bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Chief Operating Officer (COO) Danantara[1] Indonesia Dony Oskaria mengaku telah bertemu Menteri Keuangan Purbaya[2] Yudhi Sadewa untuk membahas rencana pemindahan salah satu BUMN, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM[3]), ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pertemuan tersebut, ungkap Dony, keduanya mendiskusikan mekanisme jika PNM berada di bawah Kemenkeu. Dony menegaskan pada prinsipnya Danantara tidak keberatan dengan rencana tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Prinsipnya kan sama saja. Indonesia sama Indonesia. Bagi kami tidak ada masalah, mana yang terbaik untuk masyarakat," kata Dony di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4). Ia mengatakan pembahasan masih mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme pemindahan, risiko, hingga skema pengelolaan ke depan. Pendanaan juga menjadi salah satu fokus diskusi. Selama ini, pendanaan PNM didukung oleh perbankan, terutama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi induk perusahaan. "Nanti ke depan kalau dialihkan, Pak Purbaya sudah menghitung juga berapa besar funding yang harus ditempatkan di PNM," ujar Dony. Ia menyebut PNM saat ini memiliki basis nasabah yang besar, sekitar 16 juta masyarakat, dengan portofolio pembiayaan yang juga signifikan. Oleh karena itu, proses pemindahan harus dihitung secara matang. Dony menegaskan dirinya dan Purbaya sepakat untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Perhitungan teknis masih terus dilakukan. "Semuanya secara prinsip kita itu sama antara saya dengan Pak Purbaya. Kita menghitung teknisnya tidak mau buru-buru," ucap Dony. "Semuanya sesuai arahan Bapak Presiden. Semuanya harus dipikirkan dengan detail dan rapi," imbuhnya. Purbaya mengaku telah telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara Indonesia. Sang Bendahara Negara ingin mengambil alih PNM karena gerah dengan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini, PNM berada di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. "Nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR. Daripada BRI nyalurin KUR, kadang-kadang banyak protes banyak yang ga kebagian," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). Rencananya, Purbaya ingin PNM menjadi Bank UMKM yang akan berada di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Ia menjelaskan selama ini pemerintah menanggung bunga KUR yang disalurkan melalui perbankan hingga 18 persen atau sekitar Rp40 triliun per tahun. "Kalau KUR yang lewat bank-bank itu kan, saya bayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang setiap tahun Rp40 triliun," ujar Purbaya. Ia menilai dana tersebut lebih baik disetor sebagai modal Bank UMKM untuk disalurkan kembali sebagai pembiayaan berbunga murah bagi pelaku UMKM. Jika Kementerian Keuangan menginjeksi Rp40 triliun selama empat hingga lima tahun berturut-turut, Bank UMKM ini disebut bisa menjadi bank yang punya modal sebesar Rp200 triliun. Purbaya mengaku sempat mempertimbangkan opsi lain, yakni hanya meminta PIP memonitor kinerja PNM. Namun, ia menilai langkah itu tidak akan efektif karena PNM masih berada di bawah BRI yang berorientasi pada profit. "Dia pasti punya alasan tersendiri untuk membuat ini enggak bisa menjalankan public service obligation, kewajiban pemerintah, karena memang desain BRI untuk untung, bukan untuk membantu rakyat. Jadi itu mesti dipikirkan," ujarnya. Oleh karena itu, ia meminta izin Presiden Prabowo untuk mengambil alih PNM. Menurut Purbaya, Prabowo telah memberikan lampu hijau terhadap rencana tersebut. PT Sarana Multi Infrastruktur dan PIP telah diminta mempelajari skema KUR apabila nantinya menjadi induk baru PNM setelah berada di bawah Kementerian Keuangan. Purbaya juga berencana membangun ekosistem Bank UMKM secara terintegrasi, mulai dari pendampingan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit untuk para pelaku UMKM. "Kalau boleh, kalau didukung oleh Komisi 11 (DPR RI), saya akan eksekusi itu. Saya sudah lapor ke Pak Presiden. Dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi kita masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya," ujar Purbaya. [Gambas:Youtube][4] (dhz/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ PNM (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman[1] mengaku menerima laporan dari petani[2] mengenai gula [3]rafinasi impor yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri, tetapi justru membanjiri pasar. Kondisi tersebut muncul setelah terungkap produksi gula nasional masih menurun, sedangkan produk turunannya seperti molase justru sulit terserap pasar. Amran mengungkap harga molase terus turun sejak awal 2025 hingga Maret 2026. Setelah sempat mencapai Rp1.980 per liter pada Februari 2025, harga melemah hingga sekitar Rp1.024 per liter pada Maret 2026. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Produksi kita kurang, tapi molase gula tidak bisa laku. Di Jawa Timur itu terjadi di Oktober, tidak bisa laku. Ada anomali di situ," kata Amran dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/4). Gula rafinasi yang seharusnya untuk kebutuhan industri justru masuk ke pasar konsumsi. Bahkan, menurut Amran, bukan sekadar bocor, tetapi membanjiri pasar. "Kalau bocor (jumlahnya) sedikit. Ini banjir. Nah itu terjadi, kami langsung ditelepon, ada laporan dari petani, itu rafinasi yang langsung masuk ke lapangan, ke pasar," ujar Amran. Amran mengatakan laporan banjir gula rafinasi datang dari sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Rembesan gula rafinasi tersebut kemudian dijual sebagai gula konsumsi. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena tingkat keputihan gula rafinasi impor memiliki standar International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) yang mirip dengan gula putih produksi lokal. "Rembesannya kita ditangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lainnya. Gula rafinasi, tetapi dimasukkan ke pasar sebagai white sugar atau gula konsumsi. Ini membahayakan," ujar Amran. Selain itu, Amran juga menemukan tebu ratoon sudah dalam kondisi tidak layak produksi sebesar 70 hingga 80 persen. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pembongkaran ratoon seluas 300 ribu hektare dari total sekitar 500 ribu hektare tanaman lama. Rencana bongkar akan dilakukan bertahap sekitar 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun. Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Tahun ini, ia tidak menjelaskannya secara detail. Melalui revitalisasi ini, pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada gula putih paling lambat pada 2027. Amran menyebut saat ini selisih antara produksi dan kebutuhan gula konsumsi nasional tinggal sekitar 200 ribu ton. Produksi gula berada di kisaran 2,6 juta ton-2,7 juta ton, sedangkan konsumsi mencapai sekitar 2,8 juta ton-2,9 juta ton per tahun. [Gambas:Youtube][4] (dhz/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ Andi Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ petani (www.cnnindonesia.com)^ gula (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia[1] memastikan masa krisis energi Indonesia imbas konflik geopolitik di Timur Tengah saat ini telah lewat. Bahlil tak menampik pihaknya sempat waswas untuk mencari jalan keluar dan solusi atas ketersediaan energi dalam negeri. Namun, lewat diskusi panjang, persoalan tersebut telah diselesaikan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Tapi alhamdulillah berkat kerja tim, komunikasi yang baik, saya menyampaikan dengan senang hati bahwa masa krisis kita sudah lewat," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (8/4) malam. Bahlil menyebut Indonesia sempat dalam titik kritis pada 4 April lalu karena stok liquefied petroleum gas (LPG) diperkirakan tak sampai 10 hari. Menurutnya, pemerintah berhasil bernegosiasi dengan beberapa negara seperti Australia, Jepang, hingga Brunei Darussalam. "Dan sekarang kapal sudah ada yang masuk dan cadangan kita sekarang sudah di atas 10 hari untuk LPG. Jadi sudah lewat," ujar Bahlil. Sementara untuk solar, kata Bahlil, Indonesia udah tak melakukan impor. Total konsumsi solar dalam negeri berada di angka sekitar 40 juta kiloliter. Bahlil mengatakan, jumlah itu sudah terpenuhi oleh industri dalam negeri untuk jenis B40. Menurutnya, pada Juli mendatang, jenis B50 sudah dapat diproduksi. "Kalau ini kita lakukan kita mampu surplus kurang lebih sekitar 4 juta kiloliter," ujar Bahlil. Sedangkan untuk BBM, menurut Bahlil, konsumsi dalam negeri mencapai sekitar 39 juta kiloliter. Dari jumlah itu, produksi salam negeri hanya sekitar 14 juta kiloliter, dan sisanya impor. Namun pada Januari 2026, kata Bahlil, pihaknya telah meresmikan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan berhasil menambah produksi minyak dalam negeri sebesar 5,6 juta kiloliter dan 4,5 juta kiloliter solar. "Jadi memang betul ada masalah tapi Allah memberikan petunjuk di awal. Padahal saya juga bingung sebenarnya, saya kan bukan ahli minyak, kalau tambang ada dikit-dikitlah waktu dulu jadi pengusaha kan," ujar Bahlil. (fra/thr/fra) Add as a preferred source on Google ==== [3] [2]References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pengesahan revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada pekan ini berpotensi mundur. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). "Kayaknya ditunda sampai masa sidang berikutnya," kata Purbaya. Salah satu penyebab mundurnya pengesahan RUU P2SK ini disebabkan alotnya rencana penghapusan pungutan bank oleh OJK yang akan ditetapkan melalui RUU baru itu. "Itu kan masih didiskusikan di DPR antara pemerintah, BI, OJK, LPS," tegas Purbaya. Ia bilang, poin penghapusan pungutan bank oleh OJK menjadi krusial karena menjadi salah satu dasar alasan direvisinya UU P2SK. "Diubah untuk ngatur itu. Kita enggak tahu. Masih didiskusikan hasilnya seperti apa. Masih maju mundur-maju mundur. Berubah-ubah posisinya," kata Purbaya. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan DPR ingin menghapus ketentuan pungutan iuran industri jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Misbakhun menjelaskan, alasan utama penghapusan itu ialah untuk mengurangi biaya-biaya di industri jasa keuangan yang selama ini memengaruhi laba, seperti net interest margin (NIM). NIM biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan suku bunga. "Sedang dibahas dan menjadi diskusi yang menarik. Karena kita dasar pemikirannya adalah untuk mengurangi tekanan kepada biaya-biaya yang memberikan dampak kepada net interest margin di dunia perbankan," kata Misbakhun di kawasan Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Selain itu, sebelumnya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan alasan utama lainnya dibalik rencana penghapusan pungutan industri jasa keuangan oleh OJK untuk menghindari potensi konflik kepentingan pada peran OJK selaku pengawas industri jasa keuangan. "Kita harapkan OJK itu punya independensi lah. Masa dia yang mengawasi, dia juga yang mungut? Nah independensinya tidak ada di situ kita lihat. Artinya syarat dengan kepentingan," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro di kawasan Gedung DPR RI. Selama ini, pungutan dari industri jasa keuangan merupakan sumber utama pendapatan dari OJK. Merujuk pada Laporan Keuangan Tahunan OJK pada 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai pendapatan pungutan hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp 8,37 triliun, naik dari catatan sebelumnya per 31 Desember 2023 yang senilai Rp 8,12 triliun. Realisasi pendapatan pungutan pada 2024 itu pun telah melampaui targetnya yang sebesar Rp 8,07 triliun. Tak heran, untuk 2025, OJK kembali menaikkan target penerimaan pungutan menjadi Rp 8,52 triliun, meskipun realisasinya belum terungkap karena belum adanya publikasi Laporan Tahunan 2025 OJK. Sebagai pengganti pungutan itu, DPR menyodorkan opsi penerimaan OJK berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Nah ide kawan-kawan itu, misalnya kita tawarkan bagaimana idenya kalau pungutannya diambil dari surplus BI dan surplus LPS. Surplus BI kan kurang lebih Rp78 triliun, surplus LPS kurang lebih Rp 42 triliun. Jadi kalau itu digabung sudah hampir Rp 115 hingga Rp 120 triliun," ungkapnya. (arj/dce) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan kenaikan harga avtur [1]tidak berdampak pada biaya haji [2]dengan menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,77 triliun dari APBN[3]. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini diambil agar jemaah tidak terbebani di tengah tekanan harga energi global. "Penyesuaian harga avtur yang sudah diikuti dengan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) maka kenaikan tiket hanya 9-13 persen. Namun, ada juga dampak kepada ongkos haji," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menegaskan pemerintah memilih menanggung dampak tersebut agar biaya haji tetap terkendali. "Nah, ongkos haji seperti kita ketahui telah diturunkan Rp2 juta. Kemudian dampak terhadap kenaikan avtur ini di-absorb oleh pemerintah. Jadi tidak ada kenaikan biaya haji," kata Airlangga. Menurutnya, skema ini mencakup seluruh jamaah haji tahun berjalan. Penyerapan dampak kenaikan harga avtur tersebut mencakup sekitar 220 ribu jamaah haji sehingga kebijakan ini dipastikan tidak berdampak pada biaya yang harus ditanggung oleh para peserta haji. "Ini di-absorb untuk 220 ribu yang akan ikut ke jemaah haji. Anggaran Rp1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian tidak ada dampak bagi para peserta jemaah haji," ujarnya. Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sumber pendanaan berasal dari ruang fiskal yang tersedia dalam APBN. "Dari APBN lah, kan masih ada cadangan-cadangan," katanya dalam kesempatan sama. Ia menjelaskan pembiayaan tersebut tidak diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), melainkan dari hasil efisiensi belanja pemerintah. "Oh, belum, belum SAL. Kita kan udah efisiensi yang, efisien-efisien itu kan. Itu saya yakin kan efisiensi itu yang dihitung setahun," ujarnya. Sang Bendahara Negara menyebut ruang fiskal masih memadai untuk menanggung tambahan beban tersebut. "Di situ akan kita salurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru. Tapi gini, kenapa cukup? Karena kan itu setahun," ujarnya. Ia juga menambahkan asumsi harga minyak global masih memberi ruang bagi kebijakan ini. "Kita harapkan dengan asumsi US$100 per tahun, mudah-mudahan BBM, minyak dunia kan udah turun. Jadi, ruangnya masih cukup besar itu," ujar Purbaya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan biaya haji 2026 akan diturunkan sekitar Rp2 juta meski harga avtur mengalami kenaikan. Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap ibadah haji. Di tengah tekanan global, pemerintah juga menyebut antrean haji mulai membaik dan menargetkan pemangkasan waktu tunggu. Selain itu, Indonesia telah menyiapkan pengembangan kawasan perkampungan haji di Mekkah serta mengajukan pembangunan terminal khusus haji untuk meningkatkan efisiensi layanan jamaah. [Gambas:Youtube][4] (del/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ harga avtur (www.cnnindonesia.com)^ biaya haji (www.cnnindonesia.com)^ APBN (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait [1]mengungkap rencana pemerintah membangun perumahan[2] rakyat secara masif melalui pengembangan 10 kota baru di berbagai wilayah Indonesia. "Jadi yang kaitan perumahan, akan ada 10 kota baru dalam rangka percepatan perumahan. 10 kota baru, di antaranya adalah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di sekitar Jakarta, di Sulawesi, di Kalimantan," ujar pria yang akrab disapa Ara ini dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4). Ia menambahkan program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian di tengah tingginya kebutuhan perumahan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Mohon doanya, ada 10 kota baru," ujarnya. Selain pembangunan kota baru, pemerintah juga akan meningkatkan program perbaikan rumah tidak layak huni dalam skala besar. "Kedua, ada peningkatan untuk bedah rumah yang signifikan. Tahun lalu hanya 45 ribu, tahun ini 400 ribu," ujarnya. Menurut Ara, jumlah tersebut masih akan terus ditingkatkan ke depan. "Segera dinaikkan dengan jumlah yang sangat besar, supaya rumah rakyat dibedah dengan sangat besar," kata dia. Program pembangunan kota baru dan peningkatan bedah rumah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan juga menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah. Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan hunian di sejumlah titik padat penduduk. Di kawasan Senen, Jakarta Pusat, misalnya, pemerintah akan membangun rumah susun sebanyak 300 unit di atas lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia. Selain itu, proyek serupa juga akan dilakukan di Tanah Abang dengan kapasitas 500 unit di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui skema kolaborasi dengan pihak swasta. Pembangunan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta api di kawasan Senen. Pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu singkat sebagai bagian dari percepatan program penyediaan hunian layak. Di sisi lain, kebutuhan perumahan nasional masih tergolong tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan backlog kepemilikan rumah secara nasional mencapai sekitar 13 persen, sementara di DKI Jakarta angkanya jauh lebih tinggi, bahkan menembus lebih dari 40 persen. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong percepatan pembangunan perumahan di berbagai wilayah. [Gambas:Youtube][3] (del/sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ Maruarar Sirait (www.cnnindonesia.com)^ perumahan (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia [1]menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM[2]) nonsubsidi, seperti Pertamax[3] dan sejenisnya, masih dalam tahap pengkajian di tengah dinamika harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah masih melakukan perhitungan sebelum memutuskan penyesuaian harga. "Mengenai dengan BBM yang RON 92, RON 95, RON 98, termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai. Sekarang kita masih melakukan exercise," ujarnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Bahlil, arah kebijakan harga sangat bergantung pada pergerakan harga minyak mentah global. Ia berharap harga minyak bisa menurun agar berdampak pada harga BBM dalam negeri. "Dan mudah-mudahan doakan agar betul harga ICP (Indonesian Crude Price/harga minyak mentah Indonesia) bisa turun. Itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta," kata dia. Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi pasokan energi tetap aman, termasuk LPG. "Menyangkut LPG, saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4 (April). Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk," ujarnya. Bahlil juga menyebut ketergantungan impor energi dari Timur Tengah mulai dikurangi dengan mencari alternatif pasokan dari negara lain. "Crude-nya sekitar 20-25 persen, dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain," ujar Bahlil. Ia menambahkan komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap terjaga, termasuk terkait kedatangan kapal impor dalam waktu dekat. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 meski harga minyak dunia meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai skenario perhitungan, termasuk jika harga minyak mencapai US$80 hingga US$100 per barel. Dengan asumsi harga rata-rata minyak US$100 per barel sepanjang tahun, defisit APBN tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, yakni sekitar 2,92 persen. "Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata US$100 aman," ujar Purbaya. Ia menegaskan APBN akan menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas harga energi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kenaikan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. "Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM subsidi dengan asumsi harga minyak US$100 per barel sampai akhir tahun sudah dihitung," ujar Purbaya. [Gambas:Youtube][4] (del/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ Pertamax (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia[1] (BI) Perry Warjiyo menyatakan ruang penurunan suku bunga acuan [2](BI rate) ke depan kian terbatas seiring dampak konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terhadap perekonomian global. "Mengenai suku bunga, meskipun BI Rate kami pertahankan 4,75 persen (pada Maret 2026), nampaknya ke depan untuk ruang penurunannya kemungkinan semakin lama semakin tertutup," ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (8/4). Ia menjelaskan, eskalasi konflik yang juga melibatkan Israel tersebut telah mendorong kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury), baik tenor 2 tahun maupun 10 tahun. Kondisi ini dipicu oleh tekanan defisit fiskal AS yang meningkat akibat pembiayaan perang. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami harus menyikapinya untuk menggunakan stabilitas," imbuhnya. Lebih lanjut, Perry menilai konflik berkepanjangan tersebut memperburuk prospek ekonomi global. Bank sentralmemproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 hanya mencapai 3,1 persen, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,2 persen. "Melonjaknya harga minyak dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global," kata Perry dalam konferensi pers sebelumnya. Ia menambahkan tekanan inflasi global diperkirakan meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen. Kenaikan ini berpotensi mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk menunda penurunan suku bunga acuan bank sentral AS. Di sisi lain, kondisi pasar keuangan global juga memburuk, ditandai dengan penguatan dolar AS, kenaikan yield US Treasury, serta arus modal keluar dari negara berkembang. "Suku bunga yield US treasury terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS, termasuk kenaikan anggaran untuk pembiayaan perang," ujar Perry. [Gambas:Youtube][3] (lau/sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ suku bunga acuan (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia meyakini bahwa cadangan devisa Indonesia masih aman untuk menopang ketahanan eksternal dan stabilisasi. ‎ ‎Posisi cadangan devisa, menurut BI masih aman karena masih berada di atas standar kecukupan minimal internasional, yakni tiga bulan impor. Sementara cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 ini setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. ‎ ‎"Bank Indonesia akan tetap menjaga cadev itu di atas standar internasional yang ditentukan. Jadi kalau lihat secara berbasis kita kan, standar kecukupan minimal internasional itu adalah tiga bulan impor. Dan Bank Indonesia menjaga posisi cadangan devisa kita itu jauh di atas dari standar minimal tadi." kata Direktur Eksekutif Informasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso saat berjumpa awak media di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (8/4/2026). ‎ ‎BI sendiri melaporkan cadangan devisa (cadev) Indonesia tersisa US$ 148,2 miliar pada Maret 2026, merosot sekitar US$ 3,7 miliar dibanding catatan bulan sebelumnya US$ 151,9 miliar. ‎ ‎Penurunan cadev itu disebabkan penggunaan untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. ‎ ‎"Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," dikutip dari siaran pers BI, Rabu (8/4/2026). ‎ ‎Walaupun ada penurunan, Ramdan Denny mengatakan bahwa BI tetap memperhatikan posisi cadangan devisa dalam melakukan menjamin ketahanan eksternal Indonesia. ‎ ‎"Untuk menjamin ketahanan eksternal Indonesia. Jadi berapapun cadangan devisa yang dipergunakan untuk kegiatan intervensi, itu selalu mempertimbangkan posisi cadangan devisa yang memang memadai yang sehat untuk Indonesia," ujar Ramdan Denny. (ras/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten Grup RMKE PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) mendapat persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan right issue dan perombakan pemegang saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pemegang saham menyetujui dilakukannya aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue. Perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 512 juta saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp100. Jumlah ini mewakili sebanyak-banyaknya 29,06% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD, yang seluruhnya akan disetorkan secara tunai. Direktur Utama PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk, William Saputra mengatakan, seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari aksi korporasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. "Aksi korporasi ini mendukung RMKO untuk menggarap klien-klien baru grup, khususnya pada area bisnis di hulu, yaitu pertambang, hauling road, dan stasiun muat, serta memperkuat struktur permodalan sehingga memberi dampak positif terhadap kondisi keuangan," ujar William tertulis, dikutip Rabu, (8/4/2026). Selain itu, RUPSLB juga menyetujui perubahan penting dalam jajaran direksi Perseroan. Pemegang saham telah menyetujui pengangkatan dua direktur baru, yaitu Elbert sebagai Direktur Keuangan dan Daniel Yosa sebagai Direktur Operasional. Dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi RMKO adalah sebagai berikut: Susunan Dewan Komisaris Komisaris Utama: Vincent Saputra Komisaris Independen: Rokhmad Sunanto Susunan Direksi Direktur Utama: William Saputra Direktur: Elbert Direktur: Daniel Yosa (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan rencana untuk kembali memperbanyak penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Hal ini dimaksudkan untuk menarik aliran dana asing masuk Indonesia dan ketahanan rupiah. ‎ ‎"Kemudian dari SRBI, juga tadi disampaikan, SRBI dilakukan beberapa penyempurnaan gitu ya, sehingga diharapkan ada juga capital inflow yang masuk di pasar surat berharga Indonesia. Terutama juga bisa disupport oleh SRBI," Direktur Eksekutif Informasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso saat berjumpa awak media di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (8/4/2026). ‎ ‎Rencana penerbitan SRBI tersebut juga dikatakan Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebutuhan SRBI untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. ‎ ‎"Oleh karena itu, kenapa sekarang untuk 2026 ini untuk SRBI mulai akan naik ini agar kami harus juga balance keperluan stabilkan nilai tukar rupiah, intervensi, dan bagaimana outflow tidak terlalu buruk," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (8/4/2026). ‎ ‎Namun, Gubernur BI belum membeberkan target volume tambahan penerbitan SRBI.hingga tahun ini. Rencana ini juga akan membalikkan arah kebijakan SRBI yang justru makin dilonggarkan pada 2025. ‎ ‎Pada tahun lalu, Perry mengatakan, BI terus menurunkan volume penerbitan SRBI dengan besaran Rp 192,64 triliun dari Rp 923,53 triliun pada 31 Desember 2024 menjadi Rp 730,89 triliun pada 31 Desember 2025. Tujuannya untuk memacu bank untuk menyalurkan kredit karena likuiditas melimpah dengan penurunan SRBI itu. ‎ ‎Lalu, pada Januari 2026 mulai ada peningkatan penerbitan SRBI dengan nilai mencapai Rp 755 triliun. Berlanjut pada Februari 2026 menjadi Rp 837 triliun, dan per 30 Maret 2026 di posisi Rp 831 triliun. (ras/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - BPJS Kesehatan mencatat, rasio klaim pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat besar. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, pihaknya menanggung defisit sebesar Rp 2 triliun per bulannya. "Rasio klaim kami sebulan menerima Rp 14 triliun membayar Rp 16 triliun kurang lebih Pak, defisit Rp 2 triliun tiap bulan," ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/4/2026). Prihati mengaku, meskipun BPJS Kesehatan telah memiliki cadangan kas yang mampu menjaga keuangan perseroan saat ini, namun tidak dapat menopang dalam jangka waktu yang lama. Sebab, tingkat kesehatan keuangan BPJS hanya dapat bertahan selama 1,5-6 bulan. "Cadangan kas ini akan nanti menjadi kurang sehat Pak di bulan November 2026 dan di awal tahun depan menjadi gagal bayar," ungkapnya. Ia mengatakan lebih jauh, nantinya BPJS Kesehatan akan mendapatkan suntikan dana dari pagu anggaran APBN tahun ini sebesar Rp 20 triliun. Sehingga pendapatan iuran meningkat dari yang sebelumnya Rp 48 triliun menjadi Rp 68 triliun. "Itu sudah dijanjikan di Pak Menteri Keuangan juga hanya masih belum mengalir. Sekarang prosesnya masih dalam regulasi juga," imbuhnya. "Kami pantau terus karena kami berharap ini akan turun. Dalam regulasi itu bisa penyesuaian iuran ataupun suntikan maka kami akan usulkan cenderung memilih dalam bentuk suntikan dulu, karena kalau penyesuaian iuran itu tidak nyaman untuk rakyat," tutupnya. Sebelumnya, Ia mengaku, biaya pelayanan kesehatan lebih tinggi dibandingkan pendapatan iuran. Hal tersebut membuat BPJS Kesehatan menanggung defisit dari klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meningkat. "Biaya pelayanan kesehatan kembali melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat," sebutnya. Prihati mengungkapkan, bahkan tren klaim jaminan kesehatan saat ini tertinggi sejak 8 tahun terakhir. Adapun rasio klaim program JKN tembus 111,86% hingga Februari 2026. "Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS," tuturnya. BPJS Kesehatan mencatat, rasio klaim tahun 2018 yakni sebesar 110,37%. Namun, pada tahun 2019, rasio klaim program JKN berangsur menurun menjadi 97,05%. Bahkan, pada saat pandemi, penurunan rasio klaim dapat tercapai pada tahun 2020 sebesar 68,29%, dan 2021 jadi dan 63,03% "Pada tahun 2019 terjadi perbaikan kondisi di mana DJS sempat mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali," sebutnya. Namun, rasio klaim pada tahun 2022 kembali naik menjadi 78,78%. Selanjutnya, lada tahun 2023 tembus 104,72%. Angka tersebut terus membengkak pada 2024 sebesar 105,78% dan pada 2025 sebesar 107,69%. "Sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100%," tutupnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Penggunaan mata uang yuan[1] dalam transaksi energi mulai mendapat sorotan seiring meningkatnya peran Iran[2] dan China di kawasan strategis Selat Hormuz[3]. Langkah ini dinilai menjadi sinyal awal upaya menantang dominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan global. Di tengah konflik yang mengguncang pasar energi dunia, Iran dan China memanfaatkan momentum untuk mendorong penggunaan yuan, terutama dalam transaksi minyak. Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, menjadi titik kunci dalam pergeseran ini. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sejumlah laporan menyebutkan kapal-kapal komersial mulai dikenakan biaya transit dalam yuan saat melintasi wilayah tersebut. Praktik ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang China di perdagangan internasional, khususnya di sektor energi yang selama ini didominasi dolar. Ekonom Harvard sekaligus mantan kepala ekonom IMF Kenneth Rogoff menilai langkah Iran memiliki dua tujuan sekaligus. "Iran serius memilih yuan untuk menghindari sanksi AS dan memperkuat hubungan dengan China," ujarnya, melansir Aljazeera. Bagi China, penggunaan yuan dalam perdagangan energi dinilai menguntungkan karena dapat mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis dolar. Selain itu, hal ini juga memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara yang telah terjalin melalui kemitraan strategis jangka panjang. Selama ini, dominasi dolar sangat kuat di pasar minyak global, dengan sekitar 80 persen transaksi masih menggunakan mata uang tersebut. Namun, meningkatnya penggunaan yuan, meski masih terbatas, mulai membuka ruang alternatif dalam sistem keuangan global. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai langkah ini belum cukup untuk menggantikan posisi dolar dalam waktu dekat. Kepala ekonom Natixis Asia Pasifik Alicia Garcia-Herrero menyebut penggunaan yuan saat ini masih bersifat bertahap. "Ini bukan sesuatu yang langsung mendekati 'de-dolarisasi', tetapi perlahan memberi tekanan dan menormalkan alternatif dalam perdagangan energi," ujarnya. Data menunjukkan yuan baru digunakan dalam sekitar 3,7 persen transaksi lintas negara pada 2024, jauh di bawah dolar yang masih mendominasi cadangan devisa global dengan porsi sekitar 57 persen. Kendati begitu, tren penggunaan yuan dinilai berpotensi terus meningkat, terutama di negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Dalam jangka panjang, langkah kecil seperti yang terjadi di Selat Hormuz dinilai bisa menjadi awal perubahan dalam peta keuangan global. Namun, para analis menilai pergeseran ini akan berlangsung secara bertahap, bukan perubahan drastis dalam waktu singkat. [Gambas:Youtube][4] (sfr/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ yuan (www.cnnindonesia.com)^ Iran (www.cnnindonesia.com)^ Selat Hormuz (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Penggunaan mata uang yuan[1] dalam transaksi energi mulai mendapat sorotan seiring meningkatnya peran Iran[2] dan China di kawasan strategis Selat Hormuz[3]. Langkah ini dinilai menjadi sinyal awal upaya menantang dominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan global. Di tengah konflik yang mengguncang pasar energi dunia, Iran dan China memanfaatkan momentum untuk mendorong penggunaan yuan, terutama dalam transaksi minyak. Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, menjadi titik kunci dalam pergeseran ini. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sejumlah laporan menyebutkan kapal-kapal komersial mulai dikenakan biaya transit dalam yuan saat melintasi wilayah tersebut. Praktik ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang China di perdagangan internasional, khususnya di sektor energi yang selama ini didominasi dolar. Ekonom Harvard sekaligus mantan kepala ekonom IMF Kenneth Rogoff menilai langkah Iran memiliki dua tujuan sekaligus. "Iran serius memilih yuan untuk menghindari sanksi AS dan memperkuat hubungan dengan China," ujarnya, melansir Aljazeera. Bagi China, penggunaan yuan dalam perdagangan energi dinilai menguntungkan karena dapat mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis dolar. Selain itu, hal ini juga memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara yang telah terjalin melalui kemitraan strategis jangka panjang. Selama ini, dominasi dolar sangat kuat di pasar minyak global, dengan sekitar 80 persen transaksi masih menggunakan mata uang tersebut. Namun, meningkatnya penggunaan yuan, meski masih terbatas, mulai membuka ruang alternatif dalam sistem keuangan global. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai langkah ini belum cukup untuk menggantikan posisi dolar dalam waktu dekat. Kepala ekonom Natixis Asia Pasifik Alicia Garcia-Herrero menyebut penggunaan yuan saat ini masih bersifat bertahap. "Ini bukan sesuatu yang langsung mendekati 'de-dolarisasi', tetapi perlahan memberi tekanan dan menormalkan alternatif dalam perdagangan energi," ujarnya. Data menunjukkan yuan baru digunakan dalam sekitar 3,7 persen transaksi lintas negara pada 2024, jauh di bawah dolar yang masih mendominasi cadangan devisa global dengan porsi sekitar 57 persen. Kendati begitu, tren penggunaan yuan dinilai berpotensi terus meningkat, terutama di negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Dalam jangka panjang, langkah kecil seperti yang terjadi di Selat Hormuz dinilai bisa menjadi awal perubahan dalam peta keuangan global. Namun, para analis menilai pergeseran ini akan berlangsung secara bertahap, bukan perubahan drastis dalam waktu singkat. [Gambas:Youtube][4] (sfr/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ yuan (www.cnnindonesia.com)^ Iran (www.cnnindonesia.com)^ Selat Hormuz (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah kembali melakukan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) secara tertutup di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (8/4/2026). Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan rapat kali ini membahas agenda-agenda mendatang terkait formulasi dalam hal perumusan RUU P2SK. "Cuma membahas beberapa agenda yang harus dituntaskan dan itu berasal dari formulasi dari pemerintah. Ya pemerintah memformulasikan beberapa rumusan yang harus dibicarakan di tingkat pemerintah dulu," ucap Misbakhun kepada awak media. Misbakhun mengatakan untuk merampungkan RUU P2SK ini masih membutuhkan waktu, namun tidak ada kepastian sampai kapan. Sebelumnya beredar kabar bahwa rumusan RUU P2SK tersebut akan rampung pada minggu ini. "Pemerintah mau memformulasikan kembali beberapa isu itu. Kalau pemerintahnya belum memformulasikan beberapa isu artinya apa? Masih butuh waktu buat dibuat," ucap Misbakhun. Pada rapat sebelumnya, Tenaga Ahli Menkeu Bidang Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin mengungkapkan total Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diserahkan sebanyak 1.123. Adapun 751 diantaranya merupakan poin utama atau penjelasan. Ia menjelaskan cakupan pembahasan RUU tersebut sangat luas. Mulai dari industri keuangan non-bank (IKNB) hingga sektor perbankan. "Kan RUU P2SK ini kan pasalnya kan sebelumnya kan Omnibus banyak banget gitu, jadi mungkin barangkali ada bagian-bagian yang sebenarnya kalau setelah disisir kembali dan perkembangan beberapa bulan sangat-sangat dinamis," ujar Herman saat ditemui di Gedung DPR RI, dikutip Rabu (8/4/2026). Herman menyoroti dinamika global yang turut menjadi pertimbangan dalam penguatan beleid ini. Mulai dari tensi perang dagang hingga konflik geopolitik. "Biar pasar sektor keuangan maupun pasar keuangannya itu bisa lebih kuat, transparan dan stabil," tegasnya. (mij/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden AS Donald Trump [1]mengancam bakal mengenakan tarif 50 persen terhadap barang impor[2] dari negara pemasok senjata ke Iran[3]. "Negara yang memasok senjata militer ke Iran akan segera dikenakan tarif, untuk semua barang yang dijual ke Amerika Serikat, sebesar 50 persen, berlaku segera," ujar Trump melalui akun Truth Social, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu (8/4). "Tidak akan ada pengecualian atau pembebasan!," sambungnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ancaman itu dilontarkan Trump setelah sehari sebelumnya mengumumkan gencatan senjata AS-Iran selama dua pekan dari perang yang berlangsung sejak 28 Februari lalu. Trump menyampaikan selama periode ini, kedua negara akan bernegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan. "Periode dua minggu akan memungkinkan perjanjian tersebut diselesaikan dan diwujudkan," ujar Trump di media sosialnya, Selasa (7/4). Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengonfirmasi bahwa kesepakatan gencatan senjata ini bakal berlangsung selama dua minggu. Selama kurun waktu tersebut, Iran dan AS akan memulai negosiasi di Pakistan. "Negosiasi ini akan dimulai di Islamabad dengan tingkat ketidakpercayaan penuh terhadap pihak Amerika, dan Iran akan mengalokasikan waktu dua minggu untuk proses tersebut. Periode ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak," demikian pernyataan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. [Gambas:Youtube][4] (sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ impor (www.cnnindonesia.com)^ Iran (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 16,8% secara tahunan pada Maret 2026 dengan nilai menjadi Rp 2.396,5 triliun. Pertumbuhan base money yang telah disesuaikan atau adjusted itu sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 18,3% secara tahunan. Uang Primer (M0) Adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas. "Uang Primer (M0) Adjusted pada Maret 2026 tumbuh 16,8% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 18,3% (yoy)," dikutip dari siaran pers BI terkait Neraca Analitis Otoritas Moneter, Rabu (8/4/2026). BI mengungkapkan, perkembangan pertumbuhan M0 adjusted itu dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 41,8% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 8,6% (yoy). "Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 Adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted)," tulis BI dalam laporannya. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif hasil asesmen FTSE Russell dalam pengumuman FTSE Equity Country Classification March 2026 Interim Announcement yang dirilis pada 7 April 2026. Status Indonesia dalam klasifikasi FTSE Russell tetap berada pada kategori Secondary Emerging Market, setara dengan beberapa negara utama seperti Tiongkok dan India. Di samping itu, FTSE Russell tidak memasukkan Indonesia ke dalam Watch List. Penilaian FTSE Russell tersebut mencerminkan bahwa inisiatif-inisiatif yang tengah dilakukan melalui implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia menunjukkan progress yang positif dan kredibel di mata global index provider. FTSE Russell juga menyebutkan bahwa berbagai langkah reformasi yang mencakup penguatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar akan terus dimonitor secara berkesinambungan seiring dengan proses implementasinya. Sejalan dengan hal tersebut, OJK menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis yang telah diimplementasikan bersama Self-Regulatory Organizations (SRO), merupakan bagian dari upaya komprehensif dalam memperkuat kredibilitas dan daya saing pasar modal Indonesia. Empat proposal penguatan transparansi pasar yang sebelumnya telah dikomunikasikan kepada global index providers kini telah dituntaskan seluruhnya, meliputi: 1. Transparansi data kepemilikan saham di atas 1 persen; 2. Penguatan granularitas klasifikasi investor menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; 3. Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen untuk mendorong likuiditas yang lebih sehat; serta 4. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) sebagai early warning mechanism bagi investor. Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pelaporan Pemilik Manfaat bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10 persen atau lebih. OJK memandang bahwa pengakuan atas berbagai inisiatif reformasi tersebut merupakan sinyal positif peningkatan kepercayaan investor, baik domestik maupun global. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa arah kebijakan yang ditempuh Indonesia telah sejalan dengan praktik terbaik (best practices) internasional dalam penguatan struktur dan kualitas pasar modal. Ke depan, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melanjutkan implementasi reformasi secara konsisten dan terukur, serta memperkuat komunikasi dan engagement dengan global index providers, termasuk FTSE Russell. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pasar. OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas pasar, memperkuat pelindungan investor, serta mendorong pendalaman pasar melalui pengembangan produk dan perluasan basis investor. Dengan fundamental ekonomi domestik yang terjaga serta sinergi kebijakan yang berkelanjutan, OJK meyakini bahwa pasar modal Indonesia akan semakin kredibel, inklusif, dan berdaya saing global. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan[1] mendorong jajaran direksi untuk melakukan reaktivasi terhadap 58,32 juta jiwa peserta yang nonaktif. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat mengatakan saat ini peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 284,6 juta jiwa atau 99,3 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Namun, Stevanus mengungkapkan 58,32 juta jiwa di antaranya merupakan peserta nonaktif sehingga perlu dibenahi secara serius oleh jajaran direksi BPJS Kesehatan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Walaupun saat ini cakupan kepesertaan JKN sudah mencapai 284,6 juta jiwa, yaitu sebesar 99,3 persen dari jumlah penduduk, namun sebanyak 58,32 juta jiwa dari peserta tersebut statusnya masih tidak aktif," ungkap Stevanus dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4). Karenanya, Dewas meminta jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk menyiapkan program reaktivasi kepesertaan. Adapun hal ini menjadi salah satu fokus utama dari rencana kerja dewan. "Tentu ini harus ada upaya strategis dari kawan-kawan dari Direksi BPJS untuk upaya meningkatkan reaktivasi peserta dan memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan," ujar Stevanus. Ia menyampaikan pihaknya juga mendorong Direksi BPJS Kesehatan memperketat sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut perlu untuk mempermudah pengalihan status kepesertaan dan penguatan sistem notifikasi kepada peserta, yakni segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Dewas BPJS Kesehatan juga menegaskan pentingnya validasi dan integrasi data kepesertaan agar program JKN lebih tepat sasaran. Selain itu, jajaran direksi BPJS Kesehatan juga diminta untuk memastikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satunya, memberikan kemudahan akses manfaat layanan JKN maksimal enam bulan bagi peserta yang terdampak PHK. "Hari ini karena kami masih banyak melihat, masih banyak terdapat keluhan dari para pekerja yang mengalami PHK dan terkait kemudahan proses untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKN," ungkap Stevanus. [Gambas:Youtube][2] (fln/sfr) Add as a preferred source on Google [3] References^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit infrastruktur yang kuat pada awal 2026, sejalan dengan upaya memperkuat sinergi pembangunan nasional. Hingga Februari 2026, penyaluran kredit infrastruktur mencapai Rp491,63 triliun atau tumbuh 30,8% secara tahunan. Kinerja tersebut mencerminkan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Pembiayaan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap konektivitas dan aktivitas ekonomi. Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyatakan bahwa dukungan pembiayaan ini sejalan dengan agenda pemerintah yang menempatkan infrastruktur sebagai penggerak utama ekonomi. Fokus penyaluran kredit diarahkan pada sektor strategis guna meningkatkan daya saing dan memeratakan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. Kami meyakini, pembangunan infrastruktur yang terus didorong pemerintah akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat konektivitas, menggerakkan ekonomi kerakyatan, membuka lebih banyak peluang usaha, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4). Penyaluran kredit Bank Mandiri tersebut mengacu pada klasifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan pembiayaan dilakukan secara menyeluruh, didukung sinergi layanan dan kapabilitas pembiayaan yang terintegrasi. Riduan menambahkan, pembiayaan menjangkau berbagai subsektor strategis, termasuk transportasi, energi, ketenagalistrikan, telematika, perumahan, fasilitas kota, dan konstruksi. Proyek yang didukung mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, serta jaringan kereta api yang berperan dalam meningkatkan konektivitas nasional. "Penyaluran pembiayaan ini menjadi bukti nyata sinergi sektor keuangan dengan sektor riil dalam menopang pembangunan nasional. Infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif di berbagai wilayah," imbuhnya. Subsektor transportasi menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp118,03 triliun per Februari 2026, tumbuh 18,45% secara tahunan. Pembiayaan di subsektor ini mencakup proyek jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api yang berdampak langsung pada konektivitas antarwilayah. Subsektor konstruksi infrastruktur mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 178,19% yoy, dengan nilai mencapai Rp85,84 triliun. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas pembangunan fisik yang sejalan dengan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembiayaan untuk pembangunan jalan tumbuh 11,08% secara tahunan menjadi Rp54,84 triliun. Subsektor telematika turut mencatat kenaikan 12,61% yoy hingga mencapai Rp44,34 triliun, mengikuti meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital nasional. Riduan menekankan bahwa pembiayaan yang disalurkan bukan sekadar angka, melainkan bukti konkret keterlibatan perbankan dalam pembangunan. Bank Mandiri menilai prospek sektor infrastruktur ke depan tetap positif, seiring berlanjutnya PSN yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, bank ini akan terus memperkuat perannya melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk sindikasi dan pembiayaan berkelanjutan. Penyaluran kredit ini juga didukung oleh sinergi ekosistem layanan internal Bank Mandiri, dengan pendekatan pembiayaan komprehensif dari hulu ke hilir. Kapabilitas tersebut dinilai menjadi keunggulan yang membedakan Bank Mandiri dalam menggarap proyek-proyek berskala besar. "Kami ingin terus menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kesejahteraan yang merata. Dengan kekuatan jaringan, pengalaman, serta kapabilitas pembiayaan yang solid, Bank Mandiri siap menghadirkan solusi finansial yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional," pungkas Riduan. (rir) Add as a preferred source on Google [1] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - BPJS Kesehatan mengaku biaya pelayanan kesehatan lebih tinggi dibandingkan pendapatan iuran. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan hal tersebut membuat BPJS Kesehatan menanggung defisit dari klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meningkat. "Biaya pelayanan kesehatan kembali melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/4/2026). Prihati mengungkapkan, bahkan tren klaim jaminan kesehatan saat ini tertinggi sejak 8 tahun terakhir. Adapun rasio klaim program JKN tembus 111,86% hingga Februari 2026. "Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS," tuturnya. BPJS Kesehatan mencatat, rasio klaim tahun 2018 yakni sebesar 110,37%. Namun, pada tahun 2019, rasio klaim program JKN berangsur menurun menjadi 97,05%. Bahkan, pada saat pandemi, penurunan rasio klaim dapat tercapai pada tahun 2020 sebesar 68,29%, dan 2021 jadi dan 63,03% "Pada tahun 2019 terjadi perbaikan kondisi di mana DJS sempat mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali," sebutnya. Namun, rasio klaim pada tahun 2022 kembali naik menjadi 78,78%. Selanjutnya, lada tahun 2023 tembus 104,72%. Angka tersebut terus membengkak pada 2024 sebesar 105,78% dan pada 2025 sebesar 107,69%. "Sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100%," tutupnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia[1] (BI) mencatat cadangan devisa[2] Indonesia turun menjadi US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026 dari sebelumnya US$151,9 miliar pada Februari 2026. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. "Perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah dan penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Meski menurun, BI menilai posisi cadangan devisa masih berada pada level yang aman. Cadangan tersebut setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. "Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Ramdan. Bank sentral memandang ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga seiring posisi cadangan devisa yang memadai. Selain itu, aliran masuk modal asing juga dinilai masih berpotensi berlanjut, didukung persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional. Lebih lanjut, BI menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika global. [Gambas:Youtube][3] (del/sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ cadangan devisa (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI DPR[1] RI memanggil jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia[2] (BI) dalam rapat kerja untuk membahas laporan kinerja bank sentral tahun 2025. Laporan itu disampaikan di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp17 ribu per dolar AS pekan ini. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi tahunan DPR terhadap kinerja BI, termasuk dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Laporan triwulanan dan tahunan yang disampaikan dievaluasi DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan kinerja BI," ujar Misbakhun dalam rapat di Jakarta, Rabu (8/4). Ia menilai secara umum BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global, meski belakangan rupiah mengalami tekanan signifikan. Dalam rapat tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan langkah lanjutan untuk menstabilkan rupiah, salah satunya dengan meningkatkan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kebijakan ini ditempuh untuk merespons gejolak pasar keuangan global yang dipicu konflik geopolitik serta arus keluar modal asing. Menurut Perry, peningkatan penerbitan SRBI dilakukan untuk menyeimbangkan upaya intervensi nilai tukar sekaligus menjaga likuiditas dan menarik aliran modal masuk. "Oleh karena itu, kenapa sekarang untuk 2026 ini untuk SRBI mulai akan naik ini agar kami harus juga balance keperluan stabilkan nilai tukar rupiah, intervensi, dan bagaimana outflow tidak terlalu buruk," ujarnya. Di sisi lain, DPR menilai pelemahan rupiah hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS tidak bisa hanya ditangani oleh BI. Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal dan penguatan sektor riil. "Pelemahan rupiah hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS ini harus menjadi alarm serius. Pemerintah perlu memastikan langkah stabilisasi berjalan efektif dan tidak setengah-setengah," kata Idrus. Ia juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap rupiah berpotensi memicu kenaikan harga barang impor, inflasi, hingga menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta langkah kebijakan yang terkoordinasi serta komunikasi publik yang transparan untuk menjaga kepercayaan pasar. "Faktor global memang di luar kendali, tapi daya tahan ekonomi nasional ada di tangan kita. Penguatan industri dalam negeri dan peningkatan ekspor bernilai tambah harus jadi prioritas," pungkas Idrus. Sementara itu, pada perdagangan Rabu (8/4), rupiah dibuka menguat ke level Rp16.970 per dolar AS setelah sehari sebelumnya sempat melemah ke Rp17.090 per dolar AS. Penguatan ini terjadi seiring pelemahan indeks dolar AS di pasar global. [Gambas:Youtube][3] (lau/sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ DPR (www.cnnindonesia.com)^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Darma Henwa (DEWA) yang merupakan Emiten jasa kontraktor pertambangan milik Group Bakrie berhasil mencatatkan kinerja fantastis pada tahun 2025 dengan laba bersih naik 7.797% menjadi Rp 4,31 Triliun dari sebelumnya Rp 55,23 Miliar pada tahun 2024. Direktur PT Dharma Henwa, Ricardo Silaen menyebutkan 2 faktor pendukung lonjakan laba DEWA yakni pertumbuhan operasional serta efisiensi produksi lewat pengurangan penggunaan subkontraktor dan adopsi digitalisasi. Pada tahun 2026, DEWA optimistis untuk melanjutkan tren pertumbuhan dengan tetap mengantisipasi dampak gejolak geopolitik Timur Tengah imbas perang Iran Vs Amerika Serikat & Israel. Dimana kenaikan harga minyak mentah berimbas pada BBM Solar industri yang menyebabkan kenaikan biaya operasional. Selain itu isu kelangkaan BBM juga harus diwaspadai meski DEWA masih memiliki stok yang memadai dan perjanjian kerja untuk beban energi ditanggung pemilik tambang. Di sisi lain, DEWA mulai menggunakan alat berat maupun kendaraan tambang hybrid sebelum beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik. Selengkapnya simak dialog Mercy Widjaja dengan Direktur PT Darma Henwa Tbk (DEWA)[1], Ricardo Silaen dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Rabu, 08/04/2026) References^ PT Darma Henwa Tbk (DEWA) (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meminta Garuda Indonesia untuk membentuk joint venture dengan Saudi Arabia Airlines demi memecahkan masalah kosongnya pesawat Garuda kosong ketika kembali ke Tanah Air sehabis mengantar jemaah haji. "Di sini ada Dirut Garuda dan Danantara? Saya telah instruksikan mendekati Saudi Air supaya, Garuda dan Saudi Air membuat JV. Jadi selama ini pesawat Garuda bawa haji ke Tanah Suci pulangnya kosong. Ini tidak ekonomis, tidak masuk akal. Arab saudi juga mengembalikan jamaah kita ke Indonesia kembalinya kosong, saya katakan kenapa gak kerja sama bikin anak usaha 50;50. Kita pesawat terbang ini ke Arab penuh ke Indonesia penuh, harga bisa turun lagi, waktu bisa lebih singkat lagi, ini supaya bisa dikerjakan," ujarnya, dalam Rapat Kerja Pemerintah, Rabu (8/4/2026). Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal Indonesia akan membuat perkampungan haji, dengan puluhan menara yang bisa menampung banyak jemaah Indonesia. Bahkan, dirinya sudah mengajukan dan secara prinsip sudah di setujui dari kerajaan Arab untuk Indonesia punya terminal khusus haji. "Sudah dikerjakan belum? Saya perintah kurang lebih 2 bulan lalu, ini harus kerja cepat pemerintah ini kerja cepat, nanti Dirut Garuda menghadap saya," tegasnya. Presiden juga melakukan tindakan berani dengan menurunkan biaya haji, meskipun harga avtur yang merupakan bahan bakar pesawat mengalami kenaikan signifikan. "Walaupun harga avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini, demikian komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah," ujarnya. Tak hanya itu, dirinya juga berjuang untuk menurunkan antrian haji, yang mulai tahun ini tidak lagi 48 tahun melainkan paling lama 26 tahun. Bahkan Ia mengaku akan berjuang agar bisa lebih pendek lagi. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber