bot

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu. Jakarta, CNBC Indonesia - Emas kerap dipilih sebagai salah satu pilihan investasi yang menjanjikan. Stabilitas harga yang dimilikinya membuat emas mampu memberikan keuntungan yang relatif terukur di masa depan. Di tengah situasi krisis, seperti perang, emas pun makin diminati karena dianggap sebagai 'safe haven' untuk melindungi nilai kekayaan di tengah ancaman inflasi. Di masa lalu, sejarah mencatat bahwa penemuan emas besar-besaran pernah terjadi di wilayah dekat Jakarta. Wilayah Cikotok, Banten, disebut pernah menghasilkan total 30 ribu ton emas. Temuan ini tidak hanya membawa "durian runtuh", tetapi juga menjadi tonggak penting yang membuka era baru dalam industri pertambangan emas nasional. Awalnya, sudah sejak lama pemerintah kolonial mendengar desas-desus tentang wilayah sumber emas di Selatan Batavia (kini Jakarta) bernama Cikotok yang berada di wilayah administrasi Banten. Jika dihitung, Cikotok cukup dekat dari pusat kota Batavia. Hanya 200 Km. Kabar ini jelas membuat orang terbelalak sebab akan sangat menguntungkan. Maka, agar tidak dianggap khayalan, pemerintah melakukan penelitian geologi yang dipimpin peneliti Belanda, W.F.F Oppenoorth. Sejak 1919, Oppenoorth dan tim berangkat dari Sukabumi untuk menyusuri hutan Jawa hingga ke titik yang dianggap sumber emas. Penyusuran juga dibarengi pembukaan jalan dan terowongan seandainya tambang emas bisa dilakukan. Singkat cerita, penelitian Oppenoorth membuahkan hasil. Ternyata benar, di daerah Cikotok terdapat sumber emas yang sangat melimpah. Hanya saja, penambangan tidak mudah dilakukan. Pemerintah harus membabat hutan dan membuka banyak terowongan baru. Pada 1928, total ada 25 terowongan sukses dibangun. Ini membelah perbukitan terjal, dataran tinggi, dan lembah sempit. "Sebanyak kurang lebih 25 terowongan kini telah dibangun, hanya sebagian yang memiliki kedalaman tidak lebih dari 135 meter," tulis harian Sumatra-bode (2 Maret 1928). Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tercatat, pemerintah mengeluarkan 80.000 gulden atau setara miliaran rupiah per tahun. Namun, pengeluaran terbukti sebanding dengan hasil yang diterima. Sampai akhirnya, pada Maret 1928, rumor emas yang selama ini beredar berhasil terbongkar. Di Cikotok berhasil ditemukan 30 ribu ton emas tersembunyi di bawah tanah. "Hingga saat ini ditemukan emas sebesar 30.000 ton dari Cikotok," tulis Sumatra-bode. Harta Karun RI Jatuh ke Tangan Asing Sejak temuan tersebut, praktis satu Indonesia dibuat geger sebab pemerintah akan mendapat keuntungan melimpah. Setelahnya, pemerintah kolonial memberikan hak operasional kepada NV Mijnbouw Maatchappij Zuid Bantam. Dari sini, penambangan emas dilakukan secara masif. Jalur pengangkutan tambang pun tak hanya diakses dari Sukabumi. Menurut harian de Indische Courant (25 Juli 1939), pemerintah kolonial membangun akses baru dari Rangkasbitung dan Pelabuhan Ratu. Selain itu dibangun pula pabrik berkapasitas 20 ton per hari. Hanya saja, pabrik tersebut tak bisa menampung semua hasil eksploitasi emas saking banyaknya. Bahkan, selama pekerjaan pun, para kuli sering menemukan emas dengan berat bervariasi. "Selama pekerjaan, sering ditemukan emas dengan berat beragam. Paling tinggi mencapai 126 gram," tulis de Indische Courant (25 Juli 1939). Pada 1933, penambangan emas sudah memberikan catatan baik. Tercatat ada 400 Km2 wilayah penambangan di Cikotok. Emas pun bisa diraih hanya dengan menggali 50 meter. Bahkan, pemerintah bisa mendapat emas jauh lebih besar. "Jumlah emas yang terungkap dari eksplorasi berjumlah lebih dari 61.000 ton emas dengan nilai 3,68 miliar gulden," tulis de Locomotief (29 Maret 1933). Meski begitu, banyaknya emas hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni pemerintah kolonial. Mereka makin kaya raya. Sementara, penduduk pribumi sama sekali tak mendapat keuntungan dan kesejahteraan dari penambangan emas, sekalipun pemerintah kolonial menjanjikan kesejahteraan bagi pribumi. Singkat cerita, sumber emas Cikotok menjadi penambangan emas terbesar yang pernah dimiliki pemerintah kolonial hingga berlanjut ke pemerintah Republik Indonesia. Pada era kemerdekaan, tambang emas Cikotok diambil alih NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan dan kemudian diteruskan PT. Aneka Tambang pada 1974. Riwayat tambang emas Cikotok harus berakhir pada 2005 karena kandungan emasnya habis. Meski habis, kejayaan tambang emas Cikotok diteruskan oleh tambang emas yang lebih besar, yakni Freeport di Papua. (fab/fab) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Perekonomian Rakyat Koperindo Jaya yang berlokasi di Jakarta resmi dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Maret 2026. Hal tersebut tertuang dalam pengumuman PENG-1/KO.11/2026. "Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Koperindo Jaya tersebut, seluruh kantor PT BPR Koperindo Jaya ditutup untuk umum dan PT BPR Koperindo Jaya menghentikan segala kegiatan usahanya," sebagaimana tertera dalam keterangan resmi. Usai ini, Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Koperindo Jaya akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku "Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham PT BPR Koperindo Jaya dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS," tandasnya. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) utamanya masih disebabkan karena fraud dan manajemen yang buruk. Meski demikian Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut penurunan jumlah penutupan BPR/BPRS itu sesuai dengan upaya penguatan industri tersebut. Seperti diketahui, hanya ada 7 BPR/BPR yang dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang tahun 2025. Angka itu menurun jauh dari setahun sebelumnya yang totalnya mencapai 20 BPR/BPRS. "Dapat kami sampaikan bahwa BPR/BPRS yang dicabut izin oleh OJK selama beberapa tahun terakhir merupakan BPR/BPRS yang mengalami permasalahan dan kinerja yang buruk akibat insiden fraud dan atau penerapan prinsip tetap kelola dan prinsip kehati-hatian yang kurang memadai," kata Dian saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulan Desember 2025, Jumat (9/1/2026). (fab/fab) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - ADB Institute (ADBI) mengungkapkan bahwa literasi keuangan pemilik usaha mikro di kawasan ASEAN jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. Padahal literasi keuangan memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan adopsi keuangan digital di suatu negara. ‎"Dalam penelitian yang mencakup tujuh negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan 10 negara anggota Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC), pemilik usaha mikro dan usaha keluarga yang dikelola sendiri ditemukan memiliki literasi keuangan yang lebih rendah daripada pemilik perusahaan yang lebih besar," berdasarkan laporan ADB Institute dikutip pada Jumat (3/4/2026). ‎ADBI menilai rendahnya literasi keuangan tersebut dapat diterjemahkan sebagai kerentanan atau kemampuan yang lebih lemah untuk mengelola arus kas, mengevaluasi persyaratan pinjaman, atau menanggapi guncangan. ‎Sementara literasi keuangan yang lebih tinggi terkait dengan peningkatan penggunaan fintech, yang pada gilirannya mendukung keberlangsungan bisnis dan pertumbuhan penjualan. ‎Menurut ADBI dalam laporannya, bagi banyak perusahaan kecil, manfaat fintech bukanlah inovasi itu sendiri, melainkan kecepatan dan kepastian, seperti pembayaran tepat waktu, pelacakan pendapatan, penganggaran untuk persediaan, dan pemisahan keuangan bisnis dan rumah tangga. ‎"Data menunjukkan bahwa mendukung usaha kecil di wilayah ini membutuhkan lebih dari sekadar kredit murah atau internet yang lebih baik," tulis ADBI. ‎Menurut ADBI, kondisi tersebut membutuhkan upaya serius untuk membangun kemampuan melalui pelatihan, kepercayaan, dan alat yang menyederhanakan pengambilan keputusan tanpa menyembunyikan risiko. ‎ADBI menyarankan bahwa program literasi keuangan dipadukan dengan sosialisasi penggunaan serta dampak secara nyata dalam bisnis tersebut. Misalnya pelatihan yang terkait dengan upah, pengiriman uang, pembayaran sekolah, asuransi mikro, atau kebutuhan modal kerja. ‎ ‎"Jelas bahwa keuangan digital dapat menjadi mesin pertumbuhan dan inklusi yang ampuh, tetapi hanya ketika orang memahami alat dan layanan yang ditawarkan kepada mereka dan merasa cukup percaya diri dan berdaya untuk menggunakannya." ‎ (ras/mij) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT[1]) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wilan Oktavian mengungkap sistem pembayaran tol[2] nontunai tanpa sentuh (Multi Lane Free Flow/ MLFF[3]) akan kembali diuji coba. Rencana penerapan MLFF sebelumnya sempat mengalami stagnasi akibat perbedaan hasil uji coba antara BPJT dan badan usaha pelaksana, yaitu PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). BPJT menilai uji coba sebelumnya belum berhasil, sedangkan pihak RITS justru mengklaim sistem tersebut berjalan sukses. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pada akhir 2025, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya memberikan rekomendasi untuk melanjutkan uji coba MLFF. "Nah, ini kita rencanakan uji coba," ujar Wilan dalam acara diskusi bersama media di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Kamis (2/4). Ia menjelaskan uji coba kali ini akan dilakukan secara menyeluruh atau end to end, mulai dari proses unduh aplikasi hingga pembayaran diterima oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan RITS. Sebelum uji coba penuh dilakukan, BPJT bersama RITS melaksanakan pra uji coba. Dalam proses ini, RITS sudah menyiapkan Term of Reference (TOR). Dalam tahap prauji coba, sudah dilakukan functional test pada 3-5 Maret yang berfokus pada demonstrasi fitur aplikasi Cantas, yakni platform yang digunakan dalam MLFF. Hasil functional test tahap awal disebut menunjukkan skenario positif. BPJT bersama RITS pun akan melanjutkan ke tahap functional test berikutnya agar bisa memenuhi TOR yang ada. Saat ini, Wilan belum dapat memastikan kapan uji coba MLFF di gerbang jalan tol akan dimulai. Ia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan akan dilakukan secepat mungkin. ====[4] (dhz/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ BPJT (www.cnnindonesia.com)^ tol (www.cnnindonesia.com)^ MLFF (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakistan kembali menaikkan harga solar hingga melonjak 54,9 persen ke 520,35 rupee per liter dan bensin naik 42,7 persen menjadi 458,40 rupee per liter. Add as a preferred source on Google [1] Bagikan: url telah tercopy References^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Work From Home (WFH[1]) dan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak[2] (BBM) dinilai berpotensi menekan penggunaan BBM harian masyarakat. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, serta mengimbau penerapan kebijakan serupa bagi karyawan swasta sebagai respons terhadap konflik Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia. Pemerintah juga berencana membatasi pembelian BBM. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menilai kebijakan ini seharusnya dapat menekan konsumsi BBM harian yang saat ini mencapai sekitar 175 ribu kiloliter. "Ada kebijakan-kebijakan pemerintah, WFH, kemudian juga pembatasan, itu kan nantinya bisa kita ukur keberhasilannya," ujarnya dalam acara Economic with Rully Kurniawan, Kamis (2/4). "Nah ketika konsumsi mengalami penurunan, khususnya BBM subsidi, otomatis juga akan mengurangi beban subsidi dan kompensasi," imbuhnya. Menurut dia, kebijakan seperti WFH hingga pembatasan pembelian BBM bisa menjadi instrumen untuk menekan konsumsi. Ia menilai pengendalian konsumsi BBM subsidi menjadi salah satu langkah yang bisa dikontrol pemerintah di tengah keterbatasan mengendalikan faktor eksternal seperti harga minyak mentah dunia. "Harga minyak mentah kita tidak bisa kontrol. Nilai tukar masih bisa kita kontrol walaupun dengan amunisi terbatas. Tapi yang bisa kita kontrol adalah salah satunya pengendalian konsumsi BBM khususnya yang subsidi," ujarnya. Beban subsidi energi dalam APBN memiliki batas, sehingga tidak semua kenaikan harga bisa diserap pemerintah. Berkaca dari tahun 2022 saat konflik Rusia-Ukraina, pemerintah harus menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sampai 125 persen. "Dari Rp152 triliun menjadi Rp551 triliun tahun 2022. Tapi waktu itu defisit (APBN) kita masih diperbolehkan lebih dari 3 persen," katanya. Meski demikian, pada periode tersebut pemerintah tetap menaikkan harga BBM subsidi, yang turut berdampak pada inflasi. "Setiap kenaikan harga BBM subsidi ataupun LPG subsidi pasti punya sensitivitas terhadap inflasi," ujar Abra. Oleh karena itu, ia menilai kenaikan harga BBM subsidi sebaiknya menjadi opsi terakhir. Sebagai alternatif, Abra mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pembatasan konsumsi dan reformasi subsidi energi. Selain itu, diversifikasi energi juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. "Upaya melakukan diversifikasi konsumsi BBM menjadi listrik, kemudian juga penggunaan bagi industri untuk LPG, CNG, pengembangan jaringan gas buat rumah tangga," katanya. Ia menambahkan, langkah-langkah tersebut dapat membantu menekan beban subsidi. "Jadi kita tidak perlu khawatir fiskal kita karena yang bisa kita kontrol dari sisi belanja tadi. Itu barangkali saya pikir menjadi hal yang quick wins yang bisa kita lakukan di tahun," kata Abra. (dhz/dmi) Add as a preferred source on Google ==== [4] [3]References^ WFH (www.cnnindonesia.com)^ bahan bakar minyak (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional (BGN[1]) bakal langsung menghentikan insentif Rp6 juta per hari untuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG[2]) jika mereka tidak memenuhi standar operasional. Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN Rufriyanto Maulana Yusuf mengingatkan prinsip 'tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay. Ia mengatakan kema insentif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi SPPG, tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menegaskan insentif Rp6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas tidak memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan. "Hak mitra atas insentif Rp6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," kata Rufriyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4). Mekanisme ini menurutnya menjadi alat paksa agar mitra senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal. Ia mecontohkan saat filter air SPPG terdeteksi E.Coli, aliran IPAL mampet membanjiri permukiman warga, mesin chiller mati menyebabkan daging busuk, atau gagal mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes. "Maka secara hukum fasilitas tersebut dinyatakan stand by readiness tidak terpenuhi, maka pada hari itu juga, insentif Rp6 juta langsung dihentikan (suspend)," katanya. Rufriyanto mengatakan ketentuan ini mendorong mitra untuk secara disiplin menjaga kualitas fasilitas setiap hari, karena seluruh risiko operasional berada di pihak mitra. Dengan demikian, standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan dalam Program MBG dapat terus terjaga. Selain itu, dia menilai, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola publik yang terus disempurnakan. (tim/sur) Add as a preferred source on Google ==== [4] [3]References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ SPPG (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Praktisi Pasar Modal, Hans Kwee menilai agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia yang tengah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah sangat tepat. Bahkan ia menyambut baik langkah pengajuan proposal kepada Global Index Providers, termasuk MSCI yang dilakukan OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Salah satunya terkait penyediaan data kepemilikan saham perusahaan terbuka di atas 1% kepada publik dan free float saham. "High Shareholding Concentration (HSC) ini yang diminta oleh MSCI, sehingga membantu mereka dalam memutuskan saham apa yang masuk ke indeks MSCI. Selain itu, pengelompokan investor ke-39 akan membantu proses analisa yang lebih detail dan membantu MSIC dan juga investor lokal serta asing dalam melakukan analisa," jelas Hans kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/4/2026). Khusus untuk free float, menurutnya bisa menjadi awal dari kenaikan bobot Indonesia di indeks global baik di MSCI maupun FTSE. Hans memperkirakan dampak reformasi ini akan terasa setidaknya pada Mei mendatang, saat MSCI dan FTSE menerima proposal Indonesia. "Saat ini pasar modal di pengaruhi oleh konflik AS-Israel dan Iran jadi pengaruhnya belum terlihat. Di Mei, ketika MSCI dan FTSE menerima proposal kita dan potensi sangat besar kita gak akan turun ke FM. Pasar akan merespon positif. Pasca reformasi ini peluang bobot Indonesia naik di MSCI dan FTSE sangat besar," tegas Hans. Untuk diketahui, OJK, BEI, dan KSEI baru saja melakukan Sosialisasi Capaian Reformasi Transparansi Pasar Modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzimenyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026. Adapun keempat agenda tersebut meliputi: 1. Penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1 persen kepada publik; 2. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC); 3. Penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan 4. Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A. Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10 persen atau lebih. "Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor," jelas Hasan. Lebih lanjut, Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global. Bahkan, dalam beberapa aspek, Indonesia berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal transparansi dan granularity informasi, di antaranya terkait ketersediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1 persen. Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price discovery di pasar saham domestik. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat global. Implementasi Empat Proposal Reformasi Transparansi Pasar Modal Indonesia Sebagai bagian dari percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, BEI telah melakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A yang mencakup penguatan kebijakan free float dan tata kelola perusahaan, yang telah efektif diberlakukan pada 31 Maret 2026. Perubahan ini antara lain meliputi penyesuaian definisi saham free float, peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen, serta pengaturan yang lebih komprehensif terkait klasifikasi dan ketentuan saham free float, khususnya dalam proses IPO. Dalam kesempatan yang sama, Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menekankan bahwa peningkatan ketentuan free float juga merupakan bagian dari upaya penyelarasan dengan best practice berbagai bursa internasional lainnya. "Dengan tetap menjaga ambang batas kepemilikan sebesar 5 persen yang sejalan dengan standar global, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta daya tarik investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik maupun global," ujar Jeffrey. BEI juga mendorong penguatan aspek tata kelola melalui peningkatan kewajiban pelaporan keuangan serta pengembangan kapasitas Direksi, Komisaris, dan Komite Audit. Sejalan dengan implementasi kebijakan tersebut, BEI telah menyiapkan tahapan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan sejak pemberlakuan perubahan Peraturan Bursa nomor I-A. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti roadshow, public expose, capacity building, serta penyediaan hot desk dan pendampingan berkelanjutan guna mendukung kesiapan Perusahaan Tercatat dalam memenuhi ketentuan free float dan peningkatan kualitas pasar modal Indonesia secara berkelanjutan. Implementasi peningkatan ketentuan free float tersebut dimuat dalam Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang telah diterbitkan pada 31 Maret 2026. Untuk kelancaran implementasi, diberlakukan juga masa transisi untuk pemenuhan ketentuan free float bagi Perusahaan Tercatat. Selain itu, BEI juga menerbitkan perubahan Surat Keputusan Direksi mengenai Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham (SK LBRE) pada 1 April 2026. Perubahan ini memperkuat kewajiban pengungkapan informasi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa, antara lain mencakup penyampaian detail kepemilikan saham di atas 5 persen, afiliasi Pengendali dengan kepemilikan di bawah 5 persen, informasi kepemilikan saham Direksi dan Komisaris, serta pelaporan Pemilik Manfaat bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10 persen atau lebih. Selain itu, SK ini juga mengatur pengungkapan kepemilikan saham karyawan yang dibatasi, serta klasifikasi kepemilikan saham berdasarkan tipe dan klasifikasi investor KSEI. Informasi yang disampaikan mencakup antara lain Single Investor Identification (SID), nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, serta status pemegang saham sebagai Pengendali atau afiliasinya. Adapun untuk Informasi Pemilik Manfaat di atas 10 persen atau lebih, tidak dipublikasikan dan tersedia bagi pihak yang berkepentingan dan hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan kepada Bursa dengan memperhatikan prosedur yang ditetapkan oleh Bursa. Sedangkan untuk Pemegang Saham di atas 5 persen, seluruh informasi terpublikasi, kecuali data mengenai SID karena data tersebut bersifat rahasia. Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Mei 2026 untuk penyampaian LBRE periode 30 April 2026. Sebagai bagian dari reformasi transparansi, pasar modal Indonesia mengadopsi praktik terbaik global yang diterapkan oleh Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). HSC merupakan pengumuman kepada publik terkait data kepemilikan saham atas Perusahaan Tercatat yang terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemegang saham. Informasi terkait saham yang terindikasi memiliki indikasi HSC akan tersedia di website BEI (https://www.idx.co.id/id/berita/pengumuman/) dengan keyword "Konsentrasi Kepemilikan Saham yang Tinggi". Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengemukakan bahwa pengumuman HSC dilakukan untuk meningkatkan transparansi informasi dan pelindungan investor.[1] Selain itu, BEI dan KSEI juga mengintegrasikan peningkatan granularitas data serta klasifikasi dan tipe investor. Langkah ini menempatkan pasar modal Indonesia sejajar dengan bursa global dalam penerapan transparansi yang lebih komprehensif serta mendukung penguatan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. "KSEI melakukan distribusi informasi kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi dan tipe investor yang informasinya dapat diakses melalui website BEI pada halaman pengumuman," ujar Samsul. Terdapat 39 klasifikasi dan tipe investor yang dimuat dalam laporan tersebut, menyesuaikan dengan kebutuhan penyedia indeks global, dengan informasi data kepemilikan saham tanpa warkat (scripless). Update Implementasi Rencana Aksi dan Penguatan Penegakan Hukumdi Bidang Pasar Modal Dalam kesempatan tersebut, Hasan juga mengungkapkan bahwa OJK juga terus mendorong implementasi Rencana Aksi lainnya, khususnya terkait inisiatif pendalaman pasar modal, baik dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, pengembangan produk investasi seperti Exchange-Traded Fund (ETF) Emas telah diperkuat melalui penerbitan regulasi terkait, yaitu POJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas. Saat ini, penerbitan instrumen tersebut tengah memasuki tahap implementasi bersama stakeholders terkait. Sementara dari sisi demand, OJK bersama pelaku industri mengembangkan program PINTAR Reksa Dana atau Systematic Investment Plan (SIP), yang ditujukan untuk memperluas basis investor ritel secara berkelanjutan. "Seluruh inisiatif ini akan terus dikawal melalui koordinasi dan kolaborasi yang erat, guna memastikan implementasi 8 Rencana Aksi berjalan secara konsisten dan terintegrasi," ujar Hasan. Di samping itu, penguatan penegakan hukum juga terus menjadi fokus utama OJK dalam meningkatkan integritas pasar modal dalam negeri. Hingga 31 Maret 2026 (ytd), OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp96,33 miliar kepada 233 pihak, terdiri dari denda atas kasus maupun denda atas keterlambatan. Selain pengenaan sanksi denda tersebut, OJK juga mengenakan tindakan lain seperti sanksi peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, tindakan tertentu, dan perintah tertulis/larangan. Terkait penegakan ketentuan tindak pidana di bidang Pasar Modal terkait manipulasi pasar, pada tahun 2026 (ytd per 31 Maret) OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp29,30 miliar kepada 11 pihak dan sanksi Peringatan Tertulis kepada 1 pihak perorangan. OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 2 pihak perorangan karena melakukan kegiatan Penasihat Investasi tanpa izin. "Langkah enforcement yang tegas dan konsisten ini merupakan bagian penting dalam memperkuat kredibilitas pasar, sekaligus memastikan terciptanya disiplin dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," ungkap Hasan. (dpu/dpu) Add as a preferred source on Google [2] [Gambas:Video CNBC] [3] References^ https://www.idx.co.id/id/berita/pengumuman/ (www.cnbcindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia, yang juga merupakan bagian dari proposal yang telah diajukan kepada Global Index Providers, termasuk MSCI. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026. Adapun keempat agenda tersebut meliputi: 1. Penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1 persen kepada publik; 2. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC); 3. Penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan 4. Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A. Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10 persen atau lebih. "Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor," jelas Hasan dalam keterangan resmi, Kamis (2/4/2026). Lebih lanjut, Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global. Bahkan, dalam beberapa aspek, Indonesia berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal transparansi dan granularity informasi, di antaranya terkait ketersediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1 persen. Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price discovery di pasar saham domestik. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat global. Selain itu, Hasan juga mengungkapkan bahwa OJK juga terus mendorong implementasi Rencana Aksi lainnya, khususnya terkait inisiatif pendalaman pasar modal, baik dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, pengembangan produk investasi seperti Exchange-Traded Fund (ETF) Emas telah diperkuat melalui penerbitan regulasi terkait, yaitu POJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas. Saat ini, penerbitan instrumen tersebut tengah memasuki tahap implementasi bersama stakeholders terkait. Sementara dari sisi demand, OJK bersama pelaku industri mengembangkan program PINTAR Reksa Dana atau Systematic Investment Plan (SIP), yang ditujukan untuk memperluas basis investor ritel secara berkelanjutan. "Seluruh inisiatif ini akan terus dikawal melalui koordinasi dan kolaborasi yang erat, guna memastikan implementasi 8 Rencana Aksi berjalan secara konsisten dan terintegrasi," ujar Hasan. Di samping itu, penguatan penegakan hukum juga terus menjadi fokus utama OJK dalam meningkatkan integritas pasar modal dalam negeri. Hingga 31 Maret 2026 (ytd), OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp96,33 miliar kepada 233 pihak, terdiri dari denda atas kasus maupun denda atas keterlambatan. Selain pengenaan sanksi denda tersebut, OJK juga mengenakan tindakan lain seperti sanksi peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, tindakan tertentu, dan perintah tertulis/larangan. Terkait penegakan ketentuan tindak pidana di bidang Pasar Modal terkait manipulasi pasar, pada tahun 2026 (ytd per 31 Maret) OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp29,30 miliar kepada 11 pihak dan sanksi Peringatan Tertulis kepada 1 pihak perorangan. OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 2 pihak perorangan karena melakukan kegiatan Penasihat Investasi tanpa izin. "Langkah enforcement yang tegas dan konsisten ini merupakan bagian penting dalam memperkuat kredibilitas pasar, sekaligus memastikan terciptanya disiplin dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," ungkap Hasan. Sementara itu, sebagai bagian dari percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, BEI telah melakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A yang mencakup penguatan kebijakan free float dan tata kelola perusahaan, yang telah efektif diberlakukan pada 31 Maret 2026. Perubahan ini antara lain meliputi penyesuaian definisi saham free float, peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen, serta pengaturan yang lebih komprehensif terkait klasifikasi dan ketentuan saham free float, khususnya dalam proses IPO. Dalam kesempatan yang sama, Pjs. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik menekankan bahwa peningkatan ketentuan free float juga merupakan bagian dari upaya penyelarasan dengan best practice berbagai bursa internasional lainnya. "Dengan tetap menjaga ambang batas kepemilikan sebesar 5 persen yang sejalan dengan standar global, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta daya tarik investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik maupun global," ujar Jeffrey. BEI juga mendorong penguatan aspek tata kelola melalui peningkatan kewajiban pelaporan keuangan serta pengembangan kapasitas Direksi, Komisaris, dan Komite Audit. Sejalan dengan implementasi kebijakan tersebut, BEI telah menyiapkan tahapan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan sejak pemberlakuan perubahan Peraturan Bursa nomor I-A. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti roadshow, public expose, capacity building, serta penyediaan hot desk dan pendampingan berkelanjutan guna mendukung kesiapan Perusahaan Tercatat dalam memenuhi ketentuan free float dan peningkatan kualitas pasar modal Indonesia secara berkelanjutan. Implementasi peningkatan ketentuan free float tersebut dimuat dalam Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang telah diterbitkan pada 31 Maret 2026. Untuk kelancaran implementasi, diberlakukan juga masa transisi untuk pemenuhan ketentuan free float bagi Perusahaan Tercatat. Selain itu, BEI juga menerbitkan perubahan Surat Keputusan Direksi mengenai Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham (SK LBRE) pada 1 April 2026. Perubahan ini memperkuat kewajiban pengungkapan informasi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa, antara lain mencakup penyampaian detail kepemilikan saham di atas 5 persen, afiliasi Pengendali dengan kepemilikan di bawah 5 persen, informasi kepemilikan saham Direksi dan Komisaris, serta pelaporan Pemilik Manfaat bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10 persen atau lebih. Selain itu, SK ini juga mengatur pengungkapan kepemilikan saham karyawan yang dibatasi, serta klasifikasi kepemilikan saham berdasarkan tipe dan klasifikasi investor KSEI. Informasi yang disampaikan mencakup antara lain Single Investor Identification (SID), nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, serta status pemegang saham sebagai Pengendali atau afiliasinya. Adapun untuk Informasi Pemilik Manfaat di atas 10 persen atau lebih, tidak dipublikasikan dan tersedia bagi pihak yang berkepentingan dan hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan kepada Bursa dengan memperhatikan prosedur yang ditetapkan oleh Bursa. Sedangkan untuk Pemegang Saham di atas 5 persen, seluruh informasi terpublikasi, kecuali data mengenai SID karena data tersebut bersifat rahasia. Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Mei 2026 untuk penyampaian LBRE periode 30 April 2026. Sebagai bagian dari reformasi transparansi, pasar modal Indonesia mengadopsi praktik terbaik global yang diterapkan oleh Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). HSC merupakan pengumuman kepada publik terkait data kepemilikan saham atas Perusahaan Tercatat yang terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemegang saham. Informasi terkait saham yang terindikasi memiliki indikasi HSC akan tersedia di website BEI (https://www.idx.co.id/id/berita/pengumuman/) dengan keyword "Konsentrasi Kepemilikan Saham yang Tinggi". Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengemukakan bahwa pengumuman HSC dilakukan untuk meningkatkan transparansi informasi dan pelindungan investor.[1] Selain itu, BEI dan KSEI juga mengintegrasikan peningkatan granularitas data serta klasifikasi dan tipe investor. Langkah ini menempatkan pasar modal Indonesia sejajar dengan bursa global dalam penerapan transparansi yang lebih komprehensif serta mendukung penguatan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. "KSEI melakukan distribusi informasi kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi dan tipe investor yang informasinya dapat diakses melalui website BEI pada halaman pengumuman," ujar Samsul. Terdapat 39 klasifikasi dan tipe investor yang dimuat dalam laporan tersebut, menyesuaikan dengan kebutuhan penyedia indeks global, dengan informasi data kepemilikan saham tanpa warkat (scripless). (dpu/dpu) Add as a preferred source on Google [2] [Gambas:Video CNBC] [3] References^ https://www.idx.co.id/id/berita/pengumuman/ (www.cnbcindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) terus memperkuat langkah transformasi bisnis dan fondasi keuangan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kinerja jangka panjang di tengah dinamika industri konstruksi nasional. Sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta dorongan untuk menghadirkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan mencerminkan kondisi secara wajar, PTPP melakukan penyempurnaan penyajian atas laporan keuangan tahun buku 2024. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan menyeluruh guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku serta prinsip Good Corporate Governance, termasuk pencadangan berdasarkan evaluasi atas proses penyelesaian klaim sesuai mekanisme kontraktual. Selain itu, pada tahun 2025 Perseroan juga melakukan langkah kehati-hatian melalui pengakuan penurunan nilai (impairment) atas asset tertentu pada entitas anak, termasuk pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas piutang serta penyesuaian nilai persediaan, sebagai bagian dari penguatan kualitas aset dan penerapan manajemen risiko yang lebih prudent. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan tata kelola perusahaan, serta penyesuaian terhadap dinamika industri. Hal ini tidak mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan operasional Perseroan. Kebijakan tersebut memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada periode pelaporan tahun 2025. Namun demikian, manajemen menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat fundamental keuangan Perseroan dalam jangka panjang. Langkah ini juga merupakan bagian dari proses penataan dan penguatan struktur keuangan Perseroan secara menyeluruh guna memastikan keberlanjutan usaha serta meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan arah Danantara dalam merasionalisasi jumlah BUMN, termasuk inisiatif integrasi BUMN Karya guna memperkuat kapasitas usaha dan meningkatkan stabilitas keuangan industri konstruksi nasional. Selain itu, Perseroan juga mengedepankan prinsip keterbukaan penuh dalam penyajian laporan keuangan sebagai fondasi penting dalam melakukan bisnis konsolidasi tersebut. "Penyajian kembali dan penyesuaian yang dilakukan Perseroan merupakan langkah yang terukur dan berbasis prinsip kehati-hatian untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat fundamental keuangan dan meningkatkan kualitas bisnis Perseroan secara menyeluruh. Kami meyakini langkah ini menjadi fondasi penting agar PTPP dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan ke depan," ujar Joko dalam keterangan resmi, Kamis (2/4/2026). Ke depan, Perseroan akan secara konsisten mendorong perbaikan kinerja melalui sejumlah langkah strategis yang terukur, antara lain: - Fokus pada bisnis inti konstruksi serta melakukan divestasi pada aset-aset tertentu; - Penguatan arus kas operasional melalui percepatan pencairan piutang usaha guna menjaga cash flow; - Partisipasi aktif dalam berbagai peluang proyek strategis, termasuk proyek pemerintah, BUMN, dan sektor swasta yang prospektif; - Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan proyek dan pengelolaan portofolio dengan mengedepankan manajemen risiko. Dengan langkah-langkah tersebut, Perseroan optimis dapat memperkuat posisi keuangan serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang. Perseroan akan terus menyampaikan perkembangan informasi secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (dpu/dpu) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Mayoritas pasar saham Asia-Pasifik dibuka menguat pada perdagangan Jumat (3/4/2026), seiring munculnya harapan pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz. Optimisme ini muncul setelah laporan bahwa Iran dan Oman tengah menyusun protokol untuk memantau lalu lintas kapal di kawasan tersebut. Melansir CNBC Internasional, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional Kazem Gharibabadi menyebut bahwa pergerakan kapal tanker minyak ke depan akan diawasi dan dikoordinasikan oleh kedua negara. Sentimen ini muncul di tengah lonjakan tajam harga minyak dunia. Pada perdagangan Kamis sebelum libur Good Friday, harga minyak melonjak signifikan. Harga minyak mentah berjangka AS melonjak hampir 12% menjadi US$112,06 per barel, sementara patokan global Brent naik sekitar 8% menjadi US$109,24. Harga spot untuk kargo fisik minyak mentah Brent saat ini melonjak pada hari Kamis menjadi US$141,36, level tertinggi sejak krisis keuangan 2008, menurut S&P Global. Indeks Kospi Korea Selatan memimpin kenaikan di kawasan ini, naik 1,75% pada pembukaan, sementara indeks Kosdaq untuk perusahaan kecil membalikkan kenaikan dan turun 0,16%. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk pertemuan puncak pada hari Jumat. Media lokal Korea melaporkan, pembahasan kerja sama akan mencakup sektor perdagangan, investasi, hingga teknologi seperti kecerdasan buatan, energi nuklir, dan antariksa. Sementara itu, Indeks Nikkei 225 Jepang naik 0,91% pada pembukaan, didorong oleh saham-saham non-siklikal konsumen, dan indeks Topix yang lebih luas naik 0,65%, didukung oleh saham-saham energi. Pada hari Jumat, Menteri Keuangan Satsuki Katayama dilaporkan mengatakan bahwa dampak pidato nasional Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu "cukup signifikan," menambahkan bahwa aktivitas spekulatif terlihat di pasar berjangka minyak mentah dan pasar mata uang. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang juga mencapai rekor, dengan imbal hasil JGB 2 tahun mencapai 1,391%, level tertinggi sejak 1995. Imbal hasil obligasi JGB 10 tahun acuan berada di 2,399%, level tertinggi sejak 1999. Indeks CSI 300 di Tiongkok daratan membalikkan kenaikan, turun 0,47%. Pasar Australia dan Hong Kong tutup untuk libur akhir pekan Paskah. Kontrak berjangka AS sedikit berubah, dengan kontrak berjangka S&P 500 datar, dan kontrak berjangka Nasdaq-100 turun 0,07%. Kontrak berjangka yang terkait dengan Dow Jones Industrial Average naik 9 poin, atau 0,02%. Semalam di AS, pasar mengalami sesi yang bergejolak di tengah kenaikan harga minyak, tetapi indeks utama berakhir sedikit berubah, dengan Dow Jones turun 61,07 poin, atau 0,13%. S&P 500 naik 0,11%, dan Nasdaq Composite naik 0,18%. (dem/dem) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Harga sejumlah komoditas pangan[1] strategis masih menunjukkan tren tinggi pada perdagangan akhir pekan ini. Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) mencatat cabai rawit[2] merah menjadi salah satu penyumbang utama lonjakan harga. Berdasarkan data PIHPS yang dikelola oleh Bank Indonesia, harga cabai rawit merah tercatat mencapai Rp119.400 per kilogram (kg) pada Jumat pagi. Angka ini menjadikan cabai rawit merah sebagai komoditas dengan harga tertinggi di kelompok bumbu dapur. Tak hanya cabai, harga daging ayam ras juga terpantau berada di level relatif tinggi, yakni Rp52.150 per kg. Sementara itu, komoditas bawang turut menunjukkan harga signifikan, dengan bawang merah di Rp68.150 per kg dan bawang putih di Rp55.950 per kg. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Di kelompok pangan pokok, harga beras terpantau bervariasi tergantung kualitasnya. Beras kualitas bawah I berada di Rp17.550 per kg dan kualitas bawah II Rp17.650 per kg. Untuk kualitas medium, beras medium I dipatok Rp19.250 per kg dan medium II Rp18.900 per kg. Melansir Antara, beras kualitas premium tercatat lebih tinggi, dengan kualitas super I mencapai Rp20.750 per kg dan super II sebesar Rp20.350 per kg. Harga komoditas cabai lainnya juga masih relatif tinggi. Cabai merah besar tercatat Rp82.500 per kg, cabai merah keriting Rp53.450 per kg, dan cabai rawit hijau Rp56.550 per kg. Sementara itu, harga protein hewani lain seperti daging sapi masih bertahan di level tinggi. Daging sapi kualitas I tercatat Rp163.750 per kg dan kualitas II Rp160.000 per kg. Untuk komoditas gula, harga gula pasir premium mencapai Rp26.750 per kg, sedangkan gula pasir lokal berada di Rp22.250 per kg. Di sisi lain, harga minyak goreng menunjukkan variasi. Minyak goreng curah dijual Rp22.050 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp27.950 per liter, dan kemasan bermerek II Rp25.500 per liter. Terakhir, harga telur ayam ras tercatat Rp42.050 per kg, melengkapi daftar komoditas pangan yang masih berada di level cukup tinggi di pasar eceran nasional. Kenaikan harga sejumlah bahan pangan ini mencerminkan tekanan yang masih dirasakan di tingkat konsumen, terutama untuk komoditas hortikultura yang sensitif terhadap pasokan dan cuaca. (tis/tis) Add as a preferred source on Google ==== [4] [3]References^ pangan (www.cnnindonesia.com)^ cabai rawit (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Pakistan[1] kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM[2]) secara signifikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah[3] pada Kamis (2/4). Melansir Reuters, harga solar di Pakistan naik 54,9 persen menjadi 520,35 rupee per liter, sementara harga bensin melonjak 42,7 persen menjadi 458,40 rupee per liter. Kenaikan ini menjadi yang kedua dalam waktu kurang dari satu bulan terakhir. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menteri Perminyakan Pakistan, Ali Pervaiz Malik mengatakan, kenaikan harga tersebut tidak dapat dihindari seiring gejolak harga energi global. "Kenaikan harga ini tidak terelakkan karena harga di pasar internasional tidak terkendali setelah perang AS-Iran," ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan televisi pemerintah. Sebelumnya, Pakistan juga telah menaikkan harga BBM sekitar 20 persen pada bulan lalu dengan alasan serupa, yakni dampak konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kebijakan ini diperkirakan akan mendorong inflasi lebih tinggi dan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pakistan sendiri merupakan negara importir minyak yang sebagian besar pasokannya berasal dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melalui Selat Hormuz. Untuk mengatasi krisis, Menteri Keuangan Pakistan, Muhammad Aurangzeb mengumumkan, pemerintah akan memberikan subsidi untuk meringankan beban kelompok tertentu, seperti petani kecil, pengendara sepeda motor, serta sektor transportasi antar kota. Namun, pemerintah mengakui ruang fiskal semakin terbatas untuk mempertahankan subsidi energi. Malik menyebut, pemerintah telah menggelontorkan subsidi sebesar 129 miliar rupee dalam tiga pekan terakhir. "Karena sumber daya terbatas dan belum ada tanda-tanda perang ini akan berakhir, tidak ada cara untuk melanjutkan subsidi secara menyeluruh," katanya. Kenaikan harga BBM ini terjadi di tengah lonjakan harga minyak global, di mana harga minyak mentah melonjak lebih dari 11 persen dan Brent naik lebih dari 7 persen setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan akan meningkatkan serangan di Iran. (lau/asr) Add as a preferred source on Google [4] References^ Pakistan (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ Timur Tengah (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO[1]), Ajib Hamdani, menyambut positif keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM[2]) di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah[3]. Namun, di balik itu, ia mengingatkan adanya potensi risiko fiskal yang perlu diwaspadai pemerintah. Ajib khawatir jika tekanan fiskal meningkat, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dalam konteks itu, menahan harga itu bagus, tapi apakah ada risiko fiskal yang lain, sehingga ada efisiensi-efisiensi yang juga memengaruhi terhadap daya beli dan lain-lain," kata Ajib dalam acara Economic with Rully Kurniawan di CNN Indonesia, Kamis (2/4). Ia menjelaskan, saat ini tren daya beli masyarakat sedang berada dalam kondisi baik. Hal itu tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang meningkat dari 115 pada September 2025 menjadi 127 pada Januari 2026. Momentum Lebaran juga disebut turut mendorong konsumsi, dengan perputaran ekonomi sekitar Rp150 triliun dari tunjangan hari raya (THR), baik dari aparatur sipil negara maupun sektor swasta. Ajib mengingatkan pemerintah untuk menjaga momentum tersebut. Menurut dia, kebijakan efisiensi jangan sampai menyasar sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, ada ketidakpastian lainnya yang dihadapi dunia usaha yang datang dari proyeksi OECD, yaitu perkiraan inflasi di negara-negara G20 berpotensi naik sekitar 1,2 persen atau mendekati 4 persen. Selain itu, ketidakpastian juga datang dari nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan hingga mendekati Rp17 ribu per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi makro yang berada di kisaran Rp16.500. "Dunia usaha itu menghadapi sebuah ketidakpastian ketika ada sebuah volatility seperti itu," ujar Ajib. "Dalam konteks ketidakpastian itu kita akan memerlukan hedging. Dalam konteks private sector, hedging itu adalah biaya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan," jelasnya. Maka dari itu, pelaku usaha berharap, jika pemerintah melakukan efisiensi anggaran, maka langkah tersebut tidak mengurangi belanja pada sektor yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi. (dhz/asr) Add as a preferred source on Google ==== [5] [4]References^ APINDO (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ Timur Tengah (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus dugaan penipuan hingga penggelapan senilai Rp 2,4 triliun oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) turut menyeret nama pasangan selebriti kawakan, Dude Harlino dan Alyssa Soebandono. Keduanya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (2/4) kemarin. Dude dan Alyssa diketahui pernah menjadi brand ambassador untuk layanan pinjaman online berbasis syariah DSI. Adapun kapasitas Dude dan Alyssa diperiksa adalah sebagai saksi. Dalam keterangannya kepada detikcom, Dude mengaku terus menjalin hubungan baik dengan korban dugaan penipuan investasi DSI yang tergabung dalam Paguyuban Lender. "Kalau dengan Paguyuban Lender, kita cukup intens ya. Kan memang dari awal akhir tahun 2025 itu kita mulai bersama-sama," kata Dude Harlino dalam keterangan ke media di Bareskrim Polri, dikutip dari detikcom, Jumat (3/4/2026). Meski sekarang sudah jadi mantan brand ambassador, Dude merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut membantu menyuarakan kegelisahan para korban yang merasa tertipu dengan skema bisnis DSI. "Secara berkomunikasi ya kita saling support selalu ya karena saya juga merasa ingin membantu para lender ini supaya mereka juga bisa tersuarakanlah gitu," beber Dude Harlino. Dude mengaku lega bisa menyampaikan kesaksiannya di lembaga resmi, agar semuanya lebih terang-benderang. Ia dan Alyssa berharap proses hukum bisa membuahkan hasil manis bagi para investor yang berjuang menuntut hak mereka. (fab/fab) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengusaha kawasan industri mulai melaporkan adanya kenaikan harga bahan baku[1] di sejumlah sektor industri di Indonesia sebagai dampak dari perang antara Amerika Serikat[2] (AS) dan Israel[3] melawan Iran[4]. Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Didik Prasetiyono mengungkapkan, sektor yang terdampak di antaranya adalah otomotif, elektronik, tekstil, farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Itu komponen bahan bakunya tinggi dan itu sudah melampaui kenaikan," katanya dalam acara 'Economic with Rully Kurniawan' di CNN Indonesia, Kamis (2/4). Menurut dia, sektor-sektor tersebut terdampak karena penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu jalur perdagangan global. Ia menjelaskan, tidak hanya komoditas energi yang bergantung pada jalur tersebut, tetapi juga yang berbasis petrokimia. Adapun Selat Hormuz menjadi jalur penting bagi sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia. Oleh karena itu, penutupan jalur ini pun mendorong kenaikan biaya industri, mengingat sektor petrokimia dan logistik merupakan komponen utama dalam struktur biaya. Didik mencontohkan, dampak yang sudah dirasakan masyarakat adalah kenaikan harga plastik. Industri plastik disebut menjadi salah satu yang paling terdampak akibat lonjakan harga energi dan petrokimia. Selain itu, sektor makanan dan minuman yang turut memengaruhi inflasi, diikuti tekstil dan produk tekstil, otomotif, elektronik, serta sektor logistik dan transportasi yang juga mengalami tekanan. Pemerintah diminta terbukaDalam kondisi ini, Didik meminta pemerintah lebih terbuka kepada publik terkait situasi yang terjadi. Ia menilai, pelaku usaha dan masyarakat memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak krisis global, bukan semata kesalahan pemerintah. Ia juga yakin pemerintah sudah berupaya keras menghadapi situasi ini, salah satunya dengan menahan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi yang jujur terkait kondisi krisis yang dihadapi. "Kunci utamanya adalah kejujuran dan kebersamaan. Jadi komunikasi publiknya, pemerintah terutama, jangan sampai offside dan sebagainya. Kita harus bersama-sama menghindari dampak yang tidak diinginkan," ujar Didik. Ia juga meminta kepada pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga energi, terutama BBM dan LPG, serta menghadirkan kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya saing industri nasional. Ia mencontohkan perlunya kemudahan di sektor logistik dan transportasi melalui regulasi yang lebih antisipatif. "Dunia usaha pun akan berusaha bertahan. Kita akan beradaptasi dan menyesuaikan biaya, menjaga produksi tetap berjalan, adaptasi di tengah ketidakpastian. Itu akan kita lakukan," ujar Didik. (dhz/asr) Add as a preferred source on Google [5] References^ bahan baku (www.cnnindonesia.com)^ Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)^ Israel (www.cnnindonesia.com)^ Iran (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN[1]) Dadan Hindayana[2] mengaku kesulitan menelusuri dugaan penyalahgunaan mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG[3]) yang viral digunakan untuk keperluan pribadi. Pasalnya, tidak adanya identitas kendaraan dalam rekaman yang beredar. "Gini, kami sudah verifikasi ke lapangan, itu kami tidak mendapatkan nomor polisi. Jadi pengambil gambarnya itu hanya SPPG (dapur MBG)-nya saja. Tidak ada nomor polisi yang tertera dalam video maupun gambar," ujar Dadan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan penelusuran selama sekitar dua minggu, namun belum berhasil mengidentifikasi asal kendaraan tersebut. Hal ini lantaran informasi yang terlihat hanya tulisan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa detail kendaraan lainnya. "Kami tidak bisa menentukan dari SPPG mana karena hanya tulisan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau ada nomor polisinya kan kami bisa tahu di mana itu ada," ujarnya. Dadan menambahkan pihaknya masih akan melakukan pengecekan lanjutan terhadap laporan lain yang juga beredar di media sosial, termasuk dugaan penggunaan kendaraan untuk keperluan di luar operasional program. "Nanti kami cek lagi," kata Dadan. Dugaan penyalahgunaan mobil MBG mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang menunjukkan kendaraan SPPG digunakan untuk menjemput penumpang di Bandara Internasional Lombok hingga berwisata ke Pantai Malimbu, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Koordinator Regional SPPG BGN NTB Eko Prasetyo menyatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan langsung melakukan penelusuran dengan menyebarkan video ke seluruh kepala SPPG di Pulau Lombok. Namun, hingga kini, identitas kendaraan belum diketahui karena nomor polisi tidak terlihat jelas dalam rekaman. Di sisi lain, kasus berbeda juga terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Mobil distribusi MBG dilaporkan digunakan untuk mengangkut sampah, yang kemudian berujung pada penghentian sementara operasional SPPG 02 Siriwini. Koordinator Wilayah BGN Nabire Marsel Asyerem mengatakan pelanggaran tersebut diketahui setelah adanya laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat yang tergabung dalam Satgas Percepatan MBG. Laporan itu kemudian diteruskan ke BGN pusat. "BGN pusat telah mengirimkan surat pemberhentian operasional sementara kepada kami di daerah sebagai tindak lanjut laporan tersebut," ujarnya, melansir detiknews. Ia menegaskan penghentian sementara dilakukan karena penggunaan kendaraan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. "BGN pusat memberikan sanksi penghentian sementara karena dapur tersebut melanggar standard operating procedure yang telah ditetapkan," terang Marsel. ====[4] (del/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ Dadan Hindayana (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Harga minyak dunia[1] melonjak tajam pada perdagangan Kamis (2/4) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump[2] menyatakan akan meningkatkan eskalasi perang di Iran[3]. Melansir Reuters[4], harga minyak mentah Brent ditutup naik US$7,87 atau 7,78 persen menjadi US$109,03 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak US$11,42 atau 11,41 persen ke level US$111,54 per barel, mencatat kenaikan harian terbesar sejak 2020. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kenaikan ini terjadi di tengah kekhawatiran pasar atas potensi terganggunya pasokan minyak, terutama setelah konflik di Timur Tengah semakin memanas. Trump menegaskan, operasi militer terhadap Iran akan ditingkatkan dalam beberapa pekan ke depan. Hal ini dapat memperpanjang gangguan aliran energi melalui Selat Hormuz yang vital. "Kami [AS] akan menghantam mereka [Iran] dengan sangat keras dalam dua hingga tiga minggu ke depan," ujar Trump. "Kami akan mengembalikan mereka ke kondisi yang sangat terpuruk," lanjutnya. Penutupan Selat Hormuz, yang menjadi respons Iran atas serangan AS dan Israel sejak akhir Februari, turut memperparah kekhawatiran pasar. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama distribusi energi global, dengan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia melewati wilayah tersebut. Pelaku pasar kini mencermati potensi kerusakan infrastruktur energi Iran yang dapat memperpanjang gangguan distribusi minyak. "Pertanyaan utama pelaku pasar saat ini adalah apakah infrastruktur minyak Iran berisiko terdampak, dan jika kerusakan meluas, maka pemulihan aliran minyak di kawasan ini kemungkinan akan semakin tertunda," ujar Dennis Kissler, Senior Vice President of Trading di BOK Financial. Sementara itu, pelaku pasar memperkirakan premi risiko harga minyak dapat menurun jika Selat Hormuz kembali dibuka dalam waktu dekat. "Ekspektasi pasar adalah jika Selat Hormuz kembali dibuka dalam beberapa minggu, maka premi risiko ini akan langsung turun," kata John Kilduff, mitra di Again Capital. Sejumlah lembaga keuangan memperkirakan harga minyak masih berpotensi naik. Citi memproyeksikan harga Brent rata-rata berada di US$95 per barel pada skenario dasar dan bisa mencapai US$130 pada skenario optimistis di paruh kedua tahun ini. Sementara JP Morgan memperkirakan harga minyak dapat berada di kisaran US$120 hingga US$130 dalam waktu dekat, bahkan berpotensi menembus US$150 per barel jika Selat Hormuz tetap ditutup hingga pertengahan Mei. Ketidakpastian pasokan energi global juga dipicu oleh gangguan produksi di Rusia akibat serangan terhadap infrastruktur energi serta meningkatnya risiko terhadap ekonomi global, khususnya di kawasan Eropa. (lau/asr) Add as a preferred source on Google [5] References^ minyak dunia (www.cnnindonesia.com)^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ Iran (www.cnnindonesia.com)^ Reuters (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo Jaya yang berlokasi diWisma Techking 2, Petojo Utara, Jakarta Pusat. Dengan demikian, bank tersebut menghentikan seluruh operasionalnya. Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 yang berlaku sejak 9 Maret 2026. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kepala Kantor OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi mengatakan, seluruh kantor BPR Koperindo Jaya telah ditutup untuk umum seiring penghentian kegiatan usaha. "Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Koperindo Jaya tersebut, seluruh kantor PT BPR Koperindo Jaya ditutup untuk umum dan PT BPR Koperindo Jaya menghentikan segala kegiatan usahanya," ujar Edwin dalam keterangan tertulis, Senin (9/3). Sejak 22 Januari 2025, BPR Koperindo Jaya telah ditetapkan dalam status pengawasan BPR dalam penyehatan (BDP) karena rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) berada di bawah ketentuan atau negatif 35,49 persen serta tingkat kesehatan bank berpredikat tidak sehat. Selanjutnya, pada 21 Januari 2026, status pengawasan meningkat menjadi BPR dalam resolusi (BDR) setelah upaya penyehatan oleh pengurus dan pemegang saham dinilai tidak berhasil, termasuk dalam mengatasi permasalahan permodalan. Edwin juga menjelaskan, penyelesaian hak dan kewajiban nasabah akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku. "Direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham PT BPR Koperindo Jaya dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR, kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS," tuturnya. OJK mengungkapkan, pencabutan izin dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan kepercayaan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, LPS memutuskan penanganan dilakukan melalui likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha bank. "OJK mengimbau kepada nasabah BPR Koperindo Jaya agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Edwin. (lau/asr) Add as a preferred source on Google ==== [3] [2]References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mencabut izin usaha enam bank perekonomian rakyat (BPR[2]) sepanjang Januari hingga Maret 2026. Seluruh bank tersebut resmi ditutup dan menghentikan operasionalnya. Pencabutan izin ini dilakukan melalui sejumlah keputusan Dewan Komisioner OJK yang berlaku sejak awal tahun hingga akhir Maret 2026. Salah satu yang terbaru tercantum dalam Keputusan Nomor KEP-28/D.03/2026, di mana OJK mencabut izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari yang berlokasi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, efektif per 31 Maret 2026. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Seluruh Kantor PT BPR Pembangunan Nagari ditutup untuk umum dan PT BPR Pembangunan Nagari menghentikan segala kegiatan usahanya," demikian bunyi pengumuman OJK. Pada Januari hingga Maret 2026, OJK juga telah mencabut izin usaha sejumlah BPR lainnya, di antaranya PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat yang dicabut izinnya per 7 Januari 2026, disusul PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur pada 27 Januari 2026. Pada Februari, pencabutan izin dilakukan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat pada 9 Februari 2026 serta PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali pada 18 Februari 2026. Selanjutnya, PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat juga dicabut izinnya efektif 9 Maret 2026. Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan operasional bank dihentikan dan kantor ditutup untuk umum. Wasit lembaga jasa keuangan ini juga menegaskan proses penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing bank akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis OJK. Sementara itu, direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham dari masing-masing BPR yang izinnya dicabut dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset dan kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS. Berikut daftar bank yang ditutup OJK sejak awal 2026: 1. PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat (7 Januari 2026) 2. PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur (27 Januari 2026) 3. Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat (9 Februari 2026) 4. PT BPR Kamadana, Bangli, Bali (18 Februari 2026) 5. PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (9 Maret 2026) 6. PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat (31 Maret 2026). ====[3] (del/sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ BPR (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNBC Indonesia - Di era modern seperti sekarang, ada banyak perusahaan yang berdiri sebagai salah satu instrumen pendorong ekonomi. Namun, ternyata aktivitas berwirausaha sudah dilakukan sejak dulu, bahkan di zaman nabi. Perusahaan itu tak berlokasi di kota kelahiran nabi, melainkan di Jepang. Salah satu negara maju di Asia tersebut memang terkenal sebagai 'rumah' bagi banyak perusahaan yang usianya tembus ratusan tahun. Di antara banyak perusahaan lawas, nama Kongo Gumi menjadi salah satu yang menjadi sorotan. Perusahaan konstruksi asal Osaka ini disebut sebagai salah satu bisnis tertua di dunia, dengan sejarah yang membentang lebih dari 14 abad. Selama lebih dari 1.400 tahun, Kongō Gumi telah melewati badai, menavigasi pasang surut yang berubah, dan tetap menjadi mercusuar serta bukti kekuatan abadi dari tradisi dan inovasi. Awalnya didirikan sebagai perusahaan konstruksi yang mengkhususkan diri dalam pembangunan kuil Buddha, Kongō Gumi memulai berkembang menjadi perusahaan konstruksi. Beragam kuil megah sudah dibangun termasuk komplek kuil di Hōryū-ji (607 M) dan Koyasan (816 M), sertaIstana Osaka(1583 M). Perusahaan Kongo Gumi didirikan oleh keluarga perajin kayu asal Korea yang datang ke Jepang untuk membantu pembangunan kuil Shitenno-ji, salah satu kuil Buddha tertua di Jepang. Perusahaan ini berdiri pada 578 Masehi atau lebih dari 1448 tahun lalu. Asal-usul Kongō Gumi dapat ditelusuri kembali ke tahun 578 Masehi ketika Shōtoku Taishi, seorang pangeran Kekaisaran Jepang. Menandai Dominasi Buddhisme Pendirian Kongō Gumi bertepatan dengan berdirinya Buddhisme sebagai agama dominan di Jepang selama periode Asuka (592-710 M). Periode ini meningkatkan permintaan pembangunan kuil. Pada periode ini, di Mekkah, Arab Saudi, seorang calon Rasul bernama Muhammad diperkirakan masih berusia delapan tahun. Diperkirakan Kongo Gumi sudah mulai beroperasi saat Nabi Muhammad berusia tujuh atau delapan tahun. Artinya, perusahaan Kongo Gumi memulai bisnis bersamaan dengan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui, Kongo Gumi memang memposisikan bisnisnya sebagai spesialis konstruksi bangunan religius. Model bisnis ini kemudian bertahan selama berabad-abad, hingga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, hijrah ke Madinah, wafat hingga Islam menjadi salah satu agama dengan pengikut terbesar di dunia. Bisnis ini juga menyaksikan era feodal, restorasi Meiji, perang dunia, hingga ekonomi modern. Bertahan 14 Abad Keberlangsungan Kongo Gumi selama lebih dari 14 abad bukan kebetulan. Ada kombinasi faktor budaya, bisnis, dan institusional yang membuat perusahaan konstruksi kuil asal Jepang ini mampu melewati berbagai perubahan zaman Fondasi utama keberlanjutan bisnis ini terletak pada nilai-nilai warisan budaya, kepercayaan, dan reputasi yang selalu terjaga. Sektor yang digerakan bisnis ini memiliki nilai spiritual dan identitas historis tinggi di Jepang. Permintaan terhadap perawatan bangunan religius relatif stabil karena terkait tradisi dan identitas budaya masyarakat. Selain itu, Kongo Gumi berhasil mempertahankan kualitas dan kredibilitas dalam pengeksekusiannya. Kongo Gumi mempertahankan teknik pengerjaan kayu dari generasi ke generasinya dengan menggunakan teknik menyambung kayu dan tidak menggunakan paku. Seperti kebanyakan bisnis tua lainnya di Jepang, Kongo Gumi juga mengandalkan kekuatan bisnis keluarga. Perusahaan ini diwariskan dengan orientasi jangka panjang dan cenderung membuat keputusan bisnis yang berhati-hati. Walaupun dijalankan keluarga, pemimpin dipilih berdasarkan kompetensi demi menjaga kualitas kepemimpinan. Selain faktor internal, keberlangsungan Kongo Gumi juga ditopang dukungan eksternal dan kemampuan beradaptasi. Pemerintah Jepang dikenal aktif menjaga pelestarian bangunan budaya seperti kuil dan situs bersejarah, yang secara tidak langsung mempertahankan permintaan terhadap konstruksi tradisional. Di sisi lain, saat menghadapi tekanan finansial pada awal 2000-an, Kongo Gumi mendapat dukungan dari Takamatsu Corp., konglomerasi konstruksi yang berbasis di Osaka, yang masuk untuk membantu menjaga keberlangsungan perusahaan bersejarah tersebut. Pada 2006, Kongo Gumi resmi menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Takamatsu, namun tetap mempertahankan nama, tradisi kerajinan, serta spesialisasi konstruksi kuilnya. Saat ini, perusahaan mempekerjakan sekitar 100 miyadaiku (tukang kayu kuil tradisional) dan masih melibatkan satu anggota keluarga Kongo sebagai simbol kesinambungan warisan keluarga. Jatuh Bangun Kongo Gumi Perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa periode berdirinya. Periode Heian (794-1185) membawa pergolakan politik dan perjuangan kekuasaan yang mengganggu stabilitas di Jepang dan mempengaruhi industri konstruksi. Selain itu, selama periode Kamakura (1185-1333), Jepang mengalami perubahan sosial dan ekonomi, termasuk munculnya kelas samurai, yang memerlukan penyesuaian layanan Kongō Gumi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang. Bencana alam, seperti gempa bumi dan kebakaran, adalah kejadian umum yang mengancam eksistensi proyek dan infrastruktur perusahaan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya memerlukan upaya pemulihan segera, tetapi juga menuntut pengembangan teknik inovatif untuk menghadapi bencana di masa depan. Selain itu, fluktuasi ekonomi dan perubahan permintaan pasar menjadi rintangan tambahan bagi Kongō Gumi, memaksa perusahaan untuk menyesuaikan strategi agar dapat mempertahankan aliran proyek yang stabil. Perusahaan juga terus melakukan inovasi termasuk dengan mengadopsi material dan teknik baru selama periode Meiji (1868-1912). Era ini merupakan titik balik Jepng menjadi negara maju. Jepang mengalami modernisasi dan westernisasi yang cepat. Menyadari kebutuhan untuk menggabungkan teknologi baru, Kongō Gumi mulai memanfaatkan material konstruksi modern seperti batu bata, ubin, dan rangka baja, di samping metode pertukangan tradisional. Fleksibilitas pemimpin Kongo Gumi dalam mengelola perusahaan juga diuji selama ribuan tahun, termasuk saat ketika pemimpin ke-37, Haruichi Kongō, melakukan ritual bunuh diri akibat ketidakmampuannya untuk menafkahi keluarganya dan keluarga para perajin. Tradisi pemimpin perusahaan yang biasanya laki-laki juga pernah beralih ke perempuan. Karena tidak adanya pemimpin laki-laki yang cocok, jandanya, Yoshie, maju dan menjadi wanita pertama serta satu-satunya yang memimpin Kongō Gumi. Dia menjadi pemimpin dari generasi ke-38 pada 1934. Ia tidak hanya mengubah tradisi kepemimpinan dari laki-laki ke perempuan, tetapi juga memperluas cakupan perusahaan dengan memohon kepada pemerintah untuk mengizinkan perusahaan bertahan hidup melalui pengambilalihan produksi peti mati kayu. Dia juga mereformasi manajemen perusahaan dengan memisahkan posisi manajerial dari posisi pertukangan. Kongō Gumi selamat dari perang, dan pada 1955, di bawah kepemimpinan generasi ke-39, Kōngō Ritaka, perusahaan ini melakukan penawaran saham perdana (IPO) dan menjadi perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa. Namun, di era Bubble Jepang, easy money dan keuntungan cepat, terutama di sektor properti, mendorong perusahaan untuk berinvestasi besar-besaran di properti, dengan membiayainya menggunakan utang. Ketika gelembung ekonomi meledak pada 1990-an, pendapatan dari kuil turun, dan nilai investasi properti jatuh dengan tajam, membuatnya mustahil untuk menjual properti tersebut tanpa mengalami kerugian besar. Setelah jatuh bangun, Kongo Gumi harus mengalami likuidasi pada 2006. Perusahaan diakuisisi oleh Takamatsu Construction Group akibat kesulitan keuangan. Kongo Gumi kini menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Takamatsu. Ancaman Baru Buat Bisnis Tua Jepang Meski dikenal tangguh lintas zaman, perusahaan-perusahaan tua Jepang kini menghadapi tantangan baru, terutama perubahan demografi, beban ekonomi, dan regenerasi bisnis keluarga. Penurunan angka kelahiran menyulitkan suksesi usaha, sementara keterbatasan tenaga kerja dan kenaikan biaya operasional turut menekan keberlanjutan bisnis-bisnis tradisional ini. Tekanan ekonomi juga ikut membayangi, mulai dari potensi kenaikan beban pajak hingga kebutuhan adaptasi dengan sistem bisnis modern. Kondisi ini membuat perusahaan bersejarah seperti Kongo Gumi harus terus menyeimbangkan antara menjaga tradisi dan berinovasi agar tetap relevan. Tanpa regenerasi, dukungan kebijakan, dan kemampuan adaptasi, bisnis-bisnis legendaris Jepang berisiko menghadapi tantangan keberlanjutan yang semakin besar ke depan. (fab/fab) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun [1]meyakini pemerintah telah memiliki perhitungan matang sebelum memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM[2]) di tengah konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia. Misbakhun mengaku telah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mendapatkan penjelasan terkait skema perhitungan tersebut. Menurut Misbakhun, pemerintah berupaya menjaga kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dia (Purbaya) akan menjaga apa yang menjadi keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk selalu berada di sisi rakyat dan kemudian beliau menyiapkan exercise-nya," ujar Misbakhun dalam acara Economic with Rully Kurniawan, Kamis (2/4). Misbakhun menjelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$70 per barel. Dalam praktiknya, yang menjadi acuan bukan lonjakan per hari, melainkan rata-rata harga minyak dunia dalam periode tertentu. Misbakhun mencontohkan, jika pada kuartal I 2026 harga rata-rata minyak mentah dunia berada di US$60 per barel dan kuartal II naik ke US$90 per barel, maka rata-rata dua kuartal tersebut hanya sekitar US$75 per barel. "Misalnya, average (rata-rata harga minyak) di US$90. Kalau sebelumnya di US$60 terus US$90, US$60 tambah US$90 kan US$150. Kalau dibagi dua dalam dua kuartal cuma US$75. Kita cuma ada fall sekitar US$5," ujar Misbakhun. Ia menambahkan kenaikan harga minyak juga berpotensi diimbangi oleh peningkatan harga komoditas ekspor Indonesia. Harga komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, nikel, hingga produk pertanian seperti karet dan kopi biasanya ikut naik saat harga minyak mentah dunia meningkat. Artinya, komoditas tersebut akan mendapatkan tambahan keuntungan dari lonjakan harga minyak (windfall profit). Dengan kondisi tersebut, penerimaan negara dinilai masih dapat terjaga. Politikus Partai Golkar itu bahkan mengusulkan penerapan windfall tax atau pajak tambahan satu kali terhadap pelaku usaha sumber daya alam yang mendapat keuntungan besar dari kenaikan harga komoditas. "Windfall tax akan memberikan sebuah dampak penerimaan yang lebih kuat terhadap pemerintah di samping normal tax," kata Misbakhun. Menurut Misbakhun Penerapan windfall tax dinilai ideal karena pengelola sumber daya alam tersebut, yang mendapatkan konsensi dari pemerintah, juga mendapatkan keuntungan yang berlipat. "Mereka berbagi beban di sini karena semua keuntungan bisnis yang diperoleh itu fasilitas negara. Penggunaan lahan hutan, penguasaan konsesi pertambangan, dan sebagainya," ujar Misbakhun. ====[3] (dhz/sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ Misbakhun (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Impor [1]minyak sawit [2]India[3] turun tajam pada Maret 2026 seiring lonjakan harga global yang membuat pelaku industri menahan pembelian. Kondisi ini mendorong volume impor[4] ke level terendah dalam tiga bulan terakhir. Berdasarkan keterangan pelaku pasar, impor minyak sawit India pada Maret tercatat sekitar 689 ribu ton, turun hampir 19 persen dibandingkan Februari yang mencapai 847.689 ton. Angka ini menjadi yang terendah sejak Desember 2025. Penurunan tersebut terjadi di tengah kenaikan harga minyak nabati tropis yang mengikuti lonjakan harga energi global. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kondisi ini membuat margin pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi negatif, sehingga importir memilih menunda pembelian sambil menunggu koreksi harga. Kepala eksekutif Sunvin Group Sandeep Bajoria mengatakan kenaikan harga global menjadi faktor utama turunnya impor. "Margin pengolahan minyak sawit mentah menjadi negatif pada Maret setelah harga internasional melonjak, sehingga pembeli di India mengurangi impor," ujarnya, melansir Reuters, Kamis (2/4). Selain minyak sawit, impor minyak kedelai (soybean oil) juga mengalami penurunan, meski lebih terbatas. Volume impor tercatat turun sekitar 3 persen menjadi 290 ribu ton. Sebaliknya, impor minyak bunga matahari justru meningkat signifikan sebesar 36,3 persen menjadi 198 ribu ton. Secara keseluruhan, total impor minyak nabati India pada Maret turun hampir 9 persen menjadi sekitar 1,18 juta ton, level terendah sejak April 2025. Lonjakan harga ini juga dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit di pasar global. Kontrak berjangka minyak sawit Malaysia tercatat melonjak hampir 19,5 persen sepanjang Maret, menjadi kenaikan bulanan terbesar sejak April 2022. Kenaikan tersebut dipengaruhi ekspektasi meningkatnya permintaan biodiesel seiring naiknya harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Di sisi lain, pasokan domestik India juga mulai terbantu oleh panen baru tanaman rapeseed yang turut menekan kebutuhan impor dalam jangka pendek. Kendati demikian, penurunan impor berpotensi menguras stok dalam negeri dan mendorong kenaikan harga minyak nabati lokal. Kondisi ini diperkirakan akan membuat India kembali meningkatkan impor dalam beberapa bulan ke depan untuk mengisi kembali persediaan. Sebagai importir minyak nabati terbesar di dunia, India selama ini mengandalkan pasokan minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia, sementara minyak kedelai dan bunga matahari dipasok dari negara seperti Argentina, Brasil, Rusia, dan Ukraina. ====[5] (del/ins) Add as a preferred source on Google [6] References^ (www.cnnindonesia.com)^ minyak sawit (www.cnnindonesia.com)^ India (www.cnnindonesia.com)^ impor (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun[1] menilai keputusan Pemerintah Indonesia tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)[2] di tengah perang AS-Israel dengan Iran tak dapat disamakan dengan kebijakan Thailand dan Filipina yang memilih menaikkan harga. Menurut Misbakhun, Thailand dan Filipina yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara tidak memiliki sumber daya alam sebagus Indonesia. "Jangan bandingkan Indonesia dengan Thailand dan Filipina. Mereka tidak punya resources (sumber daya alam) sebagus Indonesia," katanya dalam acara Economic with Rully Kurniawan, Kamis (2/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas seperti batubara, minyak kelapa sawit, nikel, aluminium, tembaga, hingga yang komoditas pertanian seperti karet dan kopi. Dengan kekayaan tersebut, Misbakhun menilai Indonesia memiliki keuntungan yang dapat dinikmati. Sebab, berdasarkan sejarah, ia menyebut jika harga minyak mentah dunia naik, komoditas lain juga akan ikut naik harganya. Politikus Partai Golkar itu menyebut Indonesia mempunyai potensi windfall revenue yang sangat besar, yang bisa dikompensasi apabila pemerintah bisa menghitung secara detail berapa kenaikan batubara, emas, tembaga, nikel, serta minyak kelapa sawit di pasar dunia. "Sehingga, penerimaan kita di-revenue perpajakan itu akan memberikan kompensasi," ujar Misbakhun. Misbakhun menyebut Thailand dan Filipina akan langsung menghadapi situasi sulit ketika mendapat tekanan dari kenaikan harga BBM. (fra/daz/fra) Add as a preferred source on Google ==== [4] [3]References^ Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (www.cnnindonesia.com)^ Bahan Bakar Minyak (BBM) (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) (Pertamina) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan POSCO International Corporation untuk mengembangkan solusi energi rendah karbon. Kesepakatan ini bertujuan menjajaki pengembangan dan potensi penerapan teknologi rendah karbon di Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri bersama Kye-In Lee, Chief Executive Officer POSCO International di Korsel pada Selasa (1/4) waktu setempat. Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan terkait kerja sama bilateral antara kedua negara. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyampaikan melalui kerja sama ini, Pertamina terus memperkuat kolaborasi global dalam pengembangan teknologi rendah karbon, serta mendukung upaya percepatan transisi energi yang berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan energi nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Pertamina untuk mempercepat pengembangan ekosistem teknologi rendah karbon di Indonesia, dengan pemanfaatan teknologi CCS/CCUS, pengembangan hidrogen biru, hingga energi baru terbarukan yang diharapkan dapat mendukung target penurunan emisi, sekaligus membuka peluang ekonomi karbon di masa depan," ujar Simon. Melalui MoU ini, kedua perusahaan akan mengeksplorasi potensi kolaborasi dalam pengembangan dan penerapan teknologi rendah karbon, khususnya pada pengembangan Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), pengembangan Blue Hydrogen/Ammonia, serta potensi kerja sama pada sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Kerja sama antara lain mencakup kajian aspek teknis pada rantai teknologi rendah karbon, serta kajian non teknis untuk penerapan teknologi terkait. Sinergi Pertamina dan POSCO International diharapkan dapat meningkatkan kerja sama bilateral dalam mencapai target penurunan emisi karbon guna mendukung target Pemerintah untuk Net Zero Emission (NZE). (rea/rir) Add as a preferred source on Google ==== [2] [1]References^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber