bot

Foto: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI dengan agenda keputusan RKA Tahun 2026 Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 11/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka membuka opsi untuk menambah likuiditas di perbankan nasional dengan menarik uang pemerintah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA), yang totalnya sekitar Rp 425 triliun. Adapun saat ini pemerintah akan menarik Rp 200 triliun yang akan disalurkan kepada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia serta Bank Syariah Nasional sebagai percobaan pertama. "Kita taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, dua minggu, tiga minggu, seperti apa dampaknya di ekonomi.Kalau kurang, tambah lagi," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (11/9/2025). Purbaya menekankan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah agar sektor swasta tetap bergerak dan tidak kekeringan likuiditas. "Itu dulu kita memastikan sektor swasta jalan nanti kita lihat butuhnya berapa lagi. Kita pelajari dampaknya," tegasnya. Menurutnya, suntikan dana tersebut akan memaksa para perbankan untuk bekerja lebih keras menggenjot penyaluran kredit agar tidak terjadi pembayaran suku bunga kepada nasabah lebih besar daripada yang diterima dari penyaluran pinjaman atau negative spread. "Mereka pintar untuk mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negative carry, negative spread. Jadi dengan cara itu, hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian dan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kredit pasti akan tumbuh lebih cepat dari yang sekarang," tegasnya. (mij/mij) [Gambas:Video CNBC] Next Article Belajar dari Krisis 1998, RI Tidak Takut Lagi Gonjang-ganjing Global [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Belajar dari Krisis 1998, RI Tidak Takut Lagi Gonjang-ganjing Global (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin[1]) memperkirakan iPhone 17[2] akan mulai dijual di Indonesia pada awal Oktober 2025. "Iya, awal Oktober harusnya sudah beres insya Allah. Paling lama, ya, dua minggu dari sekarang," kata Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin Heru Kustanto di Inspektorat Jenderal Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (11/9). Heru menjelaskan proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk iPhone 17 hampir rampung. Apple mendaftarkan empat berkas sekaligus untuk ponsel terbarunya itu. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Empat berkas yang didaftarkan untuk itu, sudah ada commitment-nya. Dan sudah masuk juga nilai pengawasannya. Dan mudah-mudahan sore ini sudah selesai untuk review-nya. Saya cek. Kalau sudah siap, terus langsung keluar," ujarnya. Jika review selesai tepat waktu, sertifikat TKDN bahkan bisa diterbitkan secepatnya. "Malamnya bisa keluar, insya Allah," ucap Heru. Ia menyebutkan ada empat model iPhone yang diajukan Apple. Meski tidak merinci nama varian, seri terbaru ini diperkirakan mencakup iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max. Heru menambahkan setelah sertifikasi TKDN rampung, Apple masih harus mengurus izin edar melalui sertifikat postel. "Ya, biasanya mereka akan mengurus izin edar, ya. Yes, setelah dari TKDN, sertifikat postel," jelasnya. Dalam proses sertifikasi ini, Apple dinyatakan memenuhi nilai TKDN sebesar 40 persen, sama seperti yang disepakati pada Februari lalu. "Ya, 40 persen dapet. Sama seperti yang tempo hari, bulan Februari, kan. Masih satu paket sama investasi kemarin. Masih berlaku tiga tahun," kata Heru. Dengan kepastian ini, iPhone 17 series diperkirakan tidak akan menghadapi hambatan serupa seperti iPhone 16 yang baru masuk Indonesia pada April tahun ini akibat keterlambatan sertifikasi. Jika sesuai jadwal, peluncuran iPhone 17 di Tanah Air hanya berselang sekitar dua minggu dari peluncuran globalnya di Amerika Serikat. (del/pta) References^ Kemenperin (www.cnnindonesia.com)^ iPhone 17 (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Pergerakan indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Initial Public Offering (IPO) kerap menjadi pilihan strategis bagi startup untuk menghimpun pendanaan baru. Namun, IPO juga sering dimanfaatkan sebagai exit strategy oleh investor mula untuk mencairkan keuntungan sekaligus mendapatkan likuiditas. Chairman Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro menjelaskan bahwa berinvestasi di startup relatif mudah dilakukan oleh siapa saja. Tantangan terbesarnya justru terletak pada bagaimana investor bisa keluar atau melakukan divestasi. "Semua orang bisa invest, gak semua orang bisa jual. Maka ada unrealized gain, tapi tidak pernah terrealisasi karena tidak ada exitnya. Sedangkan saya butuh exit, sebagai investor saya butuh exit," kata Edi dalam acara di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis, (11/9/2025). Lebih lanjut, Eddi mengungkapkan ada beberapa metode exit yang bisa dilakukan investor. Pertama adalah IPO yang dinilai paling populer dan dikenal luas karena banyak terjadi di pasar global, seperti pada Google atau Meta. Kedua, investor bisa exit melalui merger dan akuisisi (M&A) ketika perusahaan startup diambil alih oleh entitas yang lebih besar. Dalam kondisi ini, pemegang saham lama akan menjual kepemilikannya kepada perusahaan pengakuisisi. Ketiga, terdapat opsi secondary transaction, yaitu transaksi jual beli saham antara dua pihak tanpa melibatkan perusahaan startup itu sendiri. Jenis transaksi ini disebut cukup sering terjadi meskipun dana yang berpindah tidak masuk langsung ke kas perusahaan. Metode keempat adalah melalui likuidasi atau depreciation ketika startup tidak mampu melanjutkan operasionalnya. Meski tidak ideal, cara ini tetap menjadi jalur exit yang harus dipertimbangkan oleh investor. Eddi menekankan bahwa proses exit tidak hanya dibutuhkan oleh investor, tetapi juga oleh startup itu sendiri. Hal ini terutama berkaitan dengan kepemilikan saham founder, karyawan, maupun penerima program ESOP yang membutuhkan jalur realisasi agar saham tersebut memiliki nilai nyata. "Kenapa (harus IPO)? Karena kalau enggak ya, saham itu enggak ada nilainya. Sampai dengan ada transaksi IPO atau M&A, baru mereka keluar. Jadi proses exit itu sangat dibutuhkan tidak hanya oleh investor, tapi juga oleh startup-nya," tuturnya. Tren IPO Start Up Diketahui, Sejumlah startup di Indonesia sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam beberapa tahun terakhir. Bukalapak tercatat sebagai pionir startup yang melakukan IPO pada 6 Agustus 2021. Selanjutnya, GoTo atau gabungan Gojek dan Tokopedia resmi IPO pada 11 April 2022. Di sisi lain, Blibli menyusul dengan pencatatan saham perdana di BEI pada 8 November 2022. Perusahaan e-commerce ini melantai di bursa dengan kode saham BELI. Paling baru, Fore Coffee resmi IPO pada 11 April 2025. Saat itu, Fore menjadi salah satu portofolio start up milik perusahaan ventura East Ventures. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Untung Rugi Beli Saham IPO, Investor Ritel Wajib Tahu! [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Untung Rugi Beli Saham IPO, Investor Ritel Wajib Tahu! (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan[1] (LPDP[2]) mengelola Dana Abadi[3] Rp154,11 triliun per 31 Agustus 2025. "Saat ini saldonya ada Rp154,11 triliun (Dana Abadi), di mana asset under management 70 persen ditempatkan di obligasi negara," kata Plt Direktur Utama LPDP Sudarto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (11/9). Pada bahan paparan LPDP, Dana Abadi yang disimpan di obligasi negara mencapai Rp112 triliun. Sedangkan sisanya tersebar di deposito Rp36,13 triliun; obligasi korporasi Rp7,84 triliun; serta sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp2,97 triliun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sudarto menegaskan LPDP selalu menjaga pengelolaan Dana Abadi yang sudah dikumpulkan sejak 2010 lalu. Uang sebanyak itu dikelola dengan menjaga tingkat keberlanjutan, pemenuhan kebutuhan, serta mitigasi risiko. "Hingga saat ini, kami laporkan yield masih mencapai 7,11 persen, di atas target yang sudah ditetapkan," tegas Sudarto. Dana Abadi itu terbagi menjadi Dana Abadi Pendidikan (DAP) senilai Rp126,12 triliun per akhir Agustus 2025. Sedangkan sisanya adalah Rp12,99 triliun Dana Abadi Penelitian (DAPL), Rp10 triliun Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Rp5 triliun Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). Sudarto melaporkan penggunaan Dana Abadi Pendidikan telah dirasakan oleh 55.776 orang penerima beasiswa LPDP. Ada juga 575.155 penerima beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbudristek serta 40.252 penerima beasiswa kolaborasi bersama Kemenag. Sedangkan DAPL digunakan untuk membiayai 3.583 proyek riset. Sedangkan DAPT digunakan untuk 23 perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH). Sedangkan DAKB dinikmati 932 penerima manfaat, di mana di dalamnya terdapat 27.650 pelaku budaya. ====[4] (skt/agt) References^ Pendidikan (www.cnnindonesia.com)^ LPDP (www.cnnindonesia.com)^ Dana Abadi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan rapat kerja dengan komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI) Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, telah berbicara dengan pihak perbankan untuk tidak menggunakan dana kas negara senilai Rp 200 triliun, yang akan dipindahkan pemerintah dari BI ke sistem keuangan dalam negeri untuk membeli surat berharga, seperti SBN ataupun SRBI. "Kita sudah bicara dengan pihak bank, janganlah beli SRBI atau SBN," ucap Purbaya di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Dana kas negara yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di BI itu memang ditujukan untuk mempertebal likuiditas perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan peredaran uang primer atau M0. Oleh sebab itu, ia menekankan, dana itu harus terus disalurkan untuk menggerakkan perekonomian ke depannya, seperti dengan penyaluran kredit atau pembiayaan. "Kalau ditaruh di brankas, rugi dia. Misalnya enggak ditaruh di BI lagi ya, Rugi dia kan? Dia akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit," ucap Purbaya. "Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa, yang biasanya tadi santai-santai, terpaksa berpikir lebih keras sedikit," tegasnya. Ia memastikan akan mengawal langsung pergerakan dana itu nantinya setelah mulai besok akan mulai ditempatkan di perbankan melalui mekanisme penjaminan. "Yang jelas itu kan percobaan pertama. Taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, dua minggu, tiga minggu, seperti apa dampaknya ke ekonomi. Kalau kurang, tambah lagi," ucap Purbaya. Secara total, kas negara yang tersimpan di BI saat ini kata Purbaya sekitar Rp 440 triliun. Dana itu akan terus bisa digunakan guna mendukung likuiditas perekonomian ke depannya. "Daripada nongkrong aja. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi, kan uang kita tambah terus kan, masuk ada pajak segala macem masuk lagi ke sistem. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai kalau kita terbitin bond, kalau kita menarik pajak, sistemnya kering," tegas eks Kepala LPS itu. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu[1]) Purbaya[2] Yudhi Sadewa akan menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 setelah ramai beberapa pemerintah daerah (pemda) menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB[3]) ratusan persen. Ia menyampaikan peningkatan TKD dilakukan karena sejumlah pemda mempermasalahkan anggaran mereka yang dipotong. Rencana ini, ucapnya, sedang dibahas dengan DPR. "Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI), mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah," kata Purbaya pada GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8 Persen di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang," sambungnya. Kendati demikian, Purbaya belum bisa memastikan berapa besar kenaikan anggaran TKD. Besarannya masih akan dibahas dengan Komisi XI DPR. "Ya akan ditingkatkan. Belum (ada angka pasti). Ini akan diusulkan sama Komisi IX," katanya. Dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, anggaran TKD dipatok sebesar Rp650 triliun. Jumlah tersebut turun Rp214 triliun dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Sementara itu, sejumlah daerah memang menaikkan PBB-P2 beberapa waktu lalu. Kebijakan ini justru memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Salah satunya di Pati, Jawa Tengah. Demonstrasi digelar masyarakat usai kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Namun, rencana tersebut dibatalkan setelah Presiden Prabowo Subianto menegur Bupati Pati Sudewo. Meski batal, massa tetap menggelar aksi besar mengecam Sudewo. Massa aksi meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Selain Pati, daerah lain yang juga menaikkan PPB-P2 Jombang, Jawa Timur. Salah satu warga Jombang bernama Heri Dwi Cahyono (61) mengaku terkejut ketika PBB tanah miliknya pada 2024 tiba-tiba naik 1.202 persen atau 12 kali lipat dibandingkan yang sudah dia bayarkan pada 2023. ====[4] (fby/dhf) References^ Menkeu (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ PBB (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten Sari Roti milik Grup Salim, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) kedatangan pemegang saham kakap baru. Leafgreen Capital bersama Gateway Partners Group menyelesaikan akuisisi 22,2% saham Sari Roti dari Demeter Indo Investment Pte Ltd, entitas yang terafiliasi dengan raksasa investasi global Kohlberg Kravis Roberts & Co. L. P. Berdasarkan keterbukaan informasi, Leafgreen dan Gateway membeli 1.370.798.546 atau 1,37 miliar saham ROTI dari Demeter. "Kami dengan senang hati menyambut Leafgreen dan Gateway. Dengan pengalaman mereka di sektor konsumer, kami siap berkolaborasi mempercepat pertumbuhan, memperkuat kapabilitas, dan menghadirkan produk inovatif bagi konsumen Indonesia," ujar Pendiri sekaligus CEO Sari Roti, Wendy Yap, dalam keterangan resminya, Kamis (11/9/2025). Managing Partner Leafgreen Capital, Jaka Prasetya, menyebut Sari Roti memiliki fondasi bisnis yang kokoh. "Kami yakin dengan arah perkembangan ke depan dan merasa terhormat bisa mendukung tim Sari Roti untuk terus maju secara berkesinambungan," katanya. Sejak berdiri pada 1995, Sari Roti telah menjadi pemimpin pasar di segmen roti massal. Saat ini perseroan mengoperasikan 15 pabrik dengan distribusi lebih dari 100.000 titik penjualan di seluruh Indonesia. Perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2010 ini mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih dengan CAGR 14% sejak IPO, serta mampu bertahan tangguh selama pandemi Covid-19. Adapun Leafgreen Capital merupakan perusahaan investasi swasta yang fokus pada mid-market di Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara. Sementara Gateway Partners Group adalah private equity yang berfokus pada investasi strategis di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika dengan menekankan prinsip investasi berkelanjutan. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Indomaret Makin Cuan, Laba Emiten Salim DNET Lompat 185,6% [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Indomaret Makin Cuan, Laba Emiten Salim DNET Lompat 185,6% (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 tentang tata cara sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Agus menyebut aturan baru ini merupakan reformasi besar-besaran yang ditujukan untuk memudahkan pelaku industri mendapatkan sertifikasi, sekaligus mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. "Jadi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah memberikan arahan pada kita bahwa pemerintah, semua kementerian dan lembaga, khususnya Kemenperin itu agar melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan, kalau saya mengambil istilahnya reformasi, terhadap sistem reformasi sistemik atau reformasi struktural yang harus dituangkan dalam beberapa macam regulasi," kata dia dalam konferensi pers di Itjen Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (11/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Permenperin 35/2025 menggantikan Permenperin Nomor 16 Tahun 2011 yang sudah berusia 14 tahun. Agus menyebut aturan lama itu tidak lagi memadai karena industri kini bergerak semakin cepat, kompleks, dan kompetitif. "Permenperin 35/2025 ini merupakan permenperin yang menjawab dinamika bersama. Permenperin sebelumnya itu ada di Permenperin 16/2011 yang usianya 14 tahun. Tentu regulasi tersebut sudah dipastikan tidak lagi memadai dan tidak lagi bisa menjawab kebutuhan industri," ujarnya. Ia menambahkan reformasi TKDN yang ditempuh Kemenperin menjadi bagian dari paket deregulasi ekonomi nasional. Adapun reformasi ini membawa sederet perubahan signifikan. Perusahaan yang menanamkan investasi di dalam negeri kini otomatis mendapat tambahan nilai TKDN minimal 25 persen, sementara kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dihargai dengan tambahan nilai hingga 20 persen. Industri kecil juga lebih diuntungkan melalui metode self declare, yang memungkinkan nilai TKDN mereka melampaui 40 persen dengan masa berlaku sertifikat lima tahun, lebih panjang dari sebelumnya yang hanya tiga tahun. Di sisi lain, sertifikat TKDN dan BMP yang dulu hanya berlaku tiga tahun kini diperpanjang menjadi lima tahun dengan mekanisme pengawasan lebih terstruktur. Proses sertifikasi pun dipercepat. Jika sebelumnya butuh 22 hari kerja, kini melalui Lembaga Verifikasi Industri (LVI) cukup 10 hari, bahkan hanya tiga hari bagi industri kecil setelah dokumen lengkap. Perhitungan nilai TKDN yang dulu berbasis biaya dianggap rumit dan berlapis hingga tingkat ketiga kini disederhanakan, hanya dilakukan hingga lapisan pertama dengan melihat sertifikat yang sudah dimiliki perusahaan di lapisan berikutnya. Kemudahan lain juga hadir dalam transparansi kepada konsumen. Besaran nilai TKDN kini dapat langsung dilihat pada label maupun kemasan produk, bukan lagi hanya lewat daftar inventaris barang bersertifikat. Untuk jasa industri, aturan baru memungkinkan sertifikasi TKDN diajukan dengan perhitungan komponen biaya tenaga kerja, alat, maupun jasa umum. Bantah Diubah Gara-gara Trump Menurut Agus, arah reformasi ini bukan hanya untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional, tetapi juga meningkatkan arus investasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di dalam negeri. Ia menegaskan perubahan regulasi ini lahir murni dari kebutuhan industri dan arahan presiden, bukan karena tekanan pihak manapun. "Sekali lagi, saya tegaskan bahwa reformasi ini lahir atau disusun bukan, berkali-kali saya sampaikan, bukan karena adanya tekanan dari pihak manapun, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tapi reformasi TKDN ini memang dilakukan atas arahan dari Bapak Presiden dan memang sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab dinamika," tegas Agus. "Kalau kita bicara masalahnya dikaitkan dengan tarif, itu memang sudah tidak relevan karena pembahasan dari revisi permenperin ini sudah dilakukan jauh-jauh sebelum adanya perubahan tarif dari Presiden (AS Donald) Trump," tegas Agus. Dengan penyederhanaan ini, jumlah produk bersertifikat TKDN terus bertambah, tercatat sudah mencapai 88.218 produk dari lebih 15 ribu perusahaan per Kamis (11/9). ====[1] (del/pta) References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] akhirnya mengungkapkan alasan mengapa hanya menarik Rp200 triliun atau separuh dari total dana pemerintah[2] yang mengendap di Bank Indonesia (BI), yakni Rp440 triliun. Ia bakal menarik Rp200 triliun duit pemerintah yang parkir di BI tersebut untuk disalurkan ke enam bank umum mulai besok, termasuk ke Himbara. Uang yang disimpan di BI adalah sisa anggaran lebih (SAL) serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Purbaya menekankan duit tersebut selama ini hanya nangkring di bank sentral. Penarikan separuh dana pemerintah sebesar Rp200 triliun untuk percobaan awal, sambil melihat dampaknya pada perekonomian. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Itu kan percobaan pertama (suntikan dana Rp200 triliun). Kita taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, dua minggu, tiga minggu, seperti apa dampaknya ekonomi. Kalau kurang, tambah lagi," ungkap Purbaya selepas Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (11/9). Ia berharap uang pemerintah yang dipindahkan ke perbankan bakal memacu peningkatan kredit. Pada akhirnya, roda ekonomi masyarakat bakal bergerak. "Jadi, dengan cara itu hampir pasti uang akan menyebar di sistem perekonomian dan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kredit pasti akan tumbuh lebih cepat dari yang sekarang," ujarnya, Purbaya menegaskan pemerintah memang perlu menggenjot pertumbuhan uang yang beredar (M0) di masyarakat. Itu karena 90 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh permintaan domestik. Ia juga akan memastikan bahwa uang yang dipindahkan ke perbankan tak bakal digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN) hingga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Menkeu Purbaya mengklaim sudah mewanti-wanti hal tersebut kepada perbankan. Langkah ini menjadi 'senjata' utama Purbaya dalam membalikkan kondisi perekonomian Indonesia yang lesu. Menurutnya, kesalahan kebijakan fiskal dan moneter selama ini menjadi biang kerok masyarakat susah cari kerja. "Begitu saya masuk ke (Kementerian) Keuangan, sebelumnya sudah kita lihat, bahwa sistem finansial kita agak kering. Makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1 tahun-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain. Karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal," tuturnya usai Raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9). ====[3] (skt/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ dana pemerintah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten BUMN tambang, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 59% year on year (yoy) menjadi Rp 833 miliar di semester I-2025. Hasil ini disebabkan oleh turunnya harga batu bara serta kenaikan stripping ratio. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Bukit Asam, Una Lindasari menjelaskan, harga batu bara mengalami penurunan yang cukup drastis pada semester I-2025. Ditambah lagi, terdapat Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 72 Tahun 2025 yang disusul oleh penerbitan Kepmen ESDM No. 268 Tahun 2025 membuat PTBA hanya berfokus pada penjualan batubara yang bisa memenuhi kriteria yang terdapat di dalam peraturan baru, yaitu sesuai dengan Harga Patokan Batubara (HPB). Dari sisi operasional, produksi batu bara PTBA tumbuh 16% yoy menjadi 21,73 juta ton pada semester I-2025. Pada saat yang sama, volume penjualan batu bara PTBA naik 8% yoy menjadi 21,62 juta ton. Adapun volume pengangkutan batu bara PTBA juga meningkat 9% yoy menjadi 19,28 juta ton pada paruh pertama tahun ini. "Untuk semester pertama tahun 2025 dibandingkan dengan semester pertama 2024, terdapat kenaikan produksi batu bara 16% yoy. Untuk penjualan batu bara ada kenaikan yang sebesar 8% yoy itu dibandingkan dengan semester pertama tahun 2024, sementara transportasi itu naik 9% yoy dibandingkan dengan semester pertama 2024 dan stripping ratio mengalami kenaikan dari 5,9 di tahun sebelumnya menjadi 6,17 di tahun ini," terang dia dalam Pubex Live 2025, Kamis (11/9/2025). Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan PTBA tumbuh 4% yoy menjadi Rp 20,45 triliun pada semester I-2025. Namun, laba bersih PTBA justru turun sebesar 59% yoy menjadi Rp 0,83 triliun. Hal ini seiring penurunan harga jual rata-rata batu bara PTBA sebesar 4% yoy menjadi Rp 930.000 per ton. Di samping itu, biaya produksi PTBA naik sekitar 3% yoy dibandingkan enam bulan pertama tahun lalu. Penyebabnya ada beberapa hal, antara lain efek kenaikan royalti, kenaikan harga bahan bakar karena PTBA seiring penggunaan B40 sebagai bahan bakar, serta kenaikan biaya transportasi sesuai dengan kontrak dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menetapkan kebijakan kenaikan biaya 4% setiap tahunnya. Una juga menjelaskan, PTBA tengah melakukan efisiensi guna menekan biaya jasa tambang ketika harga batu bara jatuh. Dalam hal ini, PTBA melakukan negosiasi dengan hampir semua kontraktor jasa pertambangan. Selain itu, PTBA juga aktif melakukan negosiasi dengan PT KAI untuk mengurangi biaya-biaya yang ditanggung oleh emiten tersebut. "Dari sisi internal, kami juga berusaha menahan beberapa kos kami agar efisiensinya secara keseluruhan bisa tercapai. Jadi ada beberapa inisiatif yang sudah kami lakukan. Dari sisi operasi dan produksi, yang dilakukan oleh tim di lapangan adalah mengoptimalkan penambangan," tandasnya. (Elga Nurmutia/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Pesanan Ekspor Meningkat, Pendapatan PTBA Lompat 30% [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Pesanan Ekspor Meningkat, Pendapatan PTBA Lompat 30% (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] (Persero) memastikan tidak ada monopoli[2] dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM[3]) di Indonesia di tengah kekosongan stok bahan bakar di SPBU Shell dan BP-AKR. Direktur utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius mengatakan Kementerian ESDM sudah memberikan jatah impor sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. "Ada yang sempat (bilang) seolah-olah ada monopoli. Tidak, tidak ada sama sekali monopoli. Jadi Kementerian ESDM, BPH Migas semua tentunya memberikan kuota impor sesuai dengan kebutuhan pada saat itu," ujar Simon ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (11/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurutnya, kuota yang diberikan oleh Kementerian ESDM juga mempertimbangkan kebutuhan dan permintaan yang diajukan oleh perusahaan, termasuk SPBU swasta. "Tentunya kalau kita lihat juga, kita cek saat ini untuk yang swasta itu alokasinya juga sudah sesuai dengan permintaan. Begitu juga Pertamina," imbuhnya. Terkait dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar SPBU swasta membeli BBM ke Pertamina, Simon menyebutkan saat ini masih dalam koordinasi. Pihaknya akan melihat apakah stok yang dimiliki perseroan bisa disalurkan untuk menambal kekosongan stok di SPBU Shell dan BP-AKR. Namun, ia memastikan stok BBM Pertamina masih sangat cukup melayani konsumen sampai akhir tahun. "Stok Pertamina tentunya masih cukup ya sampai akhir tahun. Tapi ya kita sambil lihat lagi keadaan (untuk menjual ke BP AKR dan Shell)," pungkasnya. Kemarin (10/9), Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung didampingi oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman telah memanggil para pimpinan SPBU swasta ke kantornya. Dalam pertemuan ini, ESDM meminta data penjualan BBM Shell dan BP-AKR yang nantinya akan digunakan untuk menghitung kekurangan pasokannya. Setelah dihitung berapa kebutuhan tambahan, maka data itu akan disampaikan ke PT Pertamina (Persero). "Jangka pendek kita minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa aspek tersebut, lalu akan kami olah lagi," ujar Laode usai bertemu dengan perwakilan BP-AKR dan Shell Indonesia di Kementerian ESDM, Rabu (10/9). Menurut Laode, data kekurangan pasokan BBM SPBU swasta diberikan ke Pertamina untuk melihat apakah stok yang mereka miliki bisa menambal kekurangan Shell dan BP-AKR. Apabila stok Pertamina cukup, maka akan langsung ditawarkan untuk dibeli. "Karena data dari swasta belum kami terima, masih menunggu dat, lalu mereka setuju atau tidak dengan solusi yang kita tawarkan (beli dari Pertamina)," jelasnya. Namun, apabila misalnya stok Pertamina tidak cukup untuk menambal kekurangan stok SPBU swasta, maka opsi impor terbuka lebar. Kendati, pengajuan tambahan impor hanya bisa satu pintu melalui Pertamina. "Kan gini, ada tambahannya (permintaan) dari SPBU swasta. Kami tugaskan Pertamina (impor) satu pintu. Kami minta data (kebutuhan BBM SPBU swasta)-nya. Begitu dapat data, kami kasih tau Pertamina-nya. Kata Pertamina, 'Oh ternyata perlu tambahan nih Pak', kami harus impor tambahan berarti ini," terangnya. ====[4] (ldy/pta) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ monopoli (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Bandara Dhoho. (Detikcom) Jakarta, CNBC Indonesia - Di saat penjualan rokok sedang tertekan, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) mengungkapkan bahwa bisnis jalan tol dan bandara juga mengalami hambatan. Direktur GGRM, Istata Siddharta mengatakan pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung terlambat. Menurutnya, urusan pembangunan tol yang diprakarsai perusahaan itu rumit, karena terkoneksi dengan beberapa jalan tol lainnya. "Untuk jalan tol yang di luar kendali kami, dan memang ada kelambatan di situ buat pelaksanaan konstruksi dan penyelesaiannya. Itu memang sedikit menjadi masalah buat kami karena akan meleset beberapa tahun dari target penyelesaiannya," ujar Istata saat public expose live 2025 yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara virtual, Kamis (11/9/2025). Adapun Jalan Tol Kediri - Tulungagung terdiri dari Akses Tol Bandara Dhoho sepanjang 6,82 Km dan Main Road (Seksi 1 + Seksi 2) Kediri - Tulungagung sepanjang 37,35 Km (termasuk Jalan Akses). Biaya investasi pembangunan Jalan Tol ini sebesar Rp9,92 triliun dengan masa konsesi 50 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Mulanya, jalan tol direncanakan mulai konstruksi pada Kuartal II-2024 dan ditargetkan beroperasi pada Kuartal III-2025. Sementara itu, Istata mengatakan GGRM masih memerlukan waktu untuk mengembangkan Bandara Dhoho yang diresmikan bulan November 2024 lalu. Ia mengatakan pihaknya sedang memproses bandara tersebut agar bisa meraih kualifikasi internasional. "Untuk bandara sendiri, seperti kita ketahui, bandara ini juga suatu produk infrastruktur yang cukup besar dan memang memerlukan waktu untuk mendapat traction dan berkembang. Saat ini kami sedang berproses juga untuk memproses bandara ini sesuai dengan perizinan menjadi kualifikasi internasional," terang Istata. Setelahnya, ia mengatakan GGRM akan mencoba menghidupkan Bandara Dhoho dalam beberapa tahun ke depan. "Supaya dia tetap hidup dan bisa berkembang," pungkasnya. Mengutip detikcom, Bandara Dhoho Kediri sempat tidak melayani penerbangan komersial hingga akhir Juli 2025. Penghentian sementara ini disebabkan oleh kendala internal maskapai Citilink yang mengalami kekurangan armada karena sejumlah pesawat sedang menjalani perawatan. Adapun Bandara Dhoho dibangun dengan standar internasional, dengan landasan pacu sepanjang 3.300 meter dan lebar 45 meter, mampu menampung pendaratan pesawat jet berbadan lebar. Terminal di bandara tersebut dirancang untuk menampung hingga 1,5 juta penumpang setiap tahunnya pada tahap awal, dan akan mampu menampung hingga 10 juta penumpang per tahunnya. Untuk penerbangan pertama, maskapai Citilink Indonesia, menawarkan rute Jakarta-Kediri pulang dan pergi menggunakan pesawat tipe A320 CEO dengan kapasitas 180 penumpang. Penerbangan perdana tersebut dilakukan pada Jumat, 5 April 2024, menggunakan pesawat tipe A320 CEO dengan kapasitas 180 penumpang. Bandara Dhoho Kediri dioperasikan oleh Angkasa Pura Indonesia sejak 29 Maret 2023 berdasarkan Kerja Sama Operasional antara PT Angkasa Pura I dengan PT Surya Dhoho Investama (SDhI). Mengingatkan saja, GGRM mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga semester I tahun 2025 sebesar Rp 117,1 miliar. Laba tersebut anjlok 87,3% jika dibandingkan semester I tahun 2024 yang sebesar Rp 925,5 miliar. Mengutip laporan keuangannya yang disampaikan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), penurunan laba tersebut karena pendapatan GGRM hingga Juni 2025 turun 11,4% jadi Rp 44,3 triliun dari perolehan Juni 2024 yang sebesar Rp 50,01 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Laba Gudang Garam (GGRM) Anjlok 87% Jadi Rp117 M, Kenapa? [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Laba Gudang Garam (GGRM) Anjlok 87% Jadi Rp117 M, Kenapa? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantar[1]a) telah menyerap sekitar 40 ribu ton gula[2] dari petani[3] lokal yang tidak terserap di pasar. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan penyerapan dilakukan melalui mekanisme lelang. Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk intervensi negara untuk menjaga harga di tingkat produsen. "Sudah (diserap), duitnya sudah ada. Kan duitnya ada Rp1,5 triliun. Nah itu, kita ngambilin gula petani, sudah, 40 ribu ton sudah dibeli," kata Sudaryono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan langkah ini bukan berarti pemerintah akan membeli seluruh produksi gula petani. Pemerintah hanya membeli gula yang tidak terserap di pasar. Sudaryono menyebut skema ini mirip langkah Perum Bulog dalam menstabilisasi harga gabah petani. Bulog menyerap gabah dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram (kg). "Nah yang tidak diserap oleh pasar, negara hadir membeli itu sehingga petaninya tetap terjaga harganya, kesejahteraannya terjaga, semangatnya terjaga," jelas Sudaryono. Sudaryono menambahkan anggaran Rp1,5 triliun untuk menyerap gula petani dalam negeri tidak dihabiskan sekaligus. Uang itu digunakan secara bertahap sesuai kebutuhan pasar. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyerapan dilakukan oleh BUMN pangan, yakni PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan ID Food, dengan dukungan Danantara Indonesia. Dari total 81 ribu ton yang dialokasikan, masih tersisa sekitar 21 ribu ton untuk dibeli. "Penyerapan dari SGN, Sinergi Gula Nusantara dan ID Food atau RNI, dua-duanya jalan. Tapi bertahap. Tinggal sisa terakhir 21 ribu ton dari total 81 ribu ton," ujar Arief. Ia menambahkan keterlibatan swasta juga diharapkan untuk mendukung penyerapan gula petani. Arief menyebut hingga akhir tahun, Indonesia masih berpotensi mengalami surplus gula konsumsi sekitar 1,3 juta ton. Karena itu, pengaturan produksi dan penyerapan menjadi kunci agar stok tetap terkendali dan tidak memicu harga jatuh. "Jangan sampai nanti orang enggak mau menanam tebu karena tebunya jadi gula, gulanya enggak laku," ucapnya. Program penyerapan gula petani dilakukan pemerintah untuk menjaga harga tidak jatuh di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) produsen sebesar Rp14.500 per kg. Mekanisme lelang dikelola SGN, dengan melibatkan ID Food dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Berdasarkan data Panel Harga Pangan per 23 Agustus 2025, rata-rata harga gula di tingkat produsen tercatat Rp14.746 per kg, sedikit di atas HAP, tetapi menunjukkan tren penurunan. Sebelumnya, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) melaporkan stok 100 ribu ton gula menumpuk di pabrik karena sulit terserap pasar, sementara harga tetes tebu anjlok menjadi Rp1.500 per kg. ====[4] (del/dhf) References^ Danantar (www.cnnindonesia.com)^ gula (www.cnnindonesia.com)^ petani (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 milik PT Bukit Asam Tbk. (Dok: PTBA/Leo Lintang) Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus mempertegas komitmennya dalam mengembangkan lini bisnis perusahaan. Dalam hal ini, PTBA tengah menyiapkan strategi diversifikasi bisnis melalui ekspansi logistik hingga hilirisasi. Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Bukit Asam, Turino Yulianto menuturkan, pihaknya tengah mengerjakan proyek angkutan batu bara dengan kereta api Tanjung Enim-Kamasan. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas pengangkutan batu bara sebesar 20 juta ton per tahun dengan jarak yang ditempuh 158 kilometer (km). "InsyaAllah kita bisa COD di triwulan kedua tahun depan, tahun 2026 kita juga koordinasi terus dengan partner kita ada dua partner disini yaitu PT KAI dan juga PT Kalok. Terkait pengembangan transportasinya juga kami ada inisiatif di tahun ini meningkatkan setengah juta ton di Tarahan dan juga setengah juta ton di Kertapati sehingga total dari 27,5 juta ton menjadi 28 juta di Tarahan sedangkan di Kertapati dari 8 juta menjadi 8,5 juta ton per tahun," ujar dia dalam Pubex Live 2025, Kamis (11/9/2025). Dia menambahkan, PTBA juga aktif mengembangkan bisnis energi dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memiliki total kapasitas terpasang sebesar 1,8 Gigawatt (GW). PLTU ini terdiri atas PLTU Sumsel-8 yang berkapasitas 2x660 megawatt (MW), PLTU Banjarsari yang berkapasitas 2x110 MW, PLTU Tanjung Enim yang berkapasitas 3x10 MW, dan PLTU Tarahan yang berkapasitas 2x8 MW. PTBA juga menggarap bisnis energi terbarukan melalui pembangunan solar panel. Perusahaan ini telah memasang solar panel berkapasitas 303 kilowatt peak (kWp) di kawasan operasi PT Krakatau Steel Industrial Estate di Cilegon, Banten pada Juni 2025 lalu dengan menggandeng PT Timah Industri. Emiten ini juga memasang panel surya di Jalan Tol Bali Mandara, di area operasi PT Semen Baturaja Tbk, Bandara Soekarno-Hatta, hingga Perumahan Duren Tiga Bukit Asam. "Saat ini (panel surya) yang dalam pengembangan adalah Tol Road Jasa Marga lainnya kemudian di Semen Padang dan yang terakhir di Pasca Tambang di Ombilin di Sumatera Barat ini bekerja sama dengan PLN dan dengan World Bank," imbuh dia. Turino menambahkan, PTBA juga berekspansi di sektor hilirisasi. Salah satunya adalah pengembangan Kalium Humate yang telah diluncurkan pada beberapa waktu lalu dengan kapasitas pilot plant sebesar 150 ton per tahun. Dalam proyek ini, PTBA turut menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM). Produk kalium humate buatan PTBA mendapat banyak peminat dari pelaku usaha perkebunan dan pertanian. Selanjutnya, PTBA juga menggarap proyek hilirisasi Batubara menjadi Artificial Graphite. Ini merupakan produk turunan batu bara untuk mendukung ekosistem dari baterai kendaraan listrik. Melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PTBA dapat menghasilkan Artificial Graphite sebanyak 200 ton per bulan. Namun, karena masih berstatus pilot plant, PTBA baru memproduksi Artificial Graphite sebesar 41 ton per bulan. Tak ketinggalan, PTBA juga berkomitmen ekspansi ke bisnis hijau dengan mengembangkan produk Wood Pellet. Untuk tahap awal, PTBA memproduksi wood Pellet dari tumbuhan Kaliandra Merah di Tanjung Enim. "Insya Allah kita kapasitasnya masih cukup kecil, tapi kita akan kembangkan menjadi besar. Saat ini baru 96 ton per bulan. Ini kerja sama juga kita riset dengan UPN Veteran. Jadi beberapa produk kita juga bekerja sama dengan beberapa kampus sehingga kita komit kepada pengembangan riset menjadi produk-produk komersial berbasis batu bara," tandasnya. (Elga Nurmutia/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Pesanan Ekspor Meningkat, Pendapatan PTBA Lompat 30% [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Pesanan Ekspor Meningkat, Pendapatan PTBA Lompat 30% (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Doorstop Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI dengan agenda keputusan RKA Tahun 2026 Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 11/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan kucuran dana Rp 200 triliun dari kas negara di BI ke enam bank akan dilakukan mulai besok. Tiap-tiap bank akan menerima alokasi yang berbeda. "Ada proporsinya, berbeda-beda," kata Purbaya seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Meski begitu, Purbaya belum bisa memastikan besaran anggaran untuk enam bank yang terdiri dari empat bank BUMN dan dua bank syariah. Sebab, ia mengatakan proporsi alokasi dana per banknya tengah diatur. Sebagai informasi, enam bank itu a.l. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Satu bank syariah lagi belum diungkap Purbaya secara jelas. Dia hanya memastikan transfer dana bisa dilakukan esok. "Mulai besok dan harusnya cepat. Malam ini saya tanda tangan, besok udah masuk ke bank-bank itu," ucap Purbaya. Langkah Purbaya ini telah direstui oleh Presiden Prabowo. Purbaya menegaskan proporsi dana yang akan diterima setiap bank, akan berbeda. Sayangnya, dia tidak merinci skema pembagiannya lebih lanjut. Mengenai penggunaannya, Purbaya menyerahkan ke bank. Namun, dia berharap dana tersebut dapat diputar untuk kredit, dalam rangka mendorong perekonomian. Namun, dia mewanti-wanti perbankan agar tidak menggunakan dana tersebut untuk membeli SBN dan SRBI. "Kita udah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRBI atau SBN," katanya. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] (Persero) menargetkan kilang[2] minyak terbesar Indonesia, proyek Refinery Development Master Plan (RDMP[3]) Balikpapan bisa beroperasi pada November 2025. Kilang minyak raksasa ini memiliki kapasitas 360 ribu barel per hari yang sempat mengalami defisit progres. Karena alasan itu, Pertamina menggenjot pengerjaan kilang ini dalam beberapa waktu terakhir. "Target untuk penyelesaian RDMP Balikpapan kami usahakan akan mulai start pada 10 November 2025 dan diharapkan pada 17 November 2025 sudah beroperasi," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Simon menyampaikan kilang ini tidak akan langsung melakukan produksi dengan kapasitas besar. Akan tetapi, keberadaan kilang baru ini diharapkan membantu untuk mengejar target produksi kilang tahun ini. "Bisa beroperasi dengan kapasitas yang minimal," imbuhnya. Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan pihaknya memang terus memaksimalkan produksi di sektor hulu. Hal ini demi menggenjot target yang telah disusun dalam roadmap perusahaan. "Di periode 2025 hingga 2029, Pertamina menargetkan untuk meningkatkan produksi minyak dari 560 ribu barel per hari menjadi 914 ribu barel per hari di 2029," ucapnya pada rapat yang sama. Demikian juga untuk gas alam, Pertamina menargetkan kenaikan produksi dari 2.700 MMSCFD ke 3.470 MMSCFD produksi di 2029. Kemudian, untuk mendukung ketahanan energi, khususnya BBM, Pertamina juga akan meningkatkan intake dari kilang kita dari 315 juta barel di 2025 menjadi 382 juta barel di 2029. "Kemudian, juga untuk melayani masyarakat, untuk BBM, kita melihat, kami menargetkan peningkatan penjualan BBM dari saat ini 72 juta kiloliter menjadi 90 juta kiloliter di 2029," pungkas Oki. ====[4] (ldy/dhf) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ kilang (www.cnnindonesia.com)^ RDMP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Doorstop Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI dengan agenda keputusan RKA Tahun 2026 Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 11/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada enam bank nasional yang akan diberikan dana 'tabungan pemerintah' sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI). Adapun, enam bank tersebut a.l. empat bank Himbara, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), dan dua bank syariah. Salah satu bank syariah tersebut adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). "Ada bank syariahnya kan? Oh ada Bank Syariahnya. BSI. B satu lagi apa ya? Ada syariah 2," katanya saat ditemui di DPR, Kamis (11/9/2025). Dia mengatakan dirinya akan segera meresmikan kebijakan malam ini. "Malam ini saya tanda tangan besok udah masuk ke bank-bank itu," ujarnya. Dia pun memastikan dana pemerintah yang tersimpan di BI ini akan ditransfer mulai esok, Jumat (12/9/2025). Langkah Purbaya ini telah direstui oleh Presiden Prabowo. Purbaya menegaskan proporsi dana yang akan diterima setiap bank, akan berbeda. Sayangnya, dia tidak merinci skema pembagiannya lebih lanjut. Mengenai penggunaannya, Purbaya berharap dana tersebut dapat diputar untuk kredit. Dia mewanti-wanti perbankan agar tidak menggunakan dana tersebut untuk membeli SBN dan SRBI. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] Next Article 4 Bank BUMN Bagi Dividen, Cek Waktu Beli & Pembayaran [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article 4 Bank BUMN Bagi Dividen, Cek Waktu Beli & Pembayaran (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Rencana pemerintah menyalurkan dana Rp 200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke perbankan mendapat sambutan positif dari pelaku industri. Bankir menilai langkah ini akan memperbaiki likuiditas sekaligus mendorong ekspansi kredit ke sektor riil. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu mengatakan tambahan likuiditas akan menciptakan ruang yang lebih longgar bagi bank. Menurutnya, kondisi ini bisa menekan ketatnya kompetisi bunga dana (cost of fund) dan mendorong bank untuk lebih agresif menyalurkan kredit. "Bagus dong memperbaiki likuiditas perbankan, sehingga sedikit longgar. Perang suku bunga dana pasti akan menurun dan perbankan pasti akan mencari jalan menaikkan pertumbuhan kredit agar dana tadi bisa optimal. Kalau BTN kan ingin naikkan dari 8% ke 10%. Cuma kan ini berpacu dengan waktu, dibutuhkan kecepatan keputusan juga," ujar Nixon kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/9/2025). Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Wisnu Sunandar juga mengapresiasi kebijakan tersebut. Ia menilai, penempatan dana pemerintah akan memperkuat likuiditas bank di tengah kondisi pasar yang ketat. "Sebagai bank yang juga mendapat amanah men-support program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis, tentu dana ini akan kembali kepada rakyat dalam bentuk fasilitas pembiayaan melalui bank sehingga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," kata Wisnu. Ia menambahkan, sejauh ini kinerja BSI masih solid dan berkelanjutan. "Hingga Mei 2025, BSI masih dapat menumbuhkan pembiayaan dobel digit," tutupnya. Sebagaina diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di BI sebesar Rp200 triliun dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Keputusan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. "Sudah, sudah setuju," tegas Purbaya. Purbaya menjelaskan, dana tersebut merupakan kas negara. Pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman melainkan tambahan likuiditas agar bisa menggenjot penyaluran kredit. "Itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjaman ke bank dan lain-lain. Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil," jelasnya. Meski demikian, Purbaya mengingatkan agar bank tidak menggunakan dana tersebut untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ataupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," tegas Purbaya. Banjir likuiditas, diyakini Purbaya tidak akan membuat inflasi melonjak. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi. "Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya inject stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5%, masih jauh dari inflasi," imbuhnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Mesin Ekonomi RI Masih Didorong Bank Pelat Merah [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Mesin Ekonomi RI Masih Didorong Bank Pelat Merah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur utama PT Pertamina[1] (Persero) Simon Aloysius menjajaki peluang penggabungan atau merger Pelita Air[2] dengan Garuda Indonesia[3]. Simon mengatakan Pertamina tengah menjajaki penggabungan sejumlah unit bisnis dengan perusahaan sejenis di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). "Sebagai contoh, untuk airline, kami (Pelita Air) sedang melakukan penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia," kata Simon pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Tak hanya bisnis penerbangan, Pertamina juga mengkaji kemungkinan penggabungan unit bisnis lainnya dengan perusahaan di bawah Danantara. Misalnya, anak usaha di sektor asuransi, kesehatan, hingga perhotelan. Saat ini, anak usaha Pertamina di asuransi adalah PertaLife Insurance dan Tugu Insurance. Kemudian, di kesahatan ada Rumah Sakit Pusat Pertamina dan di bidang perhotelan ada Patra Jasa. "Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, Patra Jasa, tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara," jelasnya. Menurut Simon, penggabungan ini dilakukan karena Pertamina akan mulai fokus hanya pada bisnis inti di bidang minyak dan gas. Apalagi saat ini, mereka punya tanggung jawab untuk menciptakan energi bersih. "Kami akan berfokus, Pertamina akan lebih fokus kepada core business Pertamina pada bidang oil and gas dan renewable energy," pungkasnya. Rencana penggabungan Pelita Air dengan Garuda juga pernah diutarakan Menteri Badan Usaha dan Mineral (BUMN) Erick Thohir. Erick mengatakan rencana itu masih tahap kajian. Menurut Erick, rencana ini baik mengingat Indonesia masih kekurangan armada pesawat untuk melayani masyarakat. Ia berkata dua maskapai itu pun punya pasar yang berbeda. "Garuda itu kan memang akan jadi premium, Pelita premium ekonomi dan tentu ada low cost," ujar Erick di Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1). ====[4] (ldy/dhf) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ Pelita Air (www.cnnindonesia.com)^ Garuda Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) bulan ini. EMAS melepas 1,61 miliar saham baru atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga penawaran Rp1.800-Rp3.030 per saham. Berdasarkan jadwal sementara, masa penawaran awal berlangsung pada 8-10 September 2025, sementara penawaran umum dijadwalkan 17-19 September 2025. Penjatahan saham direncanakan pada 19 September, distribusi saham pada 22 September, dan pencatatan saham EMAS di BEI pada 23 September 2025. Langkah ini menandai ekspansi MDKA melalui anak usahanya di sektor pertambangan emas. Seperti apa prospeknya? Selengkapnya saksikan paparan Equity Analyst CNBC Indonesia Research Susi Setiawati dalam IPO Watch di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (11/09/2025). Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] akhirnya merinci 6 bank[2] yang akan diguyur duit negara Rp200 triliun besok, Jumat (12/9). Dana pemerintah Rp200 triliun itu selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI), tapi kini akan disalurkan ke bank umum, termasuk Himbara. Purbaya membocorkan enam yang akan diguyur dana pemerintah terdiri dari empat bank umum konvensional dan dua bank umum syariah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ada (bank) syariah dua," jelas Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (11/9). Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) beranggotakan empat bank BUMN yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Purbaya tak mengungkap jelas bank konvensional dan syariah mana saja yang bakal 'kecipratan' duit Rp200 triliun. Ia hanya menegaskan porsi dana yang akan disimpan di tiap bank akan berbeda-beda. "Ada proporsinya beda-beda. Nanti, nanti kita atur (pembagian dana Rp200 triliun ke 6 bank). Harusnya cepat (proses pemindahan dana pemerintah dari Bank Indonesia). Malam ini saya tanda tangan, besok sudah masuk ke bank-bank itu," tegas Sang Menkeu. Pengalihan dana pemerintah dari BI menjadi langkah pertama Purbaya untuk membalikkan perekonomian Indonesia yang lesu. Menkeu yang baru dilantik pada Senin (8/9) itu mengklaim sudah melapor langsung dan mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengeksekusi rencana tersebut. "Saya sudah lapor ke Presiden (Prabowo), 'Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian'. Saya (Kementerian Keuangan) sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp200 triliun," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9). "Begitu saya masuk ke (Kementerian) Keuangan, sebelumnya sudah kita lihat, bahwa sistem finansial kita agak kering. Makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1 tahun-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain. Karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal," imbuhnya usai rapat. Pemerintah memang memarkir dana di BI. Dana 'nganggur' itu di antaranya sisa anggaran lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA). ====[3] (pta/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ bank (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI dengan agenda keputusan RKA Tahun 2026 Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 11/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR telah menyetujui anggaran Kementerian Keuangan pada 2026 senilai Rp 52,01 triliun. Anggaran ini telah ditetapkan dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Kamis (11/9/2025). "Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 sebesar Rp 52,01 triliun," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Kamis (11/9/2025). Anggaran tersebut akan digunakan untuk lima program. Pertama ialah kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi senilai Rp 90,03 miliar. Sementara itu, anggaran untuk pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 1,99 triliun. Adapun anggaran untuk program pengelolaan belanja negara sebesar Rp 24,4 miliar. Anggaran untuk pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp 289,23 miliar, dan dukungan manajemen menjadi yang terbesar Rp 49,61 triliun. Berikut ini rincian anggaran bila dialokasikan secara detail per direktorat jenderal dan badan layanan umum: 1. Sekretariat Jenderal dan BLU LPDP Rp 32 triliun 2. Inspektorat Jenderal Rp 36,18 miliar 3. Direktorat Jenderal Anggaran Rp 45,29 miliar 4. Direktorat Jenderal Pajak Rp 6,26 triliun 5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp 3,28 triliun 6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rp 54,79 miliar 7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta BLU LDKI Rp 99,93 miliar 8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU PIP, BPDP, dan BPDLH Rp 7,15 triliun 9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan BLU LMAN Rp 913,84 miliar 10. BPPK dan BLU PKN STAN Rp 372,18 miliar 11. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Rp 52,93 miliar 12. LNSW Rp 84,01 miliar 13. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Rp 87,53 miliar 14. Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan Rp 1,54 triliun. Dalam kesempatan itu, Komisi XI DPR turut meminta Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi bendahara umum negara memperkuat prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, memenhui rasa keadilan, dan rasa kepatutan. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] Next Article Situasi Ekonomi Menantang, DPR Minta Industri Asuransi Antisipatif [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Situasi Ekonomi Menantang, DPR Minta Industri Asuransi Antisipatif (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) buka-bukan mengenai strategi bisnis di tengah lesunya industri rokok. Perusahaan itu masih menaruh harapan pada lini bisnis utamanya, di tengah tekanan daya beli masyarakat dan ketidakpastian kebijakan cukai rokok. Direktur dan Corporate Secretary GGRM, Heru Budiman mengaku tidak terlalu pesimis bahwa daya beli akan terus merosot. Namun, GGRM juga tidak memiliki gambaran jelas terkait arah kebijakan cukai yang bakal ditempuh pemerintah ke depan. Maka demikian, pihaknya sedang berupaya secara optimal mempertahankan pangsa pasar agar tidak berkurang. Menurut Heru, kehilangan pangsa pasar lebih berbahaya ketimbang sekadar penurunan margin. "Karena kehilangan market share, pindah ke rokok lain, itu untuk memperolehnya kembali itu tidak hanya sekedar harganya kembali normal terus otomatis balik," ujar Heru saat public expose live 2025 yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara virtual, Kamis (11/9/2025). Pada kesempatan yang sama, Direktur GGRM Istata Siddharta menyoroti "krisis" pada kinerja keuangan ini tidak hanya terjadi pada pihaknya. Ia mengatakan industri tembakau di Indonesia saat ini sedang dalam kondisi sehat. "Nah di situ kami juga cukup optimis bahwa pemerintah akan memperhatikan kondisi ini dan akan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki struktur cukai yang ada dan juga melakukan penindakan buat rokok-rokok tanpa cukai tadi. Dengan penindakan itu kami harapkan juga industri akan menjadi lebih sehat dalam beberapa tahun ke depan," ungkap Istata pada kesempatan yang sama. Meski demikian, GGRM tidak menyiapkan strategi inovasi produk baru atau diversfikasi usaha. Istata mengatakan diversfikasi membutuhkan waktu yang panjang dalam mencari harga yang cocok kepada konsumen dan dapat menciptakan keuntungan. "Itu suatu tantangan yang besar. Untuk diversifikasi, industri manapun kalau diversifikasi itu hasilnya akan memakan waktu. Biasanya waktu itu beberapa tahun atau mungkin lebih lama dari itu. Jadi pada saat ini kalau misalkan kita mengharapkan perbaikan bottom line perusahaan dari diversifikasi, itu akan merupakan suatu tujuan jangka menengah atau jangka panjang," terang Istata. GGRM juga tidak terlalu berharap pada produk rokok elektrik yang saat ini semakin ramai digunakan perokok. Seperti diketahui, GGRM pada tahun 2021 telah mendirikan tiga anak usaha baru untuk menjalankan bisnis rokok elektrik, namun sampai saat ini belum terlihat hilalnya. "Rokok elektrik seperti yang sudah selama ini saya katakan itu adalah segmen yang kita tetap perhatikan dan kita juga mencoba-coba, tapi tidak terlalu banyak yang diharapkan karena rokok elektrik ini lebih banyak di level menengah ke atas," pungkas Heru. Seperti diketahui, harga rokok menjadi mahal terutama disebabkan oleh kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dilakukan pemerintah, termasuk kenaikan rata-rata 10% pada tahun 2023 dan 2024. Adapun GGRM mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga semester I tahun 2025 sebesar Rp 117,1 miliar. Laba tersebut anjlok 87,3% jika dibandingkan semester I tahun 2024 yang sebesar Rp 925,5 miliar. Mengutip laporan keuangannya yang disampaikan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), penurunan laba tersebut karena pendapatan GGRM hingga Juni 2025 turun 11,4% jadi Rp 44,3 triliun dari perolehan Juni 2024 yang sebesar Rp 50,01 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Gara-Gara Perselisihan, Sosok Ini Tajir Berkat Gudang Garam [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Gara-Gara Perselisihan, Sosok Ini Tajir Berkat Gudang Garam (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] menargetkan ekonomi[2] RI bisa tumbuh[3] 6 sampai 6,5 persen dalam 1 hingga 2 tahun mendatang atau pada 2026 hingga 2027. Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ini, mesin ekonomi Indonesia pincang, di mana pemerintah dan swasta masing-masing jalan sendiri. "Satu jalan sana swasta, di sini satu jalan hanya pemerintah. Gimana kalau dua-duanya dijalankan? Jadi 6 persen sampai 6,5 persen enggak susah-susah amat dalam waktu setahun, dua tahun," katanya dalam acara GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8 Persen di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (11/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya optimis ekonomi RI akan cerah dalam waktu dekat. Ia yakin krisis seperti pada 1998 tidak akan terulang lagi. "Kita sudah mengalami beberapa krisis, sudah teruji, dan pengetahuan ini kita pakai di 2008, 2015, 2020, 2021 kemarin. Sudah teruji. Jadi, kita bisa berharap ekonomi kita ke depan akan lebih cerah lagi," katanya. Ia pun yakin target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diinginkan Prabowo bisa tercapai. Menurutnya, jika RI berpuas diri dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini 5 persen, maka bisa terjebak dalam middle income trap. "Pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Saya senang juga, bagus nih, kita kejar. Enggak gampang, tapi mungkin," imbuhnya. ====[4] (fby/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ tumbuh (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas[1]) memperketat pengawasan gula rafinasi[2] di tengah kabar gula untuk industri[3] tersebut bocor ke pasar. Menurutnya, isu kebocoran ini telah ditangani melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga. Pemerintah memastikan gula rafinasi hanya digunakan untuk kebutuhan industri dan tidak masuk ke pasar konsumsi rumah tangga. "Kami melakukan evaluasi menyeluruh bersama kementerian/lembaga serta aparat terkait, menindaklanjuti isu GKR (gula kristal rafinasi) rembes ke pasar" ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Kamis (11/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pemerintah, kata Zulhas, memastikan percepatan penyerapan gula produksi petani melalui kemitraan dan penugasan BUMN pangan dengan harga acuan yang menguntungkan petani, sembari tetap menjaga daya saing industri. "Kami ingin memastikan petani tebu mendapatkan kepastian pasar dan harga yang adil. Gula petani sudah diserap, dan kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran proses ini," imbuhnya. Selain itu, Kemenko Pangan bersama pemerintah daerah (pemda) dan pelaku industri juga terus memantau kondisi lapangan agar rantai pasok gula berjalan lebih efisien dan stabil. Zulhas menegaskan kebijakan pangan nasional harus mampu menciptakan ekosistem yang adil, yakni petaninya mendapat harga layak, industri kompetitif, serta konsumen terlindungi. "Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan barang, tapi juga keberlanjutan dan keadilan. Tugas pemerintah adalah memastikan semua pihak merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan," pungkasnya. ====[4] (pta/dhf) References^ Zulhas (www.cnnindonesia.com)^ gula rafinasi (www.cnnindonesia.com)^ industri (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber