bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi kembali turun pada perdagangan Selasa (7/4). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG berpeluang menurun pada awal perdagangan hari ini ke 6.745-6.849. "IHSG masih rawan terkoreksi ke area 6.745-6.849. Skenario terbaik IHSG akan melanjutkan penguatan ke 7.323-7.450," ujar Herditya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 6.917, 6.846 dan resistance 7.207, 7.302 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BKSL, BRPT, ITMG, dan TKIM. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova juga memperkirakan indeks saham akan melanjutkan tren penurunan. "IHSG mengisyaratkan potensi untuk melanjutkan tren turun setelah pada hari Senin melakukan penembusan terhadap fraktal terdekat di level 6.945. Target 6.744 tampaknya bisa saja tercapai dalam dua pekan ke depan," ujar Ivan. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 6.900, 6.744, dan 6.587, serta resistance 7.077, 7.268, 7.436 dan 7.765. Hari ini, Ivan merekomendasikan sejumlah saham, yakni AMRT, BBNI, BBRI, dan TLKM. IHSG ditutup di level 6.989 pada perdagangan Senin (6/4) sore. Indeks saham melemah 37,35 poin atau minus 0,53 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,24 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,20 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 255 saham menguat, 412 terkoreksi, dan 151 stagnan. Catatan Redaksi: Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca. ====[3] (dhz/pta) Add as a preferred source on Google [4] References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mencatat penyaluran kredit[2] perbankan[3] tumbuh sebesar 9,37 persen year-on-year (yoy) atau secara tahunan pada Februari 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kinerja intermediasi perbankan masih tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga mencapai Rp8,56 triliun. "Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp8,559 triliun," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berdasarkan jenis penggunaan, Dian menjelaskan kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 20,72 persen yoy. Sementara, berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi sebesar 14,74 persen yoy. Ia juga menambahkan ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh paling tinggi sebesar 12,78 persen yoy. Kemudian, dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sebesar 13,18 persen yoy menjadi sebesar Rp10,10 triliun. "Dengan giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen year on year (yoy)," terangnya. Lebih lanjut, Dian juga menerangkan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tumbuh sebesar 121,29 persen yoy, sedangkan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,4 persen yoy. Angka tersebut dinilai masih di atas ambang batas masing-masing. "Dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen," pungkas Dian. ====[4] (fln/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ kredit (www.cnnindonesia.com)^ perbankan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM[1]) Bahlil Lahadalia[2] memastikan stok liquefied petroleum gas (LPG[3]) nasional dalam kondisi aman meski terjadi gejolak di kawasan Timur Tengah. Bahlil mengatakan, pemerintah telah mengalihkan sumber impor LPG dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara lain sebagai langkah antisipasi gangguan pasokan. "LPG sampai dengan sekarang insya Allah doain kita tetap aman karena yang kita ambil dari Middle East itu sudah kita alihkan ke negara lain ya, seperti di Amerika, di Australia, beberapa negara lain," ujar Bahlil ditemui di kantornya, Senin (6/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan, langkah diversifikasi sumber impor ini dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika global. Skema tersebut, kata dia, juga telah diterapkan pada impor minyak mentah (crude oil). Menurut Bahlil, sebelumnya pemerintah juga telah mengalihkan pasokan crude oil dari Timur Tengah ke negara lain di kawasan Afrika. "Ini sama hukumnya dengan ketika kita mengonversi tentang crude dari Middle East ke beberapa negara seperti di Angola, kemudian Nigeria dan Afrika ya," jelasnya. Sementara, untuk BBM pemerintah juga berencana untuk mengalihkan impor ke negara yang tidak melewati selat Hormuz seperti Rusia. Namun, sampai saat ini belum ada keputusan final. "Kalau sudah jadi saya akan kabari ya," katanya. Bahlil menyebutkan saat ini pemerintah tidak dalam kondisi bisa memilih sumber BBM impor di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memastikan kebutuhan BBM nasional tetap terpenuhi. "Sekarang adalah kita dalam kondisi seperti ini selalu membuka opsi dari negara mana saja. Karena hari ini kan pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM. Jadi jangan kita milih-milih sekarang. Kita dari negara mana aja yang penting ada," tegas Bahlil. ====[4] (ldy/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ ESDM (www.cnnindonesia.com)^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ LPG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu[1]) Purbaya Yudhi Sadewa[2] mengendus adanya potensi kebocoran dalam restitusi pajak[3] tahun lalu yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Restitusi pajak merupakan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak. Purbaya merasa laporan restitusi pada 2025 yang ia terima tidak jelas. "Restitusi tahun lalu itu besar sekali, Rp360 triliun. Laporan ke saya enggak terlalu jelas dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan kini sedang dilakukan audit restitusi pada sektor sumber daya alam dan lainnya untuk periode 2020 hingga 2025. Audit dari internal Kementerian Keuangan akan difokuskan pada 2025, sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit periode 2020 hingga 2025. "Jadi saya pengen lihat di mana sih ini-ininya karena saya dengar di luar juga, wow, itu kebocorannya besar. Jadi kita pengen itu. Jadi sekarang kita perketat," ujar Purbaya. Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin restitusi diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Ia mencontohkan praktik di industri batu bara yang dapat mengajukan restitusi PPN hingga sekitar Rp25 triliun per tahun. "Itu enggak benar. Hitungannya ini, ini, ini lah. Filosofinya kan enggak gitu. Restitusi kan kalau PPN lebih dibalikin kan," ujar Purbaya. Purbaya akan menindak tegas jika ditemukan penyimpangan dalam proses restitusi pajak, baik dari pihak eksternal maupun internal. "Kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis. Itu akan kita beresin sekarang. Kalau yang main-main nanti kita kurangin, kita auditkan. Kita masukin penjara, baik eksternal maupun internal," ujar Purbaya. Menurut Purbaya, BPKP menargetkan audit tersebut rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Ia berharap hasilnya sudah terlihat pada kuartal II, sehingga sumber potensi kebocoran dapat diketahui. Saat rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 4 Februari 2026, Purbaya juga pernah menyoroti lonjakan restitusi pajak yang mencapai ratusan triliun rupiah ini. Kala itu, ia menilai dampaknya akan signifikan terhadap penerimaan pajak neto. Menurut Purbaya, besarnya restitusi perlu dicermati karena memengaruhi kinerja pendapatan negara meski penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi. "Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Itu naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Purbaya menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya. Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026. "Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2.492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun," ujarnya. Namun, Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil secara utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak. Ia menyebut lonjakan restitusi pada 2025 dipengaruhi oleh pemindahan restitusi dari tahun-tahun sebelumnya. "Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025," ujarnya. Menurut Purbaya, apabila faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah. "Dengan perhitungan yang sama, kalau enggak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling sekitar Rp270 triliun," katanya. Ia menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi penerimaan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara. "Itu akan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik," ujar Purbaya. ====[4] (dhz/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ Menkeu (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu[1]) Purbaya Yudhi Sadewa[2] mengendus adanya potensi kebocoran dalam restitusi pajak[3] tahun lalu yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Restitusi pajak merupakan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak. Purbaya merasa laporan restitusi pada 2025 yang ia terima tidak jelas. "Restitusi tahun lalu itu besar sekali, Rp360 triliun. Laporan ke saya enggak terlalu jelas dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan kini sedang dilakukan audit restitusi pada sektor sumber daya alam dan lainnya untuk periode 2020 hingga 2025. Audit dari internal Kementerian Keuangan akan difokuskan pada 2025, sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit periode 2020 hingga 2025. "Jadi saya pengen lihat di mana sih ini-ininya karena saya dengar di luar juga, wow, itu kebocorannya besar. Jadi kita pengen itu. Jadi sekarang kita perketat," ujar Purbaya. Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin restitusi diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Ia mencontohkan praktik di industri batu bara yang dapat mengajukan restitusi PPN hingga sekitar Rp25 triliun per tahun. "Itu enggak benar. Hitungannya ini, ini, ini lah. Filosofinya kan enggak gitu. Restitusi kan kalau PPN lebih dibalikin kan," ujar Purbaya. Purbaya akan menindak tegas jika ditemukan penyimpangan dalam proses restitusi pajak, baik dari pihak eksternal maupun internal. "Kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis. Itu akan kita beresin sekarang. Kalau yang main-main nanti kita kurangin, kita auditkan. Kita masukin penjara, baik eksternal maupun internal," ujar Purbaya. Menurut Purbaya, BPKP menargetkan audit tersebut rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Ia berharap hasilnya sudah terlihat pada kuartal II, sehingga sumber potensi kebocoran dapat diketahui. Saat rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 4 Februari 2026, Purbaya juga pernah menyoroti lonjakan restitusi pajak yang mencapai ratusan triliun rupiah ini. Kala itu, ia menilai dampaknya akan signifikan terhadap penerimaan pajak neto. Menurut Purbaya, besarnya restitusi perlu dicermati karena memengaruhi kinerja pendapatan negara meski penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi. "Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Itu naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Purbaya menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya. Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026. "Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2.492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun," ujarnya. Namun, Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil secara utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak. Ia menyebut lonjakan restitusi pada 2025 dipengaruhi oleh pemindahan restitusi dari tahun-tahun sebelumnya. "Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025," ujarnya. Menurut Purbaya, apabila faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah. "Dengan perhitungan yang sama, kalau enggak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling sekitar Rp270 triliun," katanya. Ia menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi penerimaan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara. "Itu akan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik," ujar Purbaya. ====[4] (dhz/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ Menkeu (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) membuka tahun 2026 dengan akselerasi kuat pada pembiayaan UMKM. Hingga Februari 2026, perseroan telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp1,65 triliun atau setara 11,1% dari total kuota tahun ini, menjangkau lebih dari 11 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia. Langkah ini menegaskan komitmen BSI dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Penyaluran pembiayaan difokuskan pada sektor-sektor produktif, khususnya makanan dan minuman halal, jasa, serta perdagangan. Dari total pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan, sebesar 65 persen dialokasikan ke sektor produksi dan 35% ke sektor non-produksi sesuai amanat pemerintah. Komposisi ini mencerminkan strategi BSI dalam mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah serta berkelanjutan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, menegaskan bahwa perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan. "Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan analisis makroekonomi serta tren kualitas pembiayaan, guna memastikan portofolio tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Kemas. BSI mengaku optimistis bahwa pertumbuhan UMKM akan tetap solid sepanjang 2026, didukung oleh berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah. "Kami melihat ekosistem UMKM terus menguat, didorong oleh program seperti KUR Syariah, pengembangan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, serta pembiayaan mikro dan SME. Selain itu, tren positif sektor halal di awal tahun juga menjadi sinyal kuat bagi pertumbuhan ke depan," tambah Kemas. Kinerja positif di segmen UMKM ini pun memperkuat performa BSI secara keseluruhan. Per Februari 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp323 triliun atau tumbuh 14,32 persen secara tahunan (YoY), dengan kontribusi signifikan dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas. Sementara itu, pembiayaan ritel termasuk UMKM tercatat sebesar Rp52,43 triliun atau tumbuh 6,10 persen YoY. Beragam inisiatif strategis terus dijalankan BSI dalam upaya penguatan ekosistem pendukung UMKM, mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, business matching, hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center, hingga pendampingan sertifikasi halal. Upaya ini bertujuan agar UMKM dapat naik kelas, dan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global. Ke depan, BSI akan terus memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan segmen ritel. Optimalisasi fungsi intermediasi antara dana pihak ketiga dan pembiayaan menjadi kunci dalam menjaga kinerja yang solid dan berkelanjutan. (rea/rir) Add as a preferred source on Google ==== [2] [1]References^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mengungkapkan Indeks Harga Saham[2] Gabungan (IHSG[3]) terkoreksi 14,4 persen per akhir Maret 2026 month-to-month (mtm), dibandingkan Februari 2026. Alhasil, hingga akhir Maret 2026 indeks ditutup pada level 7048,22. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan pasar saham domestik menunjukkan pergerakan yang dinamis pada Maret 2026 yang juga dialami oleh bursa global dan regional lainnya. Hal tersebut terjadi sebagai dampak terjadinya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dan juga diikuti dengan lonjakan harga-harga komoditas energi di dunia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "IHSG pada akhir Maret tercatat ditutup di level 7048,22, atau terkoreksi sebesar 14,42 persen month-to-month," ujar Hasan dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4). Meski begitu, Hasan memastikan resiliensi dan likuiditas di pasar modal domestik secara keseluruhan tetap dapat dijaga dengan baik di tengah dinamika global yang sedang terjadi. Ia juga menyampaikan investor asing tercatat melakukan net sale atau aksi jual bersih di pasar saham senilai Rp23,34 triliun secara bulanan. "Investor asing tercatat membukukan net sale di pasar saham senilai Rp23,34 triliun mtm. Dengan tercatat lonjakan jual oleh investor asing yang disebabkan adanya transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di bursa efek," terangnya. Sementara itu, OJK juga mencatat terdapat 53 antrean pipeline penawaran umum saham hingga Maret 2026. Dengan 15 antrean di antaranya adalah penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Hasan menyampaikan pasar modal berperan sebagai sumber pembiayaan korporasi dengan total penggalangan dana mencapai Rp51,96 triliun hingga 31 Maret 2026. "Hingga akhir Maret 2026 secara year to date (ytd), nilai fundraising di korporasi di pasar modal telah mencapai angka Rp 51,96 triliun. Dan terdapat 53 rencana penawaran umum di dalam pipeline kami," ungkap Hasan. Untuk penggalangan dana UMKM melalui skema Securities Crowdfunding (SCF) tercatat mencapai Rp18,07 miliar per Maret 2026. Adapun volume perdagangan produk keuangan derivatif, tercatat sebesar 34.480 lot dengan frekuensi sebanyak 308.260 kali. "Untuk penggalangan dana melalui securities crowdfunding atau SCF pada Maret 2026, nilai dana yang dihimpun tercatat sebesar Rp18,07 miliar," tambahnya. Adapun untuk perdagangan karbon, tercatat sebanyak 153 pengguna jasa dengan volume transaksi 43.117 ton CO2e dan nilai transaksi sebesar Rp93,71 miliar. "Untuk kegiatan di bursa karbon, total terdapat 153 pengguna jasa yang telah terdaftar. Adapun penambahan volume transaksi pada Maret 2026 tercatat sebesar 43.117 ton of carbon dioxide equivalent atau TCO2e dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,71 miliar," kata Hasan. Hasan menegaskan OJK terus memantau pergerakan pasar di tengah dinamika global dan berkoordinasi dengan Self-Regulatory Organization (SRO) juga akan mengambil langkah kebijakan untuk memitigasi dampaknya. "OJK tentu terus memantau pergerakan pasar serta berkoordinasi dengan SRO dan seluruh pelaku usaha dalam upaya untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan," imbuhnya. ====[4] (fln/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten milik Haji Isam PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) mencatat lonjakan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar 101,19% secara year on year (yoy) sepanjang tahun 2025. Merujuk pada laporan keuangan terbaru, laba bersih PGUN tercatat sebesar Rp159,3 miliar pada 2025. Angka ini melonjak dibandingkan Rp79,18 miliar pada 2024. Dari sisi pendapatan, PGUN membukukan penjualan bersih sebesar Rp792,72 miliar atau naik 7,33% yoy dari sebelumnya Rp738,56 miliar. Sementara beban pokok penjualan ikut membaik dengan perolehan Rp515,41 miliar. Kontribusi penjualan terbesar berasal dari minyak kelapa sawit sebesar Rp694,93 miliar, inti kelapa sawit tercatat Rp96,46 miliar, dan penjualan cangkang sebesar Rp1,32 miliar. Selain itu, perusahaan juga mendulang laba karena keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp 17,43 miliar. Pada tahun sebelumnya, pos ini mencatat rugi Rp 9,35 miliar. PGUN juga melaporkan beban pokok penjualan yang susut 0,81% yoy menjadi Rp 515,42 miliar di tengah pertumbuhan pendapatan. Dari sisi permodalan, total aset PGUN tercatat sebesar Rp2,52 triliun pada akhir 2025. Nilai ini turun dibandingkan Rp2,63 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, total liabilitas dan ekuitasnya masing-masing tercatat sebesar Rp602,11 miliar dan Rp1,92 triliun. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengungkap pemerintah tidak mengikuti saran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF[2]) yang mendorong kebijakan pengetatan belanja saat kondisi krisis[3]. Ia menjelaskan, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi krisis. Purbaya menyebut Indonesia telah menerapkan kebijakan berbeda pada berbagai periode krisis, mulai 2008, 2015, hingga pandemi Covid-19 pada 2020. Pendekatan serupa juga dilakukan pada 2025. "2025 kemarin kita ubah ke arah yang bagus. Itu bukan karangan saya, tapi dari pengalaman negara Indonesia selama 25 tahun terakhir tambah krisis 1998," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman mengenai krisis, ia memastikan ekonomi RI masih aman dan anggarannya juga akan terjaga. Menurut dia, dalam menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah tidak mengambil pendekatan ala IMF yang mengencangkan ikat pinggang melalui pemotongan belanja. "Jadi dalam keadaan seperti itu, ketika ekonomi ada gangguan, kita tidak menerapkan pendekatan IMF, (yaitu) mengencangkan ikat pinggang, memotong semua belanja, dan lain-lain," ucap Purbaya. Sebaliknya, pemerintah justru memberikan berbagai insentif untuk mendukung perekonomian. Pada 2025, insentif pajak terbesar dialokasikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp96,4 triliun. Selain UMKM, pemerintah juga membebaskan PPN untuk bahan makanan dengan nilai insentif Rp77,3 triliun. Fasilitas ini mencakup PPN ditanggung untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, hingga hasil perikanan dan kelautan. Insentif di sektor transportasi tercatat Rp39,7 triliun. Dukungan tersebut antara lain berupa PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum serta tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding. Pemerintah juga mengalokasikan insentif untuk sektor pendidikan sebesar Rp25,3 triliun. Fasilitas ini meliputi pembebasan PPN atas jasa pendidikan dan buku pelajaran, serta insentif lain terkait kegiatan pendidikan. Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh insentif Rp15,1 triliun. Kebijakan tersebut mencakup PPN tidak dikenakan atas jasa kesehatan medis dan berbagai insentif pendukung lainnya. Adapun insentif melalui skema tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi mencapai Rp7,1 triliun. "Jadi ini kelihatan sekali pemerintah selalu mendukung pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin," ujar Purbaya. Saat ini, ia menilai daya beli masyarakat masih terjaga, terlihat dari sejumlah indikator konsumsi yang tetap tumbuh. Merujuk data Mandiri Spending Index pada Februari, angkanya naik hingga ke level 360,7, diikuti peningkatan belanja masyarakat terutama pada kelompok consumer goods, pendidikan, dan mobilitas. Penjualan ritel juga tumbuh sekitar 6,9 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen ke level 125,2. Kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Merujuk data Gaikindo dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor tumbuh 1 persen secara tahunan, sedangkan penjualan mobil meningkat 12,2 persen. "Motor juga sempat naik tinggi walaupun agak turun di bulan Februari, tapi kita lihat masih tumbuh positif dan mungkin sebagian pembeli motor sudah kaya, sekarang jadi bergeser ke (mobil). Mudah-mudahan (yang) jadi beli mobil lebih banyak," ujar Purbaya. Di sisi lain, menurut data PLN, penjualan listrik sektor bisnis dan industri masih tumbuh, tetapi menurun dalam dalam dua bulan terakhir. Pada Februari, pertumbuhan listrik sektor bisnis di angka 3,1 persen dan sektor industri 0,4 persen. Sementara itu, konsumsi semen domestik meningkat. Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI), konsumsi semen pada Februari tumbuh 5,3 persen secara tahunan. ====[4] (dhz/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ IMF (www.cnnindonesia.com)^ krisis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Pemerintah meminta maskapai penerbangan untuk menaikkan harga tiket pesawat maksimal 13 persen meski harga avtur melonjak lebih dari 70 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga avtur naik karena mengikuti harga pasar. Hal ini memang tidak bisa dicegah karena konflik di Timur Tengah. Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengungkap telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto[2] untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara[3] Indonesia. Purbaya ingin mengambil alih PNM karena gerah dengan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini, PNM berada di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR. Daripada BRI nyalurin KUR, kadang-kadang banyak protes banyak yang ga kebagian," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). Rencananya, Purbaya ingin PNM menjadi Bank UMKM yang akan berada di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Ia menjelaskan selama ini pemerintah menanggung bunga KUR yang disalurkan melalui perbankan hingga 18 persen atau sekitar Rp40 triliun per tahun. "Kalau KUR yang lewat bank-bank itu kan, saya bayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang setiap tahun Rp40 triliun," ujar Purbaya. Ia menilai dana tersebut lebih baik disetor sebagai modal Bank UMKM untuk disalurkan kembali sebagai pembiayaan berbunga murah bagi pelaku UMKM. Jika Kementerian Keuangan menginjeksi Rp40 triliun selama empat hingga lima tahun berturut-turut, Bank UMKM ini disebut bisa menjadi bank yang punya modal sebesar Rp200 triliun. Purbaya mengaku sempat mempertimbangkan opsi lain, yakni hanya meminta PIP memonitor kinerja PNM. Namun, ia menilai langkah itu tidak akan efektif karena PNM masih berada di bawah BRI yang berorientasi pada profit. "Dia pasti punya alasan tersendiri untuk membuat ini enggak bisa menjalankan public service obligation, kewajiban pemerintah, karena memang desain BRI untuk untung, bukan untuk membantu rakyat. Jadi itu mesti dipikirkan," ujarnya. Oleh karena itu, ia meminta izin Presiden Prabowo untuk mengambil alih PNM. Menurut Purbaya, Prabowo telah memberikan lampu hijau terhadap rencana tersebut. PT Sarana Multi Infrastruktur dan PIP telah diminta mempelajari skema KUR apabila nantinya menjadi induk baru PNM setelah berada di bawah Kementerian Keuangan. Purbaya juga berencana membangun ekosistem Bank UMKM secara terintegrasi, mulai dari pendampingan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit untuk para pelaku UMKM. "Jadi, kalau boleh, kalau didukung oleh Komisi 11 (DPR RI), saya akan eksekusi itu. Saya sudah lapor ke Pak Presiden. Dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi kita masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya," ujar Purbaya. ====[4] (dhz/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] memastikan harga BBM[2] bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat sehingga masyarakat diminta tidak khawatir. "Saya ingin menegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang. Gini-gini uangnya banyak nih, beunghar (kaya raya). Jadi, uang kita cukup. Jadi, setiap kebijakan yang diberikan tadi, tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung cukup," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4). Purbaya menegaskan pemerintah telah menghitung seluruh konsekuensi fiskal dari kebijakan energi, termasuk subsidi BBM. Menurutnya, kapasitas keuangan negara masih memadai untuk meredam gejolak harga energi global. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan, dalam simulasi harga minyak dunia hingga US$100 per barel, pemerintah masih mampu menjaga stabilitas fiskal. Melalui berbagai langkah efisiensi anggaran, defisit APBN diproyeksikan tetap terjaga di kisaran 2,9 persen. "Hanya saja saya ingin menegaskan bahwa subsidi terhadap BBM subsidi itu akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun. Jadi, waktu kita exercise dengan harga minyak dunia rata-rata US$100 per paralel sampai akhir tahun. Dengan exercise yang lain, pemotongan di sana-sini, penghematan di sana-sini, kita bisa pastikan defisit masih di sekitar 2,9 persen, di sekitar situ," jelasnya. Purbaya juga memastikan subsidi BBM akan tetap diberikan hingga akhir tahun, meski tekanan harga energi meningkat. Selain itu, pemerintah disebut masih memiliki bantalan fiskal yang cukup besar, salah satunya dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang dapat digunakan dalam kondisi darurat. "Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, nggak terkendali misalnya. Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun yang sekarang dalam bentuk SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai, tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh, karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas ratus untuk waktu yang berkepanjangan," pungkasnya. Ia juga menilai dinamika global, termasuk kebijakan energi dan politik di negara produsen seperti Amerika Serikat, akan mempengaruhi pergerakan harga minyak ke depan. ====[3] (lau/ins) Add as a preferred source on Google [4] References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ harga BBM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengusulkan agar pengaturan masa jabatan pimpinan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengadopsi mekanisme staggered term. Hal ini diusulkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam mekanisme tersebut, para anggota dewan gubernur (ADG) atau anggota dewan komisioner (ADK) dapat memiliki periode jabatan maksimal dua periode, yang masing-masing berdurasi lima tahun. Lantas, masa kepengurusan para pimpinan BI, OJK, dan LPS maksimal sepuluh tahun. Wakil Ketua Umum Perbanas, Nixon L.P. Napitupulu menyebut mekanisme tersebut dibutuhkan untuk menjaga transisi kepemimpinan berlangsung, bertahap, dan terkendali. Selain itu, ia menyebut perlunya menjaga program-program strategis jangka panjang untuk memiliki penanggung jawab yang bisa menjalankan transisi dengan baik. "Karena kalau semuanya kepilih lalu semuanya hilang juga akan ada masalah dengan keberlanjutan atau going concern," kata Nixon di Gedung DPR RI, Senin (5/4/2026). Yang paling penting, kata Nixon, agar kelembagaan tidak kehilangan memori institusional secara serempak. Ia kemudian merujuk pada praktik mekanisme ini yang sudah dilakukan di BI. "Jadi kita memohon supaya itu tetap dijaga, continuity-nya terjaga, tidak setiap kali ganti semua tiba-tiba berubah. Itu yang kita inginkan juga terjadi di industri keuangan," tutur Direktur Utama BTN itu. Pada kesempatan yang sama, Eko Setyo Nugroho sebagai perwakilan Himbara menyampaikan bahwa bank-bank pelat merah memandang bahwa mekanisme staggered term memberikan penguatan dalam proses pergantian pejabat. Menurutnya, tanpa mekanisme tersebut, penggantian kepemimpinan yang berlangsung secara bersamaan berpotensi menimbulkan disrupsi dalam keseimbangan organisasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam menjaga arah kebijakan yang konsisten. Selain itu, penggantian kolektif juga dapat membagi proses alih pengetahuan dan pengalaman secara optimal. "Sebaliknya, dengan penerapan staggered term, proses regenerasi kepemimpinan dapat berlangsung secara lebih gradual dan terkelola. Hal ini memungkinkan stabilitas fungsi pengambilan keputusan tetap terjaga, sekaligus memastikan kesinambungan arah kebijakan dan program-program strategis lintas periode," terang Direktur Kelembagaan BNI itu. Di sisi lain, tambah Eko, mekanisme ini juga memperkuat keberlanjutan memori institusional membuat transfer pengetahuan dan pengalaman dapat berlangsung secara lebih efektif dalam organisasi. Dengan demikian, ia menyebut penerapan staggered term tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan kelembagaan tanpa mengurangi dinamika pembaruan kepemimpinan. Adapun dalam staggered term, para ADK/ADG memulai dan mengakhiri masa jabatannya dengan periode yang berbeda. Sebagai gambaran, ketua DK dan ADK B memulai masa jabatannya tahun 2026, ADK A dan ADK C memulai masa jabatannya tahun 2027, dan ADK D memulai masa jabatannya tahun 2028. Dengan begitu, pergantian para pimpinan akan berlangsung secara bertahap. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah meminta maskapai penerbangan[1] untuk menaikkan harga tiket [2]pesawat maksimal 13 persen meski harga avtur[3] melonjak lebih dari 70 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga avtur naik karena mengikuti harga pasar. Hal ini memang tidak bisa dicegah karena konflik di Timur Tengah. Namun, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi. Tujuannya agar harga tiket pesawat tidak melonjak terlalu tinggi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen," kata Airlangga di Kantornya, Senin (6/4). Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah agar kenaikan harga tiket pesawat tidak terlalu tinggi. Sebab, avtur memang berkontribusi besar ke harga tiket yakni sekitar 40 persen. Langkah pertama, pemerintah akan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Adapun total anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,6 triliun. "Nah dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan maka ini Rp2,6 triliun," ujarnya. Kedua, pemerintah akan menyamaratakan fuel surcharge atau biaya tambahan yang selama ini dikenakan perusahaan transportasi kepada pelanggan menjadi 38 persen untuk semua jenis pesawat. Dengan demikian, maskapai bisa merevisi Tarif Batas Atas (TBA) untuk menutupi kenaikan harga avtur. Ketiga, pemerintah juga memberikan insentif untuk Bea Masuk pembelian suku cadangan pesawat. Di mana, ini juga berkontribusi terhadap komponen harga tiket. "Pemerintah juga memberikan insentif penurunan biaya masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Jadi suku cadang pesawat itu diberikan biaya masuk 0 persen, sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan," pungkasnya. ====[4] (ldy/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ penerbangan (www.cnnindonesia.com)^ harga tiket (www.cnnindonesia.com)^ harga avtur (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah meminta maskapai penerbangan[1] untuk menaikkan harga tiket [2]pesawat maksimal 13 persen meski harga avtur[3] melonjak lebih dari 70 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga avtur naik karena mengikuti harga pasar. Hal ini memang tidak bisa dicegah karena konflik di Timur Tengah. Namun, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi. Tujuannya agar harga tiket pesawat tidak melonjak terlalu tinggi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen," kata Airlangga di Kantornya, Senin (6/4). Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah agar kenaikan harga tiket pesawat tidak terlalu tinggi. Sebab, avtur memang berkontribusi besar ke harga tiket yakni sekitar 40 persen. Langkah pertama, pemerintah akan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Adapun total anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,6 triliun. "Nah dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan maka ini Rp2,6 triliun," ujarnya. Kedua, pemerintah akan menyamaratakan fuel surcharge atau biaya tambahan yang selama ini dikenakan perusahaan transportasi kepada pelanggan menjadi 38 persen untuk semua jenis pesawat. Dengan demikian, maskapai bisa merevisi Tarif Batas Atas (TBA) untuk menutupi kenaikan harga avtur. Ketiga, pemerintah juga memberikan insentif untuk Bea Masuk pembelian suku cadangan pesawat. Di mana, ini juga berkontribusi terhadap komponen harga tiket. "Pemerintah juga memberikan insentif penurunan biaya masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Jadi suku cadang pesawat itu diberikan biaya masuk 0 persen, sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan," pungkasnya. ====[4] (ldy/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ penerbangan (www.cnnindonesia.com)^ harga tiket (www.cnnindonesia.com)^ harga avtur (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Panitia seleksi (pansel) pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diusulkan bersifat opsional. Usulan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro mengatakan latar belakangnya adalah dinamika di sektor keuangan yang dapat muncul tiba-tiba, sementara pasar membutuhkan kepastian dengan cepat. Ia merujuk pada gejolak di pasar modal pada bulan Februari lalu yang pada akhirnya berimbas pada pengunduran diri tiga Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK. "Nah prinsipnya kita setuju dengan pansel, tapi sifatnya opsional. Kalau kondisi yang normal, ya teman-teman tahulah kalau kondisi normal itu ya mekanisme juga berjalan normal. Nah kejadian seperti OJK kemarin yang mengundurkan diri tiga, yang mengundurkan ketua wakil ketua dan yang lainnya itu, itu membuat guncangan pasar yang begitu luar biasa dan butuh kepastian," ujar Fauzi saat selepas RDPU RUU P2SK di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026). Maka dari itu, ia mengatakan DPR RI mengusulkan agar pansel bersifat opsional. Dalam mekanisme pemilihan ADK OJK/LPS tanpa pansel, Presiden RI akan langsung mengeluarkan surat. "Kalau DPR ini kan pada prinsipnya, prosesnya menyetujui. Ketika ada surat dari pemerintah, surat dari presiden masuk ke pimpinan, pimpinan mendelegasikan ke Bamus (Badan Musyawarah), Bamus mendelegasikan komisi, komisinya bahas," terang Fauzi. Ia menekankan opsi ini diperuntukkan untuk situasi yang bersifat darurat dan membutuhkan kepastian segera. Menurut Fauzi batasan dari keadaan "darurat" dan "normal" akan dijelaskan dalam peraturan yang baru. (wur) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengungkap angka inflasi[2] Maret 2026 yang berbeda dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS[3]). BPS sebelumnya mencatat inflasi Maret 2026 sebesar 3,48 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun, menurut Purbaya, inflasi sebenarnya hanya berada di level 2,51 persen. Perbedaan tersebut terjadi karena BPS tidak mengeluarkan dampak kebijakan diskon listrik pada tahun sebelumnya dalam perhitungan inflasi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Inflasi pada bulan Maret mencapai 3,48 persen year on year. Ini ada dampak diskon listrik tahun lalu yang tidak dihitung atau tidak dikeluarkan oleh BPS," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). Jika diskon listrik dikeluarkan dari perhitungan, inflasi Maret 2026 disebut berada di 2,51 persen. "Kalau kita keluarkan dampak dari kenaikan subsidi listrik tahun lalu, inflasi di bulan Maret hanya 2,51 persen. Jadi, masih relatif terkendali," ujarnya. Ia menilai angka inflasi yang dirilis BPS kerap ditafsirkan seolah-olah tekanan harga sedang tinggi dan ekonomi tengah memanas. Padahal, menurut dia, hal itu dipengaruhi perbedaan basis perhitungan saja. Menurut dia, saat ini harga relatif terkendali. Inflasi disebut konsisten dalam rentang target yang ditentukan pemerintah. Dia bilang, ini mencerminkan efektivitas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat. "Jadi masih baik. Ini memberikan ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih ekspansif tanpa menciptakan tekanan harga secara signifikan. Sektor eksternal tetap solid," ujar Purbaya. ====[4] (dhz/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ inflasi (www.cnnindonesia.com)^ BPS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan terdapat 13 perusahaan asuransi yang tengah melaksanakan proses spin off Unit Usaha Syariah (UUS), seiring dengan aturan kebijakan spin off asuransi syariah. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan, hingga saat ini, terdapat lima perusahaan yang telah spin off UUS. Rinciannya, tiga perusahaan yang telah melakukan spin off dengan telah mendirikan entitas usaha baru, sementara dua lagi memilih mengalihkan portofolio. "Terkait tindak lanjut spin off UUS asuransi, ada tiga perusahaan yang telah spin off dengan telah mendirikan usaha baru dan dua lainnya mengalihkan portofolio, dan 13 dalam proses spin off," jelas Hernawan dalam paparannya, di Konferensi pers RDK OJK, Senin, (6/4/2026). Diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan setidaknya ada 29 Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan melakukan spin off menjadi perusahaan full fledge pada tahun 2026. Dengan adanya aksi ini, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, total perusahaan asuransi syariah di Indonesia akan berjumlah 45 di tahun 2026. Hingga saat ini, diketahui baru terdapat 17 perusahaan yang berhasil spin off hingga akhir 2025. Di sisi lain, Ogi tak menampik sudah ada beberapa asuransi yang memutuskan untuk mengembalikan izin usaha UUS-nya ke OJK. Dengan kata lain, perusahaan tersebut tidak ingin melanjutkan bisnis syariahnya dan mengalihkan portofolio nasabahnya ke perusahaan lain. "Ada beberapa (perusahaan yang tidak spin off UUS). Kuncinya adalah, dia tidak boleh merugikan konsumen Jadi itu hanya transfer portfolio Ke perusahaan Asuransi Syariah lain," tutur Ogi ditemui di Jakarta, Senin, (15/12/2025). Menurut Ogi, beberapa perusahaan asuransi menolak untuk spin off UUS dikarenakan kemampuan perusahaan yang belum memadai. Sehingga, mereka memilih untuk ikut ke ekosistem yang lebih besar. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) telah memblokir[2] sebanyak 33.252 rekening yang terindikasi aktivitas judi online (judol[3]) hingga Maret 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai 32.556 rekening. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) atau pemblokiran sebagai bentuk pemberantasan judi online yang berdampak keluarga pada perekonomian dan sektor keuangan. "OJK juga telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence atau EDD atau pemblokiran atas 33.222 rekening yang sebelumnya ada sejumlah 32.556 rekening yang terindikasi judi online," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam kesempatan sama, Dian mengungkapkan telah mencabut izin usaha enam bank perekonomian rakyat (BPR) sepanjang Januari hingga Maret 2026. Pada Maret 2026, OJK telah mencabut izin PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor pusat di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor pusat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. "OJK telah mencabut 6 izin usaha BPR, termasuk BPR yang izinnya dicabut di Maret 2026, yaitu PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor pusat di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor pusat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat," ungkapnya. Ia menegaskan OJK senantiasa berkoordinasi dengan LPS dalam penanganan permasalahan BPR dan BPRS sesuai mandat yang diatur dalam Undang-Undang P2SK sebagai langkah penguatan industri BPR dan BPRS. Selain itu, Dian menambahkan dalam menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Untuk menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK tentu saja memerlukan dukungan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, dari pemerintah, dari DPR, dan seluruh penegak hukum, serta pihak berkait lainnya," pungkasnya. ====[4] (fln/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ memblokir (www.cnnindonesia.com)^ judol (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) berharap emiten yang masuk dalam saham yang terkonsentrasi tinggi atau High Shareholder Concentration List (HSC) bisa mendistribusikan kepemilikan sahamnya secara lebih merata agar likuiditasnya terjaga. Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik membuka peluang untuk mengevaluasi secara berkala terkait keterbukaan informasi saham yang masuk dalam kriteria HSC. "Dengan pengumuman itu tentu kami harapkan perusahaan tercatat akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk melakukan distribusi saham yang lebih baik kepada publik sehingga tidak lagi terkonsentrasi," pungkas Jeffrey kepada wartawan, Senin, (6/4/2026). Ia menegaskan bahwa apabila hasil evaluasi menunjukkan kepemilikan saham sudah tidak lagi terkonsentrasi, maka BEI akan mengumumkan perubahan status tersebut. Dengan demikian, emiten berpeluang keluar dari daftar HSC setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jeffrey juga menjelaskan bahwa status HSC tidak mensyaratkan adanya hubungan afiliasi antar pemegang saham. Status ini semata-mata mencerminkan kondisi di mana sejumlah investor menguasai porsi besar saham sehingga kepemilikan menjadi terkonsentrasi. "Misalnya begini, ada satu investor asing besar masuk dalam jumlah tertentu, misalnya masih di bawah 5 persen, itu masih terhitung free float. Tetapi, kalau ada beberapa perorangan maupun institusi yang membeli masing-masing 3-4 persen, digabung dengan saham pendiri, itu menjadi terkonsentrasi," jelasnya. Berdasarkan metodologi penentuan struktur kepemilikan per tanggal 31 Maret 2026, terdapat sembilan emiten yang mencatatkan kepemilikan tunggal di atas 95%. Data perdagangan memperlihatkan bahwa tujuh dari sembilan saham yang masuk dalam daftar HSC mengalami tekanan jual. PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) mencatatkan koreksi paling dalam sebesar 14,58%, diikuti oleh PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) yang turun 13,06%, dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) yang melemah 12,60%. Di sisi lain, hanya dua saham yang bergerak menguat, yaitu PT Ifishdeco Tbk (IFSH) sebesar 11,42% dan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) sebesar 9,76%. Dinamika harga yang sangat fluktuatif ini memiliki kaitan erat dengan minimnya porsi free float pada emiten-emiten tersebut. Dengan konsentrasi kepemilikan di atas 95%, likuiditas saham di pasar sekunder menjadi sangat terbatas karena kendali pasokan berada di tangan pemegang saham pengendali. Kondisi ini menyebabkan mekanisme penawaran dan permintaan tidak berjalan layaknya saham dengan distribusi kepemilikan yang lebih merata. Keterbatasan volume yang ditransaksikan tersebut memunculkan risiko yang perlu dicermati oleh para investor. Struktur kepemilikan yang terpusat memungkinkan sebuah transaksi dengan nilai dan volume yang relatif kecil untuk memicu pergerakan harga yang tajam. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Makassar, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman[1] menyatakan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG[2]) kerap datang dari pihak yang tidak memahami kondisi masyarakat miskin. Ia menilai program gagasan Presiden Prabowo Subianto itu tak hanya soal bantuan pangan, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian desa. "MBG jangan dilihat berdiri sendiri. Ini penggerak ekonomi di desa, dari hortikultura, sayur-sayuran, penjual ayam, telur, semua bergerak dari hulu sampai hilir. Mungkin yang mengkritik tidak pernah merasakan miskin," kata Amran di Hotel Pantai Gapura, Makassar, Senin (6/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Amran menuturkan program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi anak-anak yang rentan kekurangan gizi. Menurutnya, kebijakan ini tidak berorientasi politik jangka pendek lantaran penerima manfaatnya belum menjadi pemilih dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden. "Ini investasi untuk anak-cucu kita. Anak SD, SMP, SMA belum ikut pemilihan (umum). Artinya ini betul-betul gagasan untuk generasi ke depan. Kita tidak boleh ego, banyak anak-anak kita yang kelaparan, stunting kita masih 21 persen," ujarnya. Amran juga menekankan MBG berperan sebagai penggerak ekonomi desa karena menciptakan permintaan langsung terhadap produk pertanian dan peternakan. Ia menyebut jutaan pelaku usaha kecil ikut merasakan dampaknya. "Bayangkan kalau Rp300 triliun bergerak di desa. Peternak ayam, telur, sapi, kambing itu bergerak semua. Ada 3,8 juta peternak kita, ini menjadi off-taker untuk sayur, telur, ayam, daging," katanya. Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan MBG dengan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih untuk memangkas rantai distribusi yang panjang. Dengan skema itu, produk dari petani bisa langsung disalurkan ke konsumen melalui koperasi. "Kalau ada koperasi (desa), dari petani langsung ke koperasi di desa lalu ke konsumen. Rantai pasok yang dulu delapan jadi tiga. Keuntungan yang tadinya besar di middleman bisa berpindah ke petani dan konsumen," jelasnya. Menurut Amran, kombinasi MBG, Kopdes Merah Putih, dan hilirisasi sektor pangan dirancang sebagai satu kesatuan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus menjaga stabilitas harga. Program ini juga disebut sebagai langkah untuk mengurangi dominasi perantara dalam distribusi pangan. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong hilirisasi protein melalui pembangunan peternakan terintegrasi. Sejumlah proyek telah dimulai dengan melibatkan BUMN untuk menjamin pasokan pakan, bibit, dan stabilitas harga bagi peternak kecil. ====[3] (del/pta) Add as a preferred source on Google [4] References^ Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) tak menampik adanya potensi penurunan bobot indeks Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dari emerging Market ke Frontier Market. Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan secara realistis potensi tersebut memang ada dalam jangka pendek. Menurutnya, sejumlah faktor dapat mendorong penyedia indeks global menurunkan bobot Indonesia meskipun perbaikan transparansi dan tata kelola terus dilakukan. "Misalnya satu atau dua hal yang membuat indeks global itu, global provider itu, untuk jangka pendek ini menurunkan bobot. Ya, potensi itu ada. Tetapi, kita juga sangat menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini untuk menjawab concern dari global index provider adalah untuk kebaikan jangka panjang industri pasar modal kita," jelas Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, Senin, (6/4/2026). Dengan peningkatan transparansi, pendalaman pasar, serta tata kelola yang lebih baik, BEI meyakini bobot Indonesia justru akan meningkat ke depan. Jeffrey juga mengakui bahwa fase transisi ini dapat menimbulkan tekanan di pasar dalam jangka pendek Di sisi lain, investor domestik disebut dapat memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang investasi. Ia menekankan bahwa investasi di pasar modal pada dasarnya bersifat jangka panjang, sehingga penurunan jangka pendek dapat menjadi momentum untuk masuk ke pasar. "Tentu investor domestik bisa menggunakan momen ini sebagai peluang. Ya, hakikat berinvestasi di pasar modal adalah investasi jangka panjang. Ya, kalau kita meyakini untuk jangka panjang potensinya akan sangat baik, tentu penurunan jangka pendek adalah peluang," pesannya. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan OJK dan BEI sedang menyiapkan mitigasi risiko apabila IHSG turun oleh MSCI Hasan meminta kepada para investor, jika terjadi penurunan bobot indeks tidak perlu direspon secara reaktif. Ia mengaku, reformasi pasar modal yang sedang dilakukan saat ini akan berdampak dalam jangka pendek. "Ini mungkin ada penyesuaian portofolio yang dilakukan investor domestik atau global, ini bisa picu tekanan jual sementara waktu ada juga potensi outflow pada rebalancing, lalu ada volatilitas dan pelebaran bid ask spread pada saham-saham tertentu," kata Hasan dalam konferensi pers secara virtual, Senin (6/4/2026). Namun, kata Hasan, dinamika tersebut sebagai respons yang transisional dan sementara. Hal itu menjadi bagian dari progress yang tidak bisa dihindari. Fokus utama para regulator pasar modal adalah membangun fondasi integritas pasar yang transparan, kredibel dan pertumbuhan yang konsisten. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia [1]menyatakan pemerintah masih mengkaji skema penanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM[2]) non-subsidi seperti Pertamax dan lainnya yang tak dinaikkan meski harga minyak[3] dunia meroket. Bahlil menjelaskan pembahasan terkait hal tersebut saat ini masih berlangsung dan melibatkan berbagai pihak, termasuk SPBU swasta. Pemerintah tengah mencari formulasi yang dinilai paling tepat dan adil. "Menyangkut dengan harga BBM non-subsidi, kita lagi melakukan pembahasan. Nah pembahasan ini sudah tentu melibatkan juga adalah badan swasta lainnya. Dan sampai dengan sekarang kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Senin (6/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menegaskan pemerintah memahami kondisi masyarakat di tengah dinamika harga energi saat ini, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi. "Nah tunggu sampai selesai, saya akan kabari. Yang jelas bahwa pemerintah sangat memahami kondisi yang hari ini masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik itu yang untuk subsidi maupun non-subsidi," jelasnya. Namun, Bahlil belum dapat memastikan kapan keputusan final terkait skema penanggung selisih harga tersebut akan diumumkan. Ia hanya menyebut pembahasan masih dalam tahap rapat dan penghitungan (exercise). "kami lagi melakukan rapat untuk membangun membuat exercise ya. Nanti kalau sudah ada," terangnya. Pertamina memang memtutuskan untuk menahan harga BBM non-subsidi meski harga minyak dunia tembus di atas US$100 per barel. Padahal, dalam APBN 2026, ICP ditetapkan maksimal US$70 per barel. ====[4] (ldy/pta) Add as a preferred source on Google [5] References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ harga minyak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemegang saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), Green Era Energy Pte Ltd, tercatat melakukan transaksi penjualan saham Rp1,58 triliun. Hal ini dilakukan setelah emiten tersebut masuk dalam daftar high shareholder concentration list (HSC). Aksi ini dilakukan dengan melepas sebanyak 350 juta saham di pasar. Berdasarkan keterbukaan informasi, transaksi dilakukan pada 6 April 2026 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp4.510 per saham. "Tujuan transaksi ini adalah untuk meningkatkan porsi free float serta likuiditas saham di pasar," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin, (6/4/2026). Sebelum transaksi, Green Era Energy Pte Ltd menguasai sebanyak 30,67 miliar saham atau setara 22,9271% dari total saham beredar. Setelah transaksi, jumlah kepemilikannya berkurang menjadi 30,32 miliar saham. Sebagai informasi Green Era Energy merupakan perusahaan milik putri Prajogo Pangestu, Nancy Pangestu. Sejak awal tahun ini Green Era beberapa kali melakukan divestasi saham BREN. ADapun sebelumnya, BREN diketahui masuk dalam salah satu saham denagn pemegang saham terkonsentrasi tinggi atau HSC. Sederhananya, saham dalam daftar HSC adalah saham yang dipegang oleh orang atau pihak-pihak "itu-itu saja", bukan dimiliki banyak investor seperti saham pada umumnya. Data ini dapat dimanfaatkan sebagai early warning bagi investor dalam mengambil keputusan investasi, tanpa mengganggu mekanisme pasar yang berjalan. Data HSC tersebut disusun berdasarkan metodologi penentuan kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi, mencakup saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat, dengan posisi per 31 Maret 2026. Berdasarkan data yang telah dipublikasikan, terdapat sembilan emiten dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi di atas 95%. Posisi teratas ditempati oleh PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. (ROCK) dengan tingkat kepemilikan mencapai 99,85%, diikuti oleh PT Ifishdeco Tbk. (IFSH) sebesar 99,77% dan PT Satria Mega Kencana Tbk. (SOTS) sebesar 98,35%. Selanjutnya, PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII) mencatatkan konsentrasi kepemilikan sebesar 97,75%, disusul PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) sebesar 97,31%. Emiten lainnya yang juga masuk dalam daftar ini antara lain PT Panca Anugrah Wisesa Tbk. (MGLV), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Lima Dua Lima Tiga Tbk. (LUCY), dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO), dengan tingkat kepemilikan di atas 95%. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemegang saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), Green Era Energy Pte Ltd, tercatat melakukan transaksi penjualan saham Rp1,58 triliun. Hal ini dilakukan setelah emiten tersebut masuk dalam daftar high shareholder concentration list (HSC). Aksi ini dilakukan dengan melepas sebanyak 350 juta saham di pasar. Berdasarkan keterbukaan informasi, transaksi dilakukan pada 6 April 2026 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp4.510 per saham. "Tujuan transaksi ini adalah untuk meningkatkan porsi free float serta likuiditas saham di pasar," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin, (6/4/2026). Sebelum transaksi, Green Era Energy Pte Ltd menguasai sebanyak 30,67 miliar saham atau setara 22,9271% dari total saham beredar. Setelah transaksi, jumlah kepemilikannya berkurang menjadi 30,32 miliar saham. Sebagai informasi Green Era Energy merupakan perusahaan milik putri Prajogo Pangestu, Nancy Pangestu. Sejak awal tahun ini Green Era beberapa kali melakukan divestasi saham BREN. ADapun sebelumnya, BREN diketahui masuk dalam salah satu saham denagn pemegang saham terkonsentrasi tinggi atau HSC. Sederhananya, saham dalam daftar HSC adalah saham yang dipegang oleh orang atau pihak-pihak "itu-itu saja", bukan dimiliki banyak investor seperti saham pada umumnya. Data ini dapat dimanfaatkan sebagai early warning bagi investor dalam mengambil keputusan investasi, tanpa mengganggu mekanisme pasar yang berjalan. Data HSC tersebut disusun berdasarkan metodologi penentuan kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi, mencakup saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat, dengan posisi per 31 Maret 2026. Berdasarkan data yang telah dipublikasikan, terdapat sembilan emiten dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi di atas 95%. Posisi teratas ditempati oleh PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. (ROCK) dengan tingkat kepemilikan mencapai 99,85%, diikuti oleh PT Ifishdeco Tbk. (IFSH) sebesar 99,77% dan PT Satria Mega Kencana Tbk. (SOTS) sebesar 98,35%. Selanjutnya, PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII) mencatatkan konsentrasi kepemilikan sebesar 97,75%, disusul PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) sebesar 97,31%. Emiten lainnya yang juga masuk dalam daftar ini antara lain PT Panca Anugrah Wisesa Tbk. (MGLV), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Lima Dua Lima Tiga Tbk. (LUCY), dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO), dengan tingkat kepemilikan di atas 95%. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber