bot
Moderators-
Jumlah Konten
129.727 -
Bergabung
-
Kunjungan terakhir
Never
Content Type
Profiles
Forums
ARTIKEL
Store
Downloads
Calendar
Blogs
Galeri
Classifieds
Videos
Applications
Iklan
Collections
Direktori Bisnis
Photo Competition
Everything posted by bot
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI[1]) mengakui gaya penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector[2]) yang digandeng perusahaan pinjaman online (pinjol[3]) membuat citra industri buruk. Ketua AFPI Entjik S Djafar mengatakan aduan penagihan oleh debt collector yang tak sesuai ketentuan mayoritas berasal dari pinjol ilegal. "Menurut kami yang membuat industri ini jelek adalah perlakuan penagihan dari pinjol ilegal yang tidak punya aturan, karena dari kasus maupun pengaduan yang ada 80 persen - 90 persen itu adalah pinjol ilegal," katanya pada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Entjik menegaskan penagihan oleh pihak ketiga harus mengikuti sejumlah ketentuan, di antaranya seluruh tenaga penagih wajib terdaftar dan terverifikasi pada AFPI sehingga ID dari seluruh penagih terdaftar pada Portal Tenaga Penagih (PTP). Kemudian, seluruh tenaga penagih wajib mengikuti pelatihan terutama tentang penagihan secara beretika dan peraturan penagihan atas perlindungan konsumen dan wajib mengikuti ujian kompetensi yang dikeluarkan/diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ia menegaskan setiap perusahaan jasa penagihan wajib menjadi anggota AFPI di mana sebelum jadi anggota wajib diseleksi dan diverifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) asosiasi. "Jika ada pengaduan masyarakat atas perilaku penagihan yang tidak beretika ataupun di luar SOP AFPI, maka akan dilakukan sidang kode etik oleh komite etik yang independen," katanya. Ia menilai sepanjang pihak ketiga penagih utang ada yang mengontrol dan ada sanksi jika melanggar aturan seharusnya tidak masalah jika perusahaan pembiayaan menggunakan jasanya. "Jika terbukti ada tenaga penagih yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi, apabila berat maka akan di-black list tidak boleh lagi bekerja atau beraktivitas di industri pindar," katanya. Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12) lalu. Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka. Peristiwa ini kemudian memunculkan desakan larangan penagihan utang oleh pihak ketiga. Desakan datang dari DPR. Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata. "Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara. ====[4] (fby/pta) References^ AFPI (www.cnnindonesia.com)^ debt collector (www.cnnindonesia.com)^ pinjol (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia — PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) bersama PT Bank Mega Tbk (MEGA) menyalurkan kredit sindikasi Rp 3,7 triliun kepada PT SKPlasma Core Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan pabrik produk fraksionasi plasma darah pertama di Indonesia. SKPlasma Core Indonesia merupakan perusahaan patungan antara SK Plasma, bagian dari SK Group Korea, dan Indonesia Investment Authority (INA). Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur produk obat derivat plasma (PODP). Chief Wholesale dan Treasury Allo Bank Yogi Bima Sakti mengatakan inisiatif strategis tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan industri fraksionasi plasma dalam negeri guna meningkatkan ketersediaan produk turunan plasma darah domestik, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat akses terhadap terapi berbasis plasma darah yang esensial bagi pasien di seluruh Indonesia. Selain memperkuat fondasi industri kesehatan nasional, proyek ini juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka jalan menuju kemandirian nasional dan potensi ekspor di masa mendatang. "Pembangunan pabrik fraksionasi plasma ini bukan hanya sekadar investasi finansial, melainkan juga investasi jangka panjang untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Yogi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025). Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib mengatakan bahwa Bank Mega secara bersama-sama dengan Allo Bank sebagai satu konglomerasi keuangan kelompok CT Corp terus mengembangkan perannya dalam pembangunan Indonesia khususnya sektor kesehatan berupa pembangunan fraksionasi plasma darah. "Pembangunan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian kesehatan nasional khususnya menjamin plasma darah yang aman, berkualitas dan berkelanjutan," katanya. Sebagai informasi, pada 8 Desember 2025 lalu, PT SKPlasma Core Indonesia meluncurkan SK GammaBio dan SK Albumin dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peluncuran ini menandai kehadiran PODP nasional pertama yang diproduksi dari plasma donor Indonesia, sekaligus mencerminkan kemajuan penting dalam pengembangan ekosistem terapi berbasis plasma di dalam negeri. SK GammaBio merupakan terapi immunoglobulin berbasis plasma yang digunakan untuk penanganan imunodefisiensi, penyakit autoimun, serta pencegahan dan pengobatan infeksi, sementara SK Albumin digunakan untuk berbagai kondisi klinis seperti luka bakar, sindrom nefrotik, sirosis hati, dan syok hemoragik. Dukungan pembiayaan melalui pinjaman sindikasi ini memperkuat kesinambungan pengembangan kedua produk tersebut, khususnya dalam memastikan kesiapan fasilitas fraksionasi plasma di Karawang sebagai landasan untuk mendukung produksi dalam negeri yang berkelanjutan. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis 0,96 poin atau naik tipis 0,01% ke level 8.678,31 pada penutupan perdagangan sesi pertama ini, Kamis (18/12/2025). Sebanyak 294 saham naik, 364 turun, dan 141 tidak bergerak. Nilai transaksi hingga jeda makan siang hari ini mencapai Rp 10,35 triliun, melibatkan 20,35 miliar saham dalam 1,66 juta kali transaksi. Meski IHSG menguat, mayoritas sektor perdagangan terkoreksi hari ini dengan koreksi paling dalam dicatatkan oleh utlitas, konsumer non-primer dan properti. Sementara itu sektor finansial tercatat menjadi penopang kinerja IHSG dengan penguatan 1,47%. Secara spesifik, saham perbankan raksasa menjadi motor penggerak IHSG tatkala saham-saham konglomerat ramai-ramai bergerak di zona merah hari ini. Saham Bank Central Asia (BBCA) naik 2,49% ke Rp 8.225 per saham dan berkontribusi atas penguatan 18,87 indeks poin. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) melesat 1,87% ke Rp 3.820 per saham dengan kontribusi 11,52 indeks poin. Bank Mandiri (BMRI) lompat 2,49% ke Rp 5.150 per saham dengan sumbangsih 10,41 indeks poin. Adapun saham Bank Negara Indonesia (BBNI) yang menguat 1,14% ke Rp 4.420 per saham dengan sumbangan penguatan 1,71 indeks poin. Adapun saham-saham konglomerat tercatat menjadi beban IHSG hari ini dengan kontribusi pelemahan terhadap indeks terbesar disumbang oleh saham BREN dan AMMN. Pelaku pasar perlu mencermati sejumlah sentimen yang bergerak pada hari ini. Sentimen terbesar akan datang dari Inflasi AS yang akan diumumkan pada Kamis malam ini. Dari dalam negeri, sentimen akan datang dari keputusan BI dan konferensi pers APBN KiTa yang digelar sore hari ini atau beberapa jam sebelum pengumuman inflasi AS. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia bulan Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 4,75%. Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipatif (pre-emptive) dan berwawasan ke depan (forward looking) untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 1,5-3,5% pada tahun 2025 dan 2026. Selain itu, kebijakan ini menegaskan fokus BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Langkah ini menunjukkan sikap hati-hati otoritas moneter. Meskipun ada ruang untuk pelonggaran seiring melandainya inflasi domestik, BI memilih pendekatan pro-stability untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik agar tidak terjadi arus keluar modal (capital outflow). BI menegaskan akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan makroprudensial yang longgar. Dalam perkembangan terpisah, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah proaktif dengan melakukan lobi tingkat tinggi ke penyedia indeks global, MSCI. Direktur Utama BEI terbang langsung ke New York untuk bernegosiasi terkait aturan free float yang dinilai merugikan emiten Indonesia. Bursa menekankan bahwa definisi free float di Indonesia sebenarnya lebih ketat (batas kepemilikan 5%) dibandingkan standar bursa lain (10%), sehingga penerapan aturan MSCI dirasa tidak adil jika memukul bobot saham-saham big cap Indonesia. BEI juga mendesak MSCI agar metodologi yang diterapkan bersifat universal dan non-diskriminatif. Langkah diplomasi ini sangat krusial untuk mencegah potensi keluarnya dana asing (outflow) yang bisa menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memecat seorang pegawai pelaku pungutan liar (pungli) bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Amran menyatakan hal ini saat berdialog dengan anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Selasa (16/12) lalu. "Ada yang menipu rakyat. Dua minggu lalu sudah saya pecat. Tidak ada toleransi," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta. Amran menyatakan Kementan tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik penyimpangan yang mencederai kepercayaan publik dan merugikan petani. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurutnya pegawai yang dipecat tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangan dengan meminta sejumlah uang kepada petani untuk mengakses bantuan pemerintah yang mestinya gratis. Pungutan liar yang dilakukan berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta per unit alat dan mesin pertanian. Bahkan di salah satu titik nilainya mencapai sekitar Rp600 juta. "Jangan nyolong. Masa rakyat disuruh bayar Rp50 juta sampai Rp600 juta. Itu langsung saya copot," kata Amran. Pemecatan ini menurutnya merupakan tindakan nyata, bukan sekadar peringatan simbolik. "Masa satu orang mau mengganggu kepentingan 286 juta rakyat. Risiko apa pun saya siap terima, yang penting saya berpihak pada rakyat," ujar Amran. Amran menegaskan Kementan akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar maupun penyimpangan lainnya. Seluruh laporan akan diverifikasi secara menyeluruh, dan apabila terbukti, akan dikenakan sanksi administratif hingga proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui dialog bersama HKTI ini, Amran kembali menekankan bahwa reformasi birokrasi dan penegakan integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam membangun sektor pertanian yang bersih, adil, dan berpihak pada petani. (sur/tim/sur) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan kesehatan nasional, PT Allo Bank Indonesia Tbk ("Allo Bank") dengan bangga mengumumkan pinjaman sindikasi senilai IDR3,7 triliun, bersama dengan PT Bank Mega Tbk, kepada PT SKPlasma Core Indonesia, perusahaan patungan antara SK Plasma, bagian dari SK Group Korea, dan Indonesia Investment Authority ("INA"), yang bergerak di bidang manufaktur Produk Obat Derivat Plasma (PODP), dalam rangka mendukung pembangunan pabrik produk fraksionasi plasma darah pertama di Indonesia. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk mendukung pengembangan industri fraksionasi plasma dalam negeri guna meningkatkan ketersediaan produk turunan plasma darah domestik, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat akses terhadap terapi berbasis plasma darah yang esensial bagi pasien di seluruh Indonesia. Selain memperkuat fondasi industri kesehatan nasional, proyek ini juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka jalan menuju kemandirian nasional dan potensi ekspor di masa mendatang. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pada 8 Desember 2025 lalu, PT SKPlasma Core Indonesia meluncurkan SK GammaBio dan SK Albumin dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peluncuran ini menandai kehadiran PODP nasional pertama yang diproduksi dari plasma donor Indonesia, sekaligus mencerminkan kemajuan penting dalam pengembangan ekosistem terapi berbasis plasma di dalam negeri. SK GammaBio merupakan terapi immunoglobulin berbasis plasma yang digunakan untuk penanganan imunodefisiensi, penyakit autoimun, serta pencegahan dan pengobatan infeksi, sementara SK Albumin digunakan untuk berbagai kondisi klinis seperti luka bakar, sindrom nefrotik, sirosis hati, dan syok hemoragik. Dukungan pembiayaan melalui pinjaman sindikasi ini memperkuat kesinambungan pengembangan kedua produk tersebut, khususnya dalam memastikan kesiapan fasilitas fraksionasi plasma di Karawang sebagai landasan untuk mendukung produksi dalam negeri yang berkelanjutan. "Pembangunan pabrik fraksionasi plasma ini bukan hanya sekadar investasi finansial, melainkan juga investasi jangka panjang untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Yogi Bima Sakti, Chief Wholesale dan Treasury Allo Bank. "Kami optimistis bahwa fasilitas ini akan menjadi salah satu pilar utama dalam ekosistem kesehatan nasional, memastikan pasien memiliki akses yang terjamin terhadap produk-produk turunan plasma yang berkualitas tinggi." Bank Mega secara bersama-sama dengan Allo Bank sebagai satu konglomerasi keuangan kelompok CT Corp terus mengembangkan perannya dalam pembangunan Indonesia khususnya sektor kesehatan berupa pembangunan fraksionasi plasma darah.Pembangunan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian kesehatan nasional khususnya menjamin plasma darah yang aman, berkualitas dan berkelanjutan," jelas Kostaman Thayib, Direktur Utama Bank Mega. "Proyek ini menandai langkah penting dalam pengembangan PODP di Indonesia, dengan dimulainya produksi pertama di dalam negeri. Melalui investasi ini, PT SKPlasma Core Indonesia akan membangun kapasitas produksi yang berkelanjutan untuk meningkatkan akses pasien terhadap obat-obatan esensial yang direkomendasikan oleh WHO, sekaligus memperkuat dan mengembangkan keahlian teknologi di bidang produk obat derivat plasma, membangun infrastruktur kesehatan, mendorong pengembangan tenaga ahli, serta memastikan peningkatan mutu yang berkelanjutan," ujar Ted Hyunho Roh, Presiden Direktur PT SKPlasma Core Indonesia. "Pembangunan fasilitas fraksionasi plasma ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia melalui pembangunan kapasitas produksi yang berkelanjutan di dalam negeri," ujar Ridha Wirakusumah, Ketua Dewan Direktur INA. "Melalui kemitraan INA dengan PT SKPlasma Core Indonesia, serta dukungan pembiayaan dari Allo Bank dan Bank Mega, proyek ini memastikan bahwa kebutuhan terapi berbasis plasma tidak hanya dapat dipenuhi hari ini, tetapi juga dikelola secara konsisten dan terukur dalam jangka panjang. Lebih dari sekadar pembangunan fasilitas, inisiatif ini membangun fondasi industri, mulai dari kepastian pasokan, standar mutu dan tata kelola produksi, hingga kesiapan infrastruktur, yang diperlukan agar pasien Indonesia memiliki akses berkelanjutan terhadap obat-obatan esensial berbasis plasma." Dukungan terhadap proyek ini sejalan dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) pemerintah yang menekankan pada kemandirian dan inovasi di sektor farmasi. Ketersediaan produk turunan plasma buatan dalam negeri akan secara signifikan meningkatkan efisiensi dan keandalan rantai pasok obat-obatan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada biaya kesehatan dan kualitas layanan medis kepada masyarakat Indonesia. Keberlanjutan pengembangan inisiatif ini tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia ("PMI"), Badan Pengawas Obat dan Makanan ("BPOM"), Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia ("BKPM"), serta seluruh pihak terkait lainnya yang secara konsisten mendukung penguatan ekosistem kesehatan nasional. (agt) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB[1]) resmi menetapkan kebijakan pola kerja fleksibel (flexible working arrangement/ FWA[2]) bagi aparatur sipil negara (ASN[3]), termasuk TNI dan Polri, pada 29-31 Desember 2025. Menpan RB Rini Widyantini menyampaikan kebijakan ini untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat tanpa mengganggu layanan publik. "Untuk para ASN kita sudah ada kesepakatan keputusan untuk bisa dilakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel, jadi bukan work from anywhere (WFA), jadi flexible working arrangement (FWA)," ujar Rini saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kebijakan ini berlaku bagi seluruh ASN, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Rini menjelaskan, dalam sistem FWA, ASN bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dari kantor maupun dari lokasi lain sesuai pengaturan instansi masing-masing. Namun, ia menegaskan instansi pemerintahan untuk tetap menjalankan pelayanan publik esensial dengan optimal, khususnya layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. "Kami telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan pengaturan kerja fleksibel tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan publik," tegasnya. Lebih lanjut, Rini mengatakan kebijakan ini merupakan hasil keputusan bersama Menpan RB, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan. Hal ini sama dengan yang disampaikan sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, ia juga menyampaikan masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan dan pengaduan terkait kinerja pemerintah melalui kanal Lapor di laman www.lapor.go.id selama periode pola kerja fleksibel tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan skema work from anywhere (WFA) bagi pekerja pada 29-31 Desember 2025. Airlangga menyampaikan usulan tersebut dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). "Oleh karena itu, kami usulkan ken ada 29,30, dan 31 yang di antara libur, kami usul untuk work from anywhere and everywhere," kata Airlangga. Ia menyebut perjalanan keluarga bisa saja terhalang apabila orang tuanya tetap bekerja di hari itu. Karenanya, ia mengusulkan agar pekerja bisa bekerja dari mana saja selama tiga hari terakhir tahun ini. ====[4] (fln/sfr) References^ KemenpanRB (www.cnnindonesia.com)^ FWA (www.cnnindonesia.com)^ ASN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) membukukan kinerja bisnis yang solid sepanjang kuartal III/2025. Capaian tersebut menegaskan komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan perlindungan keuangan dan kesehatan yang berkelanjutan, mudah diakses, serta relevan dengan kebutuhan nasabah, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Hingga akhir kuartal III/2025, Prudential Indonesia mencatat total pendapatan premi sebesar Rp15,2 triliun. Pada periode yang sama, perusahaan juga merealisasikan pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp11,5 triliun kepada lebih dari 1 juta penerima manfaat. Pembayaran klaim ini mencerminkan peran Prudential Indonesia dalam memberikan perlindungan nyata kepada nasabah di berbagai tahap kehidupan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kinerja tersebut didukung oleh kondisi keuangan yang tetap kuat. Tingkat solvabilitas atau Risk-Based Capital (RBC) Prudential Indonesia tercatat sebesar 395%, jauh di atas ketentuan regulator. Posisi ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Vice President Director Prudential Indonesia, Vikas Sinha, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi perusahaan yang telah memasuki usia 30 tahun. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil dari kepercayaan nasabah, tenaga pemasar, serta dukungan berbagai pihak yang memungkinkan kinerja perusahaan tetap terjaga hingga kuartal III/2025. "RBC Perusahaan yang senantiasa kami jaga diatas ketentuan regulator, pertegas komitmen kami untuk dapat membayarkan klaim Nasabah yang sesuai ketentuan polis hingga jangka panjang, sehingga Nasabah tidak perlu khawatir selama pengajuan klaimnya sesuai dengan ketentuan polis maka akan kami bayarkan. Hal ini sejalan dengan misi kami untuk terus menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi kini dan nanti," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12). Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Prudential Indonesia terus melakukan diversifikasi portofolio produk. Salah satu fokus utama adalah penguatan produk tradisional guna menjangkau segmen nasabah yang lebih luas. Sebagai bagian dari Prudential plc, perusahaan mencatat peningkatan margin laba bisnis baru pada kuartal III/2025 dibandingkan paruh pertama tahun yang sama, seiring pergeseran portofolio ke produk tradisional. Total pendapatan premi dari produk tradisional tumbuh 18% secara tahunan pada periode ini. Pertumbuhan tersebut mencerminkan perubahan preferensi nasabah yang cenderung memilih produk dengan desain yang lebih sederhana dan mudah dipahami, terutama bagi masyarakat yang baru pertama kali memiliki asuransi. Prudential Indonesia menangkap peluang ini dengan memperluas penawaran produk tradisional yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Di samping itu, kinerja positif juga terlihat pada segmen asuransi kumpulan. Prudential Indonesia mencatat pertumbuhan total pendapatan premi asuransi kumpulan sebesar 116% menjadi Rp317 miliar. Peningkatan ini didorong oleh semakin tingginya kesadaran pemilik usaha akan pentingnya perlindungan kesehatan bagi karyawan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan jangka panjang. Sejumlah perusahaan bahkan mulai memperluas manfaat asuransi hingga mencakup anggota keluarga karyawan. Perusahaan menilai bahwa perlindungan kesehatan karyawan kini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus daya tarik perusahaan bagi para pekerja. Hal ini memperkuat peran asuransi kesehatan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dunia usaha. Di sisi layanan, Prudential Indonesia terus menghadirkan inovasi untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Salah satunya melalui program loyalitas PRUPoints yang dirancang untuk memberikan apresiasi atas kesetiaan dan keterlibatan nasabah. Melalui program ini, nasabah dapat mengumpulkan poin dari berbagai aktivitas dan menukarkannya dengan beragam manfaat, setelah melakukan aktivasi dan registrasi pada akun PRUPoints melalui tautan berikut. Kehadiran PRUPoints diharapkan dapat lebih memberikan nilai tambah bagi Nasabah yang akan mendorong loyalitas dan persistensi Nasabah pada Prudential Indonesia. Vikas menegaskan, Prudential Indonesia akan melanjutkan strategi perusahaan untuk mempertahankan kinerja yang solid dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan untuk terus menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi kini dan mendatang melalui solusi keuangan dan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau, serta berorientasi pada nasabah (customer-centric). "Kami memiliki target untuk terus tumbuh berkelanjutan hingga ke masa depan, sehingga bisa terus mewujudkan perlindungan jangka panjang bagi Nasabah dan keluarga Indonesia, di setiap kehidupan, untuk masa depan," pungkas dia. (rir) Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Bursa Efek Indonesia (BEI[1]) mengumumkan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham[2] PT Toba Pulp Lestari [3]Tbk (INRU) sejak kemarin, Rabu (17/12). Langkah penghentian sementara ini diambil menyusul penghentian operasional perusahaan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). BEI menilai penghentian operasional itu memunculkan ketidakpastian terkait kelangsungan bisnis Toba Pulp Lestari. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi II Perdagangan Efek pada Rabu, 17 Desember 2025 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," kata Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Pande Made Kusuma Ari A dalam keterangan resmi. Dalam sepekan terakhir, saham INRU merosot 9,92 persen. Harga saham jatuh ke Rp590 per lembar dari, padahal per 4 Desember harganya masih Rp715 per lembar. PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk menghentikan operasionalnya sementara per 11 Desember 2025 usai menerima surat dari Kemenhut serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara menyusul bencana Sumatra. Kemenhut mengirim Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor S.468/PHL/IPHH/PHL.04.01/B/12/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mengirim surat Nomor 500.4.4.44/237/DISLHKPHPS/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 yang memerintahkan penghentian seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk dari Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) sebagai langkah kewaspadaan terhadap dampak banjir dan cuaca ekstrem. "Sehubungan dengan kedua kebijakan tersebut, Perseroan wajib melaksanakan penghentian sementara kegiatan operasional pabrik yang diakibatkan berhentinya penatausahaan kayu serta penghentian kegiatan pemanenan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dan PKR (perkebunan kayu rakyat)," ujar PT TPL dalam keterangannya seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI, diunggah Senin (11/12). Kemenhut akan melakukan audit dan evaluasi mendalam ke Toba Pulp Lestari atas dugaan jadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan hal itu merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto. "PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini," kata Raja Juli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12). Raja Juli menugaskan Wamenhut Rohmat Marzuki untuk memantau proses audit dan evaluasi ini. Apabila terbukti melanggar, Kemenhut akan mencabut PBPH Toba Pulp ataupun pengurangan luas lahan hutan yang boleh dikelola. ====[4] (pta) References^ BEI (www.cnnindonesia.com)^ saham (www.cnnindonesia.com)^ Toba Pulp Lestari (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengawal pembayaran tahap awal yang dilakukan fintech peer to peer (P2P) lending Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada lender. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, OJK senantiasa mendorong DSI untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. "Pernyataan penyelesaian kewajiban dalam jangka waktu satu tahun merupakan bagian dari kesepakatan antara DSI dengan para lender, dalam hal ini melalui Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia," kata Agusman dalam jawaban tertulis, Rabu, (17/12/2025). Terpisah, dalam laman resmi Paguyuban Lender DSI di Instagram, DSI dijadwalkan untuk memberikan informasi kondisi keuangan perusahaan secara general termasuk namun tidak terbatas pada dana awal yang dapat dicairkan tahap pertama paling lambat 2 Desember 2025. "Konsep formula pencairan akan difinalkan pada rapat melalui zoom pada 6 Desember 2025. Sebagai tindak lanjut akan hal tersebut, DSI akan melakukan proses transfer tahap awal pada 8 Desember 2025," sebagaimana dikutip Kamis, (18/12/2025). Sebelumnya, melalui akun resmi @paguyubanlenderdsi, dana lender yang terekapitulasi sebagai proyek berjalan dan selesai tercatat mencapai Rp1 triliun per 18 November 2025. Nominal ini terdiri dari laporan 3.312 lender. Para lender melaporkan bahwa dananya tidak bisa ditarik dan imbal hasilnya sudah berhenti sejak 6 Oktober 2025. Para lender pun menilai ada indikasi kuat dugaan mismanagement seiring dengan minimnya transparansi dari perusahaan. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Pajak bukan merupakan satu-satunya penerimaan suatu daerah. Retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Meski pajak dan retribusi merupakan pungutan dari masyarakat, keduanya ternyata memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan ini tentunya perlu dipahami oleh masyarakat. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha yang dibayarkan kepada pemerintah daerah tanpa adanya manfaat yang diberikan secara langsung kepada pembayarnya. Artinya, manfaat yang diterima masyarakat dari pembayaran pajak tidak diberikan secara spesifik kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk kebutuhan umum. Pendapatan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Jakarta, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis pajak daerah di Jakarta meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dan lainnya. Dasar hukum pelaksanaan pajak daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Retribusi Daerah Berbeda dari pajak, retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa, pelayanan, atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Pembayaran retribusi memberikan manfaat langsung bagi pembayar, sesuai jenis layanan atau fasilitas yang digunakan. Contoh retribusi meliputi retribusi terminal, retribusi pelayanan pasar, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta retribusi pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah. Retribusi daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang menjelaskan jenis retribusi berikut mekanisme pemungutannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Perbedaan Utama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk memudahkan pemahaman, berikut rangkuman perbedaan antara pajak dan retribusi daerah: Dari segi sifat pungutannya, pajak daerah bersifat wajib tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar, sementara retribusi daerah merupakan pungutan wajib yang disertai imbalan langsung sesuai layanan yang diterima. Secara regulasi, keduanya berlandaskan aturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Perbedaan tujuan juga menjadi pembeda utama. Pajak daerah dipungut untuk membiayai kebutuhan umum masyarakat, sedangkan retribusi daerah digunakan untuk menutup biaya penyediaan jasa, fasilitas, atau perizinan tertentu yang diberikan pemerintah daerah. Contohnya, pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sementara itu, retribusi daerah meliputi retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Untuk Kepentingan Masyarakat Jakarta Baik pajak maupun retribusi daerah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk taat membayar kewajiban daerah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan kota yang lebih maju, tertata, dan sejahtera. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, masyarakat turut berperan dalam pembangunan Jakarta. Semua penerimaan ini pada akhirnya kembali kepada warga melalui fasilitas umum yang lebih baik, layanan publik yang meningkat, dan pembangunan yang lebih merata. (inh) Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Harga minyak mentah[1] dunia menguat hampir US$1 pada perdagangan Kamis (18/12), setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump[2] mengumumkan blokade terhadap kapal tanker yang masuk dan keluar Venezuela[3]. Kebijakan Trump tersebut memicu kekhawatiran gangguan pasokan, apalagi saat ini sebagian besar ekspor minyak Venezuela yang masih tertahan. Mengutip Reuters, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 98 sen atau 1,7 persen menjadi US$56,89 per barel, setelah sempat menguat lebih dari US$1. Sementara itu, minyak mentah Brent menguat 92 sen atau 1,54 persen ke level US$60,60 per barel. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Analis pasar IG, Tony Sycamore menilai eskalasi tekanan AS terhadap Venezuela menjadi pemicu utama kenaikan harga minyak. "Meski detail penegakan masih belum jelas, eskalasi tekanan AS yang tak terduga terhadap rezim Maduro telah memicu kekhawatiran gangguan pasokan dan mendorong penutupan posisi jual di pasar yang sebelumnya jenuh," ujarnya. Kemarin Trump memerintahkan blokade terhadap seluruh kapal tanker minyak yang masuk dan keluar Venezuela dan berada dalam daftar sanksi. Trump juga menuding pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai organisasi teroris asing, meski mekanisme penegakan blokade tersebut belum dijelaskan secara rinci. Sumber pasar dan data kepabeanan menunjukkan sebagian besar ekspor minyak Venezuela masih tertahan pada Rabu akibat kebijakan tersebut. Hal ini terjadi meski perusahaan minyak negara PDVSA telah kembali memuat kargo minyak mentah dan bahan bakar, yang sebelumnya menghentikan operasi akibat serangan siber. Di sisi lain, kapal tanker yang disewa Chevron dilaporkan masih terus berangkat menuju AS. Pengapalan tersebut dilakukan berdasarkan izin khusus yang sebelumnya diberikan pemerintahan Trump. Pekan lalu, AS menggunakan Coast Guard untuk menyita kapal tanker raksasa Skipper di dekat perairan Venezuela. Aksi tersebut menjadi penyitaan pertama kargo minyak Venezuela oleh AS. Kabar blokade ini mendorong harga minyak naik lebih dari 1 persen pada sesi perdagangan Rabu (17/12). Kenaikan itu sekaligus menjadi rebound dari level terendah lima tahun yang sebelumnya dipicu oleh kemajuan pembicaraan damai Ukraina, yang membuka peluang pelonggaran sanksi terhadap Rusia. Minyak mentah Venezuela menyumbang sekitar 1 persen dari pasokan global. Sebagian besar ekspor negara tersebut dikirim ke China. ====[4] (ldy/pta) References^ minyak mentah (www.cnnindonesia.com)^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ Venezuela (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Harga minyak dunia bergerak menguat pada perdagangan Kamis (18/12/2025) pagi, meski secara tren masih berada dalam fase pelemahan sejak awal Desember. Melansir Refinitiv, pada pukul 09.40 WIB, minyak Brent tercatat di US$59,92 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di US$56,21 per barel. Pergerakan yang mencerminkan upaya rebound setelah tekanan tajam dalam beberapa sesi sebelumnya. Dibandingkan posisi Rabu (17/12/2025), Brent naik tipis dari US$59,68 per barel dan WTI menguat dari US$55,94 per barel. Namun, penguatan ini belum cukup untuk menghapus tren turun yang sudah terbentuk sejak minyak menyentuh level di atas US$63 per barel pada awal bulan. Jika ditarik lebih panjang, harga Brent telah turun sekitar 5,7% dari posisi 5 Desember 2025 yang masih berada di kisaran US$63,75 per barel. WTI bahkan terkoreksi lebih dalam, melemah hampir 6,5% dari level US$60,08 per barel pada periode yang sama. Data ini menegaskan bahwa pasar masih berada dalam tekanan struktural, meski sesekali muncul reli teknikal jangka pendek. Sentimen geopolitik kembali menjadi penopang pergerakan hari ini. Pasar merespons eskalasi ketegangan terkait Venezuela, setelah Amerika Serikat mengumumkan langkah pemblokiran terhadap kapal tanker minyak yang masuk dan keluar dari negara tersebut. Kebijakan ini memicu kekhawatiran gangguan pasokan, meskipun detail penegakannya masih belum sepenuhnya jelas. Secara fundamental, kontribusi minyak Venezuela terhadap pasokan global relatif kecil, sekitar 1%. Namun, langkah AS tersebut tetap cukup untuk memicu short covering di pasar yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi jenuh jual (oversold). Reaksi ini lebih bersifat psikologis dan teknikal, ketimbang perubahan nyata pada keseimbangan pasokan global. Di sisi lain, dampak kebijakan tersebut dinilai terbatas karena sebagian besar minyak Venezuela diekspor ke China. Lemahnya permintaan di Asia serta menumpuknya stok minyak di floating storage membuat efek gangguan pasokan belum terasa signifikan, khususnya bagi importir besar di kawasan tersebut. Tekanan utama pasar minyak saat ini masih datang dari sisi makro. Perlambatan ekonomi global, kekhawatiran permintaan energi, serta optimisme terhadap kemajuan perundingan geopolitik lain, termasuk potensi meredanya sanksi terhadap Rusia, membuat reli harga cenderung rapuh dan mudah terkoreksi. Setiap kali harga mencoba menguat, tekanan jual kembali muncul, menandakan pelaku pasar masih berhati-hati dan belum berani mengambil posisi bullish jangka menengah. Dari sisi pelaku industri, fokus perusahaan minyak global juga mulai bergeser kembali ke bisnis inti minyak dan gas, seiring evaluasi terhadap strategi energi terbarukan yang dinilai belum memberikan imbal hasil optimal. Langkah ini memperkuat persepsi bahwa pasokan jangka panjang relatif aman, sehingga membatasi ruang lonjakan harga. CNBC Indonesia (emb/emb) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Jasa Marga[1] (Persero) Tbk merombak susunan manajemen perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB[2]) yang digelar kemarin, Rabu (17/12). Dalam laporan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jasa Marga menyampaikan RUPS menetapkan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perusahaan. "Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 17 Desember 2025 dengan salah satu mata acara perubahan susunan pengurus perseroan," ujar Corporate Secretary and Chief Administration Office Jasa Marga Ari Wibowo dalam keterangan resmi, Kamis (18/12), melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Perusahaan menyatakan tidak terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha dari perubahan susunan manajemen tersebut. Seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan keterbukaan informasi, merujuk pada POJK No 31/POJK.04/2015 dan perubahan melalui POJK No 45 Tahun 2024. Melalui keputusan RUPS, pemegang saham menunjuk sejumlah nama baru dalam jajaran direksi dan komisaris. Komposisi baru itu di antaranya menetapkan posisi direktur layanan yang kini diisi oleh Yaya Ruhiya, sementara jabatan direktur pengembangan usaha ditempati Ari Respati. Adapun jajaran dewan komisaris turut mengalami perubahan dengan hadirnya nama baru dalam struktur tersebut. Berikut susunan lengkap jajaran pengurus Jasa Marga pasca RUPS: Dewan KomisarisKomisaris Utama: Juri Ardiantoro Komisaris: Syamsul Bachri Yusuf Komisaris Independen: Nachrowi Ramli Komisaris Independen: Tedi Kurniawan Komisaris Independen: Rudi Antariksawan Komisaris: Asrorun Ni'am Sholeh DireksiDirektur Utama: Rivan Achmad Purwantono Direktur Bisnis: Reza Febriano Direktur Human Capital dan Transformasi: Yoga Tri Anggoro Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Pramitha Wulanjani Direktur Operasi: Fitri Wiyanti Direktur Layanan: Yaya Ruhiya Direktur Pengembangan Usaha: Ari Respati ====[3] (del/pta) References^ Jasa Marga (www.cnnindonesia.com)^ RUPSLB (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengungkapkan, layanan QRIS Tap In-Tap Out makin marak digunakan masyarakat. Sistem transaksi digital QRIS yang memanfaatkan mekanisme Near Field Communication (NFC) telah digunakan untuk transaksi sebanyak 508 ribu kali, atau tumbuh 1.200% secara bulanan. "Tumbuh 1.200% month to month dan ke depan kita akan terus melakukan perluasan QRIS Tap khususnya di transportasi ya," kata Filianingsih seusai konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI, dikutip Kamis (18/12/2025). Filianingsih mengatakan, hingga kini layanan QRIS yang cukup menempelkan smartphone ke mesin pemindai untuk menyelesaikan transaksi, tanpa perlu memindai QR code secara manual itu telah digunakan di 14 provinsi. Dengan maraknya pemanfaatan layanan transaksi QRIS terbaru itu, Filianingsih mengatakan, BI akan terus mendorong pengembangan perluasan layananannya dari yang hanya bisa digunakan ponsel berbasis Android menjadi IOS. "Ke depan kita akan terus dorong supaya IOS atau Apple juga bisa membuka NFC-nya sehingga bisa dipakai smartphone IOS juga bisa menggunakan fitur QRIS Tap," ucap Filianingsih. Khusus untuk QRIS sendiri, Filianingsih mengatakan, hingga saat ini penggunanya sudah mencapai 59 juta, sedikit di atas target sepanjang tahun ini yang sebanyak 58 juta pengguna. Dari sisi transaksi, mencapai 13,66 miliar dari target pada tahun ini yang sebanyak 6,5 miliar. Adapun cakupan merchant yang sudah menyediakan QRIS sebesar 42 juta dari target 40 juta yang mayoritas atau 90% adalah UMKM. "Nah di tahun 2026 kita terus akan mendorong perluasan QRIS dengan mengangkat tema kemerdekaan yaitu 17, 8 dan 45. Artinya kita akan menargetkan transaksi QRIS 17 miliar dan perluasan QRIS antar negara ke 8 negara dan juga 45 juta merchant serta 60 juta pengguna," paparnya. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemegang saham PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC), Harimas Tunggal Perkasa, tercatat telah melakukan aksi penjualan saham. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi tertanggal 17 Desember 2025, Harimas Tunggal Perkasa melepas sebagian saham IMPC dalam dua tahap transaksi. Sebelum transaksi, Harimas Tunggal Perkasa memiliki sebanyak 21,19 miliar saham IMPC atau setara dengan 38,60% hak suara. Setelah aksi penjualan tersebut, kepemilikan sahamnya turun menjadi 21,01 miliar saham dengan porsi hak suara sebesar 38,27%. Penjualan pertama dilakukan pada 15 Desember 2025 sebanyak 110 juta saham IMPC dengan harga Rp3.050 per saham. Selanjutnya, pada 16 Desember 2025, Harimas Tunggal Perkasa kembali menjual 70 juta saham dengan harga Rp2.900 per saham. Total saham yang dilepas dalam dua hari tersebut mencapai 180 juta saham. Dijelaskan bahwa tujuan transaksi adalah realisasi investasi serta meningkatkan free float saham IMPC. Harimas Tunggal Perkasa ditegaskan bukan merupakan pemegang saham pengendali perseroan. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank[1] Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI [2]merombak jajaran direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB[3]), Rabu (17/12). RUPSLB mengangkat Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Wakil Direktur Utama (wadirut), menggantikan Agus Noorsanto. Perempuan yang akrab disapa Vivi itu sebelumnya menjabat sebagai Direktur Finance & Strategy BRI sejak 2021. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Lalu, hasil RUPSLB menunjuk Mahdi Yusuf sebagai Direktur Legal and Compliance, Achmad Royadi sebagai Direktur Finance and Strategy, Aris Hartanto sebagai Direktur Consumer Banking, serta Ety Yuniarti sebagai Direktur Manajemen Risiko. Dalam keterangan resmi, BRI mengatakan anggota direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, berikut susunan terbaru direksi dan komisaris BRI: Dewan DireksiDirektur Utama: Hery Gunardi Wakil Direktur Utama: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y.S Direktur Treasury and International Banking: Farida Thamrin Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya Direktur Network and Retail Funding: Aquarius Rudianto Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi Direktur Operations: Hakim Putratama Direktur Legal and Compliance: Mahdi Yusuf Direktur Manajemen Risiko: Ety Yuniarti Direktur Finance and Strategy: Achmad Royadi Direktur Consumer Banking: Aris Hartanto Dewan KomisarisKomisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Parman Nataatmadja Komisaris: Helvi Yuni Moraza Komisaris: Awan Nurmawan Nuh Komisaris Independen: Lukmanul Khakim Komisaris Independen: Edi Susianto. ====[4] (fby/pta) References^ Bank (www.cnnindonesia.com)^ BRI (www.cnnindonesia.com)^ RUPSLB (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengendali PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO), Sight Investment Company Pte Ltd kembali menambah kepemilikan sahamnya di emiten rumah sakit tersebut. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 sebanyak 66,5 juta lembar pada saat harga saham SILO Rp2.400 per saham. Dengan demikian, kepemilikan saham Sight Investment Company Pte Ltd meningkat dari sebelumnya 8.251.973.832 saham menjadi 8.318.473.832 saham. Seiring dengan penambahan kepemilikan tersebut, porsi hak suara juga mengalami kenaikan, dari 63,46% menjadi 63,97%. Dalam keterangannya, pihak pemegang saham menegaskan statusnya tetap sebagai pengendali dan menyatakan akan mempertahankan pengendalian atas SILO. Adapun transaksi ini dilakukan dengan status kepemilikan langsung, tanpa skema perjanjian pembelian kembali (repurchase agreement) dengan tujuan investasi. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten jalan tol PT Jasa Marga Tbk (JSMR) telah melakukan perubahan jajaran pengurus dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 17 Desember 2025. Perseroan menunjuk Yaya Ruhiya sebagai Direktur Layanan dan Ari Respati sebagai Direktur Pengembangan Usaha. Yaya Ruhiya sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways, sedangkan Ari Respati menjabat sebagai Presiden Direktur InJourney Tourism Development Corporation (ITDC). Ari Respati menggantikan posisi M. Agus Setiawan, sedangkan Yaya menduduki posisi baru. Dengan demikian, jumlah dan komposisi direksi Jasa Marga bertambah satu menjadi tujuh orang. Di jajaran Komisaris, Seppalga Ahmad diberhentikan secara hormat sebagai Komisaris Independen Jasa Marga. Jabatannya kini digantikan oleh Tedi Kurniawan. Berdasarkan Keputusan Mata Acara Rapat dimaksud, susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris 1) Komisaris Utama : Juri Ardiantoro 2) Komisaris : Syamsul Bachri Yusuf 3) Komisaris Independen : Nachrowi Ramli 4) Komisaris Independen : Tedi Kurniawan 5) Komisaris Independen : Rudi Antariksawan 6) Komisaris : Asrorun Ni'am Sholeh Direksi 1) Direktur Utama : Rivan Achmad Purwantono 2) Direktur Bisnis : Reza Febriano 3) Direktur Human Capital dan : Yoga Tri Anggoro Transformasi 4) Direktur Keuangan dan : Pramitha Wulanjani Manajemen Risiko 5) Direktur Operasi : Fitri Wiyanti 6) Direktur Layanan : Yaya Ruhiya 7) Direktur Pengembangan Usaha : Ari Respati (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya [1]Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun di APBN 2026 untuk membiayai pemulihan bencana banjir [2]dan tanah longsor di Pulau Sumatra[3] yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Ia menjelaskan alokasi Rp60 triliun itu diputuskan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin lalu (15/12). "Kemarin sore hingga jelang malam, saya juga mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara," tulis Purbaya dalam akun Instagram @menkeuri yang diunggah Rabu (17/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menjelaskan dana Rp60 triliun berasal dari hasil efisiensi anggaran kementerian/lembaga (KL). Duit penghematan itu pun dialihkan untuk mengongkosi pemulihan ketiga daerah yang terdampak. "Kami siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Aceh-Sumatera," imbuhnya. "Uangnya tersedia, jadi begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap," pungkasnya. [Gambas:Instagram][4] Purbaya pernah mengatakan butuh Rp51 triliun untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar. Namun, ia menyebut ada dana sekitar Rp60 triliun di APBN 2026 yang bisa digunakan untuk pemulihan bencana, meskipun kebutuhannya cuma Rp51 triliun. Anggaran itu, kata Purbaya, merupakan hasil efisiensi anggaran KL untuk tahun 2026. Nilai penghematan diklaim mencapai puluhan triliun. "Sudah kita sisir semuanya. Sebelum bencana sudah kita kumpulkan Rp 60 triliun dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa nggak. Jadi begitu dibutuhkan Rp 60 triliun yang disebutkan oleh Pak Presiden, ya kita udah siap," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12). ====[5] (pta) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ Sumatra (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Instagram] (www.instagram.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia — PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) dan PT Eka Mas Republik (MyRepublic Indonesia) telah mengumumkan kesepakatan penggabungan atau merger. Dalam aksi korporasi ini, Moratelindo akan menjadi entitas yang bertahan dan berganti nama menjadi PT Ekamas Mora Republik Tbk. Setelah penggabungan efektif, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) akan menjadi pemegang saham pengendali PT Ekamas Mora Republik Tbk (MORA) dari entitas hasil penggabungan melalui kepemilikan secara tidak langsung. Melalui merger ini, PT Ekamas Mora Republik Tbk optimis akan menjadi entitas yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi, dengan kapasitas yang tidak dapat dicapai oleh kedua perusahaan secara mandiri sebelum merger dilakukan. Optimisme tersebut karena masing-masing perusahaan membawa kekuatan jaringan yang saling melengkapi. Moratelindo merupakan Penyedia Akses Jaringan (NAP) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) dan salah satu penyedia jaringan tulang punggung telekomunikasi (Fiber Optic Backbone) terbesar di Indonesia. Per September 2025, Moratelindo memiliki total panjang kabel serat optik sebesar lebih dari 57 ribu km dan 6 data center berkapasitas 3,3 megawatt, dengan lebih dari 16,8 ribu pelanggan enterprise, hampir 1 juta total homepass, dan lebih dari 296 ribu jumlah pelanggan ritel. Sementara itu, MyRepublic Indonesia, entitas anak PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), merupakan penyedia jaringan fiber to the home (FTTH). Per September 2025, MyRepublic Indonesia melayani lebih dari 1,52 juta pelanggan ritel dengan layanan internet cepat hingga 1 Gbps, dan memiliki lebih dari 58 ribu km kabel serat optik dengan lebih dari 8,7 juta homepass. Presiden Direktur PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) Krisnan Cahya mengatakan, merger ini juga akan mendukung program pemerintah percepatan dan pemerataan ekosistem digital di tanah air. "Melalui penguatan jangkauan jaringan dan peluncuran berkelanjutan, kita bisa mendorong ekosistem digital lokal yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/12). Sementara Direktur Utama dan CEO Moratelindo Jimmy Kadir mengatakan merger ini akan membuka ruang untuk pertumbuhan Perusahaan yang lebih luas dengan potensi yang semakin besar. "Cakupan jaringan dan kapasitas infrastruktur yang saling melengkapi dapat menghadirkan layanan yang lebih stabil, cepat, dan cakupan lebih luas bagi pelanggan, sekaligus mempercepat ekspansi jaringan secara optimal," jelasnya. Selain itu, Direktur Utama dan CEO MyRepublic Indonesia Timotius Max Sulaiman mengungkapkan, penggabungan ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan sinergi finansial yang berkelanjutan. "Melalui optimalisasi biaya operasional dan menghindari duplikasi belanja modal dan pembangunan infrastruktur, yang dapat dilakukan melalui utilisasi aset jaringan backbone hingga last mile," sebutnya. Rencana merger telah mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris Moratelindo dan MyRepublic Indonesia, dan kini sedang menunggu persetujuan regulator dan pemegang saham. Apabila semua persetujuan dan ketentuan terpenuhi, penyelesaian proses merger diharapkan dapat terlaksana pada semester pertama 2026. Manajemen optimis, penggabungan keunggulan strategis, finansial, dan operasional yang dihasilkan dari merger ini akan memperkuat kapasitas entitas untuk meningkatkan layanan, mendorong percepatan dan pemerataan pengembangan ekosistem digital di Indonesia, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, negara, dan pemegang saham. Sementara itu saham MORA melonjak signifikan sepanjang tahun ini. Pada awal tahun saham MORA parkir di level Rp 430. Pada penutupan perdagangan kemarin saham MORA bertengger di level Rp 11.575 atau terbang 2.591,86% sepanjang tahun berjalan (ytd). Adapun per 30 November 2025, penerima manfaat akhir MORA adalah Farida Bau. Dia mengendalikan MORA melalui PT Chandrakarya Multikreasi dengan kepemilikan 35,99%. Lalu PT Gema Lintas Benua juga tercatat sebagai pemilik 30,18% saham MORA dan 18,32% digenggam oleh PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL). Sebagai informasi, MyRepublic bersama dengan PT Telemadia Komunikasi Pratama, anak usaha Surge, menjadi pemenang lelang frekuensi 1,4 Ghz. Khusus untuk MyRepublic, layanan itu memenangkan dua regional dari tiga regional yang diperebutkan yakni Regional II dan Regional III. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] dibuka di posisi Rp16.703 per dolar AS[2] di perdagangan pasar spot pada Kamis (18/12). Mata uang Garuda turun 9 poin atau minus 0,05 persen. Mata uang Asia bervariasi. Peso Filipina naik 0,13 persen, yen Jepang turun 0,03 persen, dolar Singapura minus 0,05 persen, won Korea Selatan minus 0,02 persen, dan baht Thailand turun 0,10 persen. Senada, mata uang utama negara maju bervariasi. Euro Eropa minus 0,02 persen, franc Swiss turun 0,01 persen, dolar Australia naik 0,09 persen, dan dolar Kanada stagnan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Analis Doo Financial Futures mengatakan meski melemah, rupiah masih berpotensi menguat terbatas pada dolar AS setelah Bank Indonesia menahan suku bunga di level 4,75 persen. "Namun investor canderung wait and see data penting inflasi AS malam ini, " katanya pada CNNIndonesia.com. Hari ini, ia memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.600- Rp16.750 per dolar AS. ====[3] (fby/pta) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas saham PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) di tengah penghentian sementara operasionalnya akibat banjir di Sumatra. Hal ini sebagaimana tercatat di pengumuman BEI No.: Peng-SPT-00021/BEI.PP3/12-2025. Penghentian sementara ini sehubungan dengan adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha PT Toba Pulp Lestari Tbk (Perseroan) akibat penghentian sementara kegiatan operasional Perseroan oleh Pemerintah. "Maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi II Perdagangan Efek pada Rabu, 17 Desember 2025 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," sebagaimana dikutip Kamis, (18/12/2025). Akibat adanya kejadian ini, bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan. Sebelumnya, perseroan telah menyampaikan keterangan terkait isu tersebut dalam keterbukaan informasi Perseroan nomor 1209/TPL-P/XII/25 tanggal 16 Desember 2025 perihal Permintaan Penjelasan atas PP Akses Hasil Hutan oleh Kemenhut (Tanggapan). Dalam pembelaannya, emiten kertas dan pulp ini menjelaskan penghentian operasional terjadi seiring kebijakan pemerintah melalui otoritas kehutanan yang menangguhkan sementara akses penatausahaan hasil hutan di sejumlah wilayah. Manajemen INRU menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari proses pengendalian, evaluasi, dan verifikasi pengelolaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Penangguhan ini mencakup penghentian sementara kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil hutan yang wajib dipatuhi oleh perseroan. Perseroan menegaskan penghentian akses penatausahaan hasil hutan tersebut tidak mempengaruhi izin usaha PBPH yang dimiliki. Dengan demikian, seluruh izin usaha INRU tetap berlaku dan tidak ada izin material yang terdampak kebijakan tersebut. Adapun penghentian akses hasil hutan bersifat sementara, namun hingga kini perseroan belum memperoleh kepastian waktu dari pemerintah terkait pembukaan kembali akses tersebut. Ketidakpastian ini membuat perseroan belum dapat memastikan kapan kegiatan operasional dapat kembali berjalan normal. Dari sisi operasional, INRU menghentikan sementara kegiatan produksi pabrik serta pemanenan kayu yang memerlukan penatausahaan hasil hutan. Sementara dari sisi keuangan, perseroan menghadapi potensi penundaan pendapatan seiring tertundanya proses produksi selama kebijakan berlangsung. Manajemen juga menegaskan penghentian akses berdampak pada seluruh kegiatan utama, mulai dari penebangan, pengangkutan kayu, hingga produksi pabrik yang bergantung pada penatausahaan hasil hutan, sehingga operasional berhenti sementara. Selama masa penghentian ini, perseroan tidak melakukan produksi, tidak mencari bahan baku di luar mekanisme regulator, serta belum memiliki sumber pendapatan alternatif di luar kegiatan usaha utama. Diketahui, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapatkan perintah khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). "Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, yang banyak diberitakan. Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap Toba Pulp Lestari ini," katanya di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Dia mengatakan dalam waktu dekat akan menugaskan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. "Nanti Insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya, akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah kita akan kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH [Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan] yang mereka kuasai beberapa tahun belakang ini," katanya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) telah menambah kepemilikan saham PT Sentul City Tbk. (BKSL) secara signifikan. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi, Samuel Sekuritas menambah kepemilikan saham BKSL melalui transaksi reverse repo yang dilakukan pada 16 Desember 2025. Sebelum transaksi, SSI tercatat memiliki 6,65 miliar saham BKSL atau setara dengan 3,97% hak suara. Setelah transaksi, jumlah kepemilikan meningkat menjadi 8,82 miliar saham dengan porsi hak suara mencapai 5,26%. Dengan demikian, terdapat penambahan sebanyak 2,16 miliar saham BKSL dalam transaksi tersebut. Transaksi reverse repo tersebut dilakukan pada harga Rp142 per saham dan kepemilikannya bersifat tidak langsung. Meski kepemilikan saham meningkat, SSI menegaskan tidak berstatus sebagai pemegang saham pengendali dan tidak memiliki tujuan untuk mengambil alih pengendalian Sentul City. Laporan ini disampaikan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4 Tahun 2024 mengenai pelaporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka, serta menjadi bagian dari kewajiban transparansi kepada regulator pasar modal. Seperti diketahui, saat ini harga saham BKSL berada di level Rp137 per saham. Artinya, transaksi tersebut dilakukan pada harga premium, atau lebih mahal dari harga pasar. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) telah menambah kepemilikan saham PT Sentul City Tbk. (BKSL) secara signifikan. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi, Samuel Sekuritas menambah kepemilikan saham BKSL melalui transaksi reverse repo yang dilakukan pada 16 Desember 2025. Sebelum transaksi, SSI tercatat memiliki 6,65 miliar saham BKSL atau setara dengan 3,97% hak suara. Setelah transaksi, jumlah kepemilikan meningkat menjadi 8,82 miliar saham dengan porsi hak suara mencapai 5,26%. Dengan demikian, terdapat penambahan sebanyak 2,16 miliar saham BKSL dalam transaksi tersebut. Transaksi reverse repo tersebut dilakukan pada harga Rp142 per saham dan kepemilikannya bersifat tidak langsung. Meski kepemilikan saham meningkat, SSI menegaskan tidak berstatus sebagai pemegang saham pengendali dan tidak memiliki tujuan untuk mengambil alih pengendalian Sentul City. Laporan ini disampaikan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4 Tahun 2024 mengenai pelaporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka, serta menjadi bagian dari kewajiban transparansi kepada regulator pasar modal. Seperti diketahui, saat ini harga saham BKSL berada di level Rp137 per saham. Artinya, transaksi tersebut dilakukan pada harga premium, atau lebih mahal dari harga pasar. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Ancaman demo buruh[1] hingga berjilid-jilid menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) menunggu penetapan kenaikan upah[2] minimum provinsi (UMP[3]) 2026 oleh gubernur di seluruh Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemeritah daerah wajib menetapkan dan mengumumkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan demo digelar jika kenaikan upah di tahun depan tidak sesuai permintaan buruh. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bisa dipastikan aksi nasional akan dilakukan, tanggal berapa? Setelah 24 Desember (2025). Sampai dengan Januari (2026) pun kita bisa aksi berjilid-jilid, bergelombang. Kalau gubernur mengkhianati, mengubah keputusan Presiden (Prabowo Subianto)," tegasnya dalam Konferensi Pers via Zoom, Rabu (17/12). Pemerintah menetapkan rumus UMP 2026 adalah Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Alfa yang ditetapkan adalah 0,5-0,9. KSPI setuju dengan formula UMP 2026, asalkan indeks tertentu atau alfa yang dipakai adalah 0,9. "Kami ingin berjuang di 0,9, kan boleh. Kalau bupati/wali kota setuju, kan boleh. Dengan demikian, aksi nasional kemungkinan besar baru bisa dilakukan setelah 24 Desember (2025)," sambung Iqbal. Iqbal menegaskan dirinya tidak menghalangi aksi demonstrasi di daerah. Bahkan, ia mengatakan tempat yang harus diprotes oleh buruh adalah kantor-kantor gubernur. Terlebih, Iqbal mendengar aduan buruh bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat bersiap menggunakan alfa yang rendah. Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh itu menuntut alfa yang dipakai dalam penetapan UMP 2026 adalah 0,9. "Kok belum berunding sudah ada instruksi? Seperti Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) 0,5, Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) 0,7. Ini apa-apaan? Belum berunding sudah instruksi, ini kan gaya-gaya pemerintahan lama," ungkap Iqbal. "KSPI meminta kawan-kawan buruh, harus yang dijaga, yang harus dituntut, yang harus didemonstrasi ya ke kantor gubernur dulu. Kami akan instruksikan ke daerah dulu aksinya. Karena yang kita khawatirkan gubernurnya akan mengubah angka 0,9, kita mau berjuang," tegasnya. Jika pemerintah menetapkan alfa 0,9, Iqbal memprediksi UMP DKI Jakarta di 2026 akan naik 6,9 persen. UMP Jakarta 2025 adalah Rp5.396.761, berarti kenaikan 6,9 persen membuat upah DKI tahun depan menjadi Rp5,769.137. "Mungkin kalau secara nasional ya, secara rata-rata itu (kenaikan UMP 2026) 7,2 persen. Kalau pakai pertumbuhan ekonominya nasional, inflasinya nasional. Kalau inflasi nasional itu kan 2,86 persen, pertumbuhan ekonominya 5,04 persen. Dengan angka tersebut, maka 7,2 persen-7,3 persen," jelas Iqbal. "Kalau DKI, misal (alfa) 0,5, naiknya (UMP 2026) cuma 4,3 persen. Kita tolak, kalau pakai 0,5 kita tolak total!" pungkasnya. ====[4] (pta) References^ demo buruh (www.cnnindonesia.com)^ upah (www.cnnindonesia.com)^ UMP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber