bot

Jakarta - Harga emas terus meningkat, per 28 Juli 2020 harga emas tembus Rp 1.022.000 per gram. Harga emas terus merangkak naik sejak periode awal tahun 2020 ini. Pengamat menyebut kenaikan ini berpotensi masih terjadi ke depan. Karena masih ada kemungkinan sentimen dari ekonomi global yang mempengaruhi harga emas. Jika naik terus, bagaimana ya tahan atau jual? Berikut berita selengkapnya: Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan harga emas ini masih akan bertahan hingga minggu depan karena masih adanya sentimen-sentimen dari global. "Sampai kapan ini akan terjadi? Minggu ini dan minggu depan kemungkinan bahkan sampai Rp 1.070.000 per gram," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (28/7/2020). Dia mengungkapkan, jika harga emas Antam hari inisudah masuk ke level tertinggi maka saat itu adalah waktu yang tepat untuk pelaku pasar melakukan aksi jual. Sedangkan untuk yang ingin membeli, lebih baik wait and see lebih dulu. "Untuk yang beli wait and see dulu ya, sampai ada koreksi harga lagi," jelasnya. Ibrahim mengungkapkan kenaikan harga emas Antam hari ini yang signifikan ini juga didorong oleh ketegangan antara India dan China di perbatasan. "Ini juga karena India dan China yang memanas, sekarang kan sudah ada 40 tank India yang disiapkan di perbatasan. Ini sedikit mengakibatkan ketakutan pasar," kata dia. Sumber

Jakarta - Harga emas terus meningkat, per 28 Juli 2020 harga emas tembus Rp 1.022.000 per gram. Harga emas terus merangkak naik sejak periode awal tahun 2020 ini. Pengamat menyebut kenaikan ini berpotensi masih terjadi ke depan. Karena masih ada kemungkinan sentimen dari ekonomi global yang mempengaruhi harga emas. Jika naik terus, bagaimana ya tahan atau jual? Berikut berita selengkapnya: Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan harga emas ini masih akan bertahan hingga minggu depan karena masih adanya sentimen-sentimen dari global. "Sampai kapan ini akan terjadi? Minggu ini dan minggu depan kemungkinan bahkan sampai Rp 1.070.000 per gram," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (28/7/2020). Dia mengungkapkan, jika harga emas Antam hari inisudah masuk ke level tertinggi maka saat itu adalah waktu yang tepat untuk pelaku pasar melakukan aksi jual. Sedangkan untuk yang ingin membeli, lebih baik wait and see lebih dulu. "Untuk yang beli wait and see dulu ya, sampai ada koreksi harga lagi," jelasnya. Ibrahim mengungkapkan kenaikan harga emas Antam hari ini yang signifikan ini juga didorong oleh ketegangan antara India dan China di perbatasan. "Ini juga karena India dan China yang memanas, sekarang kan sudah ada 40 tank India yang disiapkan di perbatasan. Ini sedikit mengakibatkan ketakutan pasar," kata dia. Sumber

Akibat Covid-19, jumlah pengangguran di tahun ini saja sudah bertambah 3,7 juta orang == JAKARTA -- Pelebaran defisit pada RAPBN 2021 sebesar 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan digunakan untuk membuat program yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan terjadi kenaikan tingkat pengangguran selama pandemi Covid-19 terjadi. “Dengan naiknya defisit dari 4,5 persen (hasil pembicaraan dengan DPR) menjadi 5,2 persen dari PDB atau sekitar 0,7 persen maka tentu ada ruang fiskal yang cukup untuk belanja,” kata Suharso dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (28/7). Program mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, ujar Suharso, akan menjadi beberapa dalam program prioritas dari RAPBN 2021, selain penanganan dampak kesehatan akibat Covid-19. Pasalnya, akibat Covid-19, jumlah pengangguran di tahun ini saja sudah bertambah 3,7 juta orang. Peningkatan jumlah pengangguran ini mencapai 50 persen dari indeks tingkat pengangguran saat ini. Kondisi ini diakui Suharso sudah begitu mengkhawatirkan. “Kenaikan (jumlah pengangguran) sekitar 3,7 juta (orang) dalam hitungan Bappenas. 3,7 juta sebuah angka yg relatif besar, karena sekarang itu kita itu sekitar 7 juta. Jadi dengan 3,7 juta artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50 persen dari yang ada,” ujarnya. Program prioritas pada RAPBN 2021 juga akan menyasar kepada pengembangan sektor kawasan industri, pariwisata, reformasi di sektor kesehatan, dan ketahanan pangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit anggaran dalam Rancangan APBN 2021 akan dinaikkan menjadi 5,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari sebelumnya 4,17 persen. Dalam kesepakatan dengan parlemen di sidang Badan Anggaran DPR sebelumnya, pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2021 sebesar 4,17 persen, namun anggota dewan melihat terdapat indikasi kenaikan defisit menjadi 4,7 persen PDB karena masih tingginya tekanan dari pandemi Covid-19. “Dengan defisit 5,2 persen PDB pada 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama. sumber : Antara Sumber

Pemerintah memutuskan memperlebar defisit RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen terhadap PDB. == JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan pemerintah untuk melebarkan defisit pada 2021 sudah patut dilakukan. Sebab, pemerintah akan dituntut meningkatkan belanja seiring kebutuhan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk menangani penyebaran virus Covid-19. Di sisi lain, Yusuf menyebutkan, sumber penerimaan negara masih mengalami tantangan besar. Penerimaan dari pajak berada dalam level konsolidasi, yang bisa dilihat dari proyeksi rasio pajak di level sembilan persen. "Dengan kondisi ini, melebar defisit merupakan sebuah keniscayaan," katanya saat dihubungi == Selasa (28/7). Menurut Yusuf, salah satu program yang hampir pasti dilakukan adalah perluasan penerima bantuan sosial dengan menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ini sebagai upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang pada 2020 diprediksi CORE dapat mencapai total 30 juta hingga 37 juta penduduk. Belanja lain yang juga dibutuhkan tahun depan yakni kesehatan. Pemerintah diyakini menambah komposisi belanja kesehatan dengan asumsi, vaksin Covid-19 yang sudah dijual secara umum pada 2021. Pelebaran defisit akan menciptakan konsekuensi fiskal berupa penambahan beban utang beberapa tahun mendatang. Sebab, pembiayaan utang akan kembali menjadi andalan pemerintah di tengah seretnya penerimaan negara. "Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan strategi pembiayaan," tutur Yusuf. Dari beberapa opsi pembiayaan yang dimiliki, Yusuf menuturkan, skema bagi beban (burden sharing) antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) patut menjadi prioritas. Hal ini terutama agar imbal hasil dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah. Pilihan pemerintah untuk memprioritaskan SBN dengan memanfaatkan investor domestik juga merupakan pilihan tepat. Terlebih dengan melihat animo investor ritel terhadap produk SBN yang masih meningkat. Hanya saja, Yusuf mengatakan, tahun depan masih merupakan tahun konsolidasi ekonomi. "Dampaknya, likuiditas di pasar keuangan masih akan cenderung ketat," ujarnya. Melalui Rapat Terbatas pada Selasa, pemerintah memutuskan memperlebar rentang defisit RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen terhadap PDB. Angka ini di atas kesepakatan antara pemerintah dengan Banggar DPR pada pertengahan Juni, yakni rentang 3,21 persen hingga 4,17 persen. Keputusan pemerintah didasari atas bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global mengenai penanganan Covid-19 yang masih berlangsung sampai tahun depan. Pemulihan banyak negara pun diprediksi dapat berlangsung lebih lama, termasuk Indonesia. Selain itu, kebutuhan belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi juga masih tinggi. Sumber

Jakarta - OPPO akan segera membawa beragam inovasi di dunia mobile videography lewat seri Reno terbarunya yaitu Reno4. Melalui ponsel canggih ini, pengguna akan diajak untuk mengeksplorasi videografi slow motion melalui fitur terbaru yang disematkan dalam kameranya. 960fps Smart Slow-motion adalah fitur pada kamera OPPO Reno4 yang mampu merekam setiap momen penting dengan efek video slow motion atau gerak lambat hingga 960 fps (frame per second). Detail dari setiap gambar serta gerakan yang direkam pun tentunya masih terlihat dengan jernih dan halus. [Gambas:Instagram] OPPO Reno4 melipatgandakan jumlah momen yang direkam melalui fitur 960fps Smart Slow-motion. Perekaman gambar asli yang dilakukan selama satu detik, akan menghasilkan video baru yang tentunya sudah di geraklambatkan dengan durasi 10 detik. Sebelumnya fitur 960fps di Reno4 terungkap melalui visual yang menampilkan artis Cinta Laura sedang memegang OPPO Reno4 disertai keterangan AI Slow-Motion video. Selain slow motion, Reno4 juga menghadirkan fitur videografi lain yaitu AI Monochrome yang dapat menambah kreativitas pengguna saat merekam momen. Pengguna pun akan dimanjakan dengan berbagai fitur fotografi trendy yang ada di OPPO Reno4. Ikuti terus informasi terbaru tentang OPPO Reno4 di detikINET dan situs resmi OPPO di sini. Simak Video "OPPO Reno4 Disebut Bakal Jadi Trendsetter Smartphone" [==] (prf/ega) Sumber

Banyak perusahaan dari berbagai sektor yang tak bisa beroperasi akibat Covid-19. == JAKARTA -- Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung, Aldrin Herwany menilai pemerintah perlu segera menciptakan lapangan pekerjaan. Dia mengatakan, jutaan pekerja telah dirumahkan dan di-PHK hingga terjadi kebutuhan lapangan kerja untuk angkatan kerja baru. Dia menilai pemerintah perlu menyederhanakan regulasi yang ada saat ini guna meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal mereka di dalam negeri. Dia mengatakan, masuknya modal investor dapat berpotensi membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. "Investor akan lari ke kita, pengangguran akibat pandemi akan terserap," kata Aldrin Herwany dalam keterangan, Selasa (28/7). Aldrin mengungkapkan bahwa saat ini sudah banyak perusahaan dari berbagai sektor yang tidak bisa beroperasi akibat Covid-19, di dalamnya termasuk sektor informal. Menurut dia, kondisi saat ini pemerintah diharapkan segera merampungkan bahasan RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Dia menilai, pemerintah masih memiliki banyak persoalan yang harus diselesaikan setelah pandemi Covid-19 berakhir. Dia berpendapat bahwa produk hukuk itu daoat memangkas tumpang tindih regulasi hingga bisa menjadi penyelamat ketenagakerjaan dan sektor informal dari terpaan krisis. "Sebagai payung hukum yang memangkas regulasi, RUU Cipta Kerja diyakini mampu menarik minat investor untuk berinvestasi setelah pandemi Covid-19," katanya. Seperti diketahui, RUU Ciptaker atau Omnibus Law kini sedang dalam bahasan DPR dan pemerintah. Namun, legislatif dan eksekutif sepakat untuk sepakat mencoret bahasan isu ketenagakerjaan produk hukum tersebut.[ Sumber

Jakarta - Ketua Kebijakan Publik APINDO, yang juga Managing Director Institute of Developing Economies & Entrepreneurship (IDEE), Sutrisno Iwantono mengatakan salah satu isu dalam omnibus law yang sedang digodok adalah rencana pemerintah mengizinkan warga negara asing (WNA) untuk memiliki properti. Lalu, bagaimana tanggapan terhadap isu yang dibahas tersebut? Iya isu ini memang sudah lama diwacanakan. Sebenarnya di negara lain juga sudah dilaksanakan tentang cara pemilikan seperti ini. Menurut saya itu bisa mendongkrak industri properti yang terpuruk beberapa tahun terakhir ini, apalagi di tengah pandemi ini terjadi keterpurukan yang serius. Sebenarnya property itu kan nggak ada barang yang nantinya bisa dibawa keluar negeri, beli apartemen misalnya barangnya tetap disini. Tapi kalau orang asing bisa beli artinya mereka bawa duit ke sini, ini bisa melonggarkan tekanan devisa kita serta kekeringan likuiditas di masyarakat. Karena itu prosedur dan administrasi pembelian oleh orang asing ini perlu diperlancar, misalnya tidak harus memiliki KITAS, cukup hanya visa multi entry untuk waktu 3 sampai 5 tahun. Status kepemilikan tidak perlu dibedakan dengan WNI serta jangka waktu kepemilikan juga jangan terlalu pendek, di negara lain sampai 90 tahun, walaupun pemberiannya bisa dilakukan secara bertahap. Bagaimana sebenarnya kondisi industri properti saat ini? Permintaan pada properti mengalami penurunan yang nyata. Untuk properti komersial Index Permintaan Property Komersial turun dari 0,52% triwulan IV 2019 menjadi 0,41% pada triwulan I 2020, untuk triwulan II lebih parah lagi walaupun angkanya kita belum punya. Sektor-sektor lain sisi demand memang mengalami gangguan, seperti perhotelan yang sangat terpuruk dengan tingkat hunian sekitar 10-30%, sehingga tidak memungkinkan mereka membangun hotel baru. Demikian juga untuk perkantoran. Pertumbuhan tahunan indeks supply sektor perkantoran di Indonesia pada kuartal I tahun 2020 mengalami penurunan dari kuartal IV tahun 2019, yakni dari 0,10% menjadi 0,04% (q to q). Sedangkan indeks demand sektor perkantoran di Indonesia selama kuartal I tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dari kuartal IV tahun 2019, yakni turun dari 1,26% menjadi 0,94%. Untuk segmen apartemen, banyak pekerjaan yang hilang dan banyak orang yang tidak mampu membayar sewa rumah atau KPR. Pembelian masih ada tetapi pembeliannya terus menurun. Sedangkan untuk sektor retail, yang parah lagi, mall masih tutup kalau buka juga sangat terbatas, sehingga pembangunan mall baru tidak ada dan orang lebih banyak sewa daripada bangun baru. Sektor perumahan sama saja, orang menghentikan pembelian rumah saat ini. Apa usulan untuk menolong industri properti? Begini ya, industri properti merupakan sector yang penting dalam penerapan tenaga kerja menurut kajian dari Apindo, Kadin dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) bahwa tenaga kerja langsung maupun tidak langsung pada sektor properti sebanyak 30,34 juta pekerja. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 11,17 juta tenaga kerja pada 175 industri turunan properti. Sedangkan untuk total tenaga kerja di sektor properti mencapai 19,16 juta yang terdiri atas 44.738 pekerja di perusahaan terbuka, pengembang hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan non-terbuka sebanyak 18,79 juta tenaga kerja, serta pengembang MBR sebanyak 327.625 tenaga kerja. Apabila industri properti jatuh dalam krisis, maka sebagian hingga seluruh pekerja tersebut akan terancam terganggu penghasilannya hingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itulah yang saya pahami dari keluhan teman-teman di industry ini, ada sejumlah usulan yang disampaikan antara lain: restrukturisasi kredit, keringanan cicilan dan bunga, perpajakan seperti PPh 21,penurunan PPh Final jual tanah 2,5 persen menjadi 1 persen berdasarkan nilai aktual transaksi, bukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Biaya Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selain mahal juga mesti validasi rumit sehingga mengurungkan niat beli, PBB jangan dulu dinaikkan. Kemudian juga perjanjian jual beli (PPJB) harusnya jangan dulu pake Notaris karena biayanya mahal. Beban listrik dengan abonemen minimal, harusnya sesuai pemakaian saja. Kemudian penyederhanaan perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan Sertipikat laik Pakai (SLF), termasuk aturan tata ruang. Hal-hal ini selayaknya dilonggarkan agar industry ini bisa menggeliat, dan tidak luluh. Kita berharap dalam pembahasan Omnibus Law yang saat ini sedang dilakukan antara pemerintah dan DPR hal-hal ini kiranya mendapat perhatian. Simak Video "Demo di DPR Tak Patuhi Physical Distancing, KASBI: Ini di Luar Dugaan" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Ketua Kebijakan Publik APINDO, yang juga Managing Director Institute of Developing Economies & Entrepreneurship (IDEE), Sutrisno Iwantono mengatakan salah satu isu dalam omnibus law yang sedang digodok adalah rencana pemerintah mengizinkan warga negara asing (WNA) untuk memiliki properti. Lalu, bagaimana tanggapan terhadap isu yang dibahas tersebut? Iya isu ini memang sudah lama diwacanakan. Sebenarnya di negara lain juga sudah dilaksanakan tentang cara pemilikan seperti ini. Menurut saya itu bisa mendongkrak industri properti yang terpuruk beberapa tahun terakhir ini, apalagi di tengah pandemi ini terjadi keterpurukan yang serius. Sebenarnya property itu kan nggak ada barang yang nantinya bisa dibawa keluar negeri, beli apartemen misalnya barangnya tetap disini. Tapi kalau orang asing bisa beli artinya mereka bawa duit ke sini, ini bisa melonggarkan tekanan devisa kita serta kekeringan likuiditas di masyarakat. Karena itu prosedur dan administrasi pembelian oleh orang asing ini perlu diperlancar, misalnya tidak harus memiliki KITAS, cukup hanya visa multi entry untuk waktu 3 sampai 5 tahun. Status kepemilikan tidak perlu dibedakan dengan WNI serta jangka waktu kepemilikan juga jangan terlalu pendek, di negara lain sampai 90 tahun, walaupun pemberiannya bisa dilakukan secara bertahap. Bagaimana sebenarnya kondisi industri properti saat ini? Permintaan pada properti mengalami penurunan yang nyata. Untuk properti komersial Index Permintaan Property Komersial turun dari 0,52% triwulan IV 2019 menjadi 0,41% pada triwulan I 2020, untuk triwulan II lebih parah lagi walaupun angkanya kita belum punya. Sektor-sektor lain sisi demand memang mengalami gangguan, seperti perhotelan yang sangat terpuruk dengan tingkat hunian sekitar 10-30%, sehingga tidak memungkinkan mereka membangun hotel baru. Demikian juga untuk perkantoran. Pertumbuhan tahunan indeks supply sektor perkantoran di Indonesia pada kuartal I tahun 2020 mengalami penurunan dari kuartal IV tahun 2019, yakni dari 0,10% menjadi 0,04% (q to q). Sedangkan indeks demand sektor perkantoran di Indonesia selama kuartal I tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dari kuartal IV tahun 2019, yakni turun dari 1,26% menjadi 0,94%. Untuk segmen apartemen, banyak pekerjaan yang hilang dan banyak orang yang tidak mampu membayar sewa rumah atau KPR. Pembelian masih ada tetapi pembeliannya terus menurun. Sedangkan untuk sektor retail, yang parah lagi, mall masih tutup kalau buka juga sangat terbatas, sehingga pembangunan mall baru tidak ada dan orang lebih banyak sewa daripada bangun baru. Sektor perumahan sama saja, orang menghentikan pembelian rumah saat ini. Apa usulan untuk menolong industri properti? Begini ya, industri properti merupakan sector yang penting dalam penerapan tenaga kerja menurut kajian dari Apindo, Kadin dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) bahwa tenaga kerja langsung maupun tidak langsung pada sektor properti sebanyak 30,34 juta pekerja. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 11,17 juta tenaga kerja pada 175 industri turunan properti. Sedangkan untuk total tenaga kerja di sektor properti mencapai 19,16 juta yang terdiri atas 44.738 pekerja di perusahaan terbuka, pengembang hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan non-terbuka sebanyak 18,79 juta tenaga kerja, serta pengembang MBR sebanyak 327.625 tenaga kerja. Apabila industri properti jatuh dalam krisis, maka sebagian hingga seluruh pekerja tersebut akan terancam terganggu penghasilannya hingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itulah yang saya pahami dari keluhan teman-teman di industry ini, ada sejumlah usulan yang disampaikan antara lain: restrukturisasi kredit, keringanan cicilan dan bunga, perpajakan seperti PPh 21,penurunan PPh Final jual tanah 2,5 persen menjadi 1 persen berdasarkan nilai aktual transaksi, bukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Biaya Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selain mahal juga mesti validasi rumit sehingga mengurungkan niat beli, PBB jangan dulu dinaikkan. Kemudian juga perjanjian jual beli (PPJB) harusnya jangan dulu pake Notaris karena biayanya mahal. Beban listrik dengan abonemen minimal, harusnya sesuai pemakaian saja. Kemudian penyederhanaan perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan Sertipikat laik Pakai (SLF), termasuk aturan tata ruang. Hal-hal ini selayaknya dilonggarkan agar industry ini bisa menggeliat, dan tidak luluh. Kita berharap dalam pembahasan Omnibus Law yang saat ini sedang dilakukan antara pemerintah dan DPR hal-hal ini kiranya mendapat perhatian. Simak Video "Demo di DPR Tak Patuhi Physical Distancing, KASBI: Ini di Luar Dugaan" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H. Maming mendorong para pengusaha dari generasi milenial terjun langsung dan berkecimpung di dunia bisnis sektor pertanian. Mardani mengatakan sektor pertanian memiliki potensi besar dan mampu menyelamatkan negara dari ancaman krisis global. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang memiliki tingkat prioritas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, perkembangan teknologi dan alat mesin pertanian yang pesat membuat akses bisnis semakin terbuka lebar. Peluang tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menerapkan konsep family farming dengan menjadikan lahan sempit dan pekarangan rumah sebagai lahan hidroponik dan aeroponik. Bahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memperkirakan dalam 2 tahun ke depan, bisnis yang masih dapat berjalan dengan baik adalah bisnis pertanian, hal ini terlihat dari perkembangan ekspor yang terus meningkat setiap bulannya. Ia juga mengatakan berdasarkan data yang ada, ekspor yang tumbuh selama pandemi COVID-19 hanya sektor pertanian. "Untuk komoditinya yang menjadi andalan adalah kelapa sawit, karet dan kakao. Kalau ekspor pertanian di tahun 2019 sebesar Rp 400 triliun, ke depan kita harus bisa mencapai 1.000 triliun dengan peningkatan 300 persen," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020). Tidak hanya memiliki target di bidang pertanian, Syahrul juga menegaskan saat ini pemerintah tengah membenahi sektor perunggasan nasional demi meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. "Kami upayakan stabilitas perunggasan nasional ini utamanya untuk kesejahteraan peternak. Pemerintah juga akan mendengarkan usulan berbagai pihak," tuturnya. Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) juga terus berupaya melakukan stabilisasi perunggasan dengan mengimbau perusahaan perunggasan menyerap livebird di tingkat peternak UMKM. Hingga kini ada 22 perusahaan perunggasan yang berkomitmen menyerap livebird dari peternak UMKM dengan target sebanyak 4.119.000 ekor. Hasilnya, pada 21 April - 21 Mei 2020 terealisasi pembelian livebird dari peternak UKM sebanyak 928.833 ekor atau 22,25%. Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita mengatakan penyerapan livebird tersebut terbukti mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan harga livebird. Harga livebird di tingkat peternak mengalami peningkatan pada bulan Mei 2020 dan sudah mencapai harga acuan Permendag No. 7 tahun 2020, yaitu harga pembelian di tingkat petani untuk batas bawah seharga Rp 19.000/kg. Ketut mengatakan saat memasuki awal tahun 2020, kondisi perunggasan memang kurang kondusif dan harga livebird sempat anjlok mencapai angka terendah pada bulan April 2020 dengan rata-rata Rp 13.517/kg di Pulau Jawa. Harga ini jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) tingkat peternak yaitu Rp 15.000-17.000/kg. Produksi DOC bulan Juni berdasarkan data Setting Hatching Record (SHR) sebanyak 186.082.424 ekor dan berpotensi menjadi daging ayam ras pada bulan Juli sebanyak 205.178 ton. Kebutuhan daging ayam ras pada bulan Juli 2020 sebanyak 162.465 ton yang artinya terjadi surplus sebanyak 42.713 ton atau 26,29%. "Persentase surplus cukup besar sehingga laju pertumbuhan produksi DOC FS dikendalikan dengan melakukan penyesuaian produksi berdasarkan demand," kata Ketut. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan. Harga livebird sejak Januari-April telah dilakukan pengurangan produksi DOC FS melalui cutting telur HE, afkir dini Parent Stock (PS) umur lebih dari 60 minggu, dan tunda setting telur HE untuk CSR ke yayasan/pesantren dan wilayah terdampak bencana. Dalam upaya melakukan stabilisasi perunggasan, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH Kementan, Sugiono mengatakan ada beberapa langkah yang dilakukan dan terbagi dalam tiga tahap, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan data Setting Hatching Report (SHR) sebagai acuan penyajian data supply dan demand FS aktual setiap minggu. Berdasarkan basis data supply dan potensi demand mingguan tersebut, tindakan antisipatif akan dilakukan secara cepat berupa pengendalian produksi FS melalui afkir dini PS. Penyerapan livebird dari peternak UMKM oleh mitra perusahaan perunggasan, penugasan BUMN juga akan ada saat supply berlebih, dan harga livebird di bawah HPP. Pemerintah juga dikatakan akan mengawal penyimpanan dan distribusi daging beku (karkas) dari cold storage agar harga daging ayam tetap stabil sehingga tidak melebihi harga acuan penjualan di tingkat konsumen. "Kami juga mengimbau peternak eksternal (mandiri) agar segera melakukan Standing Order (SO) DOC FS kepada pembibit untuk 3-4 minggu kedepan. SO sebagai acuan produksi DOC FS, pembibit melakukan setting telur HE berdasarkan SO untuk eksternal dan internal farm," papar Sugiono. Selain itu juga akan dilakukan audit kinerja farm PS aspek kesesuaian Good Breeding Practices (GBP) sekaligus pembinaan aspek manajemen dan biosecurity breeding farm untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Sugiono menyebut pihaknya juga akan mengupayakan penyelesaian revisi Permentan 32 Tahun 2017 dalam jangka dekat. Untuk jangka menengah, langkah yang dilakukan antara lain mengusulkan review struktur biaya produksi ayam ras sebagai rekomendasi perubahan harga acuan Permendag No 7 tahun 2020, harga acuan pembelian di tingkat petani untuk livebird dan telur ayam ras diupayakan mencapai efisiensi dalam aspek upaya produktivitas (performa), serta mempertimbangkan harga pakan dan DOC. Dengan adanya efisiensi biaya produksi ini, diharapkan HPP livebird dan telur ayam ras menjadi lebih rendah dan menjadi rekomendasi perubahan harga acuan Permendag yang dinilai terlalu tinggi. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan dengan perbaikan harga LB dan telur ayam ras juga diperlukan untuk stabilisasi jangka menengah. "Capaian NTP subsektor peternakan paling berkontribusi terhadap NTP pertanian. Lalu, langkah jangka menengah lainnya yaitu memvalidasi data demand dari setiap provinsi sebagai basis perhitungan supply demand menurut wilayah," papar Sugiono. Sedangkan untuk jangka panjang pemerintah akan merumuskan kewajiban pemotongan ayam ras di RHPU, optimalisasi cold storage untuk menekan peredaran livebird, optimalisasi tata niaga ayam ras melalui rantai dingin, akselerasi target peningkatan konsumsi ayam dan telur ayam ras melalui promosi dan peningkatan industri olahan, serta akselerasi capaian target ekspor produk unggas dengan memperluas penerapan sistem kompartemen bebas AI. Simak Video "Budidaya Kelinci Hias, Kudus" [==] (mul/ega) Sumber

Jakarta - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H. Maming mendorong para pengusaha dari generasi milenial terjun langsung dan berkecimpung di dunia bisnis sektor pertanian. Mardani mengatakan sektor pertanian memiliki potensi besar dan mampu menyelamatkan negara dari ancaman krisis global. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang memiliki tingkat prioritas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, perkembangan teknologi dan alat mesin pertanian yang pesat membuat akses bisnis semakin terbuka lebar. Peluang tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menerapkan konsep family farming dengan menjadikan lahan sempit dan pekarangan rumah sebagai lahan hidroponik dan aeroponik. Bahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memperkirakan dalam 2 tahun ke depan, bisnis yang masih dapat berjalan dengan baik adalah bisnis pertanian, hal ini terlihat dari perkembangan ekspor yang terus meningkat setiap bulannya. Ia juga mengatakan berdasarkan data yang ada, ekspor yang tumbuh selama pandemi COVID-19 hanya sektor pertanian. "Untuk komoditinya yang menjadi andalan adalah kelapa sawit, karet dan kakao. Kalau ekspor pertanian di tahun 2019 sebesar Rp 400 triliun, ke depan kita harus bisa mencapai 1.000 triliun dengan peningkatan 300 persen," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020). Tidak hanya memiliki target di bidang pertanian, Syahrul juga menegaskan saat ini pemerintah tengah membenahi sektor perunggasan nasional demi meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. "Kami upayakan stabilitas perunggasan nasional ini utamanya untuk kesejahteraan peternak. Pemerintah juga akan mendengarkan usulan berbagai pihak," tuturnya. Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) juga terus berupaya melakukan stabilisasi perunggasan dengan mengimbau perusahaan perunggasan menyerap livebird di tingkat peternak UMKM. Hingga kini ada 22 perusahaan perunggasan yang berkomitmen menyerap livebird dari peternak UMKM dengan target sebanyak 4.119.000 ekor. Hasilnya, pada 21 April - 21 Mei 2020 terealisasi pembelian livebird dari peternak UKM sebanyak 928.833 ekor atau 22,25%. Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita mengatakan penyerapan livebird tersebut terbukti mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan harga livebird. Harga livebird di tingkat peternak mengalami peningkatan pada bulan Mei 2020 dan sudah mencapai harga acuan Permendag No. 7 tahun 2020, yaitu harga pembelian di tingkat petani untuk batas bawah seharga Rp 19.000/kg. Ketut mengatakan saat memasuki awal tahun 2020, kondisi perunggasan memang kurang kondusif dan harga livebird sempat anjlok mencapai angka terendah pada bulan April 2020 dengan rata-rata Rp 13.517/kg di Pulau Jawa. Harga ini jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) tingkat peternak yaitu Rp 15.000-17.000/kg. Produksi DOC bulan Juni berdasarkan data Setting Hatching Record (SHR) sebanyak 186.082.424 ekor dan berpotensi menjadi daging ayam ras pada bulan Juli sebanyak 205.178 ton. Kebutuhan daging ayam ras pada bulan Juli 2020 sebanyak 162.465 ton yang artinya terjadi surplus sebanyak 42.713 ton atau 26,29%. "Persentase surplus cukup besar sehingga laju pertumbuhan produksi DOC FS dikendalikan dengan melakukan penyesuaian produksi berdasarkan demand," kata Ketut. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan. Harga livebird sejak Januari-April telah dilakukan pengurangan produksi DOC FS melalui cutting telur HE, afkir dini Parent Stock (PS) umur lebih dari 60 minggu, dan tunda setting telur HE untuk CSR ke yayasan/pesantren dan wilayah terdampak bencana. Dalam upaya melakukan stabilisasi perunggasan, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH Kementan, Sugiono mengatakan ada beberapa langkah yang dilakukan dan terbagi dalam tiga tahap, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan data Setting Hatching Report (SHR) sebagai acuan penyajian data supply dan demand FS aktual setiap minggu. Berdasarkan basis data supply dan potensi demand mingguan tersebut, tindakan antisipatif akan dilakukan secara cepat berupa pengendalian produksi FS melalui afkir dini PS. Penyerapan livebird dari peternak UMKM oleh mitra perusahaan perunggasan, penugasan BUMN juga akan ada saat supply berlebih, dan harga livebird di bawah HPP. Pemerintah juga dikatakan akan mengawal penyimpanan dan distribusi daging beku (karkas) dari cold storage agar harga daging ayam tetap stabil sehingga tidak melebihi harga acuan penjualan di tingkat konsumen. "Kami juga mengimbau peternak eksternal (mandiri) agar segera melakukan Standing Order (SO) DOC FS kepada pembibit untuk 3-4 minggu kedepan. SO sebagai acuan produksi DOC FS, pembibit melakukan setting telur HE berdasarkan SO untuk eksternal dan internal farm," papar Sugiono. Selain itu juga akan dilakukan audit kinerja farm PS aspek kesesuaian Good Breeding Practices (GBP) sekaligus pembinaan aspek manajemen dan biosecurity breeding farm untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Sugiono menyebut pihaknya juga akan mengupayakan penyelesaian revisi Permentan 32 Tahun 2017 dalam jangka dekat. Untuk jangka menengah, langkah yang dilakukan antara lain mengusulkan review struktur biaya produksi ayam ras sebagai rekomendasi perubahan harga acuan Permendag No 7 tahun 2020, harga acuan pembelian di tingkat petani untuk livebird dan telur ayam ras diupayakan mencapai efisiensi dalam aspek upaya produktivitas (performa), serta mempertimbangkan harga pakan dan DOC. Dengan adanya efisiensi biaya produksi ini, diharapkan HPP livebird dan telur ayam ras menjadi lebih rendah dan menjadi rekomendasi perubahan harga acuan Permendag yang dinilai terlalu tinggi. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan dengan perbaikan harga LB dan telur ayam ras juga diperlukan untuk stabilisasi jangka menengah. "Capaian NTP subsektor peternakan paling berkontribusi terhadap NTP pertanian. Lalu, langkah jangka menengah lainnya yaitu memvalidasi data demand dari setiap provinsi sebagai basis perhitungan supply demand menurut wilayah," papar Sugiono. Sedangkan untuk jangka panjang pemerintah akan merumuskan kewajiban pemotongan ayam ras di RHPU, optimalisasi cold storage untuk menekan peredaran livebird, optimalisasi tata niaga ayam ras melalui rantai dingin, akselerasi target peningkatan konsumsi ayam dan telur ayam ras melalui promosi dan peningkatan industri olahan, serta akselerasi capaian target ekspor produk unggas dengan memperluas penerapan sistem kompartemen bebas AI. Simak Video "Budidaya Kelinci Hias, Kudus" [==] (mul/ega) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu cara dan budaya baru agar bisa bekerja yang lebih cepat. Selain itu, harus berani melakukan shortcut (terobosan), dan pemotongan-pemotongan sehingga tidak bertele-tele dan lamban. Jokowi menegaskan saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah yang sangat sulit, tidak mudah, yakni krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi. Kondisi ini dialami hampir semua negara di dunia. "Yang kecil sulit, yang tengah juga sulit, yang gede juga sulit. Sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak mudah," ujar Presiden saat memberikan pengarahan kepada Peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Tahun Anggaran 2020, melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (28/7/2020). Jokowi memaparkan prediksi sejumlah lembaga keuangan dunia. Prediksi tersebut berisi kondisi ekonomi terimbas Corona sehingga terancam minus hingga 7% tahun ini. "Pada keadaan normal posisinya adalah 3 sampai 3%, tetapi 3 minggu yang lalu OECD menyampaikan bahwa ekonomi global akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai minus 7,6% tahun 2020," kata Jokowi seraya menambahkan situasi saat ini sangat dinamis sekali. "Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita Indonesia berada di tiga besar yang paling baik. Tiga besar ini adalah China akan tumbuh masih tumbuh 1,9% (plus), India akan tumbuh tahun ini perkiraan mereka prediksi mereka 1, 2% (plus), dan Indonesia berada di angka 0,5% (plus)," sambung Jokowi. Selain itu Jokowi juga menyampaikan prediksi kontraksi ekonomi di negara-negara di luar Indonesia. Misalnya Perancis diperkirakan akan minus 17,2%, Inggris minus 15,4%, Jerman minus 11,2%, Amerika Serikat minus 9,7%. Jokowi menambahkan, Indonesia juga harus berhati-hati terhadap kondisi geopolitik global, seperti situasi di Laut China Selatan mulai memanas dan juga hubungan China-Amerika Serikat semakin memanas. "Oleh sebab itu, kita harus mengambil momentum, mengambil manfaat dari pandemi yang terjadi sekarang ini. Tentu saja kita akan terus berjuang menyelesaikan masalah Covid-19 dan juga masalah ekonomi yang terjadi di negara kita. Tetapi momentum ini harus kita ambil, momentum ini harus kita ambil," tutur Jokowi. Simak Video "Berikut 18 Lembaga 'Receh' yang Dibubarkan Jokowi" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu cara dan budaya baru agar bisa bekerja yang lebih cepat. Selain itu, harus berani melakukan shortcut (terobosan), dan pemotongan-pemotongan sehingga tidak bertele-tele dan lamban. Jokowi menegaskan saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah yang sangat sulit, tidak mudah, yakni krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi. Kondisi ini dialami hampir semua negara di dunia. "Yang kecil sulit, yang tengah juga sulit, yang gede juga sulit. Sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak mudah," ujar Presiden saat memberikan pengarahan kepada Peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Tahun Anggaran 2020, melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (28/7/2020). Jokowi memaparkan prediksi sejumlah lembaga keuangan dunia. Prediksi tersebut berisi kondisi ekonomi terimbas Corona sehingga terancam minus hingga 7% tahun ini. "Pada keadaan normal posisinya adalah 3 sampai 3%, tetapi 3 minggu yang lalu OECD menyampaikan bahwa ekonomi global akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai minus 7,6% tahun 2020," kata Jokowi seraya menambahkan situasi saat ini sangat dinamis sekali. "Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita Indonesia berada di tiga besar yang paling baik. Tiga besar ini adalah China akan tumbuh masih tumbuh 1,9% (plus), India akan tumbuh tahun ini perkiraan mereka prediksi mereka 1, 2% (plus), dan Indonesia berada di angka 0,5% (plus)," sambung Jokowi. Selain itu Jokowi juga menyampaikan prediksi kontraksi ekonomi di negara-negara di luar Indonesia. Misalnya Perancis diperkirakan akan minus 17,2%, Inggris minus 15,4%, Jerman minus 11,2%, Amerika Serikat minus 9,7%. Jokowi menambahkan, Indonesia juga harus berhati-hati terhadap kondisi geopolitik global, seperti situasi di Laut China Selatan mulai memanas dan juga hubungan China-Amerika Serikat semakin memanas. "Oleh sebab itu, kita harus mengambil momentum, mengambil manfaat dari pandemi yang terjadi sekarang ini. Tentu saja kita akan terus berjuang menyelesaikan masalah Covid-19 dan juga masalah ekonomi yang terjadi di negara kita. Tetapi momentum ini harus kita ambil, momentum ini harus kita ambil," tutur Jokowi. Simak Video "Berikut 18 Lembaga 'Receh' yang Dibubarkan Jokowi" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Koss, perusahaan pembuat headphone asal Amerika Serikat, menggugat Apple atas penjualan produk headphone stereo wireless-nya. Menurut Koss dalam gugatannya, Apple diduga melanggar lima paten milik mereka yang semuanya terkait pada penggunaan teknologi wireless yang dipakai di headphone stereo wireless Apple, seperti AirPods dan lainnya. Tak disebutkan berapa nilai ganti rugi yang diminta oleh Koss, namun yang jelas mereka meminta pengadilan untuk memerintahkan Apple membayar ganti rugi atas penggunaan paten tersebut. Koss hanya meminta Apple membayar kompensasi atas pelanggaran tersebut dengan royalti yang masuk akal. Jika gugatan ini dikabulkan oleh pengadilan, Koss bisa saja mendapat biaya ganti rugi bernilai jutaan dollar dari Apple. Mengingat Apple saat ini juga adalah pemilik dari Beats, salah satu pembuat headphone wireless, dan juga mereka punya AirPods dan AirPods Pro, dua earphone true wireless stereo paling populer di pasaran. Demikian dikutip detikINET dari Digital Trends, Selasa (28/7/2020). Sayangnya baik Apple maupun Koss belum mengeluarkan pernyataan resminya terkait gugatan ini. Uniknya, jika memang Apple melanggar paten milik Koss, maka mereka bukan satu-satunya yang melakukan pelanggaran tersebut, melainkan banyak perusahaan lainnya. Koss pun mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan Apple untuk membicarakan masalah paten ini, namun Apple selalu menepis tudingan pelanggaran paten tersebut. "Apple dan lainnya mengambil keuntungan sangat besar dari visi John C Koss dan komitmen Koss Corporation atas visi tersebut selama satu dekade ke belakang," tulis Koss dalam gugatannya. Koss sendiri adalah perusahaan asal Milwaukee, Wisconsin, AS, yang sudah memproduksi headphone sejak 1958. Salah satu headphonenya yang paling populer adalah Koss Porta Pro yang punya bentuk ikonik. Simak Video "iPhone Dikabarkan Akan Berubah Nama Jadi Apple Phone" [==] (asj/fay) Sumber

Wajo - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kunjungan kerja ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Syahrul hadir menyalurkan dana proram bantuan pertanian dan bantuan kemanusian bagi warga terrdampak banjir Dana program pertanian senilai Rp 35.688.044.550 dialokasikan untuk pengembangan lahan pertanian seluas 9 ribu hektare (ha) yang masih tergenang banjir. Bantuan pertanian tersebut berupa benih padi, benih jagung, benih kakao, benih pala, benih lada dan pupuk tebu. "Tentu saja, lebih khusus kepada lahan pertanian yang 9 ribu hektar lebih yang saat ini tergenang air, tapi dalam perkiraan yang ada 1 bulan kemudian akan surut. Dan pada posisi itu, kami telah mempersiapkan bibit dan mekanisasi uang cukup untuk menyerang. Bahkan kami berharap sampai 14 ribu hektar untuk memperkuat ketahanan pangan dan tentunya tanaman yang kami persiapkan untuk persawahan," terang Syahrul Yasin Limpo usai acara, Selasa (28/7/20). Selain itu Syahrul juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga yang terdampak bencana banjir, yaitu 5 truk berisi sembako senilai Rp 250 juta. Sementara itu, terkait isu alih fungsi lahan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir tahunan di kabupaten wajo, akan menjadi program jangka menengah Kementerian Pertanian. Mentan berencana menyiapkan langkah strategis berupa perbaikan di sektor irigasi. "Itu target jangka menengah. Kami akan sikapi dengan perbaikan irigasi dan lain-lain," ujar Syahrul kepada detikcom. Simak Video "Hadapi Corona, Stok Beras RI Selama Ramadhan Lebih dari Cukup" [==] (hns/hns) Sumber

Wajo - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kunjungan kerja ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Syahrul hadir menyalurkan dana proram bantuan pertanian dan bantuan kemanusian bagi warga terrdampak banjir Dana program pertanian senilai Rp 35.688.044.550 dialokasikan untuk pengembangan lahan pertanian seluas 9 ribu hektare (ha) yang masih tergenang banjir. Bantuan pertanian tersebut berupa benih padi, benih jagung, benih kakao, benih pala, benih lada dan pupuk tebu. "Tentu saja, lebih khusus kepada lahan pertanian yang 9 ribu hektar lebih yang saat ini tergenang air, tapi dalam perkiraan yang ada 1 bulan kemudian akan surut. Dan pada posisi itu, kami telah mempersiapkan bibit dan mekanisasi uang cukup untuk menyerang. Bahkan kami berharap sampai 14 ribu hektar untuk memperkuat ketahanan pangan dan tentunya tanaman yang kami persiapkan untuk persawahan," terang Syahrul Yasin Limpo usai acara, Selasa (28/7/20). Selain itu Syahrul juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga yang terdampak bencana banjir, yaitu 5 truk berisi sembako senilai Rp 250 juta. Sementara itu, terkait isu alih fungsi lahan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir tahunan di kabupaten wajo, akan menjadi program jangka menengah Kementerian Pertanian. Mentan berencana menyiapkan langkah strategis berupa perbaikan di sektor irigasi. "Itu target jangka menengah. Kami akan sikapi dengan perbaikan irigasi dan lain-lain," ujar Syahrul kepada detikcom. Simak Video "Hadapi Corona, Stok Beras RI Selama Ramadhan Lebih dari Cukup" [==] (hns/hns) Sumber

Bandung - Laman resmi Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) sempat kedapatan diganggu hacker pada Jumat (24/7/2020) lalu. Tampilannya diubah jadi hitam lalu under maintenance. Komandan Seskoad Mayjen TNI Anton Nugroho tidak menyangkal mengenai keadaan gangguan website tersebut. Dia mengatakan kondisi website mereka sudah lama dan tidak pernah dilakukan pemeliharaan. "Jadi memang kita punya website ini ada gangguan karena sudah lama. Dan sekarang kita cover baru. Nah itu ahlinya ada," katanya saat ditemui di Seskoad, Jalan Gatot Subroto No 96 Kota Bandung, Selasa (28/7/2020). Lebih lanjut, soal siapa yang meng-hack website resmi Seskoad pihaknya masih melakukan tahap penyelidikan. "Yang jelas masih dalam penyelidikan," ujarnya. Komandan yang baru menjabat pada Juni ini mengaku, dalam perihal keaktifan website masih kurang. Dia mengatakan, kondisi ini akan segera diperbaiki agar tidak terjadi kejadian yang sama. "Kita sadari bahwa website kita memang kurang di-update. Insya Allah ke depan kita akan perbaiki lagi supaya tidak ada gangguan-gangguan seperti ini lagi," ucapnya. Saat dilihat detikINET, Selasa (28/7) website Seskoad sudah dapat dibuka dengan tampilan normal. Terdapat kanal pilihan informasi dasar seperti profil, visi, misi terkait Seskoad hingga pilihan kelembagaan terkait. Sebelumnya diberitakan, website Seskoad kedapatan terganggu hacker dengan tampilannya berubah, menjadi hitam dengan nuansa pemandangan alam semesta dan bintang-bintang. Di situ juga ada terpampang tulisan. "Pwndz By Pray666host. sh0utz: xNgaMbaY - DENNI5.ID - HunterSec - ./AkatsuChan - ./Traccert - Al Catraz. Thanks To: AlterExploit | IndoExCode," begitu tulisan dari hacker. Tidak ada pesan-pesan khusus lain di dalamnya. Seskoad adalah lembaga pendidikan tertinggi milik TNI AD. Sekolah yang didirikan tahun 1951 ini bertujuan untuk mendidik para perwira menengah, sebelum menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi. Simak Video "Polisi Ringkus Hacker Peretas Ribuan Situs di Dalam dan Luar Negeri!" [==] (ern/fay) Sumber

Ekspansi defisit fiskal masih diperlukan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. == JAKARTA -- Ekonom senior Chatib Basri menyatakan perekonomian Indonesia bisa mengalami kontraksi jika terlalu cepat melakukan pengetatan defisit fiskal. Kondisi ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan terasa dalam tahun mendatang. “Keputusan membuat defisit fiskal itu disiplin harus melihat data. Kalau situasi ekonomi belum memungkinkan, ekspansi saja,” katanya dalam webinar peluang dan tantangan Indonesia di era normal baru di Jakarta, Selasa (28/7). Menurut dia, ekspansi defisit fiskal masih diperlukan salah satunya dalam penanganan soal perlindungan sosial sebagai dampak pandemi Covid-19 yakni dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). BLT, kata dia, perlu diperluas tidak hanya kepada kelompok miskin tetapi juga kepada masyarakat rentan miskin akibat dampak virus corona, apalagi Bank Dunia memperkirakan ada 115 juta orang Indonesia yang rentan miskin. Ia meyakini dengan adanya BLT akan mendorong daya beli atau konsumsi sehingga pada akhirnya mendorong masuknya investasi. Dana BLT itu, kata dia, bisa direalokasikan dari kementerian/lembaga salah satunya dengan menunda proyek-proyek infrastruktur namun lebih memprioritaskan perawatan selama sekitar enam bulan. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus melakukan diskresi dengan memotong belanja karena penerimaan negara menurun namun belanja untuk sosial ekonomi terus naik dan belanja bersifat wajib misalnya pendidikan tapi defisit fiskal harus dikecilkan. “Penerimaan turun, spending naik tapi defisit malah dikecilkan, apa yang terjadi? Ada spending discretionary di tangan pemerintah yang harus dipotong,” katanya. Dampak Covid-19, lanjut dia, sejumlah negara menetapkan defisit fiskal yang besar di antaranya Amerika Serikat sebesar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan Singapura sebesar 12 persen dari PBD. “Soal utang itu selama tingkat bunga murah sekarang di luar, growth lebih tinggi dari utang maka rasio utang terhadap PDB akan turun dengan sendirinya,” imbuh Menteri Keuangan 2013-2014 itu. Sementara itu, Pemerintah memperlebar defisit fiskal menjadi 6,34 persen pada 2020 atau mencapai Rp1.039 triliun. Tahun 2023, defisit fiskal akan kembali pada batas maksimal 3 persen. Pemerintah baru saja merevisi besaran defisit fiskal dalam RAPBN 2021 mencapai 5,2 persen setelah sebelumnya dalam desain awal yang disepakati dengan Badan Anggaran DPR RI mencapai 4,17 persen. Revisi defisit fiskal 2021 itu untuk mendukung pembiayaan program prioritas termasuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). sumber : Antara Sumber

Jakarta - PLN baru saja menerbitkan laporan keuangan semester I-2020 nya. Meski dalam kondisi pandemi COVID-19, perseroan ini masih mampu membukukan kenaikan penjualan listrik sebesar 0,95% atau 1,129 GWh dari 118,522 GWh pada semester I-2019 lalu menjadi 119,651 GWh pada semester I tahun berjalan ini. Hal ini menjadikan pendapatan dari penjualan Listrik PLN masih bertumbuh 1,5% atau naik Rp 1,96 triliun dari Rp 133,45 Triliun pada semester 1 tahun 2019 menjadi Rp135,41 triliun pada semester tahun berjalan. Peningkatan pendapatan ini didapat PLN bahkan tanpa adanya kenaikan tarif tenaga listrik sejak 2017 lalu. "Secara keseluruhan, sepanjang semester I-2020, Perseroan mampu membukukan pendapatan usaha Rp 139,78 Triliun meningkat 1,6% dibandingkan semester I tahun lalu. Dengan EBITDA perusahaan senilai Rp 35,29 triliun dan EBITDA Margin sebesar 21,4%," ujar Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (28/7/2020). Menurut Agung, peningkatan penjualan listrik didukung oleh pertumbuhan jumlah pelanggan, di mana sampai dengan akhir Juni 2020 telah mencapai 77,19 juta atau bertambah sebanyak 3,59 juta pelanggan dari posisi akhir Juni 2019 sebesar 73,6 juta pelanggan. "Untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak Pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN daya 450 VA dan 900VA bersubsidi. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak pandemi," tuturnya Sementara itu, untuk pertumbuhan infrastruktur ketenagalistrikan sampai dengan Juni 2020, perusahaan telah menambah kapasitas terpasang pembangkit sebesar 1.285,2 Mega Watt (MW), jaringan transmisi khususnya untuk evakuasi daya pembangkit yang telah beroperasi mengalami peningkatan sepanjang 950,9 kilometer sirkuit (kms), dan penambahan kapasitas Gardu Induk sebesar 2.890 Mega Volt Ampere (MVA). Di sisi lain, upaya efisiensi biaya operasional terus dilakukan khususnya biaya pemakaian bahan bakar, untuk periode semester 1 tahun 2020 lebih rendah dibandingkan periode semester 1 tahun lalu. "BPP semester 1 tahun 2020 adalah Rp 1.368 per kWh yang lebih rendah Rp 21 dibanding BPP di periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.389 per kWh," pungkasnya. Simak Video "Tagihan Listrik Naik, PLN: Bayar Bisa Dicicil" [==] (Soraya Novika/dna) Sumber

Jakarta - PLN baru saja menerbitkan laporan keuangan semester I-2020 nya. Meski dalam kondisi pandemi COVID-19, perseroan ini masih mampu membukukan kenaikan penjualan listrik sebesar 0,95% atau 1,129 GWh dari 118,522 GWh pada semester I-2019 lalu menjadi 119,651 GWh pada semester I tahun berjalan ini. Hal ini menjadikan pendapatan dari penjualan Listrik PLN masih bertumbuh 1,5% atau naik Rp 1,96 triliun dari Rp 133,45 Triliun pada semester 1 tahun 2019 menjadi Rp135,41 triliun pada semester tahun berjalan. Peningkatan pendapatan ini didapat PLN bahkan tanpa adanya kenaikan tarif tenaga listrik sejak 2017 lalu. "Secara keseluruhan, sepanjang semester I-2020, Perseroan mampu membukukan pendapatan usaha Rp 139,78 Triliun meningkat 1,6% dibandingkan semester I tahun lalu. Dengan EBITDA perusahaan senilai Rp 35,29 triliun dan EBITDA Margin sebesar 21,4%," ujar Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (28/7/2020). Menurut Agung, peningkatan penjualan listrik didukung oleh pertumbuhan jumlah pelanggan, di mana sampai dengan akhir Juni 2020 telah mencapai 77,19 juta atau bertambah sebanyak 3,59 juta pelanggan dari posisi akhir Juni 2019 sebesar 73,6 juta pelanggan. "Untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak Pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN daya 450 VA dan 900VA bersubsidi. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak pandemi," tuturnya Sementara itu, untuk pertumbuhan infrastruktur ketenagalistrikan sampai dengan Juni 2020, perusahaan telah menambah kapasitas terpasang pembangkit sebesar 1.285,2 Mega Watt (MW), jaringan transmisi khususnya untuk evakuasi daya pembangkit yang telah beroperasi mengalami peningkatan sepanjang 950,9 kilometer sirkuit (kms), dan penambahan kapasitas Gardu Induk sebesar 2.890 Mega Volt Ampere (MVA). Di sisi lain, upaya efisiensi biaya operasional terus dilakukan khususnya biaya pemakaian bahan bakar, untuk periode semester 1 tahun 2020 lebih rendah dibandingkan periode semester 1 tahun lalu. "BPP semester 1 tahun 2020 adalah Rp 1.368 per kWh yang lebih rendah Rp 21 dibanding BPP di periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.389 per kWh," pungkasnya. Simak Video "Tagihan Listrik Naik, PLN: Bayar Bisa Dicicil" [==] (Soraya Novika/dna) Sumber

Jakarta - ShopeePay mendukung proses digitalisasi UMKM di Indonesia melalui penerapan transaksi digital tidak hanya secara online melalui aplikasi Shopee, melainkan juga offline. Marketing Manager ShopeePay Cindy Candiawan mengatakan di tengah masa pandemi kali ini, ShopeePay ingin turut berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan ekonomi di Indonesia dengan menerapkan sistem digitalisasi UMKM baik secara online maupun offline. "Dengan mendukung para merchant kami untuk mengembangkan bisnisnya dan menjangkau lebih banyak orang dengan berbagai promo menarik yang disediakan oleh ShopeePay. Di sisi lain, para pengguna juga bisa menikmati promo menarik dengan memanfaatkan platform digital yang aman dan nyaman," imbuh Cindy dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020). Dukungan ShopeePay ini berangkat dari keberlangsungan pelaku UMKM di Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 sejak awal bulan Maret. Hal ini juga mengakibatkan ekonomi Indonesia terganggu, mengingat 99,99% entitas bisnis di Indonesia adalah pelaku UMKM. Sekitar 64 juta UMKM di Indonesia memiliki peran besar dalam pergerakan roda ekonomi. Namun, hanya sekitar 13% UMKM yang memiliki platform penjualan online. Pemerintah Indonesia juga mengimbau UMKM untuk go digital agar bisa 1 tetap bertahan dan berkembang di tengah pandemi ini. Sementara itu sinergi antara Shopee dan ShopeePay untuk keberlangsungan bisnis UMKM di Indonesia diinisiasi melalui program SME Go-Online yang telah diimplementasikan ke UMKM binaan Shopee untuk penerapan bisnis secara digital. Selain itu, diberlakukan juga sistem pembayaran nontunai atas transaksi produk-produk lokal karya UMKM yang ada di aplikasi Shopee dan di ribuan merchant offline UMKM rekanan ShopeePay. Guna meningkatkan transaksi di merchant UMKM, Shopee juga memberikan promo cashback hingga 60% yang bisa dinikmati secara offline maupun melalui voucher. Shopee dan ShopeePay memberikan berbagai promo menarik lewat berbagai kampanye dengan metode pembayaran ShopeePay. Para pengguna Shopee juga dapat mendapatkan produk-produk lokal berkualitas global di kanal khusus karya UMKM, Kreasi Nusantara yang terdapat di aplikasi Shopee dengan kemudahan transaksi digital melalui metode pembayaran ShopeePay. Hal ini sejalan dengan antusiasme pemerintah dalam gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang bertujuan untuk mendorong keberlangsungan bisnis mikro dalam masa pandemi. Lebih lanjut, sesuai dengan anjuran kebijakan Bank Indonesia atas penerapan transaksi digital, ShopeePay mendukung keberlangsungan bisnis UMKM melalui beberapa alternatif pilihan fitur yang dihadirkan ShopeePay. Adapun fitur tersebut antara lain, fitur scan QR Code untuk setiap pembelanjaan merchant secara offline, metode pembayaran ShopeePay untuk setiap transaksi online, program ekspedisi efektif untuk setiap pengiriman, pengisian saldo ShopeePay yang mudah nyaman dan juga pembayaran digital yang aman. "Kami berharap melalui upaya membantu pemberdayaan UMKM Indonesia dengan penerapan literasi digital yang efektif, dapat turut berperan aktif dalam memulihkan perputaran roda ekonomi negara ke depannya," pungkas Cindy. Simak Video "Begini Perilaku 'New Normal' Pengguna Shopee Imbas COVID-19" [==] (prf/fay) Sumber

Akulaku memberikan keringanan penundaan pembayaran pinjaman periode tertentu. == JAKARTA -- Program relaksasi kredit untuk membantu nasabah terdampak pandemi Covid-19 tak hanya dijalankan industri perbankan. Perusahaan financial technology turut memberikan relaksasi kepada para debiturnya. Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga mengatakan, Akulaku telah memberikan keringanan kepada 13.876 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp 47,3 miliar hingga Juli ini. Keringanan itu berupa penundaan pembayaran pinjaman untuk periode tertentu. Efrinal mengatakan, keringanan tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban para nasabah yang terdampak wabah Covid-19. Dia mengatakan, secara keseluruhan ada sebanyak 36.478 nasabah nasabah yang mengajukan keringanan. Namun, tidak semua pengajuan yang disetujui karena adanya ketidaksesuaian kriteria maupun kelengkapan dokumen. “Perusahaan menjalankan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kebijakan restrukturisasi maupun relaksasi. Pelaksanaan kebijakan ini sekaligus juga merupakan proses pengkinian data konsumen seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan OJK," kata Efrinal, Selasa (28/7). Ia berharap kebijakan ini bisa membantu meringankan para debitur yang terdampak pandemi Covid-19. "Kami juga ingin menginformasikan bahwa keadaan perusahaan tetap terjaga dan debitur yang memenuhi syarat bisa mendapatkan keringanan,” jelas Efrinal kepada media. Efrinal menambahkan, saat ini banyak masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Akulaku, kata dia, sebagai perusahaan penyedia layanan kredit online ikut menjalankan kebijakan restrukturisasi kredit sebagaimana arahan pemerintah. Restrukturisasi ini merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh OJK sebagai lembaga pengawas industri keuangan Indonesia. Kebijakan tersebut salah satunya bertujuan meringankan beban cicilan para nasabah lembaga keuangan. Sumber

Bitung - Masih maraknya penjualan handphone (HP) ilegal di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh pelaku PS pemilik PS Store turut ditanggapi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Bitung, Sulawesi Utara, Johnny mengatakan bahwa peredaran HP ilegal jelas-jelas dilarang, apalagi sudah dikeluarkannya aturan IMEI (International Mobile Equipment Identity). "Kalau ilegal nggak boleh, orang sudah ada IMEI dikeluarkan. Sudah dibangun (mesin-red) CEIR (Central Equipment Idenitity Register-red), dashboard-nya ada di Kementerian Perindustrian, sehingga semua black market itu nggak boleh, yang ilegal-ilegal nggak boleh lagi," tuturnya, Selasa (28/7/2020). Ketika ditanya, apabila masih ada oknum pedagang yang menjual ponsel BM atau HP ilegal, Menkominfo menyebutkan bahwa itu kaitannya dengan kementerian terkait. "Kalau ada yang jual, kalau operasi itu terkait dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai," ungkap Johnny. Dihubungi secara terpisah melalui pesan singkat, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan terkait pemblokiran terhadap ponsel ilegal sesuai aturan IMEI. "Fungsi sistem yang disiapkan untuk mencegah HP yang IMEI-nya tidak terdaftar di perindustrian, tidak akan mendapat sinyal dari para operator kalau digunakan di Indonesia, bukan fungsi pemblokiran, tapi pencegahan dapat sinyal," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta berhasil menyita ratusan HP ilegal dari tangan PS yang merupakan pemilik PS Store. Penangkapan pemilik PS Store ini diunggah lewat akun resmi Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, yaitu @bckanwiljakarta. Proses penyidikan di Kanwil Bea Cukai Jakarta sudah rampung dan sudah dilimpahkan kasusnya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut. Simak Video "Divonis Bersalah oleh PTUN, Ini Respons Menkominfo" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Pemerintah di bawah Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya merevisi aturan terkait cuti dan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda). Selama ini, kedua aturan tersebut kerap diperdebatkan karena dianggap sulit diimplementasikan terutama di tingkat pemda. Untuk itu, pemerintah membuat desain baru terkait kedua aturan itu melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan pemberian cuti bagi PNS diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN No. 24/2017, sementara pemberhentian PNS diatur dalam Perka BKN No. 3/2020. Yang mana kedua hal ini diatur pula dalam PP No. 17/2020. "Pada prinsipnya cuti PNS ada tujuh jenis, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Di dalam PP No. 17/2020 ada beberapa perubahan terkait cuti tahunan, cuti sakit, dan pejabat yang berwenang memberikan cuti," ujar Haryomo dalam rilis resmi yang diterima detikcom, Selasa (28/7/2020). Haryomo melanjutkan, pada PP No. 17/2020 disebut bahwa PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen berhak mendapatkan cuti tahunan. Di aturan sebelumnya (PP No. 11/2017), guru dan dosen tidak mendapatkan jatah cuti tahunan. Selanjutnya terkait ketentuan cuti sakit. Pada aturan sebelumnya dikatakan bahwa PNS berhak mendapat cuti sakit apabila PNS yang bersangkutan sakit lebih dari satu sampai dengan 14 hari. Namun, di PP No. 17/2020 dipertegas bahwa PNS yang mengalami sakit hanya satu hari bisa mengajukan cuti sakit. "Permohonan cuti sakit harus dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang," sambungnya. Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. "Ini mengakomodir PNS yang ingin melakukan pengobatan ke luar negeri. Sebelumnya PNS yang cuti sakit lebih dari 14 hari harus melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah," jelasnya. Untuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dilaksanakan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK. Namun, dalam keadaan yang diperlukan, PPK dapat memberikan kuasa pada pejabat lain di lingkungannya. "Sebelumnya permohonan cuti yang akan dilaksanakan di luar negeri tersebut hanya bisa diberikan oleh PPK. Namun kemudian hal ini menjadi permasalahan di instansi pusat dan daerah karena kerap kali PPK tidak sempat untuk menandatangani permohonan cuti pegawai dikarenakan keterbatasan waktu dari PPK. Maka di PP yang baru ini bisa dikuasakan. Kalau misalnya gubernurnya tidak sempat menandatangani, maka bisa didelegasikan ke wakil gubernur atau sekda," paparnya. Haryomo menekankan cuti merupakan hak setiap PNS. Jadi tidak boleh tidak diberikan, kecuali cuti di luar tanggungan negara. "Ketika Bapak/Ibu memiliki staf yang ingin mengajukan cuti, maka Bapak/Ibu tidak berwenang untuk menolak. Bapak/Ibu hanya diberikan hak untuk menunda," imbuhnya. Sementara, untuk perubahan aturan pemberhentian PNS bisa dibuka di halaman selanjutnya. Simak Video "Cuti Bersama Batal, PNS Kerja Seperti Biasa " [==] Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung membuat Jusuf Kalla angkat suara. Dewan Masjid Indonesia pun membuat suatu kampanye untuk menggerakkan masjid. Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Umum DMI mengatakan COVID-19 memiliki dampak luas, mulai kesehatan, ekonomi, sosial, sampai membentuknya kebiasaan baru. "Sekarang untung ada Gojek sehingga orang bisa makan, kebayang kalau belum ada Gojek atau Grab itu sulit. Ini turut membantu orang tinggal di rumah," kata JK dalam 'Kolaborasi DMI dan GoPay dalam Gerakan Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid'. Kampanye ini dinamakan 'Seruan dari Masjid', di mana ajakan untuk para pengurus masjid memanfaatkan masjid untuk memberikan pesan kepada para jamaah untuk membiasakan hidup sehat dan menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. "Masjid mendekati mungkin 900 ribu, setiap hari ada pencatatannya, kadang tanpa pelaporan. Karena itu ada kekuatan masjid. Masjid ada speaker di mana-mana, menara, ini dapat memberikan pesan kepada jamaah dan komunitas sederhana. Setiap usai salat 5 waktu, mengingatkan perlunya menjalankan protokol kesehatan termasuk cuci tangan dan jaga jarak, memakai masker. Itu penting supaya masyarakat mengingat hal itu," ucapnya. Imam Addaruqutni, Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia menimpali bahwa masjid bukan sekadar tempat untuk salah melainkan lembaga kemasyarakatan. Masjid juga memiliki fungsi ibadah sosial yang luas. "Kita membuat kerjasama termasuk dengan Gopay untuk menjadikan masjid maju bersama untuk kekuatan masyarakat sendiri. Membangun lagi the missing link, sekarang orangtua sibuk dan anak main game. DMI membangun PAUD untuk membangun generasi masjid. Para Nabi dan sahabat juga kan membuat masjid jadi pusat masyarakat," tuturnya. Simak Video "Penerapan Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar Mayestik " [==] (ask/fay) Sumber

Jakarta - Berita terpopuler detikFinance Selasa (28/7/2020) tentang Direktorat Jenderal Bea Cukai mengungkap 190 HP ilegal PS Store. Selain menyita 190 HP dan menetapkan sang pemilik berinisial PS sebagai tersangka, Bea Cukai menyita uang tunai Rp 500 juta, rumah senilai Rp 1,5 miliar, dan rekening bank senilai Rp 50 juta. Sedangkan terpopuler lainnya adalah tentang harga emas Antam tembus Rp 1 juta per gram. Ada pula tentang syarat bagi mereka yang mau menjadi sukarelawan menjajal vaksin Corona. Penasaran? Pengin tahu informasi lengkapnya? Baca berita detikFinance terpopuler berikut ini. Klik halaman selanjutnya. Sumber