bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengaku telah menegur anaknya soal postingan viral di media sosial[2] (medsos). Postingan tersebut soal 'Ayahku sudah melengserkan agen CIA'. Postingan muncul usai ia dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani. Unggahan yang dimaksud adalah tulisan dalam Instagram story milik akun pribadi anak dari Purbaya. Tangkapan layar unggahan tersebut sudah tersebar di media sosial, namun kini unggahan tersebut telah dihapus. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya telah meminta anaknya untuk tidak lagi bermain media sosial. "Dia nggak ngerti, masih kecil. Sudah (dilarang). Sudah tidak main Instagram lagi. Jadi, anak kecil nggak ngerti apa-apa, gitu aja," ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (10/9) seperti dikutip dari detik.com[3]. Eks Bos LPS itu juga menyatakan dirinya telah menegur keras anaknya soal unggahan yang viral itu. Menurutnya, keluarganya sedikit kaget, setelah menjadi menteri keuangan. Pasalnya, sorotan masyarakat menjadi sangat besar. "Sudah, sudah (ditegur). Kan udah nggak ada lagi di-take down semua di Instagram juga. Dan kita juga nggak biasa kan, biasanya santai, santai nggak ada yang liatin rupanya tiba-tiba dilihatin semuanya setiap gerakan. Baru tahu saya," kata Purbaya. ====[4] (agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ media sosial (www.cnnindonesia.com)^ detik.com (finance.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (10/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melesat 1% pada perdagangan kemarin, Rabu (10/9/2025). Pada akhir sesi II akhirnya indeks bertengger di level 7.699,01, naik 0,92%. Asing masih mencatat net sell jumbo, yakni Rp 1,3 triliun. Akan tetapi sejumlah saham ternyata malah diakumulasi. BBRI menjadi saham dengan net buy terbesar, yakni Rp 71,3 miliar. Hal ini seiring dengan penguatan 2,37% ke level 3.880 saham emiten yang fokus pada kredit UMKM tersebut. Kemudian emiten Prajogo Pangestu (BRPT) menjadi sasaran beli asing terbesar kedua, dengan net buy Rp 62,6 miliar. BRPT naik 5,12% ke level 2.260 kemarin. Lalu Sarana Mitra Luas (SMIL) menutup hari dengan kenaikan 10,68% ke level 570. Saham ini membukukan net buy asing Rp 42 miliar. Selengkapnya, berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar: 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI): Rp 71,3 miliar 2. PT Barito Pacific Tbk (BRPT): Rp 62,6 miliar 3. PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL): Rp 42 miliar 4. PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA): Rp 37,9 miliar 5. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS): Rp 28,9 miliar 6. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI): Rp 10,9 miliar 7. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES): Rp 9,4 miliar 8. PT Bukalapak Tbk (BUKA): Rp 6,5 miliar 9. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA): Rp 6,3 miliar 10. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR): Rp 6,3 miliar Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 0,92% atau menguat 70,40 poin ke level 7.699. Sebanyak 408 saham naik, 256 turun, dan 144 tidak bergerak. Nilai transaksi tergolong ramai atau mencapai Rp 15,67 triliun. Sebanyak 30,55 miliar saham berpindah tangan dalam 1,83 juta kali transaksi. Sejumlah saham menjadi sasaran dan paling ramai ditransaksikan investor pagi ini adalah BBCA, ANTM, BMRI, dan BBRI. Penguatan tersebut menjadi angin segar bagi investor pasar modal Tanah Air. Sebagai informasi, IHSG kemarin terjun 1,78% ke posisi 7.627,60. Sudah tiga hari indeks pasar saham RI terjerembab di zona merah. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Dana Asing Keluar Pasar Modal Rp1,25 T, Saham Ini Malah Jadi Incaran [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Dana Asing Keluar Pasar Modal Rp1,25 T, Saham Ini Malah Jadi Incaran (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kondisi ekonomi[1] RI tengah disebut dalam kondisi darurat meski tumbuh 5,12 persen pada kuartal II 2025 kemarin. Salah satu pihak yang menyampaikannya adalah Aliansi Ekonom Indonesia. Aliansi yang menaungi 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi itu melihat adanya penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Mereka juga mengungkap sejumlah indikasi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. 1. Upah riil Pada 2022-2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen. Tetapi upah riil stagnan dan hanya tumbuh 1,2 persen. Pada 2010-2020, upah riil tumbuh 5,1 persen saat ekonomi RI tumbuh 5,4 persen. 2. Pengeluaran per kapita Pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita di periode 2018-2024 melambat dibandingkan 2012-2018. Koreksi pertumbuhan rata-rata 2 poin persentase. 3. Lapangan kerja Mereka menyebut 80 persen lapangan kerja baru pada 2018-2024 tercipta di sektor berbasis rumah tangga dengan upah di bawah rata-rata nasional. Tingkat pengangguran usia 15-24 tahun tiga kali lipat dibanding usia 25-34 tahun pada 2016-2024. 4. Kebijakan tidak menjawab kebutuhan masyarakat Anggaran TNI dan Polri naik 6 kali lipat dari 2009 ke 2026. Di sisi lain, anggaran perlindungan sosial hanya tumbuh 2 kali lipat. Alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun, mengambil porsi 44 persen dari anggaran pendidikan. 5.Pungli Mereka menyebut 15 persen usaha kecil, 24 persen usaha menengah, dan 35 persen usaha besar harus membayar pungutan liar (pungli), lebih besar dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 6. Hubungan negara dengan warga yang kurang harmonis Aliansi menyebut kanal penyampaian aspirasi masyarakat tertutup. Ini memicu persekusi yang didorong konfllik kepentingan, gugurnya warga negara dalam upaya menuntut hak. Selain itu, keamanan sipil diabaikan. Aliansi yang dalam petisinya terdapat nama Yose Rizal Damuri, Wijiyanto Samirin, Vivi Alatas, Teuku Riefky itu menyebut masalah yang menimpa ekonomi Indonesia itu tidak terjadi secara mendadak tapi sudah terakumulasi melalui proses panjang imbas ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia. "Walau ada tekanan dari guncangan global, kondisi di Indonesia ini tidak terjadi tiba-tiba, melainkan akumulasi berbagai proses bernegara yang kurang amanah sehingga menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial," kata Aliansi Ekonom Indonesia dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9). Kondisi darurat ekonomi ini bertolak belakang dengan yang selama ini disampaikan pemerintah. Pemerintah sering membanggakan ekonomi RI yang tumbuh di kisaran 5 persen lebih baik dibandingkan negara lain. Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus lalu membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI. Prabowo mengatakan ekonomi RI tetap tumbuh meskipun perekonomian global terguncang karena perang tarif. Perang itu dipicu kebijakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. "Di tengah perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,12 persen dan pakar yakin ini akan meningkat di saat yang akan datang," kata Prabowo pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8). Lantas benarkah ekonomi RI sedang darurat? Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan ekonomi Indonesia bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, secara komparatif. Kalau kacamata ini yang dipakai, angka pertumbuhan 5 persen sejatinya memang terbilang tinggi. Kedua, secara kontekstual. Angka pertumbuhan 5 persen katanya boleh dikatakan terbilang rendah. "Secara kontekstual, Indonesia sedang dalam fase demographic dividen, perlu lapangan kerja yang sangat banyak yang harus ditopang oleh investasi swasta besar-besaran. Jadi idealnya pertumbuhan berada di level 7-10 persen," katanya. Ketiga, secara kualitatif. Menurutnya, secara kualitas pertumbuhan ekonomi RI tersebut juga kurang. Pasalnya sistem ekonomi RI hanya ditopang dan dinikmati oleh jejaring oligarkis. Alhasil, pertumbuhan lebih menguntungkan kelas atas dan para oligar. Hal ini terjadi karena investasi yang tumbuh lebih banyak ditopang oleh sektor padat modal dan sektor finansial sehingga pembukaan lapangan kerja kurang maksimal dan sektor informal semakin membesar dari hari ke hari. "Sehingga pendeknya, pertumbuhan 5,12 masih jauh dari kebutuhan di satu sisi dan kurang mendukung distribusi kekayaan negara secara adil di sisi lain. Sehingga wajar banyak 'grievances' yang muncul dan sangat mudah tersulut aksi-aksi perlawanan terhadap negara dan pemerintah," katanya. Ronny yakin pemerintah menyadari masalah ekonomi yang terjadi sejak lama. Namun, tampaknya pemerintah sulit mencari jalan keluar dari sisi fiskal yang sudah terlanjur terkavling-kavling berdasarkan kekuatan dan pengaruh politik. Kavling membuat belanja negara tidak produktif dan cenderung memperkaya segelintir pihak. Jika pemerintah tak mencari jalan keluar, Ronny mengatakan bahaya terpahit secara ekonomi yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi yang semakin menganga dan korupsi akan semakin merajalela. Bahaya ini berpotensi berimplikasi secara sosial, karena ketimpangan yang tinggi dan rampant corruption menyimpan risiko instabilitas sosial politik. "Karena itu, salah satu strategi antisipasinya adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan kembali distribusi kue ekonomi nasional, mendorong pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, menekan korupsi sampai ke level minimal, dan mengalokasikan anggaran negara secara tepat dan produktif," katanya. Segendang sepenarian dengan Rony, Peneliti Next Policy Shofie Azzahrah menilai yang menjadi masalah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada kuartal II-2025 adalah pertumbuhan ini tidak sepenuhnya inklusif karena manfaatnya lebih banyak dirasakan kelompok menengah-atas. Sektor yang berkontribusi besar dalam angka pertumbuhan; perdagangan, transportasi, restoran, dan pariwisata lebih banyak dinikmati masyarakat kelas menengah-atas. "Sebaliknya, sektor industri pengolahan yang menyerap banyak tenaga kerja justru pertumbuhannya melemah," katanya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi ini juga tidak disertai dengan peningkatan penciptaan lapangan kerja formal. Data BPS per Februari 2025 menunjukkan bahwa 59,4 persen pekerja masih terserap di sektor informal. Padahal pekerja sektor ini upahnya rendah dan minim perlindungan sosial. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan belum cukup kuat untuk meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan. "Masalah lain adalah daya beli masyarakat bawah yang masih tertekan. Penjualan kendaraan bermotor menurun, dan upah riil buruh tani maupun buruh bangunan stagnan, sehingga kelompok berpenghasilan rendah tidak ikut merasakan manfaat pertumbuhan," katanya. Shofie mengatakan pemerintah sebenarnya menyadari adanya masalah dalam kualitas pertumbuhan ekonomi. Tetapi langkah yang diambil belum menyeluruh dan komprehensif. Memang katanya, pemerintah melaksanakan sejumlah program untuk mendorong inklusivitas, seperti bantuan sosial dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun justru di sinilah muncul kritik, termasuk soal rencana 50 persen dari dana pendidikan akan dialihkan untuk mendukung program MBG. Akibatnya, ruang fiskal untuk investasi di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi kunci peningkatan kualitas tenaga kerja. Padahal tanpa pendidikan yang memadai, masyarakat sulit memperoleh pekerjaan formal dengan upah layak, dan akhirnya hanya terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah. "Dengan kata lain, meskipun pemerintah berusaha menolong masyarakat lewat kebijakan populis jangka pendek, fondasi jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia malah berpotensi terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang tahu masalahnya, tetapi respons kebijakannya belum fokus pada akar persoalan," katanya. Jika pemerintah tidak merespons dengan tepat, maka kesenjangan sosial akan makin melebar karena pertumbuhan hanya dinikmati kelompok menengah-atas, sementara masyarakat bawah semakin tertinggal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, protes, bahkan instabilitas sosial. [Gambas:Photo CNN][2] Kemudian, kualitas tenaga kerja akan stagnan. Tanpa pendidikan yang memadai, banyak orang sulit masuk ke pekerjaan formal dan akhirnya tetap bergantung pada sektor informal dengan upah rendah. Begitu juga pertumbuhan ekonomi menjadi rapuh. "Jika hanya bertumpu pada konsumsi kelas menengah-atas atau sektor musiman, ekonomi mudah goyah saat daya beli melemah atau harga komoditas turun," katanya. Shofie mengatakan apabila kesenjangan terus melebar dan pemerintah tidak responsif, potensi gejolak sosial seperti 1998 bukan mustahil terulang. Pada 1998, krisis ekonomi dipicu oleh lemahnya fundamental, tingginya beban utang, serta runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kondisi saat ini, kata Shofie, memang berbeda. Tetapi kalau dibiarkan bisa memiliki risiko serupa 1998; pertumbuhan ekonomi tidak inklusif, daya beli masyarakat bawah yang tertekan, dan kebijakan populis yang berpotensi membebani fiskal seperti MBG. "Tanda-tanda ketegangan sosial juga sudah terlihat. Gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai kota pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengekspresikan ketidakpuasan, terutama terkait kenaikan biaya hidup, pajak tanah, dan kebijakan yang dianggap tidak adil. Jika kondisi ini dibiarkan, risiko akumulasi ketidakpuasan bisa memicu instabilitas politik dan ekonomi," katanya. ====[3] Buka Ruang Tragedi 1998 Berulang --[4] References^ ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Photo CNN] (cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ -- (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti tren perlambatan pertumbuhan tabungan masyarakat, khususnya pada kelompok tabungan dengan nominal kecil. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa otoritas bersama pemerintah terus berkoordinasi dan memantau perkembangan ini. Menurutnya, pertumbuhan tabungan perseorangan di bawah Rp100 juta masih melambat, sementara tabungan di bawah Rp10 juta justru terkontraksi. "Pertumbuhan tabungan masyarakat utamanya di bawah Rp100 juta, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pergerakan pendapatan masyarakat, siklus konsumsi, dampak kebijakan dan bantuan sosial, serta minat investasi masyarakat," ujar Dian dalam keterangan resmi, Rabu (10/9/2025). Meski demikian, pada Juli 2025 tabungan rupiah perseorangan di bawah Rp100 juta tercatat meningkat baik secara bulanan maupun tahunan, masing-masing sebesar 0,67% dan 5,54%. Namun, tabungan di bawah Rp10 juta masih terkontraksi, dipengaruhi siklus konsumsi saat awal tahun ajaran baru. Dian menekankan agar perbankan tetap memperkuat likuiditas serta aktif menawarkan produk Dana Pihak Ketiga (DPK) dan instrumen investasi yang menarik bagi masyarakat. Selain itu, bank juga diharapkan berperan dalam edukasi keuangan, terutama mengenai pentingnya keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran, serta menekankan urgensi menabung untuk kebutuhan mendesak maupun berjaga-jaga di masa depan. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Kredit Bank Lesu, OJK Beberkan Tiga Kondisi [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kredit Bank Lesu, OJK Beberkan Tiga Kondisi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Aksi jual asing masih berlanjut. Net foreign sell pada perdagangan Rabu (10/9/2025) mencapai Rp 1,3 triliun. Bank Mandiri (BMRI) menjadi saham dengan net sell asing terbesar, yakni Rp 251,7 miliar. Kendati demikian saham BMRi menguat 2,09% ke level 4.400 pada perdagangan kemarin. Kemudian saham ANTM menjadi sasaran terbesar kedua aksi jual asing dengan net sell Rp 134,2 miliar. Berbeda nasib dengan BMRi, saham ANTM terkoreksi 4,1% ke level 3.510. Emiten Bakrie, Bumi Resources Minerals (BRMS) menjadi saham dengan net foreign sell terbesar ketiga, yakni Rp 118,6 miliar. Selengkapnya berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan kemarin: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI): Rp 251,7 miliar 2. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM): Rp 134,2 miliar 3. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS): Rp 118,6 miliar 4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI): Rp 96,3 miliar 5. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA): Rp 83 miliar 6. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS): Rp 59,9 miliar 7. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT): Rp 45,6 miliar 8. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI): Rp 42 miliar 9. PT United Tractors Tbk (UNTR): Rp 40,1 miliar 10. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA): Rp 35,1 miliar Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 0,92% atau menguat 70,40 poin ke level 7.699. Sebanyak 408 saham naik, 256 turun, dan 144 tidak bergerak. Nilai transaksi hari ini tergolong ramai atau mencapai Rp 15,67 triliun. Sebanyak 30,55 miliar saham berpindah tangan dalam 1,83 juta kali transaksi. Sejumlah saham menjadi sasaran dan paling ramai ditransaksikan investor pagi ini adalah BBCA, ANTM, BMRI, dan BBRI. Penguatan tersebut menjadi angin segar bagi investor pasar modal Tanah Air. Sebagai informasi, IHSG pada hari sebelumnya terjun 1,78% ke posisi 7.627,60. Sudah tiga hari indeks pasar saham RI terjerembab di zona merah. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Asing Masih Net Sell, Ini Saham yang Jadi Korban [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Asing Masih Net Sell, Ini Saham yang Jadi Korban (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) memastikan uang pemerintah senilai Rp200 triliun yang dialihkan dari Bank Indonesia[2] (BI) ke perbankan tak bakal digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN[3]). "Itu nanti kita pastikan (Rp200 triliun bukan untuk beli SBN)," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9). "Memang betul bahwa kalau kita melakukan penempatan dana, dalam hal ini kan kita ingin supaya itu digunakan untuk menciptakan kredit. Tentunya kita enggak mau perbankan nanti menggunakan untuk membeli SBN, itu tentunya counterproductive. Kita siapkan peraturannya," tegasnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Febrio menekankan niat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian Indonesia. Harapannya, akan tercipta kredit yang disalurkan perbankan kepada masyarakat dan bisa menggerakkan perekonomian. Akan tetapi, Febrio belum bisa merinci pasti bentuk simpanan dana pemerintah tersebut. Ia hanya menegaskan Kemenkeu masih dalam tahap menyiapkan regulasi terkait. Ia juga tak menjawab pasti apakah dana pemerintah sebesar Rp200 triliun itu hanya akan disimpan di bank-bank BUMN atau juga menyasar perbankan swasta. Pengalihan dana pemerintah dari Bank Indonesia menjadi langkah pertama Purbaya untuk membalikkan perekonomian Indonesia yang lesu. Menkeu yang baru dilantik pada Senin (8/9) itu mengklaim sudah melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut. "Saya sudah lapor ke Presiden (Prabowo), 'Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian'. Saya (Kementerian Keuangan) sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp200 triliun," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9). "Begitu saya masuk ke (Kementerian) Keuangan, sebelumnya sudah kita lihat, bahwa sistem finansial kita agak kering. Makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1 tahun-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain. Karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal," jelasnya selepas rapat. Pemerintah memang memarkir dana di BI. Dana 'nganggur' itu di antaranya sisa anggaran lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA). ====[4] (skt/pta) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ SBN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (11/9). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan indeks saham masih bisa melemah ke kisaran 7.233-7.390. Namun, ada juga peluang indeks berbalik menguat hingga ke level 7.740-7.777 untuk menguji batas kenaikan terdekatnya. "Secara teknikal, IHSG masih rawan koreksi, tapi kalau mampu bertahan, peluang menguat tetap terbuka," ujar Herditya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.547, 7.448 dan resistance 7.771, 7.943 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BREN, DEWA, TPIA, dan PANI. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menilai IHSG masih berpotensi melemah jika tetap berada di bawah level 7.791 dan turun menembus 7.600. Dalam kondisi itu, indeks bisa kembali menguji area penahan di kisaran 7.534. "Selama IHSG belum mampu bertahan di atas 7.791, peluang koreksi masih terbuka," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.534, 7.460, 7.383, dan 7.233, dan resistance 7.791, 7.923, dan 8.025 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ICBP, INKP, KLBF, MEDC, dan UNVR. IHSG ditutup di level 7.699 pada Rabu (10/9) sore. Indeks saham menguat 70,40 poin atau naik 0,92 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,55 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,21 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 408 saham menguat, 256 terkoreksi, dan 144 stagnan. ====[3] (del/pta) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah tanggul laut dari bambu, belakangan publik heboh oleh viral tanggul beton d[1]i Laut Cilincing, Jakarta Utara, yang mengadang akses nelayan lokal dalam melaut. Para nelayan terpaksa memutar lebih jauh untuk melaut. Merespons hal itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP[2]) Pung Nugroho Saksono mengatakan tanggul beton yang membentang di laut Cilincing tersebut bukanlah bagian dari proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. "Bukan (proyek tanggul laut raksasa)," ujar Ipunk, Rabu (10/9) dikutip dari detikfinance. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Walaupun demikian, Ipunk mengaku timnya telah melakukan pemeriksaan terhadap tanggul beton di laut tersebut, termasuk izinnya. Hasilnya, dia pastikan aktivitas di kawasan tersebut telah mengantongi izin dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Fajar Kurniawan mengatakan KKP telah melakukan verifikasi lapangan terkait keluhan nelayan Cilincing atas proyek reklamasi. Fajar menyebut proyek reklamasi tersebut merupakan milik PT Karya Citra Nusantara. "Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan," ujarnya. Kendati begitu, Fajar menjelaskan KKP akan terus mengawasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai izin serta tidak merugikan masyarakat pesisir. Ia menegaskan KKP akan mengutamakan kepentingan nelayan dan kelestarian laut adalah prioritas utama. "Pengembangan terminal umum yang dibangun oleh PT KCN sendiri ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia dengan menyediakan infrastruktur logistik yang modern dan efisien. Hal ini harus berjalan selaras sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab," imbuhnya. Sebelumnya, Stafsus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim menyebut tanggul beton yang berdiri di kawasan pesisir Cilincing, bukan kewenangan Pemprov Jakarta. Dia menyebut pembangunan tanggul itu berada di bawah otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Itu adalah kewenangan dari KKP. Perizinan terkait itu menjadi kewenangan KKP," kata Chico Hakim kepada wartawan. Chico menjelaskan, lokasi tanggul berada di sekitar kawasan Pelabuhan Marunda. Karena itu, pihak pengelola pelabuhan lebih mengetahui detail perizinan maupun tujuan pembangunan tanggul tersebut. Baca berita lengkapnya di sini[3]. (kid) ==== [4] References^ tanggul beton d (www.cnnindonesia.com)^ KKP (www.cnnindonesia.com)^ di sini (finance.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten yang bergerak di bidang kesehatan, PT Medela Potentia Tbk (MDLA) membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp7,4 triliun di semester I-2025. Angka ini tumbuh 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Seiring meningkatnya pendapatan, MDLA mampu mencatatkan laba bersih senilai Rp 200 miliar atau meningkat 15,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, Perseroan terus memperluas kapasitas dan jaringan distribusi. Lebih lanjut, memasuki bulan Agustus 2025, MDLA memulai pembangunan gudang distribusi baru entitas anak PT Anugrah Argon Medica (AAM) di cabang Medan dengan fasilitas cold chain berstandar tinggi yang ditargetkan beroperasi pada kuartal IV-2026. Dari sisi teknologi, MDLA mengimplementasikan sistem perencanaan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang telah meningkatkan akurasi proyeksi permintaan hingga 100% serta menekan potensi out of stock menjadi hanya 3%. Tak hanya itu, PT Medela Potentia Tbk melalui entitas anak menambah tiga mitra prinsipal strategis baru yang mencakup segmen Consumer Health dan Medical Devices. Sementara itu di unit usaha digital, aplikasi GoApotik terus menunjukkan pertumbuhan dan mencetak laba positif. Kanal B2B melalui ekosistem aplikasi GPOS pun mencatat kenaikan penjualan sebesar 15 persen dengan penambahan coverage hingga 26 persen. "Hasil positif ini mencerminkan fundamental bisnis yang kuat, sekaligus komitmen kami untuk terus memperkuat infrastruktur, memperluas portofolio produk, dan menghadirkan solusi kesehatan yang berdaya saing. Kami percaya langkah-langkah ini akan semakin meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk, Krestijanto Pandji dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025). Dia melanjutkan, penguatan portofolio produk juga menjadi fokus utama perusahaan. Pada semester I-2025, own brand milik entitas anak PT Djembatan Dua (DD) yakni Stardec meluncurkan dua produk baru, yaitu Stardec DecaCare dan Stardec DecaMed IV, yang memperkuat portofolio brand Stardec dengan total tiga belas SKU. Sementara itu, produksi alat kesehatan di PT Deca Metric Medica mengalami lonjakan hingga 145% pada paruh pertama 2025 seiring dengan permintaan pasar yang meningkat. Produk Stardec DecaFix dan Stardec DecaMed-T pun telah diekspor perdana ke kawasan Kamboja dan Timor Leste pada Agustus 2025. Asal tahu saja, produk perawatan luka ini merupakan hasil manufaktur alat kesehatan milik entitas anak PT Deca Metric Medica (DMM), yang berfokus pada produksi alat kesehatan berstandar internasional. DMM telah memperoleh sertifikasi ISO 13485:2016 dari British Standards Institution (BSI) dan telah sertifikasi Halal yang membuktikan komitmen terhadap kualitas dan kepatuhan pada sistem manajemen mutu global. Lebih jauh, sejak resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2024, Perseroan telah melakukan distribusi dana hasil IPO dengan total Rp 313 miliar. Dana tersebut didistribusikan sebesar Rp 278 miliar rupiah kepada PT Anugrah Argon Medica dan Rp 35 miliar ke PT Deca Metric Medica. Untuk itu, PT Medela Potentia Tbk senantiasa berkomitmen terhadap keberlanjutan melalui inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG). Terbukti, Perseroan terus menggunakan 106 armada distribusi ramah lingkungan di 15 cabang di 13 kota. Perseroan juga mendukung program cek kesehatan gratis dengan melakukan skrining kesehatan sebanyak 7.324 orang hingga akhir Agustus 2025. Tak ketinggalan, MDLA melalui entitas anak juga menjalankan program efisiensi energi, penurunan emisi, serta kontribusi sosial melalui Argon Peduli, sejalan dengan visi menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. (dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC] Next Article Emiten Farmasi Medela (MDLA) Melantai, Sahamnya Cuma Naik Tipis 1,06% [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Emiten Farmasi Medela (MDLA) Melantai, Sahamnya Cuma Naik Tipis 1,06% (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Surge. (Dok. Surge) Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten milik Hashim Djojohadikusumo PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) buka suara soal isu akusisi perusahaan milik Axiata Group PT Link Net Tbk (LINK) Technology Director WIFI Shannedy Ong mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam tahap penawaran pembelian Linknet. Diketahui, saat ini LINK dimiliki oleh Axiata Investment Sdn. bdn sebesar 70,66%, dan XL Smart Telecom Sejahtera sebesar 19,22%. "Mengenai akuisisi Linknet, ini kita masih dalam tahap bidding proses dan karena kita terikat NDA dengan pemegang saham jadi kita belum bisa memaparkan secara detail tapi setelah ini formalize kita tentunya akan melakukan publikasi atau terbuka informasi di market," kata Shannedy dalam Public Expose Live 2025, Rabu, (10/9/2025). Diketahui, Linknet merupakan salah satu Internet Service Provider (ISP) yang menjadi mitra pemasangan home pass milik Surge. Homepass sendiri merujuk pada jumlah potensi rumah atau bangunan yang dapat dihubungkan dengan jaringan internet di suatu wilayah layanan. Presiden Direktur WIFI Yune Marketatmo mengatakan, saat ini pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan 400 kontraktor lokal atau ISP lokal. Setiap kontraktor lokal memberi komitmen bahwa akan membangun sekitar 1000 homepass dari pelanggan per bulan. "Sampai Juni kemarin semester 1, total pelanggan yang telah kami bangun, yang telah kami sambungkan adalah ada 400 ribu lebih pelanggan dimana jumlah homepass total lebih dari 800 ribu homepass. Ini tercapai dalam waktu yang singkat," ujar Yune. Sebelumnya diberitakan, Surge dikabarkan akan mengakusisi saham Link Net yang rencananya akan dilepas oleh Axiata Group. Mengutip DealStreetAsia, PT Solusi Sinergi Digital (Surge) dan I Squared Capital yang berbasis di Amerika Serikat (AS) dikabarkan sebagai calon pembeli. Dalam aksi korporasi ini, UBS yang akan bertindak sebagai penasihat penjualan. Sebelumnya, Grup Salim dan Sinar Mas juga menunjukkan ketertarikannya pada Link Net, meskipun hal ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Jika terjadi, kesepakatan ini diperkirakan senilai lebih dari US$ 1 miliar, yang berpotensi menjadi salah satu transaksi infrastruktur digital terbesar di Asia Tenggara tahun ini. Sebagai informasi, XL Axiata telah mengakuisisi Link Net pada tahun 2022 dari Lippo Group senilai US$500 juta. Axiata saat ini sedang berupaya untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di Link Net yang dipegang melalui Axiata Investments (Indonesia) dan XL Smart Telecom Sejahtera (XLSmart) sebagai bagian dari penataan ulang portofolio regional. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Emiten Hashim (WIFI) Mau Bikin Internet Rakyat Bareng Telkom (TLKM) [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Emiten Hashim (WIFI) Mau Bikin Internet Rakyat Bareng Telkom (TLKM) (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (testing, inspection, and certification/TIC) tengah menghadapi dinamika menarik pada 2025. Permintaan layanan ini kian luas, terutama di sektor pangan, energi hijau, hingga ekspor produk halal. Di tengah peluang tersebut, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) membukukan kinerja solid sepanjang semester I 2025. Perusahaan mencatat pendapatan Rp151 miliar, tumbuh hampir 19% dibanding periode yang sama tahun lalu. Laba bersih pun terkerek lebih dari 20% menjadi sekitar Rp13,6 miliar. Direktur Operasional MUTU, Irham Budiman, menjelaskan pertumbuhan kinerja ditopang peningkatan signifikan pada segmen testing. Dibanding 2024, segmen testing tumbuh lebih dari 50% karena dampak ekspansi berupa pendirian laboratorium di beberapa wilayah. Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) semakin agresif mendorong transisi energi bersih lewat pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar alternatif pembangkit listrik. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah dalam Nationally Determined Contributions (NDC) dan Net Zero Emission (NZE) Nasional. Demikian dikatakan Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto dalam Workshop Bioenergi - Biomass Business Opportunity yang digelar Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara (ASPEBINDO) bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Ambhara Hotel, Jakarta. "Tahun ini, target kami mencapai 3 juta ton biomassa. Angka ini setara dengan kurang lebih 3% dari volume batu bara yang dikelola PLN dan berpotensi mengurangi emisi hingga 3,3 juta ton CO2e per tahun," ujar Rakhmad. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dia menambahkan, PLN EPI terus memastikan volume pasokan energi untuk PLN dengan adanya pertumbuhan demand di sektor kelistrikan. Tahun ini, pasokan batu bara ditargetkan mencapai 99,76 juta ton, sementara pasokan gas mencapai 1.329 BBTUD atau mencapai hampir 40% dari kebutuhan nasional. Di sisi lain, PLN EPI juga aktif mengembangkan infrastruktur energi seperti pengembangan regasifikasi LNG dan penguatan logistik BBM. Untuk mendukung green energy, PLN EPI tengah membangun rantai pasok biomassa nasional yang efisien dengan melibatkan berbagai mitra di seluruh wilayah Indonesia. Rakhmad menjelaskan, PLN menjalankan pemanfaatan biomassa melalui program cofiring di 52 PLTU, sejalan dengan Permen ESDM No. 12/2023. Cofiring memungkinkan penggunaan biomassa sebagai campuran bahan bakar tanpa perlu membangun PLTU baru. "Tingkat cofiring disesuaikan dengan tipe boiler, mulai dari 10% untuk pulverized coal hingga 70% untuk tipe stoker. Cara ini adalah salah satu langkah cepat untuk menurunkan emisi," jelas Rakhmad. Adapun volume pemanfaatan biomassa meningkat signifikan, dari hanya 312 ribu ton pada 2021 menjadi 1,8 juta ton pada 2024. Karena itu PLN EPI pun optimistis target 3 juta ton biomassa pada 2025 dapat tercapai. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi biomassa mencapai 130 juta ton per tahun dari limbah pertanian, limbah industri dan hutan tanaman energi. Untuk itu, PLN EPI berambisi mengembangkan ekosistem biomassa nasional tak hanya untuk kebutuhan kelistrikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan industri dan peluang ekspor. "Kami mempelopori model ekosistem biomassa terpadu, mulai dari pengumpulan bahan baku, sub-hub, hingga main hub dengan fasilitas mixing dan quality control. PLN EPI siap menjadi pelopor biomassa nasional," tegas Rakhmad. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum ASPEBINDO sekaligus Sekjen BPP HIPMI dan Komisaris PLN EPI, Anggawira menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transisi energi. "HIPMI siap ikut serta dalam pengembangan biomassa, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Potensinya luar biasa," ujar Anggawira. Ia juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan di dunia usaha menjelang Munas HIPMI, serta mengajak pengusaha muda untuk terlibat dalam sektor energi baru terbarukan. "Indonesia butuh lebih banyak pengusaha tangguh untuk mengoptimalkan potensi biomassa," tambahnya. Sebagai informasi, pemerintah menempatkan biomassa sebagai elemen strategis dalam roadmap transisi energi menuju NZE 2060 atau lebih cepat. Target penurunan emisi Indonesia sebesar 358 juta ton CO2e pada 2030 dinilai masih realistis, dengan kontribusi sektor energi yang telah mencapai 147 juta ton pada tahun 2024. Hingga semester I 2025, bauran energi baru terbarukan nasional tercatat 15,2%, dengan biomassa menjadi salah satu kontributor terbesar khususnya untuk pemanfaatan EBT langsung atau non-listrik. Selain itu, Pemerintah juga tengah menyiapkan skema percepatan pemanfaatan sampah menjadi energi melalui revisi Perpres 35/2018. (ory/ory) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sri Mulyani[1] resmi menanggalkan jabatan menteri keuangan (menkeu[2]) RI. Posisinya kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa[3]. Sri Mulyani memiliki rekam jejak yang panjang di pemerintahan. Ia menjadi menkeu pada kepemimpinan tiga presiden; Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Selama masa jabatannya, ia memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berbagai penghargaan internasional pun diraihnya, termasuk gelar Finance Minister of the Year 2019 Global and Asia Pacific dari majalah keuangan The Banker, Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur dan Pasifik tahun 2020 versi majalah Global Markets, hingga beberapa kali masuk daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia versi majalah Forbes. Lantas apa saja legacy alias warisan yang ditinggalkan oleh Sri Mulyani? Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Aska mengatakan salah satu legacy yang paling signifikan dari Sri Mulyani adalah ketika terjadi krisis ekonomi saat pandemi covid-19. Saat itu, pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk melindungi perekonomian. "Sri Mulyani menjadi arsitek PEN. Saya kira program PEN mampu menjaga daya beli masyarakat saat itu," katanya pada CNNIndonesia.com. Saat pandemi, sambung Media, Sri Mulyani juga melakukan relaksasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diambil agar pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk membiayai program-program penanganan covid-19. Biasanya, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19, batas defisit 3 persen ditangguhkan maksimal pada 2023. " Sri Mulyani mendorong relaksasi defisit APBN dan kemudian ruang fiskal bisa tercipta untuk belanja dan urat tanpa melanggar hukum," katanya. Legacy lainnya yang juga ditinggalkan Sri Mulyani adalah kredibilitasnya di kancah internasional. "Sri Mulyani cukup dekat dengan lembaga internasional karena kebijakannya yang relatif hati-hati," katanya. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan legacy utama Sri Mulyani adalah keberhasilannya menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global. Caranya, dengan konsistensi mengendalikan defisit, memperkuat tata kelola utang, serta mendorong digitalisasi perpajakan dan belanja negara. "Ia dikenal mampu mempertahankan kepercayaan investor dan lembaga internasional, sehingga stabilitas makro tetap terjaga," katanya. Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani, sambungnya, berkontribusi besar pada ketahanan ekonomi, terutama melalui kebijakan fiskal ekspansif saat pandemi yang menjaga konsumsi, menopang dunia usaha, dan memperkuat belanja sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kredibilitas pengelolaan APBN di bawah komando Sri Mulyani juga dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara. "Namun, capaian tersebut katanya diimbangi dengan catatan kritis bahwa tax ratio tidak meningkat signifikan, ketergantungan pada utang masih tinggi, dan kebijakan fiskal cenderung berhati-hati sehingga kurang memberi ruang ekspansi untuk akselerasi pertumbuhan," katanya. ====[4] (fby/pta) References^ Sri Mulyani (www.cnnindonesia.com)^ menkeu (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: PT PGN Tbk (PGAS) pastikan penyaluran gas kepada pelanggan industri sepenuhnya normal 100%. Dok. T PGN Tbk (PGAS) Jakarta, CNBC Indonesia - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mengatakan, hingga semester I tahun 2025 capaian volume niaga gas mengalami penurunan sebesar 1,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu menjadi 832 BBTUD. Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham mengatakan, hal ini disebabkan oleh pasokan gas bumi dari lapangan gas pemasok utama di wilayah Sumatera dan Jawa, serta demand di sisi pelanggan mengalami penurunan. "Karena itu, perusahaan menambah gas regasifikasi LNG untuk memastikan kehandalan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan," ujarnya saat public expose live 2025 yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara virtual, Rabu (10/9/2025). Hingga paruh tahun ini, bauran pasokan gas terdiri dari gas pipa sebesar 90% dan LNG sebesar 10%. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan sumber pasokan gas, 43% pasokan gas PGN berasal dari Pertamina Group dan sisanya sebesar 57% dari pemasok gas lainnya, termasuk dari koridor blok yang merupakan pemasok terbesar dari wilayah Sumatera. Sementara dari sisi pelanggan, konsumsi 6 pelanggan terbesar PGN terdiri dari pembangkit listrik sebesar 27%, kimia 18%, keramik 10%, makanan 9%, besi dan kaca masing-masing 6% dan 5%, serta sisanya sebesar 25% adalah pelanggan lain termasuk di dalamnya pupuk. "Sampai dengan Juni 2025, 43% dari 832 BPTUD volume niaga adalah gas yang dialihkan kepada pelanggan harga gas bumi tertentu. Dan adanya optimalisasi kilang," pungkasnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article PGN Jaga Kinerja Operasional & Ketahanan Energi di Kuartal I-2025 [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article PGN Jaga Kinerja Operasional & Ketahanan Energi di Kuartal I-2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto menyetujui ide Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] untuk menarik Rp200 triliun uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia[2] (BI). Nantinya, uang tersebut akan ditebar ke perbankan umum. Hal ini disampaikan Purbaya usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Rabu (10/9) sore. Menurutnya, nilai Rp200 triliun itu hanya sebagian dari total uang pemerintah yang mengendap di BI, yakni sebesar Rp425 triliun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sudah, sudah setuju (Prabowo ambil uang Rp200 triliun di BI untuk disimpan di perbankan)," ujar Purbaya. Soal skemanya, Purbaya menjelaskan uang yang ditarik dari BI nantinya akan disimpan seperti deposito di bank umum. Pihak bank diberi keleluasaan menggunakan yang itu, tetapi tidak boleh untuk membeli surat utang negara (SUN). "Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke... bukan dibelikan SUN... Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," ungkapnya. Soal penarikan uang pemerintah yang diparkir di BI ini sebelumnya disampaikan Purbaya ketika rapat kerja (raker) perdana sebagai menkeu dengan Komisi XI DPR RI hari ini. Dalam rapat itu, Purbaya menjelaskan Rp425 triliun uang yang mengendap itu adalah hasil pungutan pajak dan sumber lain yang bercampur. Akan tetapi, uang tersebut tidak bisa diakses perbankan jika dibiarkan mengendap di BI. Purbaya beranggapan dengan memindahkan uang tersebut ke perbankan manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Ia kemudian menanyakan progres pelaksanaan rencana tersebut kepada Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Anak buah Purbaya itu kemudian menjawab bahwa penarikan Rp200 triliun sedang dijalankan. Purbaya juga sudah meminta BI tak menyerap kembali uang yang dipindahkan pemerintah ke perbankan tersebut. Bank sentral cukup mendukung langkah fiskal yang akan ditempuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bendahara Negara ini meyakini uang negara yang disimpan di perbankan tidak bakal diendapkan begitu saja. Pasalnya, ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perbankan. Artinya, perbankan mesti putar otak bagaimana mendapatkan return lebih tinggi, ketimbang mendiamkan simpanan uang negara tersebut. Itu yang berujung pada perputaran ekonomi di masyarakat, khususnya dalam bentuk kredit. "Saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Saya enggak ada apa-apa, jaminan uang saja. Tapi kan bank gak akan mendiamkan uang itu, itu ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya," jelas Purbaya. "Di situlah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Jadi, saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi, memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi," tambahnya. Pemerintah memang memarkir dana di BI. Dana 'nganggur' itu di antaranya sisa anggaran lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA). ====[3] (mnf, ldy/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bioenergi kian dipandang sebagai salah satu kunci transisi energi nasional. Pemerintah pun menargetkan pemanfaatan 9 juta ton biomassa pada 2030 untuk mendukung enhanced Nationally Determined Contribution (eNDC) dan mencapai target net zero emission (NZE). Program cofiring biomassa di PLTU pun menjadi salah satu strategi utama pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Hokkop Situngkir menegaskan, biomassa bukan sekadar bahan bakar alternatif, tetapi juga ekosistem ekonomi kerakyatan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hal ini disampaikan Hokkop saat menjadi Pembicara dalam Workshop bertajuk "Optimalisasi Peluang Usaha Bagi Pengusaha Muda" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara (ASPEBINDO) bekerja sama dengan HIPMI di Ambhara Hotel, Jakarta. "Bioenergi itu tidak hanya bicara material yang dibakar, tetapi seluruh jejak karbon dari sumber bahan baku hingga pembakaran. Kami memastikan setiap tahun ada peningkatan signifikan pemanfaatan biomassa sesuai peta jalan nasional dalam Permen ESDM 12/2023 dan RUPTL 2025-2034," ujar Hokkop PLN EPI mencatat realisasi pasokan biomassa untuk cofiring PLTU mencapai 1,6 juta ton pada 2024. Hokkop menyebut peluang usaha biomassa terbuka luas karena melibatkan UMKM, kelompok tani, dan mitra lokal. "Yang dulunya limbah seperti serbuk gergaji, atau sekam hanya dibakar, sekarang bisa bernilai ekonomi. Ini bukan hanya energi bersih, tapi juga pemberdayaan masyarakat," katanya. Namun, ia mengakui tantangan utama masih ada pada kestabilan pasokan, kesenjangan kapasitas pengolahan, hingga harmonisasi kebijakan. "Industri bioenergi kita belum sepenuhnya terbentuk. Padahal banyak limbah industri yang belum dimanfaatkan. Ke depan, konsep sub-hub, hub, dan main hub bisa menjamin kualitas sekaligus memfasilitasi produksi biomassa secara berkelanjutan," tutur Hokkop. Kementerian ESDM mencatat, Sejalan dengan arah kebijakan nasional, pengembangan biomassa menjadi salah satu program prioritas menuju swasembada energi. Berbeda dengan energi terbarukan lain, bioenergi membutuhkan usaha berkelanjutan karena berbasis lahan dan sumber daya hayati. Biomassa dapat dimanfaatkan untuk cofiring di pembangkit, pemakaian langsung, hingga bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) sebagaimana praktik di sejumlah negara lain. Potensi biomassa di Indonesia masih sangat besar, baik melalui jaringan PLN (on-grid) maupun untuk kebutuhan sendiri (off-grid/captive power) yang kontribusinya saat ini justru lebih dominan. Tantangan utamanya ada pada skala keekonomian, biaya logistik pengumpulan dan distribusi, serta keberlanjutan pasokan. Pemanfaatan teknologi seperti AI dan IoT dinilai penting untuk melacak rantai pasok biomassa dari hulu ke hilir agar akuntabel dan traceable. Selain itu, dinamika harga biomassa sangat dipengaruhi oleh harga batu bara yang bersifat substitusi. Saat harga batu bara naik, biomassa lebih kompetitif, sebaliknya bila harga batu bara turun, biomassa sulit bersaing. Karena itu, ke depan diperlukan mekanisme indeksasi harga biomassa agar lebih ekonomis, terukur, dan bisa menjadi acuan pasar. Pengembangan bioenergi tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara PLN, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menjaga rantai pasok. Apalagi Indonesia menghadapi persaingan ekspor biomassa, misalnya cangkang sawit yang banyak diminati pasar luar negeri meski dikenakan tarif ekspor. "Peluang pasar biomassa, baik domestik maupun internasional, terbuka sangat besar. Kuncinya adalah menjaga kesinambungan pasokan dan memastikan standar teknis seperti SNI terpenuhi," ujar Hokkop. Dengan prospek tersebut, bioenergi dipandang tidak hanya menopang pencapaian target mitigasi perubahan iklim Indonesia, tetapi juga membuka peluang usaha baru berbasis ekonomi kerakyatan. (inh) Sumber

Foto: Direktur Jendral Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyampaikan pemaparan dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu (18/6/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah akan menarik dana simpanan di Bank Indonesia sebesar Rp 200 triliun. Dana tersebut kemudian dialihkan ke perbankan agar likuiditas tidak lagi kering. "Intinya kan kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian, sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian," ungkap Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/9/2025) Skema tersebut, kata Febrio akan mirip dengan penempatan dana untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Pada rencananya pemerintah akan meletakkan dana Rp83 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (himbara) agar bisa digunakan dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Kini dengan dana sebesar Rp 200 triliun, tentu bisa menyentuh program yang lebih luas lagi. "Jadi yang tadinya Rp83 triliun sekarang jadi Rp200 triliun itu bisa, nanti kita detailkan. Tapi ini intinya adalah kita punya sal dan juga silpa yang kita simpan di Bank Indonesia, tadi diarahkan agar dialirkan ke perbankan agar bisa menciptakan kredit," terangnya. Terkait dengan bank mana saja akan terima dana tersebut, Febrio belum bisa menyampaikan. Hal ini akan terus dikaji, termasuk aturan sebagai landasan hukum kebijakan. "Itu masih sedang kita siapkan," imbuhnya. Di sisi lain, Febrio ingin agar dana tersebut tidak digunakan bank untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ataupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Tentunya kita nggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya contraproduktif. Kita siapkan peraturannya," tegas Febrio. Febrio meyakini lagkah tersebut akan mampu mendorong pengaluran kredit dan memutar ekonomi lebih cepat. (mij/mij) [Gambas:Video CNBC] Next Article BI Minta Bank Kurang Modal Cari Dana di Luar Negeri [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BI Minta Bank Kurang Modal Cari Dana di Luar Negeri (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]akan meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN[2]) Dadan Hindayana memberi penjelasan ke publik jika realisasi anggaran makan bergizi gratis (MBG[3]) jelek. Purbaya mengakui ada sejumlah pihak yang menyebut serapan anggaran MBG rendah. Setelah mengecek, Purbaya menilai sebenarnya serapan anggaran program tersebut baik. "Saya bilang begini, 'Ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG (Kepala BGN Dadan Hindayana). Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,'," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya mengatakan tak hanya MBG yang akan ia pantau. Ia berjanji memonitor program-program lain yang berjalan lambat. Ia berkata hanya butuh waktu untuk melihat lebih rinci terkait permasalahan yang ada. Ia menyatakan siap mengirim tim khusus untuk mempercepat jalannya program pemerintah. Tim tersebut bakal membantu menyusun program kerja hingga melakukan pengajuan anggaran. "Kalau mereka enggak bisa menyusun anggaran atau program kerja, pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat. Kita akan monitor on regular basis," ucapnya. "Kalau lihat anggaran (APBN) kan sama dari tahun ke tahun, toh enggak ada dampaknya, 5 persen-5 persen saja (pertumbuhan ekonomi) karena penyerapannya enggak dimonitor," jelas Purbaya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dilaksanakan untuk memperbaiki gizi 82,9 juta anak dan ibu hamil. Per awal September 2025, BGN mencatat serapan anggaran program ini Rp13,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat 22 juta orang. Angka ini setara 18,6 persen dari pagu awal MBG Rp71 triliun. Prabowo akan melanjutkan MBG tahun depan. Ia telah menambah anggaran MBG hingga Rp335 triliun di RAPBN 2026. Mengacu Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, kementerian/lembaga (K/L) pemilik anggaran terbesar di 2026 adalah Badan Gizi Nasional yang berhak mengantongi Rp268 triliun. Disusul Kementerian Pertahanan (Kemenhan) senilai Rp185 triliun dan Kepolisian RI (Polri) Rp145,7 triliun. ====[4] (skt/dhf) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] buka suara isi pembicaraan dengan Presiden RI Prabowo Subianto[2] di Istana Kepresidenan Jakarta sore ini, Rabu (10/9). Ia menyebut pertemuannya dengan Prabowo itu untuk melaporkan proses diskusi bersama DPR. Keduanya juga membahas peluang perubahan APBN. "Kita melaporkan hasil proses diskusi anggaran dengan DPR, itu saja. Tapi ini kan masih diputuskan di DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporkan progresnya seperti apa," kata Purbaya usai menghadap Prabowo. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengungkap ada kemungkinan anggaran masih akan berubah. Namun, ia enggan mengungkap total anggarannya karena masih didiskusikan dengan DPR. "Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. APBN keseluruhan," ujarnya. Namun, Purbaya memastikan tidak akan ada lagi pemotongan anggaran nantinya. "Kita enggak akan memotongkan lagi," ucap Purbaya. Purbaya pun menyatakan ke depan ia akan menjalankan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Dan yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik, sehingga tidak mengganggu kondisi limitasi sistem keuangan kita," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini, Rabu (10/9). Pantauan CNNIndonesia.com, Purbaya tiba menjelang Pukul 17.30 WIB. Ia menyebut kedatangannya ini untuk melapor ke Prabowo usai menghadiri rapat perdana bersama DPR sebagai menkeu. "Laporan, dari DPR kan ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti dilaporin ke presiden," ujar Purbaya di lokasi. ====[3] (mnf/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: PT Trimitra Trans Persada. (Dok. Istimewa) Jakarta, CNBC Indonesia - PT Trimitra Trans (BLOG) mempertimbangkan akan membagikan dividen dari tahun buku berjalan. Hal ini disebutkan oleh Direktur perseroan Wanny Wijaya saat Public Expose 2025 pada Rabu (10/9/2025). "Jadi tadi kalau kita asumsi atau proyeksikan performance kita tahun ini akan baik, akan positif, pastinya perusahaan atau perseroan akan mempertimbangkan untuk membagi dividen," ungkapnya. Wanny mengatakan bahwa pembagian dividen tetap dengan memperhatikan kita punya operational cash flow dan juga untuk capex. "Kami sudah pernah pada saat IPO kami pernah menginformasikan bahwa kami akan membagi dividen sesuai dengan yang sudah di-expose di IPO," ucapnya. Adapun berdasarkan prospektus IPO yang dikutip pada Rabu (10/9/025),"Mulai tahun buku 2025 dan seterusnya, tanpa mengurangi hak RUPS, direksi perseroan bermaksud merencanakan pembagian dividen tunai maksimal 50% dari laba bersih tahun berjalan." BLOG sendiri mencatatkan kinerja yang apik pada semester pertama 2025. Berdasarkan pemaparan, pendapatan bersih yang berhasil dikantongi perseroan mencapai Rp626 miliar pada semester pertama 2025. Jumlah tersebut melesat 24% dibandingkan dengan nilai pendapatan pada periode yang sama pada 2024 sebesar Rp506 miliar. Sementara laba bersih perseroan mencapai Rp71 miliar atau naik 37% dari semester pertama 2024 sebesar Rp52 miliar. BLOG sendiri telah mengoperasikan lebih dari 3.300 armada dengan jangkauan 124 titik operasional di 47 kota pada 23 provinsi dan mengoperasikan 14 fasilitas cold storage aktif. Adapun perseroan menargetkan 3 gudang yang selesai dibangun pada 2025 dan 2 gudang tambahan pada semester pertama 2026. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Emiten Haji Isam (JARR) Bagi-bagi Dividen Rp 52,14 M, Catat Tanggalnya [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Emiten Haji Isam (JARR) Bagi-bagi Dividen Rp 52,14 M, Catat Tanggalnya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia[1] membantah tak memberikan kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM[2]) untuk SPBU[3] swasta seperti Shell Indonesia dan BP AKR. Menurut Bahlil, Kementerian ESDM bahkan telah menambah kuota impor BBM SPBU swasta 10 persen di tahun ini dari total kuota impor tahun lalu. "Sangat lah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor, sudah fair kok menurut saya sudah dikasih 110 persen," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (9/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Namun, apabila kuota masih kurang setelah ditambah, maka ia memang menyarankan para SPBU swasta membeli minyak ke PT Pertamina. Bahlil menekankan Pertamina memiliki stok minyak yang cukup untuk dibeli oleh Shell Indonesia dan BP AKR. Artinya, impor tidak menjadi opsi utama saat stok kosong. "Kan Pertamina juga barangnya ada, karena ini terkait dengan neraca ekspor impor kita. Saya pikir bukan kita pilih kasih, semuanya kita kasih, tapi kan harus ada bagian-bagian yang harus kita jaga tentang kondisi negara kita," ujarnya. Ia pun menekankan bahwa saran SPBU swasta untuk membeli BBM ke PT Pertamina (Persero) apabila stok kosong bukanlah bentuk monopoli usaha. Ia menyatakan pernyataannya itu tak ada kepentingan dengan persaingan usaha, melainkan penerapan atas Pasal 33 UUD 1945. "Untuk selebihnya, silakan kolaborasi b to b sama Pertamina. Ini bukan persoalan persaingan usaha, ini soal Pasal 33, hajat hidup orang banyak itu. Alangkah lebih bagusnya dikuasai negara, tetapi bukan berarti totalitas dikuasai negara," tegas Bahlil. ====[4] (ldy/sfr) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ SPBU (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertamina Geothermal Energy resmi memulai era baru energi bersih lewat peresmian Pilot Plant Green Hydrogen di Ulubelu, Lampung, pada 9 September 2025. Pengembangan energi hijau ini turut melibatkan Kementerian, pemerintah provinsi, hingga berdampak pada peran masyarakat lokal. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan kehadiran proyek ini tak hanya mendorong transisi energi nasional, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi. "Masyarakat setempat juga bisa turut berkontribusi dalam mengembangkan energi hijau di Ulubelu," ujar Fadjar. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Fadjar melanjutkan, Partisipasi warga hadir dalam berbagai program, mulai dari pertanian ramah lingkungan seperti Melon Geothermal dan ERMi (Emergency Response Group Millennials), hingga usaha produktif melalui kelompok perikanan, koperasi desa, dan UMKM. Tak ketinggalan, pendidikan berbasis lingkungan lewat Green School dan kegiatan sosial-ekonomi dari KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) turut memperkuat ekosistem hijau. Saat ini, ada 9 kelompok binaan di 8 desa dengan manfaat langsung dirasakan 10.099 orang. "Green hydrogen ini tidak hanya memberikan solusi energi bersih, tetapi juga memperkuat pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi Pertamina, dengan adanya ekosistem hijau, manfaat proyek ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat," kata Fadjar. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina terus memperkuat strategi transisi energi melalui diversifikasi energi bersih, dekarbonisasi operasional, serta pengembangan bisnis hijau. Green hydrogen menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung Roadmap Pertamina menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai pemain kunci energi hijau global. Pengembangan energi hijau tidak hanya menghadirkan solusi untuk transisi energi, tetapi juga memberi nilai tambah langsung bagi masyarakat. "Melalui keterlibatan aktif dalam program berbasis lingkungan dan usaha produktif, masyarakat sekitar menjadi bagian penting dari ekosistem hijau yang kita bangun. Dampak ini akan memperkuat kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, serta menumbuhkan kesadaran bersama bahwa energi bersih adalah warisan berharga bagi generasi mendatang," pungkas Fadjar. (ory/ory) Sumber

Foto: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan rapat kerja dengan komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI) Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Keputusan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. "Sudah, sudah setuju," tegas Purbaya. Purbaya menjelaskan, dana tersebut merupakan kas negara. Pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman melainkan tambahan likuiditas agar bisa menggenjot penyaluran kredit. "Itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjaman ke bank dan lain-lain. Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil," jelasnya. Meski demikian, Purbaya mengingatkan agar bank tidak menggunakan dana tersebut untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ataupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," tegas Purbaya. Banjir likuiditas, diyakini Purbaya tidak akan membuat inflasi melonjak. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi. "Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5%, masih jauh dari inflasi," imbuhnya. (emy/mij) [Gambas:Video CNBC] Next Article BI Guyur Likuiditas Rp 370 T, Segini Jatah Himbara Hingga Bank Asing [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BI Guyur Likuiditas Rp 370 T, Segini Jatah Himbara Hingga Bank Asing (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Hobi masyarakat Indonesia berbelanja online ikut menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi[1]. Bank Indonesia (BI) mencatat belanja masyarakat lewat e-commerce[2] masih kencang pada Januari-Juli 2025. Data menunjukkan konsumsi digital terus tumbuh, menjadi salah satu bukti daya beli penduduk RI tetap terjaga di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. "Memang transaksi e-commerce ini masih tumbuh positif. Kalau kita lihat secara volume, e-commerce tumbuh 6,64 persen month-to-month dan secara year-on-year 16,89 persen atau sebesar 466,93 juta transaksi," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta pada konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bulan Agustus 2025, Rabu (20/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pertumbuhan itu tidak hanya dari sisi jumlah transaksi. Dari nominalnya, nilai belanja online juga meningkat 6,41 persen secara bulanan. Jika dibandingkan periode sama tahun lalu, transaksi naik 2,32 persen dengan total mencapai Rp44,4 triliun. Rata-rata belanja per transaksi atau ticket size pun ikut naik. Saat ini, setiap transaksi e-commerce diperkirakan sekitar Rp95 ribu. Angka ini memberi sinyal belanja masyarakat bukan sekadar ramai, tetapi juga bernilai. Tren belanja online yang tetap bergairah memberi gambaran peran konsumsi digital sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Tren positif belanja online juga terekam dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menyebut konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan peningkatan konsumsi rumah tangga menopang pertumbuhan ekonomi yang meningkat ke 5,12 persen (yoy) kuartal II 2025. Konsumsi rumah tangga tercatat 2,64 persen, penyumbang terbesar sumber pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran. Komponen ini menungguli pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 2,06 persen dan net ekspor 0,22 persen. Perdagangan online menjadi salah satu penyumbang tren positif. BPS mencatat pertumbuhan transaksi online dari toko online 7,55 persen secara quarter to quarter (qtq). "Apakah daya beli sudah pulih? Kita hanya menyampaikan data, memang konsumsinya demikian. Jadi, ada hal baru yang mungkin belum pernah diungkap, fenomena adanya shifting dari belanja secara offline ke online," kata Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/8). Pendongkrak ekonomi E-commerce, yang sejak pandemi makin melekat dalam keseharian masyarakat, kini semakin menunjukkan kontribusinya terhadap perputaran uang dan daya beli rumah tangga. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menilai tren konsumsi digital masyarakat masih terus menguat. Hal itu terlihat dari meningkatnya transaksi di berbagai kampanye belanja tanggal kembar, mulai dari 3.3, 6.6, 9.9 hingga 11.11, dengan puncaknya setiap Desember saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12. "Dari sisi asosiasi, kami melihat konsumsi digital masyarakat tetap kuat," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/9). Sebagai bukti, Harbolnas tahun lalu yang digelar 10-16 Desember mencatat nilai transaksi sekitar Rp31,2 triliun. Angka itu menunjukkan kenaikan 21,4 persen dibanding Harbolnas 2023 yang mencatat transaksi Rp25,7 triliun. "Perilaku konsumen juga semakin beragam dengan memanfaatkan marketplace, social commerce, maupun chat commerce," ujar Budi. Potensi belanja online untuk mendongkrak ekonomi ini pun telah dipahami pemerintah. Pemerintah ingin memanfaatkan maraknya perdagangan online untuk menggenjot ekonomi di akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan tambahan Rp1 triliun per bulan sejak rangkaian Harbolnas 2025 dimulai bulan ini. Puncaknya akan berlangsung pada 11-16 Desember saat Harbolnas digelar. "Jadi kalau Rp31 (triliun) tambah Rp1 triliun per bulan jadi Rp35 triliun juga itu menjadi target," ujar Airlangga dalam acara Kick Off Road to Harbolnas 2025 di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (8/9). ====[3] (del/agt) References^ pertumbuhan ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ e-commerce (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengungkapkan pembagian peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN[2]) serta Danantara[3] demi mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. "Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan percepatan investasi. Supaya percepatan investasi ke depan tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga ditopang oleh penguatan peran swasta dan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF)," jelas Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9). "Ke depan, diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta," imbuhnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berdasarkan bahan paparan Purbaya, investasi dari Danantara di 2026 diharapkan tembus Rp720 triliun dan kontribusi swasta mencapai Rp6.200 triliun. Sementara itu, peran pemerintah alias APBN 2026 adalah Rp530 triliun. Investasi dari Danantara diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Rinciannya, Rp770 triliun di 2027, Rp860 triliun pada 2028, serta Rp980 triliun di 2029. Sementara, APBN yang disiapkan untuk berinvestasi adalah Rp600 triliun pada 2027, Rp640 triliun di 2028, serta Rp710 triliun pada 2029. "Investasi strategis Danantara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mempunyai nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan," beber Purbaya. "Pemerintah melalui APBN juga tetap hadir sebagai katalis untuk menggairahkan peran swasta, sehingga ke depan diharapkan Danantara dan swasta berkontribusi besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi," tegasnya. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto di RAPBN 2026 adalah 5,4 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari target tahun ini yang dipatok tumbuh 5,2 persen. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ APBN (www.cnnindonesia.com)^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber