bot

Jakarta - Sejumlah bank melaporkan pegawainya positif terjangkit COVID-19. Bank mengumumkan ke pihak manajemen gedung kantor untuk melakukan pembersihan. Selain itu pegawai bank yang bersangkutan sudah berada dalam perawatan dan melakukan isolasi diri. Berikut fakta-faktanya: 1. Kantor Ditutup Sementara Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) atau Eximbank membenarkan ada pegawainya yang positif COVID-19. Untuk menekan penyebaran di kantor, pihak Eximbank menutup kantor sementara selama 14 hari. Saat ini kegiatan kantor tetap berjalan seperti biasa dengan skenario work from home (WFH) serta menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. "Pegawai tersebut telah menjalani perawatan di rumah sakit rujukan pemerintah atas tanggungan LPEI. LPEI juga melakukan tes swab mandiri atas tanggungan LPEI," ujar Corporate Secretary LPEI Agus Windiarto. 2. BCA Prioritas Buka Kembali Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F Haryn juga menjelaskan sehubungan dengan informasi mengenai Karyawan BCA Equity Tower, Jakarta yang terpapar COVID-19, BCA melakukan prosedur mitigasi yang ditetapkan sesuai protokol pencegahan dan penanggulangan pandemi ini untuk memastikan kelangsungan operasional kantor cabang. "Perseroan terus berkomunikasi intens dengan pemerintah dan otoritas setempat dalam rangka mendukung kebijakan penanggulangan COVID-19," kata dia dalam keterangan resmi. Dia menjelaskan BCA mendukung penuh pegawai yang bersangkutan berada dalam penanganan yang tepat. 3 Pegawai Citibank Positif Country Head of Corporate Affairs Puni A Anjungsari Citi membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan saat surat tersebut diterbitkan ada 1 pegawai yang positif. Namun per hari ini bertambah menjadi 3 pegawai. Saat ini 70% pegawai Citibank atau sekitar 1.900 orang sudah bekerja dari rumah. Sisanya 30% bekerja dari kantor. Puni memastikan pegawai yang positif tersebut tidak berinteraksi langsung dengan nasabah dan mereka bekerja di operasional back end. Simak Video "Teller Bank di Parepare Positif Covid-19, 38 Karyawan Jalani Rapid Test" [==] (kil/fdl) Sumber

Jakarta - PS Store adalah nama yang populer dalam ranah penjualan ponsel di Indonesia, karena menawarkan harga yang sangat miring untuk ponsel-ponsel yang dikenal mahal. Dari pantauan detikINET, PS Store menjual iPhone 11 Pro bekas dengan harga mulai Rp 12 juta. Sebagai perbandingan, iPhone 11 Pro baru garansi resmi versi 64GB harganya adalah Rp 17 juta. PS Store juga menjual iPhone jadul dengan harga yang sangat miring. Sebut saja iPhone 6S 64GB dengan harga Rp 2,5 juta. Lalu ada juga iPhone 7 128GB dengan harga Rp 3,4 juta. Selain iPhone, PS Store juga menjajakan ponsel-ponsel yang tidak beredar resmi di Indonesia, atau juga HP bekas yang merupakan bundling dengan operator luar negeri, contohnya Docomo yang merupakan operator asal Jepang. Salah satunya adalah Sony Xperia XZs 4/32GB versi Docomo yang dijual dengan harga Rp 1,4 juta. PS Store adalah toko milik PS, yang dijadikan tersangka dalam penyitaan 190 HP ilegal senilai Rp 61,3 juta oleh Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta. Ia ditangkap atas pelanggaran pasal 103 huruf d Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Pihak Bea Cukai membenarkan kalau PS adalah Putra Siregar. "Betul (Putra Siregar)," kata Kasi Bimbingan kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M Hanafie saat dihubungi detikcom. Selain menyerahkan barang bukti dan tersangka, Kanwil Bea Cukai Jakarta juga menyerahkan harta kekayaan atau penghasilan PS yang disita di tahap penyidikan, dan akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara (dhanapala recovery) yang terdiri uang tunai Rp 500 juta, rumah senilai Rp 1,5 miliar, dan rekening bank senilai Rp 50 juta. Pihak Bea Cukai Jakarta mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bijak dan hati-hati dalam berbelanja, khususnya jangan sampai tergoda dengan tawaran harga yang murah. Simak Video "Pemerintah Siapkan Sistem Blokir HP Black Market, Cek Status IMEI Anda! " [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Pemerintah sudah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi menggeliatkan kembali perekonomian. Namun hingga kini bisnis hotel dan restoran masih saja terpuruk akibat pandemi COVID-19. Menurut Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani ada beberapa faktor yang menyebabkan industri tersebut tak kunjung pulih. "Problem utama daripada menyusutnya demand yang ada itu adalah yang kami rasakan adalah karena memang penanganan COVID yang tidak optimal di awal sehingga ini juga mengakibatkan berkepanjangannya kasus positif yang terus saja naik," kata dia dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2020 via virtual, Selasa (28/7/2020). Lalu penyebab berikutnya karena menurunnya daya beli masyarakat akibat banyak pekerja sektor formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, dan unpaid leave alias cuti di luar tanggungan. "Dan berikutnya adalah kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat serta perubahan perilaku masyarakat," sebutnya. Selanjutnya adalah adanya perubahan perilaku masyarakat. Berdasarkan hasil riset yang dia baca bahwa perubahan perilaku masyarakat ini menggambarkan bahwa mereka memang betul-betul membatasi aktivitasnya. Sekitar 80% orang Indonesia lebih banyak tinggal di rumah. "Dan juga lifestyle-nya juga sudah berubah, termasuk juga untuk menghemat, melakukan cutting budget dan sebagainya. Jadi perubahan perilaku ini menunjukkan juga sebetulnya pembatasan dari spending (pengeluaran) mereka," tambah Hariyadi. Simak Video "Malam Ini, Jalan MT Haryono Arah Cawang Ramai Lancar" [==] (toy/dna) Sumber

Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mempersiapkan timeline pemulihan sektor pariwisata yang saat ini tengah mengalami keterpurukan akibat pandemi virus Corona (COVID-19). Periode pemulihan itu ditetapkan hingga tahun 2021 yang dibagi dalam dua agenda besar yakni menyiapkan destinasi dan membangun kepercayaan dan minat. Namun, timeline itu disesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi dan arahan dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Plt Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Frans Teguh mengatakan, untuk menjawab kapan pariwisata Indonesia pulih dan kembali normal seperti semula, penyebaran wabah Corona harus ditekan terlebih dahulu. "Jawabannya adalah tentu semakin kita mampu mengendalikan secara komprehensif dalam penanganan kesehatan itu, pasti kita akan cepat pulih," kata Frans dalam webinar Bisnis Indonesia, Selasa (28/7/2020). Ia mengaku, untuk menjawab kepastian kapan pariwisata pulih dan kembali normal sangatlah sulit. "Wah ini pertanyaan yang sangat challenging. Tentu saya harus memulai begini, eksternalitas dalam pariwisata itu sangat tinggi. Jadi variabel-variabelnya sangat banyak yang mempengaruhi. Ini menjadi konsentrasi kita bagaimana mengelola kompleksitas ini," terang Frans. Pasalnya, sumber penyebab dari keterpurukan pariwisata ini ialah krisis kesehatan. Sehingga, kunci membangkitkan kembali pariwisata adalah menangani krisis kesehatan tersebut. "Ini yang kita alami adalah krisis kesehatan, yang berdampak pada ekonomi termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif, berarti memang solusi pertama yang harus kita selesaikan adalah mengatasi kesehatan," tutur dia. Untuk itu, Kemenparekraf sangat menaruh harapan agar vaksin Corona bisa segera ditemukan untuk menekan kasus baru. Apabila hal itu sudah terwujud, ia optimistis pariwisata akan cepat pulih. "WHO memang memperkirakan dengan pembelajaran dari krisis-krisis sebelumnya, memang 2-3 tahun ke depan kita dalam posisi pemulihan. Tapi kalau penemuan vaksin bisa lebih cepat, sehingga kita berharap semakin cepat, semakin baik," tutup Frans. Simak Video "Ridwan Kamil Akan Dahulukan Buka Pariwisata Outdoor dan Siang Hari" [==] (eds/eds) Sumber

Di tengah pandemi, Bank BJB berhasil mendulang laba bersih Rp 808 miliar. == BANDUNG – Di tengah pandemi, Bank BJB berhasil menorehkan prestasi. Tercatat, Bank BJB berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp 808 miliar pada triwulan II 2020. Angka laba itu menjadi salah satu laporan direksi dalam analyst meeting triwulan II 2020 Bank BJB di Menara Bank BJB, Jalan Naripan 12-14, Kota Bandung, Selasa (28/7). Melalui analyst meeting Q2-2020 disampaikan pula total nilai aset yang dimiliki Bank BJB yang tumbuh sebesar 3,8 persen year on year (yoy), atau menjadi menjadi Rp 125,3 triliun. Sementara pada sektor kredit yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan laba, tumbuh 9,8 persen yoy. Pertumbuhan kredit itu berada di atas rata-rata industri perbankan nasional, yakn per April 2020 yaitu sebesar 5,82 persen. Total kredit yang disalurkan Bank BJB hingga triwulan II 2020 mencapai Rp 85,8 triliun. Sementara tingkat risikonya dapat terkelola dengan baik, yang mencerminkan terjaganya kualitas penyaluran kredit perusahaan dengan rasio kredit macet (non performing loan/NPL) di angka 1,6 persen, atau turun 14 poin yoy. Catatan NPL ini jauh lebih rendah ketimbang catatan kredit macet rata-rata bank nasional, yang hingga April 2020 mencapai 2,89 persen. Bahkan, NPL Bank BJB itu lebih baik dibandingkan dengan NPL triwulan sebelumnya yang 1,65 persen. Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan, catatan positif yang dibubuhkan perseroan ini diperoleh berkat respons cepat perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan situasi bisnis. ‘’Keberhasilan mempertahankan tren pertumbuhan di tengah situasi serba menantang seperti saat ini, juga ikut didorong solidnya kondisi internal perusahaan,’’ ujarnya. Yuddy mengungkapkan, setiap bagian di Bank BJB saling berbagi peran dalam mendorong semua lini usaha, agar tetap dapat menorehkan pertumbuhan berkualitas. Pertumbuhan positif ini, kata dia, diikuti dengan upaya perseroan untuk mendukung langkah pemerintah dalam agenda percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Seperti diketahui, papar dia, Bank BJB baru saja mendapat kepercayaan untuk menjadi salah satu bank penerima simpanan dana pemerintah. Perusahaan akan menggunakan dana tersebut, untuk disalurkan kepada sektor-sektor produktif baik ke segmen UMKM atau komersial. Dukungan bank bjb tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat mendorong gairah ekonomi masyarakat, yang sempat melemah karena pandemi Covid-19. Langkah ini, lanjut Yuddy, melengkapi rentetan dukungan Bank BJB lainnya dalam mengatasi dampak ekonomi karena Covid-19. Yuddy menegaskan, Bank BJB tercatat sebagai salah satu yang paling awal dalam merestrukturisasi kredit kepada nasabah yang terdampak Covid-19. Perseroan juga tetap menyelenggarakan kegiatan pembinaan pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM via Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PESAT), dan program lainnya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sumber

Serapan anggaran PEN pun lambat meski anggarannya diperbesar. == JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform Economics (CORE) Mohamad Faisal menyoroti lambatnya penyerapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) 2020. Ia meyakini salah satu penyebabnya ialah pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah melakukan realokasi anggaran demi menanggulangi wabah tersebut. "Covid-19 mengakibatkan adanya realokasi dan refocusing anggaran dari APBN 2020 yang sudah disahkan tahun lalu," kata Faisal kepada Republika, Selasa (28/7). Selain realokasi, Faisal memantau anggaran penanganan Covid-19 terus diperbesar yang digunakan untuk sektor kesehatan maupun penanggulangan dampak ekonomi. Sehingga ia memprediksi lambatnya serapan APBN bisa saja terus terjadi sampai kuartal ketiga tahun ini. "Ada perubahan-perubahan yang bisa memengaruhi tingkat serapan anggaran khususnya di awal-awal, yaitu kuartal dua dan bahkan sampai kuartal tiga," ujar Faisal. Di sisi lain, Faisal menilai serapan APBN bermasalah karena lambatnya implementasi dan eksekusi program pemerintah, khususnya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Padahal program PEN justru mendapat perbesaran porsi anggaran. "Banyak program PEN yang lintas sektoral dan butuh koordinasi dengan banyak kementerian dan lembaga. Lagi-lagi kesulitan koordinasi membuat eksekusi menjadi lamban," ucap Faisal. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan rendahnya serapan anggaran stimulus penanganan Covid-19. Padahal pemerintah menyediakan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695 triliun. Namun hingga 22 Juli, anggaran tersebut baru terealisasi sebesar Rp 136 triliun atau sekitar 19 persen. Bahkan serapan anggaran di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen. Sedangkan serapan anggaran di sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar 38 persen; sektor UMKM terealisasi 25 persen; dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah baru terserap 6,5 persen; serta insentif usaha yang terserap 13 persen. Sumber

Jakarta - Ekonom Chatib Basri menilai Indonesia berpeluang besar menarik investor untuk menanamkan dananya di tanah air. Khususnya investor yang ingin merelokasi pabriknya dari China. Chatib menilai, Indonesia bisa menjaring seluruh potensi tersebut jika pemerintah bisa menyelesaikan omnibus law yang saat ini masih berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut dia, Indonesia saat ini masih bersaing dengan Vietnam dalam menarik investor yang berada di Tiongkok. "Apakah relokasi ini akan masuk Vietnam, akan masuk Malaysia, akan masuk Singapura atau kita? Itu yang akan tergantung dari apakah omnibus law-nya beres atau nggak padahal kesempatannya ada," kata Chatib dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2020 via virtual, Selasa (28/7/2020). Dia bilang ada perusahaan Jepang yang berusaha memperluas jaringan investasinya agar tidak bergantung di negeri Tirai Bambu saja. Diversifikasi investasi ini sebagai antisipasi jika ada suatu masalah yang berdampak besar seperti pandemi Corona. "Karena begitu berbahaya kalau menempatkan seluruh investasinya di Tiongkok. Kalau satu negara itu kena, satu global supply chain kena," ujar mantan Menteri Keuangan (Menkeu) itu. Saat masih menjadi Kepala BKPM periode 2012-2013, dia menyebut pada saat itu berhasil membujuk Toyota untuk investasi di Indonesia dibandingkan Thailand. "Bukan karena mereka nggak senang dengan Tiongkok tapi dia harus mendiversifikasi portfolio atau basis dari investasinya. Di sini ada peluang dari Indonesia," katanya. Simak Video "Demo di DPR Tak Patuhi Physical Distancing, KASBI: Ini di Luar Dugaan" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - Kondisi UMKM memilukan di tengah merebaknya Corona (COVID-19). Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, UMKM kehilangan pelanggan lantaran pembatasan aktivitas di tengah pandemi, yang berujung pada anjloknya pendapatan. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, hampir separuh dari total 60 juta UMKM yang ada di Indonesia harus tutup. Berikut penjelasan Rosan soal kondisi pilu UMKM di tengah pandemi: (1) Nyaris 30 Juta UMKM tutup Tercatat ada 60 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, kontribusi UMKM menyumbang Rp 8.573,9 triliun terhadap PDB atau setara 57,8 %. Sayangnya, akibat pandemi virus Corona (COVID-19) ini, hampir 50% atau tepatnya 48,6% UMKM di Indonesia menutup sementara usahanya. "Survei ADB (Asian Development Bank) baru keluar bulan Juli kemarin, cukup up to date. Mereka mengatakan bahwa hampir 50% dari total UMKM sudah menutup usahanya," tutur Rosan dalam webinar INDEF, Selasa (28/7/2020). (2) Sederet gangguan dialami UMKM yang masih bertahan "Kemudian 30% mengalami gangguan permintaan domestik, hampir 20% mengalami gangguan produksi, dan 14,1% mengalami pembatalan kontrak," terang Rosan. (3) Terpaksa minta restrukturisasi kredit Selain dari survei ADB (Asian Development Bank), hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan jumlah UMKM yang sudah mengajukan restrukturisasi kredit ke perbankan menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena tak mampu menyelesaikan kewajibannya akibat pandemi Corona. "Kurang lebih Rp 555 triliun, totoal lending perbankan terhadap UMKM itu di level Rp 1.100 triliun. Kalau kita lihat angka-angkanya dan survey in-line bahwa UMKM terdampak signifikan," papar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Jika dilihat jangka waktunya, menurut Rosan dalam waktu yang cukup singkat sudah sangat besar UMKM yang mengajukan restrukturisasi. Oleh sebab itu, ia mengingatkan pemerintah dan juga perbankan agar realisasi restrukturisasi ini dipercepat. Sehingga, pemerintah dapat mencegah lebih banyak lagi UMKM yang menutup usahanya karena beban yang semakin besar. Simak Video "Grab Sebut Digitalisasi Adalah Kunci Bertahan di Era New Normal" [==] (hns/dna) Sumber

Jakarta - Kanwil Bea Cukai Jakarta menyiduk PS selaku pemilik PS Store, toko HP yang cukup terkenal. Masyarakat pun bersuara soal ancaman HP ilegal. Pengumuman ini disampaikan pula ke publik lewat akun media sosial Kanwil Bea Cukai Jakarta, Selasa (28/7/2020). Postingannya pun langsung mendapatkan komentar beragam. Banyak netizen bersuara betapa HP ilegal sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Ada yang mempertanyakan kenapa baru diusut sekarang. "Terkesan seperti pahlawan saja kalian. Dari dulu PS Store sudah jualan HP second dengan sumber suplai yang tidak jelas. Kenapa baru sekarang diungkap? Ada apa ini?" kata @tolhassima****. Ada lagi netizen yang meminta Bea Cukai jangan cuma berhenti pada PS Store. Masih banyak toko sejenisnya di kawasan Condet, Jakarta Timur. "Padahal deretan Condet kan ada juga bbenk store. Dia juga sama main barang ilegal. Kenapa baru sekarang sekarang saja lagi rame?" tanya @ademsar****. Banyak sekali netizen yang menuntut ketegasan Bea Cukai, sebabnya foto pemilik PS Store dihapus dari postingan medsos. Namun admin Bea Cukai mengklarifikasi fotonya dihapus karena tidak memakai masker, sehingga tidak sesuai prosedur COVID-19. PS Store juga terkenal suka memberikan give away. Ini pun sekarang jadi pertanyaan, apakah barang give away-nya bermasalah secara hukum. "Bagaimana tanggapan bapak-bapak ini soal orang yang ikut giveaway chaaaaakkkkssss," kata raffl****. [Gambas:Instagram] Simak Video "Dewan Masjid Indonesia Larang Sembelih Kurban di Halaman Masjid" [==] (fay/fay) Sumber

Jakarta - Industri hotel dan restoran belum juga pulih dari hantaman pandemi COVID-19. Menurut Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani, hingga pertengahan Juli saja okupansi atau tingkat keterisian kamar hotel masih rendah. "Kondisi hotel updatenya, jadi tingkat hunian di Jakarta itu pada posisi pertengahan Juli itu adalah 20%, Batam okupansinya 10%, Bali itu 1% Bali paling parah. Surabaya 15%, Makassar 8%, Jogja 10%, Semarang 15%, Medan 10%, serta Malang 15%. Ini adalah untuk tingkat okupansi hotel," kata dia dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2020 via virtual, Selasa (28/7/2020). Sedangkan untuk mayoritas hotel, lanjut dia saat ini lebih dari 90% sudah mencatat kerugian keuangan dan mayoritas cadangan modal kerja mereka telah menipis bahkan habis. Pengusaha hotel yang proses restrukturisasi utangnya sedang berjalan, khususnya untuk lembaga keuangan yang likuiditasnya terbatas masih berjalan alot, ditambah bunga restrukturisasi dan fee-nya relatif tinggi. "Dan kita juga menghadapi permasalahan dengan biaya listrik dan gas yang sangat memberatkan karena kita membayar diatas daripada penggunaan atau kita harus membayar minimum charge-nya," sebut Hariyadi. Dirinya pun memperkirakan pemilik hotel akan kesulitan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) bulan Agustus karena kondisi keuangannya sekarat. Untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE/Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran), serta wedding, dia jelaskan sudah mulai berjalan namun dengan kapasitas dibatasi hanya 50%. "Dan berkurangnya jumlah penerbangan itu, juga serta mahalnya biaya tes COVID-19 untuk penumpang membuat demand (permintaan kamar hotel) di daerah menurun drastis," ujarnya. Untuk bisnis restoran, dia mengatakan kurang lebih kondisinya adalah sama, yaitu mengalami kerugian keuangan, kehabisan modal kerja, beban utilitas yang tinggi, hingga kesulitan keuangan. "Untuk restoran yang berada di mall itu beban operasionalnya lebih besar karena minimnya tamu yang datang, dan juga biaya sewa mal yang kelihatannya sulit untuk diturunkan," terangnya. Ditambah jumlah pengunjung restoran masih rendah, sebagai restoran pun mulai fokus melakukan penjualan secara online. "Dan juga ada sebagian yang mengalami kesulitan bahan baku. Beberapa bahan baku ada keterbatasan," tambahnya. Simak Video "Usai Tutup 3 Bulan, Hotel di Parepare Mulai Beroperasi Kembali " [==] (toy/dna) Sumber

Dana bantuan, sumbangan atau harta hibah tidak masuk sebagai objek pajak. == JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa perjalanan haji dan umrah bersifat permanen. Ketentuan ini mulai berlaku sebulan setelah PMK Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu (22/7). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, kebijakan penghapusan ini bukan temporer yang dikarenakan situasi tekanan akibat pandemi Covid-19, melainkan selamanya. "Itu permanen, sebagai penegasan tentang jasa dibidang keagamaan yang dalam Pasal 4A UU PPN merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN (Non JKP)," kata Hestu ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (28/7). Tidak hanya jasa perjalanan haji dan umrah, pemerintah juga menentukan beberapa jenis jasa lain dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN. Di antaranya, jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah dan jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Di sisi lain, Kemenkeu juga mengecualikan penerima penghasilan dari bantuan, sumbangan atau harta hibah sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh). Begitupun dengan pemberi keuntungan akibat pengalihan harta melalui bantuan, sumbangan atau hibah. Tapi, Hestu mengatakan, pengecualian berlaku dengan syarat tertentu. "Yakni, apabila dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan," ujarnya. Syarat lain agar penghasilan dalam bentuk hibah serta pemberian dalam bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah dapat dikecualikan sebagai objek PPh adalah pihak penerima harus merupakan orang tua kandung atau anak kandung. Opsi berikutnya, pihak penerima adalah badan keagamaan, badan sosial termasuk yayasan, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Perlakuan khusus diberikan kepada badan keagamaan, pendidikan, atau sosial termasuk yayasan. Meskipun terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima, penghasilan atau keuntungan dari hasil bantuan, sumbangan, atau hibah tetap dikecualikan sebagai objek PPh. Sementara itu, bagi pihak pemberi, segala bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Pengaturan aspek perpajakan bantuan, sumbangan, serta harta hibahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan. Regulasi ini mulai berlaku pada 21 Juli 2020. Sumber

Jakarta - Satgas Waspada Investasi beberapa hari yang lalu menerima perwakilan dari klien yang mengaku menjadi korban Jouska Indonesia. Mereka membeberkan cara kerja Jouska hingga membuat rugi kliennya. Sebanyak 3 orang perwakilan korban didampingi oleh Chairman & President Asosiasi Perencana Keuangan IARFC (International Association of Register Financial Consultant) Indonesia Aidil Akbar. Mereka menghadap Ketua SWI Tongam L Tobing. "Tadi kita langsung ketemu dengan Ketua Satgas SWI Pak Tongam beserta jajarannya, tim penyidik. Intinya kan Pak Tongam belum ketemu sama korban. Jadi saya tadi bawa perwakilan korban, ada 3 orang perwakilan korban. Korban ada sekitar 60 orang. Jadi yang datang 3 orang untuk mewakili saja," ujarnya kepada detikcom, Senin (27/7/2020). Dari sisi korban menjelaskan rentetan bagaimana mereka bisa terjebak di Jouska. Mulai dari merasa tertarik ketika melihat informasi di media sosial, berkenalan dengan pihak Jouska, menjadi klien hingga ditawari untuk ikut program investasi. "Mereka juga cerita sampai mereka rugi dimasukkin ke saham yang nggak jelas, ya saham LUCK (PT Sentral Mitra Informatika Tbk) itu," tambahnya. Menurut Aidil, para korban juga menerangkan bagaimana mereka tak punya kuasa untuk menentukan investasinya di pasar modal. Pihak Jouska bahkan yang memiliki akses ke akun platform trading kliennya. "Jadi transaksi dilakukan sendiri. Bahkan dalam beberapa kesempatan ketika korban bertanya, 'bisa nggak uangnya ditarik atau mereka mau transaksi sendiri'. Mereka jawab, 'bisa tapi jangan', kan lucu, kan itu rekeningnya korban, tapi dilarang. Itu tadi dilaporkan juga ke SWI," tambahnya. Terkait saham LUCK, para korban kata Aidil juga mengaku tidak pernah memberikan instruksi kepada Jouska untuk membeli saham tersebut. Selain korban, Aidil selaku perwakilan dari asosiasi perencana keuangan juga menjelaskan kepada SWI terkait kewenangan dan tupoksi dari profesinya. Intinya perencana keuangan tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kliennya. "Ada indikasi mereka mengelola dana. Kedua ada indikasi mereka trading saham, kan itu harus orang-orang yang punya lisensi untuk trading saham, bukan oleh financial planner. Ketiga kan setiap trading harus ada pemberitahuan atau izin dari nasabah, sementara nasabah tidak pernah memberikan perintah untuk beli saham, makanya mereka kaget kenapa beli saham LUCK," terangnya. Simak Video "Kemenkominfo Soal Pemblokiran Website Jouska" [==] (das/zlf) Sumber

Jakarta - Dewan Masjid Indonesia (DMI) tengah mengembangkan aplikasi. Fitur yang bisa dimanfaatkan sekarang antara lain infak digital dan kegiatan lainnya. Meski demikian Achmad Sugiarto, Ketua Departemen Kominfo & Arsitektur Masjid DMI mengakui aplikasi ini masih sangat sederhana. Aplikasi ini pertama rilis di tahun 2016. "Aplikasi DMI masih sangat sederhana, cita-cita Ketua Umum, Pak Jusuf Kalla, beliau bilang, sampai hari ini saya ingat 'Gojek saja bisa nganter orang, masa kita nggak bisa nganter Dai ke masjid, Pak?'" kenangnya dalam webinar 'Kolaborasi DMI dan GoPay dalam Gerakan Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid', Selasa (28/7/2020). Dari aplikasi DMI, pengguna yang telah login bisa melakukan transaksi infak digital. Diketahui sejak 2018, Gopay dan DMI telah bekerjasama dengan beragam bentuk. "Kita tambahkan fitur lokasi masjid terdekat mana menggunakan GPS, ada kegiatan masjid di dalamnya, terakhir kita tambahkan ya infak digital, tinggal klik pilih bayarnya seperti apa," ucapnya. Begitu pengguna masuk ke dalam aplikasi DMI, akan ada pilih apakah mereka tergolong pengguna umum, pengurus masjid, atau ustaz. Bagi mereka yang memilih sebagai pengurus masjid, aplikasi ini membantu mengelola informasi dan jadwal aktivitas ceramah di masjid. User manapun bisa mengetahui jadwal aktivitas ceramah melalui aplikasi Dewan Masjid. Selain itu, ada juga panduan arah kiblat sehingga salat dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, menghadap Ka'bah. Oh iya, selain memakai Gopay, pengguna bisa melakukan pembayaran infak digital menggunakan saldo dari LinkAja. Simak Video "Kolaborasi dengan Gojek, Transaksi Paypal Bakal Bisa Lewat Gopay " [==] (ask/fay) Sumber

Jakarta - Kasus sengketa harta warisan mendiang pendiri Sinar Mas Eka Tjipta Widjaja terus bergulir. Freddy Widjaja salah satu anaknya menggugat saudara-saudara tirinya soal pembagian warisan dari aset-aset perusahaan Sinar Mas. Freddy menggugat saudara tirinya, yakni Indra Widjaja alias Oei Pheng Lian, Teguh Ganda Widjaja alias Oei Tjie Goan, Muktar Widjaja alias Oei Siong Lian, Djafar Widjaja alias Oei Piak Lian, dan Franky Oesman Widjaja alias Oei Jong Nian. Kasus ini didaftarkan atas nama kuasa hukum Yasrizal dengan Nomor Perkara 301/Pdt.G/2020 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Senin 20 Juli yang lalu, sidang mediasi dilakukan antara kedua belah pihak, namun mengalami kebuntuan. Persidangan berlanjut ke sidang pokok perkara. Dilihat dari situs SIPP PN Jakarta Pusat, sidang akan dilakukan 3 Agustus 2020 mendatang. Melansir dari Antara, pengacara salah satu tergugat, Indra Widjaja, Edwin menyatakan sidang mediasi tidak dapat dirundingkan karena dinilai kabur. Edwin menjelaskan perusahaan Sinar Mas tidak terkait dengan daftar harta warisan mendiang Eka Tjipta Widjaja, sehingga tidak bisa dijadikan objek gugatan. "Apa yang mau dirundingkan lagi, apa yang dituntut tidak jelas?" kata Edwin dikutip dari Antara, Selasa (28/7/2020). Sementara kuasa hukum Freddy, Irham Nur menegaskan kliennya tidak pernah menuntut aset perusahaan Sinar Mas. Hanya saja, kliennya meminta bagian yang sudah diatur sesuai KUH Perdata tentang harta waris. "Jadi jangan dibelokkan dong. Kemarin dibilang Freddy anak di luar kawin. Sekarang sudah ada penetapan pengadilan bahwa Freddy sah, dibilang penetapan itu sepihak. Saya berharap tergugat tidak lari-lari terus dan berusaha mengaburkan persoalan intinya. Semua sudah jelas diatur di KUH Perdata," ujar Irham. Freddy Widjaja sendiri buka suara soal gugatannya ini. Dia menyatakan dirinya dan saudaranya yang lain hanya menuntut keadilan dan transparansi pembagian warisan dari saudara tirinya. "Saya dan 13 anak-anak Pak Eka Tjipta lainnya tentu menuntut keadilan dari Indra dan saudara-saudaranya, karena kami tidak mendapat keadilan. Dimana harta papa yang disebut konglomerat itu," tutur Freddy. Eka Tjipta sendiri hanya tercatat secara resmi memiliki 15 anak dari 2 kali pernikahan. Sementara Freddy Widjaja, merupakan anak dari salah satu pernikahan Eka Tjipta yang tidak terdaftar secara resmi. Anak yang tercatat resmi dari Eka Tjipta Widjaja adalah Teguh, Oei Hong Leong, Franky, Indra, Frankle, Muktar, Jimmy, Fenny, Sukmawati, Ingrid, Nanny, Lanny, Inneke, Chenny, Meilay, dan Jerry dengan mencantumkan nama Widjaja. Sementara itu, dari catatan detikcom, Freddy meminta 12 aset warisan peninggalan almarhum Eka Tjipta Widjaya untuk diberikan setengah bagian. Hal ini menurutnya sesuai dengan hukum perdata. Simak Video "Jatuh Bangun Bisnis Eka Tjipta" [==] Sumber

Diprediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II minus hingga enam persen. == JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus segera direalisasikan demi menahan penurunan pertumbuhan ekonomi semakin dalam. Sebab, lambatnya penyerapan anggaran PEN, dapat berpengaruh terhadap upaya pemerintah mendorong perekonomian yang sedang tertekan. "Diprediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal dua minus empat sampai minus enam. Kalau kebijakan implementasi masih lambat, sangat mungkin kuartal tiga juga minus, sehingga akan menjadi beban berat secara keseluruhan," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dalam webinar yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada Selasa (28/7). Maka menurutnya, penting menjaga sisi demand dan sisi supply. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi bisa terus berlangsung di sektor riil. "Dunia usaha akan terus membantu pemerintah memastikan penyaluran stimulus tersebut berjalan efektif. Khususnya stimulus untuk sektor usaha atau supply side," kata dia. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 9 sektor ekonomi yang telah dibuka pemerintah pada tahap awal. Meliputi pertanian dan peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, konstruksi, transportasi barang, pertambangan, serta perminyakan. "Sektor perikanan relatif tidak punya kendala besar karena Covid-19. Justru kebutuhan domestiknya meningkat, sedangkan kebutuhan ekspor malah mengalami kendala karena serapan lokal meningkat," jelasnya. Rosan pun mengatakan, Indonesia salah satu negara paling optimis di dunia, meski penyebaran Covid-19 di dalam negeri masih tinggi. Pernyataan itu berdasarkan survei perusahaan konsultan dan manajemen global McKinsey and Company. Tingkat optimisme Indonesia menduduki peringkat ketiga, di bawah China serta India. "Ini salah satu hal positif dan menjadi modal kita untuk berkreasi sekaligus berpikiran positif, yakin Indonesia bisa segera keluar dari Covid-19," ujar dia. Sumber

Selain penanganan Covid-19, pelebaran defisit pun untuk pangan dan pembangunan. == JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperlebar rentang defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di atas kesepakatan antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR sebelumnya, yakni defisit dalam rentang 3,21 persen sampai 4,17 persen. Keputusan Presiden Jokowi untuk menaikkan defisit RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen juga masih lebih tinggi dari catatan yang disampaikan DPR kepada pemerintah, sebesar 4,7 persen. Keputusan Jokowi tersebut dilandasi bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global terkait penanganan Covid-19. Diprediksi, pemulihan yang dilakukan negara-negara dunia bisa lebih lama. Selain itu, kebutuhan belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 di dalam negeri dan pemulihan ekonomi juga masih tinggi. "Dalam sidang kabinet pagi ini presiden telah memutuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR yaitu 4,7 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (28/7). Dengan angka defisit yang diperlebar pada RAPBN 2021, maka pemerintah akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun. Menkeu menyebutkan cadangan belanja ini akan diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19 yang berkelanjutan. Termasuk juga, dukungan untuk produksi vaksin Covid-19 pada 2021. "Juga untuk ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infras, ketiga ICT agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia, juga pendidikan dan kesehatan," kata Sri menjelaskan. Dalam poin kesepakatan dengan DPR, pemerintah juga mematok target pertumbuhan ekonomi 2021 dalam rentang 4,5 persen sampai 5,5 persen. Angka ini baru bisa dicapai tentunya apabila langkah-langkah pemulihan ekonomi bisa berjalan baik dan penanganan Covid-19 di Tanah Air bisa optimal. Untuk angka-angka penerimaan negara, Sri menyebutkan, Presiden Jokowi akan merincinya langsung dalam pembacaan Nota Keuangan pada 14 Agustus nanti. "Soal target pajak, menunggu RAPBN dulu saja. Kita masih punya waktu dua minggu, saya tidak ingin mendahului presiden," kata Sri. Sedangkan terkait pembiayaan untuk menambal defisit yang semakin lebar, Sri berjanji akan menyampaikannya setelah pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden Jokowi di hadapan DPR. Sumber

Pemerintah memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun pada RAPBN 2021. == JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperlebar rentang defisit dalam RAPBN tahun 2021 nanti menjadi 5,2 persen. Defisit ini sekaligus untuk mengakomodir belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang masih tinggi. Kenaikan defisit pun membuat ruang fiskal menjadi semakin lega bagi pemerintah untuk melakukan belanja. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dengan perhitungan ini maka pemerintah memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun pada RAPBN 2021. Ada empat sektor yang akan mendapat prioritas atau bahkan penambahan belanja nantinya. Pertama adalah sektor pangan. Sri menyebutkan, presiden tidak ingin ketahanan pangan nasional goyah akibat Covid-19. Nantinya, belanja akan diprioritaskan untuk pembukaan lahan pertanian baru oleh Kementerian Pertanian hingga pengembangan budidaya perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Selain ciptakan ketahanan pangan tapi juga kesempatan kerja karena tujuan 2021 bukan hanya growth tapi juga pengurangan kemiskinan," kata Sri dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (28/7). Prioritas kedua, adalah belanja yang mendukung pengembangan kawasan industri. Kawasan industri memang ditargetkan mampu menciptakan capital inflow, termasuk juga menarik investasi manufaktur dan membuka lapangan pekerjaan. Prioritas ketiga adalah pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Menkeu menyebutkan bahwa ICT sangat dibutuhkan untuk mengkoneksikan layanan pendidikan, kesehatan, hingga perbankan ke desa-desa dan wilayah terpencil di Indonesia. "Termasuk puskesmas, desa sekolah, madrasah terkoneksi, sehingga mau ada di manapun di indonesia tetap connected secara merata dan kuat," katanya. Terakhir adalah anggaran pendidikan dan kesehatan. Pelonggaran defisit sekaligus mendukung alokasi anggaran mandatory untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 5 persen. Di luar alokasi anggaran mandatory tersebut, pelebaran defisit akan memberi tambahan dana cadangan untuk pendidikan sampai Rp 30 triliun dan dana cadangan untuk kesehatan Rp 9 triliun. "Itu karena ada tambahan defisit. Jadi itu yang presiden minta untuk difokuskan,"jelasnya. Sumber

Jakarta - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menyita 190 handphone (HP) ilegal senilai Rp 61,3 juta dengan PS yang merupakan pemilik PS Store sebagai tersangka. Kabar ini pun jadi perbincangan para netizen Twitter Indonesia. Saat berita ini dibuat, kata 'PS Store' menjadi pemuncak trending topic Twitter Indonesia, Selasa (28/7/2020) dengan 15 ribu tweet. Tanggapan netizen atas kejadian ini pun bermacam, dari yang mempertanyakan apa itu PS Store, sampai mengomentari PS Store yang memang sudah dikenal sebagai penjual ponsel dengan harga murah. [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Namun ada juga yang mempertanyakan kenapa baru sekarang Bea Cukai menciduk PS Store karena toko ponsel itu sudah beroperasi sejak lama, dan bahkan sering menggaet para influencer untuk mempromosikan tokonya. [Gambas:Twitter] Ada juga yang menceritakan pengalamannya sempat hampir membeli ponsel di PS Store karena harganya yang murah. Namun kemudian niatnya itu dibatalkan karena ternyata yang dijual itu adalah barang HP ilegal. [Gambas:Twitter] Penangkapan pemilik PS Store ini diunggah lewat akun resmi Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, yaitu @bckanwiljakarta. Seluruh HP sitaan ini milik PS yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Penyerahan barang bukti dan tersangka ini dilakukan atas pelanggaran pasal 103 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. "Tersangka berinisial PS telah diserahkan beserta barang bukti antara lain 190 handphone bekas berbagai merek dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 61.300.000," tulis akun Twitter @bckanwiljakarta yang dikutip detikcom. Pihak Bea Cukai Jakarta mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bijak dan hati-hati dalam berbelanja, khususnya jangan sampai tergoda dengan tawaran harga yang murah. Simak Video "Juara Liga Inggris, Liverpool Puncaki Trending Topic Dunia" [==] (asj/fay) Sumber

Ekonomi diungkit dari APBN yang terarah dan tepat sasaran. == JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Rancangan APBN agar disusun dengan optimistis tapi tetap harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi terkini. Angka-angka indikator ekonomi makro pun harus dikalkulasikan dengan cermat dan hati-hati. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas Rancangan Postur APBN Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7). "Angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati. Optimis tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini," ujar Jokowi. Selain itu, Presiden juga meminta agar program prioritas untuk 2021 dipastikan kembali serta pelebaran defisit APBN 2021. Fokusnya pada pembiayaan percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi di berbagai sektor. Seperti sektor kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan transformasi digital. Jokowi mengatakan, APBN hanya berkontribusi sekitar 14,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Karena itu, dalam situasi krisis ini, belanja pemerintah menjadi instrumen utama sebagai daya ungkit ekonomi. "Juga agar sektor swasta, UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita, yang terarah yang tepat sasaran," kata dia. Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyita barang yang dimiliki oleh Putra Siregar. Barang-barang ilegal yang dimiliki pemilik PS Store ini berupa 190 handphone (HP) dengan berbagai macam merek. Kasi Bimbingan kepatuhan dan Kehumasan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie mengatakan barang bukti 190 unit HP ilegal termasuk tersangka yaitu Putra Siregar sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. "Total 190 pcs. Tsk (tersangka) selama proses penyelidikan dan penyidikan hingga tahapan serah terima senantiasa kooperatif dan menggunakan protokol COVID-19," kata Ricky saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (28/7/2020). Sebanyak 190 unit HP ilegal dengan nilai Rp 61,3 juta ini terbukti melanggar pasal 103 huruf d Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Selain itu, Kanwil Bea Cukai Jakarta juga menyerahkan harta kekayaan atau penghasilan Putra Siregar yang disita di tahap penyidikan, dan akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara (dhanapala recovery) yang terdiri uang tunai Rp 500 juta, rumah senilai Rp 1,5 miliar, dan rekening bank senilai Rp 50 juta. Atas kejadian tersebut, Bea Cukai mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak gampang terbuai oleh iming-iming produk yang dijual dengan harga murah. "Karena kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya hati-hati dengan iming-iming barang murah, barang-barang mungkin bisa jadi ilegal, tapi tidak juga pasti ilegal, tapi dengan iming-iming harga murah memastikan ke masayarakat jangan sampai terpedaya," ungkapnya. Simak Video "Kejaksaan Agung Tahan 3 Pejabat Bea Cukai Batam" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Perusahaan fesyen Louis Vuitton LVMH melaporkan penurunan penjualan dan laba di kuartal-II 2020. Harga sahamnya pun ikut menyusut 3,5% di perdagangan. Penurunan ini disebabkan turunnya daya beli barang mewah di tengah pandemi virus Corona. Menyusutnya saham LVMH menyeret turunnya saham pesaingnya Kering, perusahaan pemilik brand fesyen mewah Gucci dan Yves Saint Laurent. "Keuntungan LVMH di 2020 jauh dari harapan analis dan perkiraan JPM meskipun penjualan naik sebesar 4%," tulis JP Morgan, dikutip dari Reuters, Selasa (28/7/2020). Sebelumnya pandemi virus Corona juga pernah mengancam rencana Louis Vuitton (LVMH) untuk mengakusisi Tiffany & Co. pada Juni lalu. Sebagaimana diketahui kesepakatan itu telah ada sejak akhir November 2019. LVMH resmi mengakuisisi Tiffany & Co dengan harga US$ 16,2 miliar setara Rp 236 triliun (kurs Rp 14.500). Akan tetapi, sejak adanya pandemi Corona, penjualan industri perusahaan mengalami penurunan. Sehingga, dimungkinkan kerja sama keduanya terancam gugur atau tidak berlanjut. Simak Video "Bikin Baju dari Tas Louis Vuitton dan Gucci, Wanita Filipina Viral" [==] (eds/eds) Sumber

Begini suasana di Pasar Hewan Muntilan, jelang Idul Adha, Selasa (28/7/2020). Tampak pasar tersebut ramai oleh aktivitas para pedagang dan pembeli yang hendak membeli hewan kurban. Berdasarkan pantauan, di Pasar Hewan Muntilan ini digelar hari pasaran dalam kalender Jawa, Kliwon dan Pahing. Untuk pasaran Kliwon, paling ramai karena semua hewan ternak baik sapi, kerbau maupun kambing tersedia. Sedangkan untuk pasaran Pahing, hanya hewan ternak kambing saja. Adapun para pedagang hewan ternak yang datang dari berbagai daerah. Baik dari seputaran Magelang, kemudian dari Boyolali, Purworejo, Wonosobo, Jogja hingga Purwokerto. Untuk hewan ternak sapi dan kerbau tadi terdata sekitar 800 ekor, termasuk anak sapi. Kemudian untuk kambing terdata sekitar 700 ekor. Kepala UPT Puskeswan Dinas Peternakan dan Perikanan (Peterikan) Kabupaten Magelang, drh Nibros Yekti Utami mengatakan, saat prepegan pasar ramai sekali. Lokasi parkiran juga ramai sekali, termasuk hewan ternak yang dibawa menuju pasar banyak sekali. Prepegan, kata dia, hari ini pasar terakhir menjelang Idul Adha. Hal ini karena tiap pasaran Kliwon, ternak besar baik sapi maupun kerbau dan ternak kecil seperti kambing tersedia. Kepala UPT Puskeswan Dinas Peternakan dan Perikanan (Peterikan) Kabupaten Magelang itu pun mengatakan berdasarkan pendataan ada sekitar 800 ekor sapi dan kerbau. Kemudian, kambing sebanyak 700 ekor. Sedangkan para pedagang berdatangan dari Magelang, Jogja, Boyolali, Wonosobo, Purworejo dan Purwokerto. Sumber

Jakarta - Badan legislasi (Baleg) DPR RI hari ini menggelar rapat membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Rapat di masa reses ini membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) di masing-masing bab. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dan disiarkan secara virtual. Masing-masing perwakilan tiap fraksi secara bergantian membacakan DIM yang bersifat tetap dan mengalami perubahan. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan dari 6.652 DIM yang ada dari bab 1 sampai 13, ada 3.172 DIM yang bersifat tetap. Itu berarti, ada sekitar 3.480 yang mengalami perubahan. "Dari total DIM 6.652, yang tetap ada 3.172 DIM (47,6%). Artinya, norma-norma yang ada dalam UU eksisting yang terkait atau terdampak, tidak mengalami perubahan," kata Hendrawan kepada detikcom, Selasa (28/7/2020). Sebanyak 3.172 DIM yang bersifat tetap tersebut akan langsung disepakati. Sedangkan DIM yang mengalami perubahan akan dibahas lebih lanjut di rapat selanjutnya. "(DIM tetap) tidak dibahas, langsung diterima dengan catatan akan dibicarakan apabila dibutuhkan penyesuaian dengan Ketentuan Umum, Kesepakatan atau Perubahan Substansi yang terjadi dalam pembahasan DIM yang dibahas belakangan, dan harmonisasi dan sinkronisasi antar bagian," ucapnya. Hendrawan menyebut beberapa DIM yang terdapat dalam bab RUU Cipta Kerja sebenarnya sudah dalam pembahasan. Hanya saja, masih ada yang perlu ditindaklanjuti khususnya bab III terkait peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. "Dari 13 bab, beberapa bab sudah dibahas, masih dalam proses namun sudah ada progres. Bab III memang paling banyak karena aada 15 sektor yang dibahas," tuturnya. Simak Video "Walhi Sebut RUU Cipta Kerja 'Munculkan' VOC, Alasannya?" [==] (zlf/zlf) Sumber

Jakarta - Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan dalam menjalankan berbagai program sebagai jaring pengaman ekonomi selama wabah COVID-19 telah memperlihatkan hasil. Salah satunya melalui program restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, misalnya, telah menyelesaikan restrukturisasi kredit terhadap 203.178 debitur atau sekitar 23% dari total kredit BNI berdasarkan posisi terakhir. Segmen debitur yang memanfaatkan program Restrukturisasi Kredit di BNI tersebar, mulai dari segmen bisnis kecil, menengah, bisnis korporasi, hingga segmen konsumer. Debitur segmen bisnis kecil merupakan yang terbanyak mendapatkan program restrukturisasi, yaitu sebanyak 119.831 debitur kemudian diikuti oleh segmen konsumer dengan 82.509 debitur. Deputi Komisioner Humas OJK Anto Prabowo menuturkan OJK meyakini program restrukturisasi kredit ini dapat membantu sektor riil untuk bertahan dari tekanan wabah. OJK juga terus mengevaluasi perkembangan terkini untuk menilai keleluasaan industri perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya. "Kita akan lakukan evaluasi bagaimana sektor ekonomi bergerak kembali dan perbankan tetap leluasa menjalankan fungsinya," kata Anto dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020). Sementara itu, Direktur Utama BNI Herry Sidharta mengatakan program Restrukturisasi Kredit ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dan perbankan terhadap dampak pandemi COVID-19 yang telah memberikan tekanan kepada usaha debitur sehingga berpotensi menurunkan kualitas kreditnya. Relaksasi tersebut juga merupakan stimulus bagi sektor riil sebagai upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan melihat potensi permasalah tersebut, perbankan melakukan langkah-langkah pre-emptive antara lain, melakukan assesment yaitu melaksanakan stress test untuk mengetahui potensi dampak COVID-19 terhadap kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya kepada bank. Dengan mengetahui dampak dan kemampuan nasabah yang sebenarnya, maka perbankan dapat menyiapkan upaya-upaya penyelamatan termasuk merestrukturisasi kreditnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan kebijakan internal bank. "Kami mengharapkan, ketika pandemi ini berakhir, usaha debitur akan kembali normal dan kualitas kredit dapat terjaga. Untuk menjaga kualitas kredit secara keseluruhan, selain menjalankan prinsip kehati-hatian melalui ekspansi yang selektif, BNI juga menerapkan kebijakan yang lebih prudent dalam pembentukan kecukupan cadangan atas potensi risiko yang ada," pungkas Herry. Program restrukturisasi kredit tersebut merupakan salah satu dari rangkaian program terstruktur yang disiapkan pemerintah dan perbankan dalam mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Program lain yang juga aktif dilaksanakan BNI adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut mencakup, Penempatan Uang Negara pada Bank Umum diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2020, program Subsidi Bunga bagi Debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 (diatur pada PMK 65/2020), serta program Penjaminan Kredit bagi Debitur terdampak penyebaran COVID-19 (diatur pada PMK 71/2020). Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan implementasi program pemerintah mengenai subsidi bunga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional melalui penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang layak mendapatkan subsidi bunga serta melakukan sosialisasi bersama Kementerian Keuangan. Penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan ini merupakan peran OJK yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 65/PMK.05/2020 mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga dan disepakati dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenkeu dan OJK mengenai koordinasi pelaksanaan penempatan dana dan pemberian subsidi bunga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Data dan informasi debitur yang disiapkan OJK antara lain melalui data Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) yang sesuai kriteria pemberian subsidi bunga yang bisa digunakan Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) termasuk untuk memvalidasi data NPWP dan NIK serta pemenuhan persyaratan lainnya. Simak Video "Usut Kasus Pembobol BNI Maria Lumowa, Polisi Periksa 14 Saksi" [==] (ega/ega) Sumber

Jakarta - Bertahun-tahun sebelum pembobolan masif menyerang akun milik pesohor ternama, keamanan Twitter rupanya telah tersusupi. Pegawai kontrak Twitter rupanya bisa menggunakan alat internal perusahaan untuk mengintip akun milik selebriti, termasuk Beyoncé. Hal ini pertama kali dilaporkan Bloomberg berdasarkan informasi dari mantan pegawai Twitter. Pegawai Twitter yang menyalahgunakan aksesnya ini berasal dari tim keamanan yang terdiri dari 1.500 pegawai tetap dan pegawai kontrak dari perusahaan pihak ketiga. Dikutip detikINET dari The Verge, Selasa (28/7/2020) alat internal yang dimaksud memungkinkan pegawai Twitter untuk melakukan beberapa tindakan seperti mereset akun atau merespon pelanggaran. Tapi oleh beberapa pihak, alat ini digunakan untuk memata-matai dan membobol akun. Bahkan pada tahun 2017-2018, beberapa pegawai kontrak saling menantang untuk memata-matai akun selebriti, termasuk Beyoncé, dengan mendaftarkan permintaan bantuan (help-desk) palsu. Mereka diduga berhasil mengakses alamat IP para selebriti untuk digunakan melacak perkiraan posisinya, yang tentu mengancam privasi pengguna. Saking banyaknya kasus seperti ini, tim keamanan Twitter sampai kewalahan mendeteksinya. Beberapa dari pegawai kontrak tersebut ternyata dipekerjakan oleh Cognizant, perusahaan penyedia jasa pihak ketiga, yang saat ini masih menjadi mitra Twitter. Perusahaan berlogo burung ini mengatakan pegawai yang ketahuan menyalahgunakan alat internal perusahaan bisa langsung dipecat, tapi mereka tidak mengomentari langsung tentang kasus yang dilaporkan oleh Bloomberg. Bloomberg juga melaporkan bahwa keluhan tentang akses tak berizin ke akun-akun Twitter telah diajukan ke dewan direksi Twitter hampir setiap tahun dari 2015 sampai 2019. Tapi keluhan tersebut tidak ditanggapi sebagai ancaman serius terhadap keamanan Twitter atau privasi pengguna. Keamanan alat internal Twitter memang menjadi sorotan setelah peretasan terhadap 130 akun, termasuk akun Bill Gates, Jeff Bezos dan Elon Musk. Twitter mengatakan serangan ini merupakan rekayasa sosial terkoordinasi yang menargetkan pegawainya yang memiliki akses terhadap alat internal. Bloomberg mengatakan hacker menghubungi seorang pegawai Twitter untuk untuk mendapatkan informasi keamanan yang bisa membantu mereka untuk mengakses alat internal perusahaan. Tidak hanya mengunggah cuitan yang berisi penipuan bitcoin, hacker juga mengakses direct messages milik 36 akun. Mereka juga berhasil mengunduh data milik delapan pengguna menggunakan alat 'Your Twitter Data'. Simak Video "Jaga Privasi Pengguna, Google Luncurkan Beberapa Fitur Pembaharuan" [==] (vmp/fay) Sumber