bot

Karena ada defisit APBN, pemerintah memerlukan pembiayaan == JAKARTA -- Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyepakati Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembagian beban atau burden sharing untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Nantinya BI akan menanggung seluruhnya kebutuhan pembiayaan sektor publik sebesar Rp 397,56 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, beban bunga kebutuhan pembiayaan sektor publik seluruhnya ditanggung oleh Bank Indonesia. "Sebesar Rp 397,56 triliun, BI dan Kementerian Keuangan setuju belanja public goods akan diterbitkan SBN (Surat Berharga Negara) yang langsung dibeli BI dengan suku bunga BI reverse repo rate akan ditanggung BI seluruhnya," ujar Sri saat konferensi pers virtual, Senin (6/7). Dalam Perpres 72 Tahun 2020, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga ada tambahan defisit sebesar Rp 732 triliun dari semula dalam APBN 2020 sebesar Rp 307,2 triliun. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memerlukan pembiayaan utang sebesar Rp 903,46 triliun. Nantinya pembiayaan inilah yang bunganya akan ditanggung bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia. Secara rinci, kebutuhan pembiayaan utang sektor publik sebesar Rp 397,56 triliun. Terdiri dari kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun; perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun; dan sektoral, kementerian/lembaga, pemda sebesar Rp 106,1 triliun. Sedangkan kebutuhan pembiayaan sektor nonpublik sebesar Rp 505,86 triliun. Terdiri dari sektor UMKM Rp 123,4 triliun; korporasi nonUMKM sebesar Rp 203,9 triliun; dan lainnya sebesar Rp 328,03 triliun. Sumber

Negara-negara maju gunakan skema burden sharing dengan kerja sama fiskal dan moneter == JAKARTA -- Kementerian Keuangan menyebut Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerapkan skema pembagian beban atau burden sharing di tengah pandemi Covid-19. Bahkan skema ini bukanlah sesuatu hal yang baru diterapkan karena sudah dilakukan sejak krisis ekonomi pada 2007-2008. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak negara-negara maju yang juga melakukan kerja sama antara fiskal dan moneternya."Seperti yang dilakukan dari berbagai laporan banyak negara yang melakukan burden sharing atau kerja sama antara fiskal moneter dalam mengelola dampak covid terhadap perekonomian," ujarnya saat konferensi pers virtual, Senin (6/7). Sri Mulyani menyebut berbagai negara yang juga menerapan sekema pembagian beban untuk penanganan dampak Covid-19 yakni Chili, Kolombia, Hungaria, India, Korea, Meksiko, Polandia, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki. "Itu adalah negara emerging market yang juga melakukan apa yang disebut burden sharing atau bank sentralnya membeli bonds dari pemerintah secara langsung," kata dia. Hanya saja, menurutnya, dalam situasi seperti ini, negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang kuantitative easing dan moneterisasi dari utang pemerintah dilakukan secara lebih advance atau lebih maju "Untuk emerging market ternasuk Indonesia kami melakukan secara hati hati karena kami paham bahwa situasi yang dilakuka emerging market berbeda dengan kondisi negara yang sudah sangat maju sepeti AS, Eropa dan Jepang," ucapnya. Sumber

Jakarta - Pengguna Gmail di seluruh dunia mengeluh tentang adanya spam yang membanjiri kotak masuk spam mereka selama akhir pekan lalu. Beberapa pengguna Gmail menggunakan Twitter dan media sosial lainnya seperti Reddit untuk menyampaikan bahwa akun Gmail mereka dipenuhi dengan pesan spam. "Mengapa filter spam gmail rusak ?!" - sumber "Apakah fungsi filter dan kategori spam gmail benar-benar dimatikan untuk orang lain? Semuanya sekarang langsung ke kotak masuk utama. " - sumber "Apakah filter spam @ gmail rusak? Tiba-tiba saja saya mengalami beberapa spam #NSFW gila di kotak masuk saya! Apa yang terjadi #Gmail? " - sumber "Anehnya hal yang menghibur bahwa saya hanya bisa mencari" Gmail "dan segera Twitter memberi saya bukti bahwa ya, orang lain mulai terkena spam dengan aneh sekarang" - sumber Google telah mengakui masalah tersebut dan mengatakan bahwa kasus ini adalah bagian dari masalah yang lebih besar yang menyebabkan email Gmail tertunda baik pengiriman maupun penerimaan pesan. Akibatnya beberapa pesan menjadi tertunda sehingga menghasilkan pengiriman tanpa semua pemeriksaan spam selesai. "Selama ini, pemindaian untuk memfilter malware dan spam yang paling mengerikan dan konten berbahaya tetap sepenuhnya operasional". ujar Google. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh situs Android Police. Kini Google mengatakan masalah tersebut sudah diatasi. Meski masih ada beberapa pengguna demikian dilansir detikINET dari Gulf News. Simak Video "Layanan Gmail Down, Netizen Ngeluh " [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Bantuan sosial tunai (BST) menjadi salah satu program jaring sosial yang diluncurkan pemerintah selama pandemi Corona. Bansos yang satu ini menyasar 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. PT Pos Indonesia selaku penyalur bansos BST mengatakan bahwa penyaluran bansos di tahap I dan II hampir selesai. Secara rinci, untuk tahap I penyalurannya sudah mencapai 98% dan tahap II mencapai 97%. Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, Ikhwan Sutardiyanta mengatakan pihaknya sendiri menyalurkan sekitar 8.247.000 bantuan tunai ke seluruh cabang Pos Indonesia dari total 9. Sisanya bantuan diberikan lewat Bank BUMN bagi keluarga yang memiliki rekening bank BUMN. "Jadi yang nggak punya rekening disalurkan ke kita melalui PT Pos. Yang kita berikan itu 90% lebih, sekitar 8.247.000 penerima manfaat. Kalau progressnya, sudah 98% pembayaran tahap I, kalau tahap II 97%," jelas Ikhwan di Gedung Pos Filateli, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020). Ikhwan menjelaskan masih ada beberapa KPM yang belum mendapatkan bansos, dia menjelaskan mereka adalah keluarga yang tinggal di daerah terluar, terdepan, tertinggal alias 3T. Masalahnya, menurut Ikhwan penyaluran bansos terkendala mobilisasi yang sulit. "Kita memang sisakan beberapa KPM yang memang masih berprogress. Utamanya ini untuk daerah 3T. Masalahnya penyaluran ini butuh effort sangat besar, kadang kita harus tunggu kapalnya dulu kalau ke pulau-pulau," kata Ikhwan. "Maka dari itu dari Kemensos arahkan biar pemberiannya digabung tahap I dan II jadi nggak bolak balik," ungkapnya. Selanjutnya, Ikhwan mengatakan pihaknya sedang bersiap untuk menyalurkan bansos tahap III. "Nanti tinggal tahap III nanti yang sampai ke September. Itu kan ada bantuan lagi cuma nominalnya lebih kecil Rp 300 ribu per bulan," ujarnya. Sebagai informasi, KPM penerima BST merupakan para keluarga yang terdampak COVID-19. Pemberian BST selama tiga bulan hingga Juni, setiap KPM menerima Rp 600.000 per bulannya. Selanjutnya bansos ditambah lagi hingga 3 bulan dengan bantuan diturunkan Rp 300.000 per bulan. KPM yang mendapat BST ini merupakan penerima di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos, atau sasarannya warga miskin yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4, dan non desil. Simak Video "Karyawan PT Pos Indonesia Demo, Minta Direksi Dicopot" [==] (dna/dna) pt pos bansos Sumber

Jakarta - Bantuan sosial tunai (BST) menjadi salah satu program jaring sosial yang diluncurkan pemerintah selama pandemi Corona. Bansos yang satu ini menyasar 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. PT Pos Indonesia selaku penyalur bansos BST mengatakan bahwa penyaluran bansos di tahap I dan II hampir selesai. Secara rinci, untuk tahap I penyalurannya sudah mencapai 98% dan tahap II mencapai 97%. Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, Ikhwan Sutardiyanta mengatakan pihaknya sendiri menyalurkan sekitar 8.247.000 bantuan tunai ke seluruh cabang Pos Indonesia dari total 9. Sisanya bantuan diberikan lewat Bank BUMN bagi keluarga yang memiliki rekening bank BUMN. "Jadi yang nggak punya rekening disalurkan ke kita melalui PT Pos. Yang kita berikan itu 90% lebih, sekitar 8.247.000 penerima manfaat. Kalau progressnya, sudah 98% pembayaran tahap I, kalau tahap II 97%," jelas Ikhwan di Gedung Pos Filateli, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020). Ikhwan menjelaskan masih ada beberapa KPM yang belum mendapatkan bansos, dia menjelaskan mereka adalah keluarga yang tinggal di daerah terluar, terdepan, tertinggal alias 3T. Masalahnya, menurut Ikhwan penyaluran bansos terkendala mobilisasi yang sulit. "Kita memang sisakan beberapa KPM yang memang masih berprogress. Utamanya ini untuk daerah 3T. Masalahnya penyaluran ini butuh effort sangat besar, kadang kita harus tunggu kapalnya dulu kalau ke pulau-pulau," kata Ikhwan. "Maka dari itu dari Kemensos arahkan biar pemberiannya digabung tahap I dan II jadi nggak bolak balik," ungkapnya. Selanjutnya, Ikhwan mengatakan pihaknya sedang bersiap untuk menyalurkan bansos tahap III. "Nanti tinggal tahap III nanti yang sampai ke September. Itu kan ada bantuan lagi cuma nominalnya lebih kecil Rp 300 ribu per bulan," ujarnya. Sebagai informasi, KPM penerima BST merupakan para keluarga yang terdampak COVID-19. Pemberian BST selama tiga bulan hingga Juni, setiap KPM menerima Rp 600.000 per bulannya. Selanjutnya bansos ditambah lagi hingga 3 bulan dengan bantuan diturunkan Rp 300.000 per bulan. KPM yang mendapat BST ini merupakan penerima di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos, atau sasarannya warga miskin yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4, dan non desil. Simak Video "Karyawan PT Pos Indonesia Demo, Minta Direksi Dicopot" [==] (dna/dna) pt pos bansos Sumber

Jakarta - Hago menjadi salah satu aplikasi yang banyak di-download. Hingga saat ini, terhitung sudah 100 juta lebih orang mengunduh aplikasi ini dan Hago mendapat rating 4,1 dari empat juta reviewers. Sebenarnya apa yang membuat Hago banyak diunduh? Founder of Hago Nikita Bier pernah mengatakan ada tiga alasan yang membuat seseorang tertarik untuk mendownload aplikasi yang terbilang baru seperti Hago. "Itu membantu mereka menyimpan/mendapatkan uang (WhatsApp), itu membantu mereka mendapatkan teman (Snapchat), dan terlepas dari realita (Fortnite)," cuitnya lewat akun Twitter miliknya. [Gambas:Twitter] Hago memang memiliki ketiga kriteria tersebut. Lewat Hago, pengguna bisa berkomunikasi dengan teman, mendapat hiburan, bahkan mendatangkan uang dengan bermain game atau treasure hunt untuk memenangkan berbagai macam hadiah. Ada lebih dari 80 game yang tersedia, live battle yang bisa dilakukan bersama teman atau bahkan kenalan baru, dan kamu bisa membangun channel sendiri yang mana bisa membantu pengguna mengekspresikan diri mereka. BTW, ada yang ketagihan main Hago? Simak Video "Gokil! Baru 2 Tahun, PUBG Mobile Raup Rp 43 Triliun" [==] (ask/fay) Sumber

BRI tela menerima alokasi untuk program tambahan subsidi bunga kUR == JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mendukung upaya Bank BRI dalam penyelamatan dan recovery UMKM yang berada dalam kondisi sulit akibat terimbas pandemi COVID-19. Dalam konferensi pers yang dilakukan di Jakarta (6/7), Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan menyampaikan bahwa pihaknya aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan pihak terkait lainnya termasuk salah satunya yakni BRI dengan tujuan memberi perlindungan terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Sementara itu, salah satu bentuk nyata upaya kepedulian pemerintah yakni dengan digulirkannya program tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyampaikan, pihaknya telah menerima alokasi dana tersebut dari Kemenkop UKM dan telah meneruskan subsidi bunga ini kepada UMKM yang masuk dalam kriteria penerima. “Pada minggu lalu, Selasa (30/06), BRI telah mendistribusikan stimulus tambahan subsidi bunga KUR tahap pertama yang telah diterima dari pemerintah senilai Rp 12,9 Miliar kepada lebih dari 211 ribu debitur KUR di seluruh Indonesia,” imbuhnya. Secara teknis, tambahan subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah akan dimasukan ke rekening pinjaman debitur dan tidak dapat diambil secara tunai untuk cadangan beban pembayaran bunga atau meringankan pembayaran bunga bulan berikutnya. “Selanjutnya debitur yang dinyatakan berhak menerima tambahan subidi bunga, akan menerima stimulus sebesar 6 persen pada 3 bulan pertama dan 3% pada 3 bulan kedua serta tambahan subsidi tersebut berlaku sejak bulan Mei 2020” imbuh Supari. BRI telah melakukan berbagai upaya untuk membantu debitur terdampak untuk tetap bertahan melalui program restrukturiasi. Sampai dengan pertengahan Juni 2020, BRI telah melakukan restrukturisasi dengan nilai mencapai Rp 164,9 Triliun yang mayoritas ada di segmen UMKM. Selain itu, BRI juga fokus untuk menjaga keberlanjutan usaha para pelaku UMKM dengan tetap menyalurkan Kredit khususnya di segmen UMKM pada dan sektor-sektor tidak terdampak langsung. Sebagai contoh, hingga akhir Juni 2020 tercatat BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp 56 Triliun kepada lebih dari 2 juta pelaku UMKM. “Melalui berbagai upaya ini, diharapkan mampu mengembalikan daya tahan ekonomi pelaku UMKM yang terpukul akibat pandemi COVID-19 dan BRI berperan aktif mengakeselerasi Program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional,” imbuh Supari. Trisnowati, salah satu pelaku UMKM penerima bantuan subsidi KUR yang disalurkan BRI mengatakan subsidi bunga yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat dan meringankan beban yang dihadapinya. Dengan bantuan subsidi bunga, dirinya memiliki kelonggaran finansial yang kini dapat diputar kembali untuk modal usaha. “Saya berterima kasih kepada Pemerintah yang sudah membantu memberikan subsidi bantuan bunga melalui Bank BRI, sehingga saya bisa melanjutkan usaha saya untuk kelanjutan hidup keluarga,” ujar Trisnowati yang memiliki usaha berdagang peralatan masak di daerah Cililitan, Jakarta. Sumber

Jakarta - Skema berbagi beban atau burden sharing bunga utang atas pembiayaan kebutuhan penanggulangan Corona hanya berlaku di tahun 2020 saja alias one off policy. Hal itu diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo via virtual. "Untuk yang Rp 397 triliun karena COVID-19, hanya berlaku untuk tahun ini atau one off policy," kata Perry, Senin (6/7/2020). Pada skema burden sharing, bagian untuk BI adalah menanggung seluruh bebang bunga atas penerbitan SBN yang mencapai Rp 574,59 triliun. Angka itu berasal dari kebutuhan pembiayaan public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan sebagian non public goods yang nilai Rp 177 triliun. Untuk beban bunga yang kategori public goods seluruhnya ditanggung BI 100%. Pada kategori ini pemerintah akan memanfaatkannya untuk memenuhi pembiayaan sektor kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, dan dukungan sektoral serta pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun. Sementara yang non public goods BI sepakat untuk berbagi beban dengan pemerintah pada pembiayaan dukungan UMKM dan korporasi non UMKM yang totalnya sekitar Rp 177 triliun. Pada bagian ini, beban yang ditanggung pemerintah adalah sebesar BI Reverse Repo Rate dikurangi 1% dan sisanya ditanggung BI. Misalnya, suku bunga pasar (market rate) sebesar 8%, maka beban pemerintah 3,25%, angka itu berasal dari BI Reverse Repo Rate dikurangi 1% (BI Reverse Repo Rate misalnya 4,25%). Sedangkan yang ditanggung BI adalah 4,75% atau sisanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menegaskan skema burden sharing penanggulangan COVID-19 hanya berlalu pada tahun 2020. "Pembelian public goods ini untuk 2020," kata Sri Mulyani. Realisasi bagi beban untuk sektor public goods akan terlihat pada realisasi defisit anggaran di semester II-2020. "Berapapun itu nanti akan mengikuti yang di-disburse, itu yang melalui SBN khusus, dan diselesaikan pada 2020, untuk belanja tahun 2020 yang posturnya sudah ada di Perpres 72/2020," tutur Sri Mulyani. Simak Video "Menkeu Terbitkan PMK, Kini Uang Negara Bisa Ditempatkan di Bank Umum" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - Skema berbagi beban atau burden sharing bunga utang atas pembiayaan kebutuhan penanggulangan Corona hanya berlaku di tahun 2020 saja alias one off policy. Hal itu diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo via virtual. "Untuk yang Rp 397 triliun karena COVID-19, hanya berlaku untuk tahun ini atau one off policy," kata Perry, Senin (6/7/2020). Pada skema burden sharing, bagian untuk BI adalah menanggung seluruh bebang bunga atas penerbitan SBN yang mencapai Rp 574,59 triliun. Angka itu berasal dari kebutuhan pembiayaan public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan sebagian non public goods yang nilai Rp 177 triliun. Untuk beban bunga yang kategori public goods seluruhnya ditanggung BI 100%. Pada kategori ini pemerintah akan memanfaatkannya untuk memenuhi pembiayaan sektor kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, dan dukungan sektoral serta pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun. Sementara yang non public goods BI sepakat untuk berbagi beban dengan pemerintah pada pembiayaan dukungan UMKM dan korporasi non UMKM yang totalnya sekitar Rp 177 triliun. Pada bagian ini, beban yang ditanggung pemerintah adalah sebesar BI Reverse Repo Rate dikurangi 1% dan sisanya ditanggung BI. Misalnya, suku bunga pasar (market rate) sebesar 8%, maka beban pemerintah 3,25%, angka itu berasal dari BI Reverse Repo Rate dikurangi 1% (BI Reverse Repo Rate misalnya 4,25%). Sedangkan yang ditanggung BI adalah 4,75% atau sisanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menegaskan skema burden sharing penanggulangan COVID-19 hanya berlalu pada tahun 2020. "Pembelian public goods ini untuk 2020," kata Sri Mulyani. Realisasi bagi beban untuk sektor public goods akan terlihat pada realisasi defisit anggaran di semester II-2020. "Berapapun itu nanti akan mengikuti yang di-disburse, itu yang melalui SBN khusus, dan diselesaikan pada 2020, untuk belanja tahun 2020 yang posturnya sudah ada di Perpres 72/2020," tutur Sri Mulyani. Simak Video "Menkeu Terbitkan PMK, Kini Uang Negara Bisa Ditempatkan di Bank Umum" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - Pada masa pandemi yang sulit kali ini, Gojek terus berupaya mendukung masyarakat untuk beradaptasi di situasi kali ini dengan menghadirkan berbagai solusi dan kemudahan. Lewat teknologi dan inovasi, pengguna dapat dengan mudah beradaptasi di new normal dengan tetap mengedepankan aspek kebersihan, keamanan, dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Chief of Corporate Affairs Gojek Nila Marita mengatakan sejak awal masa pandemi hingga transisi, Gojek telah menyediakan beragam solusi dan inovasi untuk memudahkan pengguna agar tetap produktif. Mulai dari kebiasaan menjaga jarak, kesehatan dan kebersihan yang telah menjadi bagian dari gaya hidup baru masyarakat. Gojek juga telah meningkatkan seluruh standar layanan menyesuaikan dengan kebiasaan baru masyarakat. "Berbagai solusi dan inovasi ini membuat Gojek tetap menjadi super app andalan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 untuk tetap produktif dan memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Nila dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2020). Tentunya Gojek memberikan berbagai layanan yang memudahkan penggunanya selama masa adaptasi di new normal kali ini. Layanan Gojek seperti layanan pesan antar makanan dan kebutuhan sehari-hari, pembayaran digital, donasi digital, hiburan dan acara online, dan logistik membantu masyarakat menjalani proses adaptasi digital dengan mudah. Adapun berbagai inovasi pada layanan Gojek selama masa pandemi kali ini antara lain: Layanan GoFood dan GoMart Pada layanan ini, Gojek berinovasi dengan fitur-fitur baru seperti opsi contactless delivery GoFood, GoMart dan GoShop, pilihan menu siap masak GoFood, dan kemudahan pembelian kebutuhan bahan pokok di Pasar Mitra Tani yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI. Untuk pilihan menu siap masak GoFood yang diluncurkan pada bulan April lalu, Gojek mencatatkan selama 1 bulan terjadi peningkatan transaksi pembelian 3 kali lipat. Jumlah item yang dijual pun juga mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat. Selain itu, ada tren baru di GoFood yaitu pengguna sering mencari dan membeli makanan dan minuman sehat, seperti jahe rempah,jus dengan vitamin tinggi, kelapa muda murni dan lain-lain. Di sisi lain, sejak pertama kali diluncurkan bulan April, transaksi pembelian lewat Pasar Mitra Tani naik 2,3 kali lipat. Ini juga diikuti dengan transaksi GoMart selama masa pandemi yang ikut naik 3 kali lipat dan jumlah produk yang dibeli per transaksi naik 4,6 kali lipat, adapun untuk produk favorit di GoMart antara lain mie instan, roti, dan susu. Layanan Transaksi GoPay Gojek juga mencatatkan lonjakan transaksi kirim saldo GoPay ke sesama pengguna Gojek pada bulan Ramadhan tahun ini yang naik 4 kali lipat dibanding Ramadhan tahun lalu. Kenaikan juga dapat dilihat dari transaksi penggunaan GoPay untuk investasi reksadana yang naik hampir 2 kali lipat. Kenaikan ini juga diikuti oleh transaksi pembelian voucher games yang naik 3 kali lipat dan layanan di aplikasi HaloDoc yang naik 2 kali lipat. Gojek juga mencatatkan transaksi GoPay meningkat 103% di masa pandemi. Layanan Donasi GoPay Adapun selama masa pandemi ini, tercatat ada tren kenaikan donasi digital dengan menggunakan GoPay. Seperti donasi digital di aplikasi Gojek yang meningkat 2 kali lipat menjadi Rp45 miliar, ada juga pembelian tiket di GoTix untuk konser amal, pembayaran zakat digital lewat aplikasi Gojek dan tips bagi mitra driver melalui fitur tipping yang rata-rata naik 2 kali lipat, yaitu mencapai Rp77,6 milyar. Berbagai donasi pun juga dilakukan lewat rekan donasi GoPay seperti situs galang dana dan rumah ibadah dan yayasan. Layanan GoGames, GoPlay, GoTix Masa pandemi nampaknya dimanfaatkan oleh berbagai orang untuk bermain game online, ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah sesi permainan di GoGames sebanyak 64 kali lipat. Ada juga yang memanfaatkan waktu luangnya untuk menonton konten lokal berkualitas di fitur GoPlay yang meningkat 10 kali lipat. Banyak juga yang memanfaatkan event online yang diselenggarakan, hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah event online yang tersedia di GoTix sebanyak 32 kali lipat. Layanan GoSend Pada layanan ini Gojek mencatatkan kenaikan hingga hampir 90%. Gojek juga melihat ada pergeseran pada jam pengantaran yang biasanya pada pukul 10-12 siang, kini bergeser menjadi pukul 3-5 sore. Sementara itu, sebanyak 85% pengguna Gojek mengandalkan layanan instant GoSend dengan total jarak tempuh layanan instant lebih dari 70 juta kilometer atau 1750 kali keliling dunia. Di sisi lain, selama bulan Ramadhan, lebih dari 80% transaksi GoSend selama Ramadhan adalah untuk mengantarkan makanan dan minuman. Lebih lanjut, Nila mengatakan memasuki masa tatanan baru atau new normal, Gojek akan terus berinovasi di berbagai layanannya dengan mengutamakan keamanan, kesehatan, dan kebersihan. "Kami percaya Gojek akan tetap jadi andalan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru. Kami yakin bersama dengan Gojek #PastiAdaJalan untuk bisa produktif dan melewati masa transisi dengan baik," pungkas Nila. Simak Video "Tantangan Gojek Kibarkan Startup di Tengah Pandemi Corona" [==] (akn/fay) Sumber

Jakarta - Bank Indonesia (BI) sepakat menanggung beban bunga dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah sebesar Rp 574,59 triliun. Beban yang ditanggung BI ini merupakan kesepakatan burden sharing atau berbagai beban dalam penanggulangan dampak COVID-19. Kebutuhan pembiayaan pemerintah menanggulangi Corona sebesar Rp 903,46 triliun. Angka tersebut berasal dari pelebaran defisit yang mencapai Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Kami sudah bergandengan tangan, koordinasi erat bagaimana bersama-sama menangani upaya memulihkan ekonomi sebagai bagian dari tugas negara," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo via virtual, Jakarta, Senin (6/7/2020). Beban bunga dari penerbitan SBN senilai Rp 574,59 triliun ini terdiri dari penerbitan surat utang untuk kebutuhan public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan sebagian non public goods yang nilai Rp 177 triliun. Untuk beban bunga yang kategori public goods seluruhnya ditanggung BI 100%. Pada kategori ini pemerintah akan memanfaatkannya untuk memenuhi pembiayaan sektor kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, dan dukungan sektoral serta pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun. Sementara yang non public goods BI sepakat untuk berbagi beban dengan pemerintah pada pembiayaan dukungan UMKM dan korporasi non UMKM yang toalnya sekitar Rp 177 triliun. Pada bagian ini, beban yang ditanggung pemerintah adalah sebesar BI7 Days Reverse Repo Rate dikurangi 1% dan sisanya ditanggung BI. Misalnya, suku bunga pasar atau kupon dari SBN yang diterbitkan sebesar 8%, maka beban pemerintah 3,25%, angka itu berasal dari BI7 Days RRR dikurangi 1% (BI7 Days RRR saat ini 4,25%). Sedangkan yang ditanggung BI adalah 4,75% atau sisanya. "Ini betul-betul dipikirkan matang, kebutuhan pendanaan terpenuhi, fiskal terpenuhi, dan market mekanisme tetap terjaga," ungkapnya. Simak Video "Kayu Putih Hidupkan Desa Wonoharjo" [==] (hek/dna) bank indonesia bi Sumber

Jakarta - Bank Indonesia (BI) sepakat menanggung beban bunga dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah sebesar Rp 574,59 triliun. Beban yang ditanggung BI ini merupakan kesepakatan burden sharing atau berbagai beban dalam penanggulangan dampak COVID-19. Kebutuhan pembiayaan pemerintah menanggulangi Corona sebesar Rp 903,46 triliun. Angka tersebut berasal dari pelebaran defisit yang mencapai Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Kami sudah bergandengan tangan, koordinasi erat bagaimana bersama-sama menangani upaya memulihkan ekonomi sebagai bagian dari tugas negara," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo via virtual, Jakarta, Senin (6/7/2020). Beban bunga dari penerbitan SBN senilai Rp 574,59 triliun ini terdiri dari penerbitan surat utang untuk kebutuhan public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan sebagian non public goods yang nilai Rp 177 triliun. Untuk beban bunga yang kategori public goods seluruhnya ditanggung BI 100%. Pada kategori ini pemerintah akan memanfaatkannya untuk memenuhi pembiayaan sektor kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, dan dukungan sektoral serta pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun. Sementara yang non public goods BI sepakat untuk berbagi beban dengan pemerintah pada pembiayaan dukungan UMKM dan korporasi non UMKM yang toalnya sekitar Rp 177 triliun. Pada bagian ini, beban yang ditanggung pemerintah adalah sebesar BI7 Days Reverse Repo Rate dikurangi 1% dan sisanya ditanggung BI. Misalnya, suku bunga pasar atau kupon dari SBN yang diterbitkan sebesar 8%, maka beban pemerintah 3,25%, angka itu berasal dari BI7 Days RRR dikurangi 1% (BI7 Days RRR saat ini 4,25%). Sedangkan yang ditanggung BI adalah 4,75% atau sisanya. "Ini betul-betul dipikirkan matang, kebutuhan pendanaan terpenuhi, fiskal terpenuhi, dan market mekanisme tetap terjaga," ungkapnya. Simak Video "Kayu Putih Hidupkan Desa Wonoharjo" [==] (hek/dna) bank indonesia bi Sumber

Jakarta - Shell Upstream Overseas Ltd akan melepas hak partisipasi (participating interest/PI) di Lapangan Abadi Blok Masela, Maluku. Di proyek ini, Shell menggenggam PI 35%, sementara Inpex Corporation 65%. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan, Shell secara resmi belum menyatakan mundur. Namun, Shell sedang berdiskusi dengan Inpex dan beberapa mitra potensial untuk pengalihan PI tersebut. "Shell belum secara official mundur dari Masela, tetapi sedang berdiskusi untuk pengalihan participating interest dengan Inpex dan beberapa potensial partner lainnya. Baru akan buka data room. Nanti kalau sudah ada partner baru ya PI-nya bisa berubah," kata Julius kepada detikcom, Senin (6/7/2020). Dia bilang, dengan pencarian mitra baru bertanda Shell bisa melepas sebagian atau seluruh PI-nya. Terpenting, kata dia, proyek tetap jalan. "Kalau sedang mencari partner ya itu mungkin tanda-tanda akan melepas sebagian atau seluruhnya PI tersebut ya. Yang penting proyek tetap jalan terus meskipun agak tersendat ya," terang Julius Julius menegaskan keputusan resmi mundur atau tidaknya tergantung Menteri ESDM. Ia juga tak memaparkan secara rinci sebab Shell berencana melepas PI-nya. "Official-nya nanti kalau pengalihan PI tersebut mendapat persetujuan dari Menteri ESDM," ujarnya. "Kita juga belum tahu akan dilepas sebagian atau semuanya kan, ikuti saja prosesnya, baru akan buka data room, jalan masih panjang, yang penting proyek Masela jalan terus," tutupnya. Simak Video "Jokowi Minta Konten dan Pekerja Lokal Diberdayakan di Blok Masela" [==] (acd/hns) Sumber

Jakarta - Shell Upstream Overseas Ltd akan melepas hak partisipasi (participating interest/PI) di Lapangan Abadi Blok Masela, Maluku. Di proyek ini, Shell menggenggam PI 35%, sementara Inpex Corporation 65%. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan, Shell secara resmi belum menyatakan mundur. Namun, Shell sedang berdiskusi dengan Inpex dan beberapa mitra potensial untuk pengalihan PI tersebut. "Shell belum secara official mundur dari Masela, tetapi sedang berdiskusi untuk pengalihan participating interest dengan Inpex dan beberapa potensial partner lainnya. Baru akan buka data room. Nanti kalau sudah ada partner baru ya PI-nya bisa berubah," kata Julius kepada detikcom, Senin (6/7/2020). Dia bilang, dengan pencarian mitra baru bertanda Shell bisa melepas sebagian atau seluruh PI-nya. Terpenting, kata dia, proyek tetap jalan. "Kalau sedang mencari partner ya itu mungkin tanda-tanda akan melepas sebagian atau seluruhnya PI tersebut ya. Yang penting proyek tetap jalan terus meskipun agak tersendat ya," terang Julius Julius menegaskan keputusan resmi mundur atau tidaknya tergantung Menteri ESDM. Ia juga tak memaparkan secara rinci sebab Shell berencana melepas PI-nya. "Official-nya nanti kalau pengalihan PI tersebut mendapat persetujuan dari Menteri ESDM," ujarnya. "Kita juga belum tahu akan dilepas sebagian atau semuanya kan, ikuti saja prosesnya, baru akan buka data room, jalan masih panjang, yang penting proyek Masela jalan terus," tutupnya. Simak Video "Jokowi Minta Konten dan Pekerja Lokal Diberdayakan di Blok Masela" [==] (acd/hns) Sumber

Jakarta - Penerapan skema berbagi beban bunga utang atau burden sharing dalam menanggulangi dampak Corona terhadap ekonomi banyak dilakukan negara berkembang di dunia. Dengan begitu, Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan hal tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema bagi beban utang pun sudah dilakukan lebih dulu oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan beberapa negara Eropa pada krisis ekonomi 2008-2009. "Dalam situasi menghadapi COVID yang sudah mempengaruhi keseluruhan negara di dunia, banyak negara yang juga melakukan langkah extraordinary akibat COVID ini. Seperti yang dilakukn dari berbagai laporan banyak negara yang melakukan burden sharing atau kerja sama antara fiskal moneter dalam mengelola dampak COVID terhadap perekonomian," kata Sri Mulyani via virtual, Jakarta, Senin (6/7/2020). Dia menyebut beberapa negara berkembang yang melakukan burden sharing antara lain, Chili, Colombo, Hungaria, India, Meksiko, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki. "Mungkin dalam hal ini kalau di negara maju seperti AS, Eropa, Jepang bahkan quantitative easing dan monetesasi dari utang pemerintah dilakukan secara lebih advance atau lebih maju. Ini sudah dilakukan sejak terjadinya krisis ekonomi 2007-2008," jelasnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengaku, pemerintah akan tetap menerapkan skema burden sharing ini secara hati-hati. Hal itu juga yang disampaikan anggota Komisi XI DPR Kamrussamad. Dia bilang pemerintah harus tetap memiliki strategi pengelolaan utang yang kredibel. Meskipun konsep SKB BI dan Menteri Keuangan dalam konsep pendanaan dan burden sharing dengan kriteria SBN jangka panjang yang tradable dan marketable. "Kami mengingatkan pemerintah agar memiliki strategi pengelolaan utang utamanya menyangkut profil jatuh tempo utang harus dipastikan memiliki timeline yang terkendali," kata dia. Selain itu, anggota dari Fraksi Gerindra ini juga meminta BI untuk mampu mengatasi dampak berbagi beban bunga utang ini terhadap laju inflasi nasional. "Kita memahami perlunya menjaga independensi Bank Indonesia, tetap pruden dengan fokus utama menjaga moneter dan inflasi dengan tetap bekerjasama pemerintah dalam membuka ruang fiskal yang lebih baik," jelasnya. Menanggapi itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis mampu menjaga laju inflasi sesuau target yaitu 3% plus minus 1% di tahun 2020. "Situasi sekarang ekonomi sedang mengalami dampak pandemi, makanya saya katakan kami yakin inflasi masih terkendali sasaran 3% plus minus 1%. Apalagi bulan lalu inflasi di bawah 2% dan karena weekday month bahwa tekanan inflasi rendah," kata Perry. Simak Video "Kayu Putih Hidupkan Desa Wonoharjo" [==] (hek/dna) bank indonesia bi Sumber

Jakarta - Penerapan skema berbagi beban bunga utang atau burden sharing dalam menanggulangi dampak Corona terhadap ekonomi banyak dilakukan negara berkembang di dunia. Dengan begitu, Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan hal tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema bagi beban utang pun sudah dilakukan lebih dulu oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan beberapa negara Eropa pada krisis ekonomi 2008-2009. "Dalam situasi menghadapi COVID yang sudah mempengaruhi keseluruhan negara di dunia, banyak negara yang juga melakukan langkah extraordinary akibat COVID ini. Seperti yang dilakukn dari berbagai laporan banyak negara yang melakukan burden sharing atau kerja sama antara fiskal moneter dalam mengelola dampak COVID terhadap perekonomian," kata Sri Mulyani via virtual, Jakarta, Senin (6/7/2020). Dia menyebut beberapa negara berkembang yang melakukan burden sharing antara lain, Chili, Colombo, Hungaria, India, Meksiko, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki. "Mungkin dalam hal ini kalau di negara maju seperti AS, Eropa, Jepang bahkan quantitative easing dan monetesasi dari utang pemerintah dilakukan secara lebih advance atau lebih maju. Ini sudah dilakukan sejak terjadinya krisis ekonomi 2007-2008," jelasnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengaku, pemerintah akan tetap menerapkan skema burden sharing ini secara hati-hati. Hal itu juga yang disampaikan anggota Komisi XI DPR Kamrussamad. Dia bilang pemerintah harus tetap memiliki strategi pengelolaan utang yang kredibel. Meskipun konsep SKB BI dan Menteri Keuangan dalam konsep pendanaan dan burden sharing dengan kriteria SBN jangka panjang yang tradable dan marketable. "Kami mengingatkan pemerintah agar memiliki strategi pengelolaan utang utamanya menyangkut profil jatuh tempo utang harus dipastikan memiliki timeline yang terkendali," kata dia. Selain itu, anggota dari Fraksi Gerindra ini juga meminta BI untuk mampu mengatasi dampak berbagi beban bunga utang ini terhadap laju inflasi nasional. "Kita memahami perlunya menjaga independensi Bank Indonesia, tetap pruden dengan fokus utama menjaga moneter dan inflasi dengan tetap bekerjasama pemerintah dalam membuka ruang fiskal yang lebih baik," jelasnya. Menanggapi itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis mampu menjaga laju inflasi sesuau target yaitu 3% plus minus 1% di tahun 2020. "Situasi sekarang ekonomi sedang mengalami dampak pandemi, makanya saya katakan kami yakin inflasi masih terkendali sasaran 3% plus minus 1%. Apalagi bulan lalu inflasi di bawah 2% dan karena weekday month bahwa tekanan inflasi rendah," kata Perry. Simak Video "Kayu Putih Hidupkan Desa Wonoharjo" [==] (hek/dna) bank indonesia bi Sumber

Jakarta - Manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengungkap penyebab anjloknya kinerja perseroan tahun lalu. Setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan kinerja perusahaan anjlok. "Mengenai penurunan kinerja keuangan, dibandingkan dengan 2018 memang penurunan net income kita US$ 306 juta menjadi US$ 67 juta," kata Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta Kaban dalam rapat Komisi VII DPR RI Jakarta, Senin (6/7/2020). Dia mengatakan, pertama, penurunan nilai karena masalah pipa di Jawa Tengah. "Jadi kita punya pipa KJG di Jawa Tengah, Semarang, Tambak Lorok. Nah pipa ini menghubungkan Blok Muriah dengan PLN. Blok Muriahnya ini 23 September 2019 berhenti beroperasi sehingga pipa ini secara accounting harus di-impairment, karena carrying value sama recover value lebih tinggi nilai bukunya. Jadi impairment sekitar US$ 98 juta," jelasnya. Kedua karena masalah beban pajak terkait akuisisi Blok Pangkah oleh anak usaha, Saka Energi. Akuisisi yang dilakukan ini ada sengketa pajak. "Kedua terkait dengan provisi pajak tadi. Jadi pada tahun 2014-2015 Saka melakukan akuisisi Blok Pangkah yang dimiliki oleh Hess. Nah akuisisi dilakukan tiga kali 65%, 25%, 10%. Nah terkait akuisisi ini ada sengketa pajak. Menurut pajak kita belum memenuhi kewajiban profit branch tax," ujarnya. Dia mengatakan, ada tiga sengketa pajak di mana dua di antara sengketanya dimenangkan PGN dan satu kalah. "Saka dalam hal ini kalah, sehingga karena sudah ada putusan, walaupun tagihan belum ada, diskusi dengan auditor kita PwC diputuskan kita harus provisi di 2019," ujarnya. Hasil Rapat DPR dan PGN Rapat Komisi VII dan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Suko Hartono menghasilkan enam kesimpulan. Keputusan rapat dibacakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian di Komisi VII DPR Jakarta, Senin (6/7/2020). Kesimpulan, pertama, Komisi VII mendesak Direktur Utama PGN mengupayakan pengembangan sambungan jargas rumah tangga di kota-kota yang berada di wilayah jalur pipa transmisi. Kedua, Komisi VII mendesak Direktur Utama PGN untuk melakukan strategi dan inovasi-inovasi bisnis di bidang gas bumi dalam meningkatkan kinerja PGN di masa yang akan datang. Ketiga, Komisi VII mendukung PGN dalam mengupayakan perbaikan keekonomian pengelolaan jargas penugasan pemerintah yang dilakukan oleh PGN melalui pemberian alokasi gas rumah tangga dengan harga khusus yang kompetitif. Keempat, Komisi VII sepakat dengan Direktur Utama PGN agar pemerintah memberikan insentif sehingga penerapan harga jual gas bumi untuk industri tertentu dapat menunjang keekonomian dan keberlanjutan badan usaha gas bumi. Kelima, Komisi VII mendukung PGN untuk menjadi agregator gas bumi Indonesia yang akan mengelola alokasi gas dari pemasok dalam negeri dan menyalurkannya langsung kepada pengguna untuk rumah tangga, transportasi, komersial, industri dan pembangkit listrik melalui infrastruktur yang dimiliki dan dioperasikannya. Terakhir, Komisi VII meminta Direktur Utama PGN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota dan disampaikan paling lambat 10 Juli 2020. Simak Video "Detik-detik Pipa Gas Bocor di Lokasi Proyek Tol Layang Cakung" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Saat ini pemerintah tengah mempercepat digitalisasi televisi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, bila ada pihak yang tidak sejalan, maka itu sama halnya dengan menghambat misi besar pemerintah. Setidaknya ada enam alasan yang dipaparkan Johnny bahwa percepatan digitalisasi televisi nasional di sistem teresterial merupakan sebuah keniscayaan saat ini. Pertama, bila dibandingkan negara lainnya, Indonesia termasuk negara paling telat dalam perkembangan digitalisasi penyiaran. Negara-negara Eropa sudah merampungkannya sejak satu dekade lalu. Di Asia ada Jepang dan Korea Selatan yang menyelesaikan proses digitalisasinya pada tahun 2011 dan 2012. Sedangkan, bila di wilayah Asia Tenggara sendiri, Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian Analog Switch Off (ASO) secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019. Kedua, dari sisi kebijakan nasional, Johnny mengatakan Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Di dalam kerangka besar kebijakan ini, digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi adalah salah satu agenda penting. "Dengan demikian kami meminta semua pihak untuk mengambil langkah dan posisi yang sejalan dengan kebijakan nasional ini. Pihak-pihak yang tidak sejalan atau berlawanan arah dengan kebijakan ini sama dengan tidak mengikuti atau menghambat misi besar pemerintah untuk percepatan transformasi digital Indonesia," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (6/7/2020). Ketiga, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi dinilai harus disegerakan. Menurut Johnny, itu dilakukan agar menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal. "Masyarakat kita selama ini dirugikan karena kualitas penayangan yang tidak sesuai dengan perangkat teknologi yang sudah mutakhir yang mereka miliki," ucap Menkominfo. Sumber

Jakarta - Saat ini pemerintah tengah mempercepat digitalisasi televisi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, bila ada pihak yang tidak sejalan, maka itu sama halnya dengan menghambat misi besar pemerintah. Setidaknya ada enam alasan yang dipaparkan Johnny bahwa percepatan digitalisasi televisi nasional di sistem teresterial merupakan sebuah keniscayaan saat ini. Pertama, bila dibandingkan negara lainnya, Indonesia termasuk negara paling telat dalam perkembangan digitalisasi penyiaran. Negara-negara Eropa sudah merampungkannya sejak satu dekade lalu. Di Asia ada Jepang dan Korea Selatan yang menyelesaikan proses digitalisasinya pada tahun 2011 dan 2012. Sedangkan, bila di wilayah Asia Tenggara sendiri, Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian Analog Switch Off (ASO) secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019. Kedua, dari sisi kebijakan nasional, Johnny mengatakan Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Di dalam kerangka besar kebijakan ini, digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi adalah salah satu agenda penting. "Dengan demikian kami meminta semua pihak untuk mengambil langkah dan posisi yang sejalan dengan kebijakan nasional ini. Pihak-pihak yang tidak sejalan atau berlawanan arah dengan kebijakan ini sama dengan tidak mengikuti atau menghambat misi besar pemerintah untuk percepatan transformasi digital Indonesia," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (6/7/2020). Ketiga, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi dinilai harus disegerakan. Menurut Johnny, itu dilakukan agar menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal. "Masyarakat kita selama ini dirugikan karena kualitas penayangan yang tidak sesuai dengan perangkat teknologi yang sudah mutakhir yang mereka miliki," ucap Menkominfo. Sumber

Tidak semua anggaran PEN untuk UMKM dilaksanakan oleh Kemenkop. == JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan, per 6 Juli 2020, sebanyak Rp 250,16 miliar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) telah terserap. Ini berarti baru digunakan sekitar 0,20 persen dari total anggaran yang sebesar Rp 123,46 triliun. Sekretaris Kemenkop UKM Rully Indrawan menjelaskan, dari jumlah dana yang terserap itu, sebanyak Rp 237,2 miliar di antaranya diberikan kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sebagai pembiayaan modal kerja. Lalu sebanyak Rp 12,96 miliar untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui BRI. Terdapat 42 lembaga penyalur KUR. Hanya saja baru BRI yang sudah melakukan klaim atau penagihan dan mendapat pencairan dana PEN KUMKM. "Per 5 Juli, jumlah KUMKM yang telah mendapat manfaat dari anggaran PEN yaitu sekitar 212.846," kata Rully dalam konferensi pers di Gedung Kemenkop, pada Senin, (6/7). Ia menegaskan, dalam program PEN ini, Kemenkop ditugaskan memastikan penyaluran anggaran berjalan baik dan tepat sasaran. Ia pun menjelaskan, tidak semua anggaran PEN untuk UMKM dilaksanakan oleh Kemenkop. Melainkan dikerjakan lintas kementerian/lembaga dan BUMN. Ia menambahkan, pemerintah akan meluncurkan program Skema Subsidi Bunga UMKM dan Penjaminan Modal Kerja besok pada Selasa (7/7). Peluncuran tersebut akan dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri BUMN, serta Menteri Koperasi dan UKM. Rully mengatakan, demi memastikan sekaligus transparansi penyaluran anggaran PEN UMKM, Kemenkop telah meluncurkan Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi Koperasi dan UKM. "Informasi terkait program PEN untuk KUMKM dapat diakses melalui website Kemenkop, call center, atau WhatsApp," kata dia. Sumber

Jakarta - Komisi VII DPR RI meminta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan inovasi bisnisnya. Sebab, banyak peluang yang bisa dikembangkan PGN. "PGN harus bisa melakukan terobosan di bidang gas tidak secara tradisional melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah selama ini," kata Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Ridwan Hisjam dalam rapat dengan Komisi VII Jakarta, Senin (6/7/2020) Ridwan mencontohkan terobosan yang bisa dilakukan PGN adalah mengatasi persoalan subsidi LPG 3 kilogram (kg). Sebab, kebutuhan LPG semakin meningkat dan kebutuhan subsidi semakin besar. "Kita sudah menaikkan volume LPG 3 kg 7,5 juta m3 dari 7 juta. Kalau tidak salah kenaikannya hampir Rp 2 triliun," tutur Ridwan. Ridwan melanjutkan, PGN juga bisa memperluas jangkauan penyaluran gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dengan iso tank atau truk pembawa gas. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengungkapkan, dalam meningkatkan pemanfaatan gas PGN bisa bekerja sama dengan PLN untuk membangun pembangkit tenaga gas skala kecil. "PGN Bisa bekerjasama dengan PLN membangun pembangkit small scale, gasnya disuplai dari PGN," tuturnya. Merespons hal tersebut, Direktur Utama PGN Suko Hartono menjelaskan, dengan harga gas murah tak ada pilihan untuk masuk ke sektor hilir. Dia mengatakan, akan masuk ke petrokimia namun pihaknya membatasi sampai 15%. "Inovasi karena tidak ada pilihan kami ingin memanfaatkan harga murah US$ 6 tidak hanya jualan bahan bakar kami mengusulkan masuk portofolio hilir. Kami akan masuk industri petrokimia atau petrochemical. Jadi hari ini gas bisa dimanfaatkan untuk menjadi metanol larinya DME, amoniak dan turunnya," katanya. "Memang kami batasi hanya 5-10 maksimal 15% karena memang bukan bisnis kami. Nanti kerja sama sub holding kilang untuk bisa melakukan kerja sama tersebut," jelasnya. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Detik-detik Pipa Gas Bocor di Lokasi Proyek Tol Layang Cakung" [==] Sumber

Jakarta - Tak lama lagi Indonesia akan kedatangan ponsel terbaru dari Vivo X series. Seperti pendahulunya, ponsel ini siap mencuri perhatian lewat inovasi baru yang dibawanya. Vivo X series dilahirkan delapan tahun silam dengan ditandai dirilisnya Vivo X1 ke pasaran. Desain yang sangat tipis membuat ponsel ini mampu menghipnotis banyak mata. Kesuksesan tersebut membuat Vivo terus mengembangkan X series. Fotografi, hiburan serta desain yang estetik menjadi fokus pengembangannya. Hasilnya XShot, ponsel ini membawa keunggulan di sektor kameranya. Ponsel ini membawa kamera belakang 13 MP yang dilengkapi optical image stabilization (OIS) serta bukaan f/1.8 sehingga piawai memotret di kondisi cahaya redup. Vivo XShot Foto: Ndtv Keunggulan perangkat ini membuat Vivo pede ekspansi di pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di 2014. Agar mampu memikat, tak hanya XShot yang diboyong serta. Ada dua perangkat lain yang dijadikan amunisi, yakni X3s dan Xplay 3S. Masing-masing ponsel membawa keunggulan berbeda. Vivo X3s menawarkan bodi rampung dan tampilan estetik. Sementara Xplay 3S menyuguhkan pengalaman audiovisual yang memuaskan. Vivo X50 Pro Foto: Sina Mobile Setahun kemudian, tepatnya Juni 2015, Vivo X5 Pro meluncur di Indonesia. Ponsel ini mengusung desain ramping dan premium dengan Gorilla 2.5D, Nano Crystal Coating, dan layar Super AMOLED FHD. Vivo X5 Pro turut membawa keunggulan pada aspek fotografi dengan fitur Phase-detection Autofocus dan Smart Beauty Mode pada kamera belakang 13MP. Sayangnya Vivo sempat abses merilis seri X di Tanah Air. Vendor asal China ini sepertinya fokus pada seri V dan Y yang menjadi kekuatan mereka. Tapi 1 Juli kemarin Vivo memberikan kejutan dengan memastikan ponsel terbaru X series segera hadir kembali ke Indonesia. Vivo X50 series yang akan diluncurkan. Ponsel ini dibekali gimbal stabilization technology pada kamera belakangnya. Itu membuat hasil pengambilan foto maupun video stabil dan mudah. Simak Video "Resmi Mendarat, Vivo V19 Dibanderol Mulai Rp 4,299 Juta" [==] (afr/fay) Sumber

Jakarta - Tak lama lagi Indonesia akan kedatangan ponsel terbaru dari Vivo X series. Seperti pendahulunya, ponsel ini siap mencuri perhatian lewat inovasi baru yang dibawanya. Vivo X series dilahirkan delapan tahun silam dengan ditandai dirilisnya Vivo X1 ke pasaran. Desain yang sangat tipis membuat ponsel ini mampu menghipnotis banyak mata. Kesuksesan tersebut membuat Vivo terus mengembangkan X series. Fotografi, hiburan serta desain yang estetik menjadi fokus pengembangannya. Hasilnya XShot, ponsel ini membawa keunggulan di sektor kameranya. Ponsel ini membawa kamera belakang 13 MP yang dilengkapi optical image stabilization (OIS) serta bukaan f/1.8 sehingga piawai memotret di kondisi cahaya redup. Vivo XShot Foto: Ndtv Keunggulan perangkat ini membuat Vivo pede ekspansi di pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di 2014. Agar mampu memikat, tak hanya XShot yang diboyong serta. Ada dua perangkat lain yang dijadikan amunisi, yakni X3s dan Xplay 3S. Masing-masing ponsel membawa keunggulan berbeda. Vivo X3s menawarkan bodi ramping dan tampilan estetik. Sementara Xplay 3S menyuguhkan pengalaman audiovisual yang memuaskan. Vivo X50 Pro Foto: Sina Mobile Setahun kemudian, tepatnya Juni 2015, Vivo X5 Pro meluncur di Indonesia. Ponsel ini mengusung desain ramping dan premium dengan Gorilla 2.5D, Nano Crystal Coating, dan layar Super AMOLED FHD. Vivo X5 Pro turut membawa keunggulan pada aspek fotografi dengan fitur Phase-detection Autofocus dan Smart Beauty Mode pada kamera belakang 13MP. Sayangnya Vivo sempat absen merilis seri X di Tanah Air. Vendor asal China ini sepertinya fokus pada seri V dan Y yang menjadi kekuatan mereka. Tapi 1 Juli kemarin Vivo memberikan kejutan dengan memastikan ponsel terbaru X series segera hadir kembali ke Indonesia. Vivo X50 series yang akan diluncurkan. Ponsel ini dibekali gimbal stabilization technology pada kamera belakangnya. Itu membuat hasil pengambilan foto maupun video stabil dan mudah. Simak Video "Resmi Mendarat, Vivo V19 Dibanderol Mulai Rp 4,299 Juta" [==] (afr/fay) Sumber

Usaha ini dirintis Sudirman (39) pada 2017 yang berawal dari rasa penasaran saat mengetahui sejumlah warga dari luar Sulawesi berdatangan dan membeli arang warga di daerah ini dengan harga tinggi. Berawal dari komunikasi melalui sosial media, Sudirman mengagendakan pertemuan dengan pengusaha asal Yordania, yang akhirnya berkunjung ke Polewali Mandar untuk melihat ketersedian bahan baku arang. Berkat keyakinan dan kerja keras memanfaatkan kepercayaan pengusaha yang dikenalnya melalui Facebook, Sudirman sukses menjadi pengusaha briket arang. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, Sudirman mempekerjakan 200 karyawan yang mampu memproduksi briket arang sebanyak 4 ton per hari. Pelibatan tenaga kerja dalam usaha briket arang ini, lebih memfokuskan pada warga lokal. Dalam sebulan, Sudirman mampu mengekspor 75 ton briket arang, yang terbagi dalam tiga kontainer. Ada dua negara yang menjadi langganan briket arangnya, yaitu Yordania dan Mesir. Dirinya belum terpikir untuk melakukan pemasaran briket arang di dalam negeri. Briket arang yang diekspor ke Yordania dan Mesir dimanfaatkan sebagai bahan baku pembakaran shisha, berupa tabung yang dilengkapi dengan pipa panjang, alat yang biasa digunakan warga timur tengah untuk menghisap rokok. Ia bersyukur karena di tengah pandemi virus Corona, usahanya tidak berdampak. Sumber

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Dapil Lampung I Endro Suswantoro Yahman mempertanyakan nasib dana simpanan pensiunan eks peserta program Tabungan Perumahan pegawai negeri sipil (Taperum-PNS). Menurut Endro, beberapa pensiunan PNS hingga saat ini belum juga menerima dana simpanan mereka dari Taperum sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera). "Perwakilan Kementerian Keuangan bilang katanya ini karena perubahan Taperum ke Tapera. Tapi kok lama amat? Ini sebenarnya seperti apa? Saya minta MenPAN-RB dan jajarannya mengklarifikasi ini uangnya ada apa enggak? Jangan-jangan hilang kayak jiwasraya?" Cecar Endro di dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, Jakarta, Senin (6/7/2020). Meski jumlahnya tak seberapa, namun menurut Endro dana simpanan tersebut harus segera dikembalikan kepada yang berhak, mengingat dana tersebut memang adalah hak para pensiunan tersebut. "Ini kasihan, uangnya itu tidak seberapa dipotong tiap bulan itu Rp 7 ribu itu paling dapat Rp 4,5 juta, itu bagi orang yang punya kecil, tapi bagi yang enggak punya, ini sudah 1 tahun lebih, jadi mohon pemerintah, tanggung jawab dong, yang belum pensiun diurusin yang sudah pensiun juga diurusin," tegasnya. Di kesempatan tersebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana langsung meluruskan bahwa kewenangan pencairan dana Taperum bagi pensiunan PNS tersebut bukan lagi ada di tangan BKN, KemenPAN-RB maupun KASN. Menurutnya, kini masalah itu sudah menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). "Di PP Tapera, kami sudah tidak ada akses lagi, kewenangan lagi ketika sudah menjadi Tapera," kata Bima. Di samping itu, ia menceritakan bahwa sebenarnya, ada protes dari pada PNS terkait perubahan Taperum menjadi Tapera. Lantaran, sejauh ini Tapera masih memungut iuran dari PNS, seharusnya, menurut para PNS, dibiarkan saja dulu sebagai Taperum demi memudahkan pensiunan mencairkan dananya. "Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan) dirubah menjadi tapera, Bapertarumnya sudah dibubarkan, uangnya sudah ditransfer ke Tapera, tapi peserta Tapera ini masih PNS saja, belum ada yang lain, jadi kalau seperti itu kenapa sebetulnya berubah jadi Tapera," ungkapnya. Simak Video "Berapa Sih Besaran Gaji yang Diserap Iuran Tapera?" [==] Sumber