bot

Jakarta - Bekerja di rumah alias work from home tidak semudah yang dibayangkan. Komunikasi menjadi faktor masalah yang sering muncul saat bekerja di rumah. Komunikasi dengan rekan kerja atau bos saat kita bekerja di rumah pasti lebih sulit dibanding saat kita sama- sama berada di kantor. Nah, CNN punya beberapa tips soal bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan saat kita mengalami masalah bekerja di rumah. Dikutip dari CNN, Senin (7/6/2020), berikut ini empat masalah yang mungkin dihadapi karyawan sekarang dan kiat tentang cara mendiskusikannya kepada atasan Anda. Kesulitan Bekerja di Rumah Jika Anda kesulitan bekerja dari rumah, langkah pertama adalah mencari tahu apa masalahnya. Misalnya, Apakah terlalu banyak bekerja? Apakah Anda memerlukan lebih banyak feedback dari bos Anda? Apakah Anda kesulitan menghubungi klien atau rekan Anda? Setelah Anda mengidentifikasi masalah, sekarang saatnya untuk menimbang-nimbang apa yang Anda butuhkan. Ketika mendiskusikan apa yang Anda inginkan dan butuhkan dalam bekerja akan membantu penyelesaian masalah di pekerjaan. Jika ragu pada pendapat sendiri coba cari solusi dan minta pendapat rekan kerja lain. Karena sejatinya kesulitan pekerjaan juga berpengaruh pada kerja tim. Coba diskusikan mengenai penawaran dan apa saja yang telah Anda dan tim berikan ke perusahaan. Agar apa yang Anda minta kepada atasan dapat menunjang pekerjaan, moral dalam tim dan tujuan perusahaan. Simak Video "Tips Work From Home Tetap Menyenangkan Versi Cowok" [==] Sumber

Jakarta - Bukan rahasia lagi jika Samsung berambisi menguasai ranah 5G. Secara bertahap, Samsung mulai memperkenalkan deretan ponsel 5G-nya dari yang mahal sampai yang murah. Ponsel 5G pertama perusahaan asal Korea Selatan ini adalah Galaxy S10 5G. Setelahnya, Samsung rutin merilis versi 5G lainnya seperti Galaxy Note 10 dan lineup Galaxy 20. Tak cuma seri high end, Samsung juga memperkenalkan varian mid-range Galaxy A51 dan Galaxy A71 yang mendukung jaringan mobile generasi kelima. Upaya ini dilakukan Samsung untuk membuat teknologi 5G semakin terjangkau. Dikutip dari SamMobile, Samsung akan membuatnya lebih terjangkau lagi dengan seri Galaxy A terbaru. Raksasa elektronik tersebut berencana memboyong Galaxy A42 5G pada awal 2021. Memang sejauh ini belum ada bocoran lebih banyak mengenai ponsel tersebut. Namun yang jelas, Galaxy A42 akan dipersiapkan sebagai ponsel 5G termurah dari Samsung. Untuk tetap merangkul konsumen yang belum tersedia 5G di wilayahnya, kabarnya Samsung juga akan menghadirkan varian 4G dari Galaxy A42. Smartphone ini akan dibekali memori internal 128GB. Untuk detail lainnya, kita masih harus bersabar menunggu bocoran berikutnya. Simak Video "Ponsel Baru Samsung Dikabarkan Akan Punya 6 Kamera Belakang" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Akhirnya Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat berbagai beban atau burden sharing dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Burden Sharing ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema burden sharing ini sudah mendapat kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kesepakatan itu usai pemerintah dan BI rapat kerja bersama mengenai skema sharing beban ini. "Pemerintah bersama BI dengan suatu dukungan politik baik dari presiden dan kabinet maupun dari sisi DPR menyepakati agar ada suatu skema burden sharing yang bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi ekonomi makro secara keseluruhan," kata Sri Mulyani secara virtual, Jakarta, Senin (6/7/2020). Dalam menanggulangi dampak Corona, pemerintah membutuhkan tambahan pembiayaan mencapai Rp 903,46 triliun. Angka tersebut berasal dari pelebaran defisit yang mencapai Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari kebutuhan pembiayaan utang ini, kata Sri Mulyani terbagi menjadi dua kategori yang beban bunga utangnya akan dibagi bersama. Pertama, untuk kategori public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan non-public goods senalai Rp 505,8 triliun. Kategori public goods ini pembiayaan di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan sektoral sekaligus pemerintah daerah. Sementara non public goods untuk UMKM, korporasi non UMKM, dan lainnya. "Seluruh burden sharing memperhatikan kredibilitas fiskal dan moneter secara keseluruhan," ujarnya. Buka halaman selanjutnya>>> Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati" [==] Sumber

Jakarta - Bekerja di rumah alias work from home tidak semudah yang dibayangkan. Komunikasi menjadi faktor masalah yang sering muncul saat bekerja di rumah. Komunikasi dengan rekan kerja atau bos saat kita bekerja di rumah pasti lebih sulit dibanding saat kita sama- sama berada di kantor. Nah, CNN punya beberapa tips soal bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan saat kita mengalami masalah bekerja di rumah. Dikutip dari CNN, Senin (7/6/2020), berikut ini empat masalah yang mungkin dihadapi karyawan sekarang dan kiat tentang cara mendiskusikannya kepada atasan Anda. Kesulitan Bekerja di Rumah Jika Anda kesulitan bekerja dari rumah, langkah pertama adalah mencari tahu apa masalahnya. Misalnya, Apakah terlalu banyak bekerja? Apakah Anda memerlukan lebih banyak feedback dari bos Anda? Apakah Anda kesulitan menghubungi klien atau rekan Anda? Setelah Anda mengidentifikasi masalah, sekarang saatnya untuk menimbang-nimbang apa yang Anda butuhkan. Ketika mendiskusikan apa yang Anda inginkan dan butuhkan dalam bekerja akan membantu penyelesaian masalah di pekerjaan. Jika ragu pada pendapat sendiri coba cari solusi dan minta pendapat rekan kerja lain. Karena sejatinya kesulitan pekerjaan juga berpengaruh pada kerja tim. Coba diskusikan mengenai penawaran dan apa saja yang telah Anda dan tim berikan ke perusahaan. Agar apa yang Anda minta kepada atasan dapat menunjang pekerjaan, moral dalam tim dan tujuan perusahaan. Simak Video "Tips Google Supaya Kerja dari Rumah Selama Pandemi Bisa Efektif!" [==] Sumber

Jakarta - Uang koin yang dijual dengan harga fantastis kembali muncul. Jika sebelumnya uang koin Rp 1.000 bergambar kelapa sawit dijual sampai ratusan juta, kali ini ialah koin Rp 500 yang dibanderol dengan harga sampai Rp 300 juta. Kabar uang koin dengan harga selangit itu disampaikan oleh akun Twitter @txtdarionlshop. Pada 3 Juli lalu ia mengunggah foto tangkapan layar koin Rp 500 dijual dengan harga Rp 300 juta. Dalam keterangan produk dijelaskan untuk obat segala macam penyakit, jika ada merasa yang tidak dapat sembuh dari penyakitnya disarankan agar membelinya, hanya sebagai alat perantara kesehatan, dan lain-lain. Foto kolom komentar calon pembeli dan pemilik toko juga diunggah. Salah satu calon pembeli protes dengan harga yang dipasang pemilik toko. "Mahal amat harganya gan," kata calon pembeli pada 24 April 2018. "Saya akui ya mahal gan. Tetapi demi kesembuhan dan kesehatan semua orang pasti mau. Kesehatan dan kesembuhan itu memang mahal harganya gan. Terimakasih," saat pemilik toko. Unggahan ini diretweet sebanyak 157 kali dan disukai 949 orang. Saat dicek di akun jual beli online, OLX misalnya ada yang menjual koin Rp 500 dengan harga sampai Rp 65 juta. Sementara, toko online seperti Tokopedia dan Shoope memasang harga dengan harga yang tidak tinggi. Ada yang menjual dengan harga Rp 900, Rp 1.000, Rp 19.000, dan lain-lain. Simak Video "Tradisi Rebutan Koin, Madiun" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaporkan sudah menerima ratusan pengaduan terkait netralitas ASN alias PNS, padahal pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak belum dimulai sama sekali. Rencananya, Pilkada serentak baru dimulai per Desember 2020 mendatang. "Untuk Pilkada 2020 saja itu ada 369 aduan terkait netralitas," ujar Ketua KASN Agus Pramusinto dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020). Sehingga, total aduan terkait netralitas PNS yang diterima KASN sejauh ini mencapai 778 aduan. Sayangnya, Agus tidak merinci jenis-jenis pelanggaran yang diadukan terkait netralitas PNS tersebut. Untuk itu, pihaknya bakal melakukan kerja sama dengan Kementerian PAN RB, BKN, KPU dan Bawaslu untuk mengatasi permasalahan ASN yang tidak netral tersebut. "Terkait dengan kepatuhan mengenai penegakan netralitas itu baru 53% berarti masih jadi pekerjaan besar. Untuk itu kami bekerja sama, kami kemudian membuat MoU kerja sama dengan bawaslu dan yang lainnya," tambahnya. Di kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan salah satu aduan yang masuk terkait adanya PNS yang menjadi tim sukses calon kepala daerah. "Karena banyak PNS yang punya jabatan, lebih baik saya ikut tim sukses, siapa tahu jadi tim sukses saya menang Pemilu kepala daerah, otomatis dia bisa dapat jabatan," ujar Tjahjo. Oleh karenanya, menurut Tjahjo, pihaknya bersama KPU, Bawaslu, KASN, dan Menteri Dalam Negeri menyiapkan format terkait pengawasan netralitas PNS tersebut. "Dan antar Menpan RB, BKN, KASN, KPU Bawaslu, melalui SKP tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara untuk Pilkada 2020 sudah kita persiapkan degan baik. Jadi siapapun kepala daerahnya dari partai manapun atau tidak ada partai, tapi ASN (PNS) harus profesional," tandasnya. Simak Video "Dari 4,2 Juta PNS di Indonesia, 39,1% Hanya Urus Administrasi" [==] (fdl/fdl) Sumber

Polewali - Peternak sapi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeluhkan sepinya permintaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Peternak mengaku, menurunnya permintaan hewan kurban karena dampak dari pandemi virus Corona. Seperti yang diakui Said (40 tahun), salah satu peternak sapi, asal Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Ia mengatakan sampai saat ini pesanan hewan kurban di peternakan miliknya jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, Said mampu menjual 30 ekor sapi. Tahun ini jumlah sapi yang dipesan warga belum mencapai setengahnya. "Pesanan menjelang Hari Raya Idul Adha ini untuk saat ini agak berkurang dibandingkan tahun-tahun kemarin, karena disebabkan karena ada corona," katanya, Senin (6/7/2020). Sepinya pesanan hewan kurban di tengah pandemi ini, lanjutnya, dikarenakan menunggu kepastian pemerintah terkait penyelenggaraan kurban di hari raya. "Masyarakat juga saling menunggu informasi apakah berkurban ini boleh dijalankan, kendati pesanan sudah mulai ada karena sudah mendekati Hari Raya Idul Adha, tetapi sangat berberda dengan tahun kemarin " ujar Said. Meskipun permintaan sapi kurban sepi, tidak lantas membuat Said dan peternak lainnya di daerah ini menjadi kecewa. Perawatan ekstra jelang hari raya dilakukan, agar sapi tetap sehat saat dikurbankan nanti. "Untuk perawatan, kita di sini memberikan perawatan ekstra, mulai dari memberi makan, minum, kebersihan sapi harus dijaga, supaya bersih, sehat dan cocok untuk kurban," ungkapnya. Selain pemberian pakan yang harus diperhatikan, setiap sapi yang akan dikurbankan harus rutin dimandikan dan diberi perapian saat malam hari,. "Untuk jelang Idul Adha, sapi rutin dimandikan tidak seperti hari biasa, dimandikan dua kali dalam sehari, khususnya di pagi hari, kebiasaan rutin. Sapi juga diberi perapian berfungsi mengusir nyamuk, serangga yang mengganggu kenyamanan sapi, itu sangat berpengaruh, karena kalau tidak diberi perapian, sapi akan gelisah, sehingga kurus," terangnya. Di tempat sama, Kepala Desa Campurjo, Usman Padong mengungkapkan, hingga saat ini jumlah surat keterangan pengantaran sapi kurban ke luar daerah yang diterbitkan pemerintah desa masih sangat sedikit, dibandingkan 2019. "Kalau tahun lalu menurut data kemarin, di desa ada surat izin keluar, datanya sampai kurang lebih 80an (sapi), tetapi sampai kemarin ini, untuk tahun ini baru beberapa orang saja yang mengambil surat ijin pengantaran sapi keluar daerah," katanya. Berdasarkan keterangan para peternak, sapi lokal berusia 2 tahun dengan bobot mencapai 100 kilogram, dijual seharga 15 juta rupiah per ekor, sedangkan sapi limosin berusia 2 tahun dengan bobot mencapai 250 kilogram dijual seharga 25 juta rupiah per ekor. Simak Video "Dampak Corona, Penjual Hewan Kurban di Pinrang Sepi Pembeli" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) Ignatius Untung menyebut Tokopedia sebagai korban dalam kasus tersebarnya data pengguna Tokopedia di sejumlah forum dan media sosial. Ignatius mengaku prihatin atas apa yang terjadi pada Tokopedia dan para penggunanya. Namun ia menekankan bahwa Tokopedia di kasus ini adalah korban. "Menurut saya Tokopedia adalah korban dari tindakan para hacker ini. Jadi sudah jelas itu bukan kesalahan Tokopedia. Bisnis online itu adalah bisnis kepercayaan, sehingga masalah seperti ini pasti sudah diantisipasi sejak awal oleh setiap pelaku bisnis online," ujar Ignatius dalam pernyataan yang diterima detikINET. Pihak IdEA mengaku selalu berkomunikasi dengan para pelaku ecommerce, terutama jika terjadi masalah peretasan data pengguna Tokopedia yang terjadi pada Mei lalu. "Kami selalu berkomunikasi dengan para pelaku e-commerce, termasuk jika terjadi masalah peretasan data pengguna seperti yang terjadi pada Tokopedia. Sebagai sebuah asosiasi, penting bagi kami untuk mendapatkan informasi terkait dari anggota yang terdampat masalah ini," tambahnya. "Kami sangat yakin Tokopedia bisa mengatasi hal tersebut, dan mendukung Tokopedia agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tidak hanya kepada Tokopedia tapi juga kepada para pelaku e-commerce lainnya," tutup Ignatius. Sebelumnya, pihak Tokopedia juga mengeluarkan pernyataannya mengenai tersebarnya data pengguna mereka secara bebas di forum dan media sosial. Menurut Nuraini Razak, VP of Corporate Communication, Tokopedia, pihak Tokopedia sudah menyadari ada pihak ketiga yang memposting informasi data pengguna mereka di media sosial dan forum internet. Data yang diposting itu menurut Nuraini adalah data pelanggan mereka yang dicuri pada Mei lalu. "Kami menyadari bahwa pihak ketiga yang tidak berwenang telah memposting informasi secara ilegal di media sosial dan forum internet terkait cara mengakses data pelanggan kami yang telah dicuri," katanya dalam keterangan yang diterima detikINET. Lebih lanjut Nuraini mengaku sudah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan mengingatkan semua pihak untuk menghapus semua informasi yang memfasilitasi akses ke data hasil curian tersebut. Ia juga memastikan kalau password pengguna Tokopedia tetap terjaga enkripsi. "Kami ingin menegaskan bahwa ini bukanlah upaya pencurian data baru dan informasi password pengguna Tokopedia tetap aman terlindungi di balik enkripsi. Kami telah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan juga mengingatkan seluruh pihak untuk menghapus segala informasi yang memfasilitasi akses ke data yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum," tambah Nuraini. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (asj/fay) tokopedia tokopedia dihack Sumber

Pembagian beban antara pemerintah dan BI bersifat manfaat yang menyangkut hajat warga == JAKARTA -- Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyepakati Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembagian beban atau burden sharing untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Adapun prinsip burden sharing untuk menjaga keberlangsungan fiskal agar tetap terkendali, sustainable, dan kredibel secara kehati-hatian. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia akan berbagi beban dalam hal pembiayaan defisit. “Burden sharing dilakukan dengan tetap meperhatikan kredibilitas, integritas dari pengelolaan fiskal moneter,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Senin (6/7). Sri Mulyani menjelaskan pembagian beban antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam penanganan Covid-19 dibagi terhadap beberapa kategori. Pertama adalah bersifat manfaat yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau public goods. "Di dalam kategori ini adalah belanja bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun pada bidang belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun dan bidang untuk belanja padat karya dan dukungan sektoral pemerintah daerah sebesar Rp 106 triliun. Ketiga belanja ini dengan total Rp 397,56 triliun," jelasnya. Menurutnya dari total katagori public goods sebesar Rp 397,56 triliun akan diterbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan langsung dibeli oleh Bank Indonesia mengikuti BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Nantinya suku bunga akan ditanggung oleh Bank Indonesia seluruhnya, sehingga beban bunga bagi pemerintah untuk SBN khusus yang diterbitkan dengan privat placement, bagi pemerintah sebesar nol persen sedangakan bagi Bank Indonesia sebesar reverse repo rate-nya. "BI dan Menkeu setuju bahwa untuk belanja kategori public goods akan diterbitkan SBN yang langsung dibeli kepada BI, dengan suku bunga acuan BI sebesar reverse repo rate, dan subung BI sebesar reverse repo rate akan ditanggung oleh BI seluruhnya," jelasnya. Sedangkan kategori belanja lainnya seperti dukungan dunia usaha UMKM dan korporasi yaitu sebesar Rp 123,46 triliun, maka burden sharing dari sisi bunganya adalah pemerintah akan menerbitkan SBN di pasar. Untuk kategori ini pemerintah dan Bank Indonesia bersepakat suku bunga pasar itu akan dibagi dua. "BI akan tanggung sebesar suku bunga perbedanaan dari subung pasar sampai dengan 1 persen di bawah reverse repo rate. Jadi pemerintah tanggung suku bunganya 1 persen di bawah reverse repo rate. Ini dilakukan melalui mekanisme market," jelasnya. Kemudian belanja lainnya pemerintah akan menerbitkan SBN melalui mekanisme pasar dan seluruh suku bunganya ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini dari sisi suku bunga tidak ada burden sharing dengan Bank Indonesia. "Jadi dalam hal ini kami dengan BI tetap akan menjaga integritas dari market mekanisme, khusus untuk yang merupakan surat berharga yang diisi oleh pemerintah dan langsung diberi oleh BI yaitu pendanaannya secara langsung oleh BI," ucapnya. Di samping itu, pembiayaan defisit lainnya semuanya di isu melalui pasar dengan mekanisme biasa hanya yang untuk pos UMKM dan korporasi Bank Indonesia akan menanggung suku bunganya hingga sampai satu persen di bawah BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Sedangkan non UMKM dan nonkorporasi pemerintah menerbitkan pasar seperti biasa beban bunga yang ditanggung oleh pemerintah. "Kami bersama dengan BI akan menandatangani sebagai pelengkap SKB pertama. Yang pertama tetap akan berlaku. SBN ini kita akan lakukan penempatan SBN yang akan dibeli oleh BI hanya dilakulan pada 2020," ucapnya. Sumber

Jakarta - PT PLN (Persero) memastikan faktur atau invoice tagihan listrik setiap bulannya selalu diterbitkan untuk masing-masing pelanggan. Saat ini pun PLN menyediakan layanan pengiriman invoice melalui email, sehingga pelanggan tak perlu memeriksa total tagihan terlebih dahulu melalui situs pembayaran seperti yang biasanya dilakukan pelanggan selama ini. Invoice yang diberikan melalui email pelanggan ini tak hanya berisi total tagihan dan pemakaian per bulan, namun juga informasi lainnya antara lain: 1. Stand pemakaian: Stand Akhir dan Stand Awal 2. Total Pemakaian Listrik berdasarkan jumlah kWh 3. Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik Bruto 4. Rupiah Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan 5. Jumlah Pemakaian Tenaga Listrik Netto 6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan 7. Tagihan Lainnya (biasanya berisi kurang tagih atau lebih tagih pelanggan, serta angsuran tagihan) 8. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) ditambah Tagihan Lainnya 9. Pajak Penambahan Nilai Untuk mendapatkan invoice tersebut, pelanggan dapat mendaftarkan alamat email pelanggan ke Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN terdekat. Pelanggan hanya perlu menyebutkan ID Pelanggan dan email yang akan digunakan. Selanjutnya PLN akan melakukan verifikasi data pelanggan. Ketika data sudah terverifikasi, pelanggan akan menerima invoice tagihan listrik pada bulan selanjutnya. "Kami sangat transparan untuk metode perhitungan tagihan pelanggan, semuanya tertuang secara lengkap melalui email yang akan diterima setiap bulan oleh pelanggan. Hal ini kami lakukan demi memberikan perlindungan dan memenuhi keterbukaan kepada konsumen," kata Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, Agung Murdifi dalam keterangan resminya, Senin (6/7/2020). Namun, bagi pelanggan yang tidak memiliki akses internet, invoice rincian tagihan listrik juga bisa didapatkan melalui kantor Unit Layanan Pelanggan terdekat atau melalui contact center PLN 123. Simak Video "Pemerintah Jamin Tarif Listrik Tak Naik Hingga Akhir Tahun" [==] (ang/ang) tagihan listrik pln Sumber

Jakarta - Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membahas nasib uang jemaah haji yang keberangkatannya ke Tanah Suci tertunda imbas pandemi COVID-19. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus itu menghasilkan tiga buah kesimpulan. Berikut rinciannya: 1. Komisi VIII DPR RI telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2019 dan meminta Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk membahas usulan permintaan Ditjen PHU Kementerian Agama RI terkait BPIH sebesar Rp 176,5 miliar (Haji Reguler) dan Rp 612,8 juta (Haji Khusus). 3. Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat kembali secepatnya sebelum reses dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH mengenai usulan: a. Penggunaan Nilai Manfaat Keuangan Haji BPKH tahun 2020, termasuk akumulasi dan efisiensi biaya operasional BPIH, untuk dukungan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun-tahun berikutnya. b. Penambahan alokasi pembagian untuk Rekening Virtual (Virtual Account) menjadi sebesar Rp 2 triliun atau 28% dari nilai manfaat BPKH tahun berjalan kepada jemaah tunggu. Simak Video "Arab Saudi Izinkan Ibadah Haji di Tengah Pandemi Corona" [==] (toy/hns) Sumber

Jakarta - Dunia online kini telah menjadi peradaban baru yang tidak dapat dihindari, karena masyarakat semakin dimudahkan dengan adanya era digital tersebut. Untuk itu, menapaki usia 74 tahun, BNI menegaskan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan mendorong UMKM agar semakin mahir berdigital dan Go Online. Salah satunya ditunjukkan dengan digitalisasi UMKM penghasil kain langka, yang diharapkan dapat mencapai pasar yang semakin luas dan konsumen yang semakin banyak, serta menaikkan kelasnya menjadi pelaku usaha modern. BNI memboyong ke-7 kain tersebut dari daerah pelosok ke Jakarta hingga 9 Juli 2020. Direktur Bisnis UMKM BNI Tambok P Setyawati mengungkapkan, dengan adanya situs digital seperti www.bunganusantara.id, siapapun dapat membeli kain-kain bernilai tinggi seperti Wastra 7 Pulau secara online. "Kolaborasi BNI dengan UMKM Wastra 7 Pulau dan Desainer Ternama Indonesia ini merupakan langkah nyata dari kami, untuk menjadikan Wastra Nusantara dihargai melalui kreasi karya fashion designer sebagai influencer fashion di tanah air. Pada akhirnya karya tersebut akan menjadi trend fashion & inspirasi bagi dunia fashion untuk bersama memajukan ekonomi bangsa melalui cinta produk nusantara & bangga buatan Indonesia," ujar Tambok dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2020). Wastra 7 pulau yang ditampilkan pada situs www.bunganusantara.id adalah Tenun Tidore dari Maluku Utara, Songket Lombok dari Nusa Tenggara Barat, Tenun Pontianak dari Kalimantan Barat, Tenun Sengkang dari Wajo Sulawesi Selatan, Tenun Manggarai dari Nusa Tenggara Timur, Batik Tanah Liek dari Sumatera Barat dan Batik Wonogiren dari Jawa Tengah. Agar produk UMKM Wastra Nusantara ini naik kelas, BNI berkolaborasi dengan beberapa desainer ternama Indonesia. Para desainer ini akan membuat karya berbahan kain dari 7 pulau ini agar menjadi fashion modern tanpa meninggalkan nafas budaya aslinya. BNI memilih Wastra sebagai representasi produk original Indonesia yang patut dibanggakan karena setiap helai kain tidak hanya mengandung budaya dan kreativitas pembuatnya, melainkan juga memiliki memori peradaban. Jika satu Wastra hilang, maka dikhawatirkan hilang pula simbol sebuah peradaban luhur nusantara. Situs bunganusantara.id mengacu pada program yang didesain agar dapat membantu UMKM Go Online, mulai dari persiapan awal (mengenal fotografi dan teknik pengemasan produk) hingga cara meng-upload produk di marketplace. Program ini disebut BNI UMKM Unggulan Nusantara (Bunga Nusantara). Pelaku usaha yang diajak tidak terbatas hanya pada beberapa jenis produk saja, tetapi merata, mulai dari fashion, kerajinan hingga kuliner. Ini adalah upaya BNI dalam mengangkat potensi UMKM daerah ke kancah nasional & internasional. Selain itu BNI juga aktif menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta mengembangkan kapasitas dan kapabilitas UMKM agar Naik Kelas melalui program-program pelatihan pengembangan bisnis dan digital marketing yang secara kontinu diadakan oleh Rumah Kreatif BUMN (RKB) binaan BNI untuk UMKM Indonesia. Hingga saat ini, BNI membina 44 Rumah Kreatif BUMN yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Promo HUT BNI Dalam rangkaian HUT BNI ke - 74, BNI mendorong UMKM untuk mulai bangkit di era New Normal dengan membantu memasarkan produk- produknya dengan penawaran Istimewa bagi pemegang Kartu Debit dan Kartu Kredit BNI diantaranya program cicilan 0%, BNI Cashback, BNI Reward Points serta beragam penawaran menarik lainnya. BNI juga menghadirkan e-Katalog Berseri 1.740 UMKM Nusantara sepanjang Juli 2020 untuk membantu pemasaran produk UMKM secara online hingga dapat menjangkau ke pelosok Indonesia. Wedang dan Kuliner Selain Wastra Nusantara, kegiatan Bangga Buatan Indonesia ini juga menampilkan 7 Wedang Nusantara seperti Air Guraka Ternate, Wedang Uwuh, Wedang Sereh, Bajigur, Lemori, Jahe Merah, The Temulawak serta 40 Snack Nusantara dari UMKM Unggulan BNI. UMKM yang ditampilkan dalam kegiatan Cinta Produk Nusantara ini merupakan mitra binaan Bank Negara Indonesia yang berasal dari Rumah Kreatif BUMN serta pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat BNI. HUT ke-74 BNI bertema Satukan Energi untuk Indonesia di Era New Normal yang menjadi momentum untuk turut mendukung langkah pemerintah dalam membangkitkan perekonomian bangsa di era normal baru melalui UMKM dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dengan membeli produk UMKM dalam kegiatan ini, secara tidak langsung karyawan BNI telah membantu pelaku usaha untuk bangkit dan bertahan dengan bisnisnya. Hingga saat ini, BNI telah sukses mengajak 250.231 UMKM untuk Go Online. Simak Video "Berbagi Optimisme di Tengah Pandemi dengan Gerakan #AntarkanSemangat" [==] (mul/ega) Sumber

