bot

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan layanan perbankan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat kembali berjalan normal setelah wilayah tersebut terdampak banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir. Pemulihan dilakukan melalui langkah tanggap darurat, termasuk penggunaan internet satelit global di sejumlah kantor layanan agar aktivitas transaksi nasabah tidak terganggu. Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan bahwa percepatan pemulihan ini merupakan wujud komitmen perseroan untuk menjaga akses layanan keuangan bagi masyarakat dalam kondisi apa pun. "Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan keuangan meskipun dalam kondisi bencana, karena keberlangsungan transaksi keuangan sangat penting bagi kebutuhan sehari-hari," ujar Okki dalam keterangan tertulis. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT BNI mengerahkan dukungan konektivitas berbasis satelit di outlet Gunung Sitoli, Sibolga, Pandan, dan Teluk Dalam. Seluruh titik tersebut kini telah berfungsi penuh sehingga proses operasional perbankan dapat berjalan kembali secara optimal. Okki menambahkan, sebanyak 12 outlet BNI yang sebelumnya terdampak banjir kini kembali beroperasi normal melayani nasabah di wilayah Medan, Sibolga, dan Gunung Sitoli. Selain itu, 47 ATM yang sempat tidak berfungsi akibat genangan air kini juga sudah kembali aktif. Sebagai upaya tambahan, BNI juga membuka layanan operasional terbatas untuk membantu masyarakat yang menjadi korban banjir. Layanan tersebut dibuka pada 29 November 2025 di BNI KC Gunung Sitoli, serta 30 November 2025 di BNI KC Sibolga dan BNI KCP Pandan, guna memastikan kebutuhan transaksi keuangan mendesak tetap dapat dilayani. BNI memastikan akan terus memantau perkembangan situasi serta menyiapkan langkah lanjutan guna menjaga stabilitas layanan perbankan di wilayah terdampak. Perseroan juga menegaskan komitmennya untuk memberikan akses layanan yang aman, andal, dan berkesinambungan bagi seluruh nasabah, terutama dalam kondisi darurat ketika layanan keuangan menjadi sangat vital. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang individu dan institusi memesan saham penawaran umum perdana (IPO) dalam jumlah besar didukung pelaku pasar. Hal in dikatakan dapat meningkatkan partisipasi investor ritel, kendati ada implikasi besar ke pergerakan saham IPO ketika masuk pasar. Seperti diketahui, SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2025 yang baru dirilis OJK mengatur tentang perubahan alokasi efek penawaran umum untuk ritel. Regulasi baru ini ditetapkan pada 17 November 2025 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Regulasi baru tersebut memiliki beberapa perubahan penting dibandingkan regulasi sebelumnya, yakni SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020. SEOJK baru itu mengubah porsi alokasi efek untuk penjatahan terpusat ritel dan non-ritel. Pada regulasi sebelumnya, porsi ritel hanya 1/3 dari total penjatahan terpusat, sedangkan pada regulasi baru porsi ritel naik menjadi 1/2 dari total penjatahan terpusat. Andrian Wijaya, CEO dan founder Venturewise, mengaku sepakat dengan aturan ini. Sebab, selama ini, dalam pooling, hanya segelintir pihak saja yang mendapatkan saham, karena bebas mengajukan penawaran. "Dengan adanya SE itu, ritel mempunyai hak memiliki saham IPO lebih banyak dari sebelumnya. Pembagian IPO lebih merata untuk ritel dan nonritel. Jadi, keresaham ritel terjawan" kata dia, Kamis (4/12/2025). Namun, dia menyatakan, perubahan aturan ini akan berdampak pada volatilitas harga saham IPO. Besar kemungkinan kinerja saham IPO tidak sementereng tahun ini, karena saham tersebar ke banyak pihak. Volatilitas akan tinggi dan harga tidak bergerak ke satu arah alias menguat. Dia mencatat, dari 24-25 IPO tahun ini, kebanyakan kinerjanya positif, terlihat pada ARA selama berhari-hari, berkat keleluasaan pemesanan investor berkantong tebal dan institusi. Hanya 1-3 saham IPO yang kinerjanya buruk. "Hal itu menandakan screening IPO tahun ini bagus. Selain itu, dengan peraturan lama, semua investor bisa nembak saham sesuai dana yang dimiliki," kata dia. Dia melihat SE OJK itu sangat ketat. Satu rekening dana nasabah (RDN) hanya bisa memesan 10%, kendati punya banyak akun di sekuritas berbeda. Sebelumnya, OJK menginformasikan, batas pemesanan IPO pada penjatahan terpusat (pooling) adalah 10% dari nilai efek yang ditawarkan Jika tingkat pemesanan melebihi batas tersebut, pemesanan tidak akan diproses dan dikembalikan kepada calon investor untuk dilakukan penyesuaian kembali. Regulasi sebelumya tidak mengatur mengenai batas pemesanan maksimum. SEOJK yang baru mengubah struktur golongan penawaran umum, dari sebelumnya 4 golongan menjadi 5 golongan. Perubahan utama terdapat pada golongan penawaran umum dengan nilai efek sampai Rp 250 miliar, yang sebelumnya merupakan golongan 1, dengan minimum alokasi efek yang ditawarkan di atas 15% atau Rp, sekarang dipecah menjadi dua golongan dengan minimum alokasi efek untuk golongan terkecil adalah sebesar 20% atau Rp 10 miliar. Pemecahan golongan ini dilakukan untuk mengakomodasi penawaran umum dengan nilai efek yang lebih kecil, agar memiliki jumlah alokasi efek yang lebih besar. SEOJK itu juga mengatur jumlah minimum alokasi efek ketika terjadi kelebihan pemesanan (oversubscribed). Perubahan utama terdapat pada golongan 1 di regulasi baru, di mana alokasi minimum perlu disesuaikan ke kisaran 22,5-30% berdasarkan tingkat kelebihan pemesanan. Sebelumnya, alokasi minimum untuk golongan 1 perlu disesuaikan ke kisaran 17,5-25% berdasarkan tingkat kelebihan pemesanan. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Holding Perkebunan PTPN III[1] (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV mendapat kepercayaan sebagai mitra pelatihan lapangan bagi Calon Pekerja Migran[2] Indonesia (PMI) sektor perkebunan. Kepercayaan diperoleh setelah BP3MI dan Balai Pelatihan Pertanian Lampung (BAPELTAN) menetapkan Kebun Rejosari, Regional VII, sebagai lokasi praktik lapangan untuk pelatihan budidaya sawit modern. Pelatihan yang digelar pada beberapa Waktu lalu ini diikuti ratusan peserta yang dipersiapkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Materi pelatihan mencakup tahapan budidaya dari hulu hingga hilir, mulai dari perbenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, hingga teknik panen dan pengelolaan hasil panen. Seluruh sesi dilakukan dalam bentuk praktik langsung agar peserta mengenal proses kerja sebenarnya di perkebunan sawit. Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K. Santosa menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung penyiapan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. "Sektor perkebunan kelapa sawit terus membutuhkan tenaga kerja terampil. Melalui kerja sama ini, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai standar kerja dan proses operasional di kebun sawit skala besar," ujar Jatmiko dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa penyediaan area kebun sebagai tempat praktik lapangan bertujuan memberi pengalaman nyata bagi peserta sebelum memasuki dunia kerja internasional. "Kami berharap pengetahuan dasar yang diperoleh di kebun PTPN IV dapat membantu peserta beradaptasi lebih cepat saat bertugas di negara tujuan," imbuhnya. Dalam kesempatan terpisah, SEVP Operation PTPN IV menjelaskan bahwa pelatihan disusun untuk memperkenalkan sistem kerja perkebunan yang mengedepankan keselamatan, efisiensi, dan ketelitian. "Para peserta diperkenalkan alur operasional, struktur kerja kebun, serta risiko-risiko yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan," ungkapnya. Widyaiswara BAPELTAN Lampung Suhadi Saptoyo mengapresiasi kolaborasi yang telah berjalan. Ia menilai praktik lapangan memberi nilai tambah bagi peserta, terutama karena sektor perkebunan di luar negeri sangat menekankan keterampilan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. "Ilmu praktik menjadi bekal penting bagi calon PMI. Peserta bisa melihat langsung bagaimana pekerjaan dijalankan di lapangan, termasuk standar keselamatan dan cara kerja yang sesuai prosedur," ujarnya. BP3MI dan BAPELTAN menilai pelatihan ini relevan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja perkebunan di Malaysia dan negara lain yang mengandalkan tenaga kerja asing di sektor kelapa sawit. Program pelatihan ini diharapkan membantu calon PMI beradaptasi dengan tuntutan industri sawit global. Dengan pendekatan berbasis praktik, peserta memperoleh pengalaman awal mengenai kondisi kerja di perkebunan skala besar sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum berangkat ke negara tujuan. Kegiatan di Rejosari ditutup dengan sesi diskusi antara peserta dan instruktur lapangan, yang menjadi ruang bagi peserta untuk mengonfirmasi hal teknis, memahami budaya kerja, serta membangun kesiapan menghadapi tantangan kerja di luar negeri. Kolaborasi PTPN IV, BP3MI, dan BAPELTAN ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memastikan penyiapan SDM yang kompeten dan siap bersaing di sektor perkebunan internasional. (agt) References^ PTPN III (www.cnnindonesia.com)^ Pekerja Migran (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia[1] melapor ke Presiden RI Prabowo Subianto[2] terkait penanganan listrik[3] di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra. Ia menargetkan listrik di sejumlah daerah di Aceh dan Sumatra Utara pulih esok hari. "Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, Insya Allah besok malam listrik di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, kemudian Sibolga sudah menyala berangsur-angsur sudah mulai membaik," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan perkembangan pemulihan listrik di Aceh di mana, PLTG Arun dengan kapasitas 200 MW yang sebelumnya padam akibat jaringan Sutet rusak karena banjir sudah kembali beroperasi. "Insya Allah besok malam listrik sudah bisa jalan, paling lambat hari Sabtu," ucapnya. Lalu, Bahlil juga menyampaikan listrik di Tapanuli Tengah juga telah menyala meski belum sepenuhnya normal. "Kemudian kalau untuk Tapteng, itu sejak saya kemarin malam sudah mulai menyala, tapi belum maksimal. Jadi mungkin juga besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik," ucap dia. Bencana banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia dalam bencana ini bertambah menjadi 836 orang hingga Kamis (4/12) sore. "Saya laporkan bahwa hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers. Secara rinci, di Aceh dilaporkan ada 325 korban meninggal dunia, di Sumut tercatat 311 korban meninggal dunia dan di Sumbar ada 200 korban meninggal dunia. Sementara itu, untuk korban hilang di Aceh tercatat ada 170 orang, di Sumut ada 127 jiwa dan di Sumbar sebanyak 221 jiwa. ====[4] (mnf/sfr) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ listrik (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat masa tunggu (waiting period) klaim asuransi bagi pemegang polis penderita penyakit kronis. Penyakit kronis tersebut mencakup diabetes, hipertensi (tekanan darah tinggi), penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal kronis, dan kanker. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan, ketentuan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Aturan ini diharap berlaku mulai 2026. Dalam aturan ini, waiting period untuk polis individu paling lama 30 hari kalender. Dengan kata lain, pemegang polis baru bisa merasakan manfaat asuransi 30 hari setelah membeli polis asuransi kesehatan. Dalam aturan baru ini, OJK juga mempercepat batas waktu tunggu bagi klaim penyakit kritis, kronis atau khusus. Ke depannya, polis asuransi penyakit kritis masa tunggunya menjadi 6 bulan, dari yang sebelumnya 12 bulan. "Kita memajukan bahwa ini perlu lebih cepat karena rata-rata produk itu 12 bulan. Jadi kalau itu 12 bulan masa tunggunya ya dia hanya membayar premium tapi tidak bisa memberikan manfaat. Jadi kita setelah diskusi lebih lanjut ya kita menetapkan 6 bulan sebagai masa tunggu untuk klaim yang penyakit kritis atau kronis," Ogi menegaskan, masa tunggu ini hanya akan berlaku untuk periode pertanggungan pertama. Artinya, jika polis diperpanjang, maka tidak lagi perlu masa tunggu lagi. Kemudian untuk asuransi kesehatan kumpulan, masa tunggunya mengacu pada perjanjian yang disepakati antara pemegang polis dengan perusahaan dimaksudnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mewajibkan pemegang polis asuransi kesehatan[2] swasta untuk ikut menanggung biaya tertentu dari total pengajuan klaim maksimal 5 persen mulai 2026. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang akan menggantikan ketentuan dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025. "Perusahaan asuransi dapat menawarkan produk dengan fitur risk sharing (co-payment) dengan kriteria, bahwa risiko yang ditanggung pemegang polis atau co-payment itu sebesar 5 persen dari total pengajuan klaim. Dengan batas maksimum untuk rawat jalan Rp300 ribu per pengajuan klaim dan rawat inap Rp3 juta per pengajuan klaim," ujar Ketua DK OJK Mahendra Siregar dalam Rapat Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kendati, sejumlah kebijakan yang ada di POJK lama akan tetap ada. Misalnya, perusahaan asuransi tetap wajib untuk menyediakan produk tanpa fitur risk sharing. "Perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kesehatan wajib menawarkan produk tanpa risk sharing," katanya. Selain itu, OJK juga mengatur mengenai jumlah tertentu (deductible) tahunan sepanjang disepakati antara perusahaan dan pemegang polis. Deductible adalah biaya yang harus dibayar sendiri oleh pemegang polis terlebih dahulu sebelum manfaat asuransi mulai berlaku. "Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya," imbuhnya. Mahendra mengatakan alasan mengatur pembagian risiko (risk sharing) ini demi penguatan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia dan peningkatan kualitas kesehatan yang diterima masyarakat. "Prinsip ini dilakukan tidak dimaksudkan untuk memindahkan beban biaya kepada pemegang polis, tapi justru memastikan bahwa penggunaan layanan kesehatan berjalan tepat, terukur, dan tidak berlebihan sehingga berkelanjutan.," terangnya. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menekankan kebijakan pembagian risiko ini hanya berlaku untuk pemegang polis asuransi swasta. "Ini tidak berlaku untuk BPJS Kesehatan, ini hanya berlaku untuk asuransi komersial, asuransi swasta," kata Ogi. Lebih lanjut, Ogi mengatakan aturan asuransi baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Saat ini, POJK tengah menunggu tandatangan dari Kementerian Hukum. "Kami berharap bahwa proses di Kementerian Hukum bisa berjalan cepat, harmonisasinya, tinggal menunggu hari-hari terakhir di Desember ini sehingga 1 Januari 2026 POJK-nya sudah efektif bisa dijalankan," terangnya. ====[3] (ldy/sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ asuransi kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ajang Sutami Awards 2025 yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum turut menjadi momen resmi peluncuran strategi besar bertajuk "PU 608" yang disebut sebagai bentuk terjemahan praktis dari Asta Cita yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan ratusan tamu undangan Sutami Awards 2025, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa PU 608 dirancang agar visi besar Presiden dapat dijalankan secara fokus, terukur, efektif, efisien, dan responsif terhadap kondisi lapangan. Strategi ini akan menjadi pedoman utama Kementerian PUPR dalam lima tahun ke depan dalam upaya pencapaian target nasional yang ambisius. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "PU 608 memiliki tiga indikator utama yang harus dicapai secara bersamaan," ujar Dody dalam sambutannya pada Malam Apresiasi Sutami Awards 2025, Senin (1/12) malam. Dody memaparkan, ketiga indikator dalam PU 608 adalah efisiensi investasi infrastruktur (i-Core) di bawah 6 persen; penuntasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen; serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 8 persen. "Angka 608 ini bukan slogan kosong. Ini menjadi alat ukur kami sehari-hari agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak maksimal bagi rakyat," ujar Dody. Menurutnya, Asta Cita dari Presiden Prabowo memberikan arah yang jelas, yakni memperkuat layanan dasar, meningkatkan ketahanan pangan dan air, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memastikan pembangunan dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. "Kementerian PUPR menerjemahkan arahan itu menjadi program-program infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari bendungan, irigasi, jalan, jembatan, hingga rumah layak huni," tambah Dody. Di tengah tantangan iklim dan bencana yang semakin kompleks, Presiden memberikan dua prioritas utama kepada Menteri PU dan jajarannya, yaitu keselamatan warga dan kecepatan respons. Hal tersebut langsung dijalankan Dody melalui kunjungan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) beberapa hari lalu. Saat itu, Dody sengaja memilih jalur darat dari Bandara Sibolga menuju Tapanuli Tengah untuk melihat kondisi riil di lapangan. "Saya melihat sendiri masyarakat masih memasak dengan kayu bakar dan mencuci di pinggir jalan karena sumber air bersih tertutup lumpur. Kondisinya mirip pasca-tsunami Aceh dulu. Ini mengingatkan kami bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tapi soal nyawa dan martabat rakyat," tuturnya. PU 608 ditegaskan Dody menjadi jawaban konkret Kementerian PUPR dalam menghadapi tantangan tersebut, melalui membangun infrastruktur yang lebih cepat, lebih hemat, dan mengentaskan kemiskinan secara langsung. Untuk itu, Kementerian PU menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Maju "Dengan PU 608, kami tidak lagi bekerja business as usual. Setiap program harus berkontribusi nyata pada tiga angka itu: efisiensi di bawah 6 persen, kemiskinan ekstrem nol persen, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen," pungkas Dody. Untuk diketahui, malam Anugerah Sutami Awards 2025 diselenggarakan sebagai bagian dari Hari Bakti ke-80 Kementerian PU yang mengusung tema 'Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan kinerja terbaik dan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto [1]memastikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM[2]) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana akan mendapatkan relaksasi kredit[3] secara otomatis sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah, sambung Airlangga, menyiapkan skema keringanan yang mencakup restrukturisasi hingga penghapusan kredit macet bagi debitur di wilayah terdampak. "Ya, nanti kan kita sudah memberikan relaksasi untuk UMKM. Regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis," ujar Airlangga di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menambahkan opsi penghapusan kredit macet juga termasuk dalam skema yang dapat diakses oleh debitur di wilayah terdampak. "Iya tentu, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet," tambahnya. Terkait kemungkinan penyaluran santunan dalam jumlah besar seperti di Thailand, Airlangga menyampaikan hal tersebut masih akan dilihat lebih lanjut. Ia juga menyebut perkembangan ekonomi di tiga provinsi itu masih harus dipantau untuk mengetahui potensi penurunan pertumbuhan. "Kita lihat perkembangan ke depan," ujar Airlangga. Keterangan Airlangga sejalan dengan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah mengkaji pemberlakuan restrukturisasi kredit bagi UMKM terdampak banjir dan longsor. OJK saat ini masih menghimpun data dan menilai kemungkinan implementasi kebijakan melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan aturan tersebut memuat berbagai opsi keringanan yang dapat diberikan perbankan dan perusahaan pembiayaan. "Di dalam POJK 19 Tahun 2022 sendiri ada berbagai kebijakan yang bisa diberikan dan tentu dilaksanakan oleh perbankan terkait atau industri pembiayaan multifinance. Nanti kami akan lihat secara lengkapnya," ujarnya, Rabu (3/12), melansir detikfinance. Ia menambahkan lembaga keuangan wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan setelah kajian selesai. "Kami sedang melaksanakan proses asesmen ini, kami sudah dapat angka-angka, tapi baru sementara. Nanti kami matangkan dulu deh untuk bisa dilaporkan lebih lengkap daripada separuh-separuh," tutur Mahendra. Bencana banjir bandang dan sejumlah kejadian tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat cuaca ekstrem. OJK memiliki kerangka aturan melalui POJK 19/2022 untuk menetapkan perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan di daerah bencana. Penetapan wilayah terdampak dilakukan dengan mempertimbangkan tujuh aspek mulai dari luas wilayah, korban jiwa, kerugian materiil, hingga persentase kredit debitur terdampak dalam sektor terkait. ====[4] (del/sfr) References^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ UMKM (www.cnnindonesia.com)^ kredit (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp1,3 triliun hingga 30 November 2025. Angka itu tercapai dalam kurun waktu satu bulan lebih, yakni sejak 24 Oktober 2025 setelah KPP diluncurkan. Secara nasional, data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan, sebanyak sembilan bank penyalur KPP membukukan total penyaluran sebesar Rp2,09 triliun hingga akhir November 2025, yang terdiri dari kredit sisi supply (pasokan) sebesar Rp1,94 triliun dan sisi demand (permintaan) sebesar Rp149,69 miliar. Dari pencapaian tersebut, BTN menguasai lebih dari 61% penyaluran nasional. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, dominasi pihaknya dalam menyalurkan kredit KPP ditopang oleh kebutuhan untuk pembiayaan yang meningkat dari para pelaku usaha sektor properti sekaligus pengalaman BTN yang panjang dalam mengembangkan ekosistem perumahan selama 75 tahun dan bermitra dengan lebih dari 7.000 developer. "BTN selama ini dikenal sebagai pemain utama untuk pembiayaan kepemilikan rumah melalui program pemerintah, sehingga menjadi rujukan bagi masyarakat terutama pengusaha sektor perumahan ketika mereka membutuhkan dukungan pembiayaan. Kredit Program Perumahan menjadi solusi yang menarik bagi pelaku usaha sektor perumahan termasuk untuk skala UMKM, dan BTN memiliki expertise di bidang ini," ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Nixon menyebut para pelaku usaha perumahan terutama developer menunjukkan minat yang tinggi terhadap kredit KPP sisi supply. Data Kementerian PKP menunjukkan, dari total penyaluran KPP sebesar Rp2,09 triliun secara nasional hingga akhir November 2025, sebanyak Rp1,44 triliun disalurkan untuk para pengembang perumahan di sisi supply, tertinggi di antara sektor-sektor lainnya. "Ini juga sesuai dengan pengamatan kami bahwa para debitur BTN yang wiraswasta seperti developer dan kontraktor membutuhkan skema kredit menarik untuk memperluas proyek mereka, atau misalnya pengusaha bahan bangunan menambah kapasitas stok mereka. Dengan potensi yang tinggi ini, kami yakin KPP akan menjadi mesin baru bagi BTN ke depan," ujarnya. BTN juga telah melakukan sosialisasi KPP di beberapa daerah dan melihat minat yang tinggi karena kebutuhan terhadap perumahan meningkat sejalan dengan perekonomian lokal yang juga bertumbuh di berbagai daerah tersebut. Sebagai contoh, wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara dan Sumatera masih menjadi kontributor terbesar untuk kredit KPP BTN sisi supply, dengan jumlah debitur masing-masing mencapai lebih dari 100. "Sejumlah daerah seperti pulau Jawa dan Sumatera masih sangat potensial untuk penyaluran KPP karena ekonominya terus bertumbuh. Dengan adanya aktivitas ekonomi, semakin banyak keluarga baru yang membutuhkan rumah, sehingga para developer dan kontraktor membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan proyek mereka. BTN membantu para pelaku usaha ini agar mereka dapat membangun hunian yang layak dan memenuhi kebutuhan tersebut," tutur Nixon. Nixon mengakui, KPP akan menjadi salah satu andalan BTN pada 2026 karena pemerintah telah mengalokasikan Rp130 triliun untuk program ini. Selain itu, semakin banyak nasabah wirausaha di BTN yang menunjukkan ketertarikan terhadap KPP. Untuk itu, kata Nixon, BTN juga mendorong bagi nasabah wirausaha yang sebelumnya telah memiliki KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengajukan top up kredit guna mendukung usahanya dengan fasilitas KPP. "Kami berharap para nasabah wiraswasta yang sebelumnya merupakan debitur KPR FLPP dapat mengajukan top up dengan fasilitas KPP. Jika mereka ada kebutuhan renovasi atau menambah kamar untuk rumah sekaligus tempat usaha mereka, kami akan bantu mekanisme top up-nya," ungkapnya. Pemerintah sebelumnya meluncurkan Kredit Program Perumahan pada 21 Oktober 2025, dengan dasar hukum Peraturan Menteri Koordinasi Perekonomian (Permenko) No. 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan, dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan. Sebagai gambaran, kredit KPP sisi supply ditujukan untuk pelaku usaha perumahan seperti developer, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi pembangunan rumah. Sementara itu, KPP sisi demand ditujukan untuk UMKM individu atau badan usaha yang membutuhkan kredit untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usahanya. Pemerintah mematok plafon KPP sisi supply di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar per debitur, dan dapat ditingkatkan plafonnya hingga Rp20 miliar. Suku bunga sisi supply ditawarkan ke masyarakat dengan rate 5,99%, dengan tenor hingga 4 tahun untuk kredit modal kerja dan hingga 5 tahun untuk kredit investasi, yang dapat diperpanjang hingga 7 tahun. Sedangkan KPP sisi demand memiliki plafon maksimal Rp500 juta, sesuai dengan segmen dan tujuan peruntukkannya yaitu UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi tempat tinggal yang seringkali menjadi tempat usaha mereka. Bunga untuk kredit KPP sisi demand ditetapkan 6% efektif per tahun dan tetap (fixed) selama 5 tahun, dengan tenor tersedia hingga 20 tahun. "Adanya subsidi bunga dari pemerintah dan level bunga yang lebih rendah dari rata-rata bunga kredit konstruksi menjadikan kredit program perumahan ini sangat menarik di mata pelaku usaha," ujar Nixon. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pintu Kemana Saja yang dikenal dengan brand Pintu terus memperluas program edukasi dan inklusi aset kripto kepada masyarakat Indonesia. Pada Selasa (2/12), aplikasi kripto yang terdaftar resmi ini mengunjungi kantor PT Global Tiket Network atau tiket.com di Jakarta melalui program Pintu Goes to Office. Kunjungan kali ini menjadi momen istimewa karena tiket.com merupakan perusahaan pertama di luar industri keuangan yang dikunjungi Pintu dalam program edukasi tahun ini. Chief Marketing Officer (CMO) Pintu, Timothius Martin, hadir bersama People Experience & Communication Senior Manager tiket.com, Tio Manik, dalam kegiatan tersebut. Pada kesempatan tersebut, Timothius Martin menyampaikan bahwa tiket.com menjadi perusahaan kelima yang dikunjungi dalam program Pintu Goes to Office tahun ini, sekaligus perusahaan pertama di luar industri keuangan yang diajak berdiskusi mengenai kripto. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami mengapresiasi rekan-rekan tiket.com yang menyambut hangat kedatangan tim Pintu karena kami percaya kolaborasi yang dijalin ini dapat memperkuat pemahaman mengenai aset crypto," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12). Antusiasme juga datang dari internal tiket.com. Tio Manik menyebutkan bahwa perusahaan memiliki berbagai klub karyawan yang berkembang sesuai minat masing-masing, termasuk investment club yang berfokus pada dunia investasi. "Untuk itu, datangnya Pintu ke kantor tiket.com lewat program Pintu Goes to Office tentu disambut dengan antusiasme positif dari teman-teman yang tergabung di investment club yang mendapatkan pengetahuan mengenai aset crypto & teknologi blockchain langsung dari pakar dan pelaku di industri crypto," tutur dia. Sebagai informasi, industri aset kripto di Indonesia sendiri terus menunjukkan perkembangan positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi kripto pada Oktober 2025 mencapai Rp49,28 triliun, meningkat 27,64% dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah investor juga bertumbuh konsisten, dengan total 18,61 juta investor per September 2025. Keterkaitan antara industri kripto dan sektor travel juga semakin terlihat. Investopedia mencatat kemunculan istilah crypto tourism sejak 2017, yang merujuk pada aktivitas wisata ke negara-negara yang ramah terhadap penggunaan kripto dan teknologi blockchain. Fenomena ini menggambarkan bagaimana inovasi di sektor kripto mulai memengaruhi preferensi perjalanan dan pengalaman wisatawan di berbagai wilayah. Menanggapi hal ini, Timothius Martin menegaskan bahwa kripto memiliki sifat universal dan dapat masuk ke berbagai industri, termasuk industri travel. "Fokus kami sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) adalah mengambil tanggung jawab untuk memperluas edukasi ke seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang industri mengenai aset crypto dan teknologi blockchain, baik itu manfaatnya serta risiko-risiko yang ada," pungkasnya. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Malam Anugerah Sutami Awards 2025 yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi para pemangku kepentingan infrastruktur nasional. Dalam acara yang dihadiri sekitar 500 tamu undangan tersebut, acara ini juga jadi kesempatan bagi Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan penjelasan strategis mengenai Kementerian PU menerjemahkan arahan besar Presiden Prabowo Subianto secara lebih konkret melalui kerangka kerja PU 608. Menurutnya, PU 608 adalah cara Kementerian PU memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sejalan dengan arahan Presiden. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Arah besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kami terjemahkan dalam sesuatu yang lebih praktis yang kita singkat sebagai PU 608. Kerangka ini membantu kami menyusun pekerjaan secara lebih fokus, terarah, efektif, efisien, lebih cepat, dan lebih responsif terhadap kondisi lapangan," ujar Dody dalam sambutannya pada acara Malam Puncak Sutami Awards 2025 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (1/12). Dody menjelaskan, strategi besar PU 608 merupakan ringkasan dari tiga kriteria utama yang wajib dicapai oleh setiap proyek dan program Kementerian PU, menjadikannya sebuah key performance indicator (KPI) yang ketat dan terukur. Pertama, efisiensi investasi, yang berfokus pada efisiensi investasi atau yang dikenal sebagai i-Core (Incremental Capital Output Ratio). Kementerian PU menargetkan agar nilai i-Core ditarik hingga kurang dari 6%. Angka ini menunjukkan bahwa modal yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur harus mampu menghasilkan output ekonomi yang jauh lebih besar, sekaligus menjamin akuntabilitas dan kecepatanpelaksanaan proyek. Kedua, kemiskinan ekstrem 0%. Menurutnya, program infrastruktur harus mampu mengentaskan kemiskinan dengan kontribusi nyata dalam mencapai target kemiskinan ekstrem menuju 0%. Ini berarti pembangunan harus secara spesifik menargetkan ketimpangan antarwilayah, meningkatkan ketahanan air dan pangan, serta membuka akses ekonomi bagi kelompok masyarakat termiskin. Ketiga, pertumbuhan ekonomi 8%. Kriteria terakhir ini menempatkan infrastruktur sebagai motor pendorong untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke arah 8% pada 2029. Jaringan jalan, bendungan, dan fasilitas publik yang dibangun harus memiliki efek domino yang signifikan dalam menggerakkan investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa. Dody menyadari tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks di tengah harapan masyarakat yang semakin besar. Ia menekankan bahwa dalam kondisi seperti ini, Presiden Prabowo telah menyampaikan dua hal yang menjadi prioritas utama. "Bapak Presiden sendiri telah menyampaikan arahan dengan sangat tegas bahwa dalam kondisi seperti ini, dua hal yang menjadi prioritas utama, ketepatan sasaran dan percepatan eksekusi.," tutup Dody. Sebagai informasi, malam Anugerah Sutami Awards 2025 diselenggarakan sebagai bagian dari Hari Bakti ke-80 Kementerian PU yang mengusung tema 'Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan kinerja terbaik dan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun ulang aturan pembagian risiko antara perusahaan asuransi dan nasabahnya (co-payment) dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan, perusahaan asuransi nantinya bisa menawarkan empat pilihan produk polis asuransi kesehatan dengan skema pembayaran yang berbeda. "Risk sharing itu ada kombinasinya, ada yang bayaran co-paymentnya itu, dan satu lagi yang deductible. Itu kita buka, tapi prinsipnya perusahaan asuransi harus punya produk yang tanpa risk sharimg. Dan itu dibeberkan ke calon nasabah, ini ada 2 nih, kamu pilih mana?" kata Ogi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Kamis, (4/12/2025). Skema pertama, nasabah membayar premi penuh dan perusahaan asuransi akan menanggung seluruh klaim pengobatan di rumah sakit. Kedua, skema hanya risk sharing, dimana nasabah membayar premi, lalu jika ada klaim berobat nasabah akan membayar 5% dari klaim biaya peng "Risiko yang ditanggung pemegang polis itu sebesar 5% dari total pengajuan klaim. Dengan maksimum untuk rawat jalan Rp300 ribu per pengajuan klaim dan rawat inap Rp3 juta per pengajuan klaim," kata Ogi. Selain itu, OJK juga memperkenalkan skema deductible, dimana perusahaan asuransi menetapkan biaya tertentu yang dibayarkan masyarakat dalam periode tahunan. Ogi mencontohkan, pemegang polis membayar sebesar Rp5 juta sesuai dengan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Kemudian, produk keempat adalah kombinasi antara risk-sharing dan deductible. Dengan kata lain, POJK ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk kesehatan kepada dan masyarakat juga bisa memilih produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Ogi menegaskan, pengaturan mengenai pembagian risiko ini hanya berlaku untuk asuransi komersial asuransi swasta. Sehingga risk sharing atau co payment tidak berlaku bagi program jaminan kesehatan nasional, seperti BPJS Kesehatan. Ogi mengatakan, pemberlakuan RPOJK Asuransi kesehatan baru ini diharap bisa berjalan mulai 1 Januari 2026. Saat ini, RPOJK tersebut tengah dalam harmonisasi dari Kementerian Hukum. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] menegaskan tak akan menggelontorkan insentif berupa penghapusan pajak[2] BUMN, seperti permintaan Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani[3]. "Dia (Rosan) minta keringanan pajak beberapa perusahaan (BUMN), dulu, sebelum 2023 kejadiannya kalau enggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajaknya. Ya, enggak bisa!" tegas Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) Tertutup dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (4/12). Purbaya beralasan perusahaan pelat merah yang ingin mendapatkan penghapusan pajak itu saat ini sudah meraup profit. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ," jelas Purbaya soal alasan mengapa tidak mau memberikan insentif penghapusan pajak BUMN tersebut. Kendati demikian, Purbaya bersedia memberikan insentif lain untuk perusahaan pelat merah. Ia menekankan pemberian insentif dari Kementerian Keuangan hanya untuk hal-hal yang memang sesuai peraturan perundang-undangan. Sang Bendahara Negara mencontohkan pemberian insentif pajak dalam aksi korporasi, seperti restrukturisasi dan konsolidasi sejumlah BUMN. "Dia (Rosan) bilang itu kalau disuruh bayar pajak semua, ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi, kita kasih waktu berapa tahun (bebas pajak), 2 tahun-3 tahun ke depan," tuturnya. "Setelah itu, setiap corporate action kita akan charge. Kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru dan itu juga proyek pemerintah. Jadi, itu hal yang wajar," sambung Purbaya. Rosan sebelumnya membawa jajaran Danantara untuk bertemu dengan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu (3/12). Rosan juga memboyong sejumlah anak buahnya dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kedatangan Rosan Roeslani dan para anak buahnya, baik di Danantara maupun Kementerian Investasi dan Hilirisasi, terungkap dari unggahan akun Instagram @menkeuri. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ Rosan Roeslani (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyaluran pupuk subsidi. Dua jenis pupuk yang paling diandalkan adalah pupuk NPK dan Urea subsidi, yang menjadi kunci peningkatan produktivitas tanaman pangan nasional. Dua jenis pupuk ini dipandang sebagai unsur vital dalam mendorong pertumbuhan tanaman sehat dan hasil panen yang optimal. Kementerian Pertanian menegaskan, keberhasilan budidaya tidak hanya bertumpu pada kondisi cuaca dan teknik bercocok tanam, tetapi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi yang tepat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pupuk NPK dan Urea subsidi berperan sebagai penopang utama pemenuhan unsur hara tanaman, sehingga mampu menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan iklim dan peningkatan kebutuhan nasional. Peran Penting Pupuk bagi Produktivitas Pupuk menjadi sumber nutrisi yang tidak tergantikan dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Kekurangan unsur hara membuat tanaman rentan mengalami hambatan pertumbuhan, hasil yang menurun, hingga risiko gagal panen. Kehadiran pupuk NPK dan Urea berfungsi mengisi kebutuhan dasar tersebut. Sebab, pupuk NPK dan Urea menyediakan nutrisi utama yang mendukung pertumbuhan tanaman sehat dan produktif. Pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung tiga unsur hara penting: Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K). Sedangkan pupuk Urea adalah sumber Nitrogen murni yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Manfaat Pupuk NPK bagi Tanaman Pupuk NPK menjadi pilihan utama petani karena memberikan nutrisi lengkap yang dibutuhkan tanaman. Ketiga unsur hara utama seperti Nitrogen, Fosfor, dan Kalium, memiliki peran penting masing-masing dalam siklus pertumbuhan tanaman: Nitrogen (N), Sangat berperan dalam pembentukan daun dan batang. Nitrogen membantu tanaman menghasilkan klorofil yang memicu proses fotosintesis sehingga tanaman dapat menghasilkan energi untuk tumbuh. Fosfor (P), Mendukung pertumbuhan akar yang kuat dan sehat. Akar yang baik sangat penting untuk penyerapan air dan nutrisi dari tanah, sehingga tanaman dapat tumbuh optimal. Kalium (K), Membantu memperkuat jaringan tanaman dan meningkatkan ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit. Kalium juga mendukung pembentukan buah dan kualitas hasil panen. Dengan pupuk NPK, tanaman tidak hanya tumbuh lebih cepat tetapi juga lebih kuat dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang ideal. Selain itu, pupuk NPK meningkatkan kualitas tanaman seperti ukuran buah, rasa, dan daya tahan simpan yang akan meningkatkan nilai jual di pasar. Manfaat Pupuk Urea bagi Tanaman Pupuk Urea merupakan pupuk nitrogen yang sangat kaya akan unsur Nitrogen murni, yang menjadi salah satu nutrisi paling krusial dalam fase pertumbuhan tanaman, khususnya untuk pembentukan daun dan batang. Berikut beberapa manfaat utama pupuk Urea bagi tanaman: Mempercepat pertumbuhan daun dan batang, Nitrogen yang terkandung dalam Urea mendukung proses pembentukan klorofil, yang mempercepat fotosintesis dan membuat daun serta batang tumbuh dengan cepat dan lebat. Memperkuat tanaman, Tanaman yang mendapatkan asupan Nitrogen yang cukup akan menjadi lebih kuat dan tahan terhadap serangan hama serta penyakit. Ketahanan ini membuat tanaman tidak mudah rusak dan memperkecil risiko gagal panen. Mendukung produksi tanaman hijau maksimal, Daun yang sehat dan hijau lebat adalah modal utama bagi tanaman untuk menghasilkan hasil panen yang tinggi. Urea membantu memastikan tanaman memiliki cukup nitrogen agar daunnya optimal dalam menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis. Penggunaan pupuk Urea secara tepat akan membantu petani memaksimalkan fase vegetatif tanaman sehingga saat masuk fase generatif atau berbuah, tanaman sudah berada dalam kondisi terbaik untuk memberikan hasil panen yang maksimal. Kemudahan Distribusi melalui Digitalisasi Pemerintah memastikan pupuk subsidi dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran melalui sistem distribusi digital. Melalui e-RDKK serta platform terintegrasi seperti I-Pubers, pendataan kebutuhan petani dilakukan secara digital dan lebih akurat. Digitalisasi memudahkan monitoring stok, mempercepat distribusi sesuai jadwal tanam, serta meminimalkan risiko penyimpangan. Petani tidak lagi khawatir kekurangan pupuk pada masa tanam kritis, sementara pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih efektif dari hulu hingga hilir. Demikian dilansir dari laman resmi Pupuk Indonesia. (inh) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengatakan, langkah penataan pemberian subsidi dan kompensasi yang dilakukan di APBN 2025 dapat mendorong efisiensi arus kas bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Chief Executive Offic (CEO) Danantara Rosan Roslani mengatakan, kerja sama yang dilakukan dengan Kementerian Keuangan terkait kompensasi dan subsidi telah berjalan baik. Hal in menyangkut beberapa sektor seperti subsidi listrik di PLN, subsidi BBM di Pertamina, dan subsidi pupuk di Pupuk Indonesia. "Kerja sama dengan Kementerian Keuangan juga sangat-sangat baik. Karena pembayaran juga dari kompensasi dan subsidi itu sekarang sudah lebih sangat baik. Dan juga sangat membantu BUMN ini yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa aplikasi-aplikasi yang memang harus kami laksanakan," kata Rosan ditemui di Gedng DPR, Jakarta, Kamis, (4/12/2025). Lebih jauh, Rosan mengatakan, pihaknya bersama dengan Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan terus menggodok desain ulang terkait penyaluran subsidi untuk paruh pertama tahun 2026. Hal ini dilakukan agar subsidi dan kompensasi itu lebih adil, lebih tepat sasaran. "Dan bagaimana kalau dari BUMN ini kita lebih mengefisienkan di pihak BUMN sendiri. Contohnya kami sudah mulai lakukan di pupuk. Contohnya yang tadinya kompensasinya itu dalam bentuk cost plus, ya. Sekarang kita sesuai dengan harga market. Sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien," terangnya mencontohkan. Perubahan ini dilakukan sehingga tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Tapi di saat bersamaan, kompensasi juga bisa ikut turun dan lebih efisien. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, desain baru pemberian subsidi itu akan berupa pengetatan penyaluran supaya tak lagi salah sasaran, seperti masih dinikmati oleh masyarakat golongan kaya. Orang kaya ini tergolong masuk ke dalam desil 8, 9, dan 10 di data sosial dan ekonomi pemerintah. "Yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macam-macam karena terlibatkan BUMN-BUMN Danantara," kata Purbaya. Purbaya menegaskan, perbaikan skema subsidi energi ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Meski tampak panjang rentang waktunya, ia memastikan selama proses pelaksanaannya nanti akan tetap tepat sasaran dalam waktu singkat. "Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita kesimpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tetap sasaran," papar Purbaya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan berhasil menutup perdagangan, Kamis, 4 Desember 2025 di zona hijau dan menguat 0,33% ke level 8.640 meksi RUpiah masih melemah di Rp 16.640 per Dolar AS. Seperti apa Analisa pergerakan pasar keuangan RI? Selengkapnya simak ulasan Sarah Ariantie dan Shania Alatas dengan Equity Analyst CNBC Indonesia, Susi Setiawati dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Kamis, 04/12/2025) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 28,41 poin atau menguat 0,33% ke level 8.640,19 pada perdagangan hari ini, Kamis (4/12/2025). Ini merupakan rekor harga penutupan tertinggi baru (all time high) indesk saham acuan domestik RI. Sebanyak 358 saham naik, 302 turun, dan 140 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 21,19 triliun, melibatkan 51,36 miliar saham dalam 2,79 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun terkerek naik menjadi Rp 15.887 triliun. Mengutip Refinitiv, energi dan teknologi menjadi sektor yang paling kuat. Sedangkan sektor kesehatan menjadi satu-satunya yang terkoreksi. Adapun Dian Swastatika Sentosa (DSSA) menjadi saham yang menopang indeks hari ini. Selain itu, sejumlah saham bank jumbo juga ikut membantu penguatan IHSG. Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) ikut menopang kinerja IHSG hari ini. Memasuki perdagangan hari ini, Kamis (4/12/2025), pelaku pasar akan mencermati berbagai rilis data dan perkembangan ekonomi global di tengah pelemahan terbaru indeks dolar AS dan sinyal perlambatan pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Baca: JP Morgan Prediksi IHSG Bakal ke 10.000 Di dalam negeri, sentimen masih terbatas, namun stabilitas IHSG dan pergerakan rupiah yang relatif terjaga memberikan ruang bagi pasar keuangan Tanah Air untuk bergerak positif. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan investor ritel di pasar saham Indonesia. Namun, sebelum insentif itu digulirkan, ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terlebih dahulu melakukan pembenahan terhadap praktik perdagangan saham gorengan yang berpotensi merugikan investor kecil. Purbaya menegaskan bahwa otoritas pasar modal memiliki waktu enam bulan untuk menunjukkan langkah konkret dalam menindak pihak-pihak yang melakukan manipulasi harga. Ia ingin melihat adanya sanksi nyata bagi pelaku penggorengan saham sebelum pemerintah mengeluarkan bentuk insentif apa pun. "Kalau kita lihat 6 bulan, lengkapin enggak? Ada yang dihukum atau enggak? nanti kita lihat. Kalau ada action yang clear bahwa penggoreng saham itu dikenakan sanksi, baru kita kasih insentif ke investor," ujar Purbaya dalam Financial Forum 2025 yang diselenggarakan CNBC Indonesia di Main Hall BEI, Rabu (3/12/2025). (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Memasuki usia 130 tahun pada 16 Desember 2025, Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menegaskan identitasnya sebagai lembaga yang lahir dengan misi menghadirkan akses keuangan bagi rakyat. Cikal bakal bank ini muncul dari inisiatif seorang Patih di Purwokerto, Raden Aria Wirjaatmadja, yang pada 1895 mendirikan Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Pertolongan dan Tabungan Priyayi Purwokerto. Sebelum mendirikan lembaga resmi, Raden Aria dikenal memberikan bantuan pribadi kepada pegawai pribumi yang membutuhkan. Kabar mengenai bantuan tersebut cepat menyebar dan mendorong semakin banyak permintaan. Namun, dana pribadi yang ia sisihkan tidak lagi mencukupi. Situasi ini membuatnya mencari solusi lain. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam diskusi dengan sejumlah orang kepercayaan seperti Atma Sapradja, Atma Soebrata, dan Djaja Soemitra, muncul gagasan memanfaatkan kas Masjid Purwokerto sebagai sumber pendanaan. Usulan tersebut mendapat dukungan dari Penghulu Masjid Purwokerto, Kiai Mohammad Redja Soepena, serta persetujuan Asisten Residen E. Sieburgh. Mereka menilai tujuan penggunaan kas masjid itu mulia dan meyakini dana yang dipinjamkan akan kembali. E. Sieburgh bahkan menyarankan pembentukan komisi pengelola dengan Raden Aria Wirjaatmadja sebagai ketuanya. Namun, upaya tersebut terhenti setelah pemerintah Hindia Belanda melarang penggunaan dana masjid untuk kegiatan di luar ibadah. Meski demikian, penghentian ini tidak mengganggu kepercayaan masyarakat. Proses peminjaman yang sudah berjalan tetap berlanjut, dan para peminjam mengembalikan dana secara teratur. Keberhasilan ini menarik perhatian para priyayi Eropa di Purwokerto yang mendukung aliran politik etis. Mereka kemudian mendorong peresmian lembaga peminjaman itu dan menarik minat investor. Dukungan tersebut memperlihatkan bahwa De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Priyayi Purwokerto dianggap prospektif dan layak menjadi sarana investasi. Dalam perjalanannya, lembaga ini mengalami beberapa perubahan nama. Setelah didirikan pada 1895 sebagai Hulp-en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenaren, lembaga ini kemudian dikenal sebagai De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank atau Volksbank, lalu menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene pada 1912. Pada 1934 berubah menjadi Algemene Volkscredietbank (aVB), dan saat pendudukan Jepang dikenal dengan nama Syomin Ginko. Setelah Indonesia merdeka, peran BRI ditegaskan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 yang menetapkannya sebagai bank umum dengan fungsi strategis sebagai agen pembangunan. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menilai perjalanan panjang selama 130 tahun telah menjadikan BRI sebagai bank yang tidak hanya tumbuh menjadi institusi keuangan terbesar, tetapi juga pilar penting bagi ekonomi rakyat. "Sebagai institusi yang telah berdiri lebih dari satu abad, BRI terus memperkuat inklusi keuangan. Dengan basis nasabah terbesar dan jaringan layanan yang luas, kami berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang merata hingga pelosok negeri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12). Ia melanjutkan, saat ini BRI telah berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan fokus pada sektor UMKM. Melalui Holding Ultra Mikro yang beranggotakan BRI, Pegadaian, dan PNM, layanan bank ini telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dan mengelola 185 juta rekening simpanan mikro. Jaringan E-Channel BRI mencapai lebih dari 687 ribu unit, sementara AgenBRILink tumbuh hingga 1,2 juta agen yang tersebar di 66.648 desa. Di sisi layanan digital, Super Apps BRImo kini memiliki lebih dari 44,4 juta pengguna. Dengan basis lebih dari 160 juta nasabah, BRI turut berperan dalam berbagai program pemerintah, termasuk menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar di Indonesia. Perseroan juga berkontribusi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat peran desa melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang terhubung dengan jaringan AgenBRILink. Sementara itu, pada Program 3 Juta Rumah, BRI telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk lebih dari 25 ribu rumah. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto[1] mengungkapkan bencana banjir[2] dan longsor yang melanda sejumlah wilayah dipastikan akan menyeret pertumbuhan ekonomi[3] di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. "Pertumbuhan di daerah bencana dipastikan akan turun, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Tentu kita tadi, kita prihatin dengan situasi yang ada," ujar Airlangga di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12). Airlangga menyampaikan pemerintah akan menyiapkan program perbaikan infrastruktur dan langkah rehabilitasi di wilayah terdampak. Sementara itu, untuk daerah lainnya, pemerintah tetap mendorong pertumbuhan ekonomi agar berada pada kisaran 5,4 hingga 5,6 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Tentu akan ada program untuk perbaikan infrastruktur. Ke depannya rehabilitasi. Sedangkan, (daerah) yang lain kita tetap akan memacu di angka 5,4 sampai 5,6 persen," tambah dia. Airlangga belum memproyeksikan apakah pertumbuhan ekonomi di tiga wilayah terdampak bencana tersebut berpotensi jatuh ke zona negatif. Ia hanya menyebut hal itu masih harus melihat perkembangan ke depan. Sebelumnya, Airlangga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 berada pada kisaran 5,4 persen-5,6 persen. Ia menyebut angka tersebut didorong konsumsi masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru serta belanja pemerintah melalui kementerian dan lembaga. "Jadi oleh karena itu ada nanti kontribusi dari government spending, belanja pemerintah, kemudian dari berbagai program Bansos dan tambahan lagi program yang berharapkan dari mobilitas masyarakat dan juga untuk memanfaatkan Nataru. Kami yang optimis range-nya antara 5,4-5,6 persen," jelas Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (26/11). Banjir dan longsor yang terjadi di Aceh sebelumnya menewaskan 305 orang dan 191 lainnya hilang, serta merusak ratusan fasilitas umum dan puluhan ribu rumah warga. Data Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh per Rabu (3/12) mencatat 1,59 juta warga terdampak, dengan lebih dari 688 ribu orang mengungsi di 898 titik. Di tingkat nasional, BNPB melaporkan total korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 810 jiwa, sementara 612 orang masih hilang. Lebih dari 3,2 juta warga terdampak bencana ini, dengan ribuan fasilitas publik dan puluhan ribu rumah rusak berat. Meski bencana belum ditetapkan sebagai bencana nasional, Menteri Koordinator PMK Pratikno memastikan penanganan dilakukan secara nasional. Seluruh kementerian/lembaga, termasuk TNI-Polri dan BNPB, telah dikerahkan untuk menangani dampak bencana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. ====[4] (del/sfr) References^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ pertumbuhan ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) ditutup di level 8.640 pada Kamis (4/12) sore. Indeks saham menguat 28,40 poin atau naik 0,33 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp21,18 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 51,31 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 358 saham menguat, 302 terkoreksi, dan 140 stagnan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Terpantau, delapan dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor industri yang naik 4,55 persen. Sementara tiga sektor lainnya melemah, dipimpin oleh sektor barang baku yang minus 0,73 persen. Beralih ke bursa asing, bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, indeks Straits Times di Singapura melemah 0,37 persen dan indeks Shanghai Composite di China minus 0,06 persen. Di sisi lain, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 2,33 persen dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 0,68 persen. Senada, bursa saham Eropa terpantau bergerak bervariasi. Tercatat indeks DAX di Jerman menguat 0,75 persen, sedangkan indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,16 persen. Sementara itu, bursa Amerika terpantau kompak menguat. Indeks S&P;500 menguat 0,30 persen, indeks Dow Jones plus 0,86 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,17 persen. ====[3] (del/sfr) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] ditutup di posisi Rp16.653 per dolar AS[2] di perdagangan pasar spot pada Kamis (4/12). Mata uang Garuda turun 25 poin atau minus 0,15 persen. Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan posisi rupiah Rp16.646 per dolar AS. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Mata uang Asia mayoritas melemah. Peso Filipina turun 0,19 persen, yen Jepang turun 0,01 persen, won Korea Selatan minus 0,33 persen, dan baht Thailand minus 0,45 persen. Sementara, mata uang utama negara maju bervariasi. Euro Eropa minus 0,04 persen, franc Swiss minus 0,15 persen, dolar Australia naik 0,26 persen, dan dolar Kanada turun 0,08 persen. Analis Doo Financial Lukman Leong mengatakan rupiah melemah terhadap dolar AS karena antisipasi investor pada rilis data cadangan devisa Indonesia besok yang dikhawatirkan terdampak intervensi Bank Indonesia (BI). "Investor juga menantikan data penting inflasi AS besok malam," ujarnya pada CNNIndonesia.com. ====[3] (fby/sfr) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonomi kreatif terus menunjukkan peran penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan sektor ini terlihat semakin kuat, terutama di kota-kota besar yang menjadi pusat inovasi dan budaya populer. Transformasi tersebut semakin jelas ketika generasi muda mulai mengambil posisi terdepan dalam mendorong pertumbuhan usaha kreatif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tanda-tanda kebangkitan ekonomi kreatif mulai tampak sejak Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). "Pada periode tersebut, subsektor yang kini menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, dan kriya sudah menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hasil SE2016 juga menggambarkan bahwa mayoritas pelaku usaha kreatif merupakan usaha mikro dan kecil yang berkembang terutama di wilayah perkotaan," bunyi keterangan tertulis, Kamis (4/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Meskipun cakupan SE2016 belum seluas subsektor ekonomi kreatif saat ini, sensus tersebut menjadi penanda awal peningkatan aktivitas kreatif di berbagai daerah. Sepuluh tahun berlalu, struktur ekonomi kreatif menjadi semakin beragam. Usaha kuliner modern tumbuh dengan konsep yang lebih variatif, brand fashion lokal berkembang di hampir semua kota, pelaku seni visual memanfaatkan platform digital sebagai ruang pamer virtual, dan subsektor berbasis teknologi seperti animasi, gim, serta aplikasi digital mulai menarik minat generasi muda dari berbagai latar belakang pendidikan. Dalam dinamika tersebut, generasi muda muncul sebagai penggerak utama. Mereka memulai usaha dari ruang-ruang kecil seperti kamar tidur, studio sederhana, atau co-working space, lalu memanfaatkan komunitas dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Pendekatan ini membuat sektor kreatif bergerak lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan sektor tradisional yang membutuhkan investasi besar. Adaptasi terhadap teknologi juga menjadi keunggulan generasi muda. Tren global, pola konsumsi digital, dan pemanfaatan data pemasaran dari berbagai platform mendorong mereka mengambil keputusan bisnis secara lebih responsif. Fenomena konten kreator, pertumbuhan toko daring produk lokal, maraknya brand streetwear, hingga komunitas gim online memperlihatkan keterkaitan erat antara kreativitas dan teknologi dalam membentuk model bisnis baru. Kondisi ini sekaligus menegaskan perlunya data yang lebih komprehensif mengenai sektor kreatif Indonesia. BPS menilai bahwa kebutuhan tersebut akan dijawab melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang akan mendata seluruh kegiatan usaha nonpertanian dari skala mikro hingga besar. Sensus ini mencakup seluruh subsektor ekonomi kreatif yang kini menjadi perhatian publik dan pemerintah. "Melalui SE2026, BPS akan memperoleh gambaran terkini mengenai jumlah dan sebaran pelaku usaha kreatif di seluruh Indonesia, karakteristik usaha, pemanfaatan teknologi, tenaga kerja yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi para pelaku," sebut keterangan resmi. Data yang dikumpulkan melalui SE2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pengembangan ekonomi kreatif ke depan. Informasi yang dikumpulkan juga akan membantu pemerintah pusat dan daerah memahami subsektor yang tumbuh paling cepat, wilayah yang menjadi pusat pelaku kreatif muda, serta kebutuhan pendukung seperti pembiayaan, pelatihan, dan infrastruktur digital. Dengan data yang lebih lengkap, program seperti pengembangan kota kreatif, penguatan UMKM, dan perluasan ekosistem ekonomi digital dapat diarahkan secara lebih tepat. Bagi pelaku usaha kreatif, hasil sensus akan menjadi sumber acuan dalam melihat posisi usaha mereka di tengah dinamika pasar. Banyak pelaku kreatif yang tumbuh secara organik tanpa riset mendalam. Maka dari itu, hasil SE2026 dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih terukur, termasuk dalam merencanakan ekspansi dan memahami potensi pasar. SE2026 menjadi momentum penting untuk merekam kondisi terbaru sektor kreatif Indonesia. Sensus ini memberikan peluang bagi pelaku kreatif, khususnya generasi muda, untuk menunjukkan skala, kekuatan, dan kebutuhan mereka secara lebih jelas. Data yang dihasilkan bukan hanya angka, tetapi menjadi dasar pengetahuan yang akan menentukan arah pengembangan ekosistem kreatif Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya, ekonomi kreatif bukan hanya kumpulan industri berbasis produk dan jasa, melainkan ruang yang mempertemukan imajinasi, budaya, teknologi, dan identitas generasi muda. Dengan dukungan data yang akurat, mutakhir, dan lengkap dari SE2026, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta komunitas kreatif dapat memperkuat sektor ini agar semakin berdaya saing. "Generasi muda telah membuktikan bahwa kreativitas mereka mampu menggerakkan roda perekonomian. Kini saatnya negara memastikan bahwa potensi besar tersebut mendapat dukungan yang tepat, berbasis data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif dari Sensus Ekonomi 2026," pungkas rilis tersebut. (rir) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan CEO Danantara Rosan Roeslani meminta dukungan fiskal kepada Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi bagian dari pembicaraan antara keduanya, kemarin, Rabu (4/12/2025). Dukungan fiskal ini berupa keringanan pajak. Purbaya pun mengatakan dirinya tidak bisa mengabulkan seluruh permintaan Purbaya. Dia hanya akan memberikan dukungan fiskal yang sesuai aturan. "Dia (Rosan) minta keringanan pajak beberapa perusahaan (BUMN). Dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya kalau nggak salah untuk dihilangkan kewajiban pajaknya, ya nggak bisa," kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, siang ini, Rabu (4/12/2025). Namun, Purbaya tidak mengatakan BUMN yang dimaksud. Adapun, Purbaya setuju memberikan keringanan pajak untuk BUMN yang sedang melakukan aksi korporasi. Ini dimungkinkan untuk diterapkan. Menurutnya, restrukturisasi dan konsolidasi bisa diberikan keringanan. "Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi (pajaknya) kita kasih waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu setiap corporate action kita akan charge, kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan," tegasnya. "Yang memang sesuai dengan peratuan yang kita kasih. Yang enggak, yang enggak dikasih. Kan gitu. Ada yang dikasih, gak ada yang enggak," kata Purbaya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT), mempercepat penanganan kerusakan pada Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang terdampak banjir di wilayah Medan. Banjir dipicu curah hujan ekstrem akibat Badai Siklon Senyar yang memengaruhi kondisi tanah dan menyebabkan amblesnya oprit jembatan di KM 41+600 arah Medan. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyampaikan keprihatinan perusahaan terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir. Ia menegaskan komitmen percepatan perbaikan agar akses mobilitas tetap berjalan. "Jasa Marga mengambil langkah cepat untuk melakukan perbaikan ruas tol terdampak dalam menjaga akses mobilitas dan distribusi tetap terpenuhi dengan mengutamakan kualitas struktur jembatan dan keselamatan pengguna jalan," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (2/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia memaparkan, perbaikan difokuskan pada pemulihan struktur perkerasan jalan penghubung (oprit) jembatan yang mengalami penurunan tanah dipicu curah hujan ekstrem di wilayah Medan akibat Badai Siklon Senyar yang berdampak banjir pada sungai sekitar jalan tol dan mempengaruhi kondisi dan kestabilan tanah. Proses penanganan dilakukan secara paralel pada jalur arah Tebing Tinggi maupun arah Medan melalui serangkaian pekerjaan teknis untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur. Rivan menjelaskan bahwa perusahaan menargetkan ruas terdampak dapat kembali dilalui secara terbatas. "Jasa Marga menargetkan pada tanggal 4 Desember 2025 Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang terdampak banjir dapat dilalui kendaraan menuju Medan menggunakan 1 lajur atau beroperasi sebagian. Ruas Tol tersebut dapat dilewati kembali dengan normal pada tanggal 16 Desember 2025," kata dia. Selama proses perbaikan, Jasa Marga bekerja sama dengan Kepolisian untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Pengguna dari arah Tebing Tinggi menuju Medan dialihkan melalui Gerbang Tol (GT) Kemiri dan GT Kualanamu. Dari arah Kualanamu menuju Medan, pengalihan dilakukan melalui GT Lubuk Pakam. Untuk perjalanan dari Medan ke arah Kualanamu-Tebing Tinggi, lajur satu masih dapat digunakan kendaraan golongan I non-bus. Sementara bus golongan I dan kendaraan golongan II ke atas dialihkan melalui GT Tanjung Morawa guna mencegah beban berlebih pada jalur yang masih dalam penanganan. Jasa Marga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan selama penanganan berlangsung. Pengguna jalan diimbau tetap berhati-hati, menyesuaikan waktu tempuh, memastikan kecukupan bahan bakar, serta mengikuti arahan petugas di lapangan untuk menjaga kelancaran perjalanan. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan perbankan yang inklusif bagi seluruh nasabah, bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025. Perseroan menampilkan berbagai fasilitas ramah difabel di seluruh kantor layanan, mulai dari jalur landai, kursi roda, hingga ATM berhuruf Braille bagi tunanetra. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo bersama jajaran direksi menyapa langsung para nasabah penyandang disabilitas di Kantor Pusat BSI Jakarta. Kegiatan serupa juga digelar serentak di sejumlah kantor cabang seperti di Bandung dan BSI Tower Jakarta. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional bagi teman-teman disabilitas semoga tetap berdaya, berkarya, dan mandiri. BSI sebagai bank syariah yang inklusif bertekad untuk mendorong terus akselerasi layanan yang bisa diakses seluruh elemen nasabah termasuk teman-teman disabilitas," kata Anggoro, Rabu (3/12), dikutip dari ANTARA. Ia menyampaikan bahwa seluruh 1.032 outlet BSI di Indonesia kini telah dilengkapi fasilitas ramah difabel, mulai dari akses kursi roda hingga toilet yang dirancang sesuai kebutuhan. Selain itu, sekitar 4.500 ATM atau 75% dari total mesin telah mendukung huruf Braille, sehingga memudahkan nasabah tunanetra dalam bertransaksi. BSI juga memperkuat layanan digital ramah inklusi melalui BSI Call 14040, aplikasi BYOND by BSI, serta lebih dari 100 ribu BSI Agen yang tersebar di berbagai daerah untuk mendukung kemudahan transaksi. Tidak hanya menghadirkan layanan, BSI turut membuka ruang berkarya bagi penyandang disabilitas dengan mempekerjakan sedikitnya 13 pegawai difabel. Perseroan juga membina UMKM disabilitas melalui kolaborasi dengan BSI Maslahat dan ekosistem BSI Agen. Setiap tahun, BSI menyediakan program mudik gratis bagi penyandang disabilitas guna mempermudah mereka merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Penguatan akses informasi juga dilakukan melalui kanal digital resmi seperti situs web dan media sosial, agar layanan BSI semakin mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber