bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG[2]) berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi. Purbaya mengatakan program tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 1 juta tenaga kerja. Mengacu pada perhitungan teknis yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen dapat menyerap sekitar 450 ribu tenaga kerja. "Input segini, growth-nya segini, tenaga kerjanya berapa? Kalau nggak salah angka yang terakhir yang saya tahu, 1 persen itu 450 ribu lapangan kerja. Berarti kalau 1 juta, 2 persen lebih sedikit. Kira-kira itu dari MBG saja," ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Meski demikian, ia mengingatkan angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penciptaan lapangan kerja baru. Sebab, sebagian tenaga kerja kemungkinan berasal dari sektor lain yang berpindah ke program tersebut. "Tapi kan nanti ada juga orang yang pindah ke situ kan, itu jadi pengurang, jadi nggak penuh 2 persen, tapi karena ada yang pindah ke situ dari tempat lain, pindah sebelumnya ke tempat lain, dihitung PDB tempat lain, sekarang ke MBG," jelasnya. Kendati demikian, Purbaya menilai dampak bersih program MBG terhadap pertumbuhan ekonomi tetap signifikan. Ia memperkirakan kontribusinya bisa berada di atas 1 persen apabila program dijalankan secara optimal. "Saya pikir 1 persen lebih kelihatan dampaknya, kalau dijalankan dengan baik. Net ya, net ya. Bukan gross kayak tadi," kata dia. (lau/ins) Add as a preferred source on Google [3] References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengungkapkan perkembangan terbaru terkait rencana pembentukan BUMN di sektor tekstil. Menurutnya saat ini masih dalam proses pembahasan. "BUMN tekstil masih kita pelajari. Kita melihat dulu, mencermati market sizingnya seperti apa, kemudian juga karena ini kan salah satu industri yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan banyak. Jadi, kembali lagi, ada bisnis itu, BUMN masuk ke industri yang memang memberikan dampak ekonomi signifikan bagi kita, terutama sekali pembukaan lapangan pekerjaan," kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026). Menurut Dony, industri tekstil pernah menjadi kekuatan Indonesia. Namun saat ini banyak perusahaan tekstil swasta yang berguguran, hingga perlunya peran dari negara. "Kan kita tahu, dari dulu tekstil ini salah satu kekuatan Indonesia, kan? Kalau memang swastanya tidak begitu kuat, ya mungkin kalau perlu ya kita harus masuk. Tapi kan kita lagi pelajari, kan belum mulai juga," jelasnya. Dia juga menjelaskan beberapa opsi yang akan dilakukan, seperti pengambilalihan aset dari raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Namun saat ini masih dalam proses perhitungan, karena Danantara tak sekedar ingin masuk namun tidak membuat bisnis tekstil semakin kompetitif. Namun menurutnya salah satu perhitungan yang dipertimbangkan adalah penciptaan lapangan kerja yang besar dari industri ini. Hanya saja persoalan pangsa pasar juga masih menjadi ganjalan, pasalnya banyak produk tekstil impor legal yang bocor ke pasar. "Sebenarnya kan kita memiliki competitive advantage kan, labour cost, kemudian juga market sizing yang besar, tinggal nanti tentu regulasinya juga harus dicermati, terutama sekali masalah impornya, ya kebocoran-kebocoran itu harus diprotect kan. Sehingga, nanti perusahaan yang di dalam negerinya mampu untuk bersaing," katanya. Lebih lanjut, menurut Dony belum ada jangka waktu kapan BUMN ini akan dibentuk. Pasalnya saat ini di Danantara begitu juga di BP BUMN masih banyak persoalan perusahaan plat merah lainnya yang perlu diselesaikan. "Karena teman-teman bisa lihat 1.101 perusahaan yang harus saya urusin satu satu, dirapihin satu satu, nanti kita pilih yang prioritynya besar dulu. Nanti kita selesaikan yang besar dulu, kemudian yang makin kecil priority-nya," tutur Dony. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] mencatatkan rekor terlemah sepanjang sejarah pada Selasa (7/4) dengan nilai sebesar Rpp17.105 per dolar AS[2]. Mata uang Garuda melemah 70 poin atau 0,41 persen dari perdagangan sebelumnya. Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp17.092 per dolar AS. Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona hijau. Yen Jepang menguat 0,08 persen, baht Thailand menguat 0,21 persen, yuan China menguat 0,33 persen, peso Filipina melemah 0,46 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,77 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dolar Singapura juga menguat 0,10 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,1 persen pada penutupan perdagangan sore ini. Sedangkan, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,23 persen, poundsterling Inggris menguat 0,03 persen, dan franc Swiss menguat 0,18 persen. Dolar Australia menguat 0,12 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,18 persen. [Gambas:Youtube][3] Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah tertekan hingga ke level terdalam sepanjang sejarah pada penutupan Selasa (7/4) utamanya disebabkan kekhawatiran perang di Timur Tengah. "Walau sentimen eksternal masih beragam, investor masih terpecah, beberapa masih memperkirakan akan ada perdamaian, beberapa mengantisipasi eskalasi," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4). Menurut Lukman, harga minyak mentah yang naik terus akan semakin membebani anggaran pemerintah terlebih tidak dinaikkannya harga BBM. "Tidak sedikit yang memperkirakan defisit akan tetap melewati 3 persen walau anggaran MBG dikurangi," tutupnya. (ldy/ins) Add as a preferred source on Google [4] References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai tiga pasal Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disebut-sebut mengancam semangat desentralisasi industri kripto. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso menilai pemerintah dan DPR sangat progresif dalam membangun budaya dan juga membangun pengaturan yang solid di tingkat undang-undang. Ia mengatakan OJK telah memberi masukan kepada DPR serta melakukan riset dengan para pelaku industri kripto untuk menyiapkan opsi terbaik untuk RUU tersebut. Adi kemudian menyinggung bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki bursa kripto. Ia menyebut bahwa bursa bersifat tersentralisasi. "Kripto ini adalah decentralized finance, tapi bursa ini kan centralized measures yang kita bisa tingkatkan ternyata untuk peningkatan pengembangannya ke depan. Jadi menarik," ujar Adi selepas pembukaan Bulan Literasi Kripto di The Dome, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026). Maka demikian, ia mengatakan tim bidang DPR meminta masukan kepada OJK untuk menyempurnakan regulatory framework yang dapat ditingkatkan. Khususnya pada peningkatan perlindungan konsumennya, serta kapasitas untuk melacak transaksi yang ilegal. Adi mengatakan Indonesia ingin karena kita juga ingin menaati The Financial Action Task Force (FATF). Dalam hal ini, Indonesia sudah menjadi anggota penuh FATF dalam beberapa tahun terakhir. "Tadi teman-teman DPR-PATK juga men-support kita. Saya rasa ini adalah diskusi yang menarik dan konstruktif," tutur Adi. Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi XI Eric Hermawan menyampaikan bahwa pengaturan kripto di RUU P2SK masih digodok. DPR membidik perumusan peraturan baru itu dapat rampung pada masa sidang ini. Eric mengakui bahwa RUU itu memuat beberapa poin-poin penting termasuk adanya bursa kripto. Peraturan yang detil akan disampaikan kemudian setelah RUU sudah disahkan. "Tapi harapan kami bahwa pemerintah bersama DPR berusaha melindungi investasi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia terutama di bidang kripto. Dan harapan kita juga bahwa investasi kripto ini menjadi alternatif kaum muda untuk investasi di bidang yang mereka minat hari ini, kripto," terang Eric. Mengingatkan saja, dalam rapat dengan pendapat umum (RDPU) Komisi XI DPR RI sebulan yang lalu, asosiasi pelaku industri kripto menyampaikan bahwa RUU tersebut disebut mengancam desentralisasi kripto, menggerus peran pedagang aset kripto digital (PAKD), berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan menimbulkan capital outflow dari Indonesia. Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menyoroti pasal 21A ayat 4 dalam RUU tersebut yang mewajibkan seluruh aktivitas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital termasuk kripto untuk ditransaksikan melalui dan dilaporkan kepada bursa. Peraturan saat ini mewajibkan 70% aset kripto harus disimpan di self regulatory organization (SRO). Lantas, bila pasal ini lolos, akan terjadi centralized risk atau single point of failure karena seluruh aset kripto harus ditempatkan di SRO. Selain itu juga ada pasal 215C poin 9 tentang ketentuan bursa kripto harus memiliki atau mengendalikan sistem penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif. ABI menyebut peraturan ini dapat mendegradasi peran PAKD atau kerap disebut exchange, yang selama ini beroperasi secara mandiri. Selanjutnya, pasal 312A poin C mewajibkan bursa menyelenggarakan perdagangan aset digital dalam dua tahun setelah undang-undang disahkan. ABI menyebut ada potensi capital outflow karena transaksi kripto bersifat borderless di seluruh dunia, dan orang Indonesia mampu membuka akun untuk bertransaksi di luar negeri. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank[1] Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI[2] akan menutup layanan BNI Internet Banking[3] sepenuhnya per tanggal 4 Mei 2026. Layanan tersebut yang biasa diakses melalui https://ibank.bni.co.id/ akan dialihkan ke wondr by BNI bagi nasabah ritel dan BNIdirect Bisnis bagi nasabah korporasi. Corporate Secretary BNI Okki Rusharmoto menyampaikan penutupan layanan Internet Banking telah dilakukan secara bertahap mulai 21 April 2026. Adapun BNI akan melakukan pembatasan akses kepada sebagian nasabah, sebelum akhirnya layanan tersebut dihentikan sepenuhnya pada 4 Mei 2026. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "BNI mengimbau nasabah untuk segera melakukan migrasi dengan mengunduh dan mengaktifkan aplikasi wondr by BNI melalui Play Store maupun App Store agar tetap dapat mengakses layanan perbankan digital tanpa kendala," ujar Okki dalam keterangan resmi tertulis, Senin (6/4). Sementara itu, bagi nasabah yang menggunakan rekening giro sebagai sumber dana transaksi, BNI menyediakan alternatif melalui layanan BNIdirect Bisnis yang dirancang untuk mendukung kebutuhan transaksi bisnis secara lebih komprehensif. Ia menjelaskan selama masa transisi, BNI memastikan dukungan penuh melalui berbagai kanal layanan, mulai dari call center, kantor cabang, hingga kanal informasi resmi. Selain itu, perusahaan juga memastikan seluruh data dan histori transaksi nasabah tetap aman sesuai standar keamanan perbankan yang berlaku. [Gambas:Youtube][4] "BNI menyediakan berbagai kanal bantuan agar proses onboarding wondr by BNI maupun BNIdirect Bisnis dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu aktivitas transaksi nasabah," kata Okki. Okki menambahkan transformasi tersebut sebagai bagian komitmen BNI untuk menghadirkan layanan digital yang lebih aman, cepat, dan relevan dengan kebutuhan nasabah. "Kami memastikan proses perpindahan berjalan lancar serta tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah," tambahnya. (fln/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ Bank (www.cnnindonesia.com)^ BNI (www.cnnindonesia.com)^ Internet Banking (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah membuka ratusan lowongan kerja[1] bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) untuk memperkuat kinerja teknis di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]), khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC[3]). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak. Ia menilai posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan. "Kalau di Keuangan sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Selasa (7/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengakui proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama. Karena itu, ia mendorong agar pelaksanaan perekrutan bisa segera dieksekusi guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Terkait pembukaan CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Meski demikian, ia memastikan dari sisi anggaran tidak menjadi kendala. "CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," kata dia. [Gambas:Youtube][4] (lau/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ lowongan kerja (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ DJBC (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PTPP (Persero), Novel Arsyad mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan, terkait rencana merger BUMN Karya. Untuk usaha tersebut, ia mengaku bahwa PTPP telah melakukan komunikasi secara intens dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). "Sebelum melaksanakan integrasi BUMN Karya atau merger yang akan dilakukan oleh Danantara, tentunya apa yang diinginkan adalah bagaimana kita memastikan keterbukaan penuh, evaluasi yang lebih detail sebelum merger itu dilakukan," ungkap Novel dalamacara Earnings Call tahun buku 2025, Selasa (7/4/2026). Novel merinci, langkah yang dilakukan ini merupakan mandat Danantara agar BUMN Karya kembali ke kor bisnis, yaitu bisnis konstruksi. Adapun bisnis-bisnis lainnya harus segera diselesaikan, baik perubahan investasi, ataupun langkah bisnis lainnya. "Sehingga benar-benar murni kembali ke kor bisnis dengan organisasi yang cukup ramping. Kemudian, dengan adanya kita menuju ke arah tersebut, kita harus melakukan percepatan strategi kita dengan melakukan one-off adjustment di mana itu yang tercermin dalam laporan keuangan kita," jelas Novel. Selain itu, PTPP juga melakukan impairment atau penurunan nilai aset secara signifikan pada laporan keuangan tahun buku 2025 sebagai bentuk keterbukaan kondisi fundamental. Sementara itu, Direktur Keuangan PTPP, Agus Purbianto menambahkan penyesuaian nilai buku ini adalah fase kritis yang harus dilalui sebelum restrukturisasi dan konsolidasi dilakukan. Dengan penyajian nilai aset yang wajar, diharapkan proses merger tidak meninggalkan beban tersembunyi bagi entitas baru nantinya. "Setelah buku mencerminkan nilai wajarnya, tahap berikutnya adalah restrukturisasi. Tentunya setelah restrukturisasi selesai, kami akan dimerger. Ini adalah bagian dari tahapan awal," ucap Agus dalam kesempatan yang sama. Langkah sinkronisasi tersebut juga dibarengi dengan strategi streamlining organisasi dan pelepasan aset non-inti atau asset recycling. Untuk ketahui, selain penurunan nilai (impairment) atas asset tertentu pada entitas anak, PTPP juga melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas piutang serta penyesuaian nilai persediaan, sebagai bagian dari penguatan kualitas aset dan penerapan manajemen risiko yang lebih prudent. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan tata kelola perusahaan, serta penyesuaian terhadap dinamika industri. Hal ini tidak mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan operasional Perseroan. Kebijakan tersebut memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada periode pelaporan tahun 2025. Namun demikian, manajemen menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat fundamental keuangan Perseroan dalam jangka panjang. Hal ini juga merupakan bagian dari proses penataan dan penguatan struktur keuangan Perseroan secara menyeluruh guna memastikan keberlanjutan usaha serta meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang. (dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara perihal nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp 17.000 per dolar AS. Melansir data Refinitiv, rupiah ditutup di zona merah dengan depresiasi 0,35% ke level Rp17.090/US$. Posisi ini kembali mencetak rekor sebagai level penutupan terlemah sepanjang masa bagi mata uang Garuda. "Kalau rupiah kita serahkan ke bank sentral, ke ahlinya. Saya percaya bisa betulin," kata Purbaya saat ditemui pewarta, Selasa (7/4/2026). Menurutnya, simulasi nilai tukar rupiah di dalam asumsi makro sudah diubah. Saat ini, dia menilai levelnya masih berada di level yang sesuai denga skenario pemerintah. "Jadi itu masih dalam Itu masih dalam skenario," katanya. Pergerakan rupiah sepanjang perdagangan hari ini dipengaruhi oleh sentimen eksternal dan domestik. Dari eksternal, dolar AS masih cenderung stabil di tengah sikap hati-hati pelaku pasar yang terus mencermati eskalasi konflik Iran. Perhatian pelaku pasar tertuju pada tenggat terbaru dari Presiden AS Donald Trump terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Meski sempat muncul laporan mengenai upaya terakhir untuk mendorong gencatan senjata, pasar global sejauh ini masih tetap dibayangi ketidakpastian. Situasi tersebut memicu kekhawatiran terhadap inflasi yang lebih tinggi, mengubah ekspektasi arah suku bunga global, sekaligus membuat dolar AS kembali diburu sebagai aset safe haven. Akibatnya, ruang penguatan mata uang negara lain, termasuk rupiah, menjadi semakin terbatas. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Penghapusan pungutan pelaku jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai mampu menghindari konflik kepentingan antara regulator dan industri. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026). "Kalau dia mungut entitas A, dia mungut bank, dia mungut asuransi, dia mungut entitas yang lain, pasti ada kepentingan dibalik itu. Sehingga OJK tidak pada independensi dengan pelaku-pelaku industri jasa keuangan," kata Fauzi. Usulan ini rencananya dimasukkan pada revisi Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Fauzi mengharapkan independensi OJK ke depan akan lebih terjaga. "Nah ketika undang-undang OJK itu tersendiri, kita harapkan OJK itu punya independensi lah. Masa dia yang mengawasi, dia juga yang mungut? Nah independensinya tidak ada disitu kita lihat. Artinya syarat dengan kepentingan," ujarnya. Meski demikian, Fauzi menambahkan OJK tidak akan kehilangan sumber pendanaan. OJK akan dibantu melalui surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Nah ide kawan-kawan itu, misalnya kita tawarkan bagaimana idenya kalau pungutannya diambil dari surplus BI dan surplus LPS. Surplus BI kan kurang lebih Rp78 triliun, surplus LPS kurang lebih Rp42 triliun. Jadi kalau itu digabung sudah hampir Rp115-Rp120 triliun," ungkapnya. Ia menyebut, selama ini anggaran surplus tersebut masuk ke APBN, yang sifatnya PNBP. Namun, hal itu dapat menimbulkan problematik bagi sektor-sektor lain. "Tapi kita sudah tahu seandainya nanti dalam perjalanan pembiayaan sumber pendanaan OJK benar-benar dari surplus BI dan LPS, itu kita berharap lembaga ini independen. Tapi ini kan baru wacana," tuturnya. (rob/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Mandiri terus mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan nasional melalui penyaluran kredit infrastruktur yang tumbuh berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari sinergi yang terintegrasi untuk memperkokoh fondasi ekonomi, memperluas konektivitas, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat. Direktur Utama Bank Mandiri menegaskan, komitmen tersebut selaras dengan arah pembangunan pemerintah yang menempatkan infrastruktur sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Bank Mandiri terus menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor strategis untuk memperkuat daya saing, memperluas pemerataan, dan mendorong manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. "Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. Kami meyakini, pembangunan infrastruktur yang terus didorong pemerintah akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat konektivitas, menggerakkan ekonomi kerakyatan, membuka lebih banyak peluang usaha, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat," ujar Riduan, Selasa (7/4). Komitmen tersebut tercermin dari penyaluran kredit infrastruktur Bank Mandiri yang mencapai Rp 491,63 triliun hingga Februari 2026, tumbuh 30,8% secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 375,85 triliun, mengacu pada klasifikasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 Tahun 2015. Penyaluran kredit ini mencerminkan keunggulan yang berkelanjutan dalam kapabilitas pembiayaan Bank Mandiri, yang didukung oleh sinergi ekosistem layanan serta pendekatan pembiayaan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Lebih lanjut Riduan menjelaskan, pembiayaan tersebut telah menjangkau berbagai subsektor strategis, mulai dari jalan dan transportasi, migas dan energi terbarukan, tenaga listrik, telematika, perumahan rakyat, fasilitas kota, hingga konstruksi. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, hingga jaringan kereta api yang memberikan dampak nyata bagi konektivitas dan aktivitas ekonomi nasional. "Penyaluran pembiayaan ini menjadi bukti nyata sinergi sektor keuangan dengan sektor riil dalam menopang pembangunan nasional. Infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif di berbagai wilayah," imbuhnya. Secara rinci, subsektor transportasi menjadi penyumbang terbesar kredit infrastruktur Bank Mandiri dengan nilai mencapai Rp118,03 triliun per Februari 2026, atau tumbuh 18,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, subsektor konstruksi infrastruktur mencatat pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 178,19% yoy menjadi Rp85,84 triliun. Adapun pembiayaan pada pembangunan jalan juga meningkat 11,08% secara tahunan menjadi Rp54,84 triliun, sedangkan subsektor telematika tercatat tumbuh 12,61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu hingga mencapai Rp44,34 triliun. Ke depan, Bank Mandiri meyakini