bot

Jakarta - Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memutuskan akan menarik iuran secara penuh 7 tahun lagi. Artinya, BP Tapera baru menarik secara penuh iuran dari seluruh kategori pekerja meliputi pegawai swasta dan pekerja informal mulai 2027 mendatang. Menurut Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Appersi) Junaedi Abdullah keputusan itu terlalu lambat, padahal saat ini banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan rumah dan kesulitan memproses kredit pemilikan rumah (KPR). "Peraturan Pemerintahnya (PP Tapera) sudah diteken kenapa melaksanakannya itu selalu terlalu lama, yang kita tahu untuk pelaksanaan Tapera ini berlaku untuk ASN itu pada tahun 2021, TNI Polri, BUMN dan BUMD itu tahun 2022, sementara masyarakat pekerja dan mandiri itu maksimal 7 tahun berikutnya. Menurut saya itu sangat lambat," keluh Junaedi di hadapan para anggota Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ia juga mempertanyakan alasan BP Tapera memprioritaskan ASN, TNI & Polri, BUMN dan BUMD terdaftar dalam program iuran tersebut. Padahal, menurutnya masyarakat MBR yang banyak berprofesi sebagai pekerja informal lah yang lebih membutuhkan program tersebut. "Kenapa harus ASN dahulu, TNI Polri dulu, memang ASN ini dananya sudah ada, tinggal dimigrasikan yang teknis kita tidak ngerti. Untuk masyarakat yang MBR ini kan juga butuh rumah, kenapa harus nanti? Bicara kepesertaan kan bisa teknis mengatur, itu kan teknis saja, karena kan kebutuhan rumah tidak bisa dipisahkan oleh karena status," tuturnya. Meski begitu, Junaedi optimis Tapera bisa menjadi solusi bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan agar lebih mudah lagi mendapatkan rumah sekaligus solusi bagi tingginya backlog perumahan di Indonesia. "Kehadiran Tapera ini mungkin salah satu solusi untuk mengurangi subsidi, kekuatannya sangat dahsyat menurut kita," katanya. Simak Video "Berapa Sih Besaran Gaji yang Diserap Iuran Tapera?" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - TikTok baru saja mengumumkan rencananya untuk menghentikan operasinya di Hong Kong dalam hitungan hari. Nantinya TikTok akan menarik aplikasinya dari Apple App Store dan Google Play Store di wilayah semi-otonom tersebut. Keputusan ini diambil TikTok setelah pemerintah China menerapkan hukum keamanan nasional baru yang dikhawatirkan bisa membatasi kebebasan berpendapat. "Melihat peristiwa baru-baru ini, kami telah memutuskan untuk menghentikan operasi aplikasi TikTok di Hong Kong," kata juru bicara TikTok kepada Reuters, dikutip detikINET dari Cnet, Selasa (7/7/2020). Hukum baru ini, yang mulai diterapkan pada minggu lalu, mengkriminalisasi tindakan seperti aksi subversif, pembentukan organisasi dan aktivitas teroris dan kolusi dengan negara lain. Aksi teroris yang dimaksud mencakup pembakaran dan perusakan transportasi umum. TikTok merupakan layanan video pendek yang dimiliki ByteDance, perusahaan teknologi raksasa asal China. TikTok selalu membantah tuduhan yang menyebut mereka membagikan data pengguna dengan pemerintah China, tapi hukum baru ini bisa melemahkan argumen tersebut jika TikTok tetap beroperasi di kota tersebut. Menanggapi hukum baru ini, beberapa raksasa teknologi, termasuk Facebook dan Twitter, memutuskan mereka akan berhenti memproses permintaan pemerintah Hong Kong terhadap data milik pengguna. Pemerintah dari berbagai negara, termasuk Hong Kong, memang sering meminta akses terhadap data pengguna untuk urusan penegakan hukum. Tapi pengamat mengkhawatirkan hukum baru ini akan memaksa perusahaan teknologi yang berbisnis di Hong Kong untuk memberikan data milik pengguna kepada pemerintah China sekaligus mengikuti permintaan sensor. Undang-undang baru ini juga memaksa aktivis dan penulis untuk menghapus akun media sosial mereka untuk menghindari jika pemerintah menilai tulisan mereka dianggap subversif. TikTok sendiri terus menjadi perhatian banyak negara terkait hubungannya dengan pemerintah China. Baru-baru ini India memblokir TikTok dan 58 aplikasi asal China lainnya karena hubungan kedua negara yang terus memanas. Simak Video "RUU Keamanan Baru Disahkan, Polisi Tangkap Pedemo di Hong Kong " [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sempat disorot karena ada penumpang dengan kode penerbangan GA 682 Jakarta-Sorong positif Corona. Terkait itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra meminta penumpang tidak perlu takut untuk naik Garuda. Virus Corona diklaim tidak akan menyebar di dalam pesawat. "Kalau ada yang positif di lingkungan kita don't worry. Kalau di pesawat kita punya sistem di mana sirkulasi udara di pesawat itu vertikal," kata Irfan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Selasa (7/7/2020). Irfan menjelaskan bahwa pesawat memiliki filter penyaringan partikel yang kuat (High Efficiency Particle Filters/HEPA). Kecanggihan filter ini dapat menyaring serta membuat sirkulasi ulang dari kabin dan mencampurkannya dengan udara bersih. "Jauh lebih aman di pesawat karena ada filter HEPA yang menyaring virus dan bakteri, dipanaskan, dimasukkan, diputar lagi. Mestinya secara teori tidak terjadi penyebaran (Corona)," ucapnya. Meski begitu, pihaknya masih perlu pembuktian agar ucapan tersebut bersifat matang. "Tapi ini kita perlu buktikan karena tidak cukup sebuah dokumen yang menyatakan ini tidak tersebar. Tetapi kita perlu buktikan," imbuhnya. Simak Video "Pramugari Garuda Pakai Face Shield Ketimbang Baju APD, Ini Kata Dokter" [==] (dna/dna) garuda indonesia garuda Sumber

Jakarta - Pembahasan produk eucalyptus yang sebelumnya diklaim Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai 'antivirus' Corona berlanjut dalam rapat kerja (raker) antara Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dengan Komisi IV DPR RI. Selama rapat berlangsung, produk eucalyptus ini memang beberapa kali mendapatkan kritik. Tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Kementan pun dipertanyakan dalam mengembangkan produk yang diklaim berpotensi 'membunuh' virus Corona ini. Menjawab komentar Komisi IV, Syahrul mengatakan pihaknya siap jika Komisi IV memerintahkan untuk menghentikan proyek pengembangan produk 'antivirus' tersebut. "Saya tidak akan pernah meninggalkan apa yang menjadi arah dan petunjuk Komisi IV sampai detik ini. Khusus untuk eucalyptus seperti itu. Kalau Bapak bilang berhenti ya saya berhenti," kata Syahrul di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Namun, jika Syahrul mendapatkan restu untuk melanjutkan pengembangan produk eucalyptus ini, maka akan tetap berlanjut sesuai rencananya yakni produksi massal. "Keputusan dan petunjuk Komisi IV ini menjadi pegangan saya. Saya lanjutkan kah atau tidak. Saya berhentikan saja hasil ini atau tidak. Kalau bapak support saya jalan terus, seperti apa supportnya nanti kita akan bicarakan," ungkap Syahrul. Merespons Syahrul, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari fraksi PDIP mengatakan proyek ini boleh dilanjutkan asal tidak menggunakan dana dari APBN. "Tadi eucalyptus, tadi Pak Menteri seolah-olah menantang saya mau dilanjutkan atau tidak. Selama tudak memakai uang APBN yang tidak jelas, silakan. Tapi kalau pakai uang APBN saya tidak mau. Kalau nanti pakai uang APBN apa jadinya? Setelah gagal, yang kena siapa? Ya Pak Menteri dan saya," tegas Sudin. Simak Video "Ampuhkah Kalung 'Antivirus' Eucalyptus untuk Tangkal COVID-19?" [==] Sumber

