bot

Tata cara penghitungan TKDN menggunakan metode processed based. == JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang menegaskan perlu segera diwujudkannya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di bidang farmasi. Maka Kemenperin menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi. “Peningkatan utilisasi TKDN merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di sektor farmasi, khususnya dalam hal produksi bahan baku obat,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, pada Senin, (6/7). Ia melanjutkan, penerapan TKDN bagi industri farmasi dinilai sebagai upaya memacu serta merangsang pelaku industri membangun industri bahan baku obat atau Active Pharmaceuticals Ingredients di dalam negeri. “Tentunya, dengan potensi pasar dalam negeri yang sangat besar sekaligus merupakan sebuah peluang menarik investor, agar mereka mengembangkan bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya. Menurut dia, pasar di dalam negeri sangat potensial bagi berbagai produk farmasi dengan kandungan lokal tinggi. Sebab bisa menjadi preferensi dalam pengadaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka dalam Permenperin 16/2020 tersebut, disebutkan tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan metode cost based, tetapi metode processed based. Pertimbangannya, metode ini lebih sesuai diterapkan di industri farmasi, karena sifat industri tersebut yang spesifik dengan formulasi sangat banyak dan beragam, serta berdasarkan hasil riset dan pengembangan (R&D) yang panjang dan menggunakan biaya besar. Dengan processed based, berarti ada penghargaan atas upaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku industri farmasi. Metode ini dapat mempertahankan kerahasiaan formulasi yang dimiliki perusahaan tanpa meninggalkan kaidah dan tujuan yang ingin dicapai dari pemberlakuan TKDN produk farmasi ini. Menperin menyebutkan, penghitungan nilai TKDN produk farmasi berdasar processed based dilakukan dengan menggunakan pembobotan terhadap kandungan bahan baku atau Active Pharmaceuticals Ingredients sebesar 50 persen. Ini terdiri dari proses penelitian dan pengembangan sebesar 30 persen, proses produksi sebesar 15 persen, serta proses pengemasan sebesar lima persen. Penghitungan nilai TKDN produk farmasi itu diharapkan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku obat (Active Pharmaceuticals Ingredients), meningkatkan riset dan pengembangan obat baru. “Selain itu, dengan produksi sediaan obat baru serta bahan baku yang berasal dari herbal dapat mengurangi impor bahan baku obat dan mendorong kemandirian bangsa di sektor kesehatan,” tegasnya. Agus mengungkapkan, kemampuan industri hilir farmasi dalam negeri saat ini didukung oleh 240 perusahaan yang didominasi 212 perusahaan swasta nasional. Kemudian 24 perusahaan multinational company (MNC), dan 4 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam formulasi obat atau produk obat jadi. “Dengan kekuatan ini, kebutuhan obat nasional sebesar 80 hingga 90 persen sudah mampu dipenuhi, sisanya merupakan obat paten dan berteknologi tinggi yang masih harus diimpor,” jelasnya. Kemenperin mencatat, pada kuartal I 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen. Kinerja positif ini diraih di tengah dampak pandemi Covid-19. Sebab, industri tersebut merupakan salah satu sektor yang masih memiliki permintaan cukup tinggi di pasar. “Dari banyaknya sektor industri yang terimbas, ada beberapa sektor yang tetap memiliki demand tinggi sehingga memperkuat neraca perdagangan,” kata Agus. Di samping itu, industri kimia dan farmasi juga menjadi sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi cukup signifikan pada kuartal I 2020, mencapai Rp 9,83 triliun. Sumber

Jakarta - Realisasi pembangunan jaringan gas (jargas) hingga Juni tercapai 127.864 sambungan rumah tangga (SR). Angka ini masih jauh dari target tahun ini sebanyak 316.000 SR. "Totalnya tahun 2020 (sebanyak) 127.864 dari rencananya yang 316.000 karena memang ada pengalihan anggaran dari jargas ke penanggulangan pandemi," kata Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Suko Hartono dalam rapat di Komisi VII DPR Jakarta, Senin (6/7/2020).. Target pembangunan jargas tahun ini sebanyak 316.000 SR yang menelan biaya Rp 3,5 triliun. Namun, yang baru terealisasi 127.864 SR dengan biaya Rp 1,4 triliun dari APBN. "Adapun rencana PGN 50 ribu sampai saat ini belum bisa kami laksanakan karena memang berbagai hal khususnya tentang penurunan demand," ujarnya. Dia melanjutkan, pada tahun 2021 pembangunan jargas ditargetkan 734.000 SR dengan nilai Rp 8,1 triliun. Biaya itu berasal dari APBN maupun PGN. Sedangkan di tahun 2022 pembangunan jargas ditargetkan 840.000 SR dengan nilai Rp 9,2 triliun. "Tahun 2022 mulai mungkin dengan skema KPBU dengan naik jadi 841.000 Rp 9,2 triliun capex, baik mandiri KPBU," ujarnya. Tahun 2023 ditargetkan pembangunan jargas 800.000 SR dengan nilai Rp 8,8 triliun dan tahun 2024 sebanyak 800.000 SR dengan nilai Rp 8,8 triliun. "Jadi diharapkan sampai 2024 (sebanyak) 4 juta SR jargas," ungkapnya. Simak Video "Saluran Jargas di Probolinggo Semburkan Api Gegara Bocor" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo buka suara soal adanya orang partai Gerindra yang menjadi eksportir benih lobster. Menurutnya, tidak semua yang diberikan izin impor berasal dari partai Gerindra. Edhy mengatakan, yang memberikan izin bukan berasal dari menteri langsung, melainkan tim yang terdiri atas Direktorat Jenderal terkait, Inspektur Jenderal (Irjen), hingga Sekretaris Jenderal Kementerian. "Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diizinkan itu mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020). Edhy mengakui memang ada yang daftar melalui dirinya untuk gabung menjadi eksportir benih lobster. Namun dia langsung menyerahkan berkas tersebut kepada tim dan memintanya untuk jalankan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. "Masa saya harus larang orang dari Gerindra, saya nggak ngerti siapa maksudnya dan kami masukkan baik-baik, tidak daftar lewat saya. Memang ada yang daftar ngasih surat, saya kasih kan ke panitianya silakan jalankan sesuai aturan," ucapnya. Edhy menjelaskan bahwa kementerian membuka kesempatan yang sama untuk seluruh perusahaan maupun koperasi yang berniat ingin mengajukan izin. Salah satu kriteria yang harus dimiliki yakni perusahaan atau koperasi tersebut harus memiliki sarana untuk budidaya lobster. "Kan bisa di cek di lapangan syaratnya mereka harus punya sarana untuk budidaya dulu, untuk pembesaran dulu dan itu kalau nggak ada nggak boleh kita izinkan," imbuhnya. Selain itu, eksportir juga wajib mengembalikan 2% ke alam dari yang mereka tangkap. Jika mereka melanggar, maka pemberian izin akan dicabut. Simak Video "Menteri Edhy Genjot Potensi Perikanan di Pesisir Selatan Jabar" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) I mengumumkan di era kenormalan baru ini, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur mulai bergerak naik, khususnya di wilayah Sumatera bagian Utara dan Barat. Hal ini dipicu oleh penerbangan penumpang domestik yang mulai beroperasi di sejumlah Bandar Udara. Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Roby Hervindo mengungkapkan berdasarkan data sejak 26 Juni, konsumsi Avtur di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Kualanamu, Medan naik 125% dibanding penyaluran Mei 2020. Pergerakan konsumsi Avtur juga terjadi di DPPU Pinangsori, Tapanuli Tengah sebanyak 15% dan DPPU Binaka, Gunungsitoli 5%. Kenaikan sebesar 10% juga terjadi di DPPU Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Sementara di Provinsi Batam, DPPU Hang Nadim tercatat meningkat 95% dan DPPU Ranai ada peningkatan 40% dari periode sebelumnya, serta DPPU Sultan Iskandar Muda, Aceh naik 70% dibanding penyaluran bulan lalu. Kenaikan konsumsi tertinggi terjadi di DPPU Minangkabau yang mencapai 400% dibanding penyaluran bulan lalu. Lebih lanjut Roby menjelaskan meski memasuki kenormalan baru, DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 dalam beroperasi melayani penerbangan. Protokol ini di antaranya adalah dengan menerapkan jaga jarak, selalu menggunakan masker, menggunakan sarung tangan ketika bekerja, serta melakukan cuci tangan sebelum dan selesai beraktivitas. "Pekerja DPPU juga secara berkala melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Pekerja di DPPU Kualanamu, Pinangsori, Binaka, Sultan Syarif Kasim II, Hang Nadim, Ranai, Sultan Iskandar Muda, dan Minangkabau telah melaksanakan rapid test. Hasilnya semua non reaktif, tidak ditemukan pekerja dengan gejala COVID-19," ujar Roby, dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2020). Selain konsumsi Avtur yang meningkat, lanjut Roby, pihaknya juga mencatat peningkatan konsumsi Pertamax Turbo di wilayah tersebut. Di Sumatera Barat misalnya, rata-rata konsumsi Pertamax Turbo per hari melonjak 21% jika dibandingkan periode sebelumnya. Hingga kini, outlet Pertamax Turbo tersebar di 17 SPBU dan hadir di 10 kabupaten kota yaitu Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, serta Kota Bukittinggi. Lebih lanjut Roby mengatakan pihaknya telah memberikan apresiasi kepada sejumlah SPBU di Sumbar atas dedikasinya terhadap pelanggan setia Pertamina di Sumbar. Selain itu, Pertamina MOR 1 juga memberikan apresiasi kepada Agen LPG Bright Gas karena telah mampu mencapai penjualan tertinggi dan pertumbuhan terbaik untuk periode Mei 2020. "Kami berharap, dengan pemberian apresiasi kepada Hiswana Migas di wilayah MOR 1 dapat memacu mereka untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk-produk Pertamina yang berkualitas," pungkas Roby. Simak Video "Erick Thohir Pangkas Jumlah Direksi Pertamina, Ini Kata Ahok" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Februari lalu sempat menggulirkan rencana cukai terhadap emisi kendaraan bermotor. Rencana itu ternyata mulai dibahas serius. Usulan pengenaan cukai terhadap emisi kendaraan itu sudah mulai dibahas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian Koordinator Perekonomian pun diminta mendalami rencana tersebut. "Itu akan dibahas lagi karena sebetulnya itu dari Pak Menko Ekonomi. Saya minta pendalaman dari Sesmenko Ekuin karena kalau misalnya terkait pungutan untuk karbon tadinya saya lihat kalau disebut pajak retribusi ada kaitan dengan undang undang," kata Menteri LHK Siti Nurbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Siti melanjutkan, kebijakan pengenaan cukai terhadap emisi kendaraan bermotor sangat mungkin dilakukan. Meskipun butuh proses sebelum kebijakan itu diterapkan. "Makanya formulasi harusnya disusun dulu tapi tadi Pak Menko katakan sangat mungkin dengan cukai. Saya akan pelajari lagi," kata Siti Terkait emisi, Siti juga mengumumkan Indonesia mendapat US$ 56 juta atau setara Rp 812 miliar karena berhasil menurunkan emisi karbon. Jumlah penurunan emisi yang berhasil dicapai Indonesia pada 2016-2017, yang hendak dibayarkan tersebut adalah 11,2 juta ton CO2eq. "Atas prestasi itu, 2 Juli sudah ada joint consultation group dari Indonesia, ada Wamen LHK dan Wamenlu, dari Dubes Norwegia dan staf khusus iklim dari Norwegia, disepakati 11 juta ton atau senilai dana US$ 56 juta atau sekitar Rp 800 miliar itu yang terkait pembayaran prestasi komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca," ujarnya. Siti menambahkan dana tersebut akan disalurkan lewat Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan Presiden Jokowi berpesan penggunaan dana untuk pemulihan lingkungan. Simak Video "Kejaksaan Agung Tahan 3 Pejabat Bea Cukai Batam" [==] (das/hns) Sumber

Jakarta - Tokopedia angkat bicara soal tersebarnya data pengguna mereka di dunia maya. Menurut mereka, keamanan password penggunanya tetap terlindungi di balik enkripsi. Menurut Nuraini Razak, VP of Corporate Communication, Tokopedia, pihak Tokopedia sudah menyadari ada pihak ketiga yang memposting informasi data pengguna mereka di media sosial dan forum internet.Data yang diposting itu menurut Nuraini adalah data pelanggan mereka yang dicuri pada Mei lalu. "Kami menyadari bahwa pihak ketiga yang tidak berwenang telah memposting informasi secara ilegal di media sosial dan forum internet terkait cara mengakses data pelanggan kami yang telah dicuri," katanya dalam keterangan yang diterima detikINET, Senin (6/7/2020) Lebih lanjut Nuraini mengaku sudah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan mengingatkan semua pihak untuk menghapus semua informasi yang memfasilitasi akses ke data hasil curian tersebut. Ia juga memastikan kalau password pengguna Tokopedia tetap terjaga enkripsi. "Kami ingin menegaskan bahwa ini bukanlah upaya pencurian data baru dan informasi password pengguna Tokopedia tetap aman terlindungi di balik enkripsi. Kami telah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan juga mengingatkan seluruh pihak untuk menghapus segala informasi yang memfasilitasi akses ke data yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum," tambah Nuraini. "Tokopedia telah menyampaikan informasi terkait insiden pencurian data ini secara transparan dan berkala kepada seluruh pengguna, berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak berwenang terkait insiden pencurian data ini, dan telah menerapkan langkah-langkah keamanan sesuai standar internasional. Kami juga telah mengarahkan pengguna kami atas langkah-langkah lebih lanjut yang harus mereka ambil untuk memastikan perlindungan data pribadi mereka," tutupnya. Seperti sebelumnya diberitakan, 91 juta data pengguna Tokopedia yang dibobol pada Mei 2020 lalu kini disebar dan bisa didownload secara bebas. Data tersebut beredar setelah salah satu anggota grup Facebook terkait keamanan siber membagikan link untuk mendownload puluhan juta data tersebut. Data tersebut sebelumnya dijual dengan harga USD 5.000 di sebuah marketplace di dark web. Saat ditelusuri, link tersebut bersumber pada salah satu akun bernama @Cellibis di forum Raidsforum yang memang sudah membagikan lebih dulu pada Jumat 3 juli 2020. Akun tersebut membagikan secara hampir cuma-cuma di Raidforums yang sebelumnya dia dapatkan dari cara membeli data tersebut di darkweb sebesar USD 5.000. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan tidak ada konflik kepentingan dalam pemberian izin ekspor benih lobster kepada 31 eksportir yang diduga berafiliasi dengan kader partai politik. Dia menyebut yang memberikan izin untuk perusahaan bukanlah dirinya langsung. "Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diizinkan itu mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020). Suaranya sedikit meninggi saat menyampaikan maksudnya membuka ekspor benih lobster. Dia mengaku jika kebijakannya terkait ekspor benih lobster menuai kritik, tetapi dia mengaku tidak mau ambil pusing. "Saya tidak peduli akan di-bully seperti apa mengelola negeri ini selama saya sangat yakin tujuannya mulia untuk membela. Saya tidak peduli gambar saya dibikin telanjang yang penting rakyat saya makan. Saya tidak ada sedikitpun punya niat untuk memperkaya bisnis saya. Saya tidak ada industri bisnis di sektor perikanan dan kelautan, istri saya dan keluarga saya tidak ada yang saya libatkan," tegasnya. Edhy menjelaskan bahwa kementerian membuka kesempatan yang sama untuk seluruh perusahaan maupun koperasi yang berniat ingin mengajukan izin. "Masalah perusahaan, masalah siapa yang diajak, kami tidak membatasi perusahaan. Koperasi boleh, tapi kita tidak bisa menentukan siapa. Siapa yang mendaftar kita terima," ucapnya. Yang terpenting perusahaan atau koperasi tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan salah satunya memiliki sarana untuk budidaya lobster. "Syaratnya mereka harus punya sarana untuk budidaya dulu, untuk pembesaran dulu dan itu kalau nggak ada nggak boleh kita izinkan," ujarnya. Perlu diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka izin ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020. Beleid ini sekaligus membatalkan regulasi sebelumnya pada era kepemimpinan Susi Pudjiastuti yang melarang pengiriman bayi lobster ke luar negeri. Simak Video "Penyelundupan Benih Lobster Rp 66 Miliar ke Singapura Digagalkan!" [==] (dna/dna) Sumber

[unable to retrieve full-text content] "Rekrutmen CPNS 2 tahun ini tidak ada kecuali kedinasan yang memang sudah terprogram seperti Akpol, Akmil itu ada, yang lain (CPNS dan PPPK) itu tetap di 2021."Sumber

Jakarta - Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Suko Hartono siang ini. Rapat digelar sekitar pukul 14.00 WIB. Rapat dibuka dan dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian di Komisi VII DPR Jakarta, Senin (6/7/2020). Ada tiga agenda dalam rapat ini. Pertama, membahas roadmap jargas kota dan pipa transmisi. Kedua, pengangkutan gas bumi niaga dan transporter setelah turunnya harga gas, dan lain-lain. Dia mengatakan, berdasarkan data sekretariat, rapat ini dihadiri 25 anggota dari 51 anggota. Sehingga, rapat telah telah memenuhi kuorum. "Rapat dibuka dan dinyatakan terbuka," kata Ramson. Ia juga mengatakan, rapat ini memperhatikan protokol kesehatan. Rapat ini digelar secara langsung dan virtual. "Sesuai protokol kesehatan, fisik dan virtual meeting," kata Ramson. Simak Video "Detik-detik Pipa Gas Bocor di Lokasi Proyek Tol Layang Cakung" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin buka suara soal pelibatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) pada holding BUMN tambang. Persoalan CSR ini menjadi polemik usai debat panas Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir dan Direktur Utama Holding Tambang (MIND) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak pada rapat pekan lalu. Alex menjelaskan, masalah CSR ini dibahas usai debat panas. Ia kemudian mengaku bingung, lantaran ia tak tahu apa yang salah. "Sebenarnya nggak ada masalah, pembicaraan awal yaitu pendalaman BUMN tambang. Kemudian karena ada dinamika seperti itu saya setop, break, dibuka lagi kemudian timbul CSR itu. Saya juga bingung kenapa ini dibesar-besarkan seperti itu apanya yang salah, di mana salahnya, di mana kelirunya," terangnya di Gedung Nusantara III Kompleks DPR MPR Jakarta, Senin (6/7/2020). Dia mengatakan, pihaknya hanya ingin diundang untuk menyaksikan penyerahan tersebut. Ia menegaskan tidak meminta CSR. "Kami cuma mengingatkan pada BUMN itu pada saat memberikan CSR yang katanya daftarnya ini-ini ke wilayahnya masing-masing. Mbok ya kami diundang untuk menyaksikan, bukan kita minta ya, nggak ada kata-kata saya minta," terangnya. Menurutnya, hal itu memang fungsi DPR agar CSR lebih tepat sasaran. Apalagi, anggota lebih paham mengenai wilayahnya. "Menyaksikan dan itu memang fungsi representasi DPR, fungsi DPR dan supaya lebih tepat sasaran. Karena kami anggota DPR di dapil sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat desa tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu saja, bukan kami minta kami yang bagiin, nggak seperti itu," paparnya. Simak Video "Pimpinan DPR Akan Panggil Komisi VII, Buntut Pelibatan CSR" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya mengeluhkan masih membludaknya antrean penumpang di Stasiun Bogor. Dia meminta kapasitas gerbong KRL bisa ditambah, bahkan dirinya sempat mencolek Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam unggahan Instagramnya. Kementerian Perhubungan pun menanggapi permintaan Bima Arya. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan bahwa saat ini pihaknya sebagai regulator tidak akan menaikkan kapasitas gerbong di KRL. Alasannya, karena angka infeksi virus Corona masih tinggi. "Menurut kami menaikkan kapasitas dalam kondisi angka terinfeksi masih tinggi tiap harinya, bukan keputusan yang tepat. KRL saat ini melaksanakan tugas melayani masyarakat yang beraktivitas setiap hari khususnya dengan mulai masuk ke periode transisi dan adaptasi kebiasaan baru," ungkap Adita kepada detikcom, Senin (6/7/2020). Adita mengatakan yang justru harus diatur adalah pembagian shift kerja pada kantor-kantor di wilayah Jakarta untuk mengurai penumpukan penumpang. "Menurut kami perlu diatur dan diawasi adalah pembagian jam kerja atau shift sebagai upaya mengurai penumpukan penumpang KRL," ujar Adita. Dia menyebut, Gugus Tugas COVID-19 sendiri sudah mengeluarkan Surat Edaran No 8 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Wilayah JABODETABEK, hanya saja pihaknya menilai pengaturan jam kerja masih belum efektif. "Namun nampaknya penerapannya belum maksimal sehingga belum efektif mengurai jam aktivitas masyarakat sehingga penumpang KRL pun masih menumpuk di jam tertentu," kata Adita. Seperti diketahui, melalui Instagramnya @bimaryasugiarto, Bima Arya menyampaikan keluh kesahnya ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal warga Bogor antre sampai dua jam untuk masuk gerbong KRL. Untuk mengatasi hal ini Bima Arya meminta dua hal. Pertama, Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja dievaluasi total implementasinya. Kedua, menambah kapasitas gerbong KRL. "Bapak Menteri Perhubungan, @budikaryasdan Gubernur @aniesbaswedan pagi ini warga Bogor harus mengantre selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus yang kita siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen," katanya seperti dikutip detikcom, Senin (6/7/2020). Simak Video "Pesan Bima Arya di Hari Jadi Kota Bogor saat Pandemi Corona" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian (Kementan) Fadjry Djufry membantah klaim produk eucalyptus sebagai antivirus Corona. Fadjry mengakui, produk eucalyptus ini belum diuji pada sampel asli COVID-19 (SARS-CoV-2), sehingga ketika memperoleh izin edar dari Badan POM, produk itu hanya dikategorikan sebagai jamu. "Kita menerima saran dan masukan. Tentunya over klaim, kita sudah menyampaikan juga kita tidak over klaim. Izin dari BPOM memang tidak menyebut antivirus, sama di roll on eucalyptus ini tidak ada menyebut, karena memang harus melalui tahapan. Izin edar ini kan jamu," kata Fadjry dalam konferensi pers virtual, Senin (7/6/2020). Terkait 5 produk eucalyptus (minyak roll on, inhaler, balsem, diffuser oil, dan kalung aromatherapy) yang dibalut dengan kemasan bertuliskan 'antivirus Corona', menurutnya hanyalah sebagai prototype yang tak akan diperjualbelikan. "Ini kan tidak kita perjualbelikan, ini sekadar prototype yang kita miliki, seperti itu," tegas Fadjry. Selain itu, alasan pihaknya menulis 'antivirus Corona' ialah sebagai penyemangat bagi para peneliti dari Balitbangtan untuk terus mengembangkan produk hingga betul-betul bisa menjadi antivirus Corona. "Ini antivirus tulisan ini karena protoype saja. Tapi ini kita akan menuju ke sana. Jadi ini penyemangat teman-teman peneliti kita, bahwa kita akan menuju ke sana," terang dia. Fadjry menegaskan, ketika nantinya produk eucalyptus diproduksi massal, pihaknya akan mencoret tulisan 'antivirus Corona' demi menyesuaikan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yakni sebatas jamu. "Tetapi secara aturan nanti tidak akan dibuat seperti itu. Jadi kalau jamu ya tidak ada klaim di situ. Jadi jamu eucalyptus saja judulnya nanti di sini, kalung aromatherapy eucalyptus. Jadi tolong dipahami, kita tidak overklaim (antivirus). Karena nanti produk yang kita keluarkan sesuai dengan status izinnya dari BPOM sebagai jamu," lanjut dia. Sebagai informasi, dari 5 produk eucalyptus, 3 di antaranya yakni inhaler, minyak roll on, dan kalung aromatherapy akan diproduksi massal bulan Agustus mendatang karena sudah memperoleh nomor paten dari BPOM. Hingga saat ini, produk inhaler dan minyak roll on sudah memperoleh izin edar BPOM, sementara kalung aromatherapy sedang dalam proses penerbitan izin edar. Simak Video "Heboh Kalung Antivirus Corona Kementan, Terbuat dari Apa Sih?" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - It's Okay to Not Be Okay merupakan drama Korea Selatan yang dibintangi oleh Kim Soo-hyun, Seo Ye-ji, Oh Jung-se dan Park Gyu-young. It's Okay to Not Be Okay artinya tidak apa-apa untuk tidak menjadi baik-baik saja. Drama ini ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21.00 (waktu Korea Selatan) mulai 20 Juni 2020 di tvN. It's Okay to Not Be Okay adalah drama romantis seorang pekerja di komunitas kesehatan yang bertugas di bangsal psikiatris yang digaji dengan 1,8 juta won per bulan. Kisah cintanya berawal dari pertemuan dirinya dengan seorang penulis buku yang mengalami gangguan kepribadian alias anti sosial. Moon Tae Kang (Kim Soo Hyun) yang bekerja sebagai tenaga kesehatan komunitas tidak percaya akan cinta tetapi memiliki tubuh keren, kecerdasan, kesabaran, dan mudah bersosialisasi. Sedangkan Moong Young (Seo Ye Ji) adalah penulis buku anak-anak terkenal tetapi memiliki kepribadian sombong, egois dan kasar. Wanita ini pun tidak tahu apa itu cinta sampai akhirnya merasakan jatuh cinta dan menemukan jiwa serta identitas mereka masing-masing. Bagi penggemar drama Korea, selain di tvN kamu juga bisa menonton drama It's Okay to Not Be Okay di platform streaming berbayar Netflix. Jika belum memiliki aplikasi Netflix, kamu bisa mengunduh aplikasi tersebut di smartphone. Selain smartphone, Netflix dapat ditonton melalui web Netflix di browser laptop atau PC dan juga televisi Android atau smart TV. Pengguna wajib mendaftar dan berlangganan paket terlebih dulu. Untuk pengguna baru biasanya Netflix menawarkan masa percobaan gratis selama 30 hari. Ada tiga paket Netflix yaitu basic, standar dan premium. Berikut cara daftar dan berlangganan Netflix : 1. Buka laman Netflix di www.netflix.com/id 2. Pilih pendaftaran dan klik 'start your free month' 3. Setelah 30 hari masa percobaan gratis, untuk meneruskan berlangganan pelanggan harus memilih paket yang diinginkan: - Basic: harga paket Rp 109 ribu per bulan - Standar: harga paket Rp 139 ribu per bulan dan dua perangkat simultan - Premium: harga paket Rp 169 ribu per bulan dan empat perangkat simultan 4. Klik continue atau selanjutnya 5. Buat akun baru dengan mengisi formulir, alamat email dan password. Klik Register 6. Atur pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang berlaku yaitu Visa, Master Card serta American Express dan masukkan informasi pembayaran 7. Klik 'Star Membership' atau mulai berlangganan Agar nonton It's Okay to Not Be Okay drama lebih mudah, kamu juga bisa mendownload drama tiap episodenya di Netflix melalui smartphone atau tablet: 1. Buka App Store atau Play Store 2. Install Netflix 3. Pilih sign in 4. Masukkan email dan password yang digunakan ketika mendaftar Netflix 5. Streaming Netflix pun bisa dimulai Bagi kamu yang tak ingin menonton It's Okay to Not Be Okay secara streaming bisa mendownload episodenya dengan mudah. Untuk episode drama yang sudah di download pun bisa selanjutnya ditonton secara offline tanpa menggunakan jaringan internet. Cukup klik ikon download atau unduh dalam setiap episode drama It's Okay to Not Be Okay dan klik ikon tersebut. Setelah proses download selesai, kamu bisa menikmati drama setiap episodenya kapan saja. Kini It's Okay to Not Be Okay streaming di tvN dan Netflix sudah sampai episode 6. Di episode kali ini Moon Kang Tae ternyata menyadari kalau Koo Moon Young adalah gadis kecil yang dulu ia sukai dan juga sebaliknya. Penasaran dengan kelanjutan drama It's Okay to Not Be Okay? Langsung cek di Netflix yuk atau tonton di tvN. Simak Video "Demam Drakor Pelakor, Lebih Suka Fashion Ji Sun Woo atau Da Kyung?" [==] (lus/erd) Sumber

Jakarta - Epic Games mengumumkan skin Captain America kini tersedia di Fortnite. Captain America jadi skin bertema komik terbaru yang ditambahkan ke game free-to-play battle royale yang populer ini. Buat yang tak sabar ingin memilikinya, Captain America sudah bisa dibeli seharga USD 20 (sekitar Rp 290 ribu) dari in-game store Fortnite. Jika kalian membeli skinnya, kalian juga akan mendapatkan perisai ikonik Captain America. Perisai ini tak cuma aksesoris, tapi bisa dipakai di punggung dan digunakan sebagai perlindungan tambahan dalam game. Seperti dikutip dari The Verge, perisai Captain America sebenarnya sudah muncul di game sebelumnya. Sejak tahun lalu gamer bisa menggunakannya sebagai item khusus dalam mode bertema Avengers dalam waktu terbatas, tetapi tidak bisa dibeli untuk dikenakan kapan pun gamer mau. Fortnite sudah lama dikenal menawarkan bermacam skin berdasarkan karakter komik populer. Sebelum Captain America, ada Deadpool yang tersedia sebagai bagian dari battle pass musim lalu, dan Aquaman akhirnya akan bisa dimainkan sebagai bagian dari battle pass musim ini. Tahun lalu Epic Games juga menjual Black Widow dan Star-Lord dari Marvel sebagai bagian dari crossover Avengers dan skin X-Force musim lalu, serta menawarkan skin DC, termasuk Harley Quinn, Batman, dan Catwoman. Simak Video "Main PUBG Bikin Negara Rugi, Kok Bisa?" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Pimpinan DPR RI baru saja meminta penjelasan pimpinan Komisi VII terkait pelibatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) pada holding BUMN tambang. Pimpinan DPR RI menyatakan, CSR yang dimaksud adalah dalam bentuk barang, bukan uang. Barang itu seperti masker, hand sanitizer, alat pelindung diri (APD), ventilator, sembako, dan bantuan lainnya. "Pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR tidak dalam berbentuk uang atau dana," kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di Gedung Nusantara III Kompleks DPR MPR Jakarta, Senin (6/7/2020). Gobel menjelaskan, yang dimaksud dengan pelibatan anggota DPR RI dalam penyerahan CSR holding BUMN tambang adalah dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan. Hal itu supaya kontribusi dari BUMN tambang berjalan dengan baik. Lanjut Gobel, dalam pertemuan itu pimpinan DPR RI menilai yang disampaikan Komisi VII sudah sesuai dengan fungsi hingga kewenangan. "Dalam pertemuan klarifikasi pimpinan DPR RI menilai apa yang disampaikan pimpinan Komisi VII pada saat RDP tersebut sudah sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," paparnya. Menurutnya, polemik yang terjadi di masyarakat karena kesalahpahaman. Dalam hal ini, Gobel meluruskan isu terkait CSR holding bumn tambang. "Kemudian apa yang terjadi polemik di masyarakat semata adalah kesalahpahaman karena keterbatasan informasi. Maka dari itu penting bagi kami selaku pimpinan DPR untuk melakukan klarifikasi sendiri," ujarnya. Simak Video "Ada Opsi Pelaksanaan Haji Dibatalkan Tahun Ini" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Beberapa waktu yang lalu terkuak rumor bahwa Apple akan menjual iPhone 12 tanpa charger dan earbuds. Kini muncul petunjuk yang menguatkan rumor tersebut. Dikutip detikINET dari Mac Rumors, Senin (6/7/2020) Apple baru saja mengirimkan survei kepada beberapa pengguna iPhone menanyakan apa yang mereka lakukan dengan charger atau USB Power Adapter yang datang dengan iPhone mereka sebelumnya. Beberapa pengguna iPhone menceritakan survei yang mereka dapatkan dari Apple lewat media sosial. Biasanya survei Apple meliputi banyak aspek tentang produknya. Salah satu pengguna Twitter @Gunstaxl mengatakan survei yang ia terima mencakup beberapa pertanyaan tentang bagaimana ia menggunakan charger miliknya, termasuk salah satu yang spesifik menanyakan nasib charger yang ia dapatkan dari ponsel sebelumnya, iPhone XR. Pengguna Twitter lainnya @bedabb_ juga melaporkan survei serupa yang menanyakan nasib charger miliknya yang datang bersama iPhone 7 Plus. Kedua pengguna Twitter ini berasal dari Brasil, jadi kemungkinan survei ini hanya terbatas di negara tersebut saja. [Gambas:Twitter] Survei ini memberikan beberapa opsi jawaban, beberapa di antaranya adalah memberikannya kepada anggota keluarga atau teman, kehilangan, tidak lagi bisa digunakan, masih dipakai di rumah, masih memiliki tapi tidak lagi digunakan, dan menjualnya bersama iPhone. Walau survei ini tidak mengkonfirmasi rumor tersebut, tapi setidaknya Apple mempertimbangkan untuk mengapalkan iPhone 12 tanpa charger. Rumor ini sudah membuahkan kontroversi, tapi dengan menanggalkan charger Apple bisa menghemat uang, mengurangi sampah elektronik dan menjamin pengapalan yang lebih efisien. Perlu dicatat juga bahwa survei di atas secara spesifik menanyakan nasib USB Power Adapter. Jadi kemungkinan lain Apple akan menjual iPhone 12 hanya dengan kabel USB tanpa adapter. Beberapa pengguna juga mungkin masih memiliki beberapa adapter dan charger dari iPhone atau iPad sebelumnya, dan beberapa juga lebih memilih menggunakan solusi lain seperti wireless charger. Jadi survei ini mungkin cara Apple untuk melihat seberapa banyak pengguna iPhone yang membutuhkan charger baru. Simak Video "Rumor iPhone 12 Pro Bakal Sematkan Sensor LiDAR" [==] (vmp/fay) Sumber

Alexandra Andresen adalah pewaris perusahaan rokok Ferd asal Norwegia. Miliuner termuda ini memiliki kekayaan bersih US$ 1.18 miliar dolar setara Rp 17 triliun (kurs Rp 14.500/dolar US). Foto: Dok. Istimewa. Charlotte Carsiraghi. adalah wanita keturunan kerajaan Monaco dengan kekayaan US$ 5.7 miliar (Rp 8,2 triliun). Cucu keturunan Pangeran Monaco Rainier III juga berprofesi menjadi model, tepatnya menjadi brand ambassador Gucci. Foto: Dok. Istimewa. sie Ho adalah putri dari raja kasino Macau Stanley Ho dengan kekayaan bersih US$ 7 miliar (Rp 101 triliun). Josie juga berkarir di dunia akting dan musik. Baru-baru ini dia dan suaminya mendirikan media produksi film yang dinamakan 852 film. Foto: Dok. Istimewa. Delphine Arnault Gancia adalah putri dari Kominsaris dan CEO Louis Vuitton yang dikaruniai jabatan sebagai Wakil Presiden Eksekutif brand peritel mewah tersebut. Kekayaan Delphine tercatat US$ 26 miliar (Rp 376 miliar). Foto: Dok. Istimewa. Marissa Mayer diperkirakan memiliki kekayaan US$ 1,1 miliar (Rp 15,9 triliun). Perempuan ini bekerja di Google dan menjadi insinyur wanita pertama di sana. Foto: Dok. Istimewa. Holly Branson adalah putri dari miliuner dan pemilik Virgin Group Richard Branson dengan kekayaan sebesar US$ 3,8 miliar (Rp 55 triliun). Berbeda dengan Ayahnya, Holly memilih pendidikan kedokteran dibandingkan bisnis. Foto: Dok. Istimewa. Charlotte Soderstrom adalah putri Stefan Persson, orang terkaya di Swedia dan ketua pengecer H&M. Charlotte sendiri memiliki saham di perusahaan kini kekayaan besihnya US$ 1,92 miliar (Rp 27 triliun). Foto: Dok. Istimewa. Petra Stunt adalah mantan CEO Grup Formula Satu, Bernie Ecclestone memiliki kekayaan bersih US$ 7 miliar. Kekayaan itu dia dapat setelah kesuksesannya menjadi model, perancang busana, dan menjadi istri dari miliuner James Stunt. Foto: Dok. Istimewa. Kylie Jenner adalah anak bungsu dari Kardashian Jenner Klan, Kylie Jenner telah membuktikan bahwa dia jauh lebih dari sekadar reality TV. Pada 2019, ia menjadi miliarder termuda saat baru berusia 21 tahun dan telah meroket kekayaannya hanya dalam beberapa tahun. Foto: Dok. Istimewa. Anna Getty adalah putri dari keluarga pengusaha minyak Getty Oil Company memiliki kekayaan bersih sebsar US$ 2,4 miliar (Rp 34,8 triliun). Kekayaan ini dia dapat dari jabatannya yang menjadi kepala perusahaan produk kesehatan lingkungan. Foto: Dok. Istimewa. Sumber

Jakarta - Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian (Kementan) kini membantah klaim produk eucalyptus sebagai antivirus Corona. Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry menegaskan, pihaknya akan melanjutkan produksi massal produk eucalyptus sesuai dengan izin edar Badan POM yakni sebatas jamu, bukan antivirus Corona. "Kita ini levelnya yang sudah diregistrasi BPOM itu jamu, tentunya memang itu sudah melalui tahapan-tahapan verifikasi. Dan ini memang levelnya masih jamu. Dan ini tidak melanggar aturan yang ada di Indonesia. Kalau jamu ya itu melegakan, dan lain-lain. Tidak ada klaim antivirus di situ," kata Fadjry dalam konferensi pers virtual, Senin (6/7/2020). Namun, kemasan dari 5 produk eucalyptus antara lain minyak roll on, inhaler, balsem, diffuser oil, dan kalung aromatherapy dikemas dengan tulisan 'Anti Virus Corona Eucalyptus'. Hal ini pun menjadi pertanyaan ketika ia menegaskan tak ada klaim antivirus Corona. Oleh karena itu, ia menjelaskan, kemasan 5 produk eucalyptus yang ada saat ini hanyalah sebagai prototype dan penyemangat bagi para penelitinya. "Tulisan antivirus ini karena protoype saja. Ini penyemangat teman-teman peneliti, kalau memang kita akan menuju ke sana. Tapi ini kan tidak kita perjualbelikan, ini sebagai prototype saja," tegas Fadjry. Namun, ia memastikan ketika 5 produk eucalyptus yang dikembangkan Balitbangtan diproduksi massal bulan Agustus mendatang, pihaknya akan mengubah kemasan tanpa ada tulisan antivirus Corona. "Jadi tolong dipahami, kita tidak overklaim (antivirus). Karena nanti produk yang kita keluarkan nanti sesuai dengan status izin edar dari BPOM, sebagai jamu," urainya. Simak Video "Heboh Kalung Antivirus Corona Kementan, Terbuat dari Apa Sih?" [==] Sumber

Jakarta - Pimpinan DPR RI telah meminta penjelasan Komisi VII terkait pelibatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) holding BUMN tambang. Dari penjelasan pimpinan Komisi VII, pimpinan DPR menyatakan telah sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan. "Dalam pertemuan klarifikasi pimpinan DPR RI menilai apa yang disampaikan pimpinan Komisi VII pada saat RDP tersebut sudah sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di Gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Senin (6/7/2020). Gobel menjelaskan, pihaknya sudah melihat rekaman rapat tersebut. Ia juga melihat bahan rapat. "Alhamdulillah sudah mendengar masukan dan juga rekaman alhamdulillah sudah diselesaikan klarifikasi, dan juga melihat bahan-bahan rapat yang sudah disampaikan. Kami telah menelaah, mendengar, membaca apa yang menjadi polemik yang berkembang di masyarakat terkait permintaan pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR," jelasnya. "Bahwa apa yang dimaksud dengan pelibatan penyerahan CSR BUMN tambang di masa pandemi adalah dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan sebagai diamanatkan UUD 1945 dan UU MD3," ujarnya. Dia mengatakan, CSR yang diserahkan bukan dalam bentuk uang. CSR yang diserahkan berupa barang seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain. "Kemudian pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR tidak dalam berbentuk uang atau dana," terangnya. Simak Video "Ada Opsi Pelaksanaan Haji Dibatalkan Tahun Ini" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan isu bahwa dana jemaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk memperkuat mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS). Isu tersebut menyeruak tak lama setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda keberangkatan calon jemaah haji 2020. Komisi VIII DPR RI pun menyoroti hal tersebut. "Saya menanyakan terkait transparansi, tidak hanya dilakukan BPKH kepada calon jemaah haji melalui virtual account saja, tetapi juga kepada masyarakat umum sehingga isu yang berkembang itu tidak semakin meluas. Contohnya terkait yang sempat muncul di publik yaitu untuk menalangi penguatan rupiah," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Jakarta, Senin (6/7/2020). Transparansi ini, menurut dia seharusnya menjadi pilar utama untuk BPKH sebagaimana dalam UU BPKH. "BPKH berkewajiban untuk melakukan transparansi sejelas-jelasnya kepada publik tentang berbagai hal, misalnya capaian dan audit kinerja rencana kerja anggaran, rencana kerja anggaran atau RKA, juga berapa jemaah yang mendaftar haji setiap tahun, dan lain sebagainya," tambahnya. Anggota DPR RI Muhammad Fauzi dalam kesempatan tersebut juga menyoroti hal serupa. "Saya mohon maaf kalau saya boleh menyarankan Pak Anggito (Kepala BPKH) apa yang kita lakukan pada saat 1 hari Kementerian Agama membatalkan haji, kita langsung bicara tentang biaya haji akan di peruntukan untuk memperkuat rupiah, menurut saya momentumnya kurang tepat," ujarnya. Dia menilai kecurigaan masyarakat cukup tinggi terhadap lembaga tersebut. Oleh karenanya diharapkan mereka tidak salah mengeluarkan kebijakan. "Kecurigaan masyarakat tinggi sekali kepada pihak-pihak yang mengelola ini. Mungkin pengelolaannya oke ya, peruntukannya mungkin bisa-bisa saja, tapi momentumnya itu Pak, baru satu hari pengumuman penundaan haji), kita saja di DPR ini masih membicarakan mengenai prosesnya, tiba-tiba kita bicara itu. Nah ini menurut saya ke depan ini kalau bisa dikasih jeda lah untuk menyampaikan hal-hal yang sangat krusial di masyarakat," tambahnya. Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu sudah membantah hal tersebut saat diskusi bersama Aa Gym di saluran YouTube Aagym Official. Dalam hal ini, Anggito menjelaskan pihaknya hanya menggunakan dana calon jemaah untuk kepentingan jemaah haji. Simak Video "Masih 'Ngamuk' Dolar AS Naik ke Level Rp 14.450" [==] (toy/eds) Sumber

Menyimpan uang di luar sistem perbankan justru mendatangkan risiko lain. == SURABAYA -- Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengingatkan masyarakat tak termakan hoaks yang menghasut masyarakat untuk beramai-ramai menarik dananya dari perbankan. Bambang menegaskan, isu itu tidak benar dan mengajak masyarakat untuk waspada. Bambang memaparkan, berdasarkan data OJK per Mei 2020, kondisi permodalan dan likuiditas perbankan dalam kondisi aman. Rasio permodalan CAR sebesar 22,16 persen. Sementara itu hingga 17 Juni 2020 rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) tercatat sebesar 123,2 persen dan 26,2 persen, yang artinya jauh di atas threshold sebesar 50 persen dan 10 persen. "Sejalan dengan kondisi perbankan nasional, secara umum perbankan di Jawa Timur juga menunjukkan kinerja yang positif sehingga dapat melayani kebutuhan transaksi masyarakat dengan baik. Tercermin dari kecukupan modal yang tinggi dan likuiditas yang memadai," ujar Bambang di Surabaya, Senin (6/7). Bambang melanjutkan, pada Mei 2020, posisi rasio CAR bank umum yang berkantor pusat di Jawa Timur sebesar 22,10 persen, dan rasio LDR sebesar 80,78 persen. Kemudian, hingga 17 Juni 2020, rasio AL/NCD dan AL/DPK bank umum yang berkantor pusat di Jawa Timur juga masih terkendali, masing-masing sebesar 119,6 persen dan 26,4 persen. Terhadap pihak-pihak yang berupaya menyebarkan informasi hoaks ini, lanjut Bambang, OJK telah melaporkan kepada Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dia berharap bisa segera diusut dan ditindak sesuai ketentuan, karena telah menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. "Para penyebar hoaks terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar," ujar Bambang. Bambang mengingatkan, menyimpan uang tunai di rumah atau di luar sistem perbankan, justru mendatangkan risiko tersendiri. Maka dari itu dia mengajak untuk bersama-sama menjaga sistem keuangan perbankan nasional, agar dapat memberikan layanan dan manfaat lebih baik bagi seluruh elemen masyarakat. "Masyarakat Jawa Timur diimbau untuk tidak panik dan senantiasa memastikan segala informasi keuangan yang diterima merupakan informasi yang benar dan valid sebelum menyebarkannya," ujar Bambang. Sumber

Imbal hasil EBA-SP dinilai masih menarik selama pandemi Covid-19. == JAKARTA -- PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) mengungkapkan kinerja keuangan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) masih terjaga baik dengan imbal hasil menarik selama pandemi Covid-19. Kondisi ini tidak terlepas karena adanya mekanisme perlindungan bagi para investor dari potensi kegagalan. "Sehingga risikonya lebih rendah dibandingkan dengan instrumen berpendapatan tetap lainnya," kata Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo di Jakarta, Senin (6/7). Menurut dia, kinerja efek dengan peringkat idAAA itu memiliki imbal hasil 7-10 persen atau berada di atas imbal hasil deposito. Berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit per 31 Desember 2019 dan dipublikasikan akhir Juni 2020, SMF mencatat pembayaran kupon atau imbal hasil masih lancar terhadap investor EBA-SP kelas A. Sedangkan untuk EBA-SP kelas B, lanjut dia, pada Laporan Perubahan Aset Bersih tampak masih adanya pembagian hak pendapatan investasi atau dividen kepada investor dengan pendapatan per tahun mencapai kisaran 10-20 persen. "Ini menunjukkan bahwa kinerja Pool KPR underlying EBA masih baik. Hal ini pula menunjukan secara otomatis para investor Kelas A masih aman terlindungi dari risiko default (gagal bayar)," katanya. Sementara itu, terkait pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja EBA-SP, Ananta mengakui cukup memukul sektor properti, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan stimulus salah satunya melalui pemberian holiday payment kepada para debitur KPR. EBA-SP, kata dia, sebagai instrumen investasi yang bergantung terhadap arus kas dari angsuran KPR, juga tidak terlepas dari dampak tersebut. SMF selaku Penerbit EBA-SP telah menyiapkan antisipasi kemungkinan terburuk dampaknya terhadap para investor akibat kebijakan tersebut. "Pada prinsipnya EBA-SP telah distruktur dengan sangat baik, sehingga tercipta mekanisme perlindungan yang terbaik bagi para investornya," ucapnya. Selain mekanisme perlindungan dari internal struktur EBA-SP, SMF juga memberikan mekanisme perlindungan terhadap investor melalui jaminan satu kali pembayaran biaya senior dan kupon Kelas A. Ananta optimis para investor akan semakin yakin akan efek ini, karena diterbitkan oleh SMF yang merupakan BUMN 100 persen di bawah Kementerian Keuangan dengan peringkat idAAA dari Pefindo, baik secara Korporasi maupun surat utang. Sejak tahun 2009 hingga saat ini SMF telah menginisiasi 13 kali penerbitan transaksi sekuritisasi baik dengan skema kontrak investasi kolektif (KIK) EBA maupun EBA-SP, dengan total nilai sebesar Rp12,15 triliun. Dari jumlah itu, 12 transaksi dilakukan bekerja sama dengan BTN dan satu transaksi dengan Bank Mandiri. sumber : Antara Sumber

Secara umum perbankan di Jawa Timur menunjukkan kinerja yang positif. == SURABAYA -- Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengingatkan masyarakat tak termakan hoax yang menghasut masyarakat untuk beramai-ramai menarik dananya dari Perbankan. Bambang menegaskan, isu itu tidak benar dan mengajak masyarakat untuk waspada. Bambang memaparkan, berdasarkan data OJK per Mei 2020, kondisi permodalan dan likuiditas perbankan dalam kondisi aman. Rasio permodalan CAR sebesar 22,16 persen. Sementara itu hingga 17 Juni 2020 rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) tercatat sebesar 123,2 persen dan 26,2 persen, yang artinya jauh di atas threshold sebesar 50 persen dan 10 persen. "Sejalan dengan kondisi perbankan nasional, secara umum perbankan di Jawa Timur juga menunjukkan kinerja yang positif sehingga dapat melayani kebutuhan transaksi masyarakat dengan baik. Tercermin dari kecukupan modal yang tinggi dan likuiditas yang memadai," ujar Bambang di Surabaya, Senin (6/7). Bambang melanjutkan, pada Mei 2020, posisi rasio CAR bank umum yang berkantor pusat di Jawa Timur sebesar 22,10 persen, dan rasio LDR sebesar 80,78 persen. Kemudian, hingga 17 Juni 2020, rasio AL/NCD dan AL/DPK bank umum yang berkantor pusat di Jawa Timur juga masih terkendali, masing-masing sebesar 119,6 persen dan 26,4 persen. Terhadap pihak-pihak yang berupaya menyebarkan informasi hoax ini, lanjut Bambang, OJK telah melaporkan kepada Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dia berharap bisa segera diusut dan ditindak sesuai ketentuan, karena telah menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. "Para penyebar hoax terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar," ujar Bambang. Bambang mengingatkan, menyimpan uang tunai di rumah atau di luar sistem perbankan, justru mendatangkan risiko tersendiri. Maka dari itu dia mengajak untuk bersama-sama menjaga sistem keuangan perbankan nasional, agar dapat memberikan layanan dan manfaat lebih baik bagi seluruh elemen masyarakat. "Masyarakat Jawa Timur diimbau untuk tidak panik dan senantiasa memastikan segala informasi keuangan yang diterima merupakan informasi yang benar dan valid sebelum menyebarkannya," ujar Bambang. Sumber

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate merespon keluhan pegiat media sosial Denny Siregar. Diketahui, keluhan tersebut terkait kebocoran data yang dialaminya. Johnny menuturkan bahwa pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi telah diatur dalam Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Penyelenggara jaringan bergerak seluler selaku badan usaha wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan. Disebutkannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menkominfo tersebut, penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan serta wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam mengelola data pelanggan. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo, saat ini seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler telah memiliki sertifikasi ISO 27001. "Kementerian Kominfo telah meminta kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler terkait, khususnya PT Telkomsel, untuk melakukan investigasi internal dan menelusuri apakah telah terjadi pencurian atau kebocoran data pelanggan telekomunikasi seluler. Diharapkan hasil investigasi ini dapat segera disampaikan," jelasnya kepada detikINET, Senin (6/7/2020). Terkait kejadian yang dialami Denny Siregar, Kominfo mengimbau kepada masyarakat untuk merahasiakan dan menyimpan dengan baik data pribadi seperti NIK, No KK dan data pribadi lainnya. "Jangan sampai diketahui pihak lain yang tidak berhak dan menyalahgunakan data pribadi ini dengan tujuan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum," ungkap politisi Partai NasDem ini. Disampaikan Johnny juga, Kominfo juga menegaskan Kembali agar setiap orang tidak menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran hukum terkait data pribadi milik orang lain. Segala pelanggaran akan diproses secara hukum. Sebelumnya, Denny Siregar mengancam akan menggugat Telkomsel ke pengadilan terkait dengan kebocoran data yang dialaminya yang diungkapkan akun @Opposite6891. Denny Siregar sendiri saat ini posisinya sedang dilaporkan ke polisi terkait dengan unggahan foto santri cilik yang disebutnya 'calon teroris'. Simak Video "Divonis Bersalah oleh PTUN, Ini Respons Menkominfo" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Pimpinan DPR memanggil para pimpinan Komisi VII siang ini. Mereka dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) holding BUMN tambang. Dari pantauan detikcom, Senin (6/7/2020) pimpinan DPR yang hadir di antaranya Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad. Sementara dari Komisi VII yang hadir ialah Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto. Lalu, Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin, Eddy Soeparno, dan Ramson Siagian. Mereka bertemu sekitar pukul 13.00 di Gedung Nusantara III Kompleks DPR MPR. Pertemuan ini berlangsung tertutup atau tidak boleh diliput media. Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemanggilan ini untuk meminta klarifikasi pimpinan Komisi VII DPR RI. "Jadi hari ini kita undang klarifikasi pimpinan Komisi VII dalam hal ini ada dua orang, untuk kita mintakan klarifikasi sehubungan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat soal permintaan CSR, begitu," kata Sufmi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Untuk diketahui, rapat Komisi VII DPR RI dan Direktur Utama Holding Tambang (MIND ID) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak beberapa waktu lalu sempat panas. Panasnya rapat bermula saat Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta penjelasan terkait pelunasan utang Inalum dari penerbitan obligasi, di mana obligasi itu untuk akuisisi PT Freeport Indonesia. Tak lama berselang, rapat diskors dan kembali dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin sebagai pimpinan rapat. Simak Video "Pimpinan DPR Akan Panggil Komisi VII, Buntut Pelibatan CSR" [==] Sumber