnya. nasabah BRI Makassar Foto: Nurcholis Ma'arif "Seminggu penyetoran empat kali. Sudah sekitar 8 bulan jalan (menggunakan jasa ini). Dulunya pakai mesin, sekarang pakai aplikasi di hp," ujar Suraedah. "Sekarang ini lebih gampang kalau mau setor dana, saya tinggal telpon bapak Mantrinya ke sini. Bisa setor tunai langsung, penjemputan dananya di rumah saja, (karena) bapaknya yang ke sini. Kita sama bapak (Randy) sudah percaya, jadi tidak khawatir," imbuhnya. Dengan begitu, kata Suraedah, ia tak perlu ke bank untuk menabung atau menyetor, apalagi ia juga tidak bisa menyetir motor jika harus ke bank. Selain itu, ia tak perlu meninggalkan warung yang ia jaga sekaligus mengurus anaknya yang bungsu maupun pekerjaan rumah tangganya yang lain di rumah. Sementara itu, AMPM BANK BRI Cabang Ahmad Yani, Amsyahari menjelaskan dulu ibu rumah tangga seperti Suraedah agak kesulitan untuk melakukan transaksi perbankan atau menabung penghasilan hariannya karena harus datang langsung ke bank di mana terbatas dengan jarak dan waktu yang tersedia. Sebagai solusi digitalisasi layanan finansial terintegrasi, BRISPOT Mikro ingin membantu pedagang dan UMKM dengan adanya proses cash pickup transaction, pinjaman, hingga adanya monitoring dari Mantri pada nasabah sektor UMKM. "Sebelum adanya BRISPOT Mikro, berkas-berkas nasabah itu harus kita lihat satu per satu. Mulai dari agunan, kelengkapan administrasi dan lainnya. Sementara di BRISPOT Mikro sudah dilengkapi semua, baik CRS, finansial semuanya sudah lengkap, sehingga kami pemutus tidak ragu melakukan putusan dalam kredit," ujarnya. Selain itu, kata Amsyahari, fitur dalam BRISPOT Mikro juga ikut mempermudah kerja Mantri. Sebab setiap hari para Mantri selalu berkeliling dan mendatangi nasabah maupun calon nasabah potensial sekaligus untuk monitoring hanya berbekal smartphone yang sudah terinstal aplikasi BRISPOT Mikro. Mantri BRI Makassar Foto: Nurcholis Ma'arif Para Manti juga berperan dalam pendayagunaan BRISPOT Mikro untuk pemasaran, pemrosesan permodalan, simpanan hingga monitoring portfolio. Lalu ikut pendamipinga dan pembinaan bisnis sebagai financial advisor di daerahnya serta pemberdayaan sektor UMKM termasuk agen BRILink. "Sehingga dengan dilengkapinya BRISPOT Mikro maka sangat memudahkan kepada mereka untuk bisa melakukan point to point daripada kreditnya itu sendiri dan mempermudah untuk mengambil setoran-setoran di mana dia (Mantri) punya wilayah kerja," ujarnya. Lebih lanjut Amsyahari mengatakan fitur pick up transaction pada aplikasi BRISPOT Mikro yang dipunyai setiap Mantri di lapangan ternyata sangat membantu perkembangan simpanan. Sebelumnya nasabah yang per harinya mau menabung Rp100 ribu, Rp200 ribu atau bahkan Rp50 ribu itu tidak tersentuh, sekarang bisa terjangkau karena tidak perlu ke bank, tetapi Mantri yang bakal menjemput dana membawa aplikasi BRISPOT Mikro. "Tetapi dengan adanya pick up transaction ini di BRISPOT Mikro ini bisa meningkatkan kasa itu lebih besar lagi, karena kenapa? Yang sebelumnya itu adalah simpanan-simpanan kecil tidak pernah tersentuh oleh teman-teman Mantri sehingga orang yang tadinya tidak menabung bisa menabung," pungkasnya. Simak Video "BRISPOT Solusi Layanan Terintegrasi" [==] (mul/ega) Sumber

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai dibutuhkan strategi agar ekonomi Indonesia tidak berhenti sama sekali akibat COVID-19. Ketua umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan hal ini agar tak ada istilah hungry man berubah menjadi angry man akibat seluruh kegiatan ekonomi terhenti. "Kita harus memikirkan bagaimana saat nanti COVID-19 sudah melandai dan pengusaha membuka aktivitas dunia usaha secara perlahan namun tetap dengan protokol COVID-19 yang ketat dan evaluasi berkala," kata Rosan dalam diskusi virtual, Sabtu (16/5/2020). Menurut Rosan saat ini stimulus pemerintah harus dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Kemudian pengusaha juga mengharapkan stimulus ini bisa ditingkatkan. Stimulus yang diberikan pemerintah Indonesia saat ini masih sekitar 2,7% dari total produk domestik bruto (PDB). Dia membandingkan Jepang memberikan stimulus ke dunia usaha 19,9%, Malaysia 18,7%, Singapura 115, Amerika Serikat (AS) 15%, Australia 11%, India 10%, Italia 44%, Prancis 26%, Inggris 21% dan Spanyol 12%. "Oleh sebab itu Indonesia perlu menambah stimulus lagi ke level yang lebih besar," jelas dia. Menurut Rosan saat ini pemerintah juga telah merespons sejumlah permintaan dan kebutuhan dunia usaha yang saat ini bertahan untuk menjaga likuiditas perusahaan, menjaga cashflow. "Kalau cashflow tidak ada mau tidak mau perusahaan berhenti. Ini hal yang tidak kita inginkan seperti merupahkan atau PHK karyawan akan terjadi. Makin lama menangani COVID-19 ini maka makin besar tekanan ke ekonominya," ujarnya. Simak Video "BI Turunkan Suku Bunga, Ketua Umum Kadin Respon Positif" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Pendistribusian logistik ke Indonesia bagian timur, khususnya melalui Tol Laut, tetap berjalan normal di masa pandemi COVID-19 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Begitupun dengan harga kebutuhan pokok di wilayah timur masih terpantau normal. "Pemerintah telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk memudahkan pendistribusian logistik ke wilayah timur sehingga konektivitas kapal tol laut khususnya yang menyinggahi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku tetap berjalan," papar Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020). Wisnu menjelaskan bahwa resume kedatangan kapal, volume penumpang dan muatan di suatu pelabuhan pada masa pandemi COVID-19 sangat tergantung pada penerapan kebijakan pembatasan transportasi laut yang dilakukan daerah. Secara umum, permintaan pengiriman barang memang turun akibat menurunnya perdagangan domestik. "Terutama setelah adanya pemberlakuan pembatasan daerah, terjadi tren penurunan jumlah ship call volume muatan dan penumpang kapal barang, tapi ada kecenderungan meningkat pelan setelah SE Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas diberlakukan," jelasnya. Namun khusus untuk kapal tol laut, dari data yang masuk melalui aplikasi LCS (Logistic Comunication System), volume muatan tol laut logistik pada bulan Januari-April 2020 terpantau mengalami peningkatan. Wisnu mengatakan pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait terus melakukan supervisi yang ketat terhadap distribusi barang pokok dan penting serta harganya supaya kenaikan bisa terkontrol dalam batas wajar. Selain itu, untuk memaksimalkan pengiriman barang, saat ini kapal penumpang juga bisa dimanfaatkan daerah untuk mengangkut logistik sehingga ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat lebih merata di seluruh wilayah. "Tol laut secara langsung memberikan dampak bagi masyarakat di mana ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lebih terjamin. Tol laut juga mampu mengurangi fluktuasi harga antar-waktu dan disparitas harga, serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah," ucap Wisnu. Dijelaskannya, Kementerian Perhubungan melalui Kantor KSOP di daerah juga ikut melakukan pemantauan harga barang pokok dan barang penting di daerah masing-masing, termasuk barang-barang yang diangkut kapal tol laut ataupun hasil komoditi daerah. Secara umum, disparitas harga di beberapa daerah yang disinggahi tol laut berhasil ditekan. "Dari hasil pemantauan langsung beberapa KSOP di wilayah timur, dilaporkan harga-harga kebutuhan pokok yang dijual di masyarakat cenderung stabil," katanya. Misalnya di daerah Fak-Fak, harga cabe rawit Rp 40 ribu/kg (stabil) dan cabe keriting Rp 30 ribu/kg (stabil). Di Sorong cabe rawit Rp 25 ribu/kg sampai dengan Rp 35 ribu/kg (stabil) dan cabe keriting Rp 25 ribu/kg (stabil), juga di Manokwari harga cabe rawit dan cabe keriting stabil di harga Rp 30 ribu/kg. Begitupun dengan harga bawang. Di Oransbari dan Jayapura, harga bawang putih masih stabil di harga Rp 55 ribu/kg dan bawang merah Rp 60 ribu/kg. Sementara di Merauke, harga bawang putih Rp 45 ribu/kg (stabil) dan bawang merah Rp 40 ribu/kg (stabil). "Tak hanya semata untuk menekan disparitas harga antara daerah, tol laut juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan muatan balik kapal sehingga produk asli daerah setempat dapat dipasarkan luar pulau," pungkas Wisnu. Simak Video "Jokowi Sebut Ada Pihak Swasta Nakal Main-main di Tol Laut" [==] (mul/ega) Sumber

Jakarta - Pendistribusian logistik ke Indonesia bagian timur, khususnya melalui Tol Laut, tetap berjalan normal di masa pandemi COVID-19 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Begitupun dengan harga kebutuhan pokok di wilayah timur masih terpantau normal. "Pemerintah telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk memudahkan pendistribusian logistik ke wilayah timur sehingga konektivitas kapal tol laut khususnya yang menyinggahi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku tetap berjalan," papar Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020). Wisnu menjelaskan bahwa resume kedatangan kapal, volume penumpang dan muatan di suatu pelabuhan pada masa pandemi COVID-19 sangat tergantung pada penerapan kebijakan pembatasan transportasi laut yang dilakukan daerah. Secara umum, permintaan pengiriman barang memang turun akibat menurunnya perdagangan domestik. "Terutama setelah adanya pemberlakuan pembatasan daerah, terjadi tren penurunan jumlah ship call volume muatan dan penumpang kapal barang, tapi ada kecenderungan meningkat pelan setelah SE Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas diberlakukan," jelasnya. Namun khusus untuk kapal tol laut, dari data yang masuk melalui aplikasi LCS (Logistic Comunication System), volume muatan tol laut logistik pada bulan Januari-April 2020 terpantau mengalami peningkatan. Wisnu mengatakan pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait terus melakukan supervisi yang ketat terhadap distribusi barang pokok dan penting serta harganya supaya kenaikan bisa terkontrol dalam batas wajar. Selain itu, untuk memaksimalkan pengiriman barang, saat ini kapal penumpang juga bisa dimanfaatkan daerah untuk mengangkut logistik sehingga ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat lebih merata di seluruh wilayah. "Tol laut secara langsung memberikan dampak bagi masyarakat di mana ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lebih terjamin. Tol laut juga mampu mengurangi fluktuasi harga antar-waktu dan disparitas harga, serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah," ucap Wisnu. Dijelaskannya, Kementerian Perhubungan melalui Kantor KSOP di daerah juga ikut melakukan pemantauan harga barang pokok dan barang penting di daerah masing-masing, termasuk barang-barang yang diangkut kapal tol laut ataupun hasil komoditi daerah. Secara umum, disparitas harga di beberapa daerah yang disinggahi tol laut berhasil ditekan. "Dari hasil pemantauan langsung beberapa KSOP di wilayah timur, dilaporkan harga-harga kebutuhan pokok yang dijual di masyarakat cenderung stabil," katanya. Misalnya di daerah Fak-Fak, harga cabe rawit Rp 40 ribu/kg (stabil) dan cabe keriting Rp 30 ribu/kg (stabil). Di Sorong cabe rawit Rp 25 ribu/kg sampai dengan Rp 35 ribu/kg (stabil) dan cabe keriting Rp 25 ribu/kg (stabil), juga di Manokwari harga cabe rawit dan cabe keriting stabil di harga Rp 30 ribu/kg. Begitupun dengan harga bawang. Di Oransbari dan Jayapura, harga bawang putih masih stabil di harga Rp 55 ribu/kg dan bawang merah Rp 60 ribu/kg. Sementara di Merauke, harga bawang putih Rp 45 ribu/kg (stabil) dan bawang merah Rp 40 ribu/kg (stabil). "Tak hanya semata untuk menekan disparitas harga antara daerah, tol laut juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan muatan balik kapal sehingga produk asli daerah setempat dapat dipasarkan luar pulau," pungkas Wisnu. Simak Video "Jokowi Sebut Ada Pihak Swasta Nakal Main-main di Tol Laut" [==] (mul/ega) Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 16 Mei 2020 19:13 WIB Foto Bisnis Ari Saputra - detikFinance Jakarta - Kedai kopi, tempat makan, franchise kudapan hingga minimarket di Bandara Soekarno-Hatta tutup total sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Foto 1 dari 9 Virus Corona (COVID-19) telah berdampak terhadap bisnis restoran di Bandara Soekarno Hatta Baca Juga detikNews Bandara Soetta Sempat Disesaki Penumpang, Menko PMK Harap Maklum detikNews Menko Muhadjir Cek Bandara Soetta, Pastikan Prosedur PSBB Dijalankan detikNews Sorotan Tajam Kepadatan Penumpang di Bandara Soetta saat PSBB, Akan Disanksi? Wolipop Apakah Benar Obat Kumur Bisa Cegah Infeksi COVID-19? detikTravel Dirut Garuda Komentari Kepadatan di Terminal 2E yang Viral detikNews Bandara Soetta Padat, Gubernur Banten Peringatkan Angkasa Pura II detikNews Warga Berkerumun Beli Kebutuhan Lebaran di Tengah PSBB Sepakbola Signal Iduna Park Siap Gelar Bundesliga Lagi Malam Ini Sumber

Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menegaskan keputusan pemerintah menaikkan iuran peserta sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020 masih dalam koridor keputusan Mahkamah Agung (MA) soal pembatalan kenaikan iuran. Hal itu sekaligus menjawab isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakali putusan MA. Fachmi menjelaskan dalam putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020 memberikan tiga opsi kepada pemerintah untuk menindaklanjutinya, yaitu mencabut, mengubah, atau melaksanakannya. "Kalau kita lihat, artinya Pak Jokowi masih dalam koridor yaitu dalam konteks mengubah. Sebetulnya tidak betul kalau pemerintah tidak memperingati," kata Fachmi dalam video conference, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Lebih lanjut Fachmi menjelaskan, penerbitan Perpres 64 Tahun 2020 justru membantu masyarakat di tengah pandemi Corona salah satunya memberikan bantuan kepada peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III mandiri. Di mana seluruh peserta ini akan mendapat subsidi sebesar Rp 16.500 per orang per bulan di tahun 2020, dan sebesar Rp 7.000 per orang per bulan di tahun 2021. Dengan subsidi ini, maka iuran yang dibayarkan peserta mandiri kelas III BPJS Kesehatan yaitu Rp 25.000 di tahun 2020 dan Rp 35.000 di tahun 2021. Jika tidak disubsidi pemerintah, seharusnya peserta kelas III ini membayar iuran sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. "Pemerintah justru hadir lebih banyak pertama perpres ini konstruksi dasarnya membangun sosial, solidaritas yang tidak mampu dibiayai pemerintah. Pak Jokowi komitmen," ujarnya. Sedangkan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) baik pusat dan daerah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Jumlah peserta PBI jumlahnya sekitar 133,5 juta orang yang berasal dari pemerintah pusat sebanyak 96,5 juta orang dan daerah sebanyak 37 juta orang. Iuran yang dibayarkan Rp 42.000 per orang per bulan sepenuhnya ditanggung pemerintah. "Kalau Rp 42.000 kan pemerintah subsidi nah pemerintah sudah penuhi ini, Pak Presiden yang memutuskan. Jadi jelas tahapannya bahwa ada relaksasi keringanan dari Perpres 75 ke 64," ungkapnya. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - WhatsApp bakal kedatangan fitur baru dalam waktu dekat. Fitur tersebut bakal menjadi pesaing Zoom. Fitur yang dimaksud bernama Messenger Rooms. Ya ini adalah layanan panggilan group video yang belum lama ini dirilis Facebook secara global. Nantinya akan ada shortcut Create Rooms di WhatsApp. Pengguna bisa mengaksesnya pada bagian Chat ataupun Calls. Ketika ditekan, akan muncul permintaan untuk diarahkan ke aplikasi Messenger. Setelahnya barulah pengguna bisa melakukan video conference layaknya Zoom. WhatsApp memiliki opsi Room Foto: WABetaInfo Fitur baru ini sudah tersedia di WhatsApp versi beta, baik iOS dan Android. Namun hanya di beberapa negara tertentu saja, demikian informasi dari laman WABetaInfo. Lantaran Messenger Rooms sendiri sudah tersedia secara global. Fitur baru WhatsApp ini kemungkinan tidak akan lama lagi dirilis. WhatsApp Foto: WABetaInfo Sebelumnya diberitakan Setelah pertama kali diumumkan oleh CEO Facebook Mark Zuckerberg sebulan yang lalu, Messenger Rooms akhirnya meluncur secara global. Layanan panggilan video terbaru dari Facebook ini siap bersaing dengan Zoom, Skype, Google Meet dan Microsoft Teams. Layanan ini memiliki fitur yang lebih banyak dibanding fungsi panggilan video yang saat ini ada di Messenger. Yang paling penting tentu dukungan untuk membuat panggilan video hingga 50 partisipan lewat desktop maupun mobile. Simak Video "Kolaborasi WhatsApp dan Facebook: Video Call Berkapasitas 50 Orang" [==] (afr/asj) Sumber

Jakarta - Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik. Banyak yang menilai kenaikan di tengah pandemi Corona tidak tepat. Menanggapi itu Staf Khusus Menteri Keuangan RI, Yustinus Prastowo buka-bukaan soal alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Prastowo menjelaskan keputusan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Melainkan sudah dirancang sejak lama oleh pemerintah. Menurut Prastowo putusan MA, yang sebelumnya membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sebenarnya mendorong pemerintah memperbaiki sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) secara holistik, dari hulu ke hilir, mencakup sistem, manajemen, pelayanan. "Itulah kenapa pemerintah tak buru-buru merevisi Perpres 82/2018, tapi memilih lakukan perbaikan dulu: segmentasi peserta, penyesuaian besaran iuran, integrasikan penduduk yang didaftarkan pemda, pengaktifan peserta menunggak, perbaikan tata kelola sistem layanan JKN," kata Prastowo seperti yang dikutip detikom, Jakarta, Sabtu (16/5/2020). Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah menjabarkan strategi perbaikan ekosistem JKN. Tujuannya pun agar selama pandemi Corona pelayanan yang diberikan tetap optimal. Arah ekosistem program JKN yang sehat dan berkesinambungan yaitu dengan penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib. Di mana seluruh penduduk wajib menjadi peserta dan membayar iuran. Peserta miskin dibantu pemerintah. Lalu, manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan dengan kelas rawat inap yang standar sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004. Selanjutnya mereview iuran, manfaat, dan tarif layanan secara konsisten dan reguler. Dalam jangka pendek, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini memperbaiki struktur iuran dan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Sementara jangka menengahnya rasionalisasi manfaat program sesuai kebutuhan dasar kesehatan. Selanjutnya penerapan satu kelas perawatan yang terstandarisasi di semua fasilitas kesehatan (faskes), penyederhanaan tarif layanan, hingga cost sharing dan optimalisasi coordination of benefit (CoB), lalu penerapan skema pendanaan global budget sebagai pelengkap dari CBGs. "Nah Perpres 64/2020 terbit dengan pertimbangan matang. Disusun cukup lama," jelas Prastowo. Kllik halaman selanjutnya. Sumber

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa segera cair di 745.953 desa. BLT Dana Desa diharapkan bisa dicairkan sebelum hari raya Idul Fitri. Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Iman Sukri di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (16/5/2020). Iman menyampaikan sejumlah langkah telah dilakukan oleh Kemendes PDTT diantaranya mengirimkan surat kepada seluruh Bupati di Indonesia untuk mempercepat penyaluran BLT dana desa. "Pada tanggal 13 Mei, Menteri Desa menyurati bupati yang daerahnya belum menyalurkan dana desa. Kebanyakan persoalan lambatnya pencairan BLT Dana desa ini masih menunggu penetapan data penerima BLT dana desa dari Kabupaten," ujarnya. Selain berkirim surat kepada para Bupati, Kemendes juga menerbitkan surat Instruksi Menteri agar desa yang sudah melakukan Musyawarah Desa Khusus dan dokumen penerima BLT Dana Desa sudah diajukan ke Bupati untuk ditetapkan, namun belum ada penetapan dari Bupati, maka kepala desa bisa menyalurkan langsung BLT dana desa tanpa penetapan dari Kabupaten. "Langkah kedua ini kita lakukan, karena dari data yang kumpulkan, sudah ada kurang lebih 40.000 desa yang sudah menetapkan penerima BLT Dana Desa melalui Musyawarah Desa Khusus," ujarnya. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Ini Kriteria Penerima BLT Dana Desa" [==] Sumber

Jakarta - Polling detikcom soal setuju atau tidak iuran BPJS Kesehatan naik berakhir pada Sabtu (16/5/2020) pukul 13.00. Polling tersebut dimulai sejak Jumat (15/5) pukul waktu yang sama. Saat polling ditutup mayoritas atau sekitar 499 pembaca detikcom menolak keras iuran BPJS Kesehatan naik. Namun ada sekitar 83 pembaca yang setuju kenaikan tersebut. Apa saja alasan yang setuju iuran BPJS Kesehatan naik? Simak penuturan mereka di bawah ini: "Orang yg belum sakit /keluarganya & blm pernah pake BPJS pasti marah2, haha Coba aja kalau kalian /keluarga ada yg sakit, kalian bakalam ngerasain manfaat BPJS itu seperti apa.� Bapak saya sndiri bertahun2 setiap 2 minggu harus suntik matanya, sekali suntik 7jt. Bayangin.� Tpi dgn BPJS, cukup bayar perbulan dgn harga yg sangat kecil.� So menurut saya, dgn menaikan BPJS sebenarnya membantu org yg sakit. Pahamilah.� Sekian," tutur seorang pembaca detikcom yang menulis aspirasinya di kolom komentar artikel polling, dikutip Sabtu (16/5). Pembaca lainnya yang setuju iuran naik mempertanyakan kenapa harus ribut karena toh kenaikan ini untuk meningkatkan pelayanan. Sementara harga rokok naik nggak sampai ribut. "Maap nih bapak ibu.. kenaikan BPJS itu cuma bbrp belas /puluh ribu aja, situ udah dapet perlindungan kesehatan. Kenapa pd ribut ya ? Rokok naek masih pd beli ? Tol naik masih pd lewat juga kan ? Motor DP nya naik masih laris juga kok.. dikasih perlindungan kesehatan pd ribet amat sih. Makanya kerja yg bener, biar bisa dapet asuransi yg layak!," kata pembaca detikcom. "Setuju karena untuk memperbaiki layanan yang bisa diberikan bagi pasien BPJS. Sebenarnya pemerintah perlu mengecek ke fasilitas kesehatan yang ada, bagaimana BPJS sering menunggak klaim RS. Belum lagi tarif BPJS untuk beberapa penyakit, tidak seimbang dengan realita di lapangan, sehingga RS harus memanipulasi diagnosis agar tidak merugi," sambung seorang pembaca detikcom yang menguraikan kenaikan tersebut demi meningkatkan kualitas layanan. Terakhir, seorang pembaca detikcom yang setuju iuran BPJS Kesehatan naik menyatakan kebijakan tersebut harus diambil karena pemerintah sedang susah di tengah merebaknya Corona. "Pemerintah sedang susah, kita hendaknya membantu bukan merongrong... bagaimanapun ini lebih murah daripada sakit jadi harus bayar pengobatan sendiri kalau BPJS berhenti beroperasi," tuturnya Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (hns/dna) Sumber

Jakarta - RF Online adalah salah satu game online yang populer pada tahun 2000-an, dan kini game tersebut dirilis kembali dengan nama RF Online: Remastered. RF Online: Remastered dirilis pada 11 Mei lalu lewat publisher Lyto, yang mengklaim pada hari pertama peluncurannya, game ini dimainkan lebih dari 50 ribu gamer. RF Online, yang tadinya bernama Rising Force ini adalah game PC berbasis 3D Fantasy MMORPG, yang dilengkapi PVP unik dengan skala besar. Lyto menggandeng CCR -- developer RF Online -- untuk kembali menghadirkan game ini dengan berbagai konten permainan yang seru dan kompetitif. "CCR telah menyiapkan berbagai konten baru melalui 'RF Online: Remastered' untuk pemain 'RF Online' yang ada di Indonesia", ungkap Yoon Seok-ho, CEO dari CCR.Inc, pengembang dan pemilik lisensi dari