bot

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengincar lahan calon ibu kota baru di Kalimantan untuk persawahan baru guna tangkal krisis pangan yang diprediksikan oleh Organisasi Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan lokasi tersebut berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Lahan yang dipersiapkan seluas 75.000 hektar (Ha). "Untuk menopang ketahanan pangan terkait warning dari FAO yang akan terjadi krisis pangan, kita telah menyiapkan lahan intensifikasi pertanian di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan lahan kurang lebih 75.000 hektar (Ha)," kata Halim saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020). Halim menjelaskan, selama ini produksi pertanian di wilayah tersebut sebesar 3 ton per Ha. Jika dilakukan intensifikasi, Halim bilang, bisa menghasilkan hingga 5 ton per Ha. "Kalau selama ini produksi pertanian di sana 3 ton per Ha, diharapkan dengan intensifikasi jadi 4 ton atau 5 ton (per Ha)," ucapnya. "Beberapa hari terakhir ini kita diskusikan dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian dan lain-lain," tambahnya. Simak Video "Warga Bolivia Kekurangan Makan dan Bensin" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat waktu, dengan batas maksimal H-7 Lebaran. "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," kata Ida dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2020). Ida menegaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan pada pekerja akan dikenai denda sebesar 5%. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. Sedangkan, pengusaha yang tak membayar akan dikenakan sanksi. Hal tersebut menurutnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tegas Ida. Adapun Surat Edaran (SE) Menaker nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19 menurutnya memang memberikan kelonggaran dalam bentuk penundaan atau pencicilan bagi pengusaha yang tak mampu membayar THR kepada pekerjanya sesuai regulasi yang berlaku. Namun, kelonggaran itu hanya diberikan pemerintah jika para pengusaha sudah memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja/buruh. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," jelasnya. Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, antara lain: 1. Perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap, 2. Perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati, 3. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan. Simak Video "Menaker Harap Penambahan Cuti Bersama 2020 Tingkatkan Produktivitas" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 849,87 miliar. Dari total anggaran keseluruhan di tahun 2020 sebesar Rp 3,497 triliun. "Dari simulasi-simulasi yang aman, tidak menggangu belanja mandatori, keluar angka Rp 849 miliar yang kemudian kita konsultasikan dengan Kementerian Keuangan dan kita sampaikan dengan surat Kementerian Desa dimana penghematan atau realokasi besarannya Rp 849 miliar," kata Halim saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020). Lebih rinci, Halim menjelaskan asal dana realokasi tersebut yakni dari 9 program unit kerja eselon I. Program pertama yang mengalami penghematan adalah pengawasan dan akuntabilitas inspektorat jenderal dari semula dianggarkan sekitar Rp 51 miliar turun menjadi Rp 27,9 miliar. Kemudian, program pembangunan dan pemberdayaan desa dari Rp 2,42 triliun turun menjadi Rp 1,8 triliun. Selanjutnya, Program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang awalnya mencapai Rp 121,518 miliar turun menjadi Rp 46,868 miliar dan Program Pengembangan Daerah Tertentu dari Rp 115,732 miliar menjadi Rp 38,196 miliar. Kemudian, Program Pembangunan Daerah Tertinggal yang awalnya Rp 138,1 miliar dihemat sehingga tersisa Rp 42 miliar. Lalu Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi pun dipangkas dari semula Rp 347 miliar hingga tersisa Rp 206 miliar. Hingga Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang kena pangkas Rp 40 miliar, sehingga tersisa Rp 172 miliar. Halim menegaskan dengan adanya realokasi anggaran ini tak akan menurunkan dari kinerja Kemendes PDTT. "Meskipun anggaran terhadap percepatan pembangunan desa untuk 2020 terkena realokasi, insyaAllah kinerja Kemendes terkait pendampingan baik di desa-desa maupun di kawasan daerah tertinggal dan di desa terpencil tetap berjalan," ucapnya. Simak Video "Wakil Ketua MPR Dorong Realokasi Sebelum Pakai Dana Cadangan" [==] Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp 29,38 triliun. Dana tersebut diperuntukkan kepada ASN pusat termasuk TNI dan Polri sebesar Rp 6,77 triliun, pensiunan sebesar Rp 8,70 triliun, dan ASN daerah sebesar Rp 13,89 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses pencairan akan dimulai pada hari Jumat (15/5) pekan ini. Namun di satu sisi proses pencairan juga bisa dilakukan sehabis Hari Raya Lebaran. Pencairan THR para abdi negara ini menyusul peraturan pemerintah (PP) atau payung hukum THR bagi PNS yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "PMK sudah keluar, sekarang persiapan satker untuk eksekusi pembayaran dan diharapkan serentak paling lambat Jumat ini tanggal 15 kalau nggak salah," kata Sri Mulyani, Senin (11/5/2020). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengingatkan pencairan THR pada akhir pekan ini hanya berlaku pada pejabat eselon 3 ke bawah atau tidak berlaku pada pejabat eselon 1 dan 2 serta pejabat fungsional lainnya di lembaga lain. Namun besaran THR pada tahun ini lebih kecil lantaran tanpa tunjangan kinerja (tukin). Mengenai THR PNS bisa cair sehabis Lebaran, hal itu mengacu pada surat Sri Mulyani yang ditujukan kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, surat tersebut bernomor S-343/MK.02/2020. "THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya," tulis surat tersebut yang dikutip detikcom. Meski demikian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan menyebut pencairan THR PNS pusat dan daerah, serta prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan dilakukan secara serentak. Dirjen Perbendaharaan Negara Andin Hadiyanto mengatakan proses pencairan akan mulai dilaksanakan pada Jumat (15/5) pekan ini, sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Kita upayakan serentak," kata Andin saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (11/5/2020). Dengan target hari Jumat proses pencairan dilakukan, Andin mengatakan mulai hari ini pemerintah pusat berkoordinasi dengan para satuan kerja (satker) dan pemerintah daerah. "Sekarang sampai dengan Jumat sedang berkoordinasi dengan satker dan pemda," ujarnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (hek/eds) Sumber

Kini ada sekitar 42 koperasi yang menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro. == JAKARTA -- Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyatakan, sampai saat ini telah menyalurkan pembiayaan ke sekitar 2,1 juta pelaku usaha ultra mikro (UMi). Hanya saja, sebagian nasabah telah melusinasi pinjamannya. "Jadi yang masih aktif sekarang sekitar 1,1 juta," ujar Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah dalam konferensi pers virtual pada Senin, (11/5). Ia menjelaskan, PIP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sejak 2017 ditugaskan menyalurkan pembiayaan ke ultra mikro atau usaha yang levelnya sangat kecil. Program pembiayaan PIP terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan, baik dengan skema konvensional maupun syariah. Hanya saja, kata dia, penyaluran pembiayaan tidak dilakukan langsung oleh PIP. "Kita kerja sama dengan penyalur, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, dan PT Bahana Artha Ventura yang kerja sama dengan beberapa koperasi di seluruh Indonesia," jelas Ririn. Ia menyebutkan, kini ada sekitar 42 koperasi yang menjadi penyalur pembiayaan UMi. "Nanti kami persilahkan, yang butuh pinjaman biayai usahanya, bisa akses ke yang tadi saya sebutkan," ujarnya. Ririn menambahkan, pemberian pinjaman ke setiap nasabah UMi dibatasi maksimal Rp 10 juta. Sebelumnya pada Maret lalu, PIP menggelar Rapat Kerja Penyaluran Pembiayaan UMi. Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan kontrak kinerja tahun 2020 antara PIP dengan penyalur UMi seperti PT PNM, PT Pegadaian, serta PT Bahana Artha Ventura. Tahun ini, PIP ditugaskan pemerintah meningkatkan wirausaha ultra mikro yang terfasilitasi. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya yaitu jumlah nasabah pembiayaan ultra mikro mencapai 752.323 debitur pada 2020. Demi menembus target, maka seluruh Penyalur UMi juga diberikan target kinerja berbentuk IKU. Sumber

PLN ajak pelanggan manfaatkan layanan Contact Center PLN 123 == JAKARTA -- PLN terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam merespon keluhan masyarakat terkait tagihan listrik. PLN mengajak pelanggan memanfaatkan layanan Contact Center PLN 123 untuk mendapatkan informasi maupun melakukan pengaduan terkait tagihan listrik. “Untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas kami mengajak pelanggan memanfaatkan Contact Center PLN 123, kami siap melayani 24 jam, ”ucap Executive Vice President Corporate Communcation and CSR PLN, I Made Suprateka. Selain melalui telepon ke nomor 123 atau (kode area) 123 jika menggunakan telepon genggam, layanan Contact Center PLN 123 dapat diakses melalui Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, Instagram pln123_official, email pln123@pln.co.id. Kemudian tak hanya menerima pengaduan, PLN juga telah membuka Posko Informasi Tagihan Listrik yang pro aktif menghubungi pelanggan teridentifikasi mengalami kenaikan tagihan listrik cukup signifikan melalui telepon yang terdaftar pada basis data pelanggan PLN. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai penyebab kenaikan tagihan listrik. Hingga, Jumat (10/05), PLN telah berhasil menyelesaikan aduan dari 10.625 dari 11.178 aduan yang diterima oleh PLN. PLN memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik, Kenaikan tagihan yang dialami oleh pelanggan lebih disebabkan meningkatnya penggunaan listrik, akibat adanya pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. "Jadi mari manfaatkan Contact Center, PLN sangat terbuka. Jangan sampai pelanggan mendapatkan informasi yang tidak benar. Kami pastikan isu tarif listrik naik tidak benar,” ungkap Made. Sumber

Bank yang ditunjuk sebagai bank jangkar masih difinalisasi. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan penunjukan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank penyangga likuiditas tidak akan menimbulkan risiko pergerakan saham BUMN. Bahkan, otoritas menyebut kebijakan ini merupakan bisnis normal dalam industri jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kebijakan penunjukan bank Himbaran tidak memiliki risiko apapun. “Tidak ada risiko karena pure Bank jangkar akan menjadi channeling pemerintah tidak akan menganggu dana likuiditas bank itu sendiri,” ujarnya saat media visit melalui video conference dengan Republika di Jakarta, Senin (11/5). Wimboh menjelaskan bank jangkar akan menjadi pemasok utama di Pasar Utang Antar Bank (PUAB). Nantinya Bank Jangkar akan mendapat likuiditas dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah yang dibeli oleh Bank Indonesia. “Dapat margin hanya channel-kan dana pemerintah yang suku bunganya murah, sehingga ada kelebihan,” ucapnya. Namun Wimboh masih enggan menyebutkan detail bank BUMN dan bank swasta mana saja yang akan ditunjuk sebagai bank jangkar tersebut. “Bank mana saja belum difinalkan karena masih koordinasi level kementerian,” ucapnya. Sumber

Anggaran penanganan Covid-19 didistribusikan dalam bentuk bantuan sembako. == JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 320 miliar untuk percepatan penanganan virus corona atau Covid-19. Kemenhub memotong sejumlah mata anggaran di tiap subsektor. “Paling tidak Rp 320 miliar kita gunakan khusus untuk menangani Covid-19 yang berasal dari efisiensi, potong anggaran dirjen dan sektor. Itu yang kita lakukan untuk pengamanan diri, memberikan daya tahan tubuh, dan mencegah penyebaran virus,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja virtual denganKomisi V DPR di Jakarta, Senin (11/5). Anggaran tersebut, dia menyebutkan, sebagian sudah didistribusikan dalam bentuk bantuan sembako kepada masyarakat yang pada April sebanyak 17.000 paket. Pada Mei ini akan disalurkan 19.000 paket. “Kami sampaikan juga bahwa edukasi kepada masyarakat sangat penting, selain memiliki fungsi teknis seperti membangun transportasi dan menjamin regulasi jalan. Kami juga menugaskan PNS kami untuk edukasi masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, bakti sosial, kami koordinasikan dengan gugus tugas yang dipimpin Letjen Doni,” ujarnya. Kemenhub juga melakukan perubahan postur anggaran 2020, dari pagu anggaran Rp 43 triliun menjadi Rp 32 triliun. Rinciannya, efisiensi di Sekretariat Jenderal Rp 101,2 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 35,5 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp 232,8 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp 1,9 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp 2,2 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp 4,7 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 42 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp 926 miliar, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 187,7 miliar. "Di BPSDM terjadi efisiensi banyak karena kita alihkan cara pembelajaran online, kita tingkatkan bisa mampu menekan biaya makan dan asrama sehari-hari menjadi satu ide yang baik. BPTJ, Litbang, Itjen dan Setjen juga dilakukan sedikit penyesuaian," katanya. Sehingga, total anggaran Kemenhub tahun 2020 yang dipangkas adalah Rp 10,36 triliun. Sementara itu juga terdapat revisi target belanja, di antaranya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 71,72 triliun dan badan layanan umum (BLU) Rp 1,98 miliar. sumber : Antara Sumber

THR dapat dialokasikan untuk melunasi utang atau mudik saat kondisi sudah membaik. == JAKARTA -- Pandemi Covid-19 membuat suasana Lebaran tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat biasanya menggunakan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk keperluan mudik dan berbagi bersama keluarga di kampung halaman. Namun, tradisi tersebut tampaknya tidak akan terjadi pada lebaran tahun ini. Untuk mencegah penyebaran pandemi, masyarakat diimbau tidak mudik dan tetap beraktivitas di rumah. Lalu, bagaimana sebaiknya mengelola dana THR di tengah pandemi? Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Dimas Ardhinugraha mengatakan masyarakat yang menerima THR sebaiknya membuat skala prioritas agar dana THR bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Menurut Dimas, hal yang pertama yang harus diprioritaskan yaitu membayarkan kewajiban THR orang lain. Setelah menerima THR dari perusahaan, segerakan untuk membayarkan THR ke orang-orang yang telah banyak membantu, seperti asisten rumah tangga, petugas keamanan dan kebersihan di lingkungan kita, dan lain sebagainya. Pos lainnya yang bisa dianggarkan dari THR yaitu menunaikan zakat. "Di tengah pandemi Covid-19, banyak orang yang merosot penghasilannya atau bahkan kehilangan mata pencaharian. Zakat tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka," kata Dimas, Senin (11/5). Dimas mengatakan, dana THR juga bisa dialokasikan untuk melunasi utang konsumtif seperti kartu kredit. Menurut Dimas hal ini penting dilakukan untuk menghindari efek bola salju dari bunga kredit. Ini sebagai langkah antisipatif apabila tiba-tiba penghasilan berkurang atau hilang sebagai efek pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir. Jika masih ada sisa dana THR, kata Dimas, sebaiknya jangan digunakan untuk belanja konsumtif atau untuk hal-hal yang tidak perlu. THR bisa dimanfaatkan untuk mengisi pos dana darurat yang akan sangat berguna ketika mengalami musibah yang tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, kendaraan rusak, dan lain sebagainya. THR juga bisa disisihkan untuk untuk mudik di saat kondisi sudah kembali normal. Terakhir, Dimas menyarankan tetap menyisihkan THR untuk diinvestasikan. Menurut Dimas, dana THR bisa disimpan di reksa dana pasar uang. Reksa dana pasar uang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya aman, tingkat risiko yang sangat rendah, dan tidak ada biaya keluar masuk. Selain itu, instrumen ini mudah dicairkan atau likuid, sangat terjangkau, bukan objek pajak, dan memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan atau deposito. Sumber

Jakarta - PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) akan melakukan penambahan modal lewat Penawaran Umum Terbatas (PUT) III dalam rangka mewujudkan rencana perseroan untuk naik kelas menjadi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II. PUT III tersebut akan dilakukan dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau lewat mekanisme right issue. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.320.381.878 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) lembar saham dengan nominal Rp 100 per saham atau setara 17,65% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan penawaran tersebut, Bank Yudha Bhakti menargetkan bisa mengantongi dana segar dari aksi korporasi ini sebanyak-banyaknya Rp 396,1 miliar. Pada hari ini, Senin (11/5/2020), Bank Yudha Bhakti telah menyampaikan registrasi I ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diharapkan PUT III ini akan efektif pada 25 Juni 2020. Sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan dilakukan pada 9 Juli 2020. Sebagaimana diketahui, bank harus punya modal inti Rp 1 triliun-Rp 5 triliun untuk bisa masuk kategori BUKU II. Dengan pelaksanaan right issue ini, Bank Yudha Bhakti akan segera naik kelas mengingat per akhir 2019 perseroan sudah memiliki modal inti Rp 906,88 miliar. Bank Yudha Bhakti Foto: Dok. Bank Yudha Bhakti Dana yang diperoleh dari hasil PUT III ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja dalam pengembangan usaha perseroan, yakni lewat penyaluran kredit dan kegiatan operasional perbankan lainnya. Dengan terealisasinya aksi korporasi itu maka ruang bagi BBYB untuk menjalankan ekspansi bisnisnya semakin lebar. Tahun 2019, Bank Yudha Bhakti membukukan laba bersih Rp 16 miliar. Sementara pada tahun 2018, mengalami kerugian cukup besar yakni Rp 136,98 miliar, sedangkan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bank ini juga semakin membaik. NPL nett terkikis jadi 1,63% dari 9,92% pada tahun 2018. Selain itu, Bank Yudha Bhakti juga telah memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik dengan mencatatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 29,35% pada tahun 2019. (prf/ara) Sumber

Jakarta - Umat muslim tahun ini menjalankan puasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi virus Corona (COVID-19) telah mengubah aktivitas ngabuburit ke luar rumah, buka bersama, dan lainnya menjadi di rumah aja. Begitu juga merayakan Idul Fitri, tahun ini suasana Lebaran juga akan berbeda. Mudik harus ditunda, tidak ada kunjungan ke rumah tetangga dan kerabat dengan baju baru, tidak ada sholat Idul Fitri di masjid dengan sarung atau mukena baru. Demikian pula dengan penggunaan dana Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam kondisi pandemi ini, saatnya membuat skala prioritas baru bagaimana sebaiknya mengelola dana THR dalam kondisi tidak biasa. Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Dimas Ardhinugraha menjelaskan mengenai bagaimana mengelola dana THR di tengah pandemi. - Tunaikan kewajiban membayar THR orang lain dan zakat Setelah menerima THR dari perusahaan, segerakan untuk membayarkan THR ke orang-orang yang telah banyak membantu kita, seperti asisten rumah tangga, petugas keamanan dan kebersihan di lingkungan kita, dan lain sebagainya. Selain itu, bersihkan harta Anda dengan menyisihkan sebagian untuk membayar zakat harta dan juga zakat fitrah. Di tengah pandemi Covid-19, banyak orang yang merosot penghasilannya atau bahkan kehilangan mata pencaharian. Zakat Anda tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka. - Lunasi utang "Kalau biasanya saya menyarankan untuk menempatkan dana perayaan Lebaran makanan, baju baru, dan mudik sebagai prioritas kedua, tahun ini berbeda," kata Ardhinugraha Prioritas kedua adalah untuk melunasi utang konsumtif Anda. Walau ada kelonggaran dari pemerintah dan institusi pemberi pinjaman, namun disarankan untuk menggunakan dana THR Anda tahun ini untuk melunasi utang konsumtif yang ada, seperti utang kartu kredit. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari snowball effect dari bunga kredit, kalau tiba-tiba penghasilan kita berkurang atau hilang sebagai efek pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir ini. - Isi pos dana darurat Setelah Anda menunaikan kewajiban membayar THR, zakat, dan melunasi utang, jika masih ada sisa dana THR, sebaiknya jangan digunakan untuk belanja konsumtif atau untuk hal-hal yang tidak perlu. Manfaatkan untuk mengisi pos dana darurat. Dana darurat ini akan sangat berguna di saat kita mengalami musibah yang tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, motor atau mobil rusak, dan lain sebagainya. Simak Video "Menaker: Jika Ada Relaksasi Jamsostek, Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan" [==] Sumber

Pemakaian hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembayaran DBH tidak relevan. == JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menegaskan, pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada pemerintah daerah tidak perlu menunggu hasil audit BPK. Agung menyatakan, menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk membayar DBH dari pusat ke daerah tidak relevan. "Tidak ada hubungan antara pembayaran kurang bayar DBH tahun 2019 yang menjadi kewajiban Kemenkeu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pemda manapun dengan pemeriksaan BPK. Tidak ada hubungannya," tegas Agung dalam Konferensi Pers IHPS II 2019 BPK, Senin (11/5). Agung mengatakan, BPK telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan tertanggal 28 April 2020 untuk menjelaskan perihal tersebut. Surat tersebut, menurut Agung, sudah menjelaskan secara rinci mengenai prosedur pembayaran DBH berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Tidak ada satu pun undang-undang perbendaharaan negara yang mengatur bahwa kewajiban pusat (membayar DBH) harus menunggu hasil audit BPK," katanya. Sebagaimana diketahui, pembayaran DBH baru-baru ini menjadi polemik, khususnya DBH bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu agar segera mencairkan DBH yang kurang bayar untuk tahun 2019 yang menjadi kewajiban Kemenkeu. Permintaan itu seiring kebutuhan dana Pemprov untuk penanganan Covid-19 di mana diperlukan anggaran untuk bantuan sosial. Menanggapi itu, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pencairan DBH kurang bayar 2019 mesti menunggu hasil audit BPK untuk tahun 2019. Agung pun menegaskan, Covid-19 terjadi tahun 2020. Sementara, yang dipersoalkan adalah DBH tahun 2019. "Jadi tidak ada hubungannya, silakan saja Kemenkeu untuk membuat keputusan. Masalah bayar atau tidak bayar, ada di tangan Kemenkeu, tidak perlu dihubung-hubungkan dengan pemeriksaan BPK," tegasnya. Pada Jumat (8/5) pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan telah menyalurkan DBH kurang bayar untuk DKI Jakarta sebesar Rp 2,6 triliun. Jumlah itu sekitar 50 persen dari total DBH kurang bayar untuk DKI Jakarta sebesar Rp 5,16 triliun. Sri pun menuturkan DBH kurang bayar Rp 2,6 triliun itu terdiri dari sisa kurang bayar 2018 sebesar Rp 19,35 miliar dan separuh kurnag bayar tahun 2019 senilai Rp 2,58 triliun. Penyarluran DBH dilakukan demi membantu provinsi-provinsi yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal di satu sisi, Pemda memiliki kebutuhan dnaa mendesak untuk penanganan Covid-19. Sri pun pada akhir pekan lalu menyatakan bahwa pencairan DBH baru dilakukan separuhnya karena masih harus menunggu audir BPK. "Sisanya akan ditetapkan akan disalurkan, dalam periode selanjutnya dan tentu setelah audit BPK dan LKPP," kata Sri. Sri mulyani menyebutkan, normalnya kurang bayar DBH baru bisa dicairkan pada Agustus-September tahun berikutnya setelah BPK dan LKPP melakukan audit. Sumber

Jakarta - Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) menilai pandemi COVID-19 akan mengubah pola bisnis industri hulu migas ke depan. Dampak yang langsung terlihat adalah turunnya permintaan minyak global secara signifikan yang berakibat harga minyak turun drastis dan semua tangki penampung yang tersebar di dunia dalam posisi penuh. Deputi Kajian dan Opini IATMI Benny Lubiantara mengatakan IATMI siap membantu mengatasi hal tersebut dengan memberikan beberapa rekomendasi kebijakan, strategi dan upaya yang perlu dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Menurutnya, kebijakan, strategi dan upaya yang perlu dilakukan dalam jangka pendek yakni dukungan kelangsungan operasional sektor hulu migas agar tetap berjalan. Untuk jangka pendek IATMI mendorong agar Pertamina, sebagai BUMN Migas milik negara yang memiliki 36 persen kontribusi produksi nasional, terus berkomitmen untuk tetap menjaga keberlangsungan industri hulu migas nasional dengan mempertahankan produksi di level yang aman dengan biaya operasi yang efisien. "Harga minyak rendah memang menurunkan margin keuntungan perusahaan sektor hulu migas, namun mempertahankan kegiatan operasional hulu migas agar tetap berjalan merupakan upaya menjamin tetap berlangsungnya efek berganda (multiplier effects) pada keseluruhan bisnis proses migas bagi perekonomian nasional," ujar Benny dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2020). Selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang, IATMI menilai COVID-19 ini harus dijadikan momentum bagi pemangku kepentingan di sektor hulu migas untuk lebih investor friendly, memangkas proses perizinan, koordinasi dan birokrasi yang selama ini berdampak terhadap ekonomi biaya tinggi. Perlunya meningkatkan daya saing investasi sektor hulu migas di tanah air menjadi semakin mendesak. "Saat ini semua negara-negara produsen minyak sedang menyiapkan skema/model bisnis migas baru dalam rangka memperbaiki daya saing negara tersebut," kata Benny. Dirinya juga menegaskan, IATMI akan mendukung pemerintah dan pelaku industri hulu melakukan langkah cepat yang diperlukan untuk mengantisipasi persaingan di era yang sama sekali berbeda. Pada tahun 2015 dan 2016, lanjut Benny, harga minyak juga mengalami penurunan cukup tajam karena kelebihan pasokan akibat munculnya produsen baru US shale oil. Namun, kondisi tahun 2020 ini jauh lebih kompleks, karena kombinasi mendadak hilangnya permintaan yang signifikan akibat pandemi COVID-19 dan produksi minyak global yang masih berlimpah. Tentunya industri hulu migas Indonesia bagian dari industri migas global terdampak langsung dengan kondisi ini. Sebelumnya, ketika harga minyak turun drastis, SKK Migas, KKKS bersama dengan industri penunjang melakukan berbagai upaya efisiensi biaya yang cukup berhasil. "Pada kondisi COVID-19 ini, IATMI melihat perlunya kembali didorong upaya-upaya ekstra dari semua pemangku kepentingan agar industri hulu migas tetap dapat survive beroperasi," ungkapnya. Sementara itu, Sekjen IATMI, Hadi ismoyo menambahkan ada pertimbangan teknis reservoir di mana terkadang tidak selalu mudah memilih opsi menutup sumur. KKKS tentu akan terus melakukan upaya-upaya efisiensi. Di samping itu tetap diperlukan dukungan pemerintah melalui Kementerian ESDM serta kementerian dan lembaga terkait berupa stimulus fiskal, untuk mendorong kegiatan dalam jangka pendek agar tetap dapat berlangsung. Dukungan stimulus fiskal tersebut bisa saja bersifat sementara, selama periode tertentu akibat dampak COVID-19 ini. Simak Video "Gegara Corona, Penjualan Pertamina Terendah Sepanjang Sejarah" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengizinkan seluruh moda transportasi beroperasi ke luar daerah. Namun ia menegaskan hal itu untuk mengakomodasi perjalanan khusus, bukan dalam rangka mudik. Dalam memastikan yang keluar daerah bukan untuk mudik, pihaknya bekerja sama dengan berbagai kepala daerah untuk berkoordinasi. Bahkan, Budi bilang telah menelepon semua Gubernur di berbagai daerah untuk memastikan agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik di lapangan. "Untuk koordinasi, kami kontak kepada semua di Jawa satu-satu secara khusus saya telepon, kebetulan saya kenal. Satu-satu Gubernur saya telepon untuk supaya ada suatu emosional feeling yang baik sehingga bisa berjalan dengan baik," kata Budi saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020). "Kita merupakan garda terdepan. Oleh karenanya kami walaupun dari rumah itu mungkin kira-kira 2 (sampai) 3 kali mengadakan suatu kontak yang intensif dengan para dirjen darat, laut, udara, untuk menjaga itu," tambahnya. Perlu diketahui, pemerintah tetap melarang mudik. Ketua Pelaksana Gugus Tugas telah mengeluarkan Surat Edaran Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020. Dalam SE disebutkan, mereka yang boleh bepergian dengan transportasi adalah orang-orang yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan COVID-19, yaitu: Orang-orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan seperti : pelayanan percepatan penanganan COVID-19; pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum; pelayanan kesehatan; pelayanan kebutuhan dasar; pelayanan pendukung layanan dasar; dan pelayanan fungsi ekonomi penting. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku. Di dalam SE tersebut juga mengatur dengan ketat persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang memenuhi kriteria pengecualian untuk bepergian, seperti menunjukkan KTP, menunjukkan surat tugas, hingga menunjukkan hasil tes negatif COVID-19. Simak Video "Menhub Izinkan Transportasi Beroperasi ke Luar Daerah, tapi..." [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Belakangan ini nama ShinyHunters menjadi populer karena mengklaim bertanggung jawab terhadap peretasan terhadap setidaknya sepuluh perusahaan, termasuk Tokopedia dan Bhinneka. Sebenarnya, siapa sih mereka? ShinyHunters mengklaim meretas sepuluh perusahaan dan menjajakan database pengguna korbannya itu di dark web. Secara total ada 73,2 juta data pengguna yang dijual dengan harga total USD 18 ribu. Dari 10 perusahaan itu, salah satunya berasal dari Indonesia, yaitu Bhinneka, yang 1,2 juta data penggunanya dijajakan di dark web. Grup hacker yang sama sebelumnya juga mengklaim menjebol Tokopedia, dan kemudian menjajakan 91 juta data pengguna Tokopedia seharga USD 5000, setelah sebelumnya membocorkan 15 juta data penggunanya secara cuma-cuma. Tak cuma itu, ShinyHunters juga mencuri data berukuran lebih dari 500GB dari repositori GitHub privat milik Microsoft. Data tersebut tersebar dari berbagai proyek privat, yang kemudian disebarkan secara gratis di dunia maya. Dilansir Bleepingcomputer, dari data yang dibocorkan itu terlihat kalau pembobolan repositori tersebut terjadi pada 28 Maret 2020. Microsoft sendiri mengaku mengetahui klaim ini dan tengah menginvestigasi hal tersebut, dan seorang pegawai Microsoft yang tak mau disebut namanya menyebut kalau pencurian data oleh ShinyHunters itu memang benar terjadi. Siapa sebenarnya ShinyHunters? Menurut Alfons Tanujaya, pakar keamanan internet dari Vaksincom, ShinyHunters ini sepertinya memang aktor yang jagoan dalam hal database server, dan mengetahui celah-celah yang bisa dieksploitasi. "Biasanya celah yang umum dipakai adalah injection, tapi kalau level BL (Bukalapak) dan Toped (Tokopedia) harusnya sih sudah jago atasi SQL Injection. Kemungkinan mereka pakai metode lain yg lebih canggih," ungkap Alfons ketika dihubungi detikINET. Ditambahkannya, nama ShinyHunters ini sebenarnya bukanlah nama yang terkenal. Namun sepertinya adalah identitas baru yang dipakai oleh grup peretas yang sudah ada sejak lama. "Dari skillnya sudah pasti pemain lama, mana mungkin pemain baru punya kemampuan setinggi itu. Kemungkinan nama yang dipakai sebelumnya berbeda atau memang peretas menggunakan beberapa identitas supaya sulit dilacak untuk menghindari identifikasi oleh pihak berwajib," jelasnya. Pemain lama yang dimaksud oleh Alfons adalah Gnosticplayers, yang merupakan sebuah grup hacker yang sering mengklaim telah meretas banyak bisnis online dan mencuri ratusan juta data penggunanya yang kemudian dijual di dark web. GnosticPlayers adalah bagian dari sebuah komunitas underground kecil yang beranggotakan hacker dan pengumpul data. Mereka meretas perusahaan, mencuri datanya, dan menjualnya ke partner. Contohnya pada Februari 2019, Gnosticplayers menargetkan menjual data lebih dari 1 miliar pengguna yang dicurinya. Dan pada April 2019, target ini sudah hampir terpenuhi. Ia mengaku bertanggung jawab terhadap peretasan terhadap 44 perusahaan seperti 500px, UnderArmor, ShareThis, GfyCat dan MyHeritage. Perilisan data pribadi pengguna ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu bagian 1 (620 juta pengguna), bagian 2 (127 juta pengguna), bagian 3 (93 juta pengguna), dan bagian 4 (26,5 juta pengguna). Terakhir adalah bagian 5 yang berisi data 65,5 juta pengguna, yang artinya secara total sudah mencapai 932 juta data pengguna, semakin mendekati target yang ditetapkannya pada Februari. Alfons menyebut aksi peretasan seperti ini hampir pasti tak dilakukan oleh perorangan, alias dilakukan oleh sekelompok orang. Pasalnya pekerjaan yang harus dilakukan terlalu besar dan kompleks untuk dilakukan perorangan. "Jadi masing2 memiliki fokus keahlian yang berbeda. hampir tidak mungkin dilakukan oleh perorangan," ujarnya. Alfons pun menuturkan biasanya pelaku kejahatan dunia maya seperti ini sulit ditangkap oleh pihak berwajib. "Kebanyakan nggak ketangkap. Jagoan semua," ujarnya sambil tertawa. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (asj/fyk) Sumber

Jakarta - Smartfren menggelar sederet aktivitas sosial media pada bulan Ramadhan kali ini. Mulai dari talkshow bertajuk Ngabuburich, Sahuriang bersama content creator hingga tweet talk bersama selebtweet. Rangkaian tersebut dapat disaksikan melalui kanal official Smartfren. Acara yang bertajuk 'Ngabuburich' bisa disaksikan melalui kanal YouTube Smartfren dan akan diasuh oleh Gusti Emon dengan sejumlah bintang tamu ternama seperti Jaz Hayat, Lambe Turah, Andika Mahesa, Atta Halilintar, Ismi Hidayah, dan Tretan. Pada acara talkshow santai yang juga disiarkan di Podcast Smartfren ini akan diceritakan mengenai pengalaman dan kisah sukses sukses para milenial dalam meraih mimpinya. Kemudian di Instagram, Smartfren akan menghadirkan 'Sahuriang', yang akan menemani waktu sahur bersama content creator seperti tahilalats yang akan membuat komik strip. Komik-komik tersebut nantinya akan digabungkan di bawah payung Kolaborasi Komik Smartfren Sahuriang. Di podcast dan twitter, Smartfren akan berkolaborasi dengan sederetan selebtweet ternama untuk melakukan sharing lewat tweet talk melalui berbagi cerita kebaikan, dan mengajak audience untuk melontarkan cerita kebaikan versi mereka masing-masing. "Melalui aktivitas #KuotaAntiWasWas ini, kami mengajak masyarakat untuk dapat mengikuti event yang digelar di sosial media Smartfren selama bulan Ramadhan dengan hadiah melimpah," kata Chief Brand Officer Smartfren, Roberto Saputra dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2020). "Selain itu, konsumen juga dapat mencoba layanan internet Smartfren dengan produk-produk terbarunya, antara lain Smartfren Unlimited dan Smartfren ion plus. Kami yakin pelanggan Smartfren mendapatkan kemudahan dan kelancaran berkomunikasi selama bulan Ramadhan," sambungnya. Dijelaskannya, seiring dengan maraknya selebritis dan milenial dalam mengisi waktu luang mereka selama proses karantina dan PSBB dengan aktivitas di media social sekaligus hiburan TikTok, Smartfren juga turut serta meramaikan tren ini. Bahkan Smartfren menjadi salah satu brand yang pertama melakukan aktivitas dalam skala besar di Tiktok Indonesia. Kini Smartfren kembali menghadirkan TikTok Challenge #KuotaAntiWasWas dengan berbagai macam hadiah menarik, seperti iPhone 11, kamera Mirrorless, Redmi Note 8, jam tangan G-Shock dan Speaker JBL GO. Smartfren TikTok Challenge telah dimulai dari tanggal 26 April 2020. "Untuk yang suka gaming, Smartfren bersama dengan IESPA (Indonesia Esports Association) dan Liga Game menggelar kejuaraan game online 'IES Smartfren Indonesia Championship' dengan total hadiah Rp 500 juta yang akan dimulai pada bulan Mei hingga Oktober 2020," ujarnya. smartfren Foto: smartfren Pendaftaran peserta akan dimulai pada tanggal 22 April 2020 hingga 10 Mei. Bagi para gamer yang tertarik mengikuti kompetisi ini, tidak ada biaya pendaftaran. Peserta hanya diwajibkan memiliki nomor aktif Smartfren 1ON+. Para gamer akan memulai babak kualifikasi di tingkat provinsi dan nantinya akan terbentuk team masing-masing provinsi. Setelah team tingkat provinsi terbentuk akan berlanjut ke main event nasional dan babak grand final. Event ini akan mengusung 4 jenis game Esport yang popular saat ini, yaitu PUBGM, Dota 2, Mobile Legends dan Autochess. Ini adalah kejuaraan game online terbesar di Indonesia yang melibatkan partisipasi tim dari 21 provinsi. Lebih lanjut Roberto menjelaskan kegiatan selama Ramadhan juga akan melibatkan Smartfren Community yang memanfaatkan periode Ramadhan untuk fokus berbagi kebaikan kepada sesama. Meski terkendala pandemi COVID-19, kegiatan Smartfren Community tetap berjalan secara online di media sosial @SmartfrenCommunity. Kegiatan tersebut, antara lain Podcast Ramadan yang bertema Jelajah Nusantara, Kelas Online Ngabuburit untuk berbagi pengetahuan, LiveIG Ramadhan untuk berbagi motivasi dan keseruan, Quiz 'Kuotaionplus Ramadan' yang berhadiah smartphone, dan program berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Simak Video "Cerita Ratna Maya Sari, Pemenang Undian Rumah Smartfren WOW Tahap 4" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Penjualan Tesla Model 3 di China babak belur. Omzet produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS) itu jatuh hingga 64% di April dibandingkan bulan sebelumnya. Menurut Asosiasi Penumpang Mobil Cina (CPCA), Tesla menjual 10.160 mobil listriknya pada Maret, namun pada April lalu turun dan hanya menjual 3.635 mobil. CPCA melaporkan selama periode April penjualan mobil listrik Tesla naik 9,8% setelah kebijakan lockdown di China di cabut. Total penjualan mobil listrik milik Elon Musk si 'Tony Stark' selama empat bulan pertama 2020 sebanyak 19.705 mobil. Dalam laporannya, CPCA tidak memberikan analisis tentang apa yang mendorong penurunan penjualan mobil listrik Tesla Model 3. CEO Tesla Elon Musk mengatakan untuk menanggulangi penurunan penjualan. Tesla berencana menurunkan harga mobil listrik Tesla Model 3 di China. "Kami membuat kemajuan cepat dalam menurunkan biaya produksi di China, dan kami benar-benar bersemangat untuk mengumumkan kami akan mengurangi harga Model Rentang Standar 3. Besok waktu China" kata Musk. Dikutip dari CNBC, Senin (11/5/2020). Kebijakan lockdown selama pandemi Corona di China mempengaruhi Tesla. Tesla baru mulai mengirimkan mobil Model 3 ke China pada Januari lalu. Simak Video "Elon Musk Rilis Lagu EDM, Gimana Jadinya?" [==] (ang/ang) Sumber

Jakarta - Semua transportasi pengangkut penumpang telah diizinkan kembali beroperasi ke luar daerah. Hal ini dilakukan untuk mengangkut perjalanan penumpang bukan dalam rangka mudik sesuai SE Gugus Tugas Penanganan COVID-19 no 4 tahun 2020. Begitu juga untuk pelabuhan penyeberangan antarpulau. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bernomor SE.9/AJ.201/DRJD/2020 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Darat Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19. Penumpang kembali diizinkan naik kapal feri, hanya saja penumpang naik kapal feri harus dengan kendaraan umum. Itu pun harus mendapatkan izin dari Kepolisian pada posko penjagaan sebelum memasuki pelabuhan. "Kendaraan Bermotor Umum diperbolehkan menggunakan transportasi penyeberangan harus mendapat persetujuan dari petugas Kepolisian pada checkpoint terakhir," bunyi salah satu poin dalam SE tersebut dikutip pada Senin (11/5/2020). Lalu, untuk kendaraan umum yang mengangkut penumpang perjalanan khusus tidak akan membeli tiket secara online, namun pihak pengelola pelabuhan akan menyiapkan gerbang tiket khusus. Sementara itu, untuk angkutan barang tetap diwajibkan untuk membeli tiket secara online. "Pengelola Pelabuhan Penyeberangan agar dapat menyediakan tol gate khusus sebagaimana dimaksud," bunyi salah satu poin dalam SE. Terakhir, pengelola pelabuhan diminta untuk melakukan pembatasan aktivitas sosial dan protokol kesehatan sesuai dengan Permenhub PM 18 Tahun 2020. Pengelola juga harus memastikan calon penumpang memenuhi persyaratan sesuai dengan SE Gugus Tugas Penanganan COVID-19 no 4 tahun 2020 sebelum mendapatkan tiket. Simak Video "Pandemi Covid-19, Pelabuhan Nusantara Parepare Tutup Sementara!" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - McDonald's Indonesia telah resmi menutup gerai pertamanya di Indonesia yang berlokasi di Gedung Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat sejak Minggu, 10 Mei 2020 kemarin. Penutupan ini menyesuaikan permintaan manajemen kepada semua tenant untuk menutup gerainya karena Sarinah akan dirombak habis untuk menjadi markas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Utama Sarinah Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa mengatakan, pihaknya memberi kesempatan bagi McDonald's untuk membuka kembali gerai di Sarinah usai renovasi yang targetnya rampung pada Mei 2021. Nantinya, McDonald's akan diberikan beberapa persyaratan seperti menyediakan konten lokal untuk berdiri kembali di lokasi bersejarah tersebut. Lantas, apakah McDonald's Indonesia bersedia membuka kembali gerainya di Sarinah? "Kami belum ada pembicaraan mengenai itu," kata Associate Director of Communications McDonald's Indonesia Sutji Lantyka ketika dihubungi detikcom, Senin (11/5/2020). Menurut Sutji, manajemen Sarinah pun belum menginformasikan peluang tersebut kepada McDonald's Indonesia. Selain itu, pihaknya juga menyatakan akan terus berupaya membuka gerai McDonald's di berbagai lokasi strategis di Indonesia. "Kami memang telah memiliki rencana untuk membuka restoran McDonald's di berbagai lokasi di Indonesia. Jika situasi sudah kembali normal, kami akan memaksimalkan ekspansi restoran McDonald's Indonesia agar dapat terus memberikan yang terbaik kepada konsumen kami dengan mencari lokasi-lokasi strategis yang lain," terang Sutji. Khusus untuk pelanggan setia McDonald's Sarinah, Sutji mengarahkan mereka untuk mendatangi gerai-gerai terdekat sebagai pengganti gerai bersejarah tersebut. "Sebagai alternatif, saat ini konsumen dapat mengunjungi restoran-restoran terdekat dengan Sarinah seperti McDonald's Hayam Wuruk, McDonald's Raden Saleh, McDonald's Cideng dan McDonald's Central Plaza," tutup Sutji. Sebelumnya, Gusti mengatakan manajemen Sarinah memberi peluang untuk McDonald's Indonesia membuka kembali gerainya di Sarinah. "Kami tetap memberikan kesempatan untuk kembali beroperasi di Sarinah setelah renovasi, tapi keputusan tutup permanen atau tidak tentu merupakan kewenangan manajemen McDonalds," kata Gusti kepada detikcom, Kamis (7/5/2020). Di lain kesempatan, Menteri BUMN Erick Thohir memberi sinyal peluang kembali bagi McDonald's untuk kembali ke Sarinah, namun dengan syarat. "Mohon maaf, kalau McDonald's di situ nanti mau buka kita cariin lokasi. Tapi kita minta 50% konten lokal, kopinya, boleh dong ya kita coba lah. Yang namanya produk lokal, nggak bisa, tidak didukung," ujar Erick di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2020). Simak Video "Warga Ramai-ramai Lihat McD Sarinah Ditutup, Netizen Geram" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, untuk mengusut dugaan kasus peretasan 1,2 juta Bhinneka, pihaknya akan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dilibatkannya BSSN ini, sama halnya dengan kasus kebocoran data pengguna Tokopedia beberapa waktu lalu. Hal itu dikarenakan, kata Johnny, peretasan tersebut menyangkut security system. "Kominfo tentu bekerjasama dengan BSSN bersama dengan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik), khususnya yang sudah diretas untuk evaluasi dan menganalisa di mana ruang-ruangnya, bagaimana menutup dan menjaga agar menciptakan sistem yang baru lebih tahan terhadap serangan-serangan," ujar Johnny, Senin (11/5/2020). "Dan, security system sendiri itu berada di bawah BSSN dan secara teknis barangkali BSSN lebih bisa memberikan komentarnya tentang security system, tapi kita bekerjasama," ungkap Menkominfo menambahkan. Menkominfo juga mengatakan pemilik platform e-commerce pun juga menjadi korban atas peretasan data pengguna para e-commerce di Tanah Air ini. "Mereka bagian diserang karenanya kita harus saling membantu untuk menjaga ruang digital ini bisa dijaga dengan baik. Sebagaimana mereka jadi korban, lalu korban berikutnya adalah masyarakat yang memiliki data-data pribadinya di sistem mereka," tuturnya. Kendati begitu, dijelaskan Menkominfo, PSE memiliki kewajiban dalam melindungi data pribadi pengguna itu sesuai dengan yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. "Yang sudah mengambil langkah langsung itu kan Tokopedia yang kemarin, Bukalapak juga menyampaikan kalau yang diretas itu data lama, lalu Bhinneka dan juga lain-lainnya yang belum terdampak juga harus berjaga-jaga agar jangan sampai datanya diretas juga," pungkas Johnny. Diberitakan sebelumnya, kelompok peretas atau hacker ShinyHunters merupakan aktor pembobol 1,2 juta data pribadi pengguna Bhinneka. Kelompok hacker ini juga yang bertanggungjawab kebocoran data Tokopedia yang dijual di darkweb. Total ada 73,2 juta data pengguna dari 10 perusahaan teknologi berbagai negara yang dijual USD 18.000. Dari data itu termasuk 1,2 juta pengguna e-commerce Bhinneka. Simak Video "Menkominfo Selidiki Akun Peretas di Tokopedia" [==] (agt/fyk) Sumber

Tekanan pandemi corona terhadap pasar saham di Indonesia mulai mereda. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investor asing yang melakukan jual bersih atau foreign net sell sebesar Rp 20,79 triliun sejak awal tahun ini. Hal ini terjadi di tengah penyebaran virus corona di global dan di dalam negeri. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan saat ini tekanan penyebaran virus corona terhadap pasar saham mulai mereda. “Investor pasar saham masih mencatatkan net sell sebesar Rp 20,79 triliun year to date,” ujarnya saat video conference KSSK di Jakarta, Senin (11/5). Menurutnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai bergerak menguat sejak Maret 2020. Tercatat, pada 8 Mei IHSG ditutup pada level 4.597 setelah mencapai titik terendah 24 Maret 2020 pada level 3.937. “Volatilitas terpantau lebih rendah,” ucapnya. IHSG dalam satu bulan terakhir tercatat menguat 0,64 persen, Namun, jika dilihat tiga bulan terakhir terkoreksi 21,38 persen dan year to date minus 26,08 persen. Sementara, indeks pagi ini dibuka pada level 4.597. Pergerakannya terpantau bergerak zona hijau, di mana IHSG menguat 1,27 persen ke level 4.655 sejak pembukaan. Sumber

Total paket kontraktual yang menjadi sumber realokasi anggaran mencapai Rp 7,8 T. == JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan total paket kontraktual infrastruktur sebesar Rp 7,83 triliun ditunda pada tahun ini akibat dampak Covid-19. Proyek-proyek tersebut akan diprioritaskan pelaksanaannya pada 2021. "Kami sampaikan ini bahwa kalau penundaan paket-paket kontraktual pada tahun ini harus menjadi prioritas di tahun 2021. Jadi bukan berarti dibatalkan melainkan ditunda," ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja virtual bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (11/5). Menteri PUPR menyampaikan bahwa proyek-proyek yang ditunda akan menjadi program prioritas pada tahun 2021, kalau itu masih dibutuhkan. "Dalam sidang kabinet paripurna tentang RAPBN 2021, pemerintah atau Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa tema tahun depan adalah pemulihan ekonomi dan program-program yang harus dimasukkan adalah pertama meluncurkan program-program yang peluncurannya ditunda pada tahun ini," kata Basuki. Dalam paparannya, Menteri PUPR menyampaikan total paket kontraktual yang ditunda pada tahun ini untuk menjadi sumber realokasi, refocussing, dan penyesuaian program serta anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 mencapai Rp 7,83 triliun. Paket infrastruktur yang mengalami penundaan sebagian besar dari Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 3,59 triliun, kemudian Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 2,46 triliun, lalu Ditjen Bina Marga sebesar Rp 1,60 triliun dan Ditjen Perumahan Rp 180 miliar. Paket-paket infrastruktur itu antara lain rehabilitasi jaringan irigasi di Baro Ray, Pidie, kemudian penggantian jembatan Sp Tohpati-Tjokroaminoto, Denpasar Bali, serta penatan kawasan waterfront Kota Pariaman, Sumatera Barat dan sebagainya. "Sedangkan untuk paket-paket proyek infrastruktur yang mengalami perubahan proyek single year contract (SYC) menjadi tahun jamak atau multi year contract (MYC), kemudian rekomposisi proyek MYC dan pengurangan atau penyesuaian pagu SYC, tetap berjalan terus," kata Basuki. Perubahan paket-paket infrastruktur SYC tahun ini menjadi paket tahun jamak, termasuk paket-paket kontraktual lebih kecil Rp 100 miliar. Kemudian rekomposisi alokasi anggaran anggaran pada tahun 2020 pada paket kegiatan tahun jamak bertujuan agar pelaksanaannya dapat lebih diperpanjang. Kementerian PUPR juga melakukan pengurangan atau penyesuaian pagu paket proyek SYC. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian PUPR melaksanakan realokasi program dan anggaran TA 2020. Basuki menyampaikan dari DIPA Kementerian PUPR Tahun 2020 sebesar Rp120 triliun, realokasi anggaran Rp 24,53 triliun, pemenuhannya dengan tidak mengurangi alokasi pinjaman/hibah luar negeri atau PHLN (kecuali yang tidak akan terserap), rupiah murni pendamping, BLU/PNBP, dan kegiatan prioritas. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Samidin (45) sudah membuka warung di rumahnya selama kurang lebih dua tahun. Dengan penambahan ide barang dan jasa yang dilakukannya terus menerus, warung yang ada di gang kecil di Bintaro, Tangerang Selatan, tersebut bisa meraup omzet hingga Rp 50 juta. "Awalnya istri saya jualan di sekolahan, karena dagangan yang dari sekolahan masih di sini, anak-anak juga pada jajan di sini. Pas buka warung di sini, saya berpikir biar ada tambahan. Kebetulan di sini juga jauh dari minimarket," ujarnya seperti dilihat dari YouTube GrabKios, Senin (11/5/2020). Samidin mengatakan pelanggan warungnya kebanyakan berasal dari tetangga dan kolega kantornya. Supaya lebih betah, ia kadang memperbolehkan rekan dari kantornya untuk mengutang terlebih dulu dan boleh bayar saat sudah gajian. Tak hanya jajanan atau kebutuhan pokok sehari-hari, Samidin dan istrinya sama-sama menawarkan berbagai layanan yang dijualnya menggunakan satu aplikasi. Mulai dari pembayaran token listrik, pulsa hingga layanan kirim uang. "Buka setengah 6, kadang setengah 7, karena kebanyakan di sini pekerja, terus ada anak-anak sekolah. Jadi ibu butuh masak buat bekal, kan ibu-ibu masaknya pagi-pagi sekali. Tutup jam 9, setengah 10, kalau lagi ramai bisa setengah 11," ujarnya. Memberi bon, buka lebih awal dan tutup lebih akhir, terus menambah pelayanan, komunikasi yang baik, dan ditambah dengan ambil untung yang sedikit dari layanan pengiriman uang merupakan beberapa cara Samidin yang merupakan mitra GrabKios ini menggaet pelanggan."Yang laku itu pulsa pasti, token listrik itu juga karena kebutuhan pokok. Terus pernah ada yang ngomong di sini tolong ada pengiriman jasa pengiriman uang. Pas saya buka ada nongol, ada masukan lagi buat saya. Banyak pekerja mingguan, digaji dikirim buat istri di kampung. Kadang buat ibunya di rumah," sambung Samidin. "Alhamdulillah omzet meningkat, pulsa lebih gampang, token lebih gampang, kirim uang lebih gampang. Bisa bantu pendaftaran pengemudi Grab juga. Layanan kirim uang pernah paling gede Rp 5 juta, rutinitasnya tuh Rp 1,5 juta, Rp 1 juta, R 750 ribu," ujar Samidin. "Alhamdulillah mereka puas. Karena satu, saya ambil untungnya sedikit. Jadi kan nanti pada bilang, di sini aja lebih murah. Untuk omzet, bulan kemarin di Rp 50 juta, bulan sebelumnya juga, kalau tiga bulan sebelumnya di bawah RP 50 juta lah," ujarnya. Simak Video "Dengan GrabKios, Warung Tradisional Goes Modern" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Huawei Watch GT 2e baru-baru ini meluncur dan detikINET berkesempatan untuk mencoba jam tangan pintar ini selama dua minggu -- berhubung Watch GT 2e diklaim bisa tahan baterainya dalam kurun waktu tersebut. Selain itu, Huawei Watch GT 2e disebut-sebut merupakan teman asyik buat orang yang menerapkan gaya hidup sehat. Nah, ini dia hasil review detikINET selama menjajal jam ini: Desain Trendy Bodi dari GT 2e terbuat dari stainless steel dengan grade 316L. Tampilannya cukup ciamik dengan pilihan warna menarik Mint Green, Icy White, Graphite Black serta Lava Red. detikINET kedapatan mencoba pilihan warna Graphite Black dengan strap berwarna merah. Jam ini memiliki layar sentuh AMOLED 1,39 inci yang mendukung resolusi tinggi 454x454 tingkat retina, dengan saturasi dan kontras warna yang sama seperti yang diterapkan pada smartphone Huawei. KIRIN A1 disematkan sebagai chipset-nya. Meski dari segi teknologi juara dengan respon yang cepat, jam ini nampaknya terlihat sedikit kebesaran jika digunakan oleh orang dengan pergelangan tangan yang kurus. Akan tetapi, detikINET merasa desain GT 2e bisa digunakan dalam momen apapun. Oh iya, ada juga pilihan wallpaper yang bisa diganti dengan beragam tema. Jadi kamu bisa menyesuaikan sendiri dengan preferensi masing-masing. Tampilan ragam tema untuk Huawei Watch GT 2e. Foto: Aisyah/detikInet Sumber

Bank jangkar akan mendapat likuiditas dari hasil penerbitan SBN yang dibeli oleh BI. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menunjuk beberapa bank BUMN atau Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan bank swasta untuk menjadi bank penyangga likuiditas. Nantinya bank penyangga atau disebut bank anchor (bank jangkar) akan menerima bantuan likuiditas dari pemerintah yang selanjutnya disalurkan ke bank lainnya yang membutuhkan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bank jangkar akan menjadi pemasok utama di Pasar Utang Antar Bank (PUAB). Nantinya Bank Jangkar akan mendapat likuiditas dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah yang dibeli oleh Bank Indonesia. “Bank jangkar yang akan menjadi channeling dana yang telah disiapkan oleh Kementerian dari penjualan SBN ke BI, sehingga tanggung jawab tetap ada di bank yang akan menyelesaikan kredit yang direstrukturisasi,” ujarnya saat video conference KSSK di Jakarta, Senin (11/5). Menurutnya kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terkait restrukturisasi kredit. Para nasabah yang menunggak pokok dan bunga dapat dikategorikan lancar. “Bisa dilihat dari pembayaran sebelum Covid-19 lancar atau tidak, sehingga relaksasi sementara dengan restrukturisasi dalam kategori lancar itu justified. Jadi NPL lebih banyak berasal dari debitur yang sebelumnya ada COVID sudah NPL,” jelasnya. Namun Wimboh masih enggan menyebutkan detail bank BUMN dan bank swasta mana saja yang akan ditunjuk sebagai bank jangkar tersebut. Skema penyalurannya pun belum dipaparkan secara jelas. "Akan kami bahas nanti. Apakah bank penyuplai utama? Yang jelas selama ini adalah Himbara, swasta ada, masih kami lakukan terus,” ucapnya. Pada Maret 2020, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 21,72 persen. Angka ini dinilai masih cukup tinggi, meskipun turun dibandingkan Desember 2019 yang mencapai 23,31 persen. Sedangkan risiko kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross masih terjaga di 2,77 persen, meskipun meningkat dibandingkan Desember 2019 sebesar 2,53 persen. Sektor pendorong kenaikan NPL adalah sektor transportasi, pengolahan, perdagangan dan rumah tangga. Sumber