bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso[1] membeberkan penyaluran bahan pokok di wilayah terdampak banjir Sumatra[2] saat ini masih terkendala kondisi infrastruktur[3]. Ia menyebut secara umum pasokan di daerah sekitar bencana masih tersedia, namun distribusi bantuan ke titik terdampak belum sepenuhnya lancar karena akses jalan yang rusak. "Kalau di daerah bencana itu kan memang yang kena bencana, khusus kan ditangani dengan bantuan segala macam. Tetapi di sekitarnya, artinya di sekitar yang tidak terjadi bencana, Sumatera Utara juga menyampaikan pasokan ada, pasokan terkendali. Cuma kalau yang mau masuk bantuan, infrastrukturnya lagi bermasalah," ujar Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan gangguan distribusi saat ini lebih banyak disebabkan oleh putusnya jalur logistik menuju wilayah bencana. Sementara itu, untuk daerah yang tidak terdampak langsung, pasokan bahan pokok tersedia dan masih bisa disalurkan seperti biasa. Pemerintah, kata dia, juga mengantisipasi agar hambatan di satu wilayah tidak memicu kelangkaan di daerah lain. Terkait stabilisasi harga pangan di Sumatera, Budi menyampaikan ketersediaan barang dari sisi produsen sebenarnya dalam kondisi aman. Pemerintah juga memastikan distribusi dari produsen ke pasar tetap dijaga agar tidak terhambat. "Tadi sudah disampaikan, pada prinsipnya karena dari asosiasi, dari produsen barangnya ada semua. Kemudian distribusinya tadi juga dijamin akan lancar," ujarnya. Untuk wilayah yang benar-benar terdampak bencana, pola distribusinya berbeda karena mengandalkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Saat ini, sambung Budi, fokus utama pemerintah adalah memastikan bantuan dapat menjangkau lokasi yang akses jalannya masih terganggu akibat banjir dan longsor. "Kalau yang di bencana memang sifatnya bantuan. Sekarang lagi ditata seperti jalur dari Sumut sampai ke lokasi. Yang penting sekarang fokus bantuan. Kalau di luar lokasi bencana tadi sudah diantisipasi, pasokan sebenarnya cukup, enggak ada masalah," tutur Budi. Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra juga berdampak signifikan terhadap harga bahan pokok, khususnya cabai. Di Banda Aceh, harga cabai merah sempat melonjak hingga Rp250 ribu-Rp300 ribu per kilogram, dari harga normal sekitar Rp50 ribu-Rp60 ribu per kg. Lonjakan harga dipicu oleh terputusnya jalur distribusi di wilayah pesisir timur Aceh yang menjadi jalur utama pasokan sembako dari Sumatera Utara. Selain cabai, harga telur ayam juga mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp70 ribu per papan, dari harga normal Rp50 ribu per papan. Sejumlah komoditas lain seperti bawang dan gas subsidi 3 kg mulai langka di pasar karena pasokan tersendat. Seorang pedagang di Pasar Al Mahirah Banda Aceh Rahmat mengatakan barang-barang kebutuhan pokok yang dijual pedagang saat ini merupakan stok terakhir. Selama beberapa hari, pasokan dari luar daerah tidak bisa masuk karena jalur distribusi terputus di wilayah Bireuen dan Aceh Tamiang. Dalam periode 1-8 Desember 2025, harga cabai merah keriting di beberapa provinsi tercatat jauh di atas harga acuan. Di Sumatera Utara, harga rata-rata mencapai Rp67.526 per kg, Sumatera Barat Rp79.655 per kg, dan Aceh Rp84.194 per kg. Sementara itu, harga cabai merah besar di Sumatera Selatan berada di kisaran Rp58.846 per kg, Maluku Utara Rp59.737 per kg, Sumatera Barat Rp60.137 per kg, dan Kalimantan Timur Rp60.751 per kg. Data terbaru dari BNPB hingga Senin (8/12) pukul 09.30 WIB, total korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera telah mencapai 929 jiwa. Sebanyak 274 orang masih dinyatakan hilang, sementara korban luka mencapai sekitar 5.000 orang. Bencana ini juga menyebabkan lebih dari 155 ribu rumah rusak dan berdampak pada 52 kabupaten di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh sendiri, korban meninggal tercatat mencapai 366 jiwa, dengan angka tertinggi di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 128 orang, disusul Aceh Timur 57 orang. ====[4] (del/sfr) References^ Budi Santoso (www.cnnindonesia.com)^ banjir Sumatra (www.cnnindonesia.com)^ infrastruktur (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya melakukan pengawasan industri jasa keuangan, termasuk kepada para influencer yang menawarkan produk keuangan kepada masyarakat, atau disebut juga financial influencer atau finfluencer. Anggota Dewan Komisioner (ADK) merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, aturan bagi finfluencer telah memasuki tahap finalisasi. "(Aturan) finfluencer kita sudah tahap final sih. Memang agak ngulur ya kemarin, karena ada perkembangan-perkembangan yang cukup menarik," ujarnya saat ditemui di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (8/12). Kiki menyebut, perkiraan penerbitan aturan untuk finfluencer akan dilakukan tahun depan atau pada kuartal I tahun 2026 mengingat perkembangan cukup cepat dan dampak yang ditimbulkan cukup luas. "Kalau tahun depan iyalah, kuartal satu lah. Ngga mungkin tahun ini, ngantri soalnya," sebutnya. Wanita yang akrab disapa Kiki ini mengungkapkan, saat ini sudah banyak negara yang menerapkan aturan bagi para influencer yang menawarkan produk jasa keuangan. "Kalau dulu kita masih belajar dari Perancis saja, sekarang sudah semakin banyak negara yang menerapkan aturan kepada Finfluencer," ucapnya. Kiki menjabarkan, para influencer harus jujur terbuka jika melakukan kerja sama pada perusahaan jasa keuangan. "Pada intinya Finfluencer itu harus terbuka ketika mereka melakukan endorse produk. Jangan dibilang saya menggunakan ini, saya berawang-awang, padahal sebenarnya dibayar," sebutnya. Sebab, keterbukaan dan kejujuran sangat penting bagi informasi masyarakat terhadap suatu lembaga jasa keuangan. "Ada kasus besar kemarin yang teman-teman juga pasti tahu kasusnya, Tapi saya nggak usah sebut nam, Kita panggil itu ya si orang yang menjajakan itu, bukannya tanpa komisi, ternyata dia adalah dibayar oleh perusahaan Bahkan dapat komisi Rp450 juta. Besar sekali," ungkapnya. Sebelumnya, OJK juga telah duduk bersama dengan perwakilan para influencer keuangan untuk menerima masukan dalam penyempurnaan aturan tersebut. "Jadi kami telah melakukan diskusi, pembahasan, menerima masukan, dan lain-lain dengan perwakilan-perwakilan dari finfluencer tersebut, yang juga ada perwakilan Financial Planner, perwakilan LSP, praktisi hukum, dan juga tentu saja diskusi dengan sektor pengawasan dan pengaturan sektoral di OJK untuk merumuskan usulan best fit pengaturan atas perilaku finfluencer di Indonesia yang tentu saja semua itu kerangkanya untuk melindungi kepentingan masyarakat," ungkapnya, Kiki juga menerangkan syarat umum menjadi finfluencer menurut kriteria OJK. "Pertama tentu finfluencer harus memastikan bahwa dia memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai terkait misalnya informasi yang disampaikan karena finfluencer ini bertanggung jawab atas setiap informasi yang dia sampaikan," tuturnya. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa finfluencer juga harus mematuhi ketentuan perizinan sesuai dengan ketentuan sektor yang berlaku dalam hal melakukan aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang wajib memiliki suatu izin tertentu. "Misalnya untuk memberikan nasihat investasi wajib memiliki izin sebagai investasi, pemasaran asuransi, dan seterusnya," ucapnya. Kemudian, para influencer keuangan tersebut wajib memahami produk layanan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapat informasi yang jelas, akurat, jujur, kemudian tentu saja mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan. "Kemudian tentu saja Finfluencer mengedepankan transparansi termasuk terkait identitasnya serta benturan kepentingan atas setiap informasi yang disampaikan,": sambungnya. Ia mengatakan untuk mencegah adanya masalah, finfluencer harus terbuka terhadap kepentingan di balik informasi yang diberikan, terutama misalnya jika ada kerja sama bernilai ekonomi. "Jadi yang banyak menimbulkan masalah ketika dia menyampaikan sesuatu padahal sebetulnya dia mendapatkan manfaat atau mudahnya dia menerima pembayaran atas jasa yang diberikan. Namun karena tidak disampaikan masyarakat mengira dia adalah juga merupakan pengguna dari produk sebut, mengira itu adalah misalnya review yang apa adanya sebagai konsumen dan lain-lain, padahal sebetulnya dia adalah menerima pembayaran dari apa yang dia sampaikan kepada masyarakat," terangnya. Ia mengatakan bahwa ketentuan saat ini disusun dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat mengatur terkait perilaku tata cara penyediaan dan penyampaian informasi produk layanan di keuangan di media sosial dan lain-lain untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi keuangan secara jelas, akurat, jujur dan tidak berpotensi menyesatkan untuk seluruh produk layanan keuangan di bawah keuangan OJK termasuk di dalamnya penyelenggara aset kripto. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas[1]) memprediksi pertumbuhan kredit[2] masih berkisar satu digit pada 2026. Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi mengatakan angka tersebut berada di batas bawah pertumbuhan kredit sebesar 8 sampai 11 persen yang ditargetkan tahun ini oleh Bank Indonesia. "Kita melihat bahwa BI dan perbankan memprediksi pertumbuhan kredit masih single digit pada 2026," ujar Hery dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Secara rinci, Hery menjelaskan proyeksi pertumbuhan kredit Bank Mandiri sebesar 9,9 persen, Bank Central Asia (BCA) sebesar 9 persen, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 8,7-11,5 persen, Bank Negara Indonesia sebesar 11 persen, dan Bank Indonesia sebesar 8-12 persen pada akhir 2026. Menurut Hery, tantangan utama penyaluran kredit tahun depan adalah menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya ekspansi bisnis pada dunia usaha. Tak ayal, sambung Hery, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan konsolidasi untuk penguatan perbankan. "OJK baru saja menyampaikan bahwa akan ada konsolidasi gitu ya. Konsolidasi itu artinya penguatan dari sisi perbankan dan jumlah bank," kata Hery. Ia menyampaikan OJK akan menghapus kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) I sehingga bank bermodal kecil bisa memperkuat modal. Hery pun menjelaskan saat ini KBMI I dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun terdiri dari 65 bank, KBMI II dengan modal inti Rp6 triliun-14 triliun terdiri dari 23 bank, KBMI III dengan modal inti Rp14 triliun-70 triliun terdiri dari 13 bank, dan KBMI IV dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun. "Terakhir adalah KBMI 4, ini adalah modal inti lebih besar dari Rp70 triliun. Ini hanya ada 4 bank. Empat bank ini antara lain BRI, Mandiri, BNI, dan BCA," jelasnya. Ia menjelaskan konsolidasi dilakukan untuk memperkuat fondasi permodalan sehingga bank bisa lebih siap menghadapi tekanan ekonomi, risiko kredit, dan tuntutan digitalisasi. Lalu, konsolidasi juga diharapkan mampu meningkatkan kesehatan, efisiensi, dan tata kelola serta dalam jangka panjang dapat memperkuat daya saing perbankan dan memperluas kapasitas pembiayaan. ====[3] (fln/sfr) References^ Perbanas (www.cnnindonesia.com)^ kredit (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Bandung, CNBC Indonesia — Bank Mandiri (BMRI) terus berupaya mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan di Jawa Barat, wilayah dengan potensi ekonomi terbesar di Pulau Jawa. Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jawa Barat, Nila Mayta Dwi Rihandjani, menegaskan bahwa percepatan ekonomi rakyat merupakan fokus utama perseroan. "Fokus kami adalah memastikan layanan Bank Mandiri benar-benar relevan bagi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah ini. Hal ini menjadi komitmen kami dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta memberikan nilai tambah kepada masyarakat khususnya di wilayah Jawa Barat," ujar Nila dalam Media Gathering Bank Mandiri 2025 di Bandung, Senin (8/12/2025). Hingga akhir September 2025, Region VI Jawa Barat Bank Mandiri terus mencatat kinerja yang solid. Pertumbuhan kredit tercatat naik 14,7% secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara dari sisi pendanaan, dana murah atau current account and saving account (CASA) naik 11,5% secara yoy, mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat. Di saat yang sama, sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan besar, serta transportasi dan pergudangan menunjukkan pergerakan positif yang menegaskan kekuatan ekonomi daerah, sekaligus menjadi dasar penting bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang semakin terintegrasi dalam rantai pasok industri. Nila menambahkan, dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif, digitalisasi turut menjadi fondasi penting bagi perluasan akses layanan finansial. "Pemanfaatan Livin' by Mandiri, Livin' Merchant, dan platform Kopra by Mandiri terbukti memperluas pasar, mempermudah transaksi, serta memperkuat literasi keuangan bagi pelaku usaha yang manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat," jelasnya. Tidak berhenti di situ, optimalisasi Mandiri Agen di Jawa Barat terus berperan membuka akses layanan finansial bagi masyarakat desa dan pelaku UMKM, memperkuat ekosistem transaksi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan kanal digital dan kehadiran Mandiri Agen di berbagai wilayah Jawa Barat, menurut Nila menjadi bukti perluasan layanan keuangan dapat berjalan berdampingan dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, kontribusi terhadap ekonomi kerakyatan juga diwujudkan melalui rangkaian program pemberdayaan masyarakat. Hingga September 2025 2025, Region VI/ Jawa Barat Bank Mandiri menggelar 37 kegiatan UMKM, menghadirkan inisiatif Mandiri Rumah Ekspor, serta memperluas literasi dan inklusi keuangan di berbagai kota. Program-program ini tidak hanya memperbesar kapasitas usaha, tetapi juga meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami rantai pasok, mengelola bisnis secara lebih profesional, dan mengakses peluang pasar yang lebih luas. Dalam berbagai kesempatan, Bank Mandiri turut bersinergi dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, hingga komunitas lokal untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh pelaku ekonomi di lini paling dasar. Untuk tahun depan, Nila mengatakan Bank Mandiri Region VI/Jawa Barat membidik pertumbuhan pembiayaan UMKM menjadi 10% secara tahunan . Ia meyakini target tersebut dapat tercapai melalui jaringan-jaringan yang terbentuk dari berbagai ekosistem. Nila menyebut beberapa contoh seperti distributor makanan, minuman, serta warung-warung. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] berencana memungut bea keluar [2]batu bara dan emas[3]. Tujuannya untuk memaksimalkan penerimaan negara. Bea keluar emas direncanakan sebesar 7,5 persen sampai 15 persen. Sementara, tarif bea masuk batu bara sebesar 1 persen sampai 5 persen. Ia berharap bisa mengumpulkan Rp23 triliun per tahun dari dua kebijakan tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Rp3 triliun (dari emas) dan Rp20 triliun (dari batu bara)," ujar Purbaya ketika ditanya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Senin (8/12). Purbaya menekankan perkiraan pendapatan dari dua kebijakan ini belum dimasukkan dalam APBN 2026 karena tarifnya masih dalam kisaran. Namun, ia menargetkan bisa terkumpul Rp23 triliun yang akan digunakan untuk menutup defisit tahun depan. "Untuk menutup defisit dulu, mengurangi defisit kita," katanya ketika ditanya. Menurut Purbaya, penarikan bea keluar emas harus dilakukan karena cadangan dalam negeri mulai menipis. Dengan demikian, produk bisa dimaksimalkan untuk memenuhi permintaan dalam negeri terlebih dahulu. "Sejalan dengan prioritas pengembangan ekosistem bullion bank Indonesia, kebutuhan pasokan emas domestik meningkat. Oleh karena itu diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indonesia," terangnya. Sementara itu, penarikan bea keluar batu bara dilakukan karena selama ini kontribusinya ke negara tidak terlalu banyak, bahkan saat harga naik. Padahal, menurut Purbaya, saat harga turun selalu meminta restitusi kepada negara. "Ini kan aneh. Ini orang kaya semua, untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung, makanya kenapa pajak saya turun tahun ini karena bayar restitusi cukup besar," tegasnya. ====[4] (sfr/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ bea keluar (www.cnnindonesia.com)^ emas (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mulai mengantisipasi lonjakan klaim dari bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon memperkirakan total klaim manfaat kematian yang harus dibayarkan industri dapat mencapai Rp50 miliar hingga Rp100 miliar, seiring banyaknya korban jiwa dalam bencana tersebut. Budi mengungkapkan, nilai eksposur (exposure) uang pertanggungan asuransi jiwa di tiga provinsi itu mencapai triliunan rupiah. Meski demikian, hanya sebagian kecil pemegang polis yang terdampak langsung. "Tidak semua pemegang polis terkena musibah. Dari estimasi jumlah korban meninggal, nilai klaim yang mungkin harus kita bayar berada di kisaran Rp50 miliar sampai Rp100 miliar," ujar Budi dalam konferensi pers AAJI di Jakarta, Senin (8/12/2025). AAJI juga telah mengeluarkan surat edaran dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses klaim berjalan lancar. Ada dua imbauan utama bagi perusahaan asuransi jiwa. Pertama, perusahaan diminta proaktif menghubungi pemegang polis di wilayah terdampak melalui kantor pemasaran setempat. Budi menyebut sejumlah perusahaan sudah berupaya melakukan tracing nasabah dan pegawai, meski akses komunikasi masih terkendala di beberapa titik. Kedua, industri diminta mempermudah persyaratan dokumen klaim, mengingat banyak dokumen nasabah kemungkinan hilang atau rusak akibat bencana. "Biasanya, untuk klaim dibutuhkan dokumen lengkap ABCDE. Namun dalam kondisi bencana sebesar ini, kalau ada dokumen yang hilang harus tetap ada solusi bagi pemegang polis," kata Budi. Sementara itu, pemerintah membutuhkan anggaran lebih dari Rp51,81 triliun untuk memulihkan kerusakan akibat banjir dan longsor besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra. Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat melaporkan perkembangan terkini penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Bila dirinci, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR menunjukkan bahwa pemulihan kondisi Aceh ke situasi semula membutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun. Lalu untuk wilayah Sumatra Utara, estimasi kebutuhan anggarannya mencapai Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat butuh Rp13,52 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] memastikan batal memungut cukai minuman berpemanis[2] dalam kemasan (MBDK) tahun depan. Menurut Purbaya, keputusan ini diambil karena kondisi perekonomian yang belum terlalu baik dibandingkan tahun sebelum pandemi. "Untuk minuman manis dalam kemasan, kenapa saya tidak presentasikan sekarang, memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya baru akan mengenakan cukai MBDK apabila ekonomi bisa tumbuh minimal 6 persen. Tanpa diminta, ia memastikan akan langsung datang dan melapor kepada anggota Komisi XI sebagai mitra kerjanya di DPR. "Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Kalau doa Anda manjur, mendoakan saya berhasil, kita akan pungut di second half. Artinya, ekonomi tumbuh di atas 6 persen," kata Purbaya. Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik kabar pembatalan wacana tersebut. Pasalnya, keputusan itu memberi kepastian bagi pelaku industri di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. "Terkait MBDK ya. Ini terus berulang isu-isu ini. Tapi saya kira clear, jadi kita sangat apresiasi Menteri Keuangan," ujar Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Adhi Lukman dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan. Adhi menilai keputusan tersebut menunjukkan pemerintah melihat persoalan MBDK secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap daya beli dan aktivitas perekonomian nasional. "Karena Menteri Keuangan kita melihat lebih komprehensif. Di mana secara kenyataan bahwa ini akan berpengaruh terhadap perekonomian. Tapi di samping itu kita tidak berhenti di situ saja," terangnya. Meski pembatalan cukai MBDK disambut baik, dunia usaha menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyakit tidak menular (PTM) melalui pendekatan di sektor kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui reformulasi produk, edukasi konsumen, serta berbagai langkah lain di sisi produksi dan distribusi. "Kita tetap berupaya bagaimana kita harus mendukung dari pemerintah dalam bidang kesehatan untuk mendukung pengurangan penyakit tidak menular atau PTM ya. Ini yang harus kita dukung sama-sama. Dan tentunya dari dunia usaha, kita sekarang terus melakukan upaya-upaya itu," ujarnya. Adhi menambahkan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak seharusnya dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, bukan lewat instrumen cukai. Karena itu, edukasi kepada konsumen dipandang sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman masyarakat dalam mengatur pola konsumsi sehari-hari. Rencana pemungutan MBDK awalnya tercantum dalam RAPBN 2026. Setorannya ditarget dapat mencapai Rp7 triliun per tahun. Namun, jauh sebelumnya, rencana pungutan sudah beberapa kali batal diterapkan. Alasan pertama karena covid-19. Kedua, ekonomi belum pulih 100 persen. ====[3] (ldy/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ cukai minuman berpemanis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih Gold Rank pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025 pada keikutsertaan perdananya untuk kategori Laporan Keberlanjutan 2024. Penghargaan bergengsi ini menegaskan pengakuan internasional terhadap komitmen Jasa Marga dalam menerapkan tata kelola dan praktik keberlanjutan di seluruh lini bisnis. Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol, I Ketut Adiputra Karang, yang hadir mewakili manajemen Jasa Marga menerima penghargaan di Nusa Dua, Bali pada Jumat, (28/11) ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ASRRAT 2025, yang diselenggarakan oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) bersama Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP), merupakan ajang penilaian independen terkemuka di Asia untuk kualitas laporan keberlanjutan. Tahun ini, ASRRAT diikuti 82 organisasi, terdiri dari 78 entitas asal Indonesia dan empat peserta internasional dari Bangladesh serta Filipina. Kehadiran 16 peserta baru mencerminkan meningkatnya adopsi praktik pelaporan keberlanjutan di kawasan Asia. Pencapaian Gold Rank mempertegas komitmen Jasa Marga untuk menjadikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono di tempat terpisah menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti hasil kerja keras seluruh Roadster Jasa Marga dalam menjamin praktik usaha yang berkesinambungan. "Perolehan Gold Rank pada ASRRAT 2025 merupakan pengakuan atas konsistensi Jasa Marga dalam menerapkan transformasi tata kelola dan praktik keberlanjutan secara menyeluruh," kata Rivan dikutip Senin (8/12). Rivan mengamini bahwa pihaknya memposisikan tata kelola yang kuat, transparan, dan berintegritas sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Penghargaan ini memperkuat tekad pihaknya untuk terus mengoptimalkan kinerja ESG melalui pengelolaan aset infrastruktur yang bertanggung jawab, efisiensi operasional yang menurunkan intensitas emisi. "Serta inisiatif sosial yang memberdayakan komunitas sekitar jalan tol, sejalan dengan kontribusi kami terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan target Net Zero Emission pemerintah," ujar Rivan. Jasa Marga terus memperkuat praktik keberlanjutan pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Langkah-langkah strategis yang menjadi fokus antara lain penguatan tata kelola risiko ESG, integrasi prinsip keberlanjutan dalam perencanaan investasi dan pengelolaan aset, optimalisasi efisiensi energi serta manajemen emisi operasional. Pencapaian Gold Rank ini menjadi indikator bahwa upaya tersebut tersusun rapi dan dipertanggungjawabkan secara transparan melalui mekanisme pelaporan yang memenuhi standar internasional. Penghargaan ASRRAT 2025 menjadi momentum bagi Jasa Marga untuk terus meningkatkan transformasi keberlanjutan, kualitas layanan kepada publik, dan memperluas dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan. Perusahaan akan terus mendorong inovasi dan best practice yang mendukung pertumbuhan infrastruktur berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. (inh) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dipastikan akan terjadi tahun depan. Proses ini akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Hal ini sebagaimana disebutkan Direktur Jenderal Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin dalam acara Corporate Action Launch Buana Capital di Gedung BEI, Jakarta, Senin, (8/12/2025). "Sebagai bagian dari Undang-undang Omnibus Sektor Keuangan, kami akan mendemutualisasi bursa tahun depan," ungkap Masyita. Di tengah wacana proses demutualisasi ini, Masyita menyambut baik minat investor asing terhadap perusahaan sekuritas di Indonesia. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi perusahaan asing untuk masuk ke perusahaan sekuritas di Indonesia. Salah satu aksi akuisisi asing terhadap perusahaan sekuritas di Indonesia baru-baru dilakukan oleh Robinhood Market, Inc., perusahaan keuangan asal Amerika Serikat yang mengakuisisi penuh PT Buana Capital. "Ini adalah tanda yang baik. Akusisi ini mendorong penggunaan lebih banyak teknologi, dan memungkinkan sistem agar investor merasa nyaman menggunakannya, berinvestasi, dan merasa aman dalam melakukannya. Kami ingin memastikan bahwa bursa lebih terbuka terhadap teknologi baru dan inovasi," kata Masyita. Sebelumnya diberitakan, OJK mendorong pemberlakuan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini telah masuk dalam Rancangan Peraturan emerintah (RPP). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan opsi terkait model yang digunakan untuk program perubahan struktur kelembagaan BEI dari anggota bursa (struktur mutual) ke pihak luas ini. "Ya itu sedang dilihat lagi opsi-opsinya untuk prosesnya itu dan termasuk oleh Bursa dan oleh Pak Inarno (Ketua Eksekutif PMDK OJK) untuk tahapannya bisa dilanjutkan. Kan itu udah amanat jadi harus dilakukan," jelas Mahendra ditemui usai Financial Forum 2025, di Jakarta, Rabu, (3/12/2025). Sementara itu, Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna merespons terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi bursa efek. Hal itu sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Masih proses penyusunan kajian untuk mendukung RPP tersebut termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat demutualisasi berlaku efektif," kata Nyoman kepada wartawan, Senin (24/11). Nyoman menyebut, pihaknya juga masih melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di sejumlah negara. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, ketentuan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang hanya wajib di rekening khusus alias reksus bank-bank Himbara tak akan membuat likuiditas dolar di bank swasta menjadi kering. Menurutnya, justru penguatan kebijakan penempatan DHE SDA itu akan membuat likuiditas dolar di sistem keuangan domestik menjadi lebih stabil, karena pengawasan penempatan DHE SDA 100% selama 12 bulan di dalam negeri menjadi lebih mudah diawasi, dengan pembatasan konversi yang menjadi hanya 50% dari total DHE SDA yang ditempatkan di reksus Himbara. "Tujuannya kita menstabilkan supply dolar saja itu dulu. Nanti kalau itu sudah rapi, baru kita pikirkan ke depan seperti apa. Kan lucu kan kalau kita punya kebijakan yang gak jalan terus kita diem aja. Jadi adjustment terhadap apa yang terjadi selama ini," ucap Purbaya di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025). Purbaya sebelumnya telah menegaskan alasan pemerintah akan mengkhususkan penempatan DHE SDA hanya di reksus Himbara per 1 Januari 2026, melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Purbaya mengatakan, alasan utama pengkhususan kewajiban penempatan DHE di Himbara itu ditetapkan atas hasil evaluasi ketentuan DHE SDA sebelumnya yang tak mendefinisikan lembaga jasa keuangan tempat eksportir wajib menempatkan dolar hasil ekspornya. Tanpa pengkhususan bank Himbara itu, ia bilang DHE SDA yang selama ini ditempatkan di rekening khusus malah kebanyakan di konversi ke rupiah, lalu ditempatkan di bank-bank kecil untuk kemudian di konversi lagi ke mata uang valas dan disimpan di luar negeri. Hal inilah yang membuat cadangan devisa Indonesia tak kunjung kuat meski sudah ada peraturan parkir DHE SDA di dalam negeri. "DHE nya memang masuk ke sini, dolar kan. Lalu mereka tukar ke rupiah, dan dipindahin ke bank kecil-kecil lain, diconvert ke dolar, dibawa ke luar negeri, jadi enggak efektif," kata Purbaya. Purbaya mengatakan, dengan pengkhususan Himbara sebagai penampung DHE SDA eksportir pada tahun depan, maka pengawasan konversi dan penempatan dananya menjadi mudah. Bila bank milik negara masih memainkan DHE SDA dan tak mampu membuat cadangan devisa Indonesia meningkat, ia mengaku lebih mudah mencopot direksi Himbara. "Kalau dirut-dirut Himbara, direktur-direkturnya macem-macem ya kita berhentiin, gampang. Jadi tujuannya adalah memastikan DHE nya betul-betul efektif, itu saja. Sehingga supply dolar di sini betul-betul bertambah. Kan selama ini gagal kan," tegasnya. Rencana pemerintah untuk mewajibkan penempatan DHE SDA hanya di Himbara semata sebelumnya dikhawatirkan kalangan perbankan berpotensi mengganggu likuiditas valas di perbankan swasta. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual merespons ketentuan terbaru pemerintah itu, yang akan dituangkan dalam poin-poin revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. David juga menganggap, ketentuan terbaru dalam revisi kedua peraturan tentang DHE SDA itu bisa membuat persepsi investor bahwa pemerintah mulai menerapkan pembatasan devisa secara ketat, karena per 1 Januari 2026, dolar hasil ekspor 100% wajib dipindahkan ke rekening khusus Himbara, tak lagi dibebaskan ke lembaga jasa keuangan lainnya. "Dikhawatirkan mungkin dari sisi persepsi investor, karena ini anti-market policy dan ujung-ujungnya nya mereka bisa khawatir ini akan mengarah ke restriksi devisa," kata David kepada CNBC Indonesia, Senin (8/12/2025). Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menganggap, karena 100% DHE wajib masuk Himbara, konversi rupiah maksimal 50%, dan penggunaan valas hanya lewat rekening khusus, maka bisa dikatakan kebijakan DHE hasil revisi PP 8/2025 nantinya akan lebih ketat. "Kebijakan DHE baru mulai 1 Januari 2026 ini bisa dibilang lebih ketat, karena 100% DHE wajib masuk Himbara, konversi rupiah maksimal 50%, dan penggunaan valas hanya lewat rekening khusus," ucapnya. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks Harga Saham Gabungan berhasil melaju di zona hijau dan menutup perdagangan, Senin 8 Desember 2025 dengan menembus level All Time High baru di 8.700-an dan kapitalisasi pasar tembus Rp 16 Ribu Triliun. Di sisi lain, Nilai Rupiah masih mengalami tekanan di level RP 16.600-an per Dolar AS di tengah kebijakan baru pemerintah terkait penempatan Dana Hasil Ekspor (DHE) SDA yang harus ditempatkan ke Bank Himbara mulai tahun 2026 Sentimen apa saja yang mempengaruhi gerak IHSG? Seperti apa pergerakan saham dan sektoral di bursa saham domestik? Selengkapnya simak ulasan Dina Gurning Managing Editor CNBC Indonesia, Ayyi Achmad dan Maikel Jefriando dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Senin, 08/12/2025) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso [1]menyatakan sedikitnya 41 pasar di Sumatra Utara[2] (Sumut) rusak akibat banjir [3]yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Ia mengatakan pendataan awal sudah diterima dan saat ini kementerian memprioritaskan penyaluran bantuan ke daerah terdampak. "Kalau yang di Sumatra Utara tadi 41 (pasar rusak). Ya, tapi kan ini kalau yang bencana fokusnya bantuan dulu kan sampai terjangkau ke lokasi," ujar Budi seusai rapat di Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menambahkan perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada wilayah terdampak, tetapi juga pada daerah yang tidak mengalami bencana agar tidak terjadi gejolak harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Yang penting sekarang yang di luar bencana ini justru harus diantisipasi jangan sampai nanti Nataru harga naik, tapi tadi disampaikan bahwa harga-harga dan pasokan terkendali tadi dari Sumatra Utara," ujar Budi. Terkait dukungan anggaran untuk revitalisasi pasar di wilayah terdampak, Budi menyebut belum ada alokasi khusus dari Kementerian Perdagangan. "Kalau dari Kemendag belum ya tapi nanti coba kita koordinasikan lagi ya itu dari mana seharusnya," ujarnya. Ia menegaskan pemetaan kerusakan pasar terus dilakukan sembari berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Adapun untuk wilayah lain di luar Sumatra Utara, pihaknya juga masih mengumpulkan data. "Ya kita lagi koordinasi kan memang kan enggak mudah ya lagi bermasalah," kata dia. Secara terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan telah mulai mendata kerusakan fasilitas umum berupa pasar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. "Kita sedang melakukan pendataan itu," ujar Iqbal di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/12). Ia menyebut pendataan dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok di lokasi bencana. "Bagaimana caranya masyarakat yang terdampak bencana itu tidak terlalu pusing memikirkan makanan, kemudian baju," tuturnya. Bencana banjir dan longsor di Sumatra pada 2025 menimbulkan dampak besar. Menurut BNPB, hingga Senin (8/12) total korban meninggal mencapai 929 jiwa dan 274 orang masih hilang. Sekitar 5.000 warga mengalami luka-luka, sementara lebih dari 155 ribu rumah dilaporkan rusak. Sebanyak 52 kabupaten di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terdampak banjir. Di Aceh, jumlah korban meninggal mencapai 366 jiwa, dengan 97 orang masih dinyatakan hilang dan 4.300 warga terluka. Kabupaten Aceh Utara mencatat 128 korban meninggal, sedangkan Aceh Timur sebanyak 57 orang. ====[4] (del/sfr) References^ Budi Santoso (www.cnnindonesia.com)^ Sumatra Utara (www.cnnindonesia.com)^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, ketentuan baru kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHE SDA akan terbit pada pekan depan. Ketentuan baru DHE SDA yang nantinya 100% wajib ditempatkan hanya di bank-bank Himbara selama 12 bulan itu merupakan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. "Sekarang sampai minggu depan harusnya sudah keluar, sudah hampir siap, tinggal dirapikan saja," kata Purbaya saat ditemui di kawasan DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025). Direktur Jenderal Stabilisasi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, PP tarbaru terkait DHE SDA itu sudah sejak pekan lalu disosialisasikan ke kalangan perbankan. Kini, sudah masuk ke tahap harmonisasi Panitia Antar Kementerian atau PAK. "Kemarin sudah bertemu dengan perbankan dan juga pelaku usaha lalu hari ini kita lanjut, kalau enggak salah itu ada PAK, lalu harmonisasi, untuk kemudian bisa segera diundangkan," tegas Febrio. Sebagai informasi, Pemerintah memang tengah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 perubahan kedua tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA) sejak awal tahun ini. Aturan ini sudah disosialisasikan dan akan berlaku pada 1 Januari 2026. Kalangan perbankan telah mendapatkan sosialisasi dari Kementerian Keuangan pada 5 Desember 2025 lalu, terkait revisi kedua kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengelolaan Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke sistem keuangan domestik. Dalam dokumen Strategi Kebijakan Penguatan Likuiditas Valas Domestik dari Kementerian Keuangan yang telah diterima kalangan perbankan, disebutkan bahwa revisi PP 8/2025 DHE SDA akan mewajibkan penempatan DHE Valas para eksportir hanya ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) per 1 Januari 2026. "Dana 100% wajib dipindahkan ke rekening khusus Himbara," dikutip Senin (8/12/2025). Dalam PP 8/2025, ketentuan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum atau definisi bank yang dapat menjadi tempat penempatan DHE SDA tak diatur secara khusus, namun kini hanya dikhususkan bagi Himbara. Selain itu, ketentuan terbaru selanjutnya ialah batas konversi DHE Valas ke Rupiah diturunkan dari 100% menjadi paling banyak 50%. Diikuti dengan perluasan penggunaan valas untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa tidak terbatas hanya pada barang yang tidak bisa diproduksi domestik, dan kebutuhan modal kerja. Eksportir juga dapat menempatkan dana pada SBN valas yang diterbitkan di domestik. Seiring dengan itu, pemerintah menerbitkan SBN valas di domestik untuk menampung excess valas dari DHE sekaligus pendalaman pasar. Dalam revisi di Pasal 6 nya terkait dengan lokasi rekening khusus atau reksus, kini hanya diwajibkan dibuat di Himbara yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang dimiliki negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan sebelumnya dapat dilakukan pada LPEI dan/atau Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing secara umum. "LPEI tidak lagi menjadi tempat pemasukan maupun penempatan DHE SDA," sebagaimana tertera dalam dokumen FGD pemerintah ke perbankan. Terkait dengan ketentuan baru yang membatasi penukaran rupiah dari hasil penempatan DHE SDA, sebagaimana diatur nantinya dalam revisi Pasal 11 A PP 8/2025 dengan maksimal 50%, disebabkan hasil evaluasi kebijakan DHE SDA selama ini yang belum optimal mendorong cadangan devisa dan rupiah. Pemerintah mencatat, ini disebabkan Penggunaan DHE SDA terhadap incoming DHE (%) rata-rata bulanan Maret sampai dengan September 2025 didominasi konversi ke Rupiah hingga 66,0%, dan dana yang tetap bersemayam di valas hanya 21,9% serta semakin kecil. Selain itu, revisi terhadap Pasal 16 juga akan dilakukan perluasan cakupan pengenaan sanksi, dari sebelumnya hanya dikenakan terhadap eksportir yang tidak memasukkan DHE SDA ke reksus, menjadi mencakup kewajiban pemindahan dana paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE dari bank non-Himbara ke Himbara. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan pada layanan digitalnya. Hingga September 2025, jumlah pengguna aplikasi Livin' by Mandiri mencapai 35 juta orang. Nilai transaksi yang diproses melalui aplikasi tersebut juga meningkat 10% secara tahunan menjadi Rp3.220 triliun, sementara frekuensi transaksi melonjak 25%. Vice President Digital Retail Banking Bank Mandiri, Harry Sofri Putranda, menyatakan capaian tersebut menegaskan tren positif transformasi digital perbankan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengungkapkan bahwa 91% pembukaan rekening baru kini dilakukan melalui Livin', menunjukkan pergeseran kuat preferensi masyarakat menuju layanan yang cepat, praktis, dan dapat diakses tanpa perlu datang ke kantor cabang. "Nasabah membutuhkan layanan yang cepat dan praktis. Untuk itu, Livin' by Mandiri kami siapkan agar proses transaksi berjalan lebih sederhana dan langsung efektif," ujar Harry dalam Media Gathering Bank Mandiri 2025 di Bandung, Senin (8/12), dikutip dari detikcom. Harry juga menyoroti pertumbuhan pesat fitur pembayaran QRIS di Livin'. Pada September 2025, jumlah transaksi QRIS mencapai 878 juta dengan nilai Rp123,5 triliun, melonjak 103% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain QRIS, Livin' turut menawarkan berbagai opsi pembayaran seperti QR dengan beragam sumber dana, e-wallet linkage, serta contactless payment yang mendukung transaksi domestik maupun internasional. "Untuk itu, kami terus memastikan seluruh fitur bekerja stabil, terutama pada periode volume tinggi, agar kenyamanan pengguna tetap terjaga," tambah Harry. Dari sisi kinerja, kontribusi layanan digital terhadap pendapatan Bank Mandiri terus meningkat. Fee based income dari layanan digital mencapai Rp5,48 triliun hingga September 2025, tumbuh 13,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini, menurut Harry, memperkuat posisi Bank Mandiri dalam ekosistem digital ritel sekaligus mendorong penguatan ekonomi berbasis transaksi digital. Ia menegaskan bahwa pengembangan Livin' akan terus difokuskan pada peningkatan akses dan utilitas bagi masyarakat. "Komitmen kami mendorong akselerasi digital akan terus kami jalankan. Setiap fitur dikembangkan agar manfaat serta nilai tambah yang diterima nasabah semakin nyata," pungkas Harry. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Ada transaksi jumbo di emiten Amman Mineral Internasional (AMMN) melalui pasar negosiasi pada perdagangan hari ini, Senin (8/12/2025). Sebanyak 600 juta saham berpindah tangan dengan nilai transaksi mencapai Rp 4,62 triliun. Transaksi tersebut dilakukan di harga 7.699 atau di atas harga pasar. Pada perdagangan hari ini, AMMN ditutup turun 2,7% ke level 6.300. Broker yang memfasilitasi penjualan adalah BCA Sekuritas, sedangkan pembelian Samuel Sekuritas. Berdasarkan data kepemilikan saham per 31 Oktober 2025, Agoes Projosasmito tercatat sebagai penerima manfaat akhir saham AMMN. Dia menggenggam saham AMMN secara langsung dan melalui PT AP Investment, sehingga total kepemilikannya mencapai 11.493.214.560 saham (15,85%). Selain itu Salim juga tercatat sebagai pihak yang terafiliasi denganAMMN melalui PT Sumber Gemilang Persada, PT Pesona Sukses Cemerlang, dan Medco Energi Internasional. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 77,93 poin atau 0,9% ke level 8.710,69 atau mencetak rekor tertinggi sepanjang masa baru. Sebanyak 402 saham naik, 282 turun, dan 273 tidak bergerak. Nilai transaksi hari ini mencapai Rp 27,28 triliun, melibatkan 56,16 miliar saham dalam 2,89 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar mencapai Rp 16.005 triliun. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyambut baik wacana pemberian insentif pajak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan melakukan aksi korporasi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan aturan ini bisa mendorong perusahaan pelat merah melantai di bursa atau melakukan Initial Public Offering (IPO). "Kalau kami di bursa tentu appreciate setiap action yang dilakukan oleh semua pihak gitu, ya. Termasuk dalam hal ini negara. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah tentu di bursa siap dalam hal perseroan melakukan tindakan korporasi," ungkap Nyoman ditemui di Gedung BEI, di Jakarta, Senin, (8/12/2025). Selain BUMN, BEI juga mendorong perusahaan swasta atau private company untuk memanfaatkan pasar modal. BEI pun telah melaksanakan joint study dengan pihak independen untuk menangkap peluang insentif tersebut. "Tujuannya relatif sama bagaimana kita mendorong perusahaan-perusahaan besar, menengah, kecil untuk dapat men-utilisasi pasar modal. Ini adalah waktu yang tepat untuk masuk ke pasar modal," terang Nyoman. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah mengatakan dirinya setuju memberikan keringanan pajak untuk BUMN yang sedang melakukan aksi korporasi. Ini dimungkinkan untuk diterapkan. Menurutnya, restrukturisasi dan konsolidasi bisa diberikan keringanan. "Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi (pajaknya) kita kasih waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu setiap corporate action kita akan charge, kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan," ujar Purbaya setelah bertemu dengan Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani. "Yang memang sesuai dengan peratuan yang kita kasih. Yang enggak, yang enggak dikasih. Kan gitu. Ada yang dikasih, gak ada yang enggak," kata Purbaya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) kembali mengukir prestasi dengan meraih predikat The Most Trusted Company pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2025. Penghargaan yang digelar The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bersama SWA Media Group di Jakarta itu menegaskan konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Pencapaian tersebut menjadi yang kedelapan kalinya bagi Pupuk Kaltim, sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai entitas dengan komitmen kuat terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan nilai perusahaan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Direktur Manajemen Risiko Pupuk Kaltim, Teguh Ismartono, menyampaikan bahwa tahun ini perusahaan berhasil meraih skor 89,37, tertinggi di antara seluruh anak usaha Pupuk Indonesia Grup. Skor tersebut merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap tiga aspek utama: struktur tata kelola perusahaan, proses tata kelola, dan hasil tata kelola. "Pupuk Kaltim terus mengukur implementasi tata kelola perusahaan sesuai prinsip GCG melalui evaluasi dan asesmen berbasis CGPI. Langkah ini menjadi dasar peningkatan strategi dan kebijakan tata kelola agar semakin optimal," ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Senin (8/12). Menurut Teguh, pencapaian ini mencerminkan konsistensi Pupuk Kaltim dalam menjaga tata kelola perusahaan yang sehat dan akuntabel, melalui pendekatan evaluasi dan asesmen secara berkelanjutan. Di mana Pupuk Kaltim terus melakukan perbaikan untuk memastikan implementasi GCG berjalan secara optimal. Skor tahun ini pun menunjukkan peningkatan berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan implementasi GCG yang bukan hanya formalitas, tetapi telah terinternalisasi dalam seluruh proses bisnis dan operasional perusahaan. "Implementasi GCG merupakan kunci dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan perusahaan, terutama menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis. Hal ini yang terus diperkuat Pupuk Kaltim sebagai upaya meningkatkan daya saing," tutur Teguh. Teguh menekankan, tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berkontribusi pada kinerja bisnis dan pendapatan, tetapi juga pada kepuasan pelanggan dan keterlibatan karyawan. Maka sejalan dengan tema CGPI 2025, yakni "Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan dalam Kerangka GCG", Pupuk Kaltim terus memperkuat struktur, proses, dan tata kelola guna membentuk karakter perusahaan yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha. "Optimalisasi tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip GCG menjadi pondasi kuat bagi Pupuk Kaltim, yang dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan," kata Teguh. Melihat pencapaian tahun ini, Pupuk Kaltim pun berkomitmen tidak hanya memperkuat posisi sebagai pemimpin di industri pupuk nasional, tetapi juga mendorong dunia usaha untuk terus meningkatkan penerapan GCG sebagai bagian dari strategi keberlanjutan bisnis. "Pupuk Kaltim akan terus menjalankan strategi dan kebijakan yang sesuai koridor GCG, sebagai kesatuan sistem yang kuat dalam mendorong optimalisasi kinerja bisnis secara berkelanjutan," lanjut Teguh. Chairman IICG, Gendut Suprayitno, mengungkapkan program CGPI diikuti oleh 52 perusahaan nasional dan diinisiasi sebagai upaya mendukung terciptanya perilaku bisnis yang sehat dan sesuai dengan prinsip GCG. Melalui ajang ini, dunia usaha dan industri tanah air didorong meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan bisnis secara beretika dan bermartabat, dengan penilaian menggunakan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis. "Ajang ini bentuk komitmen kami untuk terus mendorong perusahaan di tanah air mampu menjalankan bisnis sesuai prinsip GCG yaitu bersih, transparan, beretika, dan akuntabel," ujar Suprayitno. (inh) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks Harga Saham Gabungan berhasil melaju di zona hijau dan menutup perdagangan, Senin 8 Desember 2025 dengan menembus level All Time High baru di 8.700-an dan kapitalisasi pasar tembus Rp 16 Ribu Triliun. Di sisi lain, Nilai Rupiah masih mengalami tekanan di level RP 16.600-an per Dolar AS di tengah kebijakan baru pemerintah terkait penempatan Dana Hasil Ekspor (DHE) SDA yang harus ditempatkan ke Bank Himbara mulai tahun 2026 Sentimen apa saja yang mempengaruhi gerak IHSG? Seperti apa pergerakan saham dan sektoral di bursa saham domestik? Selengkapnya simak ulasan Dina Gurning Managing Editor CNBC Indonesia, Ayyi Achmad dan Maikel Jefriando dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Senin, 08/12/2025) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) mencatatkan pertumbuhan kredit di wilayah Jawa Barat (Jabar) sebesar 14,7 persen year-on-year (YoY) hingga September 2025. Capaian ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan kredit nasional perbankan, menjadi salah satu yang tertinggi di antara region-region Bank Mandiri lainnya. Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jawa Barat, Nila Mayta Dwi Rihandjani, menyatakan pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor-sektor unggulan daerah serta penetrasi kredit ke segmen UMKM yang terus diperluas. "Kinerja solid induk juga terjadi di kawasan Jawa Barat, melalui sektor-sektor unggulan. Seperti industri pengolahan, perdagangan besar, serta transportasi dan pergudangan menunjukkan pergerakan positif," kata Nila dalam acara media gathering bertajuk "Synergy In Motion" di Bandung, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Secara rinci, kredit sektor transportasi dan pergudangan di Jabar mencapai Rp9,7 triliun, menjadi penyumbang terbesar. Sementara kredit segmen Micro and SME tumbuh 11,9 persen YoY. Nila menyampaikan, pada 2026 pihaknya menargetkan pertumbuhan di sektor UMKM hingga 10 persen. Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) Region VI/Jawa Barat naik 15 persen YoY, didorong oleh pertumbuhan tabungan 17 persen dan giro 25 persen. Porsi dana murah (CASA) meningkat 11,5 persen YoY, menunjukkan keberhasilan Bank Mandiri menarik dana masyarakat dan pelaku usaha dengan biaya lebih rendah. Nila menegaskan, pertumbuhan kredit yang agresif ini tidak lepas dari strategi digitalisasi dan perluasan jaringan agen. Aplikasi Livin' by Mandiri, Livin Merchant, serta platform wholesale Kopra by Mandiri menjadi motor utama dalam mempercepat transaksi, serta perluasan pasar bagi pelaku usaha di Jabar. Tak kalah penting, adalah optimalisasi Mandiri Agen dalam membawa layanan perbankan ke desa-desa. Hingga September 2025, Bank Mandiri Region VI/Jawa Barat telah menggelar 37 kegiatan pemberdayaan UMKM, termasuk program Mandiri Rumah Ekspor serta pelatihan literasi dan inklusi keuangan di berbagai kota dan kabupaten. "Hingga September 2025, Region VI/Jawa Barat Bank Mandiri menggelar 37 kegiatan UMKM, menghadirkan inisiatif Mandiri Rumah Ekspor, serta memperluas literasi dan inklusi keuangan di berbagai kota," tutur Nila. Selain meningkatkan kapasitas produksi UMKM, beragam program itu juga juga membantu para pelaku usaha memasuki ke rantai pasok industri besar, mengelola keuangan secara profesional, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Pada saat bersamaan, Bank Mandiri juga terus bersinergi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, pemda kabupaten/kota, asosiasi usaha, dan komunitas lokal agar manfaat program benar-benar sampai ke pelaku ekonomi lapis bawah. "Hal ini menjadi komitmen kami dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta memberikan nilai tambah kepada masyarakat khususnya di wilayah Jawa Barat," kata Nila. Dengan strategi memadukan penyaluran kredit yang agresif, penguatan dana murah, akselerasi digital, dan pemberdayaan langsung ke UMKM serta masyarakat desa, Bank Mandiri Region VI/Jawa Barat berperan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. "Kami harap, mampu membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk tumbuh bersama Bank Mandiri melalui penguatan ekosistem usaha, perluasan akses finansial, dan dukungan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM maupun komunitas desa," pungkas Nila. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan menutup perdagangan, Senin 8 Desember 2025 di zona hijau di level 8.710 saat Rupiah masih dalam tren pelemahan ke level RP 16.685 per Dolar AS. Sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan RI? Selengkapnya simak ulasan Dina Gurning dan Safrina Nasution dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Senin, 08/12/2025) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan salah satu aset sitaan milik obligator dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Tanah. Salah satunya adalah aset milik obligator atau debitur BLBI PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) yang terdiri dari 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 atau sekitar 25 hektar (ha). Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai untuk Bank Tanah senilai Rp 2,96 triliun. Purbaya menjelaskan PMN non tunai kepada Bank Tanah untuk memperluas kapasitas program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni, 3 juta rumah. "PMN non tunai badan Bank Tanah didasari kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan dengan pemenuhan modal dan peningkatan kapasitas antara lain guna mendukung program 3 juta rumah," ujar Purbaya dihadapan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025). Adapun aset yang diberikan berasal dari Bangunan Milik Negara (BMN) Kementerian ATR/BPN serta aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Kementerian. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban pun menegaskan bahwa aset eks BPPN yang dimaksud akan diberikan kepada Bank Tanah merupakan yang berlokasi di Lippo Karawaci. "Pokoknya itu yang di Lippo Karawaci," ujar Rionald kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (8/12/2925). Rionald pun menjelaskan bahwa lahan yang diberikan cukup luas. Sebagai informasi, pada tahun 2021, Kementerian Keuangan melakukan penyitaan aset milik obligator dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan pemerintah pada saat krisis keuangan tahun 1997-1998 silam. Salah satu aset yang disita ada di Karawaci yang terdiri dari 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 atau sekitar 25 hektar (ha). Aset tersebut milik obligator atau debitur BLBI yang diketahui adalah Lippo Karawaci. "Itu ada lahan. Lahannya cukup luas," ujarnya. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan[1] mengatakan Indonesia mengalami kelebihan pasokan (surplus) beras [2]sebesar 4,7 juta ton pada 2025. Ia mengatakan produksi beras tahun ini mencapai 34,77 juta ton, meningkat dibandingkan produksi tahun lalu sebanyak 30 juta ton. "Jadi kalau tahun lalu kita impor 4,5 juta (ton). Tahun ini kita kelebihan stok 4,7 juta (ton)," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam acara BIG Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Zulhas mengatakan peningkatan produksi padi membuat pendapatan petani naik. Kehidupan petani diklaim semakin sejahtera. Hal itu setidaknya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik dari 116 pada 2024 ke 124 pada 2025. NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. "Selain produksi naik, pendapatan kita naik. Harga belinya (harga pembelian pemerintah) kita naikkan, dari Rp5.500 ke Rp6.500, jadi naik juga income petani. Jadi ada dua kenaikan income petani, dari harga, dari produktivitas. Sehingga Nilai Tukar Petani tahun lalu 116, tahun ini 124," kata Zulhas. Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan swasembada pangan tidak sesulit yang dibayangkan dan optimis hal itu akan tercapai dalam waktu dekat. "Swasembada mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Bukan dibalik, tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata Amran dalam HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/10). Amran menyoroti swasembada pangan RI sudah mulai terlihat pada beras. Lembaga internasional bahkan sudah memprediksi produksi beras RI meningkat. Salah satunya prediksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang memperkirakan produksi beras RI pada 2025 mencapai 34,6 juta ton, tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ramalan itu disampaikan USDA pada April lalu. "Amerika sudah ramal bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran itu produksi (beras) 34 (juta ton). Kami kunjungan ke Amerika, tanya tentang ini apa yang digunakan, sepertinya gunakan satelit. Jadi beras kita mereka sudah tahu," katanya. Sementara itu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memprediksi Indonesia menjadi negara dengan produksi beras tertinggi ke dua di dunia setelah Brasil. Berdasarkan data FAO, beras Indonesia diprediksi mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026. "Kita diakui oleh FAO. Ini, ini FAO mengakui, minggu lalu kita diberi penghargaan. Ini, kita nomor 2 kenaikan produksi dunia. Brasil nomor 1. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan Indonesia posisi nomor 1 dunia," ungkapnya. ====[3] (fby/pta) References^ Zulkifli Hasan (www.cnnindonesia.com)^ beras (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) diproyeksikan akan mencatatkan prospek kinerja yang semakin baik, termasuk memasuki fase pertumbuhan lebih sehat, menyusul spin-off Unit Usaha Syariah (USS) BTN Syariah. Hal itu disepakati oleh dua analis Binaartha Sekuritas, Avanza Bagus Aditya dan Achmadi Hangradhika, yang menilai bahwa kinerja BTN memperlihatkan tren pemulihan yang solid, dengan mencatatkan lonjakan signifikan pada Net Interest Income (NII) atau pendapatan bunga bersih. "Kenaikan Net Interest Income yang mencapai 44,49 persen yoy (year-on-year) menjadi Rp12,61 triliun dinilai sebagai katalis penting bagi perbaikan profitabilitas BTN. Ditambah langkah spin-off BTN Syariah, kami melihat BTN masuk fase pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan," ujarnya dilansir Antara, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Avanza dan Achmadi, kinerja positif BTN juga tercermin dari pertumbuhan laba bersih sebesar 10,58 persen yoy hingga September 2025 yang mencapai Rp2,30 triliun. Selain itu, peningkatan pendapatan bunga dan efisiensi pendanaan mendorong Net Interest Margin (NIM) Bank Mandiri naik menjadi 3,9 persen pada kuartal III/2025. Karena itu, Binaartha Sekuritas merekomendasikan pembelian (buy) saham BBTN dengan target harga Rp1.345 yang mencerminkan potensi kenaikan 13,5 persen. Hal itu antara lain karena rebound margin, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta outlook penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan non-subsidi yang tercatat semakin positif. Senada, Analis Mandiri Sekuritas, Kresna Hutabarat menyebut bahwa BTN memiliki kinerja yang impresif dengan NIM yang melonjak 100 basis poin (bps) pada kuartal III 2025, dari 2,9 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kenaikan tersebut ditopang peningkatan yield aset dan perbaikan cost of fund (biaya dana) ke level 4,2 persen. Dengan optimis, Kresna merekomendasikan buy saham BBTN dengan target harg Rp1.380, atau dengan potensi kenaikan 16 persen dari harga pasar. Ia memprediksi untuk tahun mendatang, dukungan program pemerintah di bidang perumahan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan kinerja perseroan. "Komitmen kuat pemerintah di sektor perumahan yang tercermin dari 350 ribu kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan program KPP (Kredit Program Perumahan) akan menjadi mesin yang mendongkrak pertumbuhan kredit BTN pada 2026 dibandingkan 2025," tutup Kresna Hutabarat. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman[1] mengatakan pemerintah akan menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR[2]) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM[3]) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Maman mengatakan saat ini usaha 'wong cilik' terdampak banjir dan longsor akan dipetakan dalam sejumlah kriteria berdasarkan dampak yang dirasakan. Misalnya, apakah dampaknya permanen atau semi permanen. "Langkah-langkahnya akan kita rumuskan. Namun sekarang kan BNPB sedang fokus pada penanggulangan bencana, kalau kami masuk pada pemulihan ekonomi," ujar Maman di sela-sela acara BIG Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ini lagi kita bicarakan. Pak Presiden kan sudah menyampaikan bahwa akan membebaskan KUR bagi yang terdampak bencana," sambungnya. Namun, Maman masih belum bisa memastikan berapa nilai utang KUR dan jumlah UMKM yang akan dihapus. Pasalnya kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat saat ini belum kondusif. "Yang terpenting kita sepakat dulu bahwa kita petakan dulu UMKM - UMKM yang terdampak yang mana saja," kata Maman. Prabowo sebelumnya menyatakan akan menghapus KUR bagi petani yang lahannya terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra. Ia mengatakan hal tersebut di sela kunjungan kerja meninjau kondisi infrastruktur yang rusak di Kabupaten Bireuen, Aceh pascaterjangan bencana banjir dan longsor di Sumatra. "Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Jadi petani jangan khawatir enggak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa," ujar Prabowo. Dari pantauannya, Prabowo mengungkapkan banyak sawah-sawah hingga lahan pertanian rusak dan bendungan jebol akibat diterjang bencana sejak akhir November lalu. ====[4] (sfr/sfr) References^ Maman Abdurrahman (www.cnnindonesia.com)^ KUR (www.cnnindonesia.com)^ UMKM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah akan mengkhususkan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHE SDA hanya di rekening khusus Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Kewajiban penempatan baru 100% DHE SDA ke Himbara itu akan dilakukan pada 1 Januari 2026 melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Purbaya mengatakan, alasan utama pengkhususan kewajiban penempatan DHE di Himbara itu ditetapkan atas hasil evaluasi ketentuan DHE SDA sebelumnya yang tak mendefinisikan lembaga jasa keuangan tempat eksportir wajib menempatkan dolar hasil ekspornya. Tanpa pengkhususan bank Himbara itu, ia bilang DHE SDA yang selama ini ditempatkan di rekening khusus malah kebanyakan di konversi ke rupiah, lalu ditempatkan di bank-bank kecil untuk kemudian di konversi lagi ke mata uang valas dan disimpan di luar negeri. "DHE nya memang masuk ke sini, dolar kan. Lalu mereka tukar ke rupiah, dan dipindahin ke bank kecil-kecil lain, diconvert ke dolar, dibawa ke luar negeri, jadi enggak efektif," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025). Purbaya mengatakan, dengan pengkhususan Himbara sebagai penampung DHE SDA eksportir pada tahun depan, maka pengawasan konversi dan penempatan dananya menjadi mudah. Bila bank milik negara masih memainkan DHE SDA dan tak mampu membuat cadangan devisa Indonesia meningkat, ia mengaku lebih mudah mencopot direksi Himbara. "Kalau dirut-dirut Himbara, direktur-direkturnya macem-macem ya kita berhentiin, gampang. Jadi tujuannya adalah memastikan DHE nya betul-betul efektif, itu saja. Sehingga supply dolar di sini betul-betul bertambah. Kan selama ini gagal kan," tegasnya. Sebagai informasi, Pemerintah tengah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 perubahan kedua tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA). Aturan ini sudah disosialisasikan dan akan berlaku pada 1 Januari 2026. Kalangan perbankan telah mendapatkan sosialisasi dari Kementerian Keuangan pada 5 Desember 2025 lalu, terkait revisi kedua kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengelolaan Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke sistem keuangan domestik. Dalam dokumen Strategi Kebijakan Penguatan Likuiditas Valas Domestik dari Kementerian Keuangan yang telah diterima kalangan perbankan, disebutkan bahwa revisi PP 8/2025 DHE SDA akan mewajibkan penempatan DHE Valas para eksportir hanya ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) per 1 Januari 2026. "Dana 100% wajib dipindahkan ke rekening khusus Himbara," dikutip Senin (8/12/2025). Dalam PP 8/2025, ketentuan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum atau definisi bank yang dapat menjadi tempat penempatan DHE SDA tak diatur secara khusus, namun kini hanya dikhususkan bagi Himbara. Selain itu, ketentuan terbaru selanjutnya ialah batas konversi DHE Valas ke Rupiah diturunkan dari 100% menjadi paling banyak 50%. Diikuti dengan perluasan penggunaan valas untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa tidak terbatas hanya pada barang yang tidak bisa diproduksi domestik, dan kebutuhan modal kerja. Eksportir juga dapat menempatkan dana pada SBN valas yang diterbitkan di domestik. Seiring dengan itu, pemerintah menerbitkan SBN valas di domestik untuk menampung excess valas dari DHE sekaligus pendalaman pasar. Dalam revisi di Pasal 6 nya terkait dengan lokasi rekening khusus atau reksus, kini hanya diwajibkan dibuat di Himbara yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang dimiliki negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan sebelumnya dapat dilakukan pada LPEI dan/atau Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing secara umum. "LPEI tidak lagi menjadi tempat pemasukan maupun penempatan DHE SDA," sebagaimana tertera dalam dokumen FGD pemerintah ke perbankan. Terkait dengan ketentuan baru yang membatasi penukaran rupiah dari hasil penempatan DHE SDA, sebagaimana diatur nantinya dalam revisi Pasal 11 A PP 8/2025 dengan maksimal 50%, disebabkan hasil evaluasi kebijakan DHE SDA selama ini yang belum optimal mendorong cadangan devisa dan rupiah. Pemerintah mencatat, ini disebabkan Penggunaan DHE SDA terhadap incoming DHE (%) rata-rata bulanan Maret sampai dengan September 2025 didominasi konversi ke Rupiah hingga 66,0%, dan dana yang tetap bersemayam di valas hanya 21,9% serta semakin kecil. Selain itu, revisi terhadap Pasal 16 juga akan dilakukan perluasan cakupan pengenaan sanksi, dari sebelumnya hanya dikenakan terhadap eksportir yang tidak memasukkan DHE SDA ke reksus, menjadi mencakup kewajiban pemindahan dana paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE dari bank non-Himbara ke Himbara. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber