bot

Jakarta, CNBC Indonesia — Nasib kesepakatan jumbo senilai hampir US$975 juta yang melibatkan bintang TikTok dunia, Khaby Lame, kini berada di bawah tekanan berat. Penyebabnya, saham perusahaan mitranya, Rich Sparkle Holdings, ambles hingga sekitar 90% dalam waktu singkat. Mengutip Business Insider, Selasa (14/4/2026), harga saham Rich Sparkle yang sempat melesat di atas US$180 kini terjun bebas ke kisaran US$11. Penurunan drastis ini langsung menggerus potensi nilai yang bisa diterima Lame, mengingat kompensasinya bergantung pada harga saham perusahaan tersebut. Dalam skema transaksi, perusahaan Lame akan menerima sekitar 75 juta saham baru dengan harga indikatif US$13 per saham. Namun, nilai riil yang bisa dikantongi sangat ditentukan oleh harga pasar. Artinya, saat saham jatuh, nilai kekayaan yang diharapkan ikut menyusut tajam. Meski begitu, hingga kini kesepakatan tersebut belum resmi rampung atau mendapatkan persetujuan dari otoritas bursa. Dengan demikian, dampak terhadap kekayaan aktual Lame masih bersifat potensi, bukan realisasi. Rich Sparkle sendiri berencana mengembangkan avatar kecerdasan buatan (AI) dari Lame untuk mendorong bisnis e-commerce dan endorsement secara global. Proyeksi yang dipatok pun ambisius, yakni potensi penjualan hingga US$4 miliar per tahun. Namun, sejumlah analis menilai target tersebut terlalu optimistis. Pasalnya, pasar live commerce di luar China, termasuk Amerika Serikat, masih jauh tertinggal. Bahkan, capaian penjualan platform besar di AS belum mendekati angka tersebut. Selain itu, model bisnis yang bertumpu pada satu figur juga dinilai berisiko tinggi. Ketergantungan terhadap popularitas individu membuat valuasi perusahaan menjadi sulit diukur dan rentan terhadap volatilitas. Pun mengonversi popularitas media sosial menjadi bisnis publik berskala besar bukan perkara mudah. Sejumlah perusahaan berbasis influencer sebelumnya juga mengalami kegagalan setelah melantai di bursa. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP[1]) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT[2]) Tahunan Pajak[3] Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 11,1 juta per 12 April 2026. "Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai 12 April 2026 tercatat 11.112.624 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/4). Adapun rincian pelaporan SPT untuk tahun buku Januari-Desember 2025, terbanyak datang wajib pajak orang pribadi karyawan, yakni mencapai 9.654.060 wajib pajak. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pelaporan berikutnya berasal dari wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mencapai 1.182.082, diikuti laporan dari wajib pajak badan dalam mata uang rupiah sebanyak 273.630 orang, dan 192 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS. Sementara, untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan per 1 Agustus 2025, pelaporan SPT Tahunan datang dari 2.628 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 32 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS. Adapun untuk aktivasi akun Coretax, DJP mencatat progresnya hingga sejauh ini mencapai 17.960.031 akun. [Gambas:Youtube][4] Jumlah itu terdiri atas 16.875.690 wajib pajak orang pribadi, 993.312 wajib pajak badan, 90.802 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026. DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026. Adapun wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan. (ins/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ DJP (www.cnnindonesia.com)^ SPT (www.cnnindonesia.com)^ Pajak (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah menyiapkan respons atas investigasi Section 301 yang dilakukan Amerika Serikat[1] (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah diminta menyampaikan tanggapan resmi sebelum proses investigasi lanjutan dilakukan. "Diminta untuk merespons. Sesudah kita respons, ada investigasi lanjutan. Yang penting kita merespons saja," ujar Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ditemui di tempat sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menyiapkan dokumen tanggapan tertulis yang akan disampaikan pada 15 April. Penyusunan respons juga melibatkan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha. "Submission comment-nya tanggal 15. Secara tertulis sudah kita siapkan, sudah selesai semua," katanya. Budi menjelaskan dari sisi dugaan structural excess capacity, Pemerintah RI menilai tidak ada kebijakan Indonesia yang menyebabkan kelebihan kapasitas manufaktur. Surplus perdagangan Indonesia ke AS disebut terjadi karena perbedaan struktur ekonomi serta tingginya permintaan dari pasar AS. Ia menambahkan produksi manufaktur Indonesia bersifat market driven atau mengikuti permintaan pasar, sehingga tidak mengganggu industri di AS. "Nanti kita siapkan semua termasuk public hearing-nya, kemudian konsultasi. Itu submission-nya sudah kita siapkan semua. Jadi, enggak ada masalah," ujar Budi. Sementara itu, terkait isu tenaga kerja paksa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Indonesia memiliki regulasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengawasan ketenagakerjaan yang kuat. Ia memastikan pemerintah tidak menoleransi praktik forced labor dalam sistem produksi nasional. "Alhamdulillah tadi sudah selesai ya, tinggal penyiapan untuk dokumen akhir," ujar Yassierli. Investigasi oleh United States Trade Representative (USTR) itu sebagai bagian dari proses peninjauan terhadap kebijakan dan praktik perdagangan negara mitra. Dalam penyelidikan ini, ada dua dugaan yang dilayangkan AS. Pertama, dugaan praktik yang menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih di sektor manufaktur (structural excess capacity). Kedua, efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor). [Gambas:Youtube][2] (dhz/sfr) Add as a preferred source on Google [3] References^ Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ajang Semarang Mountain Race 2026 sukses digelar pada 10-12 April, memberi pengalaman berkesan bagi hampir dua ribuan pelari trail dari berbagai daerah. Menjadi salah satu magnet sport tourism yang diminati masyarakat, kegiatan yang diadakan di kawasan Gunung Ungaran, Semarang ini berpusat di The Wujil Resort & Conventions sebagai titik pengambilan race pack collection (RPC), serta start dan finish seluruh kategori lomba. Sejak hari pertama, atmosfer kompetisi sudah terasa dengan kehadiran para pelari yang datang dari berbagai kota. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi untuk menaklukkan lintasan alam yang menantang sekaligus menikmati keindahan lanskap pegunungan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sepanjang jalur lomba, peserta disuguhkan rute yang memadukan tanjakan, turunan teknis, serta panorama alam yang memanjakan mata. Hal ini menjadikan Semarang Mountain Race tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga pengalaman eksplorasi alam. Program ini terbukti mendapatkan respons positif, tercermin dari tingginya minat terhadap kuota tiket yang disediakan. Skema yang ditawarkan memungkinkan peserta memilih produk simpanan sesuai kebutuhan sekaligus mendapatkan akses ke ajang trail run bergengsi ini. Kelancaran penyelenggaraan acara pun tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk peran aktif bank bjb. Sebagai mitra strategis, bank bjb menghadirkan kemudahan akses bagi peserta, khususnya dalam proses mendapatkan tiket pendaftaran. Program yang dihadirkan sebelumnya terbukti memberikan nilai tambah bagi para pelari. Dukungan bank bjb tidak hanya berhenti pada tahap registrasi, tetapi juga dalam membangun pengalaman peserta agar lebih nyaman. Selama acara berlangsung, suasana penuh semangat dan sportivitas terasa di setiap titik. Para pelari saling mendukung satu sama lain, menciptakan energi positif yang memperkuat semangat kompetisi. Kehadiran komunitas lari dari berbagai daerah turut menambah semarak acara. Interaksi antar peserta menjadi bagian penting dalam memperkuat jejaring komunitas trail run di Indonesia. Selain itu, event ini juga memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata lokal. Kehadiran peserta dan pendukungnya turut menggerakkan ekonomi di sekitar lokasi acara. Salah satu peserta, Fahmi dari Bandung, mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang dihadirkan bank bjb. "Saya sangat terbantu dengan program dari bank bjb. Proses mendapatkan tiket jadi lebih mudah dan praktis, apalagi sambil tetap bisa mengelola keuangan," ujarnya. "Program ini menarik karena memberikan pengalaman lebih dari sekadar ikut lomba. bank bjb benar-benar mendukung gaya hidup sehat," kata peserta Rina Maharani dari Bandung. Kedua testimoni tersebut memperlihatkan, inovasi yang dihadirkan bank bjb mampu menjawab kebutuhan komunitas olahraga, khususnya para pelari trail. Kehadiran program berbasis sport ini menjadi salah satu strategi bank bjb dalam memperluas engagement dengan masyarakat melalui pendekatan gaya hidup sehat. Langkah ini juga mencerminkan komitmen bank bjb dalam mendukung sport tourism di Indonesia, yang kini semakin berkembang. Dengan keberhasilan penyelenggaraan Semarang Mountain Race 2026, bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan olahraga dan sport tourism sebagai bagian dari kontribusi nyata kepada masyarakat dan komunitas. Dukungan berkelanjutan dari bank bjb ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem olahraga nasional, serta mendorong gaya hidup sehat dan aktif di berbagai lapisan masyarakat. (rea/rir) Add as a preferred source on Google ==== [2] [1]References^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- CEO Inspira Adrian Maulana[1] mengungkapkan dirinya bisa menghemat hingga Rp1,8 juta per bulan untuk biaya transportasi dengan naik angkutan umum[2]. Penghematan itu ia dapatkan di tengah ancaman krisis energi akibat perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Awalnya, Adrian menyampaikan jika menggunakan kendaraan pribadi maka dalam sebulan menghabiskan Rp3 juta hanya untuk biaya bahan bakar minyak (BBM), belum termasuk dengan biaya tol. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Contoh seperti saya, ya mungkin kalau saya waktu itu ngantor pulang-pergi tuh saya kurang lebih perlu 60 km. Biar gampang Rp100 ribu (kebutuhan dana untuk BBM dalam sehari), berarti kalau 20 hari kerja, ya kita nggak ambil weekend-nya misal gitu. Berarti kan Rp3 juta hanya buat bensin, belum termasuk tol loh," cerita Adrian dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia, Senin (13/4). Kemudian, ia menyampaikan dengan menggunakan transportasi umum diasumsikan dalam sehari menghabiskan dana Rp50 ribu hingga Rp60 ribu sehari. Artinya, dalam sebulan akan menghabiskan Rp1,2 juta. Dengan demikian, Adrian menyampaikan bisa menghemat dana sebesar Rp1,8 juta. "Sedangkan kalau dengan tadi transportasi publik, transportasi umum, apalagi kalau kita ekstremnya pakai KRL, kan hanya Rp50.000-Rp60.000 per hari. 20 hari kerja Rp1,2 juta. Tadi 3 juta (dikurangi) Rp1,2 juta. Nah saya punya 1,8 (juta) yang saya sisa. Itu baru dari BBM lho, ya kan," katanya. Selain dari menghemat dana untuk BBM, ia juga dapat menambah penghematan untuk di dapur, terutama pemakaian LPG. Adrian menyebutkan semula memasak setiap hari, kini dapat memasak untuk 3 hari hingga seminggu sekali. Ia memproyeksikan dengan menyiasati penghematan tersebut, maka penggunaan LPG akan lebih hemat sebesar 10 hingga 20 persen setiap bulannya, yaitu sebesar Rp100 ribu sampai Rp300 ribu. Dengan demikian, proyeksi penghematan dana setiap bulannya dapat mencapai Rp2 juta. "Kita belum bicara untuk yang di dapur, LPG. Kita coba aja hemat deh cara kita masak. Yang tadinya harian, mungkin kita bikin 3 hari sekali baru kita masak, atau kita masak seminggu, terus kemudian kita simpan, kita panasin. Nanti kita taruh di freezer, tinggal nanti dipanasin," ungkap Adrian. "Itu bisa hemat mungkin 10-20 persen per bulannya. Okelah mungkin cuman Rp100.000-300.000. Tapi tadi, Rp1,8 juta tambah lagi dari yang di rumah Rp200 juta, (jadi) Rp2 juta per bulan," imbuhnya. Lebih lanjut, Adrian pun menyebutkan dari penghematan tersebut, sebagian dana bulanan dapat dibelikan untuk instrumen investasi. "Makanya bagi yang belum memulai untuk menyisihkan sebagian daripada gaji pendapatan ke dalam instrumen yang mungkin sifatnya investasi, mungkin ini adalah momen terbaik untuk kita mulai ke sana," pungkas Adrian. [Gambas:Youtube][3] (fln/sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ Adrian Maulana (www.cnnindonesia.com)^ angkutan umum (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan pihaknya telah banyak belajar dari krisis keuangan 1998, dalam mengatasi guncangan yang menekan pergerakan nilai tukar rupiah dan pasar uang RI. Seperti diketahui, saat itu, nilai tukar rupiah yang semula stabil di kisaran Rp2.500 per dolar AS tiba-tiba merosot tajam hingga menyentuh lebih dari Rp15.000 per dolar pada awal 1998. Bahkan, rupiah sempat berada di level yang sangat lemah, yakni Rp16.800/US$. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea mengatakan bank sentral, dalam keadaan penuh ketidakpastian yang menekan pasar keuangan, akan mendorong mekanisme pasar bekerja secara efektif. Hal ini guna mendorong arus modal asing atau capital inflow mulai masuk, sehingga BI sifatnya hanya menjaga pasar. Jika ada volume likuiditas berlebihan, BI akan menyerap tanpa menganggu mekanisme pasar. Dalam menjaga nilai tukar dan pasar keuangan dalam negeri, BI akan memanfaatkan layer of defense, termasuk cadangan devisa. BI pun memiliki swap agreement untuk mendukung cadangan devisa dengan berbagai bank sentral negara lain. 'Amunisi' ini bisa digunakan juga diperlukan kapan saja. Sebagai catatan, Indonesia telah memiliki kerja sama bilateral swap arrangement dengan sejumlah negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Kerja sama ini dituangkan dalam Chiang Mai Initiative dan selain itu, ada pula skema multilateral dengan negara-negara ASEAN. "Belajar dari 98, bank sentra belajar dengan safety net jadi kita punya arrangement bersifat regional dan global. Layer of defense ready dan dalam jumlah yang memadai. Sekarang bagaimana jika berkepanjangan, kita tentunya berharap hope for the best," tegas Erwin. Kendati memiliki layer of defense yang kuat, BI juga mendorong pengusaha untuk melakukan hedging atau lindung nilai. Lindung nilai ini digunakan untuk mengunci paparan (exposure) terhadap tekanan terhadap rupiah. "Kami dorong bapak - ibu kalau layaknya orang mau mudik baiknya booking ticket jangan go show. Instrumen hedging sudah berkembang, silahkan gunakan sebagai insurance untuk mengunci exposure nilai tukar," kata Erwin. Dengan hedging yang terukur, maka pengusaha tidak perlu langsung datang ke pasar spot untuk membeli dolar. Dia pun meminta pengusaha membeli instrumen hedging yang sudah disediakan perbankan. Langkah ini membantu distribusi dolar. "Jangan datang ke pasar beli spot...Kami himbau ada hedging, bisa secara natural dan instrumen sesuai yang sudah dibolehkan oleh regulator. Sebut saja reservasi lewat instrumen hedging itu membantu agar permintaan dolar bisa terdistribusi," tegasnya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pertambangan[1] Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk meninjau kembali wacana penghentian restitusi pajak[2]. Pasalnya, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan. Restitusi pajak adalah hak setiap wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara, dan penting dalam mendukung cash flow, serta mencerminkan tata kelola (good governance) pemerintah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar," ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (13/4). Sari mengingatkan kepastian hukum restitusi perpajakan sangat penting bagi kepercayaan investor. Selanjutnya, IMA mengajak pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Komisi XI DPR RI sebelumnya membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang. Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas. [Gambas:Youtube][3] (sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ Pertambangan (www.cnnindonesia.com)^ restitusi pajak (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya percepatan program prioritas pembangunan nasional dalam pengembangan UMKM antara lain melalui penyediaan tiga juta rumah melalui penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan sinergi dengan kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin, menyampaikan bahwa OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut. Friderica menjelaskan, OJK telah melaksanakan Rapat Dewan Komisioner pada pekan lalu dan memutuskan sejumlah langkah kebijakan untuk mendukung implementasi program tersebut. Kebijakan pertama, OJK memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur. "Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya," kata Friderica, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (13/4/2026). Kebijakan kedua, OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan. "Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK yang akan diimplementasikan paling lambat akhir Juni 2026. Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan," ujar Friderica. Selain itu, untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera. Selanjutnya, OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun akan menerbitkan penegasan mengenai pengakuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebagai program prioritas pemerintah. Penegasan tersebut dinilai penting karena memiliki implikasi terhadap aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan. OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah. Satuan tugas ini akan melibatkan OJK, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP Tapera, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan terkait lainnya guna memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala program perumahan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Di samping itu, OJK akan menambahkan penegasan informasi di SLIK bahwa data dalam SLIK tidak secara otomatis menentukan diterima atau ditolaknya pemberian kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan. SLIK merupakan catatan informasi yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis kredit atau pembiayaan. Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain melalui Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap Program Pemerintah dalam Pengadaan Rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Pelaporan SLIK. Melalui surat tersebut, OJK menegaskan bahwa SLIK berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan daftar hitam. OJK juga menegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang memiliki kredit dengan kualitas selain lancar, termasuk apabila dilakukan penggabungan dengan fasilitas kredit atau pembiayaan lain, khususnya untuk kredit atau pembiayaan bernilai kecil. Selain itu, keputusan pemberian KPR kepada MBR tetap merupakan kewenangan masing-masing bank dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko. OJK juga terus meminta bank untuk meningkatkan kualitas data SLIK, termasuk melakukan pengkinian data secara berkala. "OJK akan terus mendukung dan mendorong berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kami," tutup Friderica. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait dengan pengumuman rencana delisting terhadap 18 emiten . Menurut BEI, delisting ini dilakukan karena emiten mengalami kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usahanya baik secara finansial atau secara hukum, dan emiten tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Keputusan delisting itu dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan bursa No I-N. Selain itu, delisting juga diberlakukan bagi emiten telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler dan pasar tunai paling kurang selama 24 bulan terakhir. "Sebelum memutuskan delisting, Bursa telah melakukan berbagai tahapan proses pembinaan, mendorong dan memberikan kesempatan Perusahaan Tercatat untuk melakukan perbaikan kinerjanya sambil terus melakukan pemantauan," tegas Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, Senin (13/4/2026). Nyoman menambahkan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dari perlindungqn investor. Selain itu, BEI juga telah melakukan pengumuman potensi delisting bagi emiten yang telah di suspensi selama 6 bulan dan melakukan reminder kembali setiap 6 bulan. "Hal kita harapkan menjadi reminder bagi Perusahaan Tercatat sekaligus sebagai early warning bagi investor atas potensi delisting," imbuhnya. Dalam proses pembinaan tersebut, kata Nyoman, BEI juga melakukan koordinasi dengan regulator dan berbagai pihak terkait sejak awal emiten mengalami masalah going concern sehingga kemudian memenuhi kriteria delisting sampai dengan nantinya pemenuhan kewajiban buy back saham perusahaan tercatat pasca delisting sebagaimana ketentuan POJK 45 Tahun 2024 tentang pengembangan dan penguatan emiten dan perusahaan publik. Berdasarkan pengumuman Bursa, delisting tersebut akan efektif berlaku pada 10 November 2026. Sebagai informasi, terdapat dua kelompok emiten yang terkena delisting. Pertama, sebanyak tujuh perusahaan yang telah dinyatakan pailit, yakni PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), dan PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE). Kedua, sebanyak 11 perusahaan lainnya yang telah mengalami suspensi perdagangan saham lebih dari 50 bulan. Emiten tersebut antara lain PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS), hingga PT Golden Plantation Tbk (GOLL). (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Perum Bulog[1] Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan pemerintah tengah menjajaki peluang ekspor beras[2] ke Malaysia[3] dengan potensi permintaan mencapai 200 ribu ton. Rencana ini muncul di tengah melimpahnya cadangan beras nasional. "Bahkan, kemarin salah satu direktur kami juga diminta berangkat ke Malaysia karena ada permintaan impor beras tidak kurang dari 200 ribu ton. Ini cukup besar jumlahnya," ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (13/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Nah, sekarang sedang dijajaki, mudah-mudahan bisa memberikan peluang ekspor kita ke negara-negara tetangga kita demikian," lanjutnya. Ia menegaskan kondisi stok beras nasional saat ini dalam posisi kuat sehingga tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri, termasuk stabilitas harga pangan. "Yang mana kita ketahui bersama bahwa beras kita dalam posisi yang luar biasa cadangan stoknya. Jadi kami yakinkan tidak ada kenaikan harga pangan, khususnya beras untuk masyarakat Indonesia (di tengah geopolitik global)," ujarnya. Di sisi lain, Rizal juga memaparkan perkembangan penyerapan beras Bulog hingga pertengahan April 2026. Hingga 13 April 2026, realisasi serapan telah mencapai 48,7 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton. "Kita juga laporkan tadi kepada Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman), Pak Wamentan (Sudaryono) bahwa capaian serapan Bulog sampai dengan hari ini tanggal 13 April 2026 adalah mencapai sekitar 48,7 persen (dari target serapan 4 juta ton) yang mana 48,7 persen itu sekitar 1,9 juta ton beras untuk serapan bulan April tanggal 13 ini," ujarnya. Sejalan dengan itu, stok beras Bulog terus meningkat. Hingga tanggal yang sama, cadangan beras tercatat lebih dari 4 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam waktu dekat. "Sedangkan untuk stok beras Bulog sampai tanggal 13 April 2026 ini adalah sebesar 4,72 juta ton. Ini prediksi kami dalam waktu dekat, prediksi kami dalam seminggu ke depan atau bahkan 10 hari ke depan tembus mencapai 5 juta ton stok beras Bulog yang ada di gudang Bulog," ujar Rizal. Wamentan Sudaryono sebelumnya menyebut pemerintah membuka peluang ekspor beras ke sejumlah negara, termasuk Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi beras nasional dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah juga telah merealisasikan ekspor perdana beras ke Arab Saudi sebanyak 2.280 ton pada awal 2026 dan membuka peluang ekspansi pasar ke negara lain di kawasan. [Gambas:Youtube][4] (del/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ Bulog (www.cnnindonesia.com)^ beras (www.cnnindonesia.com)^ Malaysia (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan catatan kredit[1] atau utang di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK[2]) di bawah Rp1 juta kini dapat mengajukan kredit[3] rumah subsidi. "Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Senin (13/4). Pria yang akrab disapa Ara ingin kebijakan ini diimplementasikan tanpa adanya hambatan birokrasi, baik dari pihak OJK maupun perbankan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan pihaknya mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. "OJK mendukung penuh suksesnya pencapaian program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia," ujar Friderica. Kini, riwayat kredit yang ditampilkan saat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi atau dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya mencakup pinjaman dengan nominal Rp 1 juta ke atas. Friderica menyebut kebijakan akan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 setelah proses penyesuaian sistem. Menurut dia, OJK memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan. Selain itu, OJK juga menerapkan sejumlah kebijakan terbaru dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Antara lain, memberikan pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan. "Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan," ujar Friderica. [Gambas:Youtube][4] (dhz/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ kredit (www.cnnindonesia.com)^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ kredit (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN[1]) Dadan Hindayana[2] membantah kabar pengadaan 32 ribu unit laptop dan alat makan program Makan Bergizi Gratis (MBG[3]) senilai Rp4 triliun. Dadan menegaskan angka tersebut tidak sesuai dengan realisasi pengadaan yang jauh lebih kecil. "Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32 ribu unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar," tegas Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (13/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dadan menjelaskan pengadaan barang memang dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan operasional MBG, namun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia merinci sepanjang 2025 pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya mencapai sekitar 5.000 unit, jauh di bawah angka yang beredar di publik. "Pengadaan laptop bukan 32 ribu unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025," ujarnya. Sementara itu, pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk mendukung operasional 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan nilai yang juga tidak mencapai triliunan rupiah. "Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar," ujar Dadan. Ia menambahkan dari pagu tersebut, anggaran khusus alat makan tercatat sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi sekitar Rp68,94 miliar. Adapun pengadaan alat dapur memiliki pagu Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar. Menurutnya, seluruh proses pengadaan dilakukan secara terukur dan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah termasuk melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian. Terkait isu pengadaan kaos kaki, Dadan menegaskan BGN tidak melakukan pengadaan langsung. Ia menyebut perlengkapan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan. "Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan," jelasnya. Ia menerangkan pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan melalui mekanisme swakelola tipe 2, sehingga pengadaan perlengkapan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana, bukan langsung oleh BGN. Dadan menegaskan seluruh penggunaan anggaran di lingkungan BGN telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. "Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi," ujarnya. Ia menambahkan BGN berkomitmen menjaga prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta terbuka terhadap pengawasan baik dari internal maupun eksternal. (del/sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ Dadan Hindayana (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan gejolak geopolitik yang terjadi di Timur Tengah tidak menyurutkan minat investasi di Tanah Air. Menurutnya, komunikasi yang terjaga baik melalui diplomasi politik antar negara yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjaga stabilitas iklim investasi. "Saya pun baru kembali dari kunjungan baik dari Jepang, Korea, mendampingi Bapak Presiden. Bertemu juga dengan China, baru dua hari yang lalu saya kembali dari China kalau saya lihat dan saya ketemu dan saya berbicara baik dari Jepang, Korea, dan China yang dimana tiga investor terbesar kita itu tidak mengurangi minat mereka untuk berinvestasi," ungkapnya dalam rapat dengan Komisi XII di gedung DPR RI Jakarta, Senin (13/4/2026). Rosan menyampaikan lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto selalu menyempatkan waktu untuk bertemu dengan dunia usahanya di setiap kunjungan kenegaraan. Sehingga dapat membantu memberikan rasa kepercayaan kepada dunia usaha bahwa pemerintah hingga level teratas sangat memahami kondisi saat ini baik keadaan geopolitik maupun ekonomi. "Presiden itu sangat memahami sangat juga menguasai keadaan geopolitik dan juga perekonomian di Indonesia dan langkah-langkah apa yang kita sudah ambil," sebutnya. Rosan menekankan, pemerintah telah mengantisipasi agar iklim investasi dapat tetap berkembang. Hal itu tercermin dari kunjungannya ke China. "Jadi menurut saya karena iklim investasi kita terjaga stabilitas kita sangat baik, perdamaian kita sangat baik dan juga mereka melihat pemerintah kita ini selalu meningkatkan program investasi yang baik," tutupnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Allo Bank[1] berhasil meraih penghargaan Omnichannel Impact Award dalam acara 8x8 Indonesia Appreciation Event 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan Allo Bank dalam memanfaatkan platform komunikasi 8x8, termasuk layanan 8x8 Omnichannel Messaging, untuk menghadirkan layanan perbankan berbasis seluler (mobile-first) yang aman dalam skala besar. Bank yang berbasis di Jakarta ini telah melayani 14 juta nasabah dan menjalin kemitraan dengan 8x8 sejak tahun 2022. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat proses autentikasi nasabah serta interaksi real-time melalui kanal SMS dan WhatsApp. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Keamanan dan Efisiensi sebagai Fokus Utama Poin penting dalam implementasi teknologi ini adalah pengiriman One-Time Password (OTP) melalui kedua kanal tersebut. Langkah ini tidak hanya memperkuat keamanan proses login, tetapi juga meminimalisir risiko penipuan seperti phishing dan SIM-swap fraud. Selain itu, teknologi ini digunakan untuk otomatisasi pesan pengingat pembayaran serta notifikasi bagi nasabah. Beberapa pencapaian signifikan lainnya meliputi: ● Jangkauan Global: Pada tahun 2025, Allo Bank mengirimkan lebih dari 17 juta pesan SMS melalui 8x8 Platform for CX. ● Ekspansi Internasional: Layanan ini menjangkau nasabah di lebih dari 20 negara, termasuk Singapura, Malaysia, Jepang, dan Australia. ● Peningkatan Performa: Penghargaan ini mengakui keberhasilan terukur dalam hal reliabilitas autentikasi, kecepatan penyelesaian masalah, serta tingkat kepuasan pelanggan. Sajal Bhatnagar, Digital Director Allo Bank, menyatakan bahwa keamanan dan pengalaman nasabah adalah hal yang mutlak dalam perbankan digital. "Melalui solusi CPaaS dari 8x8, kami telah memperkuat perlindungan bagi pengguna sekaligus meningkatkan kecepatan serta kualitas layanan dukungan pelanggan kami," dalam rilisnya, Senin (13/4). (asa) Add as a preferred source on Google ==== [3] [2]References^ Allo Bank (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) akan menekan biaya kesehatan[2] yang dibayarkan secara mandiri oleh masyarakat (out of pocket) yang mencapai Rp175 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana tersebut. Saat ini, jumlah masyarakat yang masih membayar biaya kesehatan secara mandiri mencapai 28,8 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Masyarakat yang belum menggunakan produk untuk program kesehatan, baik BPJS maupun asuransi kesehatan, itu yang mirip komersial itu, masih cukup besar ada 28,8 persen dari total pembelanjaan kesehatan itu masih bayar pakai uang sendiri atau disebut dengan out of pocket, ya," ujar Ogi kepada wartawan usai acara PPDP Dissemination Day 2026 di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (13/4). "Itu 28,8 persen itu jumlahnya itu Rp175 triliun. Nah itu yang kita mau turunkan," tambahnya. Ogi pun mengatakan kontribusi asuransi kesehatan komersial terhadap total belanja kesehatan nasional masih relatif kecil, yaitu sebesar 5 persen. Karenanya, OJK bersama Kementerian Kesehatan sedang memperbaiki efisiensi dan manfaat produk asuransi agar lebih menarik di mata masyarakat. "Mereka melihat, apa untung ruginya? Bagaimana prosesnya lebih efisien? Lebih baik? dan sebagainya. Tapi 28,8 persen itu sangat besar ya. Kita mesti geser ke asuransi komersial yang saat ini masih 5 persen dari total belanja kesehatan nasional. Nah itu kita mau tingkatkan, kita sekarang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan," terang Ogi. Kemudian, OJK juga berencana mendorong asuransi properti, termasuk program pembangunan 3 juta rumah. Ogi menyampaikan program tersebut mempunyai tenor panjang sampai 20 tahun sehingga memerlukan mitigasi atas risiko, seperti meninggal dunia bagi debitur, gempa bumi, kebakaran, dan banjir. Meski begitu, Ogi menegaskan OJK masih membahas opsi terkait skema pembiayaan preminya. Ia menyebutkan membuka opsi subsidi pemerintah dan skema blended dalam fasilitas pembiayaan perumahan rakyat. "Masalah teknisnya sekarang kita bicarakan, apakah itu premi itu ditanggung oleh pemerintah, memberikan subsidi atau itu blended di dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat," ujarnya. [Gambas:Youtube][3] (fln/sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ biaya kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Perum Bulog [1]mengajukan penambahan kuota penyaluran minyak goreng [2]rakyat Minyakita[3] kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Permintaan itu menyusul kelangkaan minyak goreng murah tersebut di pasaran. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Terkait Minyakita kosong, supaya teman-teman pahami. Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) untuk mengatasi Minyakita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Menteri Perdagangan (Budi Santoso) untuk penambahan kuota," ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (13/4). Rizal menjelaskan saat ini penyaluran Minyakita masih mengacu pada kuota 35 persen dari Domestic Market Obligation (DMO) yang dibagi kepada tiga BUMN pangan. Dalam skema tersebut, Bulog mendapat porsi terbesar dalam pengendalian distribusi di pasar. Apabila dirinci, kuota penyaluran Minyakita saat ini sebesar 35 persen dibagi kepada tiga BUMN pangan, yakni 70 persen untuk Bulog, 20 persen untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food, dan 10 persen untuk PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Ketiga entitas tersebut diberi tanggung jawab untuk mengendalikan distribusi Minyakita, baik di pasar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) maupun di pasar-pasar tradisional. Di sisi lain, Bulog juga tengah menjalankan penugasan besar dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini turut memengaruhi fokus distribusi Minyakita di pasar. "Jadi memang keterbatasan DMO tersebut apabila dihadapkan dengan kebutuhan Minyakita untuk bantuan pangan, jadi kami berbagi. Jadi harus pintar-pintar. Jadi separuh ke bantuan pangan, separuh ke pasar dan sebagainya," ujar Rizal. Ia menambahkan pemerintah telah mengarahkan agar kuota DMO ditingkatkan guna menutup kebutuhan di pasar sekaligus program bantuan pangan. "Jadi mohon maaf oleh karena itu sesuai arah dari Pak Mentan, kemarin diperintahkan kita untuk menambahkan pengajuan kuota DMO-nya, 65 persen. 65 persen harapannya bisa meng-cover untuk pasar dan termasuk untuk bantuan pangan," katanya. Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan Minyakita masih sulit ditemukan di sejumlah pasar. Berdasarkan laman SP2KP, harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.961 per liter atau sekitar 1,67 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Pantauan di sejumlah pasar di Jakarta juga menunjukkan pasokan Minyakita telah kosong selama berbulan-bulan. Pedagang mengaku tidak lagi mendapatkan pasokan dari distributor sejak akhir 2025 hingga setelah Lebaran 2026. Di tengah kelangkaan tersebut, harga minyak goreng lainnya ikut menanjak. Minyak goreng kemasan premium naik dari sekitar Rp20 ribu menjadi Rp22 ribu hingga Rp23 ribu per liter. Sementara itu, harga minyak goreng curah naik dari Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram. [Gambas:Youtube][4] (del/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ Bulog (www.cnnindonesia.com)^ minyak goreng (www.cnnindonesia.com)^ Minyakita (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberi lampu hijau bagi industri asuransi untuk membuat produk proteksi risiko kredit macet pinjaman daring (pindar). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, beberapa pelaku usaha di sektor asuransi telah menawarkan diri untuk memproteksi risiko kredit macet finetch peer to peer (P2P) lending secara terbatas. "Saat ini memang penjaminan itu bersifat (maksimal bagi pinjaman) Rp5 juta dan dilakukan secara konsorsium yang kita telah berikan izinnya jadi sudah ada izin untuk penutupan pertanggungan risiko Pindar yang macet tapi dibatasi risikonya," jelas Ogi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin, (13/4/2026). Selain itu, OJK juga mengarahkan agar asuransi tersebut ditujukan bagi pinjaman di segmen produktif. "Termasuk juga arahan untuk pinjaman yang diberikan itu lebih banyak yang sifatnya produktif sehingga dapat mendorong kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dibiayai di sektor perbankan dapat mendapatkan alternatif pembiayaan di Pindar yang sistemnya dari waktu ke waktu akan lebih baik," kata dia. Diketahui, Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, industri pinjaman daring (pindar), outstanding pembiayaan tumbuh sekitar 25% yoy menjadi Rp106,9 triliun. Meski demikian, tingkat risiko yang tercermin dari TWP90 berada di level 4,45%. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli [1]menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan terkini angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah menembus 8 ribu orang hingga Maret 2026. Ia mengatakan akan membahas kondisi tersebut dalam rapat rutin sebelum menentukan respons. "Kita terus monitor. Saya belum bisa sampaikan sekarang. Jadi datanya terus kita monitor. Kita baru mau rapat, nanti kita lihat. Kita ada rapat rutin untuk melihat data dan kemudian bagaimana kita menyikapinya," ujar Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total PHK sejak awal tahun ini hingga Maret 2026 mencapai 8.389 orang. Data ini berasal dari tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 terdapat 8.389 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," bunyi laporan Satu Data Kemnaker. Secara bulanan, jumlah PHK menunjukkan tren menurun sepanjang kuartal I-2026. Pada Januari tercatat 4.590 orang, kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari, dan kembali menurun menjadi 526 orang pada Maret. Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 1.721 orang atau sekitar 20,5 persen dari total nasional. Disusul Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang. "Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," lanjut laporan Kemnaker. DKI Jakarta juga mencatat 554 kasus PHK, sementara Jawa Tengah mencapai 558 orang. Di wilayah Sumatra, Sumatra Selatan mencatat 495 orang, diikuti Sumatra Utara 168 orang dan Riau 152 orang. Sementara itu, beberapa provinsi mencatat angka PHK relatif rendah. Gorontalo hanya mencatat dua kasus, Maluku lima orang, serta Papua Barat dan Maluku masing-masing enam orang. Bengkulu dan Papua juga mencatat angka di bawah 20 orang. Data Kemnaker ini juga mencatat bahwa angka PHK bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan laporan. Perhitungan tidak mencakup pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat tetap, maupun meninggal dunia. Selain itu, pekerja yang terkena PHK dapat melaporkan statusnya dan mengajukan klaim program JKP paling lambat enam bulan setelah tanggal PHK sehingga jumlah total dalam periode tertentu masih berpotensi mengalami perubahan. [Gambas:Youtube][2] (dhz/sfr) Add as a preferred source on Google [3] References^ Yassierli (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- CEO Inspira Adrian Maulana[1] menaksir setiap kenaikan harga minyak[2] dunia sebesar US$1 per barel bakal membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sebesar Rp10 triliun. Adrian menjelaskan perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel berdampak terhadap terhadap segala aspek ekonomi, termasuk krisis energi imbas dari harga minyak yang terus bergejolak. "Saya sempat menghitung, kenaikan US$1 (per barel) aja, itu beban APBN itu meningkat sekitar Rp10 triliun. Jadi bagaimana kalau harganya itu, katakanlah naiknya kita rata-rata di US$90 per barel, artinya beban APBN kita itu nambah Rp200-an triliun. Jadi ini memang masalah yang pelik yang harus dicari solusi terbaiknya sih," ujar Adrian dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia, Senin (13/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain menambah beban APBN, kenaikan harga minyak juga akan mendorong kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat. "Meskipun kita ini tidak serta-merta secara langsung terkait dengan situasi yang ada di geopolitik ini, tapi tetap itu berdampak kepada dapur rumah tangga kita," terangnya. Melihat hal itu, menurut Adrian, masyarakat perlu memiliki kesadaran akan krisis dengan melakukan penghematan, salah-satunya dalam hal bertransportasi sehari-hari. "Kita melakukan penghematan dari bagaimana kita bertransportasi sehari-hari, bagaimana kita menggunakan katakanlah energi di dapur sehari-hari. Nah, perlahan-lahan kalau nanti itu rasanya udah di dompet kita, di istri terutama, insyaallah awareness itu nanti akan timbul dengan sendirinya," pungkasnya. [Gambas:Youtube][3] (fln/sfr) Add as a preferred source on Google [4] References^ Adrian Maulana (www.cnnindonesia.com)^ harga minyak (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan, hingga kuartal I tahun 2026 realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 497 triliun. Capaian tersebut tumbuh sekitar 7% secara tahunan. "Alhamdulillah memang kita masih menunggu sampai tanggal 15 tapi dengan perkembangan ini Insya Allah target yang dicanangkan oleh pemerintah. Pada 3 bulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp 497 triliun, berarti tumbuh sekitar 7% secara tahunan," ujarnya saat rapat dengan Komisi XII di gedung DPR RI Jakarta, Senin (13/4/2026). Selain itu, jika berdasarkan target investasi yang telah ditetapkan pemerintah untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, pada akhirnya pemerintah membidik target investasi secara akumulatif hingga menyentuh angka Rp13.032,8 triliun. "Memang di ujungnya tetap target adalah nantinya Rp13.032,8 triliun," imbuhnya. Seiring dengan capaian realisasi investasi tersebut, penyerapan tenaga kerja juga diperkirakan naik 5,5% pada kuartal I tahun ini yang mencapai 627 ribu orang. Rosan mengungkapkan, target investasi tahun ini yang sebesar Rp 2.041 triliun dapat tercapai yang didorong oleh program prioritas, terutama hilirisasi. "Kami pun sudah melakukan beberapa program prioritas yang meliputi berbagai kebijakan, terutama memang kalau kita lihat hilirisasi masih menjadi salah satu kontribusi yang besar, kurang lebih 30% dari seluruh investasi yang ada dan yang masuk ke Indonesia," ungkapnya. "Dan memang kalau dilihat negara-negaranya masih didominasi seperti Singapura, kemudian China, kemudian Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan yang lain-lainnya," tutupnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa mengungkap rencana pembukaan ratusan lowongan kerja bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA[2]) untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai [3](DJBC). Purbaya mengatakan lowongan itu dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak. Selain itu, sang Bendahara Negara menyebut rekrutmen ini diperlukan karena posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Lantas, kapan rekrutmen itu akan dibuka? Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan rekrutmen ini masih dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). "Saat ini, usulan kebutuhan SDM tersebut masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian PANRB," kata Deni kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/4). Ia menjelaskan, rekrutmen nantinya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara. "Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme rekrutmen CPNS yang diumumkan secara terbuka oleh Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara," ujar Deni. Purbaya juga telah mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi. Ia menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama. Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran. Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). "CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya, Selasa (7/4). Pada Februari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu. Rini mengungkapkan menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate). "Dan kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik. Sebelum membuka tes CPNS 2026, Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah. [Gambas:Youtube][4] (dhz/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ SMA (www.cnnindonesia.com)^ Bea dan Cukai (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Ekonom PT Bank Central Asia David E. Sumual mengingatkan adanya risiko pengetatan likuiditas yuan sejalan dengan kenaikan penggunaan mata uang China dalam perdagangan internasional Indonesia. David menuturkan ekspor Indonesia ke China meningkat 24% dan impor Indonesia dari China juga meningkat 37%. Hal ini akan menimbulkan masalah karena China lebih suka dibayar dengan yuan. "Jadi ketahuan yuan itu juga jadi penting di dalam negeri. Jadi kalau misalnya kita ekspor ke sana, kita minta kebanyakan pengusaha kita dibayar dengan dolar. Tapi ketika kita impor, mereka minta dibayar dengan yuan," kata David, dalam Central Banking Forum 2026 dengan tema Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global, di Jakarta, Senin (13/4/2026). "Jadi ini likuiditas yuan mungkin bisa terpengaruh kalau jangka panjang terjadi seperti ini terus," tambahnya. Namun, David mengaku senang karena Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan inisiatif untuk mengisi likuiditas yuan, dengan penerbitan DimSum Bonds. Sebagai catatan, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, telah menerbitkan Dimsum Bond untuk membiayai APBN 2025 pada Oktober 2025. Saat itu, pemerintah menargetkan dana sebesar 6 miliar yuan (sekitar Rp14 triliun) dengan dua tenor, yaitu 5 tahun (3,5 miliar yuan dengan imbal hasil 2,5%) dan 10 tahun (2,5 miliar yuan dengan imbal hasil 2,9%). Dimsum Bond Indonesia diminati oleh investor global, dengan total permintaan mencapai 18 miliar yuan atau tiga kali lipat dari jumlah yang diterbitkan. (arj) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mendorong perusahaan asuransi [2]dan dana pensiun (dapen) untuk bisa memperluas investasi ke berbagai instrumen pasar modal[3] Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan pihaknya sedang berdiskusi dengan sejumlah perusahaan pengelola aset (asset management) untuk menyediakan produk investasi di pasar modal yang berisiko rendah dengan tingkat bunga tetap atau guaranteed return. Ogi menegaskan instrumen investasi dengan guaranteed return membantu perusahaan asuransi dan dapen dalam mengelola risiko secara terukur. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami sedang berdiskusi dengan para pihak ya, termasuk dari asset management. Apakah bisa menerbitkan suatu produk ke investasi di pasar modal yang memberikan guarantee return bagi asuransi, khususnya untuk dapen ya. Supaya mitigasinya dapat diidentifikasi dan dimitigasi dengan lebih baik," ujar Ogi kepada wartawan usai acara PPDP Dissemination Day 2026 di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (13/4). Ia pun mengatakan instrumen tersebut dapat diimplementasikan seperti instrumen EFT berbasis emas untuk pasar modal yang telah diterbitkan OJK sebelumnya. Ogi menilai instrumen tersebut dapat menjadi alternatif investasi perusahaan asuransi dan dapen di pasar modal. "Reksadana berbasiskan emas itu sudah diterbitkan dan itu akan muncul produk-produk untuk ETF berbasis emas yang dapat dibeli oleh asuransi maupun dana pensiun. Sehingga investasi alokasi dana pensiun itu dan dapen dan asuransi, itu juga bisa masuk ke pasar modal karena memiliki return alternatif yang cukup baik," ujar Ogi. Dalam kesempatan sama, Ogi juga mengungkapkan dana kelolaan asuransi dan dana pensiun di Indonesia masih relatif rendah, yakni sekitar 6 persen. Padahal, asuransi dan dana pensiun di negara maju lain mempunyai akumulasi dana kelolaan yang sangat besar dan jangka panjang, yakni di atas Produk Domestik Bruto (PDB) negara masing-masing. "Di beberapa negara akumulasi dana itu sudah lebih dari PDB negara masing-masing, sehingga dana pensiun dan asuransi itu justru berkontribusi untuk pendanaan di ekonomi di sektor keuangan. Di kita itu relatif masih rendah, ya itu masih sekitar 6 persen," terangnya. Ogi menjelaskan apabila ingin meningkatkan kontribusi aset terhadap ekonomi (PDB), maka pertumbuhan aset asuransi dan dana pensiun harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni sebesar 5,1 persen. "Kalau ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen, ya asuransi dan dana pensiun asetnya harus tumbuh dari situ," pungkasnya. [Gambas:Youtube][4] (fln/sfr) Add as a preferred source on Google [5] References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ asuransi (www.cnnindonesia.com)^ pasar modal (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang lebih kuat untuk menghadapi dampak dari perang Amerika Serikat dengan Iran. Pembuat kebijakan menurutnya harus membangkitkan optimisme pelaku usaha. "Pelaku usaha bukan cuma usahanya yang dibutuhkan, melainkan untuk mendukung kepercayaan, agar policy making dan dunia usaha bisa saling memperkuat," ujar Faisal dalam Central Banking Forum, dengan tema Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global, di Jakarta, Senin (13/4/2026). Jika pemerintah berhasil menjaga sektor riil tetap kuat dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang terjaga. Ketahanan ekonomi Indonesia bakal tetap kuat di tengah kondisi geopolitik global. Dia pun melihat beberapa waktu terakhir, ada indikasi penjualan terus naik dalam 5 bulan terakhir 2025 dan di awal tahun ini. "Di 2020 saat COVID, kuat riilnya. Tapi setelah COVID, pelemahan signifikan di sektor riil, ini yang harus kita balikkan," terangnya. Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist BCA⁠ David Sumual mengungkapkan selain sinergi kebijakan fiskal dan moneter, sinergi juga dibutuhkan untuk investasi dan perdagangan terutama di sektor riil. "Bagaimana kita menarik investasi langsung itu adalah kunci, supaya kita tidak bergantung terus pada dana hot money," ungkapnya. Kepercayaan dari pelaku usaha juga penting sebagai cerminan kondisi fundamental yang baik dan kebijakan yang rasional. Selain itu, pelaku usaha juga harus mengantisipasi krisis yang kemungkinan terjadi. "Masing-masing kita harus antisipasi, saya pikir itu usulan yang bagus," ungkapnya. (rah/rah) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) balik arah ke zon hijau setelah sempat ambruk pagi tadi, Senin (13/4/2026). Indeks ditutup menguat 0,56% atau naik 41,69 poin ke level 7.500,19. Sebanyak 264 saham turun, 397 naik, dan 156 tidak bergerak. Nilai transaksi hari ini mencapai Rp 20,44 triliun, melibatkan 42,51 miliar saham dalam 2,56 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun terkerek naik menjadi Rp 13.364 triliun. Mayoritas sektor perdagangan menguat dengan kenaikan terbesar dicatatkan oleh infrastruktur dan barang baku. Sementara itu sektor teknologi dan finansial tercatat mengalami pelemahan terbesar hari ini. Emiten konglomerat tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG. Tercatat emiten Prajogo Pangestu menjadi tiga emiten dengan kontribusi terbesar atas kenaikan IHSG. Ketiganya adalah BRPT dengan sumbangsih 15,47 indeks poin, BREN 10,14 indeks poin dan TPIA 8,27 indeks poin. Kemudian ada juga dua emiten lain Prajogo yang masuk dalam 10 besar penggerak IHSG yakni CUAN dan PTRO. Sementara itu lima emiten lain yang masuk 10 besar penopang kinerja IHSG hari ini adalah IMPC, emiten. batu Grup Sinar Mas (DSSA) dan 3 emiten Grup Bakrie yakni ENRG, BRMS dan VKTR. Kinerja positif IHSG ini terjadi seiring dengan kondisi geopolitik yang masih belum stabil. Presiden Donald Trump pada Minggu mengatakan bahwa AS akan memblokade Selat Hormuz setelah pembicaraan yang digelar di Pakistan untuk mengakhiri perang Iran mengalami kebuntuan. "Efektif segera, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang terbaik di dunia, akan memulai proses MEMBLOKADE setiap kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz," kata Trump dalam unggahan di platform media sosialnya, Truth Social. "Blokade akan dimulai dalam waktu dekat. Negara-negara lain akan terlibat dalam blokade ini. Iran tidak akan diizinkan mengambil keuntungan dari tindakan pemerasan ilegal ini." U.S. Central Command menyatakan dalam unggahan di X pada Minggu malam bahwa militer AS akan mulai menerapkan blokade tersebut pada Senin pukul 10 pagi waktu Timur AS. CENTCOM mengatakan informasi tambahan akan diberikan kepada kapal-kapal komersial sebelum blokade dimulai. Mereka menambahkan bahwa AS tidak akan menghalangi kapal yang melintas menuju dan dari pelabuhan non-Iran. Blokade hanya akan diberlakukan terhadap kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan atau wilayah pesisir Iran, termasuk seluruh pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Pengumuman blokade AS ini menghancurkan harapan bahwa perang akan berakhir dalam beberapa hari ke depan setelah pembicaraan damai di Islamabad. Langkah ini juga mengancam memperburuk krisis ekonomi yang telah mencengkeram ekonomi global sejak perang pecah dan Iran mulai membatasi akses ke selat tersebut, jalur sempit yang dilalui sekitar seperlima minyak dunia. Trump mengatakan blokade AS bertujuan menghentikan Iran mengendalikan selat itu dan memperoleh keuntungan ekonomi sementara dunia menderita akibat penutupannya. Trump juga mengumumkan bahwa Angkatan Laut AS akan mencari dan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar tol kepada Iran. Iran disebut sedang bersiap mengenakan tarif kepada kapal yang ingin melintas di selat tersebut, langkah yang memicu kemarahan Trump ketika Iran berupaya memperkuat kendalinya atas jalur itu di tengah gencatan senjata dua pekan dalam konflik tersebut. Pembicaraan damai yang dimediasi Pakistan runtuh karena, menurut AS, Iran tidak bersedia menghentikan upayanya memperoleh senjata nuklir. Tuntutan Iran mencakup kendali atas Selat Hormuz, pembayaran reparasi perang, dan gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, menurut televisi pemerintah Iran dan para pejabat. Iran juga menuntut pelepasan aset-asetnya yang dibekukan di luar negeri. Delegasi AS yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance bertemu dengan negosiator Iran dan Pakistan selama lebih dari 21 jam dalam pertemuan tatap muka yang langka itu. Perang dan hampir tertutup totalnya selat tersebut telah memberi tekanan besar pada harga minyak dan ekonomi global. Pasar bergerak liar sepanjang konflik, dan harga minyak sempat melonjak hingga lebih dari US$100 per barel. Dari domestik, agenda pertama datang dari rilis Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia pada Senin (13/4/2026). Data ini kerap menjadi salah satu petunjuk tercepat untuk membaca perilaku konsumsi rumah tangga. Bank Indonesia sebelumnya memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2026 tumbuh 6,9% secara tahunan, lebih tinggi dibanding Januari yang tumbuh 5,7%. Secara bulanan, penjualan eceran juga diprakirakan naik 4,4%, berbalik dari kontraksi 2,7% pada Januari. Kenaikan tersebut terutama ditopang permintaan masyarakat selama Ramadan dan persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri. Kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga, serta sandang disebut menjadi penopang utama. Pasar akan mencermati apakah lonjakan konsumsi hanya bersifat musiman atau mencerminkan daya beli yang memang mulai menguat. Ini penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber