bot

Jakarta - Pengelolaan dana jemaah haji beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Berdasarkan isu yang beredar, uang yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk memperkuat mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS). Menyeruaknya isu tersebut tak lama setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda keberangkatan calon jemaah haji 2020. Komisi VIII DPR RI pun menyoroti hal tersebut."Saya menanyakan terkait transparansi, tidak hanya dilakukan BPKH kepada calon jemaah haji melalui virtual account saja, tetapi juga kepada masyarakat umum sehingga isu yang berkembang itu tidak semakin meluas. Contohnya terkait yang sempat muncul di publik yaitu untuk menalangi penguatan rupiah," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Jakarta, Senin (6/7/2020). Transparansi ini, menurut dia seharusnya menjadi pilar utama untuk BPKH sebagaimana dalam UU BPKH. Lebih lanjut Anggota DPR RI Muhammad Fauzi dalam kesempatan tersebut juga menyoroti hal serupa. "Saya mohon maaf kalau saya boleh menyarankan Pak Anggito (Kepala BPKH) apa yang kita lakukan pada saat 1 hari Kementerian Agama membatalkan haji, kita langsung bicara tentang biaya haji akan diperuntukan untuk memperkuat rupiah, menurut saya momentumnya kurang tepat," ujarnya. Dia menilai kecurigaan masyarakat cukup tinggi terhadap lembaga tersebut. Oleh karenanya diharapkan mereka tidak salah mengeluarkan kebijakan. "Kecurigaan masyarakat tinggi sekali kepada pihak-pihak yang mengelola ini. Mungkin pengelolaannya oke ya, peruntukannya mungkin bisa-bisa saja, tapi momentumnya itu Pak, baru satu hari pengumuman penundaan haji), kita saja di DPR ini masih membicarakan mengenai prosesnya, tiba-tiba kita bicara itu. Nah ini menurut saya ke depan ini kalau bisa dikasih jeda lah untuk menyampaikan hal-hal yang sangat krusial di masyarakat," tambahnya. Sumber

Jakarta - Pengelolaan dana jemaah haji beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Berdasarkan isu yang beredar, uang yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk memperkuat mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS). Menyeruaknya isu tersebut tak lama setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda keberangkatan calon jemaah haji 2020. Komisi VIII DPR RI pun menyoroti hal tersebut."Saya menanyakan terkait transparansi, tidak hanya dilakukan BPKH kepada calon jemaah haji melalui virtual account saja, tetapi juga kepada masyarakat umum sehingga isu yang berkembang itu tidak semakin meluas. Contohnya terkait yang sempat muncul di publik yaitu untuk menalangi penguatan rupiah," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Jakarta, Senin (6/7/2020). Transparansi ini, menurut dia seharusnya menjadi pilar utama untuk BPKH sebagaimana dalam UU BPKH. Lebih lanjut Anggota DPR RI Muhammad Fauzi dalam kesempatan tersebut juga menyoroti hal serupa. "Saya mohon maaf kalau saya boleh menyarankan Pak Anggito (Kepala BPKH) apa yang kita lakukan pada saat 1 hari Kementerian Agama membatalkan haji, kita langsung bicara tentang biaya haji akan diperuntukan untuk memperkuat rupiah, menurut saya momentumnya kurang tepat," ujarnya. Dia menilai kecurigaan masyarakat cukup tinggi terhadap lembaga tersebut. Oleh karenanya diharapkan mereka tidak salah mengeluarkan kebijakan. "Kecurigaan masyarakat tinggi sekali kepada pihak-pihak yang mengelola ini. Mungkin pengelolaannya oke ya, peruntukannya mungkin bisa-bisa saja, tapi momentumnya itu Pak, baru satu hari pengumuman penundaan haji), kita saja di DPR ini masih membicarakan mengenai prosesnya, tiba-tiba kita bicara itu. Nah ini menurut saya ke depan ini kalau bisa dikasih jeda lah untuk menyampaikan hal-hal yang sangat krusial di masyarakat," tambahnya. Sumber

Uji coba penerapan protokol kesehatan melibatkan 1.400 masyarakat desa == JAKARTA -- Sebanyak 20 desa wisata di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilibatkan dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Protokol tersebut dikemas dalam gerakan Bersih, Indah, Sehat, Aman (BISA) sebagai bentuk dukungan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Fadjar Utomo, menjelaskan, program ini dilakukan dan didukung para pelaku dan komponen perangkat desa wisata yang berjumlah 1.400 masyarakat desa yang terlibat langsung ke dalam gerakan tersebut. “Keberadaan desa wisata selama ini terbukti mampu mewarnai keberagaman destinasi pada kawasan pariwisata. Melalui desa wisata, pariwisata membuktikan keberpihakannya sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sebagai alat pengentasan kemiskinan,” kata Fadjar dalam Siaran Pers Kemenparekraf, Selasa (7/7). Fadjar menjelaskan, gerakan BISA merupakan implementasi dari arahan Presiden Jokowi untuk gerakan perlindungan sosial bagi pelaku dan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui gerakan padat karya dan memberikan stimulus bagi para pelaku usaha di sektor parekraf. “Program BISA Desa Wisata merupakan semacam gerakan padat karya yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaku usaha parekraf dalam menangani dan meningkatkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan masyarakat di Desa Wisata untuk menghadapi kondisi new normal pascapandemi Covid-19,” katanya. Bupati Magelang, Zainal Arifin, mengatakan, bahwa saat ini perlu aksi nyata pemerintah dalam membantu masyarakat, antara lain melalui Program Gerakan Bersih, Indah, Sehat, Aman (BISA) pada Desa Wisata di Kabupaten Magelang yang melibatkan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. "Gerakan BISA ini dapat membantu menggerakan perekonomian masyarakat sekaligus mengantisipasi kondisi new normal dengan mempersiapkan desa wisata yang lebih baik yakni mengutamakan faktor health dan hygiene, serta safety dan security yang baik," katanya. Zainal menjelaskan, pola tren berwisata saat kenormalan baru akan berubah, wisatawan cenderung memilih tempat-tempat dengan aktivitas outdoor dan wisata alam. Namun para pelaku juga ditekankan harus menjaga protokol kesehatan dengan baik agar tidak terjadi gelombang baru pandemi COVID-19. "Kabupaten Magelang diberi anugerah dari Tuhan panorama wisata alam yang luar biasa indah, maka itu menjadi tugas bagi kita untuk menggali potensinya dengan maksimal. Kondisi mengajak kita bersama melakukan aktivitas kenormalan baru dengan disiplin baik pengelola dan wisatawan yang datang," katanya. Adapun, ke 20 Desa wisata yang ambil bagian dari program BISA antara lain Desa Wisata Candi Rejo, Desa Wisata Wanurejo, Desa Wisata Karangrejo, Desa Wisata Borobudur, Desa Wisata Karanganyar, Desa Wistata Wringinputih, Desa Wisata Giripurno, Desa Wisata Giritengah, dan Desa Wisata Sambeng. Kemudian juga Desa Wisata Ngadiharjo, Desa Wisata Majaksingi, Desa Wisata Bigaran, Desa Wisata Kebon Sari, Desa Wisata Ngargogondo, Desa Wisata Tanjungsari, Desa Wistata Tuksongo, Desa Wisata Ngargoretno, Desa Wisata Banyubiru, Desa Wisata Ngawen, dan Desa Wisata Jamuskauman. Sumber

Kakek yang ini mirip banget ya dengan orang yang ada di iklan. Foto: Instagram/@subwaycreatures Ini sih mirip banget, memang model iklannya kali? Foto: Instagram/@subwaycreatures Hmm... bisa pas gitu. Foto: Instagram/@subwaycreatures Waduh kok bisa pas sih berduaan miripnya. Foto: Instagram/@subwaycreatures Mirip nggak kalau menurut kamu, detikers? Foto: Instagram/@subwaycreatures Grandma modis mirip dengan foto di belakangnya. Foto: Instagram/@subwaycreatures Coba nengok ke arah kamera, pasti jadinya makin mirip. Foto: Instagram/@subwaycreatures Mungkin ini bedanya pada pakaian yang dikenakan kali ya, satunya formal sementara satunya casual. Foto: Instagram/@subwaycreatures Fix! Mirip banget sih ini! Foto: Instagram/@subwaycreatures Mana yang paling mirip menurut kalian, detikers? Foto: Instagram/@subwaycreatures Sumber

Jakarta - Produk eucalyptus 'antivirus' Corona yang dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian dan dibalut dengan kemasan bertuliskan 'antivirus Corona' menuai kontroversi. Produk ini dipertanyakan kebenarannya sebagai penangkal virus Corona (COVID-19). Kementan sendiri menyatakan produk yang diproduksi dalam beragam jenis itu punya potensi 'membunuh' virus Corona. Namun, Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry menegaskan produk eucalyptus yang dikembangkan pihaknya tidak pernah diklaim sebagai antivirus Corona. Berikut fakta-fakta terkait produk eucalyptus tersebut: 1. Belum Diuji Pada Sampel COVID-19 Fadjry menegaskan, produk eucalyptus yang dikembangkan pihaknya tidak pernah diklaim sebagai antivirus Corona. Pasalnya, produk eucalyptus yang dikemas dan dilabeli sebagai 'antivirus' Corona ini belum pernah diuji pada sampel asli COVID-19 (SARS-CoV-2). "Saya tidak mengklaim COVID-19 karena kita tidak menguji pada COVID-19, kita hanya menguji kepada corona model. Karena kita punya alpha Corona, beta Corona, gamma Corona, delta Corona. Tapi COVID-19 atau SARS COVID-19 ini adalah bagian dari beta Corona," kata Fadjry dalam konferensi pers virutal, Senin (6/7/2020). 2. Punya Izin Edar BPOM, Tapi Hanya Sebatas Jamu Dari temuan eucalyptus itu, Kementan memproduksinya menjadi 5 produk antara lain kalung aromatherapy, minyak roll on, balsen, diffuser oil, dan inhaler. Namun, baru 3 produk yang memperoleh nomor paten Badan POM yakni kalung aromatherapy, minyak roll on, dan inhaler. Kepala Balitbangtan Kementan Fadjry Djufry mengungkapkan, ternyata izin paten yang diperoleh dari BPOM hanyalah sebagai produk jamu. "Izin dari BPOM memang tidak menyebut antivirus, sama di roll on eucalyptus ini tidak ada menyebut, karena memang harus melalui tahapan. Izin edar ini kan jamu," jelas Fadjry. 3. Tulisan Antivirus Corona di Kemasan Hanya Untuk Prototipe dan Penyemangat Peneliti Menurut Fadjry, produk eucalyptus yang dikemas Balitbangtan dengan tulisan 'antivirus Corona' hanyalah prototipe yang tak akan diperjualbelikan. Selain itu, alasan pihaknya menulis 'antivirus Corona' ialah sebagai penyemangat bagi para peneliti dari Balitbangtan untuk terus mengembangkan produk hingga betul-betul bisa menjadi antivirus Corona. "Ini antivirus tulisan ini karena protoype saja. Tapi ini kita akan menuju ke sana. Jadi ini penyemangat teman-teman peneliti kita, bahwa kita akan menuju ke sana. Tapi ini kan tidak kita perjualbelikan, ini sekadar prototype yang kita miliki, seperti itu," tegas Fadjry. Simak Video "Ampuhkah Kalung 'Antivirus' Eucalyptus untuk Tangkal COVID-19?" [==] Sumber

Jakarta - Produk eucalyptus 'antivirus' Corona yang dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian dan dibalut dengan kemasan bertuliskan 'antivirus Corona' menuai kontroversi. Produk ini dipertanyakan kebenarannya sebagai penangkal virus Corona (COVID-19). Kementan sendiri menyatakan produk yang diproduksi dalam beragam jenis itu punya potensi 'membunuh' virus Corona. Namun, Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry menegaskan produk eucalyptus yang dikembangkan pihaknya tidak pernah diklaim sebagai antivirus Corona. Berikut fakta-fakta terkait produk eucalyptus tersebut: 1. Belum Diuji Pada Sampel COVID-19 Fadjry menegaskan, produk eucalyptus yang dikembangkan pihaknya tidak pernah diklaim sebagai antivirus Corona. Pasalnya, produk eucalyptus yang dikemas dan dilabeli sebagai 'antivirus' Corona ini belum pernah diuji pada sampel asli COVID-19 (SARS-CoV-2). "Saya tidak mengklaim COVID-19 karena kita tidak menguji pada COVID-19, kita hanya menguji kepada corona model. Karena kita punya alpha Corona, beta Corona, gamma Corona, delta Corona. Tapi COVID-19 atau SARS COVID-19 ini adalah bagian dari beta Corona," kata Fadjry dalam konferensi pers virutal, Senin (6/7/2020). 2. Punya Izin Edar BPOM, Tapi Hanya Sebatas Jamu Dari temuan eucalyptus itu, Kementan memproduksinya menjadi 5 produk antara lain kalung aromatherapy, minyak roll on, balsen, diffuser oil, dan inhaler. Namun, baru 3 produk yang memperoleh nomor paten Badan POM yakni kalung aromatherapy, minyak roll on, dan inhaler. Kepala Balitbangtan Kementan Fadjry Djufry mengungkapkan, ternyata izin paten yang diperoleh dari BPOM hanyalah sebagai produk jamu. "Izin dari BPOM memang tidak menyebut antivirus, sama di roll on eucalyptus ini tidak ada menyebut, karena memang harus melalui tahapan. Izin edar ini kan jamu," jelas Fadjry. 3. Tulisan Antivirus Corona di Kemasan Hanya Untuk Prototipe dan Penyemangat Peneliti Menurut Fadjry, produk eucalyptus yang dikemas Balitbangtan dengan tulisan 'antivirus Corona' hanyalah prototipe yang tak akan diperjualbelikan. Selain itu, alasan pihaknya menulis 'antivirus Corona' ialah sebagai penyemangat bagi para peneliti dari Balitbangtan untuk terus mengembangkan produk hingga betul-betul bisa menjadi antivirus Corona. "Ini antivirus tulisan ini karena protoype saja. Tapi ini kita akan menuju ke sana. Jadi ini penyemangat teman-teman peneliti kita, bahwa kita akan menuju ke sana. Tapi ini kan tidak kita perjualbelikan, ini sekadar prototype yang kita miliki, seperti itu," tegas Fadjry. Simak Video "Ampuhkah Kalung 'Antivirus' Eucalyptus untuk Tangkal COVID-19?" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan soal info orang partai Gerindra yang menjadi eksportir benih lobster atau benur. Menurutnya, tidak semua yang diberikan izin impor berasal dari partai Gerindra. Edhy menjelaskan bahwa yang memberi izin impor bukan dirinya langsung, melainkan tim yang terdiri atas Direktorat Jenderal terkait, Inspektur Jenderal (Irjen), hingga Sekretaris Jenderal Kementerian. "Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diizinkan itu mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020). Edhy mengakui memang ada yang daftar melalui dirinya untuk gabung menjadi eksportir benih lobster. Namun dia langsung menyerahkan berkas tersebut kepada tim dan memintanya untuk jalankan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. "Masa saya harus larang orang dari Gerindra, saya nggak ngerti siapa maksudnya dan kami masukkan baik-baik, tidak daftar lewat saya. Memang ada yang daftar ngasih surat, saya kasih kan ke panitianya silakan jalankan sesuai aturan," ucapnya. Edhy menjelaskan bahwa kementerian membuka kesempatan yang sama untuk seluruh perusahaan maupun koperasi yang berniat ingin mengajukan izin. Salah satu kriteria yang harus dimiliki yakni perusahaan atau koperasi tersebut harus memiliki sarana untuk budidaya lobster. "Kan bisa di cek di lapangan syaratnya mereka harus punya sarana untuk budidaya dulu, untuk pembesaran dulu dan itu kalau nggak ada nggak boleh kita izinkan," imbuhnya. Selain itu, eksportir juga wajib mengembalikan 2% ke alam dari yang mereka tangkap. Jika mereka melanggar, maka pemberian izin akan dicabut. Kebijakan ini dinilai untuk mensejahterakan nelayan. lanjut ke halaman berikutnya Simak Video "Menteri Edhy Genjot Potensi Perikanan di Pesisir Selatan Jabar" [==] Sumber

Jakarta - Ilmuwan di Italia menginvestigasi fenomena salju di Pegunungan Alpen yang berubah menjadi pink. Fenomena ini dikhawatirkan karena disebabkan ganggang yang mempercepat efek perubahan iklim. Dikutip detikINET dari The Guardian, Selasa (7/7/2020) salju pink ini terlihat di bagian gletser Presena yang berada di Pegunungan Alpen bagian Italia. Asal-usul ganggang ini masih menjadi perdebatan. Tapi menurut Biagio Di Mauro dari National Research Council Italia salju pink ini kemungkinan disebabkan oleh tanaman yang sama seperti yang ditemukan di Greenland. "Ganggang ini tidak berbahaya, ini merupakan fenomena alam yang terjadi saat periode musim semi dan musim panas di ketinggian menengah tapi juga di Kutub," kata Di Mauro. Ganggang yang dikenal dengan nama Ancylonema nordenskioeldii ini juga ditemukan di Greenland, di area bernama Dark Zone yang esnya mulai mencair. Biasanya, es yang berwarna putih bisa memantulkan 80% radiasi matahari kembali ke atmosfer. Tapi kemunculan ganggang ini membuat es menjadi lebih gelap sehingga menyerap panas dan meleleh lebih cepat. Semakin banyak es yang mencair maka semakin banyak ganggang yang muncul karena pasokan udara dan air yang melimpah. Akibatnya salju yang tadinya berwarna putih di ketinggian 2.618 mdpl ini berubah warna menjadi pink. "Semua yang membuat warna salju jadi gelap menyebabkan salju meleleh karena mempercepat penyerapan radiasi," kata Di Mauro. "Kami sedang mencoba untuk mengukur efek dari fenomena lain selain dari manusia pada overheating yang terjadi di Bumi," sambungnya. Di Mauro juga mengatakan kehadiran pendaki dan lift ski juga berpengaruh pada munculnya ganggang di salju Pegunungan Alpen. Munculnya ganggang ini juga menjadi perhatian turis yang mengunjungi pegunungan ini. "Planet yang jadi terlalu panas adalah masalah, hal terakhir yang kita butuhkan adalah ganggang," kata seorang turis. Simak Video "Washington Dihantam Badai Salju" [==] (vmp/afr) Sumber

Jakarta - Terkait 91 juta akun Tokopedia bocor yang kini disebar dan bisa didownload secara bebas, e-commerce dengan ikon burung hantu tersebut mengklaim password pengguna aman. Namun pakar keamanan cyber menyebutkan pengguna tetap dalam risiko bahaya. Pandangan ini disampaikan Ruby Alamsyah terkait respons Tokopedia yang mengatakan bahwa data yang bocor adalah informasi pribadi lain milik pengguna, sedangkan password pengguna aman tak tersentuh peretas. Ruby juga menyebutkan, meski password diklaim aman, dari insiden ini sudah terkonfirmasi bahwa sebanyak 500 ribu dari 91 juta pengguna password-nya bisa dibobol, meskipun password yang dibobol tersebut merupakan password lama."Menurut saya salah kaprah, yang bocor data pribadi lain itu nama lengkap, nama akun, email, tanggal lahir, dan nomor ponsel. Kalau hanya password yang aman terkesan hanya melindungi (sisi) mereka saja, sedangkan data lain milik pengguna tidak dilindungi," komentarnya. "Meski bukan password baru, tapi dengan password lamanya ketahuan, peretas bisa menebak pattern password barunya untuk dicoba ke platform lain. Dikhawatirkan bisa meretas akun lain dengan kebocoran password lama yang didapat dari Tokopedia," terangnya. Selain itu, meski password terbaru pengguna tidak dibobol, tapi dengan berbekal informasi data pengguna berupa nama lengkap, nama akun, email, tanggal lahir, dan nomor ponsel, pelaku kejahatan bisa menggunakannya untuk peretasan lain dan social engineering, minimal peretasan WhatsApp. "Jadi 500 ribu pengguna ini paling rentan bisa diretas akun-akun mereka lainnya. Dan intinya, dengan data lain yang didapat, walaupun tanpa password Tokopedia yang bisa dibaca, itu sebuah kerentanan nyata buat pengguna karena bisa dipakai untuk yang lain-lain," jelasnya. Sebelumnya, VP of Corporate Communication, Tokopedia, Nuraini Razak mengatakan mereka sudah menyadari ada pihak ketiga yang memposting informasi data pengguna mereka di media sosial dan forum internet. Data yang diposting itu menurut Nuraini adalah data pelanggan mereka yang dicuri pada Mei lalu. "Kami menyadari bahwa pihak ketiga yang tidak berwenang telah memposting informasi secara ilegal di media sosial dan forum internet terkait cara mengakses data pelanggan kami yang telah dicuri," kata dia. Tokopedia sudah melaporkan hal ini ke polisi dan mengingatkan semua pihak untuk menghapus semua informasi yang memfasilitasi akses ke data hasil curian tersebut. Ia juga memastikan kalau password pengguna Tokopedia tetap terjaga enkripsi. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (rns/afr) tokopedia 91 juta akun tokopedia bocor Sumber

Jakarta - Pemerintah sepertinya serius mewujudkan wacana penerapan cukai terhadap emisi kendaraan bermotor. Wacana itu sudah mulai diperdalam. Awalnya wacana itu dihembuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Februari lalu. Ternyata rencana itu mulai dibahas serius. Usulan pengenaan cukai terhadap emisi kendaraan itu sudah mulai dibahas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian Koordinator Perekonomian pun diminta mendalami rencana tersebut. "Itu akan dibahas lagi karena sebetulnya itu dari Pak Menko Ekonomi. Saya minta pendalaman dari Sesmenko Ekuin karena kalau misalnya terkait pungutan untuk karbon tadinya saya lihat kalau disebut pajak retribusi ada kaitan dengan undang undang," kata Menteri LHK Siti Nurbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Siti melanjutkan, kebijakan pengenaan cukai terhadap emisi kendaraan bermotor sangat mungkin dilakukan. Meskipun butuh proses sebelum kebijakan itu diterapkan. "Makanya formulasi harusnya disusun dulu tapi tadi Pak Menko katakan sangat mungkin dengan cukai. Saya akan pelajari lagi," kata Siti. lanjut ke halaman berikutnya Simak Video "Kejaksaan Agung Tahan 3 Pejabat Bea Cukai Batam" [==] Sumber

Jakarta - Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (CEPA) sudah berlaku. Per 5 Juli 2020, perdagangan baik ekspor dan impor atas barang maupun jasa, serta investasi antara Indonesia dan Australia difasilitasi ketentuan khusus. Salah satunya ialah tarif 0% atas ekspor produk Indonesia ke pasar Australia. Artinya, dengan IA-CEPA maka Australia menghapus seluruh tarif bea masuk terhadap seluruh produk yang diekspor Indonesia. "Seluruh produk ekspor Indonesia ke Australia dihapuskan tarif bea masuknya. Untuk itu tarif preferensi IA-CEPA ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha Indonesia agar ekspor Indonesia meningkat," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam keterangan resminya, Senin (6/7/2020). Akan tetapi, fasilitas itu juga berlaku bagi ekspor dari Australia ke Indonesia. Kini, impor produk Australia bebas bea masuk ke Indonesia. Meski begitu, menurut Agus kemudahan ini justru akan mendongkrak pertumbuhan industri di Indonesia. Misalnya saja industri makanan yang memerlukan bahan baku daging atau gandum dari Australia. "Karena sifat perdagangan Indonesia dan Australia yang komplementer, industri nasional juga mendapatkan manfaat berupa ketersediaan sumber bahan baku dengan harga lebih kompetitif karena tarif bea masuk 0%. Industri hotel restoran dan katering, serta industri makanan dan minuman akan mendapatkan harga bahan baku yang lebih berdaya saing sehingga konsumen dapat menikmati lebih banyak varian serta harga yang lebih terjangkau," jelasnya. Ia menilai, dengan fasilitas tersebut maka industri nasional dapat mengolah produk dengan ongkos produksi yang rendah, sehingga harganya pun bersaing di pasar internasional. Fasilitas dari perjanjian ini pun berlaku pada industri lainnya seperti industri software, perfilman, efek dan animasi, dan lainnya. Simak Video "Perdagangan Luar Negeri China Dihantam Pandemi Corona" [==] Sumber

Dana PEN khusus Koperasi dan UMKM yang dipatok sebesar Rp 123,46 triliun. == JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, hingga saat ini ada empat bank yang mengajukan klaim dana talangan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembiayaan sektor UMKM. Rully Indrawan mengatakan keempat bank tersebut adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BPD Kaltimtara. "Sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) kami terus mendorong agar bank-bank penyalur KUR agar segera melakukan klaim program PEN,” kata Rully dalam acara Konferensi Pers terkait informasi realisasi pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jakarta, Senin (6/7). Ia mengatakan, jika tidak ada klaim yang diajukan, maka akan terjadi potensi keterlambatan pembayaran pemerintah atas biaya-biaya yang dikeluarkan bank penyalur. "Sementara Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar kementerian dan lembaga mempercepat realisasi dan pencairan dana PEN khusus KUMKM yang dipatok sebesar Rp 123,46 triliun,” kata Rully. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, selama pandemi Covid-19 pihaknya melakukan tiga langkah strategis. Yaitu, langkah penyelamatan pelaku UMKM, implementasi program PEN, dan tetap menyalurkan kredit UMKM selama pandemi Covid-19. "Selama lima bulan pandemi ini, BRI sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 56 triliun, dari target sebesar Rp 120 triliun. Kami optimistis, KUR akan tersalurkan seluruhnya hingga akhir tahun,” ucap Supari. Bagi Supari, ketika aktivitas ekonomi masyarakat sudah kembali menggeliat, UMKM harus ditopang dengan permodalan baru. "Kami akan mengimplementasikan seluruh kebijakan PEN. Salah satunya, subsidi bunga untuk memperpanjang napas usaha UMKM,” kata Supari. Begitu juga dengan skema penjaminan yang nantinya diperuntukkan untuk akselerasi pemulihan usaha milik UMKM. Supari meyakini, langkah BRI ke depan akan lebih cepat lagi dalam proses akselerasi implementasi kebijakan PEN. “Selama Mei-Juni 2020 kami sudah membantu pembiayaan sebanyak 2,7 juta UMKM dengan nilai kredit sebesar Rp110 triliun,” kata Supari. sumber : Antara Sumber

Bantuan harus mengedukasi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan kehidupan new normal. == MEDAN -- Pakar ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) Syafrizal Hemly menilai, penyaluran stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini sangat dibutuhkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat. "Saya kira sudah tepat pemerintah memberikan bantuan stimulus KUR kepada UMKM untuk menghidupkan sektor riil," kata Syafrizal dalam rilisnya, Senin (6/7). Dia menjelaskan, UMKM yang terkena imbas pandemi saat ini berbeda dengan krisis tahun 1998 dimana sektor riil masih bisa bertahan dan menjadi penyelamat perekonomian saat itu. Menurutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat UMKM hampir mati. "PSBB membuat supply and demand menurun. Ditambah lagi daya beli masyarakat juga menurun. Makanya sektor riil inilah yang harus diperhatikan paling pertama untuk menghidupkan kembali ekonomi," ujarnya. Meskipun demikian, Syafrizal juga meminta pemerintah tidak sembarangan memberikan bantuan. Tapi harus mengedukasi pelaku usaha untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan new normal. "New normal mengharuskan kita, baik pengusaha maupun konsumen untuk 'go digital'. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memastikan para pelaku usaha yang dibantu melek teknologi dan digital. Bisa dengan cara memberikan pelatihan digital, pemasaran digital, dan yang paling penting menyediakan platfoam digital itu sendiri agar bantuan yang diberikan bisa berkelanjutan. Jangan sampai dana yang sudah diberikan triliunan rupiah menjadi sia-sia karena pelaku usaha tidak bisa beradaptasi dengan digitalisasi di era new normal," kata dia. Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pemberian stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu mendukung kinerja pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19. Program KUR ini juga bersinergi dengan biaya untuk mengatasi dampak Covid-19 kepada UMKM yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 123,46 triliun. Rincian stimulus tersebut berupa tambahan subsidi bunga KUR telah diberikan kepada 1.449.570 debitur dengan baki debet Rp 46,1 triliun. Kemudian penundaan angsuran pokok paling lama enam bulan diberikan kepada 1.395.009 debitur dengan baki debet Rp 40,7 triliun. Selanjutnya relaksasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu ikut diberikan kepada 1.393.024 debitur dengan baki debet Rp 39,9 triliun. Khusus bagi UMKM, dukungan tersebut diberikan dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak, dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Total subsidi bunga yang dianggarkan mencapai Rp 35,28 triliun dengan target penerima sebanyak 60,66 juta rekening. Sumber

Jakarta - Setelah sukses dengan ADVAN PC Tablet yang juga meraih penghargaan Top Brand Award 2020, ADVAN meluncurkan varian ponsel terbarunya yaitu ADVAN G5 pada Mei yang lalu. Tak hanya memiliki desain terkini, ADVAN G5 juga dibekali dengan 3 kamera yang bakal membuat lifestyle penggunanya ter-upgrade dan up to date. CEO ADVAN Indonesia, Chandra Tansri mengatakan ADVAN G5 sebagai produsen smartphone yang mengerti kebutuhan konsumen, ADVAN selalu berusaha menghadirkan produk-produk berkualitas dan tentunya dibanderol dengan harga yang terjangkau. "Sebagai perangkat terbaru, ADVAN G5 membawa keunggulan di sektor kamera yang menawarkan pengalaman mobile photography bagi anak muda untuk bisa berkreasi dan membuat konten-konten media sosial yang menarik serta berkualitas," tutur Chandra dalam keterangannya. Berbicara soal 3 kamera dari ADVAN G5, ponsel ini menggunakan sensor 13 MP yang didukung dengan fitur AF sehingga bakal menghasilkan gambar yang presisi, tajam dan juga dengan detail yang sangat baik. Selain itu, ADVAN G5 dilengkapi dengan fitur bokeh yang makin menambahkan hasil foto yang estetik dan juga kekinian. Untuk pengambilan gambar di malam hari, ADVAN G5 juga dilengkapi dengan fitur 500 mA true flash yang mampu menambahkan efek terang pada foto malam hari sehingga hasilnya pun lebih jelas. Tidak hanya kamera belakang yang keren, ponsel ini juga menghadirkan kamera depan 5MP yang memiliki f/2.2 large aperture yang memungkin penggunanya menangkap cahaya yang masuk dan menghasilkan foto selfie yang ciamik. Soal dapur pacu, ADVAN G5 dilengkapi dengan RAM 4GB dan ROM 32GB yang dipadukan dengan sempurna oleh prosesor Octa-core yang bersumber dari chipset terbaru. Prosesor ini menggunakan pabrikasi yang tersusun oleh ARM Cortex-A55 dengan kecepatan 1.6GHz + 1.2GHz. Dari performa tersebut, tentunya akan memberikan pengalaman bermain game yang anti nge-lag dan juga sempurna untuk membuka berbagai aplikasi. Dengan ROM 32 GB yang lega, pengguna tidak perlu khawatir untuk menyimpan berbagai file dan juga aplikasi. Belum lagi ditambah dengan slot memori yang terpisah dari kartu SIM, yang bisa memberi keleluasaan bagi pengguna untuk menambahkan kartu memori berjenis microSD hingga 128GB. Tentunya dari ponsel yang berada di kelasnya, ADVAN G5 mempunyai RAM dan ROM yang lebih besar. Apalagi dengan harga yang hanya Rp 1.399.000 ponsel ini bakal menjadi pilihan yang pas untuk yang ingin up to date. Foto: dok. ADVAN Tidak hanya sampai di situ saja, performa mumpuni ponsel ini juga didukung oleh baterai kuat sebesar 4.000 mAh dengan high voltage 4,35V, 0,2C. Hasilnya menawarkan daya yang tahan lama. Pengguna pun tak perlu khawatir baterai ponsel akan cepat dengan habis. Mengusung desain yang stylish terinspirasi dari laut dan langit, perangkat ini menghadirkan gradasi warna pada lurik yang memukau dengan komposisi yang sangat natural. Selain bentuknya yang stylish, ultra portable dan sempurna untuk dibawa bepergian, ponsel ini juga menawarkan ketebalan hanya 9,6mm sehingga pas untuk ditaruh di saku maupun digenggam kemanapun. Bodi dari ADVAN G5 juga disusun menggunakan teknologi kekinian, yaitu menggunakan 2,5D TP dalam prosesnya dan menghasilkan smartphone yang tampil elegan. Dari segi layar, ADVAN G5 dipasangi panel layar water-drop HD+ 6,2 inch yang mempunyai aspek rasio 18:9. Layar luas ini bakal memanjakan mata dalam menonton film, bermain game dan juga pemakaian sehari-hari karena menghasilkan gambar yang bening dan juga jelas. Ada juga konsep water-drop screen yang diterapkan di ADVAN G5 yang jauh lebih baik dari model tradisional dengan bentangan layar mencapai 85,3%. Foto: dok. Advan Untuk segi audio, ADVAN G5 dilengkapi dengan K Audio Amplifier dan speaker 1511 BOX yang bakal mengeluarkan suara seimbang antara treble yang cerah dan juga bass yang kuat. Segi keamanan pun ADVAN G5 tak perlu diragukan, dengan adanya fitur Face ID pengguna tak perlu repot-repot lagi menunggu untuk menikmati semua layanan dan fitur yang ada di ADVAN G5. Nah, buat yang ingin tetap up to date dan tetap kekinian ADVAN G5 bisa menjadi pilihan. Ponsel ini bisa didapatkan dengan harga 1.399.000. Ada juga nih paket bundle dengan harga promo, khusus untuk pembelian di Dinomarket. Kamu juga bisa melakukan pembelian ADVAN G5 plus Free Earphone Wireless StartGo TWS 2 yang hanya dibanderol Rp 1.399.000 atau bisa juga memilih paket Rp.1.499.000 yang sepaket dengan ADVAN StarGo Free Smart Watch StarGo S1. Yuk, upgrade lifestyle-mu biar tetap up to date bersama ADVAN G5! [==] (adv/adv) advertorial Sumber

Jakarta - Teknologi yang sudah maju memungkinkan setiap orang bahkan di Indonesia sudah mempunyai akses untuk berselancar di Internet. Namun, sayangnya ada sekitar 267 juta orang yang berada berbagai daerah-daerah di Indonesia masih kesulitan untuk mengakses internet karena satu dan berbagai hal. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia, Rhenald Kasali mengatakan memang konektivitas itu tidak bisa ditinggalkan, dan tentunya peran negara dalam hal ini juga sangat penting. Sampai saat ini pun, menurutnya pemerintah sudah sangat aktif dalam membuat jaringan-jaringan di daerah tersebut. Namun, dirinya memperlihatkan berbagai persoalan terutama faktor geografis Indonesia yang menjadi masalah utama dalam pemberian akses internet tersebut. "Karena Indonesia ini negaranya kepulauan, jadi banyak pulau-pulau yang harus juga dilayani. Jadi saat ini pulau-pulau di Natuna, Papua bagian Utara, Maluku itu sudah tersambung dan itu ternyata tidak mudah karena harus disambung dengan menggunakan kabel bawah laut," ungkap Rhenald dalam kegiatan Instagram Live yang bertajuk Transformasi Telkom 55 Tahun dan Kemampuan Merespon Perubahan, Senin (6/7/2020). Dalam kegiatan yang juga menyambut HUT Telkom ke-55 dan disiarkan langsung di Instagram detikcom dan Telkom Indonesia tersebut, Rhenald juga mengatakan kesulitan lainnya adalah ketika menjangkau daerah pegunungan, dan itu tidak bisa semuanya disambung dengan serat optik. Maka untuk mengatasi hal tersebut, Telkom memberikan akses dengan teknologi satelit. Sehingga dengan berbagai cara tersebut, Telkom memberikan saluran komunikasi secara keseluruhan yaitu melalui serat optik, satelit dan juga lainnya. "Ada juga program yang baru dikembangkan, katakanlah desa digital. Itu dipilih desa-desa mana yang sekiranya akan kita kembangkan. Nah, jadi di sini kita harus mengembangkan satu lapangan kerja baru dan di situ ada partisipasi dari PT Telkom yaitu ekonomi pedesaan. Jadi nanti dengan adanya telekomunikasi ini tentunya akan terbantu ekonomi pedesaan," tuturnya. Tentunya untuk hadir di sebuah desa, lanjut Rhenald, Telkom didukung oleh SDM yang memiliki dedikasi tinggi untuk memberikan setiap layanan kepada seluruh masyarakat. Dengan SDM sebanyak 84.000 orang, Telkom bakal memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena sebagai perusahaan plat merah, Telkom memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan rakyat Indonesia. "Banyak contohnya, kalau ada yang komplain tentang misalnya Indihome itu reaksi SDM kita itu cepat, tangkas dan dedikatif. Dari memasang fiber optik untuk berbagai daerah sampai tower di berbagai pulau seperti Pulau Komodo, jadi yang datang ke sana bisa langsung update buat medsos," pungkas Rhenald. Simak Video "Keyakinan Komitmen Telkom untuk Berinovasi" [==] (akn/fay) Sumber

Tren ekonomi bergerak ke arah domestik dimana peran mompreuner makin dominan == JAKARTA -- Ditengah wabah Covid-19 yang masih terus melanda dunia termasuk Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membuktikan diri sebagai bisnis yang tahan banting, bahkan menjadi penyelamat ekonomi keluarga. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, dimasa pandemi Covid-19 ini para istri justu tampil sebagai penyelamat ekonomi keluarga dengan berbegai jenis usaha yang mereka lakukan di rumah. Teten mencontohkan, ada seorang dokter gigi yang tidak bisa praktek hingga kehilangan pendapatan tertolong oleh usaha bisnis donat yang sudah dimulai istrinya sebelum Covid-19 mewabah. "Ketika Covid-19 bisnis istrinya yang berkembang, dan mereka jual lewat media sosial, itulah salah satu contoh bagaimana justru para perempuan sekarang yang mengambil alih." ujar Teten dalam Taslkshow, HUT ke-74 BNI, dengan tema “Satukan Energi untuk Indonesia di Era Newormal”, pada Ahad, (5/7) lalu. Saat ini, lanjut Teten, secara umum tren ekonomi justru bergerak ke arah ekonomi domestik dimana peran ibu rumah tangga para mompreneur makin dominan. Dengan perkembangan tehnologi digital saat ini memberikan kesempatan yang sama bagi para mompreneur untuk bisa bersaing di dunia usaha. Dalam kesempatan tersebut, Menkop & UKM juga mengucapkan terima kasih untuk bank BNI yang selama ini telah banyak membantu memberdayakan UMKM. Menurutnya, 99 persen ini pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan sebagian besar merupakan perempuan atau kaum ibu. "Nah, komitmen BNI untuk terus membantu dalam pengembangan usaha UMKM ini saya kira sudah tepat dan mereka perlu dipermudah untuk mengakses pembiayaan BNI. Selanjutnya, BNI juga perlu mengembangkan program-program inkubasi untuk mengembangkan benih-benih entrepreneur yang tumbuh di masyarakat," katanya. Sementara, Tambok P. Setyawati, Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mengatakan, tahun ini pertumbuhan jumlah debitur UMKM BNI mencapai 32 persen. Tahun 2015 jumlah debitur UMKM hanya 97 ribu dan mencapai 280.000 debitur pada Juni 2020. "Yang menarik bahwa komposisi antara debitur entrepreneur UMKM perempuan dan laki-laki di BNI yang terus berkembang, dari sebelumnya hanya 20%, kini sudah mencapai 50 persen," ungkap Tambok. Menurutnya, peran perempuan di dunia usaha khsusnya UMKM terus meningkat. Meski ditengah pandemi Covid -19, para ibu terus melakukan aktivitas usahanya dari rumah sambil menjaga anak dan menjaga kesehatan untuk membantu serta menopang kebutuhan keluarga. Tambok menuturkan, BNI berkomitmen membangun UMKM yang kokoh bersama pemerintah dengan tidak hanya melakukan pembiayaan terhadap UMKM tapi juga melakukan pendampingan. “Pembiayaannya ini benar-benar bertahap sesuai dengan perkembangan nasabah. Jadi kalau nasabah pemula yang masih usahanya belum feasible, kami bisa lakukan pembiayaan yang benar-benar ringan melalui Program CSR,” cetusnya. Saat ini ada sekitar 62 juta unit UMKM yang mempekerjakan sekitar 116 juta orang. Artinya, lebih dari 80% peran tenaga kerja Indonesia ada di sektor UMKM. Selama Covid-19 antara Maret – Mei, BNI fokus membantu debitur dengan memberikan keringanan pembayaran bunga agar mereka mampu bertahan. Pada kesempatan sama, musisi yang juga seorang pengusaha kecantikan, Maia Estianty mengaku pernah merasakan pahit getir merintis bisnis online. Menurutnya, skema kredit berbunga ringan bagi UMKM seperti yang ditawarkan BNI merupakan program yang dinanti oleh pelaku usaha. “Terima kasih kepada BNI karena berkat bantuan EDC (electronic data capture), bisnis saya bias berkembang pesat,” ungkapnya. Menurutnya bisnis online adalah bisnis yang sangat baru dan menjanjikan apalagi dengan jumlah follower-nya yang mencapai jutaan. Wanita yang akrab disapa bunda Maia ini menuturkan, di masa pandemi ini bisnis Skin Care yang ia mulai sejak tahun 2015 omsetnya tidak terdampak. “Yang berpengaruh adalah pegawai yang masuk ke rumah jadi shifting hanya boleh orang satu masuk rumah,” katanya. Dari sisi keuntungan, Bunda Maia mengaku bahwa bisnis online melalui media sosial sangat menguntungkan, bahkan bisa menopang biaya hidupnya dan anak-anak. Karena itu dia menyarankan agar mereka mengikuti jejaknya. “Saya memberikan masukan kepada anak-anak lain kali kau sebagai musisi, jangan cuma jadi musisi aja, ya kalau bisa juga berbisnis apalagi kalian punya media sosial yang platform yang begitu besar. Sayang kalau di biarin begitu aja tapi sayang kalau punya marketing besar tapi tidak di apa-apain,” tuturnya. Sumber

Jakarta - Kemajuan teknologi memang tak ada yang bisa menghentikannya, begitu juga dengan makin majunya telekomunikasi. Terlebih pada masa pandemi saat ini, teknologi sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga komunikasi dan juga akses ke pekerjaan, tentunya peran perusahaan telekomunikasi sangat penting dalam hal ini. Ini juga yang dikatakan oleh Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Rhenald Kasali dalam acara Transformasi Telkom 55 Tahun dan Kemampuan Merespon Perubahan yang disiarkan secara langsung di Instagram detikcom dan Telkom Indonesia dalam rangka HUT Telkom ke-55. Dirinya mengatakan Telkom memiliki DNA sebagai perusahaan telekomunikasi, dan dulu orang telekomunikasi itu memasang kabel dari tembaga dari rumah ke rumah dan ada operator telekomunikasi yang mengatur jalur agar orang bisa berkomunikasi, dan produk itu adalah percakapan. "Makin ke sini itu semua bergeser menjadi data mulai dari SMS hingga superapps, ternyata dari situ bergeser lagi dan orang memakai itu untuk kehidupan atau yang biasa disebut Internet of Things (IoT). Jadi kehidupan itu berbeda, makin ke sini makin digital, tapi kita juga tidak bisa abaikan konektivitas ke pedesaan. Jadi harus diimbangi konektivitas jalan, digitalisasi juga jalan," imbuh Rhenald pada acara tersebut, Senin (6/7/2020). Lalu, untuk mengikuti arus perubahan yang kini tengah berlangsung Telkom Indonesia sudah melakukan berbagai perubahan. Di antaranya adalah merubah kabel tembaga yang dulu menjadi alat untuk membantu masyarakat dengan serat optik yang bisa disambungkan dengan cara-cara yang baru. "Jadi bisa disambung dengan IndiHome di rumah, kemudian orang bisa pakai Wifi dari rumah bisa learning, bisa hiburan di sana, bisa bekerja di sana. Jadi ada satu kesatuan yang saling melengkapi dan terus mencari hal-hal baru," kata Rhenald. Lebih lanjut, Rhenald juga membeberkan 3 langkah strategis bagi pelanggannya, yang pertama adalah memahami keinginan pelanggan, berpikir dari sisi pelanggan dan memahami aturan main baru. Kini pun banyak anak muda yang mulai terjun ke dunia bisnis start up, di sinilah Telkom memulai perannya untuk mendukung hal tersebut, dengan suatu usaha yang disebut MDI sebuah venture capital yang mendukung usaha anak-anak muda tersebut. "Tugasnya ini membiayai perusahaan-perusahaan anak-anak tersebut yang nantinya bisa menjadi unicorn baru. Nah, nanti kita bakal masuk di situ, dan kalau sudah besar bisa kita jual lagi sahamnya untuk membiayai anak muda lainnya," ungkap Rhenald. Rhenald pun membeberkan mengapa Telkom bisa mengikuti alur transformasi digital ini. Pertama Telkom memiliki satu-satunya tower terbesar di Indonesia, lalu Telkom memiliki jumlah pelanggan yang banyak di Indonesia. Telkom juga memiliki SDM yang relatif lebih baik dari yang lain. "Kita juga memiliki struktur keuangan yang sangat kuat dari segi revenue itu cukup besar, kami juga membayar dividen terbesar dan kami menggunakan teknologi yang sangat advance di negeri ini. Bahkan Telkom juga satu-satunya brand dari Indonesia yang masuk New York Stock Exchange," pungkasnya. Simak Video "Keyakinan Komitmen Telkom untuk Berinovasi" [==] (akn/fay) Sumber

Jakarta - Chief Technology Officer Epic Games Kim Liberi memberi bocoran kualitas gambar yang bakal ditampilkan dalam game di PlayStation 5 (PS5) dan Xbox Series X. Menurut Liberi, game di kedua konsol generasi baru itu yang menggunakan Unreal Engine 5 bakal mempunyai kualitas layaknya sebuah film. Hal ini diutarakannya dalam sebuah wawancara dengan Official PlayStation Magazine U.K. "Ini seperti mimpi saya selama ini di mana grafis komputer secara realtime, dan game tertentu, bakal terlihat sangat realistis seperti sebuah film," ujar Liberi. "Kemampuan grafis generasi selanjutnya dan kemampuan pemrosesan tak hanya membuat game menjadi lebih imersif, namun juga membuat konsep gameplay baru bisa terwujud dengan memanfaatkan lingkungan dan pencahayaan yang sangat dinamis, fisik yang semakin baik, AI yang lebih pintar, dan pengalaman bermain secara multiplayer yang lebih bagus," tambahnya. Liberi pun mengomentari kolaborasi Epic Games dengan serial TV The Mandalorian, yang menggunakan efek visual Unreal Engine, sebagai contoh bagaimana video game dan film semakin menyatu. Menurutnya produksi serial tersebut bakal menggunakan teknologi Nanite yang ada di Unreal Engine 5. "Sekarang anda bisa membuat lingkungan dengan kualitas sinematik sepenuhnya dan semua itu dikerjaan oleh engine (Unreal Engine 5), yang menghasilkan sesuatu yang sangat photorealistic. Unreal Engine 5 bersama dengan teknologi Nanite sebenarnya sudah dipamerkan ke publik pada Mei lalu dalam sebuah game demo PS5 berjudul Lumen in The Land of Nanite, demikian dikutip detikINET dari Digital Trends, Senin (6/7/2020). Namun preview Unreal Engine 5 sendiri baru akan tersedia pada awal 2021, dan baru akan dirilis pada beberapa bulan setelahnya. Jadi saat PS5 dan Xbox Series X dirilis nanti, belum akan ada game yang memanfaatkan Unreal Engine 5. Simak Video "Penampakan dan Jeroan PlayStation 5 yang Menggoda Iman" [==] (asj/fay) ps5 xbox series x Sumber

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 baru mencapai 38,19%. Dari pagu anggaran Rp 4,6 triliun. "Realisasi APBN KKP per 3 Juli 2020 mencapai 38,19% dari pagu anggaran Rp 4,6 triliun dan apabila realisasi tersebut digabungkan dengan outstanding kontrak menjadi 43,86%," ujar Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020). Realisasi itu dirasa belum cukup terserap. Dia memastikan bakal berupaya agar semakin banyak anggaran yang terserap. "Realisasi ini menempatkan KKP urutan 38 dari 85 kementerian dan lembaga. Selanjutnya KKP akan terus meningkatkan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana arahan presiden pada sidang kabinet 18 Juni 2020," ujar Edhy. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat kesal dengan para menteri karena serapan anggaran masih rendah. Padahal, serapan anggaran sangat diperlukan untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi Corona (COVID-19). Berbagai program telah disiapkan sebagai upaya untuk percepatan penanganan COVID-19. Salah satunya program bakti nelayan yang sudah berjalan dari April. Program tersebut diisi dengan penyemprotan di kapal dan wilayah pelabuhan sampai pemberian masker. Selain itu, ada juga program pembagian sembako, bantuan benih, sampai safari gemar makan ikan. "Safari gemar makan ikan diperluas untuk membantu juga penyerapan produk UMKM di mana KKP juga memfasilitasi pemasaran secara online dalam rangka mendukung program gerakan nasional bangga buatan Indonesia," imbuhnya. Simak Video "Rincian Rp 1,24 T, Anggaran Tambahan yang Diminta Edhy Prabowo" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 baru mencapai 38,19%. Dari pagu anggaran Rp 4,6 triliun. "Realisasi APBN KKP per 3 Juli 2020 mencapai 38,19% dari pagu anggaran Rp 4,6 triliun dan apabila realisasi tersebut digabungkan dengan outstanding kontrak menjadi 43,86%," ujar Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020). Realisasi itu dirasa belum cukup terserap. Dia memastikan bakal berupaya agar semakin banyak anggaran yang terserap. "Realisasi ini menempatkan KKP urutan 38 dari 85 kementerian dan lembaga. Selanjutnya KKP akan terus meningkatkan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana arahan presiden pada sidang kabinet 18 Juni 2020," ujar Edhy. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat kesal dengan para menteri karena serapan anggaran masih rendah. Padahal, serapan anggaran sangat diperlukan untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi Corona (COVID-19). Berbagai program telah disiapkan sebagai upaya untuk percepatan penanganan COVID-19. Salah satunya program bakti nelayan yang sudah berjalan dari April. Program tersebut diisi dengan penyemprotan di kapal dan wilayah pelabuhan sampai pemberian masker. Selain itu, ada juga program pembagian sembako, bantuan benih, sampai safari gemar makan ikan. "Safari gemar makan ikan diperluas untuk membantu juga penyerapan produk UMKM di mana KKP juga memfasilitasi pemasaran secara online dalam rangka mendukung program gerakan nasional bangga buatan Indonesia," imbuhnya. Simak Video "Rincian Rp 1,24 T, Anggaran Tambahan yang Diminta Edhy Prabowo" [==] (dna/dna) Sumber

Kemenkeu dan BI tetap menjaga kehati-hatian. == JAKARTA -- Untuk menutup defisit APBN, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) yang langsung dibeli oleh bank sentral dengan skema private placement dengan imbal hasil sesuai bunga acuan BI sebesar 4,25 persen (BI 7 day reverse repo rate per Juni 2020). SBN tersebut juga bersifat tradable dan marketable atau bisa diperdagangkan kembali. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, skema kebijakan tersebut hanya berlaku dalam postur APBN 2020 atau one off policy. "Belanja public goods Rp 397 triliun dengan suku bunga BI reverse repo rate hanya dilakukan untuk 2020 atau istilahnya one off, khusus untuk belanja yang sifatnya public benefit, public goods," ucap Sri. Kemudian skema burden sharing bagi kelompok nonpublic goods bagi UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Beban bunganya akan ditanggung pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan BI reverse repo rate dikurangi satu persen. Sedangkan kelompok nonpublic goods korporasi nonUMKM sebesar Rp 53,37 triliun, beban bunganya akan ditanggung pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan BI reverse repo rate. Terakhir, kelompok nonpublic goods lainnya sebesar Rp 329,03 triliun akan ditanggung beban bunganya 100 persen oleh pemerintah dengan mekanisme pasar. "Kami dengan BI akan tetap jaga kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, tetap bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan menjaga stabilitas dari sisi kebijakan fiskal dan moneter yang tetap saling melengkapi," ucap Sri. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan, kebijakan berbagi beban utang dengan pemerintah mencerminkan koordinasi fiskal dan moneter yang erat. Nantinya pemerintah bisa fokus menangani kesehatan, bantuan sosial, hingga pelayanan umum, dan pemulihan ekonomi. "Skema ini tidak akan mempengaruhi kebijakan moneter BI ke neraca keuangan BI, ada implikasi ke fiskal dan neraca keuangan BI," kata Perry. Ia menyatakan modal BI cukup kuat. Pembelian SBN oleh BI tidak akan memengaruhi kebijakan moneter dan akan tetap sesuai kaidah kebijakan kerangka yang telah dibangun bertahun-tahun. Sumber

Gubernur BI menyebut skema burden sharing hanya dilakukan tahun ini. == JAKARTA -- Bank Indonesia menyebut skema pembagian beban atau burden sharing akan memengaruhi neraca keuangan Bank Indonesia. Sebab, Bank Indonesia harus membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 397,56 triliun tanpa mendapatkan imbal hasil. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, skema tersebut hanya akan dilakukan pada tahun ini.“Dengan burden sharing ini pasti ada tambahan-tambahan beban terhadap neraca keuangan BI dan tentu akan mempengaruhi neraca keuangan BI,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Senin (6/7). Namun Perry optimistis, neraca keuangan Bank Indonesia tak akan sampai defisit karena menerapkan skema tersebut. Menurutnya, modal Bank Indonesia cukup besar untuk menopang defisit keuangan. Berdasarkan perundang-undangan, modal Bank Indonesia sebesar Rp 3,72 triliun. Sedangkan aset atau liabilitasnya terus meningkat tiap tahun, selama 2019 sebesar Rp 2.351 triliun. “Bagaimana kalau skenario ini kemudian mengalami defisit? Modal kami cukup besar, sehingga masih bisa menopang defisit,” ucapnya. Selain itu, penghasilan Bank Indonesia pun dinilai masih akan kuat. Apalagi, Perry menegaskan neraca keuangan yang tertekan tak akan memengaruhi kebijakan moneter bank sentral. Salah satu penghasilan terbesar Bank Indonesia bersumber dari pelaksanaan kebijakan moneter. Sepanjang 2019, berdasarkan laporan Bank Indonesia memperoleh penghasilan kebijakan moneter sebesar Rp 90,15 triliun. “Apa yang terjadi pada neraca keuangan tidak akan mempengaruhi BI menjalankan kebijakan moneter. Itu yang paling kita jaga stabilitas,” ucapnya. Adapun neraca keuangan Bank Indonesia selama tahun lalu mencatatkan surplus Rp 33,35 triliun (setelah pajak). Ini diperoleh dari total penghasilan sebesar Rp 91,80 triliun, sedangkan beban bunga hingga remunerasi kepada pemerintah sebesar Rp 46,57 triliun. Sumber

Indonesia terbebas dari pengenaan BMTP Filipina untuk produk kaca == JAKARTA -- Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, Indonesia kini terbebas dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) oleh Filipina untuk produk kaca atau clear and tinted float glass. Kemenangan Indonesia atas tindakan safeguard ini diyakini akan semakin membuka peluang ekspor produk tersebut ke Filipina. Produk kaca yang terbebas dari pengenaan BMTP tersebut ada dalam kelompok pos tarif/HS code 7005.29.90 (clear float glass), 7005.21.90 (tinted float glass), dan 7005.10.90 (reflective float glass). Komisi Tarif Filipina memutuskan menghentikan penyelidikan safeguard atas produk clear and tinted float glass tanpa pengenaan bea masuk kepada semua negara, termasuk Indonesia. Keputusan tersebut dikeluarkan secara resmi pada 30 Juni 2020, setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya, Indonesia juga dibebaskan dari tuduhan safeguard produk semen dan keramik.“Kabar gembira ini diyakini mampu mengembalikan gairah industri kaca Indonesia di pasar ekspor Filipina setelah terancam dikenakan BMTP. Peluang ekspor produk tersebut ke Filipina kembali terbuka lebar,” ujar Agus melalui keterangan resmi pada Senin (6/7). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor produk kaca Indonesia ke Filipina yang diselidiki sebesar 635 ribu dolar AS pada 2019. Nilai tersebut meningkat dibandingkan 2018 yang tercatat sebesar 405 ribu dolar AS. Akibat penyelidikan safeguard itu, kinerja ekspor produk kaca dimaksud cukup terpengaruh pada 2020. Selama periode Januari sampai April 2020, Indonesia hanya membukukan nilai ekspor sebesar 270,4 ribu dolar AS. Bahkan produk tinted float glass dan reflective float glass mengalami penurunan rata-rata hingga 79 persen dari periode sama tahun sebelumnya. Dengan kualitas yang sangat bersaing, produk kaca asal Indonesia dianggap berpotensi mengganggu kinerja industri kaca Filipina. “Namun, keputusan pembebasan BMTP akhirnya diambil karena otoritas Filipina tidak dapat membuktikan impor produk kaca menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian terhadap industri serupa di dalam negeri mereka," ujar Agus. Penyelidikan kasus tersebut dilakukan Departemen Perdagangan dan Industri serta Komisi Tarif Filipina sejak Februari 2019. Hal itu sesuai WTO Agreement on Safeguards yang mengatur, setiap negara anggota diperbolehkan menerapkan bea masuk tambahan terhadap produk impor apabila ditemukan lonjakan impor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri serupa di dalam negeri. Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina menjelaskan, secara garis besar apabila suatu negara ingin menerapkan BMTP. Maka pihak otoritas harus memperoleh bukti adanya lonjakan impor, adanya kerugian atau ancaman kerugian, serta hubungan sebab akibat di antara keduanya. “Dalam kasus produk kaca asal Indonesia ini, tidak semua komponen-komponen tersebut ditemukan dalam penyelidikan,” ujar Srie. Sebelumnya pada 22 Oktober 2019, Otoritas Filipina menerapkan pungutan BMTP Sementara (BMTPS) sebesar P2,835 per MT untuk produk kaca asal Indonesia. Namun, penerapan BMTPS tersebut telah berakhir pada Mei lalu. Penerapan BMTPS bertujuan agar industri domestik Filipina berkesempatan melakukan penyesuaian struktural industrinya. Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati menyampaikan, sejak awalPemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen mengambil langkah proaktif dalam menyikapi penyelidikan ini. Meski begitu, Pemerintah Indonesia terus berusaha memastikan agar upaya yang dilakukan tetap berada dalam koridor aturan WTO. Pradnyawati menjelaskan, selama proses penyelidikan berlangsung, pemerintah telah melalui berbagai tahapan. Mulai dari mendaftarkan diri sebagai pihak berkepentingan, melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha, asosiasi, serta kementerian/lembaga lain, mengirimkan sanggahan tertulis, hingga menyampaikan pernyataan lisan pada pelaksanaan dengar pendapat yang diselenggarakan otoritas, serta menggalang kerja sama dengan importir di Manila. "Kita patut bangga dengan keberhasilan upaya pembelaan bersama yang dilakukan Indonesia dalam penyelidikan ini. Namun, kita harus tetap waspada karena belakangan Filipina cukup aktif menggunakan instrumen pengamanan perdagangan, di antaranya dengan mengenakan special agricultural safeguard (SSG) terhadap produk kopi instan,”ujar dia. Sebagai informasi, total perdagangan Indonesia dan Filipina pada periode Januari sampai April 2020 telah mencapai 2,07 miliar dolar AS. Angka itu menurun 15,24 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,44 miliar dolar AS. Sementara, total perdagangan Indonesia dan Filipina pada 2019 tercatat sebesar 7,78 miliar dolar AS. Nilai tersebut menurun tipis dibandingkan total perdagangan pada 2018, yang sebesar 7,79 miliar dolar AS. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Filipina pada 2019 yakni kendaraan bermotor, batu bara, kopi instan, dan minyak kelapa sawit. Sebaliknya, impor Indonesia dari Filipina didominasi komponen elektronik, tembaga, polipropilene, dan sekering listrik. Sumber

Karena ada defisit APBN, pemerintah memerlukan pembiayaan == JAKARTA -- Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyepakati Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembagian beban atau burden sharing untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Nantinya BI akan menanggung seluruhnya kebutuhan pembiayaan sektor publik sebesar Rp 397,56 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, beban bunga kebutuhan pembiayaan sektor publik seluruhnya ditanggung oleh Bank Indonesia. "Sebesar Rp 397,56 triliun, BI dan Kementerian Keuangan setuju belanja public goods akan diterbitkan SBN (Surat Berharga Negara) yang langsung dibeli BI dengan suku bunga BI reverse repo rate akan ditanggung BI seluruhnya," ujar Sri saat konferensi pers virtual, Senin (6/7). Dalam Perpres 72 Tahun 2020, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga ada tambahan defisit sebesar Rp 732 triliun dari semula dalam APBN 2020 sebesar Rp 307,2 triliun. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memerlukan pembiayaan utang sebesar Rp 903,46 triliun. Nantinya pembiayaan inilah yang bunganya akan ditanggung bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia. Secara rinci, kebutuhan pembiayaan utang sektor publik sebesar Rp 397,56 triliun. Terdiri dari kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun; perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun; dan sektoral, kementerian/lembaga, pemda sebesar Rp 106,1 triliun. Sedangkan kebutuhan pembiayaan sektor nonpublik sebesar Rp 505,86 triliun. Terdiri dari sektor UMKM Rp 123,4 triliun; korporasi nonUMKM sebesar Rp 203,9 triliun; dan lainnya sebesar Rp 328,03 triliun. Sumber

Negara-negara maju gunakan skema burden sharing dengan kerja sama fiskal dan moneter == JAKARTA -- Kementerian Keuangan menyebut Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerapkan skema pembagian beban atau burden sharing di tengah pandemi Covid-19. Bahkan skema ini bukanlah sesuatu hal yang baru diterapkan karena sudah dilakukan sejak krisis ekonomi pada 2007-2008. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak negara-negara maju yang juga melakukan kerja sama antara fiskal dan moneternya."Seperti yang dilakukan dari berbagai laporan banyak negara yang melakukan burden sharing atau kerja sama antara fiskal moneter dalam mengelola dampak covid terhadap perekonomian," ujarnya saat konferensi pers virtual, Senin (6/7). Sri Mulyani menyebut berbagai negara yang juga menerapan sekema pembagian beban untuk penanganan dampak Covid-19 yakni Chili, Kolombia, Hungaria, India, Korea, Meksiko, Polandia, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki. "Itu adalah negara emerging market yang juga melakukan apa yang disebut burden sharing atau bank sentralnya membeli bonds dari pemerintah secara langsung," kata dia. Hanya saja, menurutnya, dalam situasi seperti ini, negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang kuantitative easing dan moneterisasi dari utang pemerintah dilakukan secara lebih advance atau lebih maju "Untuk emerging market ternasuk Indonesia kami melakukan secara hati hati karena kami paham bahwa situasi yang dilakuka emerging market berbeda dengan kondisi negara yang sudah sangat maju sepeti AS, Eropa dan Jepang," ucapnya. Sumber