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan memberikan pendampingan khusus bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna membangkitkan ekonomi desa pasca dilanda pandemi COVID-19. Dalam webinar yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengungkapkan hingga saat ini terdapat 51 ribu BUMDes di seluruh Indonesia. Nantinya, para BUMDes ini akan digerakkan kembali setelah beberapa bulan terakhir sempat mati suri karena adanya dampak pandemi COVID-19. "Saat ini kami upayakan bangunkan kembali dengan berbagai ikhtiar," ujar Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2020). Lebih lanjut, Abdul Halim menjelaskan dari total 51 ribu BUMDes yang ada, sekitar 17.571 BUMDes telah melakukan registrasi ulang untuk pendampingan khusus dari Kemendes PDTT. "Yang sudah registrasi akan dilakukan pendampingan dengan tatanan hidup baru dengan upaya digitalisasi BUMDes," imbuhnya. Selain pendampingan khusus bagi BUMDes, Kemendes PDTT juga mulai membuka kembali desa-desa wisata. Pasalnya, desa wisata merupakan salah satu penopang utama kebangkitan ekonomi desa. "Selanjutnya itu kita juga lakukan registrasi desa wisata yang pada akhirnya dilakukan digitalisasi Desa Wisata. Dua hal ini sangat penting karena basis ekonomi ada disitu," pungkasnya. Simak Video "Peran Kepala Dusun, Rw dan Rt dalam Pencegahan Covid-19" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) mengusut awal mula data pribadi Denny Siregar bisa bocor dan tersebar di media sosial (medsos). Denny Siregar yang merupakan penggiat medsos ini berkicau di akun Twitter miliknya, mengeluhkan bahwa kebocoran data pribadinya yang diungkapkan akun @opposite6891. Untuk menelusuri apakah benar itu data milik Denny, CISSReC melihatnya dan mencocokkan data yang bocor itu dengan 91 juta pengguna data Tokopedia yang sudah lebih dulu disebar sebelumnya. "Pertama dan paling penting, nomor yang disebarkan oleh akun Twitter @opposite6891 adalah benar milik Denny Siregar. Karena kebetulan kami sudah download data 91 juta pengguna Tokopedia, lalu kami cocokkan ternyata data nomor tersebut sama," kata Chairman CISSReC Pratama Persadha, Senin (6/7/2020). CISSReC juga mengungkapkan mengapa Denny Siregar lebih menuntut Telkomsel terkait kebocoran data yang dialaminya itu. "Karena memang capture gambar yang tersebar di twitter adalah kemungkinan besar berasal dari sistem provider, dalam hal ini adalah Telkomsel, tidak mungkin provider lain, dilihat dari nomornya," jelasnya. [Gambas:Twitter] "Hal ini memang patut dipertanyakan, darimana akun twitter tersebut mendapatkan capture tersebut. Bahkan dalam kasus Ulil Yusron dulu saja, menyebarkan data pribadi seorang tersangka di Twitter, sangat tidak diperbolehkan," kata Pratama. Pratama menjelaskan berdasarkan UU ITE, menyebarkan data pribadi tanpa izin dan mengakses sistem secara ilegal -- bila memang dilakukan -- bisa diancam dengan pasal 26 UU ITE, karena mendistribusikan data pribadi tanpa izin orang bersangkutan. Terkait kasus ini, Telkomsel memastikan perlindungan data pelanggan yang merupakan prioritas bagi operator seluler yang identik warna merah tersebut. "Peristiwa ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya perlindungan data pribadi. Termasuk dalam kasus Tokopedia yang bocor 91 juta data, artinya kita mau mencari nomor siapapun di tanah air, ada kemungkinan mendapatkannya lewat data yang bocor tersebut," ujar pria asal Cepu, Jawa Tengah itu. Indonesia yang belum memiliki undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi juga jadi persoalan yang harus dikritisi, khusus di era digital seperti sekarang. Pratama menyebutkan aturan General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan Eropa bisa contoh bagi Indonesia. "GDPR memberikan contoh pada kita bagaimana aturan turunannya memberikan list apa saja teknologi yang harus diaplikasikan, bila ada kebocoran data akan dilakukan pemeriksaan dan apabila ada hal yang belum dilakukan maka bisa dikenai tuntutan dengan nilai maksimum 20 juta Euro," ucapnya. Dengan demikian, Pratama mengungkapkan, sulit juga memang bagi Denny Siregar maupun pihak lainnya yang ingin menuntut penyelenggara sistem transaksi elektronik (PSTE) untuk bertanggung jawab. "Karena dalam PP 71 tahun 2019 pun, tidak diatur dengan jelas dan tegas apa sanksi yang bisa didapatkan penyelenggara sistem bila mereka melakukan kesalahan yang berakibat kerugian materi maupun imateri bagi pemilik data yang mereka kelola," pungkas dia. Simak Video "Data Tes COVID-19 RI Disebut Bocor, Ini Tanggapan Menkominfo" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Per 4 Juli, pedagang di pasar yang terjangkit virus Corona naik menjadi 833 orang. Dari data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), ratusan orang ini tersebar di 164 pasar yang di seluruh Indonesia. Ratusan pasar ini tersebar di 24 provinsi dan 72 kota di Indonesia. DKI Jakarta sendiri menjadi daerah dengan kasus positif terbanyak dengan total 217 kasus dari 37 pasar. Per 4 Juli sendiri ada tambahan sekitar 65 kasus baru di 21 pasar. Menjadikan total pedagang yang positif Corona sebanyak 833 orang. Mengutip data Ikappi, Minggu (5/7/2020), kasus positif terbanyak masih tercatat pada Pasar Raya Padang di Sumatera Barat. Tercatat ada 113 orang pedagang yang positif Corona. Kemudian disusul Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan kasus positif mencapai 50 orang. Lalu Pasar Kramat Jati Jakarta Timur di urutan ketiga besar dengan total pedagang terjangkit Corona sebesar 49 orang. Berikut ini daftar lengkap 164 pasar yang pedagangnya terjangkit Corona: Simak Video "Tes Corona di 19 Pasar di Jakarta, 52 Pedagang Positif" [==] (dna/dna) Sumber

Bantuan ini merupakan CSR BTN. == SOLO -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyerahkan bantuan berupa 12 unit wastafel portabel kepada Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah. Penyerahan bantuan dilakukan di Gedung dr Prakosa UNS, Senin (6/7). Deputi Branch Manager (DBM) Business Bank BTN Solo, Siti Soelistijati mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian Bank BTN terhadap generasi milenial di lingkungan kampus UNS. Bantuan ini merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) BTN. "Semoga dengan memasuki kehidupan di era new normal ini, kita semua bisa menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS), salah satunya dengan rajin cuci tangan menggunakan sabun. Semoga dengan wastafel dari BTN ini bisa mewujudkan PHBS tersebut," ungkap Siti seperti tertulis dalam siaran pers. Siti menambahkan, sudah hampir 20 tahun Bank BTN menjalin kerja sama dengan UNS. Siti berharap, kerja sama antara BTN dengan UNS akan terus ditingkatkan. "Semoga 12 unit wastafel portabel bisa bermanfaat untuk mahasiswa, dosen dan karyawan di UNS," imbuhnya. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS, Sajidan mengucapkan terima kasih kepada BTN yang telah memberikan bantuan kepada UNS berupa 12 wastafel portabel. Wastafel Portable ini akan sangat bermanfaat mengingat saat ini kita memasuki kehidupan di era new normal. "Kta harus beradaptasi untuk pola hidup sehat salah satunya dengan cuci tangan," ujar Sajidan. Sebanyak 12 wastafel portabel tersebut nantinya akan ditempatkan di 12 titik di kampus UNS. Di antaranya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Pertanian (FP), Kantor Pusat, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Fakultas Hukum (FH) dan Sekolah Vokasi (SV) UNS. "Wastafel ini bisa dipindah-pindah, sehingga bisa dibawa ke mana-mana sesuai kebutuhan," ucap Sajidan. Sumber

Penutupan IHSG diiringi aksi jual saham oleh investor asing Rp 547,38 miliar. == JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (6/7) ditutup menguat, seiring kenaikan bursa saham kawasan Asia. IHSG ditutup menguat 15,07 poin atau 0,3 persen ke posisi 4.988,87. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 bergerak naik 4,34 poin atau 0,56 persen menjadi 775,3. Analis Binaartha Sekuritas M Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, pasar mengapresiasi Bank Dunia yang telah menaikkan status Indonesia dari negara dengan penghasilan menengah ke bawah (middle lower income) menjadi menengah atas (upper middle income). "Market juga mengapresiasi kinerja Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia yang meningkat menjadi 83,8 dari 77,8. Selain itu, adanya harapan bahwa ISM Non-Manufacturing PMI AS yang akan naik menjadi 50 dari 45,4," ujar Nafan. Dibuka menguat IHSG betah berada di teritori positif hingga penutupan perdagangan saham. Secara sektoral, delapan sektor meningkat dengan sektor pertambangan naik paling tinggi yaitu 1,45 persen, diikuti sektor pertanian dan sektor industri dasar masing-masing naik 0,99 persen dan 0,93 persen. Sedangkan dua sektor terkoreksi yaitu sektor properti dan sektor infrastruktur dasar masing-masing sebesar 0,55 persen dan 0,32 persen. Penutupan IHSG diiringi aksi jual saham oleh investor asing yang ditunjukkan dengan jumlah jual bersih asing atau net foreign sell sebesar Rp 547,38 miliar. Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 602.330 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 8,22 miliar lembar saham senilai Rp 6,73 triliun. Sebanyak 226 saham naik, 185 saham menurun, dan 158 saham tidak bergerak nilainya. Sementara itu, bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 407,96 poin atau 1,83 persen ke 22.714,44, Indeks Hang Seng naik 966,04 poin atau 3,81 persen menjadi 26.339,16, dan Indeks Straits Times menguat 36,67 poin atau 1,38 persen ke 2.689,61. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Realme tengah mencari pemakai X50 Pro yang mau menguji Android 11 beta di ponselnya itu. Android 11 beta untuk X50 Pro akan berbasis pada Realme UI dan bukan Android polos. Mengingat ini adalah Android 11 versi awal, Realme hanya mencari developer yang sudah berpengalaman untuk menjajal OS ini. Semua penguji beta harus mem-flash ROM tersebut secara manual ke ponsel, bukan secara over the air (OTA). Jadi memang pengujian ini sebaiknya hanya dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman melakukan flashing manual tersebut. Menurut Realme saat ini masih terlalu dini untuk memberikan OS yang bisa memberikan pengalaman pengguna yang stabil, demikian dikutip detikINET dari GSM Arena, Senin (6/7/2020). Pasalnya sejumlah fungsi sistem pun masih belum berfungsi serta antarmukanya, menurut Realme, masih jauh dari layak. Tentunya, banyak aplikasi yang mungkin tak akan berfungsi dengan normal di Android 11 beta tersebut. Namun jika anda merasa cukup berpengalaman dan punya unit Realme X50 Pro dengan nomor model yang tepat, yaitu RMX2076, dan OS Android 10 terbaru versi RMX2076PU_11.1.25, maka anda bisa menjadi penguji Android 11 beta ini. Realme pun memberikan cara untuk mengembalikan Realme X50 Pro yang sudah terinstal Android 11 beta untuk kembali ke Android 10 jika pembaruan OS tersebut dirasa sangat tak menyenangkan. Simak Video "Begini Spesifikasi Realme X50 Pro yang Pakai Teknologi 5G!" [==] (asj/fay) Sumber

Tata cara penghitungan TKDN menggunakan metode processed based. == JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang menegaskan perlu segera diwujudkannya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di bidang farmasi. Maka Kemenperin menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi. “Peningkatan utilisasi TKDN merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di sektor farmasi, khususnya dalam hal produksi bahan baku obat,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, pada Senin, (6/7). Ia melanjutkan, penerapan TKDN bagi industri farmasi dinilai sebagai upaya memacu serta merangsang pelaku industri membangun industri bahan baku obat atau Active Pharmaceuticals Ingredients di dalam negeri. “Tentunya, dengan potensi pasar dalam negeri yang sangat besar sekaligus merupakan sebuah peluang menarik investor, agar mereka mengembangkan bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya. Menurut dia, pasar di dalam negeri sangat potensial bagi berbagai produk farmasi dengan kandungan lokal tinggi. Sebab bisa menjadi preferensi dalam pengadaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka dalam Permenperin 16/2020 tersebut, disebutkan tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan metode cost based, tetapi metode processed based. Pertimbangannya, metode ini lebih sesuai diterapkan di industri farmasi, karena sifat industri tersebut yang spesifik dengan formulasi sangat banyak dan beragam, serta berdasarkan hasil riset dan pengembangan (R&D) yang panjang dan menggunakan biaya besar. Dengan processed based, berarti ada penghargaan atas upaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku industri farmasi. Metode ini dapat mempertahankan kerahasiaan formulasi yang dimiliki perusahaan tanpa meninggalkan kaidah dan tujuan yang ingin dicapai dari pemberlakuan TKDN produk farmasi ini. Menperin menyebutkan, penghitungan nilai TKDN produk farmasi berdasar processed based dilakukan dengan menggunakan pembobotan terhadap kandungan bahan baku atau Active Pharmaceuticals Ingredients sebesar 50 persen. Ini terdiri dari proses penelitian dan pengembangan sebesar 30 persen, proses produksi sebesar 15 persen, serta proses pengemasan sebesar lima persen. Penghitungan nilai TKDN produk farmasi itu diharapkan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku obat (Active Pharmaceuticals Ingredients), meningkatkan riset dan pengembangan obat baru. “Selain itu, dengan produksi sediaan obat baru serta bahan baku yang berasal dari herbal dapat mengurangi impor bahan baku obat dan mendorong kemandirian bangsa di sektor kesehatan,” tegasnya. Agus mengungkapkan, kemampuan industri hilir farmasi dalam negeri saat ini didukung oleh 240 perusahaan yang didominasi 212 perusahaan swasta nasional. Kemudian 24 perusahaan multinational company (MNC), dan 4 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam formulasi obat atau produk obat jadi. “Dengan kekuatan ini, kebutuhan obat nasional sebesar 80 hingga 90 persen sudah mampu dipenuhi, sisanya merupakan obat paten dan berteknologi tinggi yang masih harus diimpor,” jelasnya. Kemenperin mencatat, pada kuartal I 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen. Kinerja positif ini diraih di tengah dampak pandemi Covid-19. Sebab, industri tersebut merupakan salah satu sektor yang masih memiliki permintaan cukup tinggi di pasar. “Dari banyaknya sektor industri yang terimbas, ada beberapa sektor yang tetap memiliki demand tinggi sehingga memperkuat neraca perdagangan,” kata Agus. Di samping itu, industri kimia dan farmasi juga menjadi sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi cukup signifikan pada kuartal I 2020, mencapai Rp 9,83 triliun. Sumber

Jakarta - Realisasi pembangunan jaringan gas (jargas) hingga Juni tercapai 127.864 sambungan rumah tangga (SR). Angka ini masih jauh dari target tahun ini sebanyak 316.000 SR. "Totalnya tahun 2020 (sebanyak) 127.864 dari rencananya yang 316.000 karena memang ada pengalihan anggaran dari jargas ke penanggulangan pandemi," kata Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Suko Hartono dalam rapat di Komisi VII DPR Jakarta, Senin (6/7/2020).. Target pembangunan jargas tahun ini sebanyak 316.000 SR yang menelan biaya Rp 3,5 triliun. Namun, yang baru terealisasi 127.864 SR dengan biaya Rp 1,4 triliun dari APBN. "Adapun rencana PGN 50 ribu sampai saat ini belum bisa kami laksanakan karena memang berbagai hal khususnya tentang penurunan demand," ujarnya. Dia melanjutkan, pada tahun 2021 pembangunan jargas ditargetkan 734.000 SR dengan nilai Rp 8,1 triliun. Biaya itu berasal dari APBN maupun PGN. Sedangkan di tahun 2022 pembangunan jargas ditargetkan 840.000 SR dengan nilai Rp 9,2 triliun. "Tahun 2022 mulai mungkin dengan skema KPBU dengan naik jadi 841.000 Rp 9,2 triliun capex, baik mandiri KPBU," ujarnya. Tahun 2023 ditargetkan pembangunan jargas 800.000 SR dengan nilai Rp 8,8 triliun dan tahun 2024 sebanyak 800.000 SR dengan nilai Rp 8,8 triliun. "Jadi diharapkan sampai 2024 (sebanyak) 4 juta SR jargas," ungkapnya. Simak Video "Saluran Jargas di Probolinggo Semburkan Api Gegara Bocor" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo buka suara soal adanya orang partai Gerindra yang menjadi eksportir benih lobster. Menurutnya, tidak semua yang diberikan izin impor berasal dari partai Gerindra. Edhy mengatakan, yang memberikan izin bukan berasal dari menteri langsung, melainkan tim yang terdiri atas Direktorat Jenderal terkait, Inspektur Jenderal (Irjen), hingga Sekretaris Jenderal Kementerian. "Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diizinkan itu mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020). Edhy mengakui memang ada yang daftar melalui dirinya untuk gabung menjadi eksportir benih lobster. Namun dia langsung menyerahkan berkas tersebut kepada tim dan memintanya untuk jalankan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. "Masa saya harus larang orang dari Gerindra, saya nggak ngerti siapa maksudnya dan kami masukkan baik-baik, tidak daftar lewat saya. Memang ada yang daftar ngasih surat, saya kasih kan ke panitianya silakan jalankan sesuai aturan," ucapnya. Edhy menjelaskan bahwa kementerian membuka kesempatan yang sama untuk seluruh perusahaan maupun koperasi yang berniat ingin mengajukan izin. Salah satu kriteria yang harus dimiliki yakni perusahaan atau koperasi tersebut harus memiliki sarana untuk budidaya lobster. "Kan bisa di cek di lapangan syaratnya mereka harus punya sarana untuk budidaya dulu, untuk pembesaran dulu dan itu kalau nggak ada nggak boleh kita izinkan," imbuhnya. Selain itu, eksportir juga wajib mengembalikan 2% ke alam dari yang mereka tangkap. Jika mereka melanggar, maka pemberian izin akan dicabut. Simak Video "Menteri Edhy Genjot Potensi Perikanan di Pesisir Selatan Jabar" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) I mengumumkan di era kenormalan baru ini, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur mulai bergerak naik, khususnya di wilayah Sumatera bagian Utara dan Barat. Hal ini dipicu oleh penerbangan penumpang domestik yang mulai beroperasi di sejumlah Bandar Udara. Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Roby Hervindo mengungkapkan berdasarkan data sejak 26 Juni, konsumsi Avtur di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Kualanamu, Medan naik 125% dibanding penyaluran Mei 2020. Pergerakan konsumsi Avtur juga terjadi di DPPU Pinangsori, Tapanuli Tengah sebanyak 15% dan DPPU Binaka, Gunungsitoli 5%. Kenaikan sebesar 10% juga terjadi di DPPU Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Sementara di Provinsi Batam, DPPU Hang Nadim tercatat meningkat 95% dan DPPU Ranai ada peningkatan 40% dari periode sebelumnya, serta DPPU Sultan Iskandar Muda, Aceh naik 70% dibanding penyaluran bulan lalu. Kenaikan konsumsi tertinggi terjadi di DPPU Minangkabau yang mencapai 400% dibanding penyaluran bulan lalu. Lebih lanjut Roby menjelaskan meski memasuki kenormalan baru, DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 dalam beroperasi melayani penerbangan. Protokol ini di antaranya adalah dengan menerapkan jaga jarak, selalu menggunakan masker, menggunakan sarung tangan ketika bekerja, serta melakukan cuci tangan sebelum dan selesai beraktivitas. "Pekerja DPPU juga secara berkala melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Pekerja di DPPU Kualanamu, Pinangsori, Binaka, Sultan Syarif Kasim II, Hang Nadim, Ranai, Sultan Iskandar Muda, dan Minangkabau telah melaksanakan rapid test. Hasilnya semua non reaktif, tidak ditemukan pekerja dengan gejala COVID-19," ujar Roby, dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2020). Selain konsumsi Avtur yang meningkat, lanjut Roby, pihaknya juga mencatat peningkatan konsumsi Pertamax Turbo di wilayah tersebut. Di Sumatera Barat misalnya, rata-rata konsumsi Pertamax Turbo per hari melonjak 21% jika dibandingkan periode sebelumnya. Hingga kini, outlet Pertamax Turbo tersebar di 17 SPBU dan hadir di 10 kabupaten kota yaitu Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, serta Kota Bukittinggi. Lebih lanjut Roby mengatakan pihaknya telah memberikan apresiasi kepada sejumlah SPBU di Sumbar atas dedikasinya terhadap pelanggan setia Pertamina di Sumbar. Selain itu, Pertamina MOR 1 juga memberikan apresiasi kepada Agen LPG Bright Gas karena telah mampu mencapai penjualan tertinggi dan pertumbuhan terbaik untuk periode Mei 2020. "Kami berharap, dengan pemberian apresiasi kepada Hiswana Migas di wilayah MOR 1 dapat memacu mereka untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk-produk Pertamina yang berkualitas," pungkas Roby. Simak Video "Erick Thohir Pangkas Jumlah Direksi Pertamina, Ini Kata Ahok" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Februari lalu sempat menggulirkan rencana cukai terhadap emisi kendaraan bermotor. Rencana itu ternyata mulai dibahas serius. Usulan pengenaan cukai terhadap emisi kendaraan itu sudah mulai dibahas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian Koordinator Perekonomian pun diminta mendalami rencana tersebut. "Itu akan dibahas lagi karena sebetulnya itu dari Pak Menko Ekonomi. Saya minta pendalaman dari Sesmenko Ekuin karena kalau misalnya terkait pungutan untuk karbon tadinya saya lihat kalau disebut pajak retribusi ada kaitan dengan undang undang," kata Menteri LHK Siti Nurbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Siti melanjutkan, kebijakan pengenaan cukai terhadap emisi kendaraan bermotor sangat mungkin dilakukan. Meskipun butuh proses sebelum kebijakan itu diterapkan. "Makanya formulasi harusnya disusun dulu tapi tadi Pak Menko katakan sangat mungkin dengan cukai. Saya akan pelajari lagi," kata Siti Terkait emisi, Siti juga mengumumkan Indonesia mendapat US$ 56 juta atau setara Rp 812 miliar karena berhasil menurunkan emisi karbon. Jumlah penurunan emisi yang berhasil dicapai Indonesia pada 2016-2017, yang hendak dibayarkan tersebut adalah 11,2 juta ton CO2eq. "Atas prestasi itu, 2 Juli sudah ada joint consultation group dari Indonesia, ada Wamen LHK dan Wamenlu, dari Dubes Norwegia dan staf khusus iklim dari Norwegia, disepakati 11 juta ton atau senilai dana US$ 56 juta atau sekitar Rp 800 miliar itu yang terkait pembayaran prestasi komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca," ujarnya. Siti menambahkan dana tersebut akan disalurkan lewat Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan Presiden Jokowi berpesan penggunaan dana untuk pemulihan lingkungan. Simak Video "Kejaksaan Agung Tahan 3 Pejabat Bea Cukai Batam" [==] (das/hns) Sumber

Jakarta - Tokopedia angkat bicara soal tersebarnya data pengguna mereka di dunia maya. Menurut mereka, keamanan password penggunanya tetap terlindungi di balik enkripsi. Menurut Nuraini Razak, VP of Corporate Communication, Tokopedia, pihak Tokopedia sudah menyadari ada pihak ketiga yang memposting informasi data pengguna mereka di media sosial dan forum internet.Data yang diposting itu menurut Nuraini adalah data pelanggan mereka yang dicuri pada Mei lalu. "Kami menyadari bahwa pihak ketiga yang tidak berwenang telah memposting informasi secara ilegal di media sosial dan forum internet terkait cara mengakses data pelanggan kami yang telah dicuri," katanya dalam keterangan yang diterima detikINET, Senin (6/7/2020) Lebih lanjut Nuraini mengaku sudah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan mengingatkan semua pihak untuk menghapus semua informasi yang memfasilitasi akses ke data hasil curian tersebut. Ia juga memastikan kalau password pengguna Tokopedia tetap terjaga enkripsi. "Kami ingin menegaskan bahwa ini bukanlah upaya pencurian data baru dan informasi password pengguna Tokopedia tetap aman terlindungi di balik enkripsi. Kami telah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan juga mengingatkan seluruh pihak untuk menghapus segala informasi yang memfasilitasi akses ke data yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum," tambah Nuraini. "Tokopedia telah menyampaikan informasi terkait insiden pencurian data ini secara transparan dan berkala kepada seluruh pengguna, berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak berwenang terkait insiden pencurian data ini, dan telah menerapkan langkah-langkah keamanan sesuai standar internasional. Kami juga telah mengarahkan pengguna kami atas langkah-langkah lebih lanjut yang harus mereka ambil untuk memastikan perlindungan data pribadi mereka," tutupnya. Seperti sebelumnya diberitakan, 91 juta data pengguna Tokopedia yang dibobol pada Mei 2020 lalu kini disebar dan bisa didownload secara bebas. Data tersebut beredar setelah salah satu anggota grup Facebook terkait keamanan siber membagikan link untuk mendownload puluhan juta data tersebut. Data tersebut sebelumnya dijual dengan harga USD 5.000 di sebuah marketplace di dark web. Saat ditelusuri, link tersebut bersumber pada salah satu akun bernama @Cellibis di forum Raidsforum yang memang sudah membagikan lebih dulu pada Jumat 3 juli 2020. Akun tersebut membagikan secara hampir cuma-cuma di Raidforums yang sebelumnya dia dapatkan dari cara membeli data tersebut di darkweb sebesar USD 5.000. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan tidak ada konflik kepentingan dalam pemberian izin ekspor benih lobster kepada 31 eksportir yang diduga berafiliasi dengan kader partai politik. Dia menyebut yang memberikan izin untuk perusahaan bukanlah dirinya langsung. "Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diizinkan itu mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020). Suaranya sedikit meninggi saat menyampaikan maksudnya membuka ekspor benih lobster. Dia mengaku jika kebijakannya terkait ekspor benih lobster menuai kritik, tetapi dia mengaku tidak mau ambil pusing. "Saya tidak peduli akan di-bully seperti apa mengelola negeri ini selama saya sangat yakin tujuannya mulia untuk membela. Saya tidak peduli gambar saya dibikin telanjang yang penting rakyat saya makan. Saya tidak ada sedikitpun punya niat untuk memperkaya bisnis saya. Saya tidak ada industri bisnis di sektor perikanan dan kelautan, istri saya dan keluarga saya tidak ada yang saya libatkan," tegasnya. Edhy menjelaskan bahwa kementerian membuka kesempatan yang sama untuk seluruh perusahaan maupun koperasi yang berniat ingin mengajukan izin. "Masalah perusahaan, masalah siapa yang diajak, kami tidak membatasi perusahaan. Koperasi boleh, tapi kita tidak bisa menentukan siapa. Siapa yang mendaftar kita terima," ucapnya. Yang terpenting perusahaan atau koperasi tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan salah satunya memiliki sarana untuk budidaya lobster. "Syaratnya mereka harus punya sarana untuk budidaya dulu, untuk pembesaran dulu dan itu kalau nggak ada nggak boleh kita izinkan," ujarnya. Perlu diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka izin ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020. Beleid ini sekaligus membatalkan regulasi sebelumnya pada era kepemimpinan Susi Pudjiastuti yang melarang pengiriman bayi lobster ke luar negeri. Simak Video "Penyelundupan Benih Lobster Rp 66 Miliar ke Singapura Digagalkan!" [==] (dna/dna) Sumber