RF Online dalam keterangan yang diterima detiKINET. Meski bertitel 'Remastered', fitur-fitur lawas yang ada di game ini tetap ada, termasuk jalan ceritanya yang masih sama. Sehingga para gamer lama pun bisa bernostalgia dengan memainkan RF Online: Remastered ini. RF Online: Remastered Foto: Dok. Lyto RF Online: Remastered masih tetap akan menyuguhkan kisah peperangan tiga bangsa dalam memperebutkan mineral di planet Novus. Ada tiga bangsa yang bisa dipilih untuk menjadi karakter sesuai keinginan. Masing-masing bangsa ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu ada juga sistem Archon atau pemimpin bangsa, yang memungkinkan gamer untuk memilih pemimpin. Nah, selain fitur lama, tentu saja fitur baru juga tersedia di RF Online: Remastered ini. Gamer bisa menemukan armor dan senjata baru, serta peta dan monster baru. Beberapa fitur terbaru di RF Online Remastered, antara lain: FAST Server Rate (EXP up to 10,000%) Premium Item New Map Ancient Elf dan Monster High Elf New Weapon and Armor, Baalzebub New Crafting Material Chip War Chip War sendiri adalah fitur unggulan dari RF Online: Remastered, di mana 3 bangsa (Accretia, Bellato, dan Cora) akan bertempur untuk menguasai tambang di map Crag Mine, yang diadakan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada pukul 04.00, 12.00, dan 20.00 WIB. Simak Video "Kerap Bermain Gim Online, Ayah Sekap Anaknya di Kandang Ayam" [==] (asj/asj) Sumber

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi masuk masa-masa menyedihkan lantaran terus-terusan dihantam Corona. Virus yang belum ada vaksinya ini berdampak besar terhadap perputaran bisnis di tanah air, sehingga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka kemiskinan nasional. Hal itu menyusul realisasi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I-2020 yang melambat ke 2,97%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah masih memegang skenario pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,4% sampai 2,3% hingga akhir 2020. "Kita lihat pertumbuhan ekonomi 2020 kita lihat antara -0,4-2,3% ini yang akan kita lakukan. Dampak pada kemiskinan dan pengangguran ini skenario yang tidak menyenangkan sama sekali, ini skenario yang sedih," kata Febrio dalam paparannya saat video conference, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Febrio menjelaskan dampak Pandemi Corona terhadap ekonomi Indonesia akan berlanjut di kuartal berikutnya, yang pasti pemerintah hanya bisa menekan dampak tersebut agar tidak meluas lebih jauh lagi. "Harapannya ekonomi tertekan pasti tapi bagaimana tekanan itu diredam semaksimal mungkin, kalau bisa meredam kita berusaha supaya tingkat pengangguran tidak melonjak tajam, kemiskinan juga," jelasnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 bisa di bawah 2,3%. Pemerintah memegang skenario berat bagi perekonomian Indonesia di saat pandemi Corona. Pertumbuhan ekonomi diprediksi berada di angka 2,3% di akhir tahun 2020. "Mengenai pertumbuhan ekonomi, pada kuartal pertama diumumkan mencapai 2,97%. Dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa rata-rata 2,3% pada 2020," kata Suharso saat membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020). "Saya pribadi, mencatatnya tidak 2,3%, di bawah 2,3%. Tapi masih positif," tambahnya. Dia menjelaskan, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan masih ada dampak COVID-19 pada kuartal II-2020 atau selama periode April-Juni tahun ini. Dampak tersebut, masih bisa menekan beberapa program yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Manufaktur Babak Belur, Jokowi Minta Stimulus Ekonomi Tetap Sassaran" [==] Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh negara membuat manusia harus menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus. Kondisi ini disebut berpengaruh dengan tenaga kerja di berbagai negara. Perusahaan bisa menggunakan robot untuk menjalankan pekerjaan yang selama ini dilakukan manusia. Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menjelaskan Asia adalah salah satu pasar yang cepat untuk perkembangan robot industri. "Kalau ternyata kondisi ini berkepanjangan, physical distancing dan jarak ini menjadi normal yang baru maka kita melihat teknologi yang affordable bisa lebih hemat dan visible secara finansial dan robot juga bisa melakukan automatisasi," kata Bambang dalam diskusi virtual, Sabtu (16/5/2020). Menurut dia hal ini memang akan mempengaruhi angkatan kerja di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya, saat pandemi ini para pekerja harus bertransformasi. Namun dari sisi pengusaha juga harus melihat jika teknologi juga harus digunakan dalam menjalankan usaha. Bambang mencontohkan Bangladesh saat ini sudah menggunakan robot penjahit untuk mengerjakan garmen. "Bangladesh menggunakan Sewing Robot untuk menjalankan usahanya. Memperkerjakan robot bisa mengurangi risiko pemaparan virus," ujarnya. Menurut Bambang, teknologi robot dalam usaha ini dinilai affordable. India dan Kamboja juga sudah melihat teknologi ini untuk menggantikan peran manusia. Namun para pekerja manusia juga harus melakukan peningkatan skill agar tetap bertahan dalam kondisi ini. Simak Video "Ini Xiao Bao, Robot Perawat Pasien Virus Corona di China" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh negara membuat manusia harus menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus. Kondisi ini disebut berpengaruh dengan tenaga kerja di berbagai negara. Perusahaan bisa menggunakan robot untuk menjalankan pekerjaan yang selama ini dilakukan manusia. Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menjelaskan Asia adalah salah satu pasar yang cepat untuk perkembangan robot industri. "Kalau ternyata kondisi ini berkepanjangan, physical distancing dan jarak ini menjadi normal yang baru maka kita melihat teknologi yang affordable bisa lebih hemat dan visible secara finansial dan robot juga bisa melakukan automatisasi," kata Bambang dalam diskusi virtual, Sabtu (16/5/2020). Menurut dia hal ini memang akan mempengaruhi angkatan kerja di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya, saat pandemi ini para pekerja harus bertransformasi. Namun dari sisi pengusaha juga harus melihat jika teknologi juga harus digunakan dalam menjalankan usaha. Bambang mencontohkan Bangladesh saat ini sudah menggunakan robot penjahit untuk mengerjakan garmen. "Bangladesh menggunakan Sewing Robot untuk menjalankan usahanya. Memperkerjakan robot bisa mengurangi risiko pemaparan virus," ujarnya. Menurut Bambang, teknologi robot dalam usaha ini dinilai affordable. India dan Kamboja juga sudah melihat teknologi ini untuk menggantikan peran manusia. Namun para pekerja manusia juga harus melakukan peningkatan skill agar tetap bertahan dalam kondisi ini. Simak Video "Ini Xiao Bao, Robot Perawat Pasien Virus Corona di China" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub 47 tahun 2020. Dalam beleid Anies mengatur tentang larangan berpergian, termasuk untuk pelaku usaha, dalam perjalanan keluar dan masuk Jakarta. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan semua pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan keluar dan masuk wilayah Jakarta selama masa darurat Corona. Kemudian, di dalam ayat 3 poin a dan b, dijelaskan bahwa yang boleh keluar masuk Jakarta hanyalah pelaku usaha yang memiliki KTP elektronik (KTP-el) atau izin tinggal di wilayah Jabodetabek. "Orang atau pelaku usaha yang memiliki KTP-el Jabodetabek dan orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek, dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek," dikutip detikcom dari Pergub 47 tahun 2020, Jumat (15/5/2020). Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan bagi pelaku usaha yang melanggar maka akan diminta kembali tempat asalnya ataupun dikarantina sesuai dengan komando Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi. Merespons kebijakan ini, pengusaha pun buka suara. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta kebijakan ini harus dikoordinasikan juga dengan pemerintah di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) agar hasilnya maksimal. Berikut petikan pernyataan Sarman: Kita menyambut baik dikeluarkannya Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.Pergub ini bukan hannya ditujukan kepada warga juga kepada pelaku usaha. Saat kondisi seperti ini sangat dibutuhkan ketegasan aturan untuk mempercepat kita mengakhiri badai ini. Dalam Pergub ini usaha yang memang diberikan kebebasan atau dispensasi seperti bidang ;kesehatan; bahan pangan/makanan/minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan;konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau kebutuhan sehari-hari, artinya yang berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat tidak ada masalah. Harapan kami agar berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan Covid 19 ini harus saling memperkuat antara pemerintah daerah dan pusat termasuk standar protokol yang jelas dan tegas sehingga hasilnya bisa terukur dengan semakin menurunnya orang yang terkena positif. Kita juga berharap agar Pergub ini juga dapat dilaksanakan bersama dengan pemerimtah Bodetabek lainnya agar hasilnya maksimal dan cepat berakhir. Dunia usaha butuh kepastian,stamina pengusaha sudah posisi loyo ingin segera digairahkan untuk meminimalisir dampak sosial yang nantinya menjadi beban pemerintah. Simak Video "Tangani Warga yang Berkerumun, Anies: Angkat! Masukkan ke GOR" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub 47 tahun 2020. Dalam beleid Anies mengatur tentang larangan berpergian, termasuk untuk pelaku usaha, dalam perjalanan keluar dan masuk Jakarta. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan semua pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan keluar dan masuk wilayah Jakarta selama masa darurat Corona. Kemudian, di dalam ayat 3 poin a dan b, dijelaskan bahwa yang boleh keluar masuk Jakarta hanyalah pelaku usaha yang memiliki KTP elektronik (KTP-el) atau izin tinggal di wilayah Jabodetabek. "Orang atau pelaku usaha yang memiliki KTP-el Jabodetabek dan orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek, dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek," dikutip detikcom dari Pergub 47 tahun 2020, Jumat (15/5/2020). Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan bagi pelaku usaha yang melanggar maka akan diminta kembali tempat asalnya ataupun dikarantina sesuai dengan komando Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi. Merespons kebijakan ini, pengusaha pun buka suara. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta kebijakan ini harus dikoordinasikan juga dengan pemerintah di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) agar hasilnya maksimal. Berikut petikan pernyataan Sarman: Kita menyambut baik dikeluarkannya Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.Pergub ini bukan hannya ditujukan kepada warga juga kepada pelaku usaha. Saat kondisi seperti ini sangat dibutuhkan ketegasan aturan untuk mempercepat kita mengakhiri badai ini. Dalam Pergub ini usaha yang memang diberikan kebebasan atau dispensasi seperti bidang ;kesehatan; bahan pangan/makanan/minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan;konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau kebutuhan sehari-hari, artinya yang berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat tidak ada masalah. Harapan kami agar berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan Covid 19 ini harus saling memperkuat antara pemerintah daerah dan pusat termasuk standar protokol yang jelas dan tegas sehingga hasilnya bisa terukur dengan semakin menurunnya orang yang terkena positif. Kita juga berharap agar Pergub ini juga dapat dilaksanakan bersama dengan pemerimtah Bodetabek lainnya agar hasilnya maksimal dan cepat berakhir. Dunia usaha butuh kepastian,stamina pengusaha sudah posisi loyo ingin segera digairahkan untuk meminimalisir dampak sosial yang nantinya menjadi beban pemerintah. Simak Video "Tangani Warga yang Berkerumun, Anies: Angkat! Masukkan ke GOR" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT PELNI kembali membuka penjualan tiket bagi penumpang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui loket kantor cabang PELNI, melainkan juga pada Pelabuhan naik dan turun yang sudah dinyatakan dibuka. Cuma, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan para calon penumpang seperti dikutip dari situs www.pelni.co.id. Pertama, hanya membeli tiket sesuai KTP daerah asal calon penumpang. Jika calon penumpang membeli tiket dengan pelabuhan tujuan yang tidak sesuai KTP makan akan ditolak dan tidak dapat naik ke atas kapal. Kedua, Seluruh penumpang wajib menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter. Jika tidak dapat menunjukkan surat dimaksud makan akan ditolak dan tidak dapat naik ke atas kapal. Ketiga, wajib mengenakan masker. Bagi yang tidak memakai masker, tidak diizinkan memasuki kapal. Sementara itu, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero), O. M. Sodikin menyampaikan penjualan tiket akan mulai dilakukan pada Sabtu (16/5/2020) dan akan dilayani pada loket kantor cabang PELNI sehingga petugas dapat memastikan seluruh calon penumpang dapat menunjukan dokumen persyaratan ketika akan membeli tiket. Selain itu, seluruh calon penumpang dianjurkan untuk menggunakan metode pembayaran secara cashless. Penjualan dilakukan sesuai dengan persyaratan sesuai protokol penanganan penumpang PELNI selama masa Covid-19 serta SE Gugus Tugas Covid-19 No 4/2020 dan SE Dirjen Hubla No. 21/2020. "Kami akan melayani penjualan tiket kepada penumpang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan melampirkan beberapa dokumen perjalanan berdasarkan Surat Edaran yang telah ditetapkan, yang disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pihak yang berwenang pada periode maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Pembayaran tiket juga dianjurkan untuk melalui proses cashless," ujar Sodikin dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020). Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Pelni Labuhkan KM Kelud Gegara Satu Petugas Kapal PDP Corona" [==] Sumber