bot

Jakarta - CEO Alphabet Sundar Pichai mengubah pernyataannya terkait sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dijalani oleh para pegawai Google. Sebelumnya Pichai menyebut kalau para pegawai Google bakal bekerja remote sampai 1 Juni mendatang. Namun menurut The Information, Pichai menyebut kalau mayoritas pegawainya itu bakal WFH sampai akhir 2020. Menurutnya, hanya pegawai yang benar-benar perlu berada di kantor secara fisik yang dibolehkan bekerja mulai Juni atau Juli. Itu pun dengan bermacam kondisi untuk menjaga kesehatan pegawai lainnya dan sesuatu yang disebutnya sebagai 'pengalaman bekerja di kantor yang berbeda'. Namun bagi kebanyakan pegawai Google, bekerja dari rumah alias WFH bakal menjadi sebuah hal normal yang harus mereka jalani sampai tahun 2020 berakhir. Google sendiri sudah menyarankan pegawainya untuk WFH karena pandemi Corona sejak awal Maret lalu. Google bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang meminta pegawainya untuk WFH sampai akhir 2020. Sebelumnya Facebook pun mengambil langkah serupa, yang membolehkan hampir semua pegawainya untuk WFH sampai akhir 2020. Mereka pun tak berencana membuka beberapa kantornya sebelum 6 Juli. Langkah ini diambil Facebook setelah mempertimbangkan sejumlah informasi dari berbagai badan kesehatan seperti Centers for Disease Control (CDC) dan Johns Hopkins, termasuk panduan dari pemerintah AS. Sepertinya, perusahaan yang melakukan hal serupa bakal terus bertambah, karena jika dua perusahaan teknologi terbesar melakukan hal itu, maka kemungkinan akan ada perusahaan lain yang mengikuti langkah tersebut. Simak Video "Cerita WNI di Moskow Jalani WFH saat Pandemi Corona" [==] (asj/asj) Sumber

Selain pencegahan korban jiwa, pemerintah juga mengkaji pengurangan dampak ekonomi. == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah mulai melakukan kajian awal mengenai tahapan pemulihan ekonomi sesuai dengan informasi yang beredar di masyarakat. Namun, ia memastikan, kesehatan dan keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Sri menuturkan, pemerintah terus melakukan kajian terhadap berbagai langkah yang memfokuskan penanganan Covid-19, yakni penyebaran dan pencegahan korban jiwa. "Tapi, di sisi lain, kami mengkaji beberapa kemungkinan agar dampak terhadap sosial-ekonomi dapat dikurangi juga," katanya dalam konferensi pers Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) secara virtual, Senin (11/5). Saat ini, Sri menambahkan, pemerintah sedang mengkaji dengan berbagai pertimbangan, termasuk mengenai kompetensi kementerian/lembaga untuk dapat melihat dari semua aspek secara seimbang, yaitu kesehatan, keamanan masyarakat, kegiatan sosial dan ekonomi, bahkan juga religius. Sri menekankan, tiap langkah yang diambil pemerintah bersifat data-driven atau bergantung pada data. "Artinya, Pak Presiden (Jokowi) melihat apakah ada kemungkinan untuk melakukan tindakan yang dapat menyeimbangkan antara kebutuhan tetap menjaga kesehatan masyarakat, namun di sisi lain memberi ruang interaksi sosial dan ekonomi dengan apa yang disebut new normal," tuturnya. Berbagai negara disebutkan Sri telah melakukan kajian yang sama seperti Indonesia. Misalnya saja Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol yang mulai mempertimbangkan kebijakan untuk menghadapi new normal. Sebelumnya, beredar gambar maupun teks informasi yang menjelaskan timeline pemulihan ekonomi yang akan dilakukan di Indonesia secara bertahap. Dimulai pada 1 Juni dengan mengoperasikan industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B) dengan tetap menerapkan social distancing, persyaratan kesehatan dan jaga jarak, termasuk menggunakan masker. Sampai pada akhirnya pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam skala besar yang ditargetkan berlangsung pada 20 dan 27 Juli. "Pada akhir Juli atau awal Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam salindia atau slide yang beredar di masyarakat. Sumber

[unable to retrieve full-text content] Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menyiapkan sederet program padat karya tunai di 34 provinsi.Sumber

Jakarta - Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkapkan bahwa bakal ada proses hukum yang berbelit ketika korban PHK hendak menuntut perusahaan yang tak membayar kewajibannya atau pesangon di tengah pandemi Corona ini. Para korban PHK ini butuh setidaknya 1-2 tahun agar tuntutannya dipenuhi secara hukum. "Kalau misalnya majikan (perusahaan/pelaku usaha) tidak mau bayar, prosedurnya si karyawan harus lapor dulu ke depnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) habis itu kalau majikannya tetap cuek, gugat di pengadilan perburuhan (Pengadilan Hubungan Industrial), lalu ke mahkamah agung, sehingga perkara perburuhannya hanya untuk mendapatkan pesangon atau upah bisa sampai 1-2 tahun. Sudah keburu lemes karyawannya kelaparan," papar Hotman dalam telekonferensi bertajuk Perlindungan Hukum untuk UMKM di Masa Krisis, Senin (11/5/2020). Lantaran, hukum di Indonesia belum pernah mengatur sanksi pidana terkait hal tersebut terutama kondisinya terjadi di tengah keadaan kahar (force majeure) seperti saat ini. "Pertanyaannya sekarang apakah alasan ini bisa dipakai oleh majikan (perusahaan) untuk tidak membayar karyawan atau pesangon? Itu belum ada presedennya. Kalau force majeure dalam bidang bisnis antara debitur dan bank sudah banyak presedennya. Tapi antara majikan (pengusaha) dan pegawai, kaitannya untuk upah dan pesangon belum ada presedennya," katanya. Mengutip data Kemnaker per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi COVID-19 telah mencapai 1.032.960 orang. Sementara, jumlah pekerja sektor formal dan informal yang di-PHK sudah mencapai 689.998 orang. Sehingga, total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.722.958 orang. Simak Video "Gegara Corona, Ramayana Depok PHK 87 Karyawannya" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Indonesia terancam kebanjiran orang miskin baru gara-gara Corona. Sebelumnya, Ancaman meningkatnya kemiskinan muncul di tengah hantaman wabah Corona di Indonesia. Banyak masyarakat disebut akan terjun ke jurang kemiskinan karena perekonomian lesu imbas Corona. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan apa? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan penyaluran bansos harus dimaksimalkan. Selama ini dia menilai bansos masih belum maksimal membantu masyarakat miskin. Mulai dari bantuan yang belum mencukupi bila dibanding jumlah masyarakat membutuhkan. Hingga distribusi dan pendataan yang masih buruk, sehingga banyak masyarakat yang butuh justru tidak mendapatkan bansos. "Permasalahannya sih dari sisi jumlah bantuan belum mencukupi, karena orang yang dibantu masih terbatas belum mencakup semua. Sebagian pun distribusinya bermasalah banyak yang butuh malah belum terdaftar," ujar Faisal kepada detikcom, Senin (11/5/2020). Di sisi lain, kecepatan penyaluran bansos juga dinilai Faisal masih sangat kurang. Menurutnya, masih banyak pihak yang sudah terdaftar tapi belum mendapatkan bansos. "Lalu, kecepatan eksekusinya masih kurang, sampai saat ini banyak yang sudah terdata tapi juga belum terima bansos," ungkap Faisal. Pemerintah diminta segera turunkan harga BBM. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Angka Kemiskinan Pasca Pandemi Corona Diprediksi Naik 12%" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan harga gula sudah turun ke level Rp 14.000-15.000/kg di pasaran. Akan tetapi, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mempertanyakan kembali pernyataan Agus tersebut. Menurut Abdullah, harga gula di DKI Jakarta saja belum ada yang turun ke level di bawah Rp 17.000/kg. Lalu, menurut pusat informasi harga pangan strategis nasional (PIHPSN), harga gula rata-rata nasional masih tembus Rp 17.700/kg, sementara di DKI Jakarta Rp 18.900/kg. Kemudian, harga tertinggi berada di provinsi Sulawesi Tenggara yakni Rp 21.050/kg. "Makanya saya mempertanyakan di mana ada Rp 14.000/kg di pasar? Jadi khususnya di Jakarta kalau kita bicara harga, itu belum ada yang di bawah Rp 17.000/kg, belum ada. Jadi kisarannya Rp 18.000/kg bahkan sampai Rp 19.000/kg. Jadi Rp 17.500-18.000-19.000/kg, belum ada yang di bawah Rp 17.000/kg. Itu untuk di Jakarta. Di beberapa daerah lain itu justru mengalami kenaikan yang signifikan," terang Abdullah kepada detikcom, Senin (11/5/2020). Abdullah mengatakan, penyebab harga gula yang masih bertahan tinggi ini murni karena stok yang tidak mencukupi permintaan masyarakat. "Kalau biasanya persentase stok itu 100%, ini cuma ada 40-50%, paling tinggi 60% stoknya," urai Abdullah. Ia meminta, Agus juga memperhatikan distribusi gula di pasar tradisional. Bukan hanya mengutamakan distribusi untuk ritel modern. "Ini kami mendesak agar pusat distribusi jangan di ritel. Mungkin di ritel modern lebih mudah mendistribusikannya. Karena mereka punya kantor pusat, mereka punya pemilik tunggal. Kalau di pasar tradisional tidak, mereka harus menyebar ke pedagang-pedagang yang jumlahnya cukup besar khusus pedagang gula. Dalam 1 pasar saja lebih 4-5 kios atau lebih yang menjual gula, bahkan 10 kios. Nah ini yang jadi persoalan tersendiri. Maka jangan meremehkan distribusi di pasar tradisional," terang Abdullah. Simak Video "Takut Gendut? Ini Tips Minum Boba Rendah Gula" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Kelompok peretas atau hacker ShinnyHunters mengklaim telah membobol dan menjual 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com, e-commerce tertua di Indonesia. Kabar itu pun sampai ke telinga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Dalam situasi saat ini, belum diketahui apakah perwakilan Bhinneka akan dipanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dugaan peretasan data pribadi pengguna mereka. "Bukan panggil-memanggil ya yang sekarang, tapi bagaimana mengatasinya, itu yang paling penting. Kalau panggil bisa saja, tapi yang paling penting adalah segera mengatasi karena ini data pribadi milik masyarakat itu yang harus dijaga," tutur Johnny dalam sambungan telepon kepada detikINET, Senin (11/5/2020). Johnny mengungkapkan belum mengetahui apakah laporan kejadian peretasan data pribadi pengguna Bhinneka tersebut sudah diterima Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) atau belum. "Saya belum cek, itu kan ke Ditjen Aptika. Saya dari pagi langsung ratas (rapat terbatas) dan baru selesai," ucapnya. "Tetapi, sudah diketahui oleh publik ini disampaikan melalui media, maka Kominfo akan langsung berkoordinasi seperti dengan Tokopedia, Bukalapak, demikian dengan lain-lain, karena (peretasan data pengguna) ini bukan yang pertama," kata Johnny menambahkan. Politikus Partai NasDem ini menjelaskan harus ada koordinasi bagaimana pengamanan yang dilakukan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tersebut apabila terjadi serangan dari hacker. Sebab PSE, termasuk Bhinneka, mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi penggunanya agar tidak bocor, apalagi sampai diperjualbelikan tanpa seizin pemilik. "Pemilik data yang katanya bocor itu harus dikasih tahu, terus langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari dampak kerugian, seperti jangan sampai data keuangannya diambil dan rekening banknya disedot itu berbahaya, dan memberi solusi kepada pemilik data pribadi itu agar kerugiannya tidak berlanjut, memastikan bahwa kebocoran data yang terjadi itu benar-benar sudah diatasi," pungkasnya. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (agt/fyk) Sumber

LPS akan terus memantau kondisi DPK perbankan. == JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan ada ruang penurunan suku bunga penjaminan atau LPS Rate mencermati kondisi perekonomian saat ini yang terdampak wabah Covid-19. Saat ini, suku bunga penjaminan berada di level 5,75 persen. “Melihat situasi terakhir kelihatannya ini (LPS Rate) akan terus turun,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dalam keterangan pers daring bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (11/5). Meski begitu, ia tidak menyebutkan persentase atau potensi jumlah penurunan LPS rate tersebut. Selama tahun 2020, LPS sudah menurunkan tingkat suku bunga penjaminan sebesar 50 basis poin menjadi 5,75 persen. LPS, lanjut dia, akan terus memantau kondisi dana pihak ketiga (DPK), tren penurunan suku bunga serta kondisi likuiditas di sistem perbankan apabila memutuskan untuk menurunkan LPS rate. Ia mengungkapkan secara umum DPK mengalami perlambatan seiring melambatnya kegiatan ekonomi karena wabah virus corona jenis baru. Meski begitu, kata dia, jika dicermati secara tahunan pertumbuhan DPK masih relatif aman yakni mencapai 7,98 persen pada April 2020 atau melambat dibandingkan Maret 2020 mencapai 9,66 persen. DPK, imbuh dia, ditopang komponen tabungan yang masih tumbuh tinggi secara tahunan pada Mei 2020 mencapai 10,2 persen dibandingkan April mencapai 8,11 persen dan Maret mencapai 9,5 persen. Sementara untuk rekening giro, lanjut dia, mengalami penurunan menjadi 9,77 persen pada April 2020 karena pembayaran bunga utang dan pokok serta pembayaran dividen perusahaan dan kemungkinan pembayaran pajak yang mundur. Sedangkan untuk bunga deposito, pada akhir kuartal pertama tahun ini deposito rupiah turun 28 basis poin menjadi 5,50 persen dan dipantau terus menurun selama April dan awal Mei ini. Untuk suku bunga deposito valuta asing juga turun mencapai 1,01 persen. “Dalam memberikan ruang gerak perbankan nasional maka LPS memberikan kelonggaran pembayaran premi penjaminan semester kedua berlaku Juni sampai akhir tahun. Dengan pelonggaran ini bank yang terlambat bayar premi tidak akan kena denda atau nol persen,” kata Halim Alamsyah. sumber : Antara Sumber

California - Untuk memerangi penyebaran virus Corona di dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berencana mengembangkan aplikasi pelacak COVID-19. Seperti diketahui, sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia, berbondong-bondong memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan aplikasi virus Corona tersebut. Melalui aplikasi, masyarakat tidak hanya mengetahui informasi terbaru dari virus yang menjangkit pernafasan ini, tetapi juga membantu masyarakat untuk konsultasi yang berkaitan dengan virus tersebut dan melacak pergerakan interaksi pasien positif. Aplikasi yang belum diketahui namanya itu nantinya diperuntukkan bagi negara yang kekurangan SDM untuk mengembangkan aplikasi pelacak COVID-19. Adapun, WHO menggaet eks-pegawai Google dan Microsoft dalam mengembangkan aplikasi tersebut. "Manfaatnya (aplikasi COVID-19) benar-benar untuk negara yang tidak memiliki apa-apa. Kami akan memberikan yang tidak mampu (dengan menyediakan aplikasi COVID-19) di mana negaranya memiliki sistem kesehatan yang rapuh," ujar Kepala Informasi WHO Bernardo Mariano dikutip dari Reuters, Senin (11/5/2020). Lalu, apa keunggulan aplikasi buatan WHO itu? Aplikasi COVID-19 WHO itu hampir sama dengan aplikasi yang sudah ada di sejumlah negara. Mariano menyebutkan, orang-orang bisa menanyakan tentang gejala yang mereka serta menawarkan panduan tes Corona, tentunya akan dipersonalisasi sesuai dengan negara pengguna. Selain memeriksa gejala virus Corona, aplikasi ini juga memungkinkan melacak kontak interaksi dengan pasien positif yang memakai fitur bluetooth. Rencananya, aplikasi COVID-19 buatan WHO itu akan dirilis pada bulan ini. WHO mengharapkan negara-negara yang ada di Amerika Selatan dan Afrika dapat memanfaatkannya, mengingat jumlah kasus di sana meningkat. Simak Video "WHO: Jalan Masih Panjang, Corona Bersama Kita Dalam Waktu Lama" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bakal banyak orang miskin kagetan bermunculan. Orang-orang ini disebut Muhadjir miskin kagetan, karena awalnya tidak miskin, namun terimbas virus Corona dan menjadi miskin. Lalu seberapa besar potensi jumlah orang yang menjadi miskin kagetan? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa banyak orang yang berada di golongan hampir miskin terancam terjun ke dalam garis kemiskinan karena terimbas Corona. Jumlahnya dia memperkirakan ada 67 juta orang. "Jadi yang berada di bawah kemiskinan itu sekitar 25 juta, nah yang jadi masalah ini yang dekat sama garis kemiskinan alias hampir miskin 67 juta. Saat ada guncangan ekonomi mereka masuk rentan masuk ke garis kemiskinan," papar Faisal kepada detikcom, Senin (11/5/2020). Dalam riset yang dilakukan Core Indonesia, Faisal menjabarkan sampai ke Triwulan II 2020 atau sampai bulan Juni ke depan, pihaknya memprediksi ada 5,1-12,3 juta orang yang terjun ke dalam jurang kemiskinan. Sementara itu, hingga Maret 2020, angka kemiskinan di Indonesia berada di 9,4% atau mencapai 25,1 juta orang total penduduk miskin. Prediksi itu dibagi menjadi 3 skema. Paling ringan, akan ada tambahan 5,1 juta orang penduduk yang terjun ke garis kemiskinan. Menambahkan angka kemiskinan Indonesia menjadi 11,7% atau sekitar 30,8 juta orang total penduduk miskin. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Anies Pamer Angka Kemiskinan DKI Tahun 2019: Terkecil se-Indonesia" [==] Sumber

Wabah virus corona membuat arus modal asing keluar dari Indonesia sangat besar. == JAKARTA -- Pemerintah Indonesia (RI) mengatakan efek dari penyebaran virus corona membuat arus modal asing yang keluar atau outflow dari pasar keuangan Indonesia pada Januari-Maret jauh lebih besar dibandingkan pada saat terjadi periode krisis keuangan 2008 dan juga periode taper tantrum pada 2013. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada kuartal pertama tahun ini arus modal asing yang keluar dari Indonesia sudah mencapai Rp145,28 triliun, jauh lebih besar dari periode ‘outflow’ pada 2008 yang sebesar Rp69,9 triliun dan pada taper tantrum 2013 sebesar Rp36 triliun. “Outflow lebih dari dua kali lipat dari saat guncangan krisis global 2008 dan 2013. Magnitude ini jadi perhatian khusus dan jadi pembahasan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ujar Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual KSSK, Senin (11 Mei). Dia mengatakan penyebaran Covid-19 telah menyebabkan kepanikan di pasar keuangan global dengan indeks VIX pada Maret lalu menunjukkan level tertinggi sepanjang sejarah menyentuh level 82 yang menunjukkan kecemasan investor global pada pasar saham. “Kecemasan tersebut karena kinerja saham di negara maju mengalami gejolak dan penurunan tajam,” tambah Menteri Sri Mulyani. Dia mengatakan indeks kepercayaan konsumen dan bisnis global juga turun tajam melebihi saat terjadinya krisis keuangan global 2008. Kondisi tersebut membuat negara berkembang mengalami arus modal asing keluar yang sangat besar karena investor mencari aset yang dianggap aman dalam bentuk mata uang dolar tunai. Menteri Sri Mulyani menambahkan derasnya ‘outflow’ pada kuartal pertama menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami eskalasi tinggi setelah pada Februari berada pada level Rp14.318 per dolar AS yang kemudian menyentuh level terendah Rp16.575 per dolar AS atau melemah 15,8 persen di banding bulan sebelumnya. Link: https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/arus-modal-keluar-saat-covid-19-lampaui-periode-krisis-2008/1836190 sumber : Anadolu Agency Sumber

Jakarta - Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan. Salah satunya dengan menetapkan kebijakan kepada pelaku usaha perbankan untuk memberikan pendampingan dan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan relaksasi kredit bagi para debitur UMKM BRI yang mengalami kesulitan. Hal ini dialami oleh seorang pengusaha Event Organizer, Aldino Noormares (25). "Sejak SMA saya sudah ikut Event Organizer (EO), lalu saya melihat di wilayah Tasikmalaya usaha ini memiliki peluang yang besar terutama untuk acara pernikahan sehingga saya memutuskan untuk punya usaha sendiri. Tidak hanya event pernikahan, tetapi juga event-event lainnya." ungkapnya. Terkait dampak COVID-19, Aldino mendapat keringanan dari Bank BRI berupa penangguhan pokok dan perpanjangan cicilan atas pinjaman yang dilakukan untuk membiayai usahanya. Sejak tahun 2017, Aldino mengembangkan usaha Event Organizer dan Wedding Decoration di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Berawal dari hobi dan keingintahuannya tentang EO sejak SMA, kini usahanya mengalami perkembangan pesat hingga dapat mempekerjakan 20 karyawan. Saat awal merintis, Aldino membiayai usahanya dari uang tabungan sendiri dari kerja sambilan saat kuliah serta dari investor yang membantunya. Namun seiring dengan perkembangan usahanya yang kian meningkat, ia memutuskan untuk menambah modal usaha hingga melalui pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI pada September 2019. Ia mengatakan dalam sebulan, pendapatan kotor yang diperoleh sebesar Rp 200 - 250 juta. Setelah dikurangi dengan biaya produksi serta menggaji karyawannya, pendapatan rata-rata dari usahanya tersebut tercatat mencapai Rp 40 - 50 juta per bulan. Pada pertengahan Maret 2020, Aldino mendapat informasi bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan physical distancing dan menghentikan kegiatan yang mengumpulkan massa. Kebijakan tersebut tentu berimbas pada usahanya dan semua kegiatan usahanya pun berhenti dan menunggu hingga waktu yang tak tentu. "Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada usaha saya, bahkan biasanya di bulan Ramadhan saya dapat tambahan permintaan dari acara buka bersama dan acara - acara lainnya, sekarang semuanya berhenti. Sebagian besar karyawan saya rumahkan dan hanya beberapa yang masih saya pekerjakan," tuturnya. Meski usahanya berhenti sementara, Aldino mengakui masih membayar cicilan kreditnya hingga April 2020. Namun, mengingat pandemi yang belum berakhir dan banyak event yang dibatalkan, ia akhirnya mengajukan relaksasi kredit ke BRI dimana per bulan Mei 2020, ia mendapat penangguhan pokok pinjaman dan perpanjangan selama 3 bulan dari BRI. "Setelah mengetahui dari media bahwa pemerintah akan memberikan keringanan kepada pelaku UMKM, saya mencoba mengajukan ke BRI, dan disetujui. Terima kasih BRI yang sudah membantu kami pelaku usaha di tengah situasi seperti ini. Saya optimis setelah pandemi ini berlalu, usaha saya kembali berjalan dan saya tetap rajin membayar cicilan," imbuhnya. Selain itu, meskipun usahanya mengalami penurunan dan sepi permintaan, ia tetap memutuskan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan sesuai dengan perjanjian kerja. Hal ini dilakukan agar silaturahmi dah hubungan kerja dengan karyawannya tetap terjalin. "Itu sudah menjadi tanggung jawab Saya kepada rekan kerja sekaligus saya ingin tetap menjalin silaturahim dengan mereka. Situasi seperti ini memang berat, namun saya harus bertahan dan tetap membantu karyawan saya," ungkapnya. Aldino juga memutuskan untuk beralih profesi sementara dengan menjadi supplier barang di toko online. Di tengah keadaan yang sulit ini, tidak membuatnya patah semangat dan tetap mencari alternatif lain untuk bisa bertahan dan mengisi waktu luangnya. "Usaha online sangat laku saat ini, saya coba dapat keuntungan dari margin penjualan. Saya juga mau memberi semangat kepada pelaku usaha lainnya. Saya juga sedang melanjutkan studi S2, keadaan ini juga memberi semangat untuk saya untuk tetap berusaha untuk menghidupi keluarga dan membiayai kuliah saya," pungkasnya. Simak Video "Teras BRI Kapal, Penjaga Kedaulatan Rupiah di Perbatasan" [==] (mul/mpr) Sumber

Ada enam aspek penting yang dilakukan BI dalam menjaga stabilitas keuangan. == JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) berkomitmen terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk melakukan tugasnya. Seperti menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan berbagai penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut telah diumukan setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) sejak bulan Februari hingga April 2020. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut terdiri dari enam aspek penting. Pertama, penurunan suku bunga kebijakan moneter (BI7DRR) dua kali masing-masing sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen. Penurunan suku bunga kebijakan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang rendah dan terkendali pada kisaran sasaran 2-4 persen serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada RDG 13-14 April 2020, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR dengan pertimbangan perlunya memprioritaskan kebijakan suku bunga guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dalam jangka pendek. "Meskipun, kami melihat bahwa ruang penurunan suku bunga ke depan, dalam hal ketidakpastian pasar keuangan sudah mulai stabil, masih terbuka," katanya dalam konferensi pers KSSK, Senin (11/5). Kedua, BI terus melakukan stabilisasi dan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Kebijakan ini didukung oleh cadangan devisa yang lebih dari cukup. BI juga telah menjalin kerja sama bilateral swap dan repo line dengan sejumlah bank sentral negara lain, termasuk dengan bank sentral Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar yang ditempuh tersebut, nilai tukar Rupiah bergerak menguat dari yang semula hampir menyentuh Rp 17 ribu per dolar AS menjadi di bawah Rp 15 ribu per dolar AS saat ini. "Bank Indonesia meyakini bahwa tingkat nilai tukar Rupiah saat ini secara fundamental masih //undervalued// dan insya Allah ke depan nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguat," katanya. Ketiga, BI terus memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas. Hal ini ditempuh antara lain dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah melalui transaksi DNDF, memperbanyak transaksi swap valas, dan penyediaan term repo untuk kebutuhan perbankan. Keempat, untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas (quantitative easing) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2020, Bank Indonesia telah melalukan injeksi likuditas sekitar Rp 503,8 triliun. Ini dilakukan antara lain melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuditas perbankan dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah. Kelima, pelonggaran kebijakan Makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pelonggaran ketentuan Loan to Value Ratio (LTV), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta penurunan GWM Rupiah untuk pembiayan dunia usaha khususnya untuk eskpor impor maupun untuk UMKM dalam rangka memitigasi dampak Covid-19. Keenam, kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis, mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transaksi nontunai, seperti uang elektronik, internet banking, maupun penggunaan QRIS. BI juga mendukung pemerintah melalui akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meringankan beban masyarakat dari dampak Covid-19. Sumber

Jakarta - Jasa pengiriman paket di PT Pos Indonesia Cabang Kudus meskipun di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19 meningkat. Peningkatan pengiriman barang melalui Kantor Pos Indonesia bahkan mencapai 300 persen. "Untuk pengiriman barang melalui Pos Indonesia saat ini bisa lebih 200-300 persen jika dibandingkan hari bisa," kata Pujianto supervisor pada Kantor Pos Indonesia Cabang Kudus kepada wartawan di Kudus, Senin (11/5/2020). Ia mengatakan, pada saat hari bisa Kantor Pos Indonesia cabang Kudus hanya melakukan pengiriman satu truk. Namun selama bulan puasa dan menjelang lebaran ini bisa tiga kali pengiriman. Padahal saat ini tengah terjadi wabah virus Corona. "Sebelum puasa sudah ada kenaikan tapi tidak signifikan. Sekarang sudah banyak sekali. Apalagi, masyarakat Kudus ini memanfaatkan jasa pengiriman barang ini," ujarnya. Ditambahkan, Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Kudus, Sri Haryatmo mengatakan, setiap satu truk pengiriman ini dengan berat empat ton. Adapun rute pengiriman meliputi Semarang, Kudus, dan Pati. "Truk tonasenya empat ton. Jadi rute semarang, Kudus Pati dan kembali lagi Pati, Kudus Semarang," katanya. Sri menjelaskan, rata-rata pengiriman barang seperti paket. Sedangkan untuk pengiriman surat sekarang hanya 25 persen saja. Pengiriman paket ini didominasi bisnis online, karena sekarang banyak pedagang online. "Posisi sekarang rata-rata pengiriman sudah paket. Surat itu hanya 25 persen saja. Sekarang lebih didominasi lebih banyak bisnis online. Karena banyak pedang online yang melakukan penjualan untuk dikirim ke penerima. Dominasi barang berupa konveksi sama souvenir," jelasnya. Sementara itu, untuk tetap memberikan pelayanan barang masuk ke Kudus pihaknya telah menyiapkan petugas. Para petugas ini disiapkan di semua kecamatan yang ada di Kudus. Dengan demikian, barang paketan yang dikirim melalui kantor Pos Indonesia akan sampai kepada penerima. "Kita juga menyiapkan petugas pengantar. Sehingga pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat," tandasnya. Simak Video "Karyawan PT Pos Indonesia Demo, Minta Direksi Dicopot" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Melonjaknya angka kemiskinan jadi ancaman baru di tengah mewabahnya pandemi Corona di Indonesia. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bakal banyak orang miskin 'kagetan' bermunculan. Orang miskin kagetan adalah masyarakat yang terpuruk ke garis kemiskinan karena imbas virus Corona. Lalu sebetulnya bagaimana virus Corona membuat banyak orang di Indonesia jatuh miskin? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan virus Corona telah memicu pembatasan gerak sosial. Sementara itu banyak masyarakat yang mendapat penghasilan mengandalkan kegiatan dan aktivitas sosial. "Pemicunya jelas karena adanya wabah ini, direspons dengan pembatasan mobilitas dan restriksi aktivitas sosial. Sedangkan, banyak lapisan masyarakat kita bergantung pada mobilitas manusia, apalagi di kota besar," jelas Faisal kepada detikcom, Senin (11/5/2020). Akibat pembatasan-pembatasan tersebut, orang-orang ini penghasilannya berkurang. Bahkan, paling buruk kehilangan pekerjaan sehingga sama sekali tak mendapatkan penghasilan. "Mereka jadi kehilangan pekerjaan dan drop penghasilannya. Ini yang jadikan banyak orang yang masuk ke garis kemiskinan," ujar Faisal. Faisal menjelaskan selama ini orang-orang tersebut masuk ke dalam golongan hampir miskin. Dia mengatakan jumlahnya sekitar 67 juta orang di Indonesia, dengan serangan virus Corona jutaan orang ini perlahan terjun ke garis kemiskinan. "Ini make sense sama data kependudukan kita, jadi yang berada di bawah kemiskinan itu sekitar 25 juta, nah yang jadi masalah ini yang dekat sama garis kemiskinan alias hampir miskin 67 juta. Saat ada guncangan ekonomi mereka masuk ke garis kemiskinan," papar Faisal. "Karakteristiknya mereka ini bekerja di sektor informal dan kondisi seperti ini sangat bergantung pada bansos," tambahnya. Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir mengatakan banyak orang miskin kagetan bermunculan selama wabah Corona. Awalnya, Muhadjir bicara mengenai masyarakat yang akan menerima bantuan sosial. Selama ini sudah ada masyarakat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mereka sudah rutin menerima bansos. Namun, banyak pihak yang belum masuk DTKS, orang-orang ini lah yang disebut Muhadjir sebagai orang miskin kagetan. "Mereka ini adalah masyarakat yang semula dikategorikan mampu tapi sekarang jadi jatuh miskin akibat COVID-19 atau saya sebut miskin kagetan. Semula tidak miskin, sekarang jadi miskin," ungkap Muhadjir dalam siaran pers video, Jumat (8/5/2020). Simak Video "Menko PMK Tegur Keras Anies Gegara Data Bansos" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Bhinneka mengimbau pelanggannya untuk mengganti password sembari mereka menginvestigasi kabar peretasan dan penjualan data pelanggan Bhinneka di dark web. Namun langkah ini dinilai pengamat tidak tepat, karena seharusnya bukan cuma imbauan melainkan wajib dilakukan. "Kami mengimbau pelanggan untuk segera melakukan penggantian password sebagai langkah pencegahan," kata Group Head Brand Communication & PR (BCPR) Bhinneka.com, Astrid Warsito kepada detikINET, Minggu (10/5/2020). Menurut Alfons Tanujaya, pakar keamanan internet dari Vaksincom, seharusnya ini bukan cuma imbauan melainkan sebuah keharusan. Pasalnya Bhinneka tak mempunyai sistem two factor authentication (TFA) sebagai keamanan tambahan akun penggunanya. "Jadi kalau passwordnya berhasil dibobol itu sudah tidak ada perlindungan lagi. Karena kalau hash berhasil dipecahkan itu tanpa ada hambatan apapun peretas bisa mengambil alih akun," pungkas Alfons ketika dihubungi detikINET, Senin (11/5/2020). "Karena itu mengganti password di kasus bocornya kredensial Bhinneka ini adalah KEHARUSAN dan bukan himbauan lagi," lanjutnya. Ia menambahkan, seharusnya kita sudah tak lagi mengandalkan password sebagai pengamanan akun di dunia maya. Pasalnya sudah banyak kasus yang semakin memperkuat kebutuhan TFA sebagai tambahan pengamanan. "Yang paling dasar saja TFA itu tidak diterapkan, yah kalau sudah begini yang dag dig dug yah usernya," pungkas Alfons. Yaitu menggunakan server yang menyimpan data secara fisik terpisah, dan menggunakan program perantara API untuk menghubungkan antar server. Penyimpanan data kartu kredit pun dilakukan pihak provider payment.Keamanan data kartu kredit Salah satu hal yang terancam dalam peretasan dan bocornya data pribadi ini adalah data kartu kredit. Untungnya, menurut Alfons, data kartu kredit ini relatif mempunyai standard operating procedure (SOP) yang baik. Namun bukan berarti data kartu kredit tak ikut terancam ketika ada peretasan database seperti yang terjadi di Bukalapak, Tokopedia, dan yang terbaru Bhinneka. Utamanya jika akun tak menggunakan TFA dan bisa dijebol. "Yah akses ke data kartu kredit pemilik akun terbuka lebar (kalau disimpan di akun). Dan biasanya tinggal memecahkan 3 angka di belakang kartu kredit (sebelah tanda tangan) itu sudah bisa digunakan akunnya," jelas Alfons. Sama seperti yang terjadi pada Tokopedia dengan OVO, di mana saat transaksi di Tokopedia sudah disetujui, maka server Tokopedia akan menghubungi server OVO yang kemudian akan meminta PIN untuk verifikasi pembayaran. "Makanya Vaksincom menyarankan untuk TIDAK menyimpan nomor kartu di akun2 online, karena kalau password akun kita jebol data kartu tersebut bisa diakses," tutup Alfons. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (asj/asj) Sumber

Jakarta - Sejak pengumuman kabar penutupan McDonald's Indonesia di pusat perbelanjaan Sarinah di kawasan Thamrin, Jakarta, nama McD selalu menjadi bahasan netizen dan menjadi trending topik di media sosial. Kini setelah resmi ditutup pada Minggu, (10/2/2020) pukul 22:05, nama McD Sarinah masih terus dibahas hingga sampai saat ini masih saja menjadi nomor satu di Twitter dengan lebih dari 36 ribu cuitan. mcd trending topik Foto: screenshot Selain ungkapan rasa sedih karena tempat tersebut adalah gerai pertama yang dibuka di Indonesia pada tahun 1991 dan banyak kenangannya, belakangan banyak pula yang mengutarakan rasa kesal. Netizen banyak yang mengkritik kerumunan massa yang menyaksikan akhir dari penutupan McDonald's di Sarinah. Sebagian dari mereka khawatir hal itu akan mengakibatkan penyebaran virus COVID-19 yang rentan menular. "Let's hope there will not be a 'McD Sarinah' cluster," tulis seorang netizen. "Semoga tidak muncul cluster McD Sarinah ya? PSBB cuma garang di kertas, tapi loyo saat dipelaksanaan? Kok bisa ada perkumpulan massa segini banyak tapi tidak dibubarkan?," tulis yang lain. McD Sarinah got a special place in our memories, but seriously @McDonalds_ID was a gathering like this in the middle of a pandemic really necessary? The place could've gone in a sweet tone. But this is really tone deaf. Shame. (Photos taken by @ya_texmsh from a safe distance) pic.twitter.com/p04H8rrZqa — Joko Anwar (@jokoanwar) May 11, 2020 Ketika dikonfirmasi, Satpol PP DKI Jakarta menyebut pihak McDonalds (McD) Sarinah telah melanggar aturan PSBB. Hal ini karena membuat acara yang menimbulkan kerumunan orang. "Bahwa dalam Pergub kita PSBB itu keramaian di tempat umum dibatasi maksimal 5 orang. Jadi itu udah pelanggaran untuk McD bikin acara-acara semacam itu," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dihubungi, Senin (11/5/2020). Simak Video "Warga Ramai-ramai Lihat McD Sarinah Ditutup, Netizen Geram" [==] (jsn/fyk) Sumber

Penambahan kredit modal kerja agar sektor riil tidak berat hadapi dampak corona. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menambah kredit modal kerja bagi pelaku industri. Saat ini otoritas baru akan memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan restruktrisasi kredit. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait rencana tersebut. “Kebijakan penambahan kredit modal kerja agar sektor riil tidak terlalu berat menghadapi dampak corona jadi cepat recover,” ujarnya saat video conference KSSK di Jakarta, Senin (11/5). Menurutnya kredit perbankan tumbuh sebesar 7,95 persen secara tahunan terutama berasal dari pertumbuhan kredit valas. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 9,54 persen secara tahunan. “Kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan hingga Maret 2020 masih menunjukkan peningkatan dengan didukung ketahanan perbankan, likuiditas, dan stabilitas pasar uang,” ucapnya. Dari jenis penggunaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kenaikan kredit investasi dan kredit modal kerja yang masing-masing tumbuh sebesar 13,65 persen secara tahunan dan 6,63 persen secara tahunan. "Hal ini tidak bisa dihindari adanya corona berpengaruh ke sektor riil dan transmisi ke sektor keuangan, tinggal bagaimana melakukan kebijakan untuk mitigasi hal ini," ucapnya. Sumber

Terjadi kenaikan kredit macet karena sejumlah faktor, tapi masih di bawah batas. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 2,77 persen pada kuartal satu 2020. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi akhir 2019 sebesar 2,30 persen. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kenaikan rasio kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yang terdampak virus corona seperti sektor transportasi, industri pengelolahan, perdagangan dan rumah tangga. “Level rasio NPL masih tetap terjaga di bawah treshold sebesar lima persen,” ujarnya saat video conference KSSK di Jakarta, Senin (11/5). OJK juga menyebutkan tingkat rasio kecukupan permodalan perbankan atau capital adequacy ratio (NPL) masih cukup tinggi sebesar 21,77 persen atau menurun dibandingkan Desember 2019 sebesar 23,31 persen. Adapun penyaluran kredit bank terpantau tumbuh 7,95 persen secara tahunan pada Maret 2020, meningkat dari Desember 2019 sebesar 6,08 persen karena didorong oleh permintaan kredit valas. Kemudian Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,54 persen secara year on year (yoy) pada Desember 2019 DPK hanya tumbuh 6,54 persen. Sementara Komisi XI DPR menilai saat ini upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sudah berjalan baik. Hanya saja perlu diatur agar tidak ada kesalahan di tengah penyebaran virus corona di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan aturan juga perlu diperjelas terkait Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang disebut menjadi bank penyangga likuiditas bank sistemik. "Perbankan plat merah yang tergabung dalam Himbara adalah objek kebijakan. Ia tak boleh masuk ke dalam ranah regulator KSSK," ujarnya kepada Republika.co.id. Menurutnya tidak tepat menugaskan kepada Himbara sebagai penyangga likuiditas bank sistemik apapun alasannya. Hal tersebut bukan tugas dan tanggung jawab Himbara. "Itu adalah tugas BI yang harus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19," ucapnya. "Setidaknya harus ada aturan dan peraturan yang jelas misalnya sumber pendanaan harus dari penempatan pemerintah (bukan dari DPK bank Himbara). Lalu, porsi penempatan dana ke Himbara harus lebih besar dibanding ke swasta," jelasnya. Sumber

Jakarta - Sejak diserang pandemi Corona (COVID-19), ramai-ramai masyarakat mengeluh masalah tagihan listrik yang terasa membengkak. Tak sedikit diantaranya mengaku tidak sanggup membayar tagihan listriknya. Sehingga, terancam arus listriknya dicabut oleh PT PLN (Persero). Lalu, bagaimana sebenarnya hak konsumen terkait tagihan listrik ini? Apakah PT PLN bisa menunda pembayaran listrik warga yang tidak sanggup bayar di tengah pandemi? Menurut Pengacara Hotman Paris Hutapea apapun kondisinya masyarakat tetap wajib melunasi tagihan listriknya meski dalam kondisi sesulit ini. Alasannya sampai sejauh ini belum ada landasan hukum yang mengizinkan PLN untuk melonggarkan tagihan listriknya kepada masyarakat. "Anehnya sampai hari ini Kepres (Keputusan Presiden) terhadap hal tersebut belum ada. Kecuali untuk keringanan-keringanan yang pernah diberikan oleh pak Jokowi. Sekarang ini yang ada baru Kepres-kepres dalam bidang perbankan oleh OJK yaitu misalnya debitur yang menjadi korban Corona bisa restrukturisasi dan sebagainya. Tapi khusus mengenai pembayaran di luar perbankan sampai sekarang belum ada aturannya. Sehingga itu menjadi open kepada dispute," ujar Hotman dalam telekonferensi bertajuk Perlindungan Hukum untuk UMKM di Masa Krisis, Senin (11/5/2020). Parahnya, bila PLN tak mencabut arus listrik konsumen yang molor bayar tagihan listrik justru bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. "Di satu pihak kalau konsumennya tidak membayar ada ancaman dimatikan listriknya. Sementara PLN, (kalau tidak mencabut listrik) mungkin bisa dianggap kerugian negara menjadi korupsi. Itu masalah. Karena pengertian korupsi kan tidak harus menerima uang, tapi kalau mengesampingkan hak negara, kelebihan dari BUMN tanpa didasari oleh peraturan yang berlaku bisa dianggap merugikan keuangan negara. Jadi ini menjadi kayak lingkaran setan ini, mana yang duluan ini," tuturnya. Untuk itu, dibutuhkan segera landasan hukum yang bisa meringankan beban masyarakat terutama yang tak mampu membayar tagihan listriknya. "Solusinya adalah harus ada landasan hukumnya yaitu kepres," katanya. Sejauh ini, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan pemberian listrik gratis untuk pelanggan bersubsidi 450 VA dan diskon sebesar 50% untuk pelanggan 900 VA selama 3 bulan serta insentif tagihan listrik gratis bagi pelanggan Bisnis skala Kecil (B1) dan Industri skala Kecil (I1) yang memiliki sambungan daya 450VA. Sedangkan pelanggan listrik lainnya belum mendapat keringanan listrik di tengah pandemi ini. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Akhir pekan lalu jagad maya dihebohkan dengan aplikasi Raqib Atid yang berguna untuk mencatat amal baik dan amal buruk penggunanya. Kini aplikasi yang sempat viral itu tiba-tiba menghilang dari Google Play Store. Berdasarkan pantauan detikINET pada Senin (11/5/2020) saat mencari kata kunci Raqib Atid di Play Store tidak lagi ditemukan aplikasi tersebut. Sepertinya aplikasi yang dikembangkan Mahmud Fauzi tersebut ditarik oleh pihak Google dan pengembang. Aplikasi Raqib Atid menghilang di Play Store Foto: Screenshot Google Play Store Seperti diketahui, Raqib dan Atid dalam agama Islam dikenal sebagai malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk manusia selama di dunia. Walau tidak bisa menggantikan peran malaikat, aplikasi ini bertujuan untuk mendorong penggunanya menjadi orang yang lebih baik. "Apps yang dapat membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik, dengan merecord kesalahan dan kebaikan Anda setiap hari dan memberi Anda ringkasan dan grafik serta kebaikan Anda setiap hari," tulis deskripsi aplikasi ini di Play Store. Sebelum menghilang dari Play Store, aplikasi Raqib Atid memungkinkan pengguna untuk menambahkan kegiatan baik atau dosa apa yang telah dilakukan secara manual. Jumlah ini kemudian diakumulasi dan ditampilkan dalam grafik dosa dan grafik pahala dari perbuatan yang telah dicatat. Contoh kebaikan yang bisa dicatat dalam aplikasi ini antara lain zikir, salat, sedekah, membaca Al-Quran, puasa, dan lain-lain. Sedangkan bentuk perbuatan buruk yang bisa dimasukkan antara lain membantah orang tua, ingkar janji, mencuri, dan lain-lain. Sebelum ditarik, aplikasi Raqib Atid telah diunduh lebih dari 5.000 kali dan mendapatkan rating 4,2. Dari ulasan yang ada, aplikasi ini sepertinya disambut dengan positif oleh pengguna. "Terima kasih kepada yang bikin app ini sekarang setiap sebelum melakukan perbuatan jahat saya jadi ingat harus lapor di app ini. Begitu juga kalau ingin berbuat baik, saya tuh nggak suka graph-nya jelek jadi saya usahain selalu berbuat baik," tulis salah satu pengguna. Simak Video "Muncikari Online Terungkap di Bengkulu Utara" [==] (vmp/fyk) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani draft Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut keterangan dari Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji, PP tersebut akan diterbitkan hari ini. "Sudah diteken (Bapak Presiden). Insyaallah PP terbit hari ini," kata Dwi ketika dihubungi detikcom, Senin (11/5/2020). Ia menegaskan, pemerintah akan mencairkan THR bagi seluruh PNS baik di pusat maupun daerah sebelum Hari Raya Idul Fitri 144 Hijriah. "Tunggu saja. Pokoknya sebelum Lebaran cair," tegas Dwi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pencairan THR bagi PNS pusat dan daerah, TNI dan Polri, serta pensiunan cair pada hari Jumat, pekan ini. "PMK sudah keluar, sekarang persiapan satker untuk eksekusi pembayaran dan diharapkan serentak paling lambat Jumat ini tanggal 15 kalau nggak salah," kata Sri Mulyani dalam video conference Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua DK OJK, dan Ketua LPS. Dari sisi anggaran, Sri Mulyani menyiapkan dana senilai Rp 29,38 triliun. Dana tersebut diperuntukkan kepada ASN pusat termasuk TNI dan Polri sebesar Rp 6,77 triliun, pensiunan sebesar Rp 8,70 triliun, dan ASN daerah sebesar Rp 13,89 triliun. "Jadi total THR yang dicairkan yaitu pada Jumat ini sekitar Rp 29,38 triliun," ungkapnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan untuk pekerja/buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapun poin-poin penting dalam SE tersebut antara lain: THR Foto: Dok. detikcom (prf/ara) Sumber

Jakarta - Pelaku industri pembuatan smartphone berharap pusat-pusat perbelanjaan bisa dibuka kembali. Sebab tutupnya mal imbas pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat ponsel pintar tak bisa dijual. Akibatnya penjualan anjlok. Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Ali Subroto menjelaskan tutupnya pusat-pusat perbelanjaan membuat konsumen tak bisa membeli smartphone. "Iya (berharap pusat perbelanjaan dibuka kembali). Yang pertama ini kan ada dua dampak. Satu dari segi ada hambatan, kalau orangnya kan ada physical distancing, kalau tokonya kan disuruh tutup. Nah kalau ditutup kan otomatis tidak ada transaksi," kata dia saat dihubungi detikcom, Senin (11/5/2020). Padahal dia meyakini di masa pandemi COVID-19 ini kebutuhan akan ponsel pintar meningkat. Hal itu seiring diterapkannya work from home (WFH) dan anjuran agar masyarakat di rumah saja. Sayangnya kondisi tersebut dibarengi dengan tutupnya pusat perbelanjaan. "Menurut saya, jadi handphone itu begitu ada lockdown atau stay at home, work from home, kebutuhan daripada komunikasi akan meningkat. Jadi handphone merupakan satu demand yang dibutuhkan untuk itu. Jadi kebutuhannya sangat tinggi. Jadi sekarang ini problem-nya tokonya ditutup semua. Ya orang mau beli kan nggak bisa," jelasnya. Di sisi lain dia menilai ada pelemahan daya beli yang membuat permintaan masyarakat terhadap ponsel pintar menurun. Di tengah merebaknya virus Corona memang penghasilan masyarakat terkikis. "Yang kedua adalah penurunan daya beli, karena ini kan khususnya lapisan bawah ini kan banyak kehilangan pekerjaan," tambahnya. Simak Video "Aktivitas #dirumahaja Jadi Auto Semangat with Samsung Galaxy S20" [==] (toy/ara) Sumber

Jakarta - Sekitar Senin dini hari warga di Jawa Tengah melaporkan mendengar suara dentuman yang misterius dari mana asalnya. Sampai saat ini, pembahasan itu masih cukup ramai di linimasa media sosial seperti Twitter. Warga di Solo dan sekitarnya mendengar suara dentuman keras. Ternyata di Pati, Grobogan, dan sekitarnya juga mendengar suara serupa. Saat ini, tagar #dentuman masih berada di posisi tiga trending topic Twitter. "Sebenarnya dentuman ini mengarah ke daerah Jawa tengah. Semoga bumi kita dlm perlindunganNya," tulis seorang netizen. "Ngomong ngomong soal Dentuman yg lagi Viral, semalam gw denger suaranya dr arah Tenggara, suaranya kayak Petasan Lebaran tapi dr kejauhan gitu. Btw gw dari Grobogan Jawa Tengah," demikian kesaksian netizen lain. Tapi ada juga pengguna internet di Jawa Tengah yang mengaku tak mendengar apapun. "Apakah cuma aq yg gak denger suara #dentuman padahal juga tinggal di jawa tengah?" tulis sebuah postingan. Kasi Data Infokom BMKG Jateng Iis Widya Harmoko mengatakan pihaknya memantau tidak ada aktivitas seismik saat sejumlah warga mendengar suara dentuman tersebut. "Dari aktivitas seismik, semalam tidak ada aktivitas seismik di wilayah terdengar," kata Iis saat dikonfirmasi detikcom. Simak Video "Heboh Dibicarakan Netizen, #Dentuman Puncaki Trending Topic" [==] (fyk/fyk) Sumber