Jakarta - Telkom Group mempunyai harapan tersendiri terhadap Netflix setelah mereka membuka pemblokiran terhadap layanan video streaming itu. Harapan tersebut adalah Netflix bisa ikut berperan dalam memajukan perfilman nasional. Yaitu dengan memperbanyak tayangan dengan konten lokal Indonesia. Dibukanya pemblokiran Netflix ini juga dianggap Telkom sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui ragam konten hiburan, termasuk konten lokal dengan tetap berkomitmen terhadap kenyamanan dan perlindungan terhadap pelanggan. "Kemitraan ini merupakan upaya menumbuhkembangkan bisnis digital serta untuk terus menjaga excellent customer experience Telkom Group dengan menyediakan berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses konten-konten berkualitas," ujar Vice President Corporate Communication Telkom, Arif Prabowo dalam keterangan yang diterima detikINET, Selasa (7/7/2020). "Ke depannya Telkom berharap agar Netflix dapat lebih berperan pada kemajuan perfilman nasional dengan memperbanyak tayangan produk konten lokal," tambahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Telkom Group akhirnya resmi membuka blokir Netflix, yang membuat pelanggan IndiHome, Telkomsel, dan Wifi.id bisa mengakses konten video yang ada di Netflix. "Telkom mengapresiasi perubahan pendekatan yang dilakukan Netflix untuk pasar Indonesia dan karenanya memberi kesempatan pada pelanggan TelkomGroup untuk dapat mengakses beragam konten hiburan," ujar Arif. Menurut Telkom, Netflix sudah menunjukkan komitmennya untuk bisa diterima oleh masyarakat Indonesia lewat langkah yang mereka lakukan. Seperti kehadiran sistem untuk melakukan pembatasan akses atas tayangan sensitif dan ketidaksesuaian umur bagi pelanggan (parental control). Simak Video "Berkah Ulang Tahun! Telkom Akhirnya Buka Blokir Netflix" [==] (asj/fay) Sumber

Jumlah PPN yang harus dibayar pembeli adalah 10 persen dari harga sebelum pajak. == JAKARTA -- Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menunjuk enam perusahaan global pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Mereka dianggap telah memenuhi kriteria dan sudah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN. Enam perusahaan tersebut adalah Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International BV, dan Spotify AB. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, dengan penunjukan ini, produk dan layanan digital yang dijual oleh keenam pelaku usaha tersebut akan dipungut PPN mulai 1 Agustus 2020. Jumlah PPN yang harus dibayar pembeli adalah 10 persen dari harga sebelum pajak. "Ini harus dicantumkan pada resi atau kwitansi yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN," kata Hestu dalam keterangan resmi, Selasa (7/7). PPN yang dibayarkan kepada pelaku usaha luar negeri atas pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat diklaim sebagai pajak masukan oleh pengusaha kena pajak. Untuk dapat mengkreditkan pajak masukan, pengusaha kena pajak harus memberitahukan nama dan NPWP kepada pembeli untuk dicantumkan pada bukti pungut PPN agar memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Apabila bukti pungut belum mencantumkan informasi nama dan NPWP pembeli, Hestu menjelaskan, pajak masukan tetap dapat dikreditkan. Tapi, ini sepanjang bukti pungut mencantumkan alamat email pembeli yang terdaftar sebagai alamat email pengusaha kena pajak pada sistem informasi DJP. Atau, terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik penjual memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat email sebagaimana dimaksud di atas. Hestu memastikan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha luar negeri yang lain. Khususnya untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka. "Diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah," ucapnya. Sumber

Kerja sama merupakan tindak lanjut mandat pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi == JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis PMK No 71/2020 mengenai tata cara penjaminan untuk UMKM dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menindaklanjuti beleid tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Askrindo dan Jamkrindo sebagai lembaga penjamin yang ditunjuk oleh Kemenkeu untuk menjamin kredit modal kerja yang diberikan kepada pelaku UMKM terdampak Covid-19. Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah BRI Priyastomo mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari mandat pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan menggerakkan kembali UMKM yang terkena dampak pandemik sehingga debitur UMKM bisa bertahan atau kembali beraktifitas. "Melalui mekanisme penjaminan ini Perseroan juga semakin optimis untuk dapat menyalurkan pembiayaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujarnya dalam keterangan tulis, Selasa (7/7). Dalam melaksanakan penjaminan tersebut, terdapat beberapa kriteria bagi UMKM selaku terjamin, antara lain pelaku UMKM baik perseorangan, koperasi maupun badan usaha dengan plafond maksimal Rp 10 milyar dengan tenor pinjaman maksimal 3 tahun. Selain itu, debitur mempunyai kolektibilitas Performing Loan per 29 Feb 2020 dan tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Priyastomo menyebut dalam perjanjian penjaminan ini Askrindo atau Jamkrindo akan menjamin 80 persem dari tunggakan pokok dan/atau bunga atau dari maksimal sebesar plafond pinjaman program PEN yang direalisasikan dan Pemerintah menanggung Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada kedua lembaga penjamin dimaksud. "BRI sebagai penyalur kredit akan selalu tetap menerapkan azas prudential banking serta berpedoman pada syarat dan ketentuan atas penjaminan tersebut,” ucapnya. Dalam kesempatan sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan dalam rangka menangani dampak virus Corona terhadap perekonomian, Pemerintah akan terus mendorong bisnis UMKM dengan memberikan subsidi bunga kepada pelaku UMKM yang terimbas. Terkait hal tersebut, BRI sebagai salah satu bank pelaksana menargetkan penyalurannya kepada sektor – sektor usaha yang terdampak agar para pelaku UMKM tersebut dapat bangkit membangun usahanya kembali. Seperti halnya Sofia Rahayu, salah satu pelaku UMKM penerima tambahan kredit modal kerja yang disalurkan BRI menceritakan usaha produksi dan perdagangan souvenirnya mengalami penurunan omzet lebih dari 50 persen selama masa pandemi. Penurunan tersebut disebabkan adanya keterlambatan pembayaran piutang pelanggannya yang juga mengalami penurunan dan bahkan ada yang menutup usahanya. Di tengah tekanan kondisi saat ini, Sofia melihat peluang usaha dengan merubah strategi bisnis dengan memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) dan tas untuk sembako Bansos. Uniknya, APD yang diproduksinya tidak hanya memiliki standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, namun juga cukup fashionable. "Adanya penambahan modal kerja dari program PEN ini, saya berharap dapat menumbuhkan usaha yang sangat berpotensi berkembang untuk saat ini,” ujar Sofia yang memiliki usaha perdagangan dan produksi souvenir di Mampang Prapatan, Jakarta. Ke depan BRI berupaya menjaga keberlanjutan usaha para pelaku UMKM dengan tetap menyalurkan dan memberikan relaksasi kredit khususnya di segmen UMKM. Salah satu upaya untuk membantu debitur terdampak untuk tetap bertahan adalah melalui program restrukturisasi. Sampai dengan pertengahan Juni 2020, BRI telah melakukan restrukturisasi dengan nilai mencapai Rp164,9 triliun yang mayoritas ada di segmen UMKM. Selain itu, hingga akhir Juni 2020 tercatat BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp 56 triliun kepada lebih dari dua juta pelaku UMKM. "BRI yang memiliki komitmen untuk fokus terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia akan melakukan berbagai strategi dan inovasi dalam rangka mendukung pemerintah menyelamatkan UMKM,” tutup Priyastomo. Sumber

BUMN telah melakukan restrukturisasi kredit kepada 3,2 juta debitur senilai Rp 229 T. == JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah akan memastikan penyaluran kredit modal kerja ini cepat dan tepat sasaran. Kata Erick, Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan secara regular melakukan pengawasan terhadap program ini sehingga penyaluran kredit moda kerja dan program penjaminan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Erick menyebut penerima pinjaman juga harus memiliki kriteria tertentu dan memiliki rekam jejak yang baik. "Pelaksanaan proses Penjaminan KMK akan dimonitor pihak independen dalam hal ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sehingga baik secara prosedur dan governance diharapkan pelaksanaan penjaminan ini dilaksanakan dengan optimal," ujar Erick usai menyaksikan penandatanganan kerja sama penjaminan kredit modal kerja UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Selasa (7/7). Erick menjelaskan, BUMN melalui Himbara telah melakukan restrukturisasi kredit atas debitur terdampak Covid-19 sebanyak 3,2 juta debitur dengan nilai kredit sebesar Rp 229 triliun hingga 30 Juni 2020. Selain itu, lanjut Erick, khusus terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, Himbara telah mendapatkan dana dari pemerintah sebesar Rp 30 triliun untuk dapat disalurkan kepada UMKM melalui fasilitas kredit. "Terhadap penempatan dana tersebut, tercatat dari 25 Juni sampai 6 Juli 2020, Himbara telah melakukan penyaluran kredit kepada 132 ribu nasabah dengan nilai sebesar Rp 11 triliun," ucap Erick. Erick mengatakan penyaluran kredit untuk UMKM terus dijalankan Himbara dengan melihat jenis industri dan performa UMKM tersebut selama periode pemberian kredit oleh perbankan. Untuk mendukung penyaluran kredit ke UMKM, saat ini dilakukan peluncuran program penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) baru untuk UMKM, yang akan didukung BUMN Himbara, Askrindo, Jamkrindo dan PT RIU. "Hal ini diharapkan dapat mendukung perbankan untuk terus melakukan penyaluran kredit ke UMKM, dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan," kata Erick menambahkan. Sumber

Jakarta - Wacana untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah kembali bergulir. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai rupiah dengan mengurangi tiga angka nol seperti Rp 1.000 menjadi Rp 1. Wacana redenominasi telah bergulir sejak lama. Setidaknya hal ini mulai dibahas intens sejak Darmin Nasution masih menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Pada 2018 rencana ini diusulkan masuk ke dalam prolegnas DPR, agar proses redenominasi pun bisa dilakukan per 1 Januari 2020. Namun sayangnya saat itu RUU redenominasi tak masuk dalam prolegnas. Namun sampai saat ini rencana tersebut belum juga ada progresnya. Sekarang, wacana redenominasi kembali bergulir seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Berikut faktanya: 1. Jadi Fokus Kemenkeu sampai 2024 Wacana redenominasi tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Setidaknya ada 19 Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang akan menjadi fokus Kemenkeu, di mana salah satunya RUU Redenominasi. 2. Alasan Redenominasi Setidaknya ada dua alasan Kemenkeu menjadikan rencana ini masuk ke dalam program prioritas, sesuai dengan PMK 77 tahun 2020. Pertama, redenominasi dianggap akan menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah. Selain itu redenominasi dianggap akan menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah. 3. Beda Dengan Sanering Redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat. Sedangkan sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, dimana yang dipotong hanya nilai uangnya. Simak Video "Balas Dendam! Rupiah 'Ngegas' Terus Jelang New Normal" [==] (eds/eds) Sumber

Penjaminan kredit disalurkan agar BUMN punya dana menutupi risiko kredit macet UMKM. == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 6 triliun kepada dua BUMN penjamin kredit untuk memperbesar kapasitas penjaminan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). BUMN tersebut adalah PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero). Sri menjelaskan, PMN disalurkan agar Jamkrindo dan Askrindo memiliki modal untuk menutupi risiko kredit macet bagi UMKM yang meminjam sampai dengan Rp 10 miliar. "Jadi, premi penjaminan kreditnya dibayar oleh pemerintah," tuturnya dalam Peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Selasa (7/7). Sri menggambarkan penjaminan modal kerja melalui BUMN menyempurnakan paket komplit yang diberikan pemerintah untuk UMKM. Sebelumnya, pemerintah sudah memberikan restrukturisasi kredit hingga enam bulan, subsidi bunga kredit hingga pajak UMKM yang ditanggung pemerintah senilai Rp 2,4 triliun. Teranyar, pemerintah menempatkan dana di perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) hingga Rp 30 triliun. Tujuannya, Sri mengatakan, agar ada dana murah dari pemerintah dengan suku bunga hanya sekitar 3,3 persen yang dapat diolah perbankan untuk memberikan kredit modal kerja kepada UMKM dengan bunga relatif murah. Melalui berbagai stimulus ini, Sri berharap, UMKM dapat bangkit di tengah tekanan perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Seluruh insentif untuk UMKM yang telah digelontorkan merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional dan mampu menggerakkan ekonomi Indonesia. "Terutama pada level akar rumput," katanya. Sri mengatakan, pemerintah akan memberikan penjaminan kredit modal kerja UMKM hingga mencapai Rp 100 triliun sampai tahun depan. Program ini diharapkan mampu mendorong seluruh UMKM yang diperkirakan mencapai Rp 60 juta untuk tetap produktif. Tidak hanya yang di bawah perbankan, juga lembaga pembiayaan lain seperti PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani sampai bank wakaf. Berbagai stimulus diharapkan mampu mendorong ekonomi kuartal ketiga tidak berada di zona kontraksi seperti yang diperkirakan terjadi pada kuartal kedua. Sri memastikan, pemerintah terus memantau perkembangan dari implementasi stimulus ke UMKM, terutama terkait kredit modal kerja. "Setiap hari, Presiden (Joko Widodo) akan melihat angka ini karena ingin ekonomi segera bangkit," tuturnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Ini terlihat dari arah kebijakan pemerintah, di mana usai UMKM terdampak Covid-19, mereka diberi keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit hingga penjaminan kredit modal kerja. Airlangga menekankan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan (sesuai porsi dukungan yang diberikan), counter guarantee (penjaminan balik), loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN. Di sisi lain, Airlangga menambahkan, bank sebagai salah satu penyalur kredit kepada UMKM tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah resiko tingginya gagal bayar. Di sinilah peran penjaminan kredit sangat diperlukan. "Oleh karena itu, baik Jamkrindo maupun Askrindo diharapkan secara aktif sudah bisa melaksanakan programnya sehingga modal kerja ini bisa dilakukan perbankan," tuturnya. Sumber

Jakarta - Pemerintah kembali berencana melakukan redenominasi alias penyederhanaan uang rupiah. Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol seperti Rp 1000 menjadi Rp 1. Perlu diketahui rencana ini bukan hal baru, rencananya sendiri sudah dibentuk sejak Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia masih dijabat oleh Darmin Nasution. Setelah Darmin selesai menjadi Gubernur, Agus Martowardojo yang menduduki Gubernur selanjutnya makin menguatkan rencana redenominasi itu. Kementerian Keuangan pernah mengeluarkan ilustrasi bentuk uang redenominasi pada medio 2013 lalu. Dalam ilustrasi tersebut, terdapat dua mata uang rupiah dengan desain baru yang sudah disiapkan. Mata uang tersebut yakni mata uang ketika masa transisi, di mana bentuk dan desain masih sama dengan mata uang saat ini yang berlaku namun jumlah nol-nya yang dikurangi. Jika memang telah dipastikan tiga angka nol akan disederhanakan, maka mata uang masa transisi hanya menghilangkan tiga angka nolnya. Mata uang Rp 100.000 menjadi Rp 100 dengan desain yang sama. Begitu juga Rp 50.000 yang menjadi Rp 50 dan Rp 20.000 yang menjadi Rp 20 dengan desain dan bentuk yang sama. Ilustrasi redenominasi Foto: Istimewa Sedangkan mata uang setelah redenominasi desainnya akan berbeda. Namun warna dasar masih akan sama agar tidak membingungkan masyarakat. Sebagai informasi, di tahun 2020 ini pemerintah kembali membuka wacana untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Setidaknya ada 19 Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang akan menjadi fokus Kemenkeu, salah satunya RUU Redenominasi. Sementara itu, ada dua alasan Kemenkeu menjadikan rencana ini masuk ke dalam program prioritas. Mengutip PMK 77 tahun 2020, Selasa (7/7/2020), berikut dua alasan tersebut: a. Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah. b. Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah. Simak Video "Balas Dendam! Rupiah 'Ngegas' Terus Jelang New Normal" [==] (eds/eds) Sumber

Menteri PUPR menyebutkan masalah yang ada di tol Trans Sumatra ialah anggaran. == JAKARTA -- Pemerintah memastikan bahwa pembangunan tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km tidak lagi terganjal masalah pembebasan lahan. Justru masalah lain yang muncul, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, adalah kurangnya anggaran. "Kalau di jawal Tol Sumatra tidak ada kendala masalah lahan. Tapi masalah pendanaan. Tadi dirumuskan itu," ujar Basuki usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (7/7). Basuki menjelaskan, ada kekurangan dana mencapai Rp 387 triliun untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan ruas tol Trans Sumatra, dari Bakauheni di Lampung sampai Banda Aceh dan jalur-jalur pendukung seperti Padang-Pekanbaru, Medan-Sibolga, dan Bengkulu-Palembang, dengan total panjang 2.878 km. Dari kebutuhan anggaran keseluruhan sebesar Rp 500 triliun, ujar Basuki, dana yang sudah tersedia baru Rp 113 triliun. Rinciannya, dana dari perbankan sebesar Rp 72,2 triliun, dukungan dari pemerintah sebesar Rp 21,6 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (persero) selaku pelaksana proyek sebesar Rp 19,6 triliun. Sementara itu, perhitungan untuk pembangunan ruas backbone (tulang punggung) Trans Sumatra bisa berbeda. Ruas backbone yang dimaksud adalah jalur yang menghubungkan Bakauheni di Lampung dan Banda Aceh di Aceh sepanjang 1.974 km, tanpa ruas-ruas sayap seperti Padang-Pekanbaru, Bengkulu-Palembang, dan Medan-Sibolga. Bila hanya ruas backbone saja, total kebutuhan dana 'hanya' Rp 266 triliun. Dari angka tersebut, baru Rp 75 triliun anggaran yang sudah tersedia, berasal dari perbankan sebesar Rp 42,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 16,1 triliun, dan PMN sebesar Rp 17,1 triliun. Artinya, kekurangan dana untuk ruas backbone tercatat Rp 191 triliun. "Kendalanya hanya satu, pendanaan. Untuk total Trans Sumatra masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun. Tapi kalau hanya backbone-nya saja, tanpa Bengkulu, Padang, dan Sibolga kebutuhannya Rp 191 triliun. Tapi tetap itu semuanya akan diselesaikan (sesuai target)," jelas Basuki. Menjawab tantangan kekurangan dana ini, pemerintah pun dipaksa mencari sumber pendanaan baru. Basuki menyebutkan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari solusinya. "Ini ada beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan apakah dengan mengeluarkan bond jangka panjang. Kalau bond jangka panjang pasti dengan jaminan pemerintah. Ini khususnya untuk jalan tol sumatra hanya pada pendanaan saja," jelas Basuki. Selain penerbitan surat utang, pemerintah juga berencana memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (SWF). Mengenai skema pendanaan SWF ini, masih digodok oleh pemerintah. Pembentukan SWF memang sudah mulai dibahas sejak awal 2020 lalu. SWF akan berperan mengelola dana publik dan menginvestasikan ke bentuk aset lain. Secara sederhana, SWF merupakan wujud tabungan negara atau dana abadi yang diinvestasikan ke berbagai bentuk untuk menambah penerimaan. Pembentukan lembaga ini masih menunggu pengesahan omnibus law yang di dalamnya mengatur kemudahan investasi. Presiden Jokowi sempat menyampaikan pada Januari lalu, bahwa sudah ada beberapa pihak yang berniat berinvestasi ke Indonesia yang nantinya akan dikelola sebagai dana abadi. Tak tanggung-tanggung, Jokowi menyebut bahwa potensi aliran dana masuk ke dalam negeri sebesar 20 miliar dolar AS setelah lembaga pengelola SWF Indonesia terbentuk. Seperti diketahui, jalan tol Trans Sumatra membentang dari Bakauheni, Lampung di Selatan sampai Banda Aceh, Aceh di utara dengan total panjang 1.974 km. Selain itu, masih ada ruas-ruas sayap berupa jalur tol yang menghubungkan Padang di Sumatra Barat dengan Pekanbaru di Riau, Bengkulu dengan Palembang di Sumatra Selatan, dan Sibolga dan Medan, di Sumatra Utara. Bila ditambah dengan panjang ruas sayap, maka keseluruhan panjang tol Trans Sumatra adalah 2.878 km. Dari angka tersebut, baru 393 km yang sudah terbangun. Kemudian ada 1.194 km yang sedang dibangun dan 1.291 km sedang dipersiapkan pembangunannya. Seluruh ruas ini ditargetkan tersambung pada 2024 mendatang. Sumber

Jakarta - Industri otomotif dan angkutan logistik menjadi salah satu sektor yang paling terpukul karena Virus Corona. Bisnis logistik mengalami penurunan yang sangat tajam, diperkirakan hingga 80%. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, meski sudah memasuki era new normal, kegiatan logistik belum akan pulih seperti sedia kala. Pasalnya bisnis logistik telah mengalami penurunan yang sangat tajam yakni hingga 80% selama masa pandemi. "Sejak Januari sudah terasa, bahkan sejak Maret hampir tidak ada aktivitas. Tapi, sekarang mulai bergerak," kata Zaldy di Jakarta, Selasa (7/7/2020). Dia menggambarkan, pelaku usaha kini masih banyak menyimpan stok lama karena tak ada pengiriman. Saat ini pelaku usaha sedang berupaya menghabiskan stok yang ada. "Barang-barang yang ada di gudang banyak yang tidak bergerak. Kemungkinan kegiatan logistik baru mulai aktif lagi setelah 1-2 bulan penerapan new normal atau sekitar Agustus," sebutnya. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rizal E. Halim mengatakan pemerintah harus segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di sisi lain, pelaku usaha harus diberikan stimulus atau insentif. "Kalau sektor usaha tertolong, sektor logistik juga akan berjalan kembali," jelasnya. Lesunya sektor logistik itu berpengaruh terhadap sektor otomotif khususnya di lini kendaraan yang terkait dengan logistik seperti elf, truk dan kendaraan pickup. General Manager PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Attias Asril mengakui, industri otomotif termasuk salah satu yang mengalami penurunan penjualan saat pandemi COVID-19. Meski begitu, pasar kendaraan komersial masih cukup menjanjikan karena adanya pertumbuhan positif di sejumlah sektor bisnis pada saat pandemi. Contohnya sektor logistik dan kurir. "Kami yakin penjualan kendaraan komersial akan membaik walaupun untuk menyamai tahun lalu cukup berat," paparnya. Dikatakan, peningkatan tersebut terjadi karena ada sejumlah sektor yang tumbuh pada masa pandemi seperti logistik dan kurir. Hanya saja mereka membutuhkan kendaraan yang hemat biaya operasionalnya, yakni konsumsi BBM, layanan servis, dan suku cadang. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) year to date Mei 2019-Mei 2020, Isuzu Giga tercatat tumbuh 3,6%, namun volume penjualannya minus 45,4%. Untuk Isuzu Elf, market share-nya naik 1,5% namun penjualannya minus 29,8%. Sedangkan, Isuzu Traga membukukan market share 9,9%, tetapi penjualannya minus 9,6%. Padahal, total pasar kendaraan komersial pada periode yang sama melemah minus 37,5%. Di mana pada Mei 2019 tercatat penjualan sebanyak 97.484 unit dan pada Mei 2020 tercatat sebanyak 60.963 unit. Simak Video "Mengejutkan! Ilmuwan Spanyol Deteksi Covid-19 Pada Maret 2019" [==] (acd/zlf) Sumber

Jakarta - Pemerintah menganggarkan dana ratusan triliun dalam rangka pemulihan ekonomi, termasuk untuk UMKM. Anggaran yang dikucurkan ini diwujudkan dalam sejumlah bentuk. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengungkap 'menu' komplit dari pemerintah untuk UMKM. "Ini keseluruhan menu komplit pemerintah untuk membangkitkan kembali UMKM kita," katanya dalam acara peluncuran penjaminan kredit modal kerja UMKM, Selasa (7/7/2020). Dalam rangka pemulihan ekonomi pemerintah menganggarkan Rp 123,46 triliun untuk UMKM. Salah satunya berbentuk penjaminan modal kerja dari pemerintah. "Yang hari ini adalah untuk penjaminan kredit modal kerja. Pemerintah memberikan Rp 5 triliun sehingga UMKM yang meminjam sampai Rp 10 miliar, dia premi untuk penjaminan kredit macetnya dibayar pemerintah, dijamin Askrindo Jamkrindo. Jamkrindo Askrindo diberi PMN Rp 6 triliun sehingga mereka memiliki kemampuan modal untuk mengcover risiko tersebut," paparnya. UMKM juga diberikan kesempatan untuk restrukturisasi kreditnya dengan tidak membayar cicilan selama 6 bulan dari sisi pokoknya. Kemudian, bunga UMKM disubsidi pemerintah. "Dan sesudah restructuring dan bunganya dibantu pemerintah diberikan kredit modal kerja baru yang dijamin pemerintah, preminya dibayar pemerintah Rp 5 triliun dan dijamin BUMN Jamkrindo Askrindo," terangnya. Selain itu, pemerintah juga menyediakan Rp 2,4 triliun untuk menanggung pajak UMKM. "Kita menyediakan Rp 2,4 triliun pajak yang ditanggung pemerintah bagi UMKM," ujarnya. Pemerintah juga meletakkan uangnya sebesar Rp 30 triliun di bank BUMN. Dengan begitu, diharapkan bank juga menyediakan pinjaman dengan bunga murah. "Supaya dana murah yang dari pemerintah dengan suku bunga sekitar 80% dari repo 3,3% itu bisa di-blend dengan dana perbankan untuk memberikan kredit modal kerja dengan bunga relatif murah," ujarnya. Simak Video "Menkeu Terbitkan PMK, Kini Uang Negara Bisa Ditempatkan di Bank Umum" [==] (acd/zlf) Sumber

OJK sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menerbitkan kebijakan relaksasi lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi domestik. Sebelum ini, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diawali dengan relaksasi restrukturisasi kredit. "OJK tengah menyiapkan berbagai kemungkinan untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi lanjutan mengenai jangka waktu restrukturisasi, batas minimal pemberian kredit, serta dukungan kepada sektor ekonomi yang menjadi pengungkit bergerak kembalinya pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/7). Realisasi restrukturisasi kredit secara keseluruhan sampai dengan posisi 29 Juni 2020, di industri perbankan sebesar Rp 740,79 triliun untuk 6,56 juta debitur UMKM dan Non UMKM. Dari jumlah tersebut, realisasi restrukturisasi untuk UMKM sebesar Rp 317,29 triliun untuk 5,29 juta debitur dan non-UMKM sebesar Rp 423,5 triliun untuk 1,27 juta debitur. Sementara restrukturisasi pembiayaan di perusahaan pembiayaan, per 30 Juni total outstanding restrukturisasi sebesar Rp 133,84 triliun dengan 3,74 juta kontrak disetujui, sedangkan 451.655 kontrak masih dalam proses persetujuan. Dikatakan, OJK juga telah melakukan pertemuan dengan perbankan dan para pelaku usaha di sektor riil untuk memfasilitasi (link and match) kebutuhan sektor riil untuk kembali menggerakkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan penempatan uang negara sebagaimana yang telah diatur dalam PMK Nomor 70 Tahun 2020. Pelaksanaan pemberian kredit modal kerja untuk menggerakkan sektor riil khususnya untuk UMKM didukung dengan program penjaminan sebagaimana yang telah diatur dalam PMK Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. OJK pun melakukan sejumlah penyegaran pegawai di lingkungan satuan kerja agar dapat mengakselerasi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19. Penyegaran tersebut meliputi pelantikan dan serah terima pejabat yang dilakukan Selasa (7/7) termasuk melakukan mutasi dan promosi terhadap 369 jabatan baik di kantor pusat maupun kantor daerah. Menurut Wimboh, seiring dengan penanganan krisis kesehatan yang berdampak kepada kondisi perekonomian, OJK telah bahu membahu dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Sesuai dengan kewenangannya, OJK melanjutkan langkah-langkah yang bersifat luar biasa namun tetap memperhatikan dan menjaga aspek kehati-hatian secara terukur. Untuk itu, Wimboh mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk mengubah pola pikir dan perilaku business as usual menjadi tindakan kreativitas untuk mendapatkan terobosan (out of the box) dari aspek kebijakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan dimaksud. Hal itu dilakukan agar kontribusi OJK dalam penanganan dalam aspek ekonomi pada era adaptasi kebiasaan baru (new normal) menjadi lebih efektif. Pejabat OJK yang dilantik pada hari ini adalah Dewi Astuti sebagai Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1 A, Nur Sigit Warsidi sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1 B, Mochlasin sebagai Kepala Departemen Pengawasan Khusus IKNB, Arif Safarudin Suharto sebagai Kepala Grup Data dan Statistik Terintegrasi, Bambang Hermanto sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung, dan Rony Ukurta Barus sebagai Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau. sumber : Antara Sumber

Pembangunan tol terkendala lahan yang saat ini masih dipakai sebagai pasar dan pabrik == JAKARTA -- Pemerintah menargetkan operasional ruas tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) di Jawa Barat bisa dimulai pada Semptember 2021 mendatang. Sampai saat ini, pembangunan ruas tol yang akan mempercepat akses ke Bandara Kertajati ini masih terkendala lahan, terutama yang saat ini masih berfungsi sebagai pasar dan pabrik. Pengerjaan konstruksi tol ini terbagi menjadi dua bagian. Dari total panjang 60,84 km, sepanjang 27,62 km adalah dukungan pemerintah dan 33,22 km adalah jatah badan usaha jalat tol (BUJT), yakni PT Citra Karya Jabar Tol. Khusus bagian tol yang digarap pemerintah, seksi 1 dan 2, progres pembebasan lahannya baru mencapai 91,23 persen. Sementara progres konstruksinya sudah mencapai 81,6 persen. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembebasan lahan tak hanya terganjal kesepakatan harga saja, namun juga ada persoalan hukum yang membuat lahan tak bisa segera dibebaskan. "Kendalanya, saya kira kalau di sini pembebasan lahan. Kalau pendanaan kan oleh investor jadi tidak ada masalah. Nah ini nanti Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang ditugaskan untuk tangani ini. Karena bukan hanya soal harga tapi masalah regulasi dan hukum yang ada di situ," jelas Basuki usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (7/7). Sementara untuk ruas tol yang digarap oleh BUJT, sepanjang 33,22 km, terdiri dari empat seksi. Untuk seksi 3, sepanjang 4,05 km, tercatat 99,76 persen lahan sudah dibebaskan. Sedangkan progres konstruksinya sudah mencapai 95,76 persen. Untuk seksi 4,5, dan 6 sepanjang 29,17 km, baru mencatatkan progres pembebasan lahan 9,24 persen. Sementara progres konstruksinya baru 5 persen. Seluruh seksi, baik yang dikerjakan oleh pemerintah atau BUJT, ditargetkan rampung dan bisa beroperasi pada September 2021. "Khusus yang seksi 6 ada tanah Perhutani yang sudah bisa dikerjakan sehingga progres konstruksinya 5 persen. Target tetap kita selesaikan September 2021," jelas Basuki. Sumber

Jakarta - Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Appersi) Junaedi Abdullah membeberkan sejumlah penyebab yang membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR). Hal-hal tersebut disampaikannya di hadapan para anggota Komisi V DPR RI saat menjelaskan mengenai pemicu defisit atau backlog perumahan di Indonesia. "Fakta di lapangan memang masyarakat MBR ini masih banyak kesulitan mendapatkan rumah terutama dari sisi aturan dan penyediaan yang dialami," ungkap Junaedi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Junaedi bilang data angka backlog sendiri belum diketahui persis jumlahnya. Pasalnya belum ada data backlog yang valid dari beberapa instansi yang menyatakan jumlahnya. Salah satu penyebab masyarakat MBR sulit mengakses rumah KPR adalah masalah keterbatasan anggaran subsidi perumahan, jumlahnya setiap tahun dinilai kerap tidak pasti dan sangat kecil. "Sementara kebutuhan terhadap perumahan subsidi sangat tinggi," ujarnya. Lalu, biaya perizinan dan sertifikasi perumahan juga masih tergolong tinggi. Terutama untuk izin-izin dan biaya-biaya yang tidak tercatat di lapangan masih sangat tinggi. "Kemudian, kalau ada perubahan aturan selalu tidak ada masa transisinya, ini menimbulkan ketidakpastian berusaha," tambahnya. Selanjutnya, masih banyak masyarakat MBR terutama pekerja informal yang belum terakomodir oleh perbankan atau tidak bankable. "Padahal rumah subsidi ini harusnya hak masyarakat yang boleh mendapatkan adalah MBR, cuma karena tidak memiliki penghasilan yang tertulis, tercatat itu yang terpinggirkan oleh aturan ini," imbuhnya. Kemudian, banyaknya syarat mendapatkan rumah subsidi juga cukup menyulitkan bagi masyarakat MBR. "Sehingga kalau dia melakukan pemenuhan syarat itu, maka dia harus libur bekerja padahal libur bekerja 1 hari adalah makan satu hari hilang, artinya biaya hidup 1 hari hilang," tuturnya. Tak hanya itu, ada juga hambatan dari sisi teknis yang diberlakukan oleh Kementerian PUPR. Simak Video "Dear Milenial, Ini Solusi Siasati DP Rumah Saat Ambil KPR" [==] Sumber

Jakarta - Setelah sekian lama dinanti, Telkom akhirnya membuka blokir Netflix. Lantas bagaimana tanggapan penyedia layanan streaming video-on-demand itu? Dihubungi detikINET, Communication Manager, Netflix Kooswardini Wulandari, mengatakan pihaknya sangat senang karena saat ini layanan mereka telah dapat diakses melalui jaringan Telkom. Artinya sekarang masyarakat Indonesia dapat menikmati tayangan Netflix yang beragam, mulai dari serial TV, dokumenter, serta film lokal dan internasional berkualitas di semua jaringan. "Kami akan terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh penggemar hiburan di Indonesia dengan menambahkan lebih banyak film-film Indonesia di Netflix, meningkatkan pengalaman pengguna, serta mengembangkan kerja sama dengan mitra-mitra di Indonesia," kata perempuan yang kerap disapa Dini itu. Diberitakan sebelumnya Telkom Group akhirnya resmi membuka blokir Netflix, yang membuat pelanggan IndiHome, Telkomsel, dan Wifi.id bisa mengakses konten video yang ada di Netflix. "Telkom mengapresiasi perubahan pendekatan yang dilakukan Netflix untuk pasar Indonesia dan karenanya memberi kesempatan pada pelanggan TelkomGroup untuk dapat mengakses beragam konten hiburan," jelas Vice President Corporate Communication Telkom, Arif Prabowo, dalam keterangan yang diterima detikINET, Selasa (7/7/2020). Menurut Telkom, Netflix sudah menunjukkan komitmennya untuk bisa diterima oleh masyarakat Indonesia lewat langkah yang mereka lakukan. Seperti kehadiran sistem untuk melakukan pembatasan akses atas tayangan sensitif dan ketidaksesuaian umur bagi pelanggan (parental control). Netflix juga menyediakan mekanisme untuk penanganan keluhan pelanggan. Termasuk sesegera mungkin mendengar masukan dan bersedia menyelesaikan keluhan dari Pemerintah atau regulator dalam waktu 24 jam atau sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Disamping itu juga, Netflix menyepakati komitmen kepatuhan pada "Self Regulatory Code for Subscription Video on Demand Industry in ASEAN" di mana salah satu kesepakatannya adalah untuk tidak menayangkan prohibited content yakni konten yang melanggar hak cipta, mengandung pornografi anak, terorisme dan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta yang mendiskreditkan kelompok masyarakat tertentu. Dengan adanya implementasi content code dari Netflix ini, Telkom menyambut itikad baik tersebut sebagai peluang meningkatkan kualitas layanan melalui ragam konten hiburan, termasuk konten lokal dengan tetap berkomitmen mengedepankan kenyamanan dan perlindungan terhadap pelanggan. "Kemitraan ini merupakan upaya menumbuhkembangkan bisnis digital serta untuk terus menjaga excellent customer experience Telkom Group dengan menyediakan berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses konten-konten berkualitas. Ke depannya Telkom berharap agar Netflix dapat lebih berperan pada kemajuan perfilman nasional dengan memperbanyak tayangan produk konten lokal," tutup Arif. Simak Video "Berkah Ulang Tahun! Telkom Akhirnya Buka Blokir Netflix" [==] (afr/fyk) Sumber

Jakarta - Netflix akhirnya dipastikan sudah dibuka blokirnya oleh Telkom setelah sekian lama. Netizen yang menantikannya pun menyatakan rasa senangnya. Tayangan hiburan Netflix mulai hari ini dapat diakses di jaringan TelkomGroup. Pembukaan akses ini akan memungkinkan pelanggan IndiHome, Telkomsel dan wifi.id mengakses konten-konten Netflix. "Telkom mengapresiasi perubahan pendekatan yang dilakukan Netflix untuk pasar Indonesia dan karenanya memberi kesempatan pada pelanggan TelkomGroup untuk dapat mengakses beragam konten hiburan," jelas Vice President Corporate Communication Telkom, Arif Prabowo, di Jakarta. Netizen pun ramai membahas kabar tersebut di media sosial seperti Twitter. Rata-rata mengaku senang dapat mengakses layanan Netflix di layanan Telkom. "Finally, accessing Netflix using IndiHome," tulis seorang netizen. "Haha, finally ga perlu pake VPN buat Netflix dan chill dengan IndiHome," sebut yang lain. Ya, rupanya tak sedikit yang menggunakan akses VPN demi dapat menayangkan Netflix di IndiHome. Sekarang, mereka tidak perlu lagi melakukannya. "Terharu udah bisa nonton di Netflix pake Telkomsel. Bye VPN," tulis warganet dengan emoticon menangis. Definisi Bahagia, Buka Netflix tanpa VPN, semoga gak ada ngambek2 lagi ya di antara kalian @NetflixID @TelkomIndonesia," tulis komentar berikutnya. Simak Video "Telkom Siap Buka Blokir Netflix, Tapi..." [==] (fyk/fay) netflix telkom Sumber

Jika dibandingkan pada 2015 jumlah debitur UMKM hanya 97 ribu == JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat pertumbuhan jumlah debitur UMKM sebesar 32 persen atau setara 280 ribu debitur pada Juni 2020. Jika dibandingkan pada 2015 jumlah debitur UMKM hanya 97 ribu. Direktur Bisnis UMKM BNI Tambok P Setyawati mengatakan komposisi antara debitur entrepreneur UMKM perempuan dan laki-laki terus berkembang, dari sebelumnya hanya 20 persen, kini sudah mencapai 50 persen. “Peran perempuan di dunia usaha khsusnya UMKM terus meningkat. Meski ditengah pandemi Covid -19, para ibu terus melakukan aktivitas usahanya dari rumah sambil menjaga anak dan menjaga kesehatan untuk membantu serta menopang kebutuhan keluarga,” ujarnya kepada Republika, Selasa (7/7). Menurutnya perseroan berupaya membangun UMKM bersama pemerintah dengan tidak hanya melakukan pembiayaan terhadap UMKM tapi juga melakukan pendampingan. “Pembiayaannya ini benar-benar bertahap sesuai dengan perkembangan nasabah. Jadi kalau nasabah pemula yang masih usahanya belum feasible, kami bisa lakukan pembiayaan yang benar-benar ringan melalui Program CSR,” ucapnya. Perseroan mencatat saat ini ada sekitar 62 juta unit UMKM yang mempekerjakan sekitar 116 juta orang. Artinya, lebih dari 80 persen peran tenaga kerja Indonesia ada di sektor UMKM. “Selama Covid-19 antara Maret-Mei, BNI fokus membantu debitur dengan memberikan keringanan pembayaran bunga agar mereka mampu bertahan,” ucapnya. Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menambahkan masa pandemi Covid-19 yang masih terus melanda dunia termasuk Indonesia, sektor UMKM membuktikan diri sebagai bisnis yang tahan banting, bahkan menjadi penyelamat ekonomi keluarga. “Pandemi Covid-19 ini para istri justu tampil sebagai penyelamat ekonomi keluarga dengan berbegai jenis usaha yang mereka lakukan di rumah,” ucapnya, Teten mencontohkan, ada seorang dokter gigi yang tidak bisa praktek hingga kehilangan pendapatan tertolong oleh usaha bisnis donat yang sudah dimulai istrinya sebelum Covid-19 mewabah. "Ketika Covid-19 bisnis istrinya yang berkembang, dan mereka jual lewat media sosial, itulah salah satu contoh bagaimana justru para perempuan sekarang yang mengambil alih," ucapnya. Saat ini, lanjut Teten, secara umum tren ekonomi justru bergerak ke arah ekonomi domestik di mana peran ibu rumah tangga para mompreneur makin dominan. Adanya perkembangan tehnologi digital saat ini memberikan kesempatan yang sama bagi para mompreneur untuk bisa bersaing di dunia usaha. “Sebesar 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan sebagian besar merupakan perempuan atau kaum ibu,” ucapnya. Sumber

Jakarta - Bisnis di sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional, khususnya sektor perikanan tangkap. Namun itu memerlukan langkah yang luar biasa dan strategis terutama di saat dan pasca merebaknya virus Corona. "Pengembangan sektor perikanan tangkap nasional perlu pendekatan-pendekatan yang extra ordinary, sebagai respon atas prediksi banyak lembaga-lembaga internasional akan terjadinya kelesuan ekonomi yang mengarah pada resesi global," kata Dr. Agus Suherman, Ketua Forum Komunikasi Kemitraan Perikanan Tangkap (FK2PT) dalam Webinar Temu FK2PT yang dikutip Selasa (7/7/2020). Selain itu, Agus menilai UMKM sebagai penyangga ekonomi nasional perlu mendapatkan perhatian, terlebih sektor perikanan tangkap. Menurutnya ada kecenderungan pergerakan kaum urban kembali ke desa akibat PHK karena pabrik tutup atau mengurangi produksi. Tenaga mereka dapat disalurkan ke kegiatan usaha penangkapan ikan. Namun diperlukan koordinasi antar lembaga dan kementerian guna membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat yang terkena PHK. Perlu dilakukan relaksasi izin penangkapan dari pemerintah agar sektor perikanan tangkap bisa membuka lapangan kerja serta meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Misalnya saja memberikan izin kapal untuk menangkap di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), serta peningkatan armada tol laut untuk mengangkut reefer container dari sentra-sentra perikanan ke sentra pengolahan maupun konsumsi. Di sisi lain, lanjut dia, upaya perluasan pasar domestik dan internasional atas produk perikanan juga harus didorong secara masif. Dari sisi PNBP saja, relaksasi izin akan menambah potensi kenaikan 2 kali lipat dari Rp 521 miliar menjadi Rp 1 triliun. Itu belum ditambah kontribusinya terhadap pembukaan lapangan kerja baru. Sementara itu, produktivitas nelayan bisa meningkat 1,5 kali. Webinar FK2PT Serial I yang mengangkat topik "Era Adaptasi Norma Baru untuk Pelaku Usaha Perikanan Skala Besar (Longline dan Purse seine)", juga menghadirkan pembicara Machmud, SPi, MSc, Direktur Pemasaran KKP; James Then, SE, MM, Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN); Dwi Agus Siswa Putra,SE, Ketua II Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI); Prof Dr Ir Indra Jaya, MSc. Simak Video "Detik-detik Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Poso Terbakar" [==] Sumber

Jakarta - Pernah dengar tidak cerita tentang orang asing yang menawarkan bantuan untuk mengambil uang selama berada di ATM? Kalau pernah denger sebaiknya lebih berhati-hati bila hal tersebut terjadi. Tawaran bantuan dari orang asing tersebut bisa saja adalah salah satu modus untuk menukar kartu ATM dengan memanfaatkan kelengahan korbannya. Oknum pelaku yang biasanya seseorang atau bisa saja berkelompok mengambil kesempatan pada saat calon korbannya panik karena mesin ATM tidak berfungsi dengan baik. Kejadian ini sudah sering terjadi di berbagai daerah dengan modus yang bervariasi. Modus ini umumnya dilakukan secara terencana, dan biasanya pelaku sudah memanipulasi mesin ATM sehingga kartu nasabah mengalami kendala saat akan melakukan transaksi. Tentunya, ini akan membuat orang yang memakai mesin ATM terlihat panik dan juga bingung. Di saat inilah, si pelaku yang berada di dekat mesin ATM atau masuk dalam antrean, mulai berpura pura menawarkan bantuan kepada pemilik kartu. Biasanya si pelaku akan langsung mendekat dan dengan baik hatinya menawarkan bantuan untuk mengoperasikan ATM tersebut. Namun, dibalik kebaikan tersebut ada maksud lain yang tersembunyi. Dengan mengalihkan perhatian pemilik kartu, oknum pelaku bermaksud menukar kartu ATM yang dimiliki oleh korban dengan kartu ATM serupa tanpa disadari si korban. Dari sinilah perbuatan tak terpuji tersebut dijalankan, pelaku akan meminta korbannya untuk memasukan PIN kartu ATM miliknya, pastinya PIN yang dimasukkan akan selalu salah bukan? Tapi dari situlah sang pelaku bisa mengetahui PIN milik si korban dengan cara mengintip PIN yang dimasukan oleh korbannya sebelumnya. Kemudian, dengan berbekal PIN dari korban, pelaku dapat dengan mudahnya memakai kartu ATM korbannya dan memasukan PIN yang benar. Alhasil, uang yang ada di dalam rekening akan ludes diambil oleh sang predator. Lalu, bagaimana sih caranya biar terhindar dari modus ini? Nah, BCA punya tipsnya nih, antara lain. Jangan Panik dan Tetap Waspada Seperti yang sudah diketahui tadi, para pelaku bakal mengincar orang-orang yang panik karena mesin ATM-nya tidak berfungsi dengan baik. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik dan tetap waspada dengan mesin ATM yang digunakan, perhatikan hal-hal yang mencurigakan, dan jangan lakukan transaksi di ATM tersebut. Jangan Terima Bantuan dari Orang Asing Bila ATM yang digunakan bermasalah jangan langsung terima saja bantuan dari orang lain, karena hal tersebut bisa saja langkah awal dari modus tukar kartu ATM ini. Bila mesin ATM tersebut memang sudah tidak bisa digunakan, ada baiknya untuk langsung keluar! Karena lebih baik mencari tempat lain daripada uang di rekening terbang diambil orang lain. Jangan Berikan Kartu ATM ke Siapapun Jika memang ada orang lain yang ingin membantu, jangan berikan kartu ATM ke orang tersebut bila tidak ingin ditukar. Selain itu, perhatikanlah juga kartu ATM yang berada di mesin ATM agar tidak tertukar ataupun diambil orang lain. Tutup PIN Biasakanlah juga untuk merahasiakan nomor PIN bila tidak ingin ada orang lain yang mengintip PIN tersebut. Selalu tutup tombol untuk memasukan PIN agar tetap aman dan uang di dalam rekening tetap utuh. Pastikan Kartu ATM Aman Sebelum Meninggalkan Mesin Jika merasa kartu ATM bermasalah coba pastikan dulu, dengan menelpon customer service dari bank terkait. Teruntuk para nasabah BCA, bila memang kartu ATM bermasalah bisa langsung menghubungi Halo BCA 1500888, nantinya tim Halo BCA akan langsung membantu menginformasikan kartu ATM tersebut, bahkan nasabah juga bisa langsung memblokir kartu ATM-nya. Penting untuk menjadi Generasi Anti Modus yang selalu waspada akan modus-modus yang kerap terjadi kali ini. Jagalah selalu PIN kartu ATM dan jangan sekali-sekali biarkan kartu ATM berpindah tangan bila tidak ingin uang di dalam rekening hilang! Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di sini. Simak Video "Mau Tipu Kapolsek, Pelaku Modus Ganjal ATM di Bogor Jadi Tersangka!" [==] (ega/ara) Sumber

Jakarta - Perkembangan industri Esports terus meningkat belakangan ini, terlihat dari semakin banyaknya turnamen lokal yang digelar dengan hadiah mencapai miliaran rupiah. Salah satu game yang cukup banyak dipertandingkan dalam turnamen adalah PUBG Mobile. Meski turnamennya lebih banyak diadakan secara online karena pandemi corona. Beberapa turnamen tersebut adalah kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan GGWP yang mengadakan kompetisi PUBG Mobile bernama Baparekraf Game Prime 2020 pada Agustus mendatang dengan hadiah total Rp 1 miliar. Kemudian ada juga kompetisi dari perusahaan swasta, seperti Gopay Arena Championship, yang kini tengah berlangsung dengan total prize pool sebesar Rp 2,2 miliar, IES Smartfren Indonesia Championship dengan total prize pool sebesar 500 Juta Rupiah, Nusantara Battleground dengan total prize pool Rp 40 juta, Esports Superstars Battle dengan total prize pool sebesar Rp 250 juta, dan ROG Mabro dengan total prize pool sebesar Rp 20 juta. "Industri Esports ke depannya akan dapat menjadi pilar ekonomi baru yang harus dikembangkan bersama oleh semua pihak. Terima kasih kami ucapkan baik kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta yang telah ikut mendukung industri Esports di Indonesia, dengan mengadakan berbagai macam turnamen Esports, khususnya yang menggunakan platform PUBG Mobile," ujar Gaga Li, Head of PUBG Mobile Esports untuk Asia Tenggara. "Industri ini memiliki karir yang bagus, karena mampu mendatangkan penghasilan yang cukup besar. dan patut didukung oleh seluruh kalangan," tambahnya dalam keterangan yang diterima detiKINET. Dengan animo yang besar dari para anak muda dan ekosistem yang terbentuk dari berbagai kompetisi dan kegiatan di industri Esports, pihak PUBG Mobile berharap agar pemerintah dapat terus mendukung ekosistem ini sehingga akan lebih banyak atlet-atlet Esports yang dilahirkan untuk masa-masa yang akan datang dan lapangan pekerjaan dari industri kreatif ini juga semakin luas. Indonesia sendiri saat ini ada di peringkat ke-17 sebagai pengguna game mobile terbanyak di dunia, dan menyumbang pemasukan sebesar USD 624 juta atau sekitar Rp 8,7 triliun sepanjang 2019. Tak cuma itu, perkembangan Industri Esports telah memberikan banyak manfaat bagi orang banyak. Industri ini telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru di sektor kreatif yang berimbas keuntungan terhadap ekonomi yang tidak sedikit bagi Indonesia. Tak hanya memperoleh penghasilan dari menjadi atlet di industri ini, namun seseorang dapat berperan sebagai organizer, shoutcaster, konten kreator, dan berbagai profesi lain sesuai talentanya masing-masing di kompetisi Esports yang banyak digelar di dalam negeri. Simak Video "Indonesia Akan Punya Training Center Khusus eSports" [==] (asj/asj) esports pubg mobile Sumber

[unable to retrieve full-text content] Moratorium rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2020-2024, sementara moratorium mahasiswa PKN STAN dilakukan pada tahun 2020.Sumber

Jakarta - Para menteri ekonomi meluncurkan penjaminan kredit modal kerja UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Para menteri mengikuti peluncuran ini secara online di kantor masing-masing. Dalam sambutannya, Airlangga menjelaskan, sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sampai minus 7,6%. Indonesia juga diperkirakan ekonominya tertekan pada kuartal II 2020. "Tentunya untuk keluar negatif masuk dalam zona positif di 2020 Kementerian Keuangan sudah memberikan berbagai proyeksinya dan tentunya prasyaratnya terjadi loncatan pertumbuhan dari Q2 negatif menjadi positif di Q3," kata Airlangga seperti disiarkan via Youtube, Selasa (7/7/2020). Dia mengatakan, untuk bisa positif kuncinya ialah belanja kementerian lembaga (KL) dan program PEN. "Tentu ada prasyarat realisasi belanja KL dan program PEN bisa mendongkrak kuartal ke kuartal 5% kalau mau jalur positif," ujarnya. Lanjutnya, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah, kata dia, telah menganggarkan dukungan fiskal yang totalnya RP 695,2 triliun untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, untuk implementasi PEN antara lain berupa penempatan dana pemerintah ke bank sebesar Rp 30 triliun. Pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terdampak. Selain itu, dalam pemulihan UMKM diberikan keleluasan restrukturisasi kredit serta diberikan suntikan modal. "Penjaminan kredit menjadi sangat penting oleh karena itu Askrindo, Jamkrindo diharapkan secara aktif sudah bisa menjalankan programnya. Sehingga program modal kerja bisa dilakukan perbankan," ujarnya. Simak Video "Pemerintah Beri Penundaan Cicilan Kredit Hingga 1 Tahun" [==] (acd/zlf) Sumber