bot

Papan khusus ini diharapkan mencegah perdagangan semu dan penciptaan harga tak wajar. == JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merencang papan perdagangan baru yang diberi nama Watchlist Board atau Papan Pemantauan Khusus. Papan ini dibuat untuk melindungi investor agar tidak terjebak dalam transaksi saham-saham gorengan. "Kami akan menyediakan watchlist board atau papan pemantauan khusus, di mana murni untuk melindungi kepentingan investor di pasar modal kita," kata Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi, dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (28/7). Hasan mengatakan, papan baru ini diharapkan dapat mencegah investor dari kemungkinan adanya perdagangan semu dan penciptaan harga yang tidak wajar. Menurut Hasan, pola transaksi ini bisa saja terjadi di semua saham, baik di saham penghuni papan utama maupun papan pengembangan. Oleh sebab itu, diperlukan satu papan khusus untuk memantau pergerakan saham-saham yang berpotensi melakukan transaksi manipulatif. Hasan menjelaskan, pihaknya akan menyeleksi saham yang ada di papan lain dan memasukkannya ke dalam papan pemantauan khusus sesuai kriteria yang tergolong dalam papan tersebut. Adapun sejumlah kriteria saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus yaitu saham yang memiliki masalah likuiditas dan volatilitas, terutama bila ditemukan kejanggalan, atau ketidakwajaran dalam price discovery mechanism. Aspek lainnya yang menjadi kriteria adalah tingkat keberlanjutan sebuah saham. "Apakah ada opini disclaimer, PKPU, dan sabagainya yang memungkinkan saham dikelompokkan sementara waktu ke watchlist board," tutur Hasan. Dengan adanya papan pemantauan ini, Hasan berharap mengetahui secara pasti segala risiko dan konsekuensi atas transaksi yang mereka lakukan. Di sisi lain, mekanisme perdagangan, pengenalan market maker dan liquidity provider di papan ini berguna untuk membangunkan saham-saham yang tidak likuid atau terjebak di angka batas bawah. "Dengan demikian emiten memiliki awareness tinggi saat sahamnya masuk di papan pemantauan khusus sehingga kewajarannya bisa meningkat dengan semestinya," kata Hasan. Sumber

Jakarta - Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Setyanto Hantoro buka-bukaan soal kinerja Telkomsel di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Ia mengungkapkan, saat ini penggunaan jasa untuk layanan konektivitas relatif landai. Tetapi, penggunaan layanan digital seperti streaming film dan transaksi game meningkat. "Orang karena banyak di rumah jadi banyak menonton film. Karena di rumah lebih banyak main game, sehingga kalau main game banyak yang purchase in-kit. Itu yang meningkat. Jadi digital services meningkat, konektivitasnya relatif flat," kata Setyanto dalam webinar Bisnis Indonesia, Selasa (28/7/2020). Khususnya untuk layanan konektivitas tradisional seperti SMS dan telepon justru menurun. Namun, untuk konektivitas seperti penggunaan data internet justru meningkat di beberapa kalangan. "Kita melihatnya begini, konektivitas tradisional, voice, SMS pasti drop. Dan itu memang dialami oleh semua operator. Tapi di sisi lain konsumsi data naik. Challenge untuk operator komunikasi adalah daya beli masyarakat," jelas dia. Ia mengatakan, konsumsi data internet memang mengalami peningkatan, namun hanya di konsumen kelas menengah hingga atas. Sementara, konsumen kelas bawah cenderung mengurangi konsumsi data internet karena daya beli yang rendah. "Kita melihat di data pelanggan Telkomsel sendiri, untuk size tinggi dan menengah relatif mereka konsumsinya meningkat 50-60%. Tetapi untuk golongan masyarakat yang lebih rendah tingkat ekonominya, karena penurunan daya beli, mereka mengurangi konsumsi atas jasa telekomunikasi," urai Setyanti. Secara keseluruhan, perbedaan angka konsumsi data internet antara konsumen kelas menengah ke atas, dengan kelas bawah menghasilkan angka pertumbuhan penggunaan layanan konektivitas yang landai. "Overall, dari kenaikan di atas dan penurunan di bawah ini industri dari sisi konektivitas bisa dikatakan relatif flat. Additional muncul, peningkatan muncul pada layanan non-konektivitas, yaitu layanan digital (streaming film dan transaksi game)," katanya. Simak Video "Dirut Telkomsel: 2 Karyawan Meninggal, 8 Lainnya Positif COVID-19" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Setyanto Hantoro buka-bukaan soal kinerja Telkomsel di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Ia mengungkapkan, saat ini penggunaan jasa untuk layanan konektivitas relatif landai. Tetapi, penggunaan layanan digital seperti streaming film dan transaksi game meningkat. "Orang karena banyak di rumah jadi banyak menonton film. Karena di rumah lebih banyak main game, sehingga kalau main game banyak yang purchase in-kit. Itu yang meningkat. Jadi digital services meningkat, konektivitasnya relatif flat," kata Setyanto dalam webinar Bisnis Indonesia, Selasa (28/7/2020). Khususnya untuk layanan konektivitas tradisional seperti SMS dan telepon justru menurun. Namun, untuk konektivitas seperti penggunaan data internet justru meningkat di beberapa kalangan. "Kita melihatnya begini, konektivitas tradisional, voice, SMS pasti drop. Dan itu memang dialami oleh semua operator. Tapi di sisi lain konsumsi data naik. Challenge untuk operator komunikasi adalah daya beli masyarakat," jelas dia. Ia mengatakan, konsumsi data internet memang mengalami peningkatan, namun hanya di konsumen kelas menengah hingga atas. Sementara, konsumen kelas bawah cenderung mengurangi konsumsi data internet karena daya beli yang rendah. "Kita melihat di data pelanggan Telkomsel sendiri, untuk size tinggi dan menengah relatif mereka konsumsinya meningkat 50-60%. Tetapi untuk golongan masyarakat yang lebih rendah tingkat ekonominya, karena penurunan daya beli, mereka mengurangi konsumsi atas jasa telekomunikasi," urai Setyanti. Secara keseluruhan, perbedaan angka konsumsi data internet antara konsumen kelas menengah ke atas, dengan kelas bawah menghasilkan angka pertumbuhan penggunaan layanan konektivitas yang landai. "Overall, dari kenaikan di atas dan penurunan di bawah ini industri dari sisi konektivitas bisa dikatakan relatif flat. Additional muncul, peningkatan muncul pada layanan non-konektivitas, yaitu layanan digital (streaming film dan transaksi game)," katanya. Simak Video "Dirut Telkomsel: 2 Karyawan Meninggal, 8 Lainnya Positif COVID-19" [==] (eds/eds) Sumber

Kenaikan defisit bisa membuat saldo utang pemerintah terhadap PDB mendekati 40 persen == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pihaknya akan mencari sumber pembiayaan yang relatif murah dan aman. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikkan defisit RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Ini akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang kita perkirakan akan memberikan dampak stabilitas terhadap Surat Berharga Negara kita sendiri,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (28/7). Pelebaran defisit Rancangan APBN (RAPBN) 2021, menurut Sri Mulyani, bisa membuat saldo (outstanding) utang pemerintah terhadap PDB mendekati 40 persen. Dia berjanji akan mengelola saldo utang pemerintah secara hati-hati. "Kami melakukan pengelolaan dari outstanding (saldo) utang secara hati-hati karena defisit meningkat, debt to GDP ratio (rasio utang terhadap PDB) kita bisa mendekati 40 persen," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Pemerintah juga akan mengandalkan instrumen pembiayaan konvensional dan syariah, dengan memperhatikan komposisi pembiayaan yang proposional. “Kami akan jaga dan Bank Indonesia sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) pertama tetap bisa menjadi stand by buyer sesuai SKB yang diatur dalam UU 2/2020. Kita akan diskusi dengan BI bagaimana dia melaksanakan fungsi sebagai peserta lelang reguler," jelasnya. Selain penerbitan instrumen pembiayaan, Sri Mulyani juga akan mencari pinjaman bilateral-multilateral yang berbiaya murah. Dalam kesepakatan dengan parlemen di sidang Badan Anggaran DPR sebelumnya, pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2021 sebesar 4,17 persen terhadap PDB. Namun anggota dewan melihat terdapat indikasi kenaikan defisit menjadi 4,7 persen PDB karena masih tingginya tekanan dari pandemi Covid-19. Di rapat terbatas Selasa ini, pemerintah kembali menaikkan defisit RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen PDB untuk mendukung pembiayaan program prioritas, termasuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Beberapa program prioritas pada 2021 adalah ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang dilengkapi infrastruktur yang memadai, transformasi digital di seluruh Tanah Air, pengembangan sektor pendidikan, dan kapasitas layanan kesehatan untuk menangani Covid-19 pasca 2020 termasuk anggaran untuk memperoleh vaksin. sumber : Antara Sumber

Dana bantuan, sumbangan atau harta hibah tidak masuk sebagai objek pajak. == JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan beberapa syarat mengenai bantuan, sumbangan, hingga harta hibah yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh). Pengaturan aspek perpajakan bantuan, sumbangan, serta harta hibahan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020. “PMK tersebut mulai berlaku pada 21 Juli 2020,” demikian kutipan keterangan resmi dari DJP di Jakarta, Selasa (28/7). Penghasilan dari bantuan, sumbangan, atau harta hibahan bagi wajib pajak penerima tidak menjadi objek pajak penghasilan selama dilakukan antara pihak yang tidak memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Hal tersebut juga berlaku bagi keuntungan akibat pengalihan harta melalui bantuan, sumbangan, atau hibah bagi wajib pajak pemberi. Syarat lain agar penghasilan dalam bentuk hibah serta pemberian dalam bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah tidak kena PPh adalah pihak penerima harus merupakan orang tua kandung atau anak kandung. Kemudian penerima juga harus merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, serta orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Meski demikian, jika penerima merupakan badan keagamaan, pendidikan, dan sosial namun terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima maka dikecualikan sebagai objek PPh. “Penghasilan atau keuntungan dari hasil bantuan, sumbangan, atau hibah itu tetap dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan,” tulisnya. Tak hanya itu, segala bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi pihak pemberi. DJP turut menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hanya menetapkan PMK 90/2020 saja melainkan juga PMK Nomor 92/PMK.03/2020. PMK 92/2020 mengatur rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai yang terdiri dari pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah atau dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan. “Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan tidak dikenai PPN baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun biro perjalanan wisata,” tulisnya. sumber : Antara Sumber

Realme C15 memulai debut perdananya secara global di Indonesia. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Ia punya layar berukuran 6,5 inch yang memiliki notch tetesan air yang cukup kecil di bagian atasnya, sehingga membuat rasio layarnya 88,7%. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Ponsel ini mengusung geometric gradient design di bagian belakang yang memberikan efek visual unik. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Realme hanya menyertakan buku petunjuk, charger 18W dan kabel data microUSB. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Realme C15 mengusung kamera selfie 8 MP. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Terdapat empat kamera belakang yang ditempatkan di modul persegi. Komposisinya, kamera utamanya 13 MP. Bersanding dengan kamera ultrawide 8 MP, lensa B&W f/2.4 dan lensa retro f/2.4. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Helio G35 menjadi otak ponsel ini yang disebut-sebut cocok untuk bermain game dan penggunaan sehari-hari. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Dengan membawa baterai 6.000 mAh bisa digunakan untuk 46 jam telepon, main PUBG sebanyak 30 ronde, mendengarkan 1.200 lagu atau 18,6 jam streaming video Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Ada dua pilihan warna Marine Blue dan Seagull Silver yang diunboxing detikINET. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Realme membekali ponsel barunya dengan teknologi 18W Quick Charge. Menjanjikan isi 25% baterai hanya 30 menit saja. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Harga Realme C15 sendiri dibanderol Rp 1.899.000 untuk konfigurasi RAM 3 GB dan R0M 64 GB. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Sementara untuk RAM 4 GB dan ROM 64 GB dilepas seharga Rp 2.099.000. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Sumber

Jakarta - Pengusaha mencemaskan munculnya klaster virus Corona di perkantoran. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sendiri membenarkan ada 68 perkantoran di ibu kota jadi klaster virus Corona (COVID-19). Dinkes DKI menyebut dari klaster tersebut, 440 pekerja diisolasi lantaran positif COVID-19. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan munculnya klaster perkantoran mengkhawatirkan. "Terakhir ini klaster perkantoran sudah mengkhawatirkan ya setelah kita buka PSBB ini banyak klaster baru justru di tempat kerja. Nah ini juga akan mengakibatkan kondisi yang tadi, bukannya menciptakan rasa aman tapi justru menciptakan rasa kekhawatiran," kata dia dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2020 via virtual, Selasa (28/7/2020). Menurutnya ketika masyarakat merasa tidak aman akibat penularan virus Corona terus meningkat akan berdampak buruk buat kegiatan usaha. Sebab permintaan atau demand konsumen baru akan pulih ketika mereka merasa aman. "Kami melihat bahwa demand itu akan mulai meningkat kalau penanganan COVID ini sudah berjalan dengan baik dan paling intinya adalah bahwa masyarakat itu mempunyai confident yang lebih tinggi bahwa kondisinya aman untuk mereka beraktivitas," jelasnya. Lain cerita kalau vaksin virus Corona sudah ditemukan. Itu akan membuat masyarakat lebih percaya diri. "Jadi kalau kita mau meningkatkan demand adalah menciptakan rasa aman itu. Dan memang kalau kita sudah ketemu obat dan vaksinnya tentunya akan berbeda. Tapi kita masih belum tahu kapan akan ditemukannya vaksin dan obat ini secara efektif," tambahnya. Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati" [==] (toy/dna) Sumber

