bot

Jakarta, CNBC Indonesia — Aliran modal asing masih mengalir kencang ke pasar modal Tanah Air pada perdagangan kemarin, Kamis (20/11/2025). Total investor asing melakukan pembelian Rp 6,98 triliun dan jual Rp 5,71 triliun. Dengan demikian investor asing mencatat net buy Rp 1,27 triliun. Saham perbankan masih menjadi incaran. Bank Mandiri (BMRI) mencatat net buy terbesar, yakni Rp 582,2 miliar. Lalu Bank Central Asia (BBCA), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), dan Bank Negara Indonesia (BBNI) masing-masing net buy Rp 199,73 miliar, Rp 154,7 miliar, dan Rp 87,9 miliar. Selengkapnya berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan kemarin: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp582,18 miliar PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) - Rp250,17 miliar PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp199,73 miliar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp154,69 miliar PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) - rRp153,83 miliar PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) - Rp100,43 miliar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) - Rp87,89 miliar PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp62,63 miliar PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) - Rp44,85 miliar PT MD Entertainment Tbk. (FILM) - Rp44,27 miliar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat pada perdagangan kemarin. IHSG yang sempat menguat 1% pada perdagangan intraday, memangkas apresiasi dan berakhir naik 0,16% atau menguat 13,34 poin ke level 8.419,92. Sebanyak 311 saham naik, 306 saham turun, dan 195 saham tidak bergerak. Nilai transaksi hari ini tergolong ramai atau mencapai Rp 19,41 triliun, melibatkan 37,84 miliar saham dalam 2,29 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun terkerek naik menjadi Rp 15.409 triliun Mayoritas sektor perdagangan bergerak di zona hijau, dengan apresiasi terbesar dicatatkan oleh utilitas, konsumer non-primer dan kesehatan. Adapun hanya sektor barang baku, teknologi dan properti yang mengalami koreksi. Bank Mandiri (BMRI) yang menguat 1,86% ke Rp 4.940 per saham tercatat sebagai penopang utama kinerja IHSG dengan sumbangsih 7,48 poin. Sementara itu, emiten milik konglomerat tercatat ramai-ramai menjadi pendorong kinerja IHSG di zona positif. Saham-saham yang tercatat ikut menopang kinerja IHSG hari ini termasuk BREN, DSSA, CUAN, VKTR, BUVA dan WIFI. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli[1] menemukan 583 tenaga kerja asing (TKA[2]) yang tak berizin bekerja atau ilegal di sebuah perusahaan di Provinsi Banten[3]. Menurut Yassierli, ratusan TKA itu dipekerjakan tanpa mengantongi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Hal ini diketahui dari aduan ke kanal 'Lapor Menaker' dan langsung ditelusuri oleh tim Kementerian Ketenagakerjaan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Jadi ada aduan perusahaan di Provinsi Banten, pemeriksaan dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi. Ditemukan sebanyak 583 orang TKA yang bekerja tanpa pengesahan RPTKA," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (20/11). Namun, ia tidak menyebutkan perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Hanya saja, ia memastikan telah mengeluarkan surat perintah pemeriksaan dan menjatuhkan denda kepada perusahaan. "Tim pengawas telah mengeluarkan nota pemeriksaan dan memaksa perusahaan untuk mengeluarkan mereka dari tempat kerja karena mereka tidak ada izin bekerja. Kemudian perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar Rp588 juta yang sudah disetor ke kas negara," jelasnya. Dalam empat bulan terakhir, Kemnaker menerima 18 laporan soal TKA ilegal. Dari jumlah itu, denda yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp7 miliar. "Penggunaan tenaga kerja asing tanpa dokumen terkait dengan pengesahan RPTKA dengan total denda itu lebih dari Rp7 miliar dari 18 jumlah aduan kita itu," terangnya. Kemnaker juga menerima aduan perusahaan yang tidak mendaftarkan 220 pekerjanya ke program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan. "Kita mendapatkan laporan tentang tidak disertakannya pekerjaan dalam program jaminan sosial. Satu kasus, sebuah perusahaan di wilayah Jawa Barat tidak mengikutkan 220 pekerjaannya dalam program jaminan sosial," pungkasnya. ====[4] (sfr/sfr) References^ Yassierli (www.cnnindonesia.com)^ TKA (www.cnnindonesia.com)^ Banten (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) memberikan klarifikasi mengenai informasi beredar soal kantor pusat yang berlokasi di warung kelontong. Perusahaan menyebut bahwa informasi mengenai hal tersebut tidak benar. "PT Diamond Citra Propertindo Tbk berlokasi di area komersial Dave Lantai GF, yaitu area komersial yang juga dibangun dan dikembangkan oleh Perseroan (DADA). Dengan demikian, tidak benar bahwa kantor Perseroan berada di warung kelontong sebagaimana diberitakan," tulis Direktur Bayu Setiawan melalui keterbukaan informasi, Jumat (21/11/2025). Dalam keterbukaan informasi, Bursa Efek Indonesia meminta foto kondisi terkini dari lokasi kantor Diamond Citra. Manajemen memberikan satu foto kantor tampak depan yang berada di dalam Dave Apartment. Foto: Kantor Diamond Citra Propertindo. Kantor Diamond Citra Propertindo. DADA menjelaskan bahwa saat ini kantor Perseroan berlokasi di Dave Apartment, Jalan Palakali, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. "Alamat tersebut juga merupakan alamat yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional," tulis Bayu. Adapun DADA menjadi sorotan setelah saham tersebut digoreng habis-habisan oleh rumor bahwa perusahaan akan diakuisisi oleh raksasa investasi Amerika Serikat, The Vanguard Group. Di tengah informasi tidak berdasar itu, saham DADA dihembuskan berpotensi terbang ke Rp230.000 apabila aksi akuisisi benar-benar terjadi. Saham DADA pun melonjak drastis. Dari level 9 pada awal tahun lompat ke 33 pada awal September 2025. Lalu bertengger di 147 pada awal Oktober 2025 dan bahkan sempat menutup perdagangan di level 178 pada 8 Oktober 2025. Akan tetapi di tengah kenaikan harga saham DADA, pengendali perlahan malah keluar, membuat komposisi pemegang saham DADA kini hampir sepenuhnya dikuasai ritel. Per 31 Juli 2025, PT Karya Permata Inovasi Indonesia, selaku pengendali merupakan pemegang 4.922.137.600 saham DADA atau 66,23%. Namun setelah harga naik kencang, per 31 Oktober 2025, perusahaan hanya memiliki 2.200.000.000 saham atau 29,6%. Ritel tercatat memiliki 70,4% saham DADA yang kini tidak bergerak di level 50 sejak satu bulan terakhir. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP[1]) Jawa Tengah I melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak[2] berinisial SHB di Semarang yang menunggak pajak[3] sampai Rp25,4 miliar. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Nurbaeti Munawaroh mengatakan SHB punya utang pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp25.471.351.451. "Kami berharap langkah ini dapat memberikan efek jera baik kepada wajib pajak bersangkutan maupun wajib pajak lain," kata Nurbaeti melalui keterangan tertulis, Kamis (20/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Nurbaeti memastikan penyanderaan dilakukan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. DJP telah melakukan upaya persuasif sebelum penyanderaan, tetapi tidak diindahkan oleh SHB. Penyanderaan pun dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya 2 Semarang dengan dukungan penuh dari Bareskrim Polri. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. DJP dapat melepaskan wajib pajak yang disandera apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. "Kami tidak punya niat zalim/tidak adil kepada siapa pun, termasuk wajib pajak. Kami hanya melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, memastikan hak negara terpenuhi, serta adil bagi negara dan wajib pajak," ucapnya. Nurbaeti mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memanfaatkan fasilitas konsultasi yang tersedia pada kantor pelayanan pajak terdekat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengejar 200 orang pengemplang pajak. Ia menyebut total tunggakan pajak mencapai Rp60 triliun. Per Jumat (14/11), Purbaya baru menerima pembayaran Rp8 triliun. Ia pun mengirim surat kepada para pengemplang pajak yang belum memenuhi kewajiban. "Itu yang 200 orang itu, ya kita kumpulkan terus, kan targetnya Rp50 triliun ya. Tapi itu kan gak bisa langsung, ada yang dicicil, segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi Rp8 triliun," ungkapnya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11). "Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi yang Rp50 triliun itu akan kekejar pelan-pelan, baru Rp8 triliun sekarang kira-kira. Kemungkinan besar tertagih (target Rp20 triliun di 2025), mereka jangan main-main sama kita!" sambung Purbaya. (dhf) References^ DJP (www.cnnindonesia.com)^ wajib pajak (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi II DPR RI berencana untuk mengubah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK[1]) menjadi pegawai negeri sipil (PNS[2]). Wacana ini muncul seiring proses revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN[3]. Saat ini, revisi UU ASN tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan segala kebijakan, termasuk wacana penyesuaian status PPPK menjadi PNS, harus berlandaskan aturan perundang-undangan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Menurut saya tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya (diterapkan penyesuaian status tersebut) tentunya harus mengikuti karena memang semuanya harus melalui proses seleksi," ujar Rini ditemui di kantornya, Selasa (18/11). Lalu apakah ini langkah yang tepat dan adil? Sebab, proses rekrutmen hingga jenjang karier antara PPPK dengan PNS berbeda. PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Masa kerja PNS sampai pensiun, yaitu 58 tahun untuk pejabat administrasi dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. Adapun masa kerja PPPK sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati, umumnya paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kerja. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita melihat kebijakan ini memang sangat menjanjikan dari sisi peningkatan status kepegawaian. Meski demikian, pengubahan PPPK menjadi PNS sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan mengenai dampaknya terhadap anggaran serta reformasi aparatur negara. Menurut Ronny, sejak pertama kali diperkenalkan, skema PPPK sebenarnya dirancang sebagai kompromi. Negara mendapat akses terhadap tenaga profesional dengan kualitas tertentu, tapi tanpa menanggung beban fiskal permanen sebagaimana PNS. Oleh sebab itu, PPPK selama ini menjadi instrumen fleksibel untuk memenuhi kebutuhan SDM (sumber daya manusia) di berbagai sektor pelayanan publik. Oleh sebab itu, ia menilai perubahan status PPPK menjadi PNS tidak bisa dilakukan secara gegabah. "Secara prinsip, mengubah status PPPK menjadi PNS perlu dicermati dengan sangat hati-hati. Jadi kalau sekarang semua diarahkan menjadi PNS, jelas akan berpotensi menggerus disiplin fiskal," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/11). Ronny menyebutkan status PNS akan memberikan konsekuensi keuangan yang jelas semakin berat. Sebab, status PNS membawa hak pensiun, tunjangan, serta berbagai fasilitas kepegawaian lain yang sifatnya jangka panjang. "Jika konversi dilakukan besar-besaran, pemerintah harus siap menghadapi lonjakan belanja rutin di tahun-tahun mendatang," imbuhnya. Selama ini, belanja pegawai dalam APBN termasuk komponen yang paling sulit ditekan. Oleh sebab itu, kenaikan belanja yang tidak direncanakan secara matang dapat menimbulkan tekanan anggaran baru, terutama saat ruang fiskal pemerintah belum longgar. "Apalagi beban belanja pegawai di APBN sudah termasuk yang paling rigid. Tanpa perhitungan matang, justru negara bisa mengalami tekanan anggaran yang cukup berat," kata Ronny. Ronny bahkan menilai ada potensi motif politik di balik kebijakan ini. Dengan jumlah PPPK yang besar, janji peningkatan status tentu memiliki daya tarik elektoral yang kuat. "Jadi wajar jika publik mencurigai motif jangka pendek," tegasnya. Meski demikian, jika kebijakan ini memang sebagai bagian dari reformasi ASN, ia menekankan perlunya penjelasan desain besar kebijakan tersebut. Mulai dari strategi peningkatan efektivitas, indikator kinerja, hingga pencegahan birokrasi yang makin gemuk. "Apabila ini sebagai bagian reformasi PNS, maka harus dijelaskan desain besarnya. Bagaimana strateginya agar efektivitas bisa meningkat? apa indikator kinerjanya? bagaimana mencegah birokrasi makin gemuk? Jika tidak ada blueprint yang jelas, sulit menyebutnya sebagai reformasi," jelasnya. Infografis 229 Ribu ASN Dialihkan Imbas Prabowo Pecah Kementerian. (Basith Subastian/CNNIndonesia).Apalagi, dari sisi kinerja, Ronny melihat status PNS tidak otomatis membuat aparatur negara lebih profesional. Kinerja birokrasi lebih ditentukan sistem merit, penilaian kinerja yang ketat, serta manajemen talenta yang transparan. Ronny melihat, apabila status berubah, tetapi kultur kerja dan tata kelola tidak diperbaiki, hasilnya hanya penumpukan biaya tanpa peningkatan layanan publik. "Jadi intinya, kebijakan ini hanya tepat kalau didukung desain reformasi birokrasi yang komprehensif dan perhitungan fiskal jangka panjang yang realistis. Tanpa itu, risiko yang muncul justru bisa dua sekaligus, yakni anggaran jebol dan kualitas pelayanan publik tetap stagnan," terangnya. Pandangan serupa disampaikan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia mengingatkan rencana konversi PPPK ke PNS membawa konsekuensi anggaran yang tidak sederhana. Semangat awal PPPK, menurutnya, adalah menciptakan fleksibilitas belanja pegawai. "Jadi kalau sekarang semua diarahkan ke PNS, otomatis negara harus menanggung beban pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya permanen. Dalam situasi belanja pegawai di APBN dan APBD yang sudah cukup besar, kenaikan beban seperti ini perlu dihitung secara cermat," kata Yusuf. Yusuf menambahkan kemampuan negara dalam menanggung belanja tambahan dapat dilihat dari rasio pajak yang hingga kini masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Dengan ruang fiskal yang relatif stagnan, setiap keputusan penambahan beban struktur anggaran harus diperhitungkan dengan hati-hati. "Apalagi kalau kebijakan konversi berlaku mulai tahun depan, pemerintah daerah akan berada dalam posisi paling rentan. Transfer ke daerah pada 2026 direncanakan turun, membuat ruang fiskal pemda semakin sempit. Untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah, beban tambahan kepegawaian hampir pasti membuat mereka harus mengalihkan anggaran dari pos lain," jelasnya. Dari sisi politik, Yusuf juga melihat potensi aroma elektoral dalam kebijakan ini. Isu kepegawaian adalah isu sensitif yang menyentuh jutaan keluarga ASN maupun PPPK. "Isu kepegawaian itu sensitif dan menyentuh jutaan orang sehingga menggoda untuk dijadikan komoditas politik," katanya. Senda dengan Ronny, Yusuf juga menegaskan jika sungguh-sungguh ingin menjadikan kebijakan ini bagian dari reformasi birokrasi, harus ada desain yang jelas. Mulai dari mekanisme seleksi, standar kompetensi, hingga pembenahan sistem penggajian dan pensiun yang lebih adil dan berkelanjutan. Tanpa syarat dan evaluasi yang ketat, konversi massal dinilai justru bisa merusak sistem merit yang menjadi fondasi utama profesionalisme ASN. Kebijakan yang terkesan otomatis dan tanpa filter hanya akan menurunkan insentif kerja dan menciptakan ketidakadilan. Dampak terhadap kinerja birokrasi, menurut Yusuf, sangat bergantung pada eksekusinya. Jika perubahan status dilakukan tanpa penguatan kualitas SDM, produktivitas birokrasi hampir pasti tidak akan berubah. "Tapi kalau ada mekanisme yang menjaga standar kompetensi, memberi kepastian karier, dan memperbaiki manajemen ASN, sebenarnya bisa saja jadi momentum perbaikan," tegasnya. ====[4] (ldy/dhf) References^ PPPK (www.cnnindonesia.com)^ PNS (www.cnnindonesia.com)^ ASN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi II DPR RI berencana untuk mengubah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK[1]) menjadi pegawai negeri sipil (PNS[2]). Wacana ini muncul seiring proses revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN[3]. Saat ini, revisi UU ASN tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan segala kebijakan, termasuk wacana penyesuaian status PPPK menjadi PNS, harus berlandaskan aturan perundang-undangan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Menurut saya tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya (diterapkan penyesuaian status tersebut) tentunya harus mengikuti karena memang semuanya harus melalui proses seleksi," ujar Rini ditemui di kantornya, Selasa (18/11). Lalu apakah ini langkah yang tepat dan adil? Sebab, proses rekrutmen hingga jenjang karier antara PPPK dengan PNS berbeda. PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Masa kerja PNS sampai pensiun, yaitu 58 tahun untuk pejabat administrasi dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. Adapun masa kerja PPPK sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati, umumnya paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kerja. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita melihat kebijakan ini memang sangat menjanjikan dari sisi peningkatan status kepegawaian. Meski demikian, pengubahan PPPK menjadi PNS sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan mengenai dampaknya terhadap anggaran serta reformasi aparatur negara. Menurut Ronny, sejak pertama kali diperkenalkan, skema PPPK sebenarnya dirancang sebagai kompromi. Negara mendapat akses terhadap tenaga profesional dengan kualitas tertentu, tapi tanpa menanggung beban fiskal permanen sebagaimana PNS. Oleh sebab itu, PPPK selama ini menjadi instrumen fleksibel untuk memenuhi kebutuhan SDM (sumber daya manusia) di berbagai sektor pelayanan publik. Oleh sebab itu, ia menilai perubahan status PPPK menjadi PNS tidak bisa dilakukan secara gegabah. "Secara prinsip, mengubah status PPPK menjadi PNS perlu dicermati dengan sangat hati-hati. Jadi kalau sekarang semua diarahkan menjadi PNS, jelas akan berpotensi menggerus disiplin fiskal," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/11). Ronny menyebutkan status PNS akan memberikan konsekuensi keuangan yang jelas semakin berat. Sebab, status PNS membawa hak pensiun, tunjangan, serta berbagai fasilitas kepegawaian lain yang sifatnya jangka panjang. "Jika konversi dilakukan besar-besaran, pemerintah harus siap menghadapi lonjakan belanja rutin di tahun-tahun mendatang," imbuhnya. Selama ini, belanja pegawai dalam APBN termasuk komponen yang paling sulit ditekan. Oleh sebab itu, kenaikan belanja yang tidak direncanakan secara matang dapat menimbulkan tekanan anggaran baru, terutama saat ruang fiskal pemerintah belum longgar. "Apalagi beban belanja pegawai di APBN sudah termasuk yang paling rigid. Tanpa perhitungan matang, justru negara bisa mengalami tekanan anggaran yang cukup berat," kata Ronny. Ronny bahkan menilai ada potensi motif politik di balik kebijakan ini. Dengan jumlah PPPK yang besar, janji peningkatan status tentu memiliki daya tarik elektoral yang kuat. "Jadi wajar jika publik mencurigai motif jangka pendek," tegasnya. Meski demikian, jika kebijakan ini memang sebagai bagian dari reformasi ASN, ia menekankan perlunya penjelasan desain besar kebijakan tersebut. Mulai dari strategi peningkatan efektivitas, indikator kinerja, hingga pencegahan birokrasi yang makin gemuk. "Apabila ini sebagai bagian reformasi PNS, maka harus dijelaskan desain besarnya. Bagaimana strateginya agar efektivitas bisa meningkat? apa indikator kinerjanya? bagaimana mencegah birokrasi makin gemuk? Jika tidak ada blueprint yang jelas, sulit menyebutnya sebagai reformasi," jelasnya. Infografis 229 Ribu ASN Dialihkan Imbas Prabowo Pecah Kementerian. (Basith Subastian/CNNIndonesia).Apalagi, dari sisi kinerja, Ronny melihat status PNS tidak otomatis membuat aparatur negara lebih profesional. Kinerja birokrasi lebih ditentukan sistem merit, penilaian kinerja yang ketat, serta manajemen talenta yang transparan. Ronny melihat, apabila status berubah, tetapi kultur kerja dan tata kelola tidak diperbaiki, hasilnya hanya penumpukan biaya tanpa peningkatan layanan publik. "Jadi intinya, kebijakan ini hanya tepat kalau didukung desain reformasi birokrasi yang komprehensif dan perhitungan fiskal jangka panjang yang realistis. Tanpa itu, risiko yang muncul justru bisa dua sekaligus, yakni anggaran jebol dan kualitas pelayanan publik tetap stagnan," terangnya. Pandangan serupa disampaikan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia mengingatkan rencana konversi PPPK ke PNS membawa konsekuensi anggaran yang tidak sederhana. Semangat awal PPPK, menurutnya, adalah menciptakan fleksibilitas belanja pegawai. "Jadi kalau sekarang semua diarahkan ke PNS, otomatis negara harus menanggung beban pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya permanen. Dalam situasi belanja pegawai di APBN dan APBD yang sudah cukup besar, kenaikan beban seperti ini perlu dihitung secara cermat," kata Yusuf. Yusuf menambahkan kemampuan negara dalam menanggung belanja tambahan dapat dilihat dari rasio pajak yang hingga kini masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Dengan ruang fiskal yang relatif stagnan, setiap keputusan penambahan beban struktur anggaran harus diperhitungkan dengan hati-hati. "Apalagi kalau kebijakan konversi berlaku mulai tahun depan, pemerintah daerah akan berada dalam posisi paling rentan. Transfer ke daerah pada 2026 direncanakan turun, membuat ruang fiskal pemda semakin sempit. Untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah, beban tambahan kepegawaian hampir pasti membuat mereka harus mengalihkan anggaran dari pos lain," jelasnya. Dari sisi politik, Yusuf juga melihat potensi aroma elektoral dalam kebijakan ini. Isu kepegawaian adalah isu sensitif yang menyentuh jutaan keluarga ASN maupun PPPK. "Isu kepegawaian itu sensitif dan menyentuh jutaan orang sehingga menggoda untuk dijadikan komoditas politik," katanya. Senda dengan Ronny, Yusuf juga menegaskan jika sungguh-sungguh ingin menjadikan kebijakan ini bagian dari reformasi birokrasi, harus ada desain yang jelas. Mulai dari mekanisme seleksi, standar kompetensi, hingga pembenahan sistem penggajian dan pensiun yang lebih adil dan berkelanjutan. Tanpa syarat dan evaluasi yang ketat, konversi massal dinilai justru bisa merusak sistem merit yang menjadi fondasi utama profesionalisme ASN. Kebijakan yang terkesan otomatis dan tanpa filter hanya akan menurunkan insentif kerja dan menciptakan ketidakadilan. Dampak terhadap kinerja birokrasi, menurut Yusuf, sangat bergantung pada eksekusinya. Jika perubahan status dilakukan tanpa penguatan kualitas SDM, produktivitas birokrasi hampir pasti tidak akan berubah. "Tapi kalau ada mekanisme yang menjaga standar kompetensi, memberi kepastian karier, dan memperbaiki manajemen ASN, sebenarnya bisa saja jadi momentum perbaikan," tegasnya. ====[4] (ldy/dhf) References^ PPPK (www.cnnindonesia.com)^ PNS (www.cnnindonesia.com)^ ASN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) memiliki investor baru dengan kepemilikan lebih dari 5%. Mengutip keterbukaan informasi, Jumat (21/11/2025), per 19 November 2025, Noprian Fadli tercatat sebagai pemegang 50.289.000 atau setara 5,18%. Sebelumnya dia hanya menggenggam 289.000 lembar atau 0,02%. Noprian membeli saham tersebut di harga Rp 150, sehingga total dana yang digelontorkan sebesar Rp 7,54 miliar. Bersamaan dengan itu, PT Granada Global Industri melepas118.005.800. Dengan demikian kepemilikan saham Granada berkurang dari 18,16% menjadi 13,01%. Satu hari setelah transaksi, saham BRRC terbang 21,71% ke level 157. Dalam tiga hari perdagangan sebelumnya, BRRC selalu berakhir parkir di zona merah. Sebagai informasi, saham BRRC sepanjang tahun berjalan mengalami koreksi 40,08%. Akan tetapi dalam enam bulan terakhir melesat 185,45%. Pada awal tahun BRRC sempat diperdagangkan di level 294 sebelum akhirnya mengalami koreksi hingga ke level gocapan. Adapun per 31 Oktober 2025, Ari Sudarsono tercatat sebagai pemegang manfaat akhir BRRC. Dia mengendalikan perusahaan secara langsung dengan kepemilikan 43,43% atau 421.936.056 lembar saham. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi menguat pada perdagangan[3] Jumat (21/11). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan indeks saham masih bergerak dalam fase wave (iii) dari wave [iii], yang umumnya menandakan kelanjutan tren penguatan. "Dengan struktur ini, IHSG masih berpeluang menguat menuju area 8.540-8.577," ujar Herditya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.341, 8.276 dan resistance 8.488, 8.532 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AADI, CUAN, INKP, dan PANI. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan indeks saham mencatat penguatan signifikan pada perdagangan kemarin, bahkan berhasil menembus dua level resistance sekaligus di 8.452 dan 8.486. Menurutnya, kondisi ini membuka peluang bagi IHSG untuk melanjutkan tren naik menuju 8.595, selama area support minor di 8.378 tidak ditembus. "Selama support tersebut bertahan, potensi penguatan lanjutan tetap terbuka," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 8.387, 8.323, 8.255, dan 8.163 dan resistance 8.486, 8.595, dan 8.703 hari ini. Ivan merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADRO, INDF, PGAS, SMGR, dan TLKM. IHSG ditutup di level 8.419 pada Kamis (20/11) sore. Indeks saham menguat 13,34 poin atau naik 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp19,65 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 37,91 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 311 saham menguat, 306 terkoreksi, dan 195 stagnan. Catatan Redaksi: Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca. ====[4] (del/dhf) References^ Harga Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ perdagangan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto [1]membantu pengadaan becak listrik[2] untuk lansia[3]. Becak listrik itu didistribusikan oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Wakil Ketua Yayasan GSN Nanik S Deyang mengatakan pihakya telah mendistribusikan 2.303 becak listrik kepada para pengayuh becak lansia. Sebagian dana pembelian becak berasal dari kantong pribadi Prabowo. "GSN ini kan sekarang bagi becak listrik. Itu sudah 2.303 becak listrik yang sudah kami bagikan. Itu dari uang pribadi Bapak Prabowo," kata Nanik di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (21/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menyebut program pembagian becak listrik sudah dilakukan sejak 2024, sebelum Prabowo menjabat presiden. "Bapak waktu itu masih menjadi Menhan," imbuhnya. Pembagian becak dimulai dari Pulau Jawa, dengan menyasar penerima berusia 60 tahun. Nanik mengklaim pembagian becak listrik mampu meningkatkan kesejahteraan para tukang becak lansia. "Alhamdulillah pendapatan mereka itu meningkat lho, minimal bisa tiga kali. Dan saya juga kaget sekarang (tukang becak) jadi pada bersemangat. Tadinya kan yang seperti hilang harapan orang-orang sepuh ini, karena memang selama ini sudah puluhan tahun mereka becak tapi selalu kalah dengan ojol, dengan yang lain-lain ya. Kemudian juga tenaga mereka berkurang, tapi dengan mereka mendapatkan becak listrik ini kan teringankan," ujarnya. GSN akan memperluas program becak listrik hingga mencapai 10 ribu unit. Becak-becak ini diproduksi oleh LEN dan Pindad. Untuk 2025, Nanik menargetkan pembagian becak listrik mencapai 5.000 unit. Nanik mengungkap sebenarnya Prabowo juga menawarkan opsi bantuan modal usaha bagi tukang becak lansia yang ingin beralih kerja. Namun, para penarik becak sepuh itu memilih bertahan dengan pekerjaan lamanya. "Memang tadi Pak Presiden sempat gini, Jangan becak dong, kalau perlu kita kasih modal usaha." Tapi tidak semua kan punya jiwa entrepreneur, kan. Mereka memang yang sudah 40 tahun narik becak, kan enggak bisa diubah dia harus berdagang," ucap Nanik. "Jadi mungkin nanti yang mau berdagang ya kita berikan modal. Tapi yang terus becak ya kita berikan becak listrik. InsyaAllah sebentar lagi 10 ribu kita sudah akan berikan," pungkasnya. ====[4] (pta) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ becak listrik (www.cnnindonesia.com)^ lansia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa bersiap memungut bea masuk[2] baru demi mencegah maraknya baju impor[3] ilegal. Pungutan baru itu berbentuk bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Langkah ini dilakukan berbarengan dengan aksi Purbaya menyita balpres alias baju bekas ilegal yang masuk ke Indonesia. "Industri tekstil, pemerintah tengah melakukan penataan impor balpres, kawasan berikat, hingga pemberlakuan BMAD-BMTP untuk melindungi industri domestik," ucap Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pak Febrio (Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu) sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik," jelas sang menteri usai berbincang dengan Febrio yang duduk di sebelahnya. Purbaya menegaskan sektor manufaktur Indonesia terus ekspansif. Pada kuartal III 2025, sektor ini tercatat tumbuh 5,54 persen year on year (yoy) alias naik dari kuartal sebelumnya yang hanya tumbuh 4,43 persen secara tahunan. Sementara itu, subsektor tekstil tercatat tumbuh 5 persen hingga kuartal III 2025. Di lain sisi, Purbaya juga membahas subsektor tembakau yang tercatat masih tumbuh 3,6 persen yoy. Ia turut menjelaskan upaya pemerintah dalam menjaga industri tembakau. "Di industri tembakau, stabilitas dijaga dengan tidak menaikkan cukai dan memperkuat penegakan hukum terhadap produk ilegal," tegas anak buah Presiden Prabowo Subianto itu. ====[4] (skt/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ bea masuk (www.cnnindonesia.com)^ impor (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan[1]) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman[2] menyebut Indonesia akan mencapai swasembada pangan [3]pada akhir tahun. Amran menyampaikan itu usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11) hari ini. "Kami laporkan tentang perkembangan pangan, khusus untuk beras. Pangan kita khusus beras, Insyaallah, Insyaallah, 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan," ujar Amran di Istana Kepresidenan Jakarta. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Amran mengatakan pencapaian ini jauh lebih cepat dari target awal yang dipatok Prabowo. Ia mengatakan, mulanya, Prabowo menargetkan swasembada pangan tercapai dalam waktu empat tahun. Namun, target itu sempat berubah menjadi tiga tahun dan kembali berubah lagi menjadi hanya dalam waktu satu tahun. Amran menyebut swasembada pangan ini merupakan gagasan besar yang diusung Prabowo. "Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat," ujarnya. Amran pun berharap pencapaian ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pokok. "Kita setop impor untuk beras dan mudah-mudahan jagung menyusul tahun ini kita kurangi, tahun depan mudah-mudahan tidak ada impor lagi untuk jagung. Tapi, beras kita akan pertahankan, bila perlu tingkatkan, dan mudah-mudahan ke depan bisa ekspor," ucap dia. ====[4] (mnf/sfr) References^ Mentan (www.cnnindonesia.com)^ Andi Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ swasembada pangan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) menerbitkan sukuk global[2] senilai US$2 miliar atau setara Rp33,47 triliun (asumsi kurs Rp16.740) pada Kamis (20/11). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan sukuk global itu diterbitkan dengan tenor 5 dan 10 tahun. Adapun yield sukuk dengan tenor 5 tahun adalah 4,5 persen dan 10 tahun adalah 5 persen ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ini dari Pak Minto (Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto), Kamis dini hari tadi Indonesia telah melakukan penerbitan global sukuk sebesar US$2 bilion dengan tenor 5 dan 10 tahun," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11). Menurut Suahasil, hal ini menjadi pencapaian yang baik bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia masih tetap dipercaya oleh pasar internasional yang tercermin dari jumlah permintaan investor melampaui penawaran (oversubscribed) sebesar 1,9 kali. "Kita mendapatkan oversubscribed 1,9 kali. Ini mencerminkan confidence dari pasar global terhadap perekonomian Indonesia dan pengelolaan makroekonomi Indonesia, termasuk pengelolaan APBN kita," jelasnya. Sukuk global merupakan surat utang berbasis syariah yang diterbitkan oleh suatu pihak dalam mata uang asing untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, oversubscribed sendiri adalah situasi saat jumlah permintaan dari investor melebihi dari jumlah penawaran yang diterbitkan. ====[3] (fln/sfr) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ sukuk global (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Temasek, perusahaan investasi milik negara Singapura, telah memperingatkan bahwa melemahnya dolar AS membuat aset-aset Amerika kurang menarik bagi investor internasional. Mengutip Financial Times, Dilhan Pillay mengatakan bahwa Temasek, yang mengelola S$434 miliar atau sekitar Rp5.574,82 triliun secara global, telah meningkatkan lindung nilai dolarnya tahun ini sebagai respons terhadap pelemahan dolar dibandingkan dengan mata uang lainnya. Namun, ia memperingatkan bahwa biayanya menjadi sangat mahal. "Orang Tiongkok melakukan lindung nilai, orang Eropa melakukan lindung nilai... sekarang sudah sampai pada titik di mana biaya lindung nilai Temasek menjadi terlalu besar, sehingga Temasek harus memikirkan lindung nilai alami," kata Pillay, berbicara di sebuah forum di Singapura pada hari Rabu, dikutip Kamis (20/11/2025). "Apa itu lindung nilai alami? Artinya saya harus mencari hal-hal yang memberi saya imbal hasil bersih yang saya harapkan untuk risiko yang terkait. Jadi, beberapa aset berdenominasi dolar AS tidak akan memberi saya imbal hasil bersih yang akan membenarkan alokasi modal saya di sana." Adapun dolar AS melemah tajam di awal tahun dibandingkan dengan mata uang lain seperti poundsterling, euro, dan dolar Singapura. Hal ini menjadi respons terhadap paket tarif impor Presiden Donald Trump terhadap mitra dagang global. Sejak saat itu, dolar AS telah memangkas sebagian kerugiannya. Seperti diketahui, Temasek diluncurkan 51 tahun yang lalu oleh Singapura dengan mandat mengelola saham pemerintah di perusahaan-perusahaan domestik. Di antara kepemilikan terbesar Temasek adalah perusahaan-perusahaan AS seperti Amazon, BlackRock, Mastercard, Nvidia, dan Visa. Perusahaan tersebut memiliki 24% portofolionya yang terekspos ke Amerika, naik dari 18% pada tahun 2020. Hal itu terungkap dalam laporan tahunan terbarunya yang dirilis pada bulan Juli. Sementara itu, 37% portofolionya terekspos ke dolar AS, naik dari 31% lima tahun lalu. "Pelemahan dolar AS bagi investor non-dolar AS merupakan masalah besar," kata Pillay. "Dan itu, saya pikir, akan berdampak pada pasar modal." Investor global telah merespons volatilitas dolar AS dengan melakukan lindung nilai terhadap eksposur mereka, yang mengakibatkan biaya yang lebih tinggi. Menurut para analis, peningkatan aktivitas lindung nilai telah memicu sebagian aksi jual dolar. Banyak investor asing telah siap menanggung dampak kenaikan biaya lindung nilai karena mereka ingin mempertahankan eksposur mereka terhadap saham-saham kecerdasan buatan, meskipun ada kekhawatiran yang meningkat atas tingginya valuasi perusahaan-perusahaan di sektor ini. "Saya cenderung setuju bahwa jika Anda melihat pasar publik, pasti ada risiko di sana," kata Pillay. "Kita bisa menyebutnya gelembung valuasi." (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker[1]) menerima 884 pengaduan dari pekerja melalui kanal Lapor Menaker yang resmi dirilis pada 12 November 2025. Dari jumlah itu terbanyak keluhan mengenai hubungan kerja dan pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan dalam satu aduan, pekerja mencantumkan banyak keluhan, mulai dari pengaduan terkait hubungan kerja sebanyak 441 laporan, dan terkait pengupahan sebanyak 427 aduan. "Memang ketika (Lapor Menaker) di-launching kita sudah memperkirakan akan banyak. Ini akan menjadi suatu solusi bottleneck pelaporan yang mungkin selama ini dihadapi oleh teman-teman buruh dan pekerja," ujarnya dalam Konferensi Pers, Kamis (20/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kemudian, ada juga aduan terkait jaminan sosial sebanyak 163 laporan, terkait waktu kerja dan waktu istirahat sebanyak 145 aduan, aduan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebanyak 13 laporan, serta lain-lain 11 aduan. "Dalam 2 minggu ini, kami sudah memiliki statistik terkait dengan potret bagaimana norma kerja dan norma K3 itu berjalan di tempat kerja kita," jelasnya. Menurutnya, semua laporan pekerja yang masuk telah ditindaklanjuti secara bertahap. Ia berharap kanal yang disediakan betul-betul bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pekerja atau buruh. Kanal ini disebut sebagai inisiatif yang sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. "Semua pengaduan itu sedang kita tangani oleh terpadu antara pengawas ketenagakerjaan pusat dan pengawas ketenagakerjaan di daerah," pungkasnya. ====[2] (ldy/sfr) References^ Kemnaker (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan membangun puluhan pabrik pakan[1] bagi peternak[2] kecil di Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut pabrik pakan itu pertama kali akan dibangun di 12 daerah di Indonesia. "Pertama adalah 12 daerah, 12 titik pabrik pakan, kemudian tahap kedua adalah 18 titik. Anggarannya Rp20 triliun," ujar Amran di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Amran menyampaikan pabrik pakan itu dibangun untuk peternak kecil di Indonesia. Langkah ini sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi peternak berskala kecil yang jumlahnya mencapai 3,7 juta. "Kami ingin memproduksi DOC (day old chick) untuk rakyat agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil, obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Ada 3,7 juta peternak kita, kita harus jaga mereka," ujar dia. Selain itu, Amran mengatakan pemerintah juga akan menerapkan Harga Pokok Penjualan dan Harga Eceran Tertinggi bagi pakan ternak. "Sehingga harga tidak jauh berfluktuasi. Nah, ini kita akan bangun," ucapnya. Amran sebelumnya mengungkap pemerintah tengah menyiapkan program besar pengembangan peternakan ayam pedaging dan petelur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Amran menyebut kenaikan harga ayam belakangan ini justru merupakan sinyal positif dari bergulirnya aktivitas ekonomi di daerah. Ia menilai kenaikan tersebut bukan karena gejolak pasokan, melainkan karena meningkatnya permintaan yang dipicu oleh pelaksanaan program MBG. Dari paparan Amran, program pengembangan peternakan ayam ini akan digerakkan melalui dua ekosistem besar, yakni ayam petelur dan ayam pedaging. Untuk ayam petelur, BUMN pangan akan menyediakan grand parent stock (GPS), parent stock (PS), pakan, vaksin, obat, hingga logistik dan pemasaran. Produksi ayam muda (pullet) ditargetkan mencapai 60,27 juta ekor yang kemudian dikelola oleh peternak melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Dari sana, dihasilkan sekitar 54,79 juta ekor ayam petelur dengan kapasitas produksi 1 juta ton telur per tahun, di mana 0,7 juta ton di antaranya disiapkan untuk kebutuhan MBG bagi 82,9 juta penerima manfaat. Model serupa juga akan diterapkan untuk ayam pedaging. Dalam hal ini, BUMN pangan akan menyiapkan GPS, PS, FS, pakan, obat hewan, fasilitas RPHU dan pengolahan daging, serta sistem cold storage, logistik, dan pemasaran. Pemerintah menargetkan produksi ayam pedagang mencapai 1,23 miliar ekor dengan kapasitas 1,5 juta ton daging per tahun, di mana 1,1 juta ton di antaranya akan diserap untuk kebutuhan program MBG. ====[3] (mnf/sfr) References^ pabrik pakan (www.cnnindonesia.com)^ peternak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan meresmikan proyek kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan [1]pada 17 Desember mendatang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan itu usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11) hari ini. "Rencananya Insyaallah doain, di tanggal 17 Desember," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bahlil menyebut rencana peresmian kilang terbesar di Indonesia itu menjadi salah satu hal yang dilaporkan ke Prabowo pada hari ini. Jika kilang itu diresmikan, Bahlil optimistis Indonesia akan mencapai swasembada solar dan avtur pada 2026 Pada kesempatan terpisah, Bahlil menyebut kilang Balikpapan sejalan dengan upaya Indonesia memproduksi biodiesel 50 persen (B50) ke depan. Bahlil menambahkan berkat proyek RDMP Balikpapan dan kebijakan B50 ini, pasokan solar di Indonesia akan berlebih (oversupply). Karenanya, ia pun memastikan pemerintah takkan melakukan impor solar pada 2026 mendatang. ====[2] (mnf/sfr) References^ (RDMP) Balikpapan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Mega Syariah mencatat Rapor positif hingga bulan Oktober tahun 2025 di tengah kondisi ekonomi nasional yang semakin penuh tantangan. Hal ini tercermin dari sejumlah pos keuangan yang mencatat pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari segi bisnis, penyaluran pembiayaan, Bank Mega Syariah mencatat total pembiayaan sebesar lebih dari Rp9,19 triliun pada Oktober 2025, atau tumbuh sekitar 25,8% dibandingkan Oktober 2024. Peningkatan pembiayaan utamanya didorong oleh keberhasilan bank memperluas portofolio pembiayaan, khususnya pada segmen Syariah Card yang tumbuh 114% (yoy). Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah Hanie Dewita mengatakan Bank Mega Syariah menjalankan strategi bisnis yang menitik beratkan pada pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pendekatan ini diwujudkan melalui strategi business-to-business-to-consumer (B2B2C) dengan menggarap pasar lembaga pendidikan dan kesehatan untuk menjaring dana institusi sekaligus individu di dalam ekosistem tersebut. "Bank terus melakukan penguatan manajemen risiko, menjaga kualitas aset tetap, serta memperluas jangkauan nasabah lewat pengembangan produk dan layanan yang semakin kompetitif. Dengan langkah ini, Bank Mega Syariah berupaya meningkatkan ketahanan bisnisnya agar tetap stabil di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah," ungkap Hanie, dikutip Kamis (20/11/2025). Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada Oktober 2025 mencapai sekitar Rp12,28 triliun, atau meningkat sekitar 16,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hanie Dewita mengatakan upaya peningkatan DPK dilakukan melalui berbagai inovasi produk dan optimalisasi layanan digital. Misalnya program Tabungan Mesya Berkah yang memberikan hadiah dan reward menarik. Selain itu, bagi nasabah yang berorientasi pada perencanaan keuangan jangka panjang, Bank Mega Syariah menawarkan Tabungan Mesya Berkah Rencana Sesukanya dengan tingkat imbal hasil yang kompetitif. "Tren penurunan suku bunga menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan khususnya dalam hal pengumpulan dana. Meski demikian, kami terus berupaya mengoptimalkan strategi penghimpunan DPK melalui inovasi produk, penguatan layanan digital, dan penawaran program-program menarik bagi nasabah, sehingga pertumbuhan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan," ujar Hanie. Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan DPK tersebut, total aset Bank Mega Syariah turut mengalami kenaikan menjadi Rp17,59 triliun. Dari sisi profitabilitas, bank mencatat laba sebelum pajak sebesar lebih dari Rp 201 miliar, tumbuh sekitar 2,9% yoy. "Dengan raihan positif di sepanjang tahun ini, Bank Mega Syariah optimistis dapat membukukan rapor positif hingga akhir tahun 2025," pungkas Hanie. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya [1]Yudhi Sadewa menargetkan manfaat penempatan dana pemerintah senilai Rp276 triliun di perbankan terasa sepenuhnya pada Januari 2026. Penempatan dana tahap awal senilai Rp200 triliun diberikan kepada lima bank BUMN, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Purbaya lalu menambah penempatan Rp76 triliun pada 10 November 2025 untuk BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dampak penuh dari bertambahnya likuiditas itu perlu sampai 2 bulan-3 bulan sejak uang itu diinjeksikan. Jadi, baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember (2025)-Januari (2026)," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11). Sang Bendahara Negara turut menjelaskan mengapa dirinya menambah suntikan dana Rp76 triliun. Alasannya, ia melihat penurunan pertumbuhan base money (M0) alias uang yang beredar di masyarakat. Base money pada September 2025 awalnya tumbuh 13,3 persen, tapi turun ke 7,8 persen di Oktober 2025. Oleh karena itu, Purbaya memutuskan lanjut memindahkan uang nganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke perbankan. "Setelah penempatan tersebut, likuiditas domestik menguat, terbukti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang stabil di 11,5 persen dan pertumbuhan kredit yang solid di 7,4 persen pada Oktober (2025)," tegas Purbaya. "Yang jelas DPK tumbuh double digit, kredit juga sudah membaik apalagi kredit investasi. Tujuan penempatan dana tersebut untuk menjaga biaya dana rendah agar tercapai," sambungnya. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mencontohkan bagaimana suku bunga deposito 6 bulan turun signifikan dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September 2025. Purbaya berharap penurunan itu bisa merambat manfaatnya ke masyarakat melalui penurunan suku bunga kredit. "Data per Oktober 2025 menunjukkan suku bunga kredit tertimbang berada di 9 persen, turun dari 9,12 persen pada Juli (2025). Ini memberi indikasi bahwa intervensi pemerintah berhasil mendorong penurunan cost of fund untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi," tutup Purbaya. ====[2] (skt/sfr) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Timah Tbk. (TINS) menjelaskan penyebab tidak tercapainya target produksi hingga September 2025. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko TINS, Fina Eliani memaparkan produksi timah perusahaan turun 20% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi 12.157 metrik ton hingga kuartal III-2025. Sementara logam timah turun 25% yoy menjadi 10.855 metrik ton, dan penjualan logam timah turun 30% yoy menjadi 9.469 metrik ton. Sementara itu, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan membidik volume produksi 21.500 metrik ton dan perolehan laba sebesar Rp1,1 triliun. Fina mengungkapkan pencapaian bottom line hingga bulan September baru di sekitar Rp600 miliar. Meski demikian, perusahaan tambang pelat merah itu tetap optimistis. "Kami sampai dengan saat ini masih optimis bahwa target laba sebagaimana RKAP akan dapat kami capai di akhir tahun 2025 nanti," ujar Fina saat public expose TINS di Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Ia menyebut salah satu penyebab kinerja pihaknya belum optimal di bulan September adalah kendala penjualan. Fina menyebut PT Timah akan rapel penjualan yang tertunda dengan penjualan selanjutnya di kuartal IV-2025. "Terkait tambang yang tertunda untuk dibuka, itu akan terus kami upayakan di kuartal IV tahun 2025. Meskipun nanti tidak selesai, akan kami jadikan program nanti di tahun 2026," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan PT Timah, Rendi Kurniawan merincikan, tidak tercapainya target produksi utamanya karena belum rampungnya rencana untuk pembukaan lokasi tambang baru terutama di laut. Mulai dari Laut Rias hingga Laut Beriga. "Padahal berdasarkan rencana tahun 2025 itu termasuk salah satu wilayah produksi yang akan diutamakan," tukas Rendi. Selain itu, perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) TINS yang sebagian besar jatuh tempo di tahun 2025 baru selesai mendapat perpanjangan di bulan Juni. "Keterlambatan perpanjangan IUP itu Juga berpengaruh terhadap penerbitaan RKAP Revisi, sehingga juga mempengaruhi volume produksi di tahun berjalan," terang Rendi. Lebih lanjut, ia menyebut faktor yang paling penting adalah masih masifnya penambangan illegal yang beroperasi di wilayah IUP PT Timah. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara [1]meminta pemerintah daerah (pemda) segera mempercepat belanja anggaran[2] sebelum akhir tahun. Hal itu agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Awalnya, Suahasil menjelaskan jumlah belanja negara terkait transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp713,4 triliun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Transfer ke Daerah telah kita transfer sebesar Rp713,4 triliun. Rp713,4 triliun rupiah ini sekarang berarti ada di APBD," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11). Kemudian, ia menyampaikan beberapa komponen belanja di tingkat daerah tersebut, yakni jumlah belanja pegawai sejumlah Rp343,4 triliun pada Oktober 2025 masih on track dibandingkan Rp345 triliun pada Oktober 2024 karena digunakan untuk membayar gaji pegawai. Namun, Suahasil menyayangkan komponen lain berupa belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya masih lebih rendah. Adapun belanja barang dan jasa pada Oktober 2025 adalah Rp226,7 triliun dibandingkan pada Oktober 2024 adalah Rp253,5 triliun, belanja modal pada Oktober 2025 adalah Rp74,2 triliun dibandingkan pada Oktober 2024 adalah Rp108,6 triliun, serta belanja lainnya pada Oktober 2025 adalah Rp164,2 triliun dibandingkan pada Oktober 2024 adalah Rp227,5 triliun. "Kita juga menginginkan APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong perekonomian, pertumbuhan, itu bisa terjadi. Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini," ujar Suahasil. "Yang kalau kita lihat, selisih dengan belanja tahun lalu adalah: tahun ini belanja APBD itu Rp126,1 triliun lebih rendah," tambahnya. Lebih lanjut, Suahasil juga menyampaikan dana simpanan pemda di perbankan masih tinggi karena belum membelanjakan anggaran yang telah ditransfer. "Dana simpanan pemda di perbankan masih tinggi. Ini karena belum belanja. Maka itu kalau dilihat dari bulan Januari 2025, Rp143 triliun, ini dana simpanan ini meningkat terus menjadi, per September catatan kita adalah Rp244 triliun," pungkasnya. ====[3] (fln/sfr) References^ Suahasil Nazara (www.cnnindonesia.com)^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

[unable to retrieve full-text content] Bukan Sekedar Right Issue Jumbo, Deretan Saham Ini Diam-diam Tancap GasSumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S Damanhuri mendorong semakin banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM[1]) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG[2]). Pasalnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu bisa membantu dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan di tengah masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat. "Pelaksanaan MBG harus sebisa mungkin melibatkan para pelaku UMKM, sebanyak-banyaknya pelaku UMKM. Itu prinsip keadilannya," ujar Didin dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan di Jakarta, Kamis (20/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Didin, jika UMKM yang terlibat semakin banyak maka dampak ekonomi dari program MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Selain itu, keterlibatan UMKM juga sejalan dengan poin ke-6 Asta Cita yang mencita-citakan pemerataan ekonomi. Karenanya, menurut Didin, pemerintah perlu merinci arahan agar keterlibatan UMKM kian meningkat pada program MBG. "Cita-cita Presiden Prabowo ingin pertumbuhan lewat pemerataan, maka orientasi pembangunan inklusif harus dirinci. Misalya untuk MBG, cita-cita menurunkan stunting harus ada persiapan dan melibatkan sebanyak-banyaknya UMKM," ujarnya. Tak hanya MBG, Didin menilai program-program prioritas Prabowo lainnya seperti swasembada pangan, serta penempatan dana Rp 200 triliun di bank-bank BUMN juga dapat dioptimalkan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu caranya dengan bank mengutamakan penyaluran kredit dari penempatan dana itu untuk pengembangan dan penguatan UMKM. ====[3] (sfr) References^ UMKM (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia [1]menyebut stok bahan bakar minyak (BBM[2]) nasional masih aman di tengah kekosongan stok di SPBU swasta beberapa bulan terakhir. "Saya harus meyakinkan bahwa, sampai dengan hari ini stok BBM kita aman," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11). Bahlil mengatakan cadangan BBM nasional saat ini bertahan sekitar 18 hari. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Cadangan kita di angka 18 hari, minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari dan clear," ucapnya. Bahlil pun mengatakan meskipun SPBU swasta hingga kini belum berjualan BBM akibat kekosongan stok. Namun, ia memastikan kebutuhan rakyat akan BBM tetap dapat terpenuhi. Belakangan sejumlah perusahaan swasta kehabisan stok BBM di SPBU masing-masing. Merespons itu, pemerintah membuka keran impor BBM menggunakan kuota milik Pertamina. BP-AKR menjadi perusahaan swasta pertama yang sepakat melakukan impor tersebut. Mereka memastikan BBM sudah kembali dijual di sejumlah SPBU mereka. "BP-AKR menginformasikan bahwa saat ini SPBU bp melayani penjualan produk BP 92 dan BP Ultimate Diesel," terang BP-AKR dalam laman resminya, dikutip Kamis (30/10). Lain halnya, dengan Shell Indonesia yang hingga kini belum sepakat melakukan impor BBM lewat Pertamina. President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan pembahasan tentang tambahan impor BBM masih terus dilakukan Shell dengan pemerintah. "Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini belum mencapai kesepakatan business-to-business (B2B) terkait aspek komersial untuk pasokan base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Pembahasan B2B terkait pasokan impor base fuel terus berlanjut," ujar Ingrid melalui keterangannya, Jumat (31/10). ====[3] (mnf/sfr) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Taspen (Persero) resmi menerima uang cash sebesar Rp883 miliar dan 6 efek hasil rampasan negara dari kasus korupsi yang menyangkut eks Direktur Utamanya. Perusahaan pelat merah ini pun telah menyiapkan strategi investasi untuk menyimpan aset ini. Sejumlah uang cash dan efek tersebut didapat dari hasil Rampasan Negara berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 (I-Next G2). Barang diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/11/2025). Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto merinci, 6 efek yang dikembalikan kepada Taspen dari KPK terdiri dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Garuda (GIAA), obligasi WIKA dan obligasi PTPP. Meski demikian, ketiga efek tersebut tengah dalam kondisi restrukturisasi. "Kondisi restrukturisasi itu artinya kalau misalnya kita valuasi itu nilainya itu tidak 100%. Atau kalau kita jumlahkan dari 6 itu sekitar jumlahnya itu Rp30 miliaran," kata Rony dalam Konferensi Pers di Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Kamis, (20/11/2025). Selain 6 efek tersebut, Taspen juga menerima Rp883 miliar dalam bentuk uang cash hasil penjualan unit reksadana I-Next G2. Ke depan, perseroan membidik penempatan dana di Surat Berharga Negara (SBN) dan saham. "Karena berbagai kebijakan pemerintah, dan Pak Purbaya (Menteri Keuangan, kayaknya bagus buat pasar equity. Tapi tetap backbone Taspen itu 60% adalah SBN. Maka kita lebih baik konservatif dulu," jelasnya. Selain uang tersebut, Taspen juga tengah menunggu dana tambahan yang kemungkinan akan didapatkan dari perkara yang tengah berjalan di pengadilan atas nama Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih. Sehingga diharapkan, total kerugian negara sejumlah Rp1 triliun bisa kembali sepenuhnya. "Jadi itu nantinya asal dari uang Rp1 triliun itu asalnya dari buku Tabungan Hari Tua (THT). Jadi nanti kita balikin lagi ke buku THT. THT adalah program dimana saat ASN itu pensiun, dapet uang langsam," jelas Rony. Rony menegaskan, dana yang dipulihkan ini akan dikelola kembali dengan standar akuntabilitas tertinggi demi memastikan terjaganya kesejahteraan seluruh Peserta. Melalui penguatan mekanisme pengawasan internal, perbaikan sistem investasi, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pihak PT Dana Syariah Indonesia[1] (DSI) bertemu dengan Paguyuban Lender DSI pada 18 November 2025 untuk membahas permasalahan gagal bayar[2]. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, DSI dan Paguyuban Lender menyepakati beberapa poin sebagai dasar kerja sama yang akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertama, pihak DSI meminta Paguyuban Lender DSI sebagai perwakilan lender untuk diajukan kepada OJK. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "DSI mengusulkan Paguyuban Lender DSI menjadi wadah tunggal perwakilan lender untuk diajukan Persetujuan Kepada OJK," ujar Pengurus Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Bagian Sekretariat Bayu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (19/11). Kedua, pihak DSI dan Paguyuban Lender DSI sepakat membuka jalur komunikasi dua arah yang akan terus berlanjut sepanjang proses penyelesaian masalah. Ketiga, secara berkala akan dilakukan penyampaian pandangan dan aspirasi dari lender, serta update kondisi DSI yang masih dalam masa pemeriksaan OJK. Keempat, penyampaian proposal penyelesaian pencairan dana lender akan disampaikan oleh DSI, mencakup sumber daya manusia (SDM), pendataan lender, sumber dana pencairan, dan timeline. "Selama pertemuan telah terjadi diskusi dan tanya jawab antara kedua belah pihak terkait koreksi dan masukan terhadap Proposal DSI," kata Bayu. Diketahui, berdasarkan unggahan Instagram @paguyubanlenderdsi, per 18 November 2025 tercatat dana lender yang direkapitulasi adalah Rp1.004.571.508.599 yang diakumulasi dari 3.312 lender DSI. "Kami menuntut pengembalian dana lender DSI segera dan ada timeline jelas!" tulis Paguyuban Lender DSI dalam unggahan tersebut. Sementara itu, OJK juga telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025. Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada atau lender. Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10). Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI. ====[3] (fln/agt) References^ Dana Syariah Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ gagal bayar (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber