bot

Jakarta - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 akan digelar setelah pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan (Dikdin) Formasi Tahun 2020. Namun menyesuaikan status kedaruratan virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyebut pelaksanaan SKB CPNS 2019 diperkirakan Agustus-September 2020, setelah pelaksanaan SKD Dikdin 2020 pada Juli 2020 dilakukan. "Selain menunggu persetujuan Presiden terhadap jadwal yang ditetapkan tersebut, Panselnas (Panitia Seleksi Nasional CPNS) juga mempertimbangkan rekomendasi dari Gugus Tugas Pandemi soal status darurat COVID-19," kata Bima lewat keterangan resmi yang dikutip detikcom, Selasa (19/5/2020). Dari aspek kesiapan infrastruktur pelaksanaan tes, metode pelaksanaan seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) sedang dipersiapkan untuk diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen mengatakan BKN terus melakukan uji coba atau stress testing sistem CAT online sebagai antisipasi pelaksanaan SKD Dikdin Tahun 2020 dan SKB CPNS Formasi Tahun 2019. "Dari sisi pelaksanaan secara teknis, kami sudah mencoba antisipasi metode tes pelaksanaan SKB CPNS 2019 dan SKD Dikdin 2020. Salah satu yang sudah dilakukan uji coba adalah pelaksanaan ujian CAT pada seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Kementerian Agama dengan menggunakan metode CAT Online pada 12 Mei 2020 lalu," jelasnya. "BKN juga terus melakukan pemutakhiran secara sistem dan teknologi untuk pelaksanaan seleksi secara massal di masa pandemi COVID-19 seperti ini," tambahnya. Simak Video "Jelaskan Tes CPNS di DPR, Kepala BKN Contohkan Gagalnya Kahiyang Ayu" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Perpanjangan ini terhitung 14 hari mulai 22 Mei hingga 4 Juni nanti. Merespons kebijakan ini, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) DKI Jakarta menyatakan mal-mal siap beroperasi kembali sesuai kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Termasuk, jika diizinkan beroperasi kembali pada 5 Juni. "Kita semua ikuti jadwal PSBB. Kalau pengelola pusat belanja DKI ikut jadwal dari Pemprov. PSBB kan sampai dengan 4 Juni artinya mal sudah boleh buka tanggal 5 Juni," ujar Ketua APPBI DPD DKI Jakarta, Ellen Hidayat kepada detikcom. Ellen menambahkan APPBI tetap mengawasi operasi mal yang ada agar tetap mematuhi protokol kesehatan saat nanti mulai beroperasi "Pusat Perbelanjaan siap untuk beroperasional setiap saat dengan pemberlakuan Protokol Kesehatan dengan disiplin," sambung Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja. Sebelumya Anies menyatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan dilanjutkan. Ini disebutnya akan jadi PSBB terakhir. "Pemprov DKI Jakarta, Gugus Tugas DKI Jakarta menyampaikan kepada seluruh masyarakat, Jakarta akan menambah PSBB selama 14 hari mulai tanggal 22 Mei sampai 4 Juni," ujar Anies dalam siaran Facebook Pemprov DKI Jakarta, Selasa (18/5/2020). Ini merupakan perpanjangan kedua PSBB. Usai ini, dimungkinkan tak akan ada PSBB lanjutan. "Ini bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin," tegas Anies. Simak Video "PSBB di DKI Jakarta Diperpanjang hingga 22 Mei 2020" [==] (hns/hns) Sumber

Peningkatan kredit BNI pada kuartal I 2020 didorong oleh pertumbuhan DPK 10,4 persen. == JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat penyaluran kredit sebesar Rp 579,6 triliun pada kuartal satu 2020. Angka ini tumbuh 11,2 persen secara year on year (yoy) sebesar Rp 521,35 triliun pada kuartal satu 2019. Direktur Tresuri dan Internasional BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan kuartal satu 2020 dipenuhi tantangan akibat pandemi Covid-19. “Jika dibandingkan posisi akhir 2019, penyaluran kredit tumbuh 4,1 persen secara year to date,” ujarnya saat video conference di Jakarta, Selasa (19/5). Menurutnya peningkatan kredit pada kuartal satu 2020 didorong oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,4 persen yoy dari Rp 575,5 triliun pada kuartal satu 2019 menjadi Rp 635,75 triliun pada kuartal satu 2020. Pertumbuhan DPK mendorong likuiditas perseroan sebesar 92,3 persen pada kuartal satu 2020. Sedangkan pertumbuhan paling besar ditopang dari kredit korporasi swasta naik 24,8 persen secara yoy menjadi Rp 204,23 triliun. “Kredit korporasi swasta menjadi penyumbang terbesar kredit perseroan dengan komposisi sebesar 35,2 persen dari total kredit,” jelasnya. Sumber

Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir meluruskan kabar terkait pegawai BUMN masuk lagi pada 25 Mei 2020. Hal ini menyusul surat edaran yang ia keluarkan untuk Direktur Utama BUMN. Erick menegaskan, tanggal pegawai BUMN kembali ke kantor menunggu keputusan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Dalam surat edaran untuk internal BUMN jelas disampaikan bahwa tanggal pasti akan kembali berkantornya mayoritas karyawan BUMN menunggu keputusan umum pemerintah terkait pandemi COVID-19, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga libur lebaran sesuai keputusan pemerintah. Namun, untuk BUMN yang langsung melayani masyarakat dan tidak bisa dihentikan pelayanannya seperti PLN, telekomunikasi, Pertamina, dan lain-lain tetap bekerja sesuai dengan ketetapan yang berlaku," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020). Menurut Erick, yang dilakukan BUMN pada tanggal 25 adalah rencana tiap unit usaha untuk merampungkan prosedur dan standar operasional perusahaan selama masa pemulihan yang akan disosialisasikan pada karyawan, bukan jadwal masuk kembali ke kantor. Erick kembali mengatakan, waktu bagi seluruh BUMN untuk kembali aktif berkantor menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat mengenai izin dan protokol aktivitas fisik pada masa pemulihan pandemi COVID-19. "Namun tentu begitu keputusan itu keluar, kami semua di BUMN harus siap segera. Sebagai bagian persiapan itu tanggal 25, perusahaan menyampaikan panduan masing-masing kepada seluruh karyawannya," kata Erick. Menurutnya pada masa pemulihan yang banyak disebut sebagai The New Normal itu ada tren perubahan sosial, lingkungan, dan bisnis. Pada era new normal, interaksi fisik akan semakin terbatas. Sebaliknya, interaksi digital yang selama masa WFH menjadi opsi utama dalam kegiatan masyarakat, diprediksi akan tetap bertahan. "Karena itu butuh strategi kontigensi yang menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan," ujarnya. Simak Video "Erick Thohir Buka-bukaan Rencana Rombak Sarinah" [==] (acd/eds) Sumber

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akan melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi The New Normal sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir. Direktur Layanan dan Jaringan BNI Adi Sulistyowati mengatakan, langkah yang ditempuh ialah mendorong digitalisasi di dalam aktivitas operasional dan layanan. Dia menjelaskan, dalam menghadapi new normal, pembukaan outlet BNI akan menyesuaikan industri yang mulai aktif serta pembukaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Operasional yang di outlet-outlet di mana pembukaan outlet ini akan menyesuaikan industri yang mulai aktif per fase dan dalam keadaan suatu daerah yang di mana tahapan daripada pembukaan PSBB-nya," katanya dalam teleconference, Selasa (19/5/2020). Dia mengatakan, operasional dan layanan kepada nasabah akan berbasis protokol penanganan COVID-19. Selain itu, mendorong outlet konvensional menjadi digital. "Operasional selalu memperhatikan layanan dan kenyamanan nasabah berbasis protokol COVID. Di samping itu untuk outlet-outlet kita akan mendorong outlet konvensional menjadi digital outlet, akan terjadi perampingan di mana bisnis proses di front end akan kita ubah to digital," ujarnya. "Harapan kita ini akan mengubah mindset pola dari konvensional to digital," tambahnya. Selanjutnya, kata dia, pelaksanaan kerja di rumah atau work from home (WFH) akan disesuaikan batas usia seperti yang disarankan WFH. "Pelaksanaan aktivitas WFH kita melihat kondisi COVID ini kita lakukan penyesuaian batasan usia yang disarankan WFH," ujarnya. Simak Video "Sah! Agus Martowardojo Jadi Komut BNI" [==] (acd/eds) Sumber

Jakarta - Pemerintah pernah mengungkapkan 90% bahan baku obat-obatan merupakan produk impor. Alhasil produksi obat dalam negeri sangat tergantung lancar atau tidak pasokan bahan baku impor. Nah masalahnya, menurut CEO PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius, saat ini negara-negara eksportir bahan baku obat lebih mengutamakan pasokan dalam negeri masing-masing. Akibatnya industri farmasi Indonesia kesulitan memperoleh bahan baku. "Risiko supply chain betul sekali, memang dengan adanya globalisasi, dampak ketergantungan pasar Indonesia masih kepada impor, ini juga menjadi pasar kita sangat rentan," ujar Vidjongtius dalam diskusi online MarkPlus Industry Roundtable, Selasa (19/5/2020). Bahkan, menurutnya saat ini para pelaku industri farmasi di Indonesia masih antre untuk mengimpor bahan bakunya. "Seluruh negara mementingkan negaranya sendiri, itu suplai ke Indonesia khususnya untuk obat-obatan yang kita banyak dapat dari China, India, Eropa, Amerika itu terjadi perlambatan dan menjadi antre yang sangat panjang," terang Vidjongtius. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Pria Asal Garut Ini Klaim Ciptakan Obat Herbal untuk Corona" [==] Sumber

Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa mudik tetap dilarang demi mencegah penyebaran virus Corona. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menegaskan bahwa mudik tetap tidak boleh. Namun, menurutnya transportasi di lapangan tetap diberikan izin untuk berjalan ke luar daerah dengan syarat yang ketat. "Perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya," kata Jokowi mengawali rapat terbatas yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020). Jokowi beralasan banyak urusan tertentu masih butuh mobilitas ke luar daerah, maka transportasi tetap harus boleh berjalan. Mulai dari urusan arus logistik, urusan pemerintah, hingga urusan ekonomi yang esensial. Dengan catatan penerapan protokol kesehatan yang ketat. "Karena transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengatakan pemerintah akan berfokus pada kebijakan larangan mudik untuk pekan ini dan pekan selanjutnya. Selain itu, dia meminta jajarannya berfokus mengenai pengendalian arus balik. "Dalam minggu ini maupun minggu ke depan, ke depannya lagi pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujar Jokowi. Simak Video "Polisi Sudah Tahu Betul Truk yang Disusupi Pemudik" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Pemerintah akan melakukan pengetatan antisipasi mudik Lebaran tahun 2020. Kementerian Perhubungan mengatakan pengetatan akan dilakukan pada penjagaan di titik-titik checkpoint di ujung-ujung perbatasan Jabodetabek. Hal ini dilakukan agar mendekati Lebaran masyarakat tidak ada yang melakukan mudik. Ada tiga fase yang dilakukan, pertama adalah pengetatan checkpoint dimulai dari sekarang hingga 23 Mei. "Kami akan lakukan pengetatan jelang Lebaran. Ada 3 fase antisipasi arus transportasi yang akan dikendalikan, fase pertama itu sampai 23 Mei akan ada penguatan tim posko di jalan tol dan non tol," jelas Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam video conference bersama wartawan, Selasa (19/5/2020). Adita menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak TNI, Polri, hingga Satpol PP dalam menambah personel pada checkpoint di perbatasan. Di checkpoint semua kendaraan akan dicek oleh petugas. Dia menjelaskan bagi yang masih nekat mudik akan tetap diputar balikkan ke daerah asal. "Jadi ada penambahan personel TNI-Polri, Dishub, Pol PP di setiap posko checkpoint. Aturannya tetap tegas masyarakat yang bandel akan diputar balikkan ke daerah asal," ujar Adita. Sementara itu bagi travel pelat hitam yang kedapatan menyembunyikan pemudik, dan beranjak keluar kota akan terancam ditilang. Paling berat hukuman untuk travel gelap, kendaraannya akan dikandangkan. Sementara itu, jalan tikus juga akan dijaga ketat. Tiap checkpoint juga akan mengecek stiker tanda pengenal pada bus-bus yang beroperasi ke luar daerah. "Kemudian, bagi travel pelat hitam yang bawa pemudik akan ditilang. Paling berat akan dikandangkan. Kemudian jalan tikus akan dijaga ketat. Untuk bus yang boleh jalan itu sesuai dengan Surat Edaran harus ada stiker penanda tanda pengenal," jelas Adita. Selanjutnya pada tanggal 24-25 Mei, konsentrasi penyekatan akan bergeser lebih ke dalam Jabodetabek. Terutama pengetatan keluar masuk orang untuk perjalanan jarak pendek. "Fase selanjutnya 24-25 Mei, fase satu tetap dilakukan, konsentrasi penyekatan bergeser di dalam Jabodetabek, DKI Jakarta terutama pengetatan keluar masuk orang dan pelarangan mudik, serta penjagaan ketat untuk perjalanan pendek yang disebut mudik lokal," papar Adita. Lebih lanjut, tindakan tegas pun dilakukan dalam penyekatan di dalam tol bagi pemudik jarak pendek, untuk jarak Jakarta ke Cirebon, Kuningan, hingga Bandung. Para pemudik akan dikeluarkan di KM 31 tol Jakarta-Cikampek. Kemudian fase pasca Lebaran, penguatan personel akan tetap dilakukan khususnya dalam mencegah kekhawatiran gelombang arus masuk kendaraan ke Jakarta. Semua kendaraan pun akan disemprot disinfektan. Simak Video "Mudik Dilarang, Rental Mobil Rugi Puluhan Juta Rupiah" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Beredar video di media sosial menampilkan kondisi Mal CBD Ciledug, Kota Tangerang yang penuh diserbu pengunjung. Video itu diunggah di Twitter oleh akun @mbelgedez dan sudah dilihat oleh kurang lebih sebanyak 463 ribu pengguna lainnya. "Ciledug mall dibuka.... Kamseupay....," demikian cuitan @mbelgedez dikutip detikcom, Selasa (19/5/2020). Dalam video tersebut para pengunjung awalnya tampak mengantre di depan pintu Mal. Saat pintu masuk dibuka, pengungjung langsung berlarian masuk ke dalam gedung mal tersebut. "Putri-putri. Kita boleh buka guys," kata seseorang yang memvideokan video viral tersebut. Dilihat dari video tersebut, banyak dari pengunjung tampak tak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan maskernya dengan benar. Tak hanya pengunjung, bahkan pada pintu masuk mal juga tidak ada pembatasan jarak antar pengunjung. detikcom pun berusaha mengkonfirmasi langsung hal ini kepada pengelola mal tersebut. Namun, tak mendapat respons. Akan tetapi, dalam laman resmi akun Instagram @CBDCiledug, pihak pengelola hanya memberikan imbauan kepada para tenant dan pengunjung di mal untuk mematuhi protokol kesehatan selama PSBB. "Himbauan untuk seluruh tenant dan pengunjung setia CBD Ciledug Family Mall agar tetap mengikuti peraturan PSBB yang berlaku di CBD Ciledug Family Mall seperti : 1) Menjaga jarak antar sesama customer dalam rentang satu meter. 2) Mewajibkan membersihkan tangan dengan handsinitizer. 3) Mengadakan pengecekan suhu tubuh. 4) Mewajibkan memakai masker di CBD Ciledug Family Mall. Semua ini kamu lakukan untuk keselamatan dan kesehatan pengunjung dan tenant CBD Ciledug Family Mall. Mari bersama kita melawan COVID-19," tulis akun tersebut. Merespon hal tersebut Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) langsung angkat suara. Menurut Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja pihaknya bakal segera menegur pihak pengelola mal CBD Ciledug untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. "Kami akan segera mengingatkan pengelola agar supaya menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Pengelola harus benar-benar dapat memastikan bahwa Protokol Kesehatan dapat dilaksanakan dengan disiplin tinggi sebelum beroperasional," ujar Alphonzus kepada detikcom, Selasa (19/5/2020). Pihaknya juga akan mengingatkan mal lainnya yang berencana operasional kembali dalam waktu dekat agar memperketar pengawasannya. "Terlebih pada saat kondisi menjelang hari raya Idul Fitri maka Pengelola harus lebih memberikan ekstra pengawasan karena banyak masyarakat yang ingin berbelanja. Pusat Perbelanjaan sebagai salah satu fasilitas masyarakat harus memperhatikan kesehatan masyarakat," tutupnya. Simak Video "Mal di Bekasi Sepi Imbas Corona, Penyewa Kios Ricuh!" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Pandemi Corona yang belum diketahui kapan berakhirnya berdampak besar bagi perekonomian nasional. Pasalnya, perekonomian langsung terhantam di dua sisi yang penting yakni penawaran dan permintaan. Sehingga dampak yang berlangsung akan menentukan masa depan sektor perpajakan. Partner of Tax Researcher & Training Service DDTC, Bawono Kristiaji mengatakankebijakan fiskal yang ekspnasif sering menjadi opsi untuk menyelamatkan ekonomi. Opsi utamanya adalah belanja negara dan relaksasi pemungutan pajak dibesarkan. "Penerimaan pajak pada umumnya bakal terkena dua pukulan telak sekaligus. Perlambatan ekonomi secara alamiah mengurangi basis pajak. Di sisi lain, belanja pajak alias tax expenditure sebagai wujud pajak yang bersifat regulerend akan banyak digelontorkan," kata Bawono di Jakarta, Senin (18/5/2020). Dia menjelaskan, upaya yang seperti itu akan berimbas pada menurunnya tax ratio secara drastis. Berdasarkan data World Bank, rata-rata tax ratio dunia turun sekitar 1,5% pasca 2008. Penurunan tersebut diakibatkan karena penyusutan produk domestik bruto (PDB). Karena itu, Bawono menilai langkah yang diambil pemerintah dalam jangka pendek akan berpengaruh pada postur fiskal jangka menengah-panjang. Relaksasi yang saat ini digelontorkan pemerintah akan berimbas pada pemungutan eksesif di masa depan. Meski demikian, untuk mengatasi persoalan tersebut setidaknya ada sembilan prediksi mengenau masa depan sektor perpajakan. Pertama, dari defisit menuju konsolidasi fiskal. Untuk menghadapi krisis, pemerintah biasanya merilis kebijakan fiskal yang ekspansif yang biasanya mengakibatkan defisit anggaran. Seiring berjalannya waktu, pemerintah akan menerapkan konsolidasi fiskal. Hal ini ditandai dengan pengelolaan belanja yang prudent serta optimalisasi penerimaan pajak baik pusat maupun daerah. Kedua, kebijakan pajak berfokus di sektor pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut Bawono, kebijakan perpajakan di banyak negara pasca krisis 2009 lebih banyak berkaitan dengan sektor PPN, entah peningkatan tarif, perluasan basis, maupun pembenahan sistem teknologi informasi (TI) untuk menjamin kepatuhan. "Pola yang sama kemungkinan besar akan terjadi pasca pandemi COVID-19. Sebab, dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, PPN relatif lebih tahan guncangan. Karena itu, pembaharuan kebijakan PPN akan menjadi agenda penting pasca terjadinya pandemi," katanya. Buka halaman selanjutnya>>> Simak Video "Buntut Corona, Sektor Pertanian Sampai Pariwisata Dapat Insentif Pajak" [==] Sumber

Jakarta - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa membuat peserta ramai-ramai turun kelas. Hal ini nampaknya sudah diantisipasi pemerintah. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh mengatakan pihaknya sedang menyusun yang namanya kebutuhan dasar kesehatan dan kelas standar. Apa itu? "Perlu saya informasikan saat ini kita sedang berdiskusi apa yang disebut dengan kebutuhan dasar kesehatan sesuai dengan UU yang ada. Kami juga sedang mendiskusikan kelas standar. Nanti ke depannya bahwa pelayanan itu berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan juga sesuai dengan kelas standar yang telah kita diskusikan," kata Subuh melalui telekonferensi, Selasa (19/5/2020). Lebih rinci, kelas standar merupakan kelas rawat inap yang digunakan oleh seluruh peserta. Kriteria ruang inap sedang disusun agar bisa menjadi hak semua peserta di mana dengan kelas standar ini ruang rawat inap dibagi menjadi dua kelas yakni untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI. "Jadi kelas standar itu kita menyusun kelas JKN, kelas rawat inap JKN untuk seluruh peserta. Sekarang kita lagi susun kriteria ruang rawat inap yang nanti akan jadi hak peserta. Saat ini opsinya ada dua, untuk kelas PBI dan non PBI. Kemudian opsi optimumnya bisa 1 kelas, 1 tipe, 1 kriteria rawat inap untuk seluruh peserta," kata Anggota DJSN dari Unsur Ahli, Asih Eka Putri. Sedangkan kebutuhan dasar kesehatan mencakup pelayanan kesehatan dan pemberian obat. Masih belum jelas skemanya nanti akan seperti apa karena masih dalam pembahasan. Skema kelas standar ditargetkan akan selesai pada Desember 2020. Untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2022. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Matahari saat ini memasuki fase yang dijuluki sebagai lockdown atau solar minimum. Apa yang terjadi di balik fenomena ini dan seberapa berbahaya? Ilmuwan mengatakan kita akan memasuki periode 'resesi' sinar Matahari karena sunspot atau titik hitam di matahari telah menghilang dari pandangan. "Solar Minimum sedang terjadi," kata astronom Tony Phillips. Dikutip detikINET dari Science Alert, sebenarnya periode lockdown ini rutin terjadi dalam siklus 11 tahun Matahari dan sudah diperkirakan sebelumnya. Tahun 2017, NASA memproyeksi lockdown Matahari berlangsung antara 2019 dan 2020, akhirnya benar terjadi pada tahun ini. Solar minimum adalah kebalikan dari solar maksimum dan siklus Matahari ini tidak terlalu tampak di Bumi. Kita mungkin akan melihat lebih banyak aktivitas aurora saat solar maksimum di mana peningkatan aktivitas itu mungkin berdampak pada komunikasi radio dan navigasi satelit. "Saat solar minimum, radiasi ultraviolet menurun, namun efeknya terutama ada di stratosfer dan ketinggian. Ini membuat atmosfer Bumi sedikit menyusut. Juga ada peningkatan sinar kosmis galaktik dari sumber seperti supernova," papar Michelle Starr dari Science Alert. Dampak yang mungkin cukup berbahaya bisa menimpa astronaut yang terpapar radiasi karena medan magnet Matahari melemah dan kurang dapat melindungi mereka dari sinar kosmis. Tapi solar minimum amat kecil kemungkinan menyebabkan musim dingin brutal, gagal panen, kelaparan dan erupsi gunung berapi yang sangat kuat. matahari lockdown Sumber

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat dan memulihkan ekonomi nasional. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan saat ini bank sentral terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk memitigasi risiko penyebaran COVID-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan. "BI terus juga bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN)" kata Perry dalam video conference, Selasa (19/5/2020). Selain hal tersebut, BI juga memiliki langkah pemulihan seperti pertama, penyediaan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan. Kedua, mempertimbangkan pemberian jasa giro GWM kepada semua bank. Ketiga, memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA). "Keempat, mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan," tuturnya. Perry mengatakan ke depan bank sentral akan terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi yang erat dengan pemerintah dan KSSK. "Ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional," jelas dia. Simak Video "Sepi Job Gegara Corona, Dinar Candy Stres hingga Sakit" [==] (kil/dna) Sumber

Jakarta - Selama pandemi COVID-19 berlangsung, ada kebiasaan yang berubah termasuk berbelanja. Shopee Indonesia sendiri merasakan perbedaan-perbedaan tersebut. "Big Ramadhan sale cukup spesial mulai 6-April dan diakhiri 25 Mei, tentunya Ramadhan yang identik kegiatan ibadah dan puasa tapi tahun ini berbeda karena ada PSBB, kerja dari rumah saja, jadi kami menyesuaikan," ujar Handhika Jahja Director of Shopee Indonesia dalam video conference, Selasa (19/5/2020). Selama masa kampanye #ShopeeDariRumah, Handhika membaca ada beberapa perubahan kebiasaan pengguna Shopee saat bertransaksi, salah satunya dari segi penjualan hingga produk yang dicari. "Pencapaian di tengah pandemi kita melihat kategori ada yang sama dan meningkat 4x lipat. Barang seperti pakaian muslim, perlengkapan rumah, makanan dan minuman, serta kebutuhan ibu & anak memang biasa naik di bulan Ramadhan, tapi karena PSBB jadi bertambah," tuturnya. Sementara itu untuk produk yang paling banyak dicari adalah gamis, makanan dan minum, juga masker di mana penggunaannya saat dibutuhkan selama masa wabah virus Corona. Adapun dari segi trafik, selama Ramadhan meningkat 2 kali lipat dari hari-hari biasanya. "Ada perubahan dari kebiasaan pengguna, salah satunya lebih dari 10 juta chat per hari di fitur Shopee, lebih dari Shopee 90 juta pohon THR yang berhasil di tanam, dan juga transaksi berpindah dari CoD (Cash on Delivery) menjadi 40% dari ShopeePay, berubah cashless," tutupnya. Simak Video "Momen Tadarus Al-Qur'an Raksasa di Banyuwangi di Tengah Pandemi" [==] (ask/ask) Sumber

Jakarta - Situs prakerja.go.id besutan pemerintah kini punya tandingan yakni prakerja.org. Situs alternatif ini dibangun sebagai salah satu bentuk kritik terhadap pemerintah untuk program Pra Kerja. Inisiator prakerja.org Andri W Kusuma mengungkapkan situs tandingan tersebut dibuat karena pemerintah dinilai boros dalam menggunakan uang negara. Padahal untuk pelatihan yang ada di prakerja.go.id bisa didapatkan secara gratis. "Jadi ini bentuk nyinyir kita kepada program pemerintah ya. Sebenarnya bisa gratis," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (19/5/2020). Dia mengungkapkan, saat ini orang-orang yang dirumahkan atau di-PHK justru lebih membutuhkan bantuan langsung bukan dalam bentuk pelatihan berbayar "Masa orang lagi susah dan butuhnya makan diminta ambil pelatihan. Uangnya dari pemerintah dan ikut pelatihan diambil lagi berarti sama pemerintah. Ini sepertinya kurang manusiawi," ujarnya. Menurut dia sebenarnya program yang dibuat pemerintahan Presiden Jokowi ini sangat baik untuk mengatasi isu PHK dan penyerapan tenaga kerja. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] Sumber

Jakarta - Sepertinya Samsung Galaxy Note 20+ akan mendapatkan peningkatan kapasitas baterai dibanding pendahulunya. Tapi peningkatannya bisa dibilang tidak signifikan. Dikutip detikINET dari GSM Arena, Selasa (19/5/2020) bocoran terbaru menyebutkan Galaxy Note 20+ akan memiliki baterai 4.500 mAh. Peningkatannya terbilang kecil dari Galaxy Note 10+ yang memiliki baterai 4.300 mAh. Ukuran baterai ini juga lebih kecil dari saudaranya Galaxy S20 Ultra yang dibekali daya sebesar 5.000 mAh. Tapi ada alasan bagus mengapa kapasitas baterainya lebih kecil, karena Samsung harus menyisakan ruang untuk S Pen. Walau peningkatan kapasitasnya terbilang tidak signifikan, Galaxy Note 20+ tetap bisa memberikan daya baterai yang jauh lebih awet dibanding pendahulunya. Pasalnya ponsel yang baru akan meluncur itu akan memiliki variable refresh rate dan teknologi display yang lebih canggih dan efisien. Belum lagi jika digabungkan dengan chipset generasi baru yang kinerjanya lebih efisien. Galaxy Note 20+ juga dikabarkan akan memiliki kamera utama 108 MP. Tapi belum diketahui apakah akan menggunakan sensor yang sama seperti Galaxy S20 Ultra. Selain itu, ada juga rumor yang menyebut Galaxy Note 20+ tidak akan mendapatkan kamera periskop seperti yang ada di Galaxy S20 Ultra. Sebagai gantinya, ponsel flagship tersebut akan menggunakan sensor hybrid zoom 68 MP seperti yang ditemukan di Galaxy S20 dan S20+. Rumor sebelumnya juga sudah mengungkap baterai Galaxy Note 20 versi regular yaitu 4.000 mAh. Kapasitas ini juga mengalami peningkatan dari baterai 3.500 mAh yang dimiliki Galaxy Note 10. Simak Video "Unboxing Samsung Galaxy S20 Ultra" [==] (vmp/fay) Sumber

Sumber donasi dari potongan sukarela gaji direksi, THR karyawan, dan uang apresiasi. == JAKARTA -- Direksi dan karyawan PT Jamkrindo serta anak usahanya PT Jamkrindo Syariah menginisiasi donasi bagi masyarakat terdampak Covid-19. Donasi tersebut berasal dari potongan gaji direksi, potongan THR karyawan, dan uang apresiasi perusahaan untuk karyawan yang dilakukan secara sukarela. Direktur utama Jamkrindo Randi Anto mengatakan, gerakan Jamkrindo Peduli Dampak Covid-19 mampu mengumpulkan donasi Rp 2,9 miliar. "Kami ingin bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan rumah sakit/klinik yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi ini," ujar Randi dalam keterangan tulis di Jakarta, Selasa (19/5). Bantuan akan diberikan dalam bentuk bahan makanan sebanyak 6.600 paket, bantuan kesehatan (alat pelindung diri lengkap, ventilator, masker medis/nonmedis, handsanitizer) dan bantuan pendidikan. Bantuan kesehatan akan disalurkan ke sejumlah lembaga kesehatan untuk mendukung penanganan bagi masyarakat. Adapun beasiswa pendidikan diarahkan untuk anak-anak tenaga kesehatan dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK agar tetap bisa melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Program ini juga sejalan dengan program dalam rangka HUT Jamkrindo, yakni Jamkrindo Peduli Kesehatan. Selain bantuan dari donasi insan Jamkrindo, Randi mengatakan, PT Jamkrindo juga telah menyalurkan bantuan bina lingkungan secara berkelanjutan di beberapa titik di seluruh Indonesia. Bantuan yang telah didistribusikan baik secara langsung oleh PT Jamkrindo maupun melalui satgas Bencana BUMN di berbagai provinsi dan kabupaten telah mencapai Rp 1,757 miliar. "Kami akan terus mendistribusikan secara berkelanjutan," ujar Randi. Tak hanya itu, Jamkrindo juga berkomitmen membantu UMKM agar bisa memiliki daya tahan dalam situasi pandemi ini. Komitmen ini ditujukan dengan berbagai inisiatif strategi seperti penyaluran pinjaman kemitraan dan melakukan pendampingan UMKM. Pemberian kredit modal kerja melalui pinjaman kemitraan ini diharapkan bisa membantu menggerakkan roda perekonomian khususnya bagi pengusaha mikro yang feasible but not bankable. Sumber

Jakarta - Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia bakal mendapatkan suntikan uang dari diaspora alias warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Diaspora yang memiliki kelebihan harta akan menyumbangkan US$ 50 atau setara Rp 700.000/bulan (kurs Rp 14.000) untuk masing-masing korban PHK. "Para diaspora akan membantu pekerja korban PHK atau yang dirumahkan karena COVID-19 ini melalui program one family to one family. Donasinya sebesar US$ 50 per bulan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam siaran langsung di YouTube FMB9, Senin (18/5/2020). Dalam kesempatan yang sama Pendiri Kongres Diaspora Dino Patti Djalal mengatakan, aset dan potensi diaspora bakal dimanfaatkan untuk membantu pekerja di dalam negeri yang kehilangan mata pencahariannya. "Kita memanfaatkan segmen yang sangat khusus dari bangsa Indonesia, yaitu segmen 6 juta diaspora yang kaya dengan modal, dengan ilmu, dengan jaringan, dengan idealisme, dengan patriotisme untuk bisa sambung rasa dan sambung rezeki dengan 3 atau 4 juta orang-orang yang baru terkena PHK atau dirumahkan," jelasnya. Lalu bagaimana caranya agar dapat bantuan tersebut? "Mekanisme bantuan akan disalurkan secara online. Calon donatur akan memilih calon penerima donasi dengan melihat profil calon penerima melalui www.diasporapeduli.id," kata Menaker. Lalu Dino Patti Djalal menjelaskan pihaknya akan memanfaatkan database yang ada di program Kartu Pra Kerja. Jadi jelas, mereka yang bakal diberikan bantuan adalah yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan penyaluran bantuannya akan dilakukan melalui BNI ke rekening para penerima bantuan. "Kelompok yang paling membutuhkan juga ada yaitu orang-orang yang masuk dalam daftar Pekerja di tanah air yang sedang malang nasibnya. Sistemnya sudah ada, di bantu oleh BNI," jelasnya. Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto, pada kesempatan yang sama menyampaikan pihaknya memiliki kantor cabang di sejumlah negara. Itu bakal dimanfaatkan untuk menampung bantuan dari para diaspora. Selain itu BNI memiliki 2.000 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu akan digunakan untuk memudahkan penyaluran bantuan kepada para korban PHK. Simak Video "Gegara Corona, Ramayana Depok PHK 87 Karyawannya" [==] (toy/ara) Sumber

Jakarta - Facebook memiliki tools bernama Peta Pencegahan Penyakit yang merupakan bagian dari program Data for Good. Data dari peta ini baru saja dianalisis oleh peneliti CSIS untuk melihat bagaimana pergerakan pengguna Facebook di Indonesia selama periode PSBB. Tools ini sebenarnya telah tersedia sejak lama dan bisa diakses oleh mitra Facebook yang berasal dari organisasi nirlaba dan peneliti. Peta ini juga selalu mendapatkan pembaruan agar tetap relevan dengan situasi, termasuk di masa pandemi virus Corona. Lalu bagaimana cara kerja tools ini dan apa saja elemen di dalamnya untuk melihat penyebaran virus Corona di seluruh dunia dan Indonesia? Tools ini bekerja dengan mengumpulkan data pergerakan pengguna yang kemudian diolah menjadi data agregat. Manager Kampanye Kebijakan untuk Facebook di Indonesia Noudhy Valdryno mengatakan saat ini ada tiga fitur baru yang dimiliki Peta Pencegahan Penyakit. Pertama ada fitur co-location maps. "Fitur ini menunjukkan kemungkinan seseorang atau individu berada di suatu wilayah yang rentan," kata pria yang biasa disapa Ryno itu dalam konferensi pers virtual, Selasa (19/5/2020). "Jadi bisa digunakan untuk memperkirakan di mana lokasi penyebaran COVID-19 yang berikutnya atau komunitas mana yang rentan," sambungnya. Fitur kedua adalah movement range atau analisa gerakan pengguna. Fitur ini menunjukkan apakah seseorang tinggal di rumah atau tetap bepergian, dan bisa digunakan peneliti untuk melihat efektivitas social distancing. Ketiga ada social connectedness index. Fitur ini digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antar negara atau antar wilayah, seperti hubungan dari wilayah yang menjadi episentrum COVID-19 dengan wilayah di sekitarnya. "Di sini kita bisa menganalisa sebenarnya daerah-daerah yang paling terdampak ini seberapa besar kemungkinannya wabah itu pindah ke wilayah lain," pungkasnya. Simak Video "Saluran Penyebaran Tertinggi Hoax Covid-19 Melalui Facebook" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Facebook memiliki tools bernama Peta Pencegahan Penyakit yang merupakan bagian dari program Data for Good. Data dari peta ini baru saja dianalisis oleh peneliti CSIS untuk melihat bagaimana pergerakan pengguna Facebook di Indonesia selama periode PSBB. Tools ini sebenarnya telah tersedia sejak lama dan bisa diakses oleh mitra Facebook yang berasal dari organisasi nirlaba dan peneliti. Peta ini juga selalu mendapatkan pembaruan agar tetap relevan dengan situasi, termasuk di masa pandemi virus Corona. Lalu bagaimana cara kerja tools ini dan apa saja elemen di dalamnya untuk melihat penyebaran virus Corona di seluruh dunia dan Indonesia? Tools ini bekerja dengan mengumpulkan data pergerakan pengguna yang kemudian diolah menjadi data agregat. Manager Kampanye Kebijakan untuk Facebook di Indonesia Noudhy Valdryno mengatakan saat ini ada tiga fitur baru yang dimiliki Peta Pencegahan Penyakit. Pertama ada fitur co-location maps. "Fitur ini menunjukkan kemungkinan seseorang atau individu berada di suatu wilayah yang rentan," kata pria yang biasa disapa Ryno itu dalam konferensi pers virtual, Selasa (19/5/2020). "Jadi bisa digunakan untuk memperkirakan di mana lokasi penyebaran COVID-19 yang berikutnya atau komunitas mana yang rentan," sambungnya. Fitur kedua adalah movement range atau analisa gerakan pengguna. Fitur ini menunjukkan apakah seseorang tinggal di rumah atau tetap bepergian, dan bisa digunakan peneliti untuk melihat efektivitas social distancing. Ketiga ada social connectedness index. Fitur ini digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antar negara atau antar wilayah, seperti hubungan dari wilayah yang menjadi episentrum COVID-19 dengan wilayah di sekitarnya. "Di sini kita bisa menganalisa sebenarnya daerah-daerah yang paling terdampak ini seberapa besar kemungkinannya wabah itu pindah ke wilayah lain," pungkasnya. Simak Video "Saluran Penyebaran Tertinggi Hoax Covid-19 Melalui Facebook" [==] (vmp/fay) Sumber

BI menyiapkan Rp 563 triliun untuk likuiditas perbankan melalui mekanisme term repo. == JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mendukung program pemulihan ekonomi melalui kelancaran restrukturisasi kredit perbankan. BI menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan. Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan BI menyediakan likuiditas melalui mekanisme operasi pasar term repo. BI membuka jadwal term repo setiap hari untuk membantu ketersediaan likuiditas bagi perbankan. "BI setiap hari buka warung, sila bank datang bawa Surat Berharga Negara (SBN) yang dimilikinya untuk term repo," katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Selasa (19/5). Perry menyampaikan perbankan memiliki jumlah SBN yang lebih dari cukup untuk ditukarkan dengan likuiditas. Per 4 Mei 2020, data di BI menunjukan jumlah SBN yang dimiliki perbankan sebesar Rp 886 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar bisa dikelola bank untuk penuhi kebutuhan likuiditas. Sesuai kebijakan BI, besarnya SBN yang perlu dipertahankan bank yakni enam persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Sehingga dari Rp 886 triliun tadi, sebesar Rp 563 triliun dapat di-repo-kan ke BI untuk menambahkan likuiditas. Perry menyampaikan, rata-rata bank memiliki SBN sebesar 16,5 persen dari DPK. Sehingga ketersediaan likuiditas bank bisa terjaga untuk melakukan restrukturisasi kredit pelaku UKM dan ultra mikro. "Saya lihat likuiditas bank akan lebih dari cukup untuk penuhi dana likuiditas untuk restrukturisasi," katanya. Secara umum, kondisi likuiditas perbankan dinilai tetap memadai dan mendukung berlanjutnya penurunan suku bunga. Likuiditas perbankan yang memadai tercermin pada rerata harian volume PUAB April 2020 yang tetap tinggi yakni Rp 9,2 triliun serta rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tetap besar yakni 24,16 persen pada Maret 2020. Perkembangan ini berdampak positif pada penurunan suku bunga. Pada April 2020, rata-rata suku bunga PUAB O/N dan suku bunga JIBOR tenor 1 minggu bergerak stabil di sekitar level BI7DRR yakni 4,31 persen dan 4,60 persen. Rerata tertimbang suku bunga deposito dan kredit masing-masing tercatat 5,92 persen dan 10,17 persen, menurun masing-masing 11 bps dan 19 bps dari level Maret 2020. Perkembangan kondusif ini dipengaruhi strategi Bank Indonesia dalam menjaga kecukupan likuitas. Sejak awal 2020, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan hingga mencapai Rp 583,5 triliun antara lain melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan melalui transaksi term-repo SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah. Penurunan suku bunga tersebut berdampak pada kenaikan pertumbuhan besaran moneter M1 dan M2 pada Maret 2020 yang masing-masing menjadi 15,6 persen (yoy) dan 12,1 persen (yoy). Bank Indonesia berkomitmen akan terus memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya dalam rangka restrukturisasi kredit perbankan. Sumber

Jakarta - Perekonomian nasional saat ini dihantam oleh Corona, hasilnya sisi penawaran dan permintaan (supply and demand) terdampak. Hal ini sudah tercatat pada realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97% pada kuartal I-2020. Mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengatakan salah satu yang terdampak adalah pelaku UMKM. Di mana utang kredit UMKM tercatat sebesar Rp 1.100 triliun butuh direstrukturisasi. "Utang para pengusaha UMKM yang ada di neraca perbankan nasional sekarang kurang lebih Rp1.100 triliun. Permintaan oleh para debitur UMKM untuk melakukan restrukturisasi dan modal kerja akan terus meningkat dalam waktu dekat mengingat keterbatasan mobilitas dikarenakan kebijakan PSBB," kata Gita seperti yang dikutip dari paparannya, Jakarta, Selasa (19/5/2020). "Ini belum mencakup para pengusaha UMKM yang belum tertangkap atau berada di sistem perbankan nasional," tambahnya. Pinjaman di perbankan yang membutuhkan restrukturisasi, Gita memperkirakan ada sekitar 25% dari total Rp 6.000 triliun. Angka ini bisa semakin bertambah jika krisis kesehatan ini belum selesai. "Selama ketidakpastian mengenai isu kesehatan terus berlangsung, diperkirakan angka 25% tersebut akan beranjak ke sekitar 40% sampai 45% atau Rp 2.400-Rp 3.000 triliun dari total pinjaman perbankan dalam beberapa bulan ke depan," ujarnya. Kecepatan penyelesaian restrukturisasi ini, dikatakan Gita akan dihadapkan oleh ruang fiskal dab moneter yang terbatas. "Upaya pendanaan untuk paket stimulus lewat pengalokasian ulang anggaran dan pinjaman di pasar dalam maupun luar negeri diperkirakan hanya bisa membuahkan sekitar Rp 200 triliun. Kapasitas meminjam di pasar dalam dan luar negeri sangat ada keterbatasan mengingat semakin ketatnya likuiditas di dalam maupun luar negeri," katanya. "Dibanding dengan beberapa negara, persentase paket stimulus terhadap PDB yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pun masih jauh lebih kecil," tambahnya. Simak Video "Hore! Bunga KUR Turun Menjadi 6% di 2020" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengungkapkan ada tiga catatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam mengimplementasikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menurut dia, prinsip pemulihan ekonomi yang tertuang dalam perppu dan peraturan pemerintah tersebut telah memuat unsur keadilan sosial, kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, dukungan untuk pelaku usaha, dan pencegahan moral hazard. Pemerintah, dalam proses pemulihan ekonomi nasional, juga bisa melakukan investasi, penjaminan, dan penempatan dana di sistem perbankan. "Ini merupakan gagasan yang luar biasa untuk dilakukannya pemulihan ekonomi nasional. Namun, tetap ada beberapa isu yang perlu dipertimbangkan," kata Gita dalam paparannya, Jakarta, Selasa (19/5/2020). Sebanyak tiga isu yang bisa dipertimbangkan pemerintah adalah pertama, penekanan terhadap penempatan dana pada sistem perbankan lewat bank perantara (jangkar) mencerminkan asumsi bahwa permasalahan hanya semata dalam bentuk krisis likuiditas di perbankan. Menurut dia, yang perlu dipertimbangkan justru krisis kredit terkait para debitur yang sudah kesulitan karena tidak bisa beraktivitas dikarenakan kebijakan PSBB. Hal ini kata Gita akan berdampak pada jumlah penjaminan dari pemerintah yang mana akan jauh lebih besar untuk kepentingan restrukturisasi sebagian besar dari pinjaman para debitur di perbankan nasional. Kedua, keterbatasan ruang fiskal dan moneter untuj memenuhi bantuan dengan cepat dan jumlah yang besar khususnya jaring pengaman sosial, pemulihan daya beli, dan pemulihan sisi produksi. Ketiga, diperlukan pendanaan dari pemerintah dengan biaya yang rendah. Tujuannya agar pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan secara terpadu, juga turut dirasakan oleh sektor riil. "Pemerintah sudah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disetujui di sidang paripurna DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 12 Mei 2020, yang pada intinya menopang upaya di luar batas wajar untuk pemulihan ekonomi nasional yang terdampak oleh COVID-19," ujarnya. "Juga telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 yang menguraikan tahapan awal untuk memberikan bantuan jaring pengaman sosial, kesehatan, pengusaha UMKM, dan dunia usaha lainnya," tambahnya. Simak Video "Pria Ini Diciduk Gegara Buat Senjata Api Berbentuk Pulpen" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menyerukan pernyataan yang menuai beragam respons masyarakat, yaitu mengajak hidup berdampingan dengan Corona (COVID-19). Hal ini disampaikan Jokowi sekaligus menegaskan pemerintah sejauh ini belum melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan COVID. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020). Lalu bagaimana skenario hidup berdampingan bersama COVID-19 ini harusnya berjalan? Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan yang dimaksud hidup berdampingan dengan COVID-19 ini adalah aktivitas ekonomi kembali berjalan namun tetap menjalankan protokol kesehatan. "Bukan dilonggarkan. Kita harus bisa berdampingan dengan COVID-19 sampai dengan vaksin ditemukan. Dalam artian protokol kesehatan COVID-19 tetap kita laksanakan tapi dunia usaha harus jalan," ujar Iskandar kepada detikcom, Selasa (19/5/2020). Menurutnya kalau pemerintah hanya fokus menyelesaikan aspek kesehatannya saja, justru bisa berujung pada bencana sosial dan ekonomi. "Jadi harus bisa menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan memberi makan rakyat. Penyelesaian COVID-19 bukan saja aspek kesehatan karena kalau kita fokus aspek kesehatan maka COVID-19 bisa berubah menjadi bencana sosial dan ekonomi, dalam artian jika dunia usaha tidak kerja maka tidak ada barang-barang yg diproduksi sehingga tidak ada barang yang dimakan dan dipakai," sambungnya. Lebih buruk lagi, hal ini menurutnya bisa berdampak pada peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. "Hal tersebut berimplikasi lebih lanjut terhadap peningkatan PHK sehingga banyak kehilangan pendapatan dan jatuh miskin," tambahnya. Iskandar menambahkan imbauan Jokowi terkait hidup berdampingan dengan COVID-19 itu baik bagi keungan negara, sebab saat ini anggaran pemerintah dalam jangka menengah disebutnya sudah cukup terbatas. "Kemampuan anggaran pemerintah terbatas dalam jangka menengah. Sehingga tidak bisa saja fokus pada aspek kesehatan. Sehubungan dengan itu, harus bisa kita seimbangkan antara aspek kesehatan dengan perut rakyat," pungkasnya. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Program kartu Pra Kerja yang menelan biaya Rp 5,6 triliun disebut pemborosan. Padahal banyak konten-konten pelatihan gratis yang bisa diakses oleh masyarakat. Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan langkah pemerintah untuk program kartu Pra Kerja dinilai boros. "Jelas pemborosan dan tidak efektif. Di tengah iuran BPJS Kesehatan yang naik kemudian pemerintah mengeluh kekurangan dana untuk stimulus, ternyata ada kartu pra kerja yang justru mensubsidi platform digital," kata Bhima saat dihubungi detikcom, Selasa (19/5/2020). Dia mengungkapkan, hal tersebut sangat kontradiktif dengan kondisi saat ini. Pasalnya, menurut Bhima masyarakat yang sudah menjalani serangkaian pelatihan juga belum tentu diterima bekerja paska pandemi karena pengusaha ragu dengan kompetensi pelatihan. "Saran untuk pemerintah sebaiknya dibatalkan saja gelombang lanjutan kartu pra kerja. Semua dana digunakan untuk memberi bantuan saja kepada korban PJK lewat BLT misalnya," imbuh dia. Pemerintah juga bisa mendukung platform pelatihan yang gratis di tengah pandemi. "Kan tinggal dipilih mana yang kualitasnya bagus," jelas dia. Peneliti center of Reform Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan program kartu pra kerja ini banyak hal yang harus dievaluasi. Misalnya program pelatihan yang relatif mahal meskipun pelatihan diberikan oleh orang yang terlatih. "Seharusnya harga pelatihan bisa ditekan," imbuh dia. Kemudian yang harus dievaluasi adalah pra syarat ikut pelatihan untuk mendapatkan bantuan. Pasalnya dalam kondisi pandemi saat ini orang akan fokus untuk mendapatkan bantuannya dibanding pelatihan. Seharusnya pelatihan ini bisa diubah menjadi optional atau piihan. Biarkan peserta yang lolos memilih ingin ikut pelatihan atau tidak. "Selain itu buat pilihan agar pelatihan yang tidak digunakan secara utuh bisa dicairkan dalam bentuk uang, ini untuk memberikan pilihan kepada peserta yang hanya ingin ikut satu pelatihan saja," jelas dia. Menurut Yusuf, saat ini memang masih terlalu prematur jika mengatakan program pra kerja pemerintah sebuah pemborosan. Karena output dari pelatihan kartu pra kerja ini juga salah satu program bantuan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Simak Video "Pelatihan Kartu Pra Kerja Tak Hanya Online, Tatap Muka Juga" [==] (kil/dna) Sumber