Jakarta - Pengusaha mencemaskan munculnya klaster virus Corona di perkantoran. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sendiri membenarkan ada 68 perkantoran di ibu kota jadi klaster virus Corona (COVID-19). Dinkes DKI menyebut dari klaster tersebut, 440 pekerja diisolasi lantaran positif COVID-19. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan munculnya klaster perkantoran mengkhawatirkan. "Terakhir ini klaster perkantoran sudah mengkhawatirkan ya setelah kita buka PSBB ini banyak klaster baru justru di tempat kerja. Nah ini juga akan mengakibatkan kondisi yang tadi, bukannya menciptakan rasa aman tapi justru menciptakan rasa kekhawatiran," kata dia dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2020 via virtual, Selasa (28/7/2020). Menurutnya ketika masyarakat merasa tidak aman akibat penularan virus Corona terus meningkat akan berdampak buruk buat kegiatan usaha. Sebab permintaan atau demand konsumen baru akan pulih ketika mereka merasa aman. "Kami melihat bahwa demand itu akan mulai meningkat kalau penanganan COVID ini sudah berjalan dengan baik dan paling intinya adalah bahwa masyarakat itu mempunyai confident yang lebih tinggi bahwa kondisinya aman untuk mereka beraktivitas," jelasnya. Lain cerita kalau vaksin virus Corona sudah ditemukan. Itu akan membuat masyarakat lebih percaya diri. "Jadi kalau kita mau meningkatkan demand adalah menciptakan rasa aman itu. Dan memang kalau kita sudah ketemu obat dan vaksinnya tentunya akan berbeda. Tapi kita masih belum tahu kapan akan ditemukannya vaksin dan obat ini secara efektif," tambahnya. Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati" [==] (toy/dna) Sumber

Jakarta - UMKM biasanya menjadi pahlawan untuk menyembuhkan kembali ekonomi. Namun di masa pandemi COVID-19 ini UMKM justru KO di ronde pertama. Sandiaga Uno menyebut ada sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi terkena dampak dari wabah COVID-19. Terpuruknya UMKM karena turunnya permintaan yang signifikan akibat pembatasan ruang gerak masyarakat. "Tahun 1998 dan 2008 sektor korporasi sempat bailout akibat krisis yang terjadi di negara ini, tapi UMKM tetap kokoh dan tangguh sebagai frontman dalam menyelamatkan perekonomian nasional. Namun, 2020 UMKM menjadi yang paling terpukul jatuh di ronde awal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020). Menurutnya hal itu menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memperbaiki kondisi saat ini. Pemerintah perlu mencari cara meningkatkan kewirausahaan melalui generasi milenial. Sandiaga menilai di era new normal seharusnya mulai melakukan akselerasi digital dengan cara kolaborasi atau mewadahi anak muda dalam memulai usaha. Sandiaga juga mengatakan pelaku UMKM harus memanfaatkan platform lain seperti digitalisasi. Permasalahannya sekarang banyaknya UMKM yang gagal masuk ke platform digital lantaran kurangnya produksi ketika adanya peningkatan permintaan. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Sandiaga Uno Beri Bocoran Peluang Bisnis Paling Laku" [==] Sumber

Jakarta - UMKM biasanya menjadi pahlawan untuk menyembuhkan kembali ekonomi. Namun di masa pandemi COVID-19 ini UMKM justru KO di ronde pertama. Sandiaga Uno menyebut ada sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi terkena dampak dari wabah COVID-19. Terpuruknya UMKM karena turunnya permintaan yang signifikan akibat pembatasan ruang gerak masyarakat. "Tahun 1998 dan 2008 sektor korporasi sempat bailout akibat krisis yang terjadi di negara ini, tapi UMKM tetap kokoh dan tangguh sebagai frontman dalam menyelamatkan perekonomian nasional. Namun, 2020 UMKM menjadi yang paling terpukul jatuh di ronde awal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020). Menurutnya hal itu menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memperbaiki kondisi saat ini. Pemerintah perlu mencari cara meningkatkan kewirausahaan melalui generasi milenial. Sandiaga menilai di era new normal seharusnya mulai melakukan akselerasi digital dengan cara kolaborasi atau mewadahi anak muda dalam memulai usaha. Sandiaga juga mengatakan pelaku UMKM harus memanfaatkan platform lain seperti digitalisasi. Permasalahannya sekarang banyaknya UMKM yang gagal masuk ke platform digital lantaran kurangnya produksi ketika adanya peningkatan permintaan. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Sandiaga Uno Beri Bocoran Peluang Bisnis Paling Laku" [==] Sumber

Jakarta - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta berhasil menyita ratusan handphone (HP) ilegal dari tangan PS yang merupakan pemilik PS Store. Upaya ini mendapat apresiasi Erajaya yang merupakan distributor resmi sejumlah brand ponsel, salah satunya iPhone. "Kami memberikan apresiasi kepada pihak Bea dan Cukai atas tindakannya untuk menindak penjual iPhone ilegal dan apalagi dengan penerapan program IMEI kontrol maka diharapkan tidak ada lagi barang ilegal," kata Hasan Aula, CEO Erajaya kepada detikINET, Selasa (28/7/2020). "Penjualan barang ilegal akan merugikan pemerintah dari segi pajak," tegasnya. Dihubungi terpisah Head of Marketing Communications Erajaya Group Djunadi Satrio mengatakan pihaknya sangat menghargai upaya pemerintah yang telah melakukan penindakan terhadap penjual ponsel ilegal. Pasalnya aksi tersebut akan merugikan banyak pihak. "Penjualan barang ilegal merugikan pemerintah dari segi pajak, perlindungan kepada konsumen terutama dalam kaitan dengan penerapan IMEI kontrol yang diberlakukan saat ini," kata Djunadi. Diberitakan sebelumnya akun resmi Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, yaitu @bckanwiljakarta mengungkap penangkapan pemilik PS Store. Penangkapan ini dilakukan atas pelanggaran pasal 103 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. "Tersangka berinisial PS telah diserahkan beserta barang bukti antara lain 190 handphone bekas berbagai merek dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 61.300.000," tulis akun Twitter @bckanwiljakarta yang dikutip detikcom. Pihak Bea Cukai Jakarta mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bijak dan hati-hati dalam berbelanja, khususnya jangan sampai tergoda dengan tawaran harga yang murah. Simak Video "Pemerintah Berlakukan Pemblokiran IMEI Mulai Hari Ini" [==] (afr/fay) Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berhasil menyita 190 unit handphone (HP) ilegal milik Putra Siregar alias PS. Penyitaan HP milik owner PS Store ini karena melanggar ketentuan kepabeanan. Ada dua alasan utama yang membuat HP yang dijual PS Store itu dilabeli ilegal oleh pihak Ditjen Bea Cuka, Kemenkeu. 1. Tak Dilengkapi Dokumen Kepabeanan Kasi Bimbingan kepatuhan dan Kehumasan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta, Ricky M Hanafie mengatakan Putra Siregar terbukti tidak bisa membuktikan dokumen kepabeanan terhadap 190 unit HP yang masuk wilayah Indonesia. "Jadi kan gini, kan ditetapkan sebagai ilegal karena dia tidak bisa membuktikan dokumen kepabeanannya. Jadi posisinya adalah barang itu tidak ada formalitas kepabeanannya," kata Ricky saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (28/7/2020). Dengan tidak adanya dokumen kepabeanan tersebut, Putra Siregar melanggar pasal 103 huruf d Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. "Betul, jadi dia bisa dipersangkakan tindak pidana pelanggaran kepabeanan, sudah memenuhi unsur. Ada pelanggarannya lah di situ," ujarnya. Dia menceritakan, penyidikan terhadap barang-barang yang dijual Putra Siregar salah satunya berasal dari informasi masyarakat. Selain itu, memang sudah menjadi tanggung jawab Bea Cukai, yang mana melindungi masyarakat, industri dalam negeri. "Tentunya keterlibatan masyarakat ini sangat penting, yang kemudian kami melakukan penelusuran, terdapatlah barang-barang yang memang patut diduga dimasukan ke dalam daerah kepabeanan, wilayah Indonesia dengan cara tidak memenuhi formalitas kepabeanannya," ungkap dia. Sebelumnya, Kanwil Bea Cukai Jakarta menyita barang yang dimiliki oleh Putra Siregar. Barang-barang ilegal yang dimiliki pemilik PS Store ini berupa 190 handphone (HP) dengan berbagai macam merek. Selain itu, ada juga harta kekayaan atau penghasilan Putra Siregar yang disita di tahap penyidikan, dan akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara (dhanapala recovery) yang terdiri uang tunai Rp 500 juta, rumah senilai Rp 1,5 miliar, dan rekening bank senilai Rp 50 juta.Semua barang sitaan ini diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Buka halaman selanjutnya untuk tahu alasan kedua yang tak kalah mencengangkan. Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode Januari-Mei 2020 jumlah kunjungan wisman secara kumulatif sebanyak 2,93 juta atau turun 53,36% dibanding jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya berjumlah 6,28 juta kunjungan. Melihat data ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengaku pertumbuhan wisman memang tak lagi bisa diandalkan untuk mendongkrak pemulihan pariwisata Indonesia. "Saat ini long whole market itu sangat sensitif, jadi tidak mungkin kita mengandalkan pasar mancanegara. Ini satu skenario juga yang menjadi perhatian kita," kata Plt Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Frans Teguh dalam webinar Bisnis Indonesia, Selasa (28/7/2020). Untuk itu, saat ini pemerintah fokus untuk meningkatkan pertumbuhan kunjungan dari wisatawan lokal. Berbagai hal dilakukan yakni mempersiapkan destinasi serta mengembalikan kepercayaan masyarakat. "Kita mau memastikan bahwa upaya-upaya ini bisa meningkatkan kepercayaan publik, memastikan pengelolaan pariwisata kita lebih baik, dengan penerapan protokol kesehatan. Kita menggunakan Permenkes nomor 382 tahun 2020 dan kita turunkan dalam buku panduan untuk mengembalikan rasa aman, memastikan ada pergerakan wisatawan domestik," jelas Frans. Untuk mewujudkan dua agenda besar tersebut, Kemenparekraf membaginya dalam tiga tahap dalam proses peningkatan wisatawan lokal. "Ada tanggap darurat, lalu pemulihan, dan normalisasi. Tentu fokus ini menjadi bagian yang sangat kita perlukan," urainya. Secara rinci, tiga tahap tersebut juga dibagi dalam beberapa misi. Misalnya tahap pertama tanggap darurat yakni penanggulangan bencana kesehatan; program perlindungan sosial; kebijakan insentif usaha; fiskal dan moneter; mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH; koordinasi krisis kepariwisataan dengan daerah terdampak; dan persiapan pemulihan. Lalu, tahap kedua ialah pemulihan dan terdapat beberapa misi antara lain pemulihan wisata domestik dengan membuka secara bertahap; stimulus permintaan; mengembalikan rasa aman; dan restrategi pembangunan pariwisata. Terakhir, tahap normalisasi yakni persiapan destinasi dan meningkatkan minat pasar. Simak Video "Bule Panjat Tempat Pemujaan Hebohkan Kuta, Satpol PP Turun Tangan" [==] (eds/eds) Sumber

Distribusi KUR bisa lebih masif apabila batasan penyaluran dihilangkan. == JAKARTA-- Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghapus target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produksi. Semula, pemerintah telah menetapkan target penyaluran KUR sektor produksi tahun ini minimal 60 persen dari total penyaluran KUR. Dengan aturan tersebut, maka penyaluran KUR ke sektor perdagangan atau non produksi hanya diperbolehkan 40 persen. Kebijakan tersebut mendapat respon dari beberapa bank BUMN. "Dengan dihapusnya batasan penyaluran KUR segmen non-produktif (perdagangan) diharapkan dapat mengakselerasi penyaluran kredit di tengah kondisi saat ini, sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih cepat," ujar Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Haru Koesmahargyo ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (28/7). Selain itu, menurut Haru, adanya relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melihat aktivitas bisnis mulai berjalan dan demand kredit sektor perdagangan mulai membaik. Sementara Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar menambahkan kebijakan tersebut akan membuat kelonggaran bagi perbankan. "Pasti lebih flexible buat bank," ujarnya. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM Airlangga Hartarto mengatakan, langkah ini diberikan seiring dengan informasi dari lembaga penyalur. Mereka menyebutkan, distribusi KUR dapat dilakukan lebih masif apabila batasan penyaluran ke sektor perdagangan dihilangkan. Airlangga mengatakan, perubahan kebijakan KUR dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya permintaan KUR dari sektor perdagangan setelah pembukaan aktivitas ekonomi pada Juni 2020. "Sejak saat itu, permintaan dan penyaluran KUR sektor non produksi atau sektor perdagangan melampaui sektor produksi," katanya. Sumber

Peneliti ikan Pusat Penelitian Biologi LIPI, Gema Wahyudewantoro, mengatakan ikan yang diburu warga tersebut punya nama latin Datnioides microlepis. (Foto: iStockphoto) Ikan tersebut, kata Gema, belum termasuk jenis ikan langka. (Foto: iStockphoto) Dia menyebut ikan ini mahal karena pola dan bentuknya yang menarik. (Foto: iStockphoto) Menurut Gema, ikan ini bisa tumbuh hingga ukuran 45 cm dengan berat 10 Kg. (Foto: iStockphoto) "Ikan ini merupakan ikan konsumsi namun juga bisa dipotensikan sebagai ikan hias akuarium dilihat dari pola warnanya tadi. Cenderung menjadi mahal apabila dijual menjadi ikan hias dikarenakan dijual berdasarkan ukuran," ucap Gema. (Foto: iStockphoto) Selain di Muba, tiger fish ini juga terdapat di daerah Kalimantan Barat dan dikenal dengan nama ikan ringau. (Foto: iStockphoto) Anak ikan tiger fish yang polanya masih samar (Foto: iStockphoto) Ikan tiger fish di akuarium, ukurannya rata-rata setelapak tangan (Foto: iStockphoto) Siapa ya yang berani beli ikan ini sampai Rp 25 juta? (Foto: iStockphoto) Ukuran ikan tiger fish dewasa dibandingkan dengan tangan manusia (Foto: iStockphoto) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram tol Cisumdawu tak kunjung usai pembangunannya. Padahal, tol yang akan jadi akses utama Bandara Kertajati ini sudah dikerjakan sejak 2011. Usut punya usut, ternyata masalah yang menghambat pembangunan tol ini adalah masalah tanah. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil pun bicara soal masalah yang terjadi dan membuat pengerjaan tol Cisumdawu tak kunjung usai. Berikut ini sederet masalah yang dipaparkan Sofyan dan membuat Jokowi geram. 1. Sengketa Tanah Sofyan sendiri memaparkan ada pemilik sebidang tanah di daerah Cileunyi yang menolak pembebasan lahan. Bahkan, pemiliknya sampai menggugat ke pengadilan. "Kendalanya, ada tanah yang kena pasar di Cileunyi, itu ada pasar yang kena, pasar itu sebenarnya gagal lah. Pemiliknya nggak mau (dibebaskan tanahnya). Akhirnya kita digugat," ujar Sofyan kepada tim Blak-blakan detikcom. Dia menjabarkan ada objek pasar dan sebuah pabrik pemintalan yang jadi masalah dalam pembebasan lahan di Cileunyi. "Di situ ada pasar dan pabrik, pabrik pemintalan. Dua itu akan selesai satu dua minggu ke depan," ungkap Sofyan. 2. Diurus Setingkat Daerah Dia mengatakan pemerintah pusat awalnya tidak mendapatkan laporan adanya kendala dalam pembebasan lahan. Pasalnya, masalah ini diselesaikan di tingkat daerah. "Kami nggak tahu ada gugatan itu, sampai akhirnya mau rapat kabinet kami baru tahu ada gugatan. Kami nggak turun secara ini, semua dikerjakan di tingkat daerah," kata Sofyan. Singkat cerita si pemilik tanah memenangkan perkara gugatannya di pengadilan, dan tanah tersebut tak bisa dibebaskan. Namun, Sofyan menjamin pihaknya sudah membujuk agar pemilik tanah itu mau membebaskan tanahnya. "Tapi kemudian jadi keputusan di pengadilan, sehingga nggak bisa dibongkar, nggak bisa dibebaskan. Tapi alhamdulillah masalah selesai, sudah dilaporkan oleh Dirjen Pengadaan Tanah, kita sudah bisa konsinyasi, minggu depan bisa diselesaikan," ujar Sofyan. 3. Tak Bisa Diskusi dengan Masyarakat Sofyan juga memaparkan, adanya pandemi virus Corona menjadi pemicu sengketa ini terjadi. Pasalnya, saat mau membebaskan pihaknya tidak bisa mengumpulkan banyak orang menjelaskan soal pembebasan tanah. "Kemudian ada poin di mana karena COVID kemarin kita tidak bisa musyawarah secara massal, karena kan salah satu syarat musyawarah kepada semua pihak pemilik tanah. COVID kemarin kita nggak bisa kumpulkan semua pihak," kata Sofyan. Sofyan mengatakan pihaknya menjamin pembebasan lahan untuk proyek Tol Cisumdawu selesai akhir Oktober. Kemudian, dia juga memastikan bahwa dengan penyelesaian masalah lahan ini, proyek akan selesai sesuai target pada akhir tahun depan. Simak Video "Proyek Tol Cisumdawu Mandek, Jokowi: Segera Selesaikan!" [==] (dna/dna) cisumdawu tol cisumdawu Sumber

Potensi devisa yang hilang berasal dari sektor pariwisata == JAKARTA -- Pandemi virus corona semakin menghantam sektor pariwisata di Indonesia. Hantaman itu juga terjadi pada hilangnya devisa pariwisata nasional yang biasa diperoleh dari kunjungan wisatawan mancanegara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani, mengatakan, dari data terbaru yang telah dikalkulasikan, potensi devisa pariwisata yang hilang selama Januari-Juni 2020 tembus hingga 6 miliar dolar AS. Ia menilai, penanganan Covid-19 yang tidak optimal sejak awal membuat dampak yang harus ditanggung amat besar bagi sektor bisnis. "Tanpa ada pergerakan manusia, tidak akan ada permintaan di pariwisata. Sampai hari ini bahkan timbul klaster-klaster baru yang mengkhawatirkan," kata Haryadi dalam Bisnis Indonesia Mid-Year Economic Outlook 2020, Selasa (28/7). Haryadi mengatakan, kunjungan wisman, tingkat hunian hotel, hingga jumlah penumpang pesawat menurun drastis dalam setengah tahun terakhir. Sementara itu, rasa kekhawatiran masyarakat dalam negeri juga makin tinggi dan membuat mayoritas orang memiliki di rumah. Akibat lesunya pariwisata, tentunya juga berdampak pada hilangnya pajak dan retribusi daerah yang biasa disetorkan para pengusaha pariwisata. Lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran pun tutup dengan potensi hilangnya pendapatan hotel hingga Rp 40 triliun dan restoran Rp 45 triliun. Di satu sisi, operator perjalanan wisata juga diperkirakan kehilangan pendapatan hingga Rp 4 triliun. "Banyak karyawan dirumahkan atau dicutikan diluar tanggungan perusahaan karena masih menunggu perkembangan peningkatan permintaan," kata Haryadi. Menurut dia, langkah utama selain berbagai insentif yang perlu diberikan pemerintah yakni dengan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Namun, hal itu bisa terjadi jika penanganan Covid-19 sudah berjalan dengan baik sehinga mampu menciptakan rasa aman. "Poinnya ciptakan rasa aman, dan kalau sudah ketemu vaksin tentu akan berbeda situasinya," kata Haryadi. Ia juga mengingatkan pentingnya bagi pemerintah untuk menjaga agar perusahaan maskapai penerbangan tetap bertahan di tengah situasi yang amat sulit. Ia meminta agar semua pihak tetap berupaya agar rute-rute penerbangan tetap dijaga. Sebab tanpa konektivitas udara, pariwisata bakal ikut menanggung beban. Sumber

Jakarta - Pemilik PS Store dicokok aparat dan dijadikan tersangka dalam kasus HP ilegal. PS ternyata adalah sosok yang suka bagi-bagi hadiah (giveaway) di media sosial. Kantor Wilayah Bea Cuka Jakarta sudah mengkonfirmasi tersangka PS pada kasus 190 HP ilegal ini adalah Putra Siregar, yang merupakan pemilik PS Store. "Betul (Putra Siregar)," kata Kasi Bimbingan kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (28/7/2020). Di Instagram, PS mempunyai akun @putrasiregar17 yang merupakan akun terverifikasi dengan follower mencapai 1,6 juta, terlihat dari centang biru di sebelah namanya. Di akun tersebut, PS terlihat sering memamerkan bermacam hal. Dari mulai fotonya bersama sejumlah artis seperti Baim Wong dan Anji, foto bersama koleksi mobilnya, sampai foto dengan bermacam dus ponsel dan tumpukan uang yang bakal diberikan kepada para followernya. [Gambas:Instagram] Ya, PS terbilang sangat sering mengadakan giveaway. Hadiahnya bermacam, dari mulai iPhone, bermacam ponsel Android, sampai uang tunai. Ia juga sering memamerkan fotonya saat sedang memberikan sumbangan [Gambas:Instagram] [Gambas:Instagram] PS juga mempunyai akun YouTube dengan nama Putra Siregar Merakyat, yang lagi-lagi merupakan akun terverifikasi dan mempunyai subcriber 1,4 juta. Salah satu video dengan penonton terbanyak adalah video berjudul 'SEMUA JENIS HP APA AJA ADA DI PUTRA SIREGAR MERAKYAT'. Dalam video tersebut, dipamerkan bermacam ponsel yang dijual di PS Store. Di awal video terlihat tumpukan iPhone SE yang dijual oleh PS Store dengan harga Rp 1 jutaan, dan juga tumpukan bermacam HP lain. Saat ini berkas perkara tersangka pemilik PS Store berinisial PS dilimpahkan ke Kejari Jakarta Timur terkait impor ilegal 191 handphone (HP). Tersangka berinisial PS kini menjadi tahanan kota. Berkas dakwaan perkara bos PS Store sedang disusun oleh tim jaksa penuntut umum (JPU). Nantinya jika sudah selesai akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk segera disidangkan. Diketahui, Kejari Jakarta Timur menerima pelimpahan tahap II berkas bos PS Store, PS, dari penyidik PPNS dari kantor wilayah Bea dan Cukai Jakarta pada 23 Juli. Ady menyebut barang bukti yang disita dari tersangka sebanyak 191 handphone dengan beragam jenis tipe dan merek dari hasil impor ilegal dari Batam. "Yang jelas barang buktinya itu 191 HP. Hp-nya banyak banget kurang-lebih ada 63 tipe jenis kalau nggak salah, Sony, Apple, Sharp kan banyak tipe-tipenya," ujarnya. Terhadap tersangka PS disangkakan Pasal 103 huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Artinya pemilik PS Store disangkakan melakukan proses bisnis barang impor yang legalitasnya bermasalah. Ancamannya pun sangat serius yaitu penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Simak Video "Ditenagai Baterai Besar, Ini Spesifikasi Realme C15" [==] (asj/fay) Sumber

Hingga 30 Juni 2020, tercatat jumlah investor di pasar modal telah mencapai 2,92 juta == JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan cukup besar dalam melakukan edukasi dan perlindungan konsumen masyarakat. Hal ini terlihat dari makin inklusifnya akses masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi mengatakan kerja sama BEI bersama OJK serta stakeholder adalah program Yuk Nabung Saham yang diinisiasi sejak 2015. Hal ini bertujuan untuk mengubah mindset dan kebiasaan masyarakat yang masih cenderung menabung (saving society) menjadi investasi (investing society). “Program ini tidak hanya digalakkan di kawasan Jawa (Jawasetris) saja, melainkan menyebar di luar Pulau Jawa. Kami memang bersama OJK melakukan akses yang sifatnya infklusif, membuka selebar-lebarnya partisipasi masyarakat misal program Yuk Nabung Saham,” ujarnya saat acara Webinar Financial Sector Update, Selasa (28/7). Selama program tersebut, investor di pasar modal terus mengalami peningkatan. Pada 2019 investor di pasar modal meningkat 53 persen menjadi 2.484.000 investor. Bahkan pandemi Covid-19 tak mempengaruhi pertumbuhan jumlah investor. “Hingga 30 Juni 2020, tercatat jumlah investor di pasar modal telah mencapai 2.920.000 investor, naik 18 persen dibandingkan tahun 2019,” ucapnya. Berdasarkan sebarannya, sebesar 71,42 persen investor berasal dari Jawa. Kemudian sebesar 15,57 persen dari Sumatera, sebesar 4,89 persen dari Kalimantan, sebesar 3,58 persen dari Sulawesi, sebesar 3,30 persen berasal dari Bali, NTB, dan NTT, sebesar 1,24 persen berasal dari Maluku dan Papua. "Selama masa PSBB, kami tetap melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat melalui platform online. Hasilnya, dari 2.440 kegiatan edukasi dan literasi pasar modal online, sebanyak 17.121 peserta membuka akun di pasar modal,” ucapnya. Sementara Pengamat Pasar Modal Hans Kwee menambahkan peran OJK sangat dominan dalam meningkatkan integritas pasar modal. Bahkan OJK mampu bergerak cepat ketika pasar saham Indonesia mengalami sejumlah permasalahan akibat goreng-goreng saham. “Ketika orang manipulasi pasar, ini sama saja dalam satu negara ada TNI-polisi tapi masih ada kejahatan. Otoritas sudah melakukan banyak hal, ketika orang mau goreng saham, peran otoritas sangat penting di pasar karena kalau dibiarkan seperti bola salju yang besar,” ucapnya. Sebagai contoh, lanjut Hans Kwee, kebijakan buyback saham tanpa harus RUPS sebagai respons OJK menghadapi tekanan dampak pandemi Covid-19. Menurutnya kebijakan ini bagus karena bisa meningkatkan kesejahteraan pemegang saham sekaligus menguntungkan bagi perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. “Reformasi kebijakan pasar modal oleh OJK cukup bagus, industri keuangan berkembang pesat sekali, pasar keuangan sekarang terintegrasi. Beberapa reformasi dilakukan seperti kasus-kasus MI. OJK berusaha menahan bola salju yang seperti ponzi scenario. Pengawasan pasar dilakukan scara realtime, jadi pengawasan ini bagus dari OJK," jelasnya. "Kebijakan pro pasar seperti autorejection cukup bagus ketika market lagi tekanan turun. Trading halt juga berhasil menghalau harga turun terlalu jauh," tambahnya. Guru Besar FEB Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan sejumlah tindakan tegas OJK dalam menghukum pelaku manipulasi pasar menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan baik. "Mereka yang terindikasi melakukan manipulasi pasar, kita lihat sudah dilakukan penindakan. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan trend-nya membaik," ucapnya. Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona (COVID-19) tak melulu berdampak negatif bagi para pengusaha. Sebagian diantaranya masih ada yang diuntungkan oleh pandemi ini. Salah satunya bagi para pengusaha sewa laptop. Sebagian pebisnis sewa laptop mengaku permintaan atas barangnya meningkat tajam sejak diterapkannya kerja dari rumah atau work from home (WFH). Peningkatan omzetnya bahkan bisa mencapai 60% dari rata-rata pendapatan sebelumnya. "Kalau dari Maret 2020 itu peningkat omzet kami bisa mencapai 50-60%," ujar Sutenda, pemilik RajaKomputer kepada detikcom, Selasa (28/7/2020). Peningkatan ini bahkan sempat membuat Sutenda dan rekannya kewalahan menerima pesanan. Sebab banyaknya jumlah yang dipinjam oleh pelanggan. Hal ini terjadi karena pelanggan yang paling banyak menyewa laptop adalah perusahaan. Satu perusahaan biasanya meminjam dalam jumlah yang begitu banyak sesuai jumlah karyawannya yang WFH. "90% yang meminjam adalah corporate ya, mereka pinjam karena karyawannya kan kerja dari rumah, daripada mereka beli baru, makanya pada nyewa ke kita untuk jangka waktu tertentu," sambungnya. Sedikit berbeda dari RajaKomputer, penyewa laptop lainnya justru merasa kapok menjalankan bisnis sewa laptop. Sebab, sempat mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. "Usaha sewa laptop ini sudah nggak jadi fokus utama lagi semenjak COVID-19 karena ada kejadian laptop digadaikan konsumen. Terlebih lagi, ketika ada COVID-19 ini sedikit mewanti-wanti karena sebagian besar terkena imbas ekonomi yang bisa jadi sewa semacam ini dimanfaatkan," ujar Owi pemilik Owi Rental. Untuk itu, saat ini ia memperketat syarat sewa laptopnya ke konsumen. Kali ini, ia hanya mengizinkan sewa laptop diambil untuk lingkup 1 kota saja. "Konsumen sering kita tolak karena berasal dari luar kota, selain itu kita wajibkan menunjukkan KTP asli dan harus memberi tahu lokasi rumah dengan cara laptopnya diantar langsung ke rumah konsumen tersebut," pungkasnya. Simak Video "Komplotan Penggelapan Mobil Rental di Babel Dibekuk" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Tenaga kerja asing (TKA) China di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) saat ini berjumlah 2.000 orang. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat melakukan inspeksi ke salah satu titik pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tersebut. detikcom merangkum fakta-fakta terkait keberadaan TKA dari Negeri Tirai Bambu di proyek yang targetnya rampung tahun 2022 tersebut. Fakta yang pertama, meskipun ada 2.000 pekerja China, jumlah tenaga kerja Indonesia di proyek tersebut tetap memegang porsi paling besar. "Ada 2 ribu (pekerja China) sementara tenaga kerja kita ada 10 ribu. Totalnya 12 ribu, 10 ribu dari tenaga kerja Indonesia, kemudian 2 ribunya dari tenaga kerja China, TKA dari China," kita dia saat berkunjung ke lokasi proyek di kawasan Halim, Jakarta Timur, Senin (27/7/2020). Fakta kedua, Ida memastikan bahwa TKA China di proyek tersebut merupakan tenaga kerja dengan skill atau keterampilan tinggi. Penggunaan mereka sudah sesuai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diajukan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) oleh pihak kontraktor. "Meskipun di lapangan itu membutuhkan keahlian tertentu. Ini kan proyek baru yang pertama kali dikerjakan di Indonesia. Meskipun itu pekerjaan lapangan tapi itu membutuhkan keahlian tertentu. Ini adalah proyek baru. Kereta cepat ini belum pernah dilakukan (dibangun di Indonesia)," sebutnya. Lalu fakta ketiga, pekerja China ini akan kembali ke negaranya setelah ada transfer of knowledge atau transfer pengetahuan telah dilakukan, artinya sumber daya manusia (SDM) Indonesia sudah memiliki keahlian mengoperasikan kereta cepat. "Memang karena semuanya manual book, semua peralatannya direction-nya itu dari China, memang kehadiran TKA China di sini dibutuhkan. Tapi harus sekali lagi tahapan transfer of knowledge-nya, setelah proyek berjalan, terjadi transfer of knowledge maka mereka akan kembali ke negaranya," tambah Ida. Simak Video "Aksi Penolakan TKA China Dipukul Mundur, 105 TKA Lolos" [==] (toy/dna) Sumber

Jakarta - Pemilik toko gadget PS Store diamankan pihak berwajib. Aturan yang dilanggar sangat serius, terkait bisnis gadget impor yang tidak jelas legalitasnya. Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta pun sudah mengkonfirmasi tersangka PS pada kasus 190 HP ilegal merupakan Putra Siregar (PS), pemilik toko PS Store. "Betul (Putra Siregar)," kata Kasi Bimbingan kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M Hanafie saat dihubungi detikcom. Pihak bea cukai pun menyita 190 HP ilegal senilai Rp 61,3 juta. Pemilik PS Store ini kemudian dikenakan Pasal 103 huruf d Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Aturan apakah yang dilanggar oleh Putra Siregar? detikINET pun mengecek langsung pasal yang dimaksud, Selasa (28/7/2020) yaitu adalah sebagai berikut: Pasal 103 Setiap orang yang: d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Artinya pemilik PS Store disangkakan melakukan proses bisnis barang impor gadget yang legalitasnya bermasalah. Ancamannya pun sangat serius yaitu penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Memang bukan perkara main-main. Penangkapan pemilik PS Store ini diunggah lewat akun resmi Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, yaitu @bckanwiljakarta. Proses penyidikan di Kanwil Bea Cukai Jakarta sudah rampung dan sudah dilimpahkan kasusnya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut. Pihak Bea Cukai Jakarta mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bijak dan hati-hati dalam berbelanja, khususnya jangan sampai tergoda dengan tawaran harga yang murah. Simak Video "Ditenagai Baterai Besar, Ini Spesifikasi Realme C15" [==] (fay/asj) Sumber

Jakarta - Ekonom Chatib Basri menilai pemerintah harus memperluas cakupan bantuan langsung tunai (BLT) demi membantu masyarakat yang ekonominya terdampak Corona. Dia juga mengusulkan BLT diperbesar menjadi Rp 1 juta per keluarga penerima manfaat. "Perluas cakupannya, jangan hanya yang miskin dan nilainya Rp 1 juta," kata Chatib dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2020 via virtual, Selasa (28/7/2020). Perluasan cakupan pemberian BLT, kata Chatib dikarenakan masih banyak masyarakat khususnya yang berada di pelosok negeri belum mendapat. Dia memperkirakan ada sekitar 30 juta rumah tangga yang ekonominya terdampak COVID-19. Mengenai skema penyalurannya, Mantan Kepala BKPM periode 2012-2013 ini menilai BLT lebih efektif dibanding program bantuan sosial (bansos). Selain itu, BLT bisa langsung dimanfaatkan oleh keluarga penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. "Jadi kenapa pesta perkawinan efektifnya kasih uang. Sebab yang paling gampang cash transfer," kata mantan Menteri Keuangan (Menkeu) itu. Perlu diketahui hingga 4 Juli 2020, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyalurkan bantuang langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 8,3 triliun. Dana itu disalurkan bertahap selama tiga bulan untuk jutaan keluarga penerima manfaat di Indonesia. "Hingga 4 Juli 2020, sebanyak Rp 8,3 triliun BLT Dana Desa telah disalurkan," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam orasi ilmiahnya saat menerima gelar Doktor Honoris Causa di UNY, Sabtu (11/7/2020). Untuk bulan pertama, kata Halim, telah tersalur di 71.395 desa, mencakup 7,59 juta keluarga penerima manfaat, dengan nilai bantuan Rp 4,56 triliun. Kemudian BLT Dana Desa bulan kedua tersalur di 49.137 desa, mencakup 4.952.952 keluarga senilai Rp 2,9 triliun. BLT Dana Desa bulan ketiga tersalur di 13.822 desa, mencakup 1.252.703 keluarga, senilai Rp 752 miliar. Simak Video "Nelayan di Kendari Ngamuk Pertanyakan BLT" [==] (hek/hns) Sumber

Perjalanan umrah tidak lagi dipungut PPN. == JAKARTA -- Perusahaan biro perjalanan haji dan umrah mengapresiasi keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.3/2020 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dengan PMK tersebut, per tanggal 23 Agustus 2020 pemerintah membebaskan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen. Direktur Wahana Haji Umrah, Muharom Ahmad menyampaikan, keluarnya PMK sejalan dengan Undang Undang tentang PPN, dimana jasa kegiatan ibadah dikecualikan dari membayar PPN. Dengan PMK tersebut, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mendapatkan kepastian usaha karena selama ini tidak memiliki dasar memungut atau tidak memungut PPN Umrah. "Sesungguhnya PPIU hanya sebagai pemungut, yang membayar PPN adalah jamaah umrah, sehingga dengan adanya PMK tersebut, maka jamaah umrah mendapat keringanan," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (28/7). Muharom mengatakan, hal tersebut disambut baik oleh PPIU karena selama ini menjadi objek perselisihan pendapat terkait PPN jasa umrah. PPIU wajib menyetor satu persen, tetapi PPIU tidak ada dasar menarik dana dari jamaah umrah karena ketentuan satu persen adalah PPN bagi jasa wisata umum, bukan jasa perjalanan ibadah umrah. Sehingga, PMK baru itu menghilangkan kesimpangsiuran tentang penetapan PPN satu persen bagi jamaah umrah. Artinya, sudah mendapat keputusan akhir bahwa perjalanan umrah tidak dipungut PPN. Muharom mengatakan, PPN tersebut tidak terkait dengan keuangan perusahaan karena PPIU hanya sebagai 'penarik PPN' yang harus langsung disetor ke negara. PPIU mengharapkan kebijakan lain yang berimbas langsung meringankan beban operasional perusahaan. "Pada saat ini, semua biaya dirasa tidak ada yang kecil, karena PPIU tidak memiliki income," kata Wakil Ketua bidang Humas dan Kelembagaan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) ini. Muharom berharap agar Kementerian Agama dapat menghilangkan komponen biaya-biaya terkait perizinan seperti sertifikasi dan akreditasi. Dengan demikian beban PPIU bisa lebih ringan di tengah kondisi banyaknya jamaah yang masih mengajukan pengembalian dana haji maupun umrah. Padahal dana saat ini sudah ada di pihak ketiga. Sumber

Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan yang menuai polemik ditunda pembahasannya. Keputusan itu diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah bertemu beberapa pimpinan asosiasi pekerja atau buruh. Meski begitu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja untuk klaster lainnya. Saat ini pembahasan sudah sampai bab III terkait peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. "Bab I dan bab II sebagian besar sudah selesai, tinggal perbaikan redaksi. (Pembahasan saat ini) bab III masih terkait RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RTDR (Rencana Detail Tata Ruang)," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Baidhowi kepada detikcom, Selasa (28/7/2020). Setelah pembahasan bab III selesai, bab IV yang merupakan klaster Ketenagakerjaan akan dilompat ke bab selanjutnya. Sebab klaster Ketenagakerjaan yang menuai polemik ini disebut baru akan dibahas belakangan setelah pembahasan semua bab selesai. "Untuk klaster Ketenagakerjaan dibahas terakhir," tuturnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Selain klaster Ketenagakerjaan, ada klaster Investasi Pemerintah Pusat di bab X dan klaster Administrasi Pemerintahan di bab XI yang akan dibahas belakangan. "Bab-bab yang gradasi kesulitan dan dampaknya lebih besar dibahas belakangan seperti bab tentang Ketenagakerjaan, bab tentang Investasi Pemerintah Pusat dan bab tentang Administrasi Pemerintahan," ucapnya. Simak Video "Walhi Sebut RUU Cipta Kerja 'Munculkan' VOC, Alasannya?" [==] (zlf/zlf) ruu cipta kerja ruu cipta lapangan kerja Sumber