prospek sektor infrastruktur tetap positif seiring berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menopang pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, Bank Mandiri sebagai bagian dari ekosistem Danantara akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah melalui beragam solusi pembiayaan, termasuk skema sindikasi dan pembiayaan berkelanjutan. "Kami ingin terus menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kesejahteraan yang merata. Dengan kekuatan jaringan, pengalaman, serta kapabilitas pembiayaan yang solid, Bank Mandiri siap menghadirkan solusi finansial yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional," tutup Riduan. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Prabowo Subianto[1] memanggil para menteri terkait urusan ekonomi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4). Sejumlah menteri hadir di Istana Kepresidenan ialah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Mentan Andi Amran Sulaiman. Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga hadir. Namun, para pejabat yang hadir masih enggan mengungkapkan agenda rapat hari ini. Airlangga meminta awak media menunggu hasil rapat sesudah rampung nanti. [Gambas:Youtube][2] "Tunggu dulu sampai acara selesai," kata Airlangga. Begitupula dengan Purbaya. Ia mengaku belum mengetahui topik bahasan apa yang akan dibahas dalam rapat hari ini. "Saya belum tahu baru mau mulai rapat nih," katanya. (mnf/ins) Add as a preferred source on Google [3] References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (7/4/2026). Melansir data Refinitiv, rupiah ditutup di zona merah dengan depresiasi 0,35% ke level Rp17.090/US$. Posisi ini kembali mencetak rekor sebagai level penutupan terlemah sepanjang masa bagi mata uang Garuda. Sejak awal perdagangan, tekanan terhadap rupiah sebenarnya sudah terlihat. Rupiah dibuka melemah tipis 0,06% di level Rp17.040/US$, lalu terus tertekan hingga sempat menyentuh Rp17.105/US$ sebelum akhirnya sedikit membaik pada penutupan. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) pada pukul 15.00 WIB terpantau menguat 0,06% ke posisi 100,039. Pergerakan rupiah sepanjang perdagangan hari ini dipengaruhi oleh sentimen eksternal dan domestik. Dari eksternal, dolar AS masih cenderung stabil di tengah sikap hati-hati pelaku pasar yang terus mencermati eskalasi konflik Iran. Perhatian pelaku pasar tertuju pada tenggat terbaru dari Presiden AS Donald Trump terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Meski sempat muncul laporan mengenai upaya terakhir untuk mendorong gencatan senjata, pasar global sejauh ini masih tetap dibayangi ketidakpastian. Situasi tersebut memicu kekhawatiran terhadap inflasi yang lebih tinggi, mengubah ekspektasi arah suku bunga global, sekaligus membuat dolar AS kembali diburu sebagai aset safe haven. Akibatnya, ruang penguatan mata uang negara lain, termasuk rupiah, menjadi semakin terbatas. Dari dalam negeri, sentimen datang dari perkembangan fiskal setelah pemerintah mengungkapkan rencana menaikkan target defisit APBN tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dinaikkan dari semula 2,68% menjadi 2,9%. Purbaya menjelaskan pemerintah telah melakukan exercise atau perhitungan ulang terhadap defisit APBN tahun ini. Perubahan tersebut nantinya akan dimuat dalam laporan semester dan dilaporkan kepada DPR RI. "Jadi kalau di atas 10% gak apa-apa kan.. lapsem aja," ujar Purbaya saat makan siang bersama media di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (7/4/2026). Meski demikian, pemerintah menegaskan defisit tetap akan dijaga agar tidak menembus batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] memastikan pemerintah tetap menahan harga bahan bakar minyak (BBM[2]) bersubsidi hingga akhir 2026 meski harga minyak[3] dunia meningkat. Namun, ia mengakui kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap perekonomian. Purbaya menjelaskan keputusan menahan harga BBM diambil dengan mempertimbangkan beban masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan langsung menekan daya beli, terutama kelompok berpendapatan rendah. "Ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak," ujar Purbaya ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Meski demikian, ia menekankan kebijakan tersebut bukan tanpa dampak. Secara ekonomi, ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas karena anggaran harus digunakan untuk menjaga harga tetap stabil. Ia menggambarkan kebijakan tersebut sebagai bentuk trade-off antara menjaga daya beli masyarakat dan memberikan ruang belanja yang lebih besar bagi pemerintah. "Kalau saya naikin BBM-nya, ruangnya kan jadi punya saya. Tapi rakyat kan harus bayar. Lebih melambatkan ekonominya," jelasnya. [Gambas:Youtube][4] Purbaya juga menyoroti perdebatan klasik dalam ekonomi terkait efektivitas belanja antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, dalam jangka pendek, masyarakat dinilai lebih efisien dalam mengalokasikan pengeluaran dibandingkan pemerintah. Untuk menggambarkan hal tersebut, ia memberikan ilustrasi sederhana. Ia mengibaratkan jika pendapatan masyarakat diambil sebagian oleh pemerintah untuk kemudian dibelanjakan kembali, hasilnya belum tentu lebih efisien dibandingkan jika masyarakat membelanjakan langsung sesuai kebutuhannya. Dalam ilustrasi itu, ketika sebagian besar pendapatan dikelola sendiri oleh masyarakat, pengeluaran cenderung lebih tepat sasaran. Sebaliknya, jika porsi yang dikelola pemerintah lebih besar, kemudian didistribusikan kembali secara umum, misalnya dibagi rata antar kementerian atau lembaga, maka efisiensinya bisa menurun karena tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. "Saya belanjain lebih baik nggak dengan Anda belanjain? Hampir pasti nggak. Karena dia (masyarakat) belanjain sesuai dengan Kebutuhannya sehingga pas. Kalau saya bisa aja bagi-bagi. Pukul rata tuh antar kementerian lembaga sehingga efisiensinya berkurang," ujarnya. Sebelumnya, Purbaya memastikan harga BBM subsidi, seperti Solar dan Pertalite, tidak akan naik hingga akhir 2026. Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak global, termasuk jika harga mencapai US$100 per barel. Dalam skenario tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sekitar 2,92 persen. Ia menegaskan APBN akan menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas harga energi dan melindungi masyarakat dari gejolak harga global. "Jadi masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah hitung semuanya," kata Purbaya. (lau/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ harga minyak (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT CIMB Niaga Auto Finance Tbk. (CNAF) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp129 miliar atau 40% dari laba bersih CIMB Niaga Finance tahun buku 2025. Dividen tersebut telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Sepanjang tahun 2025, CNAF memperoleh laba bersih sebesar Rp322,75 miliar. Capaian laba tersebut berasal dari pendapatan sebesar Rp2,23 triliun, atau meningkat 9,31% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,04 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan total aset sebesar 6,04% menjadi Rp11,46 triliun, serta Total Aset Kelolaan yang juga tumbuh 3,93% menjadi Rp13,66 triliun. Presiden Direktur CIMB Niaga Finance, Ristiawan menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan ditengah dan perlambatan pertumbuhan industri pembiayaan di tahun 2025. CNAF telah membukukan total penyaluran pembiayaan baru tahun 2025 sebesar Rp9,25 triliun. "Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pangsa pasar pembiayaan kendaraan bermotor menjadi 6,11% yang juga tercermin dari aset kelolaan Perseroan yang tumbuh 3,93%," ujar Ristiawan dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026). (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ekonomi ke Istana Negara, Selasa (7/4/2026), 14.00 WIB. Dari pantauan CNBC Indonesia, sejumlah menteri yang hadir seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Rachmat Pambudi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selain itu juga nampak hadir Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti. Hanya saja para pejabat masih belum mau mengungkapkan perihal agenda rapat yang ingin dilakukan. "Saya belum tahu baru mau mulai rapat nih," tutur Purbaya. (emy/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker[1]) Yassierli meminta seluruh perusahaan asal Amerika Serikat[2] (AS) yang tergabung dalam American Chamber Of Commerce (AmCham[3]) Indonesia, untuk melaporkan lowongan pekerjaan (loker) kepada instansinya. Kewajiban ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan platform 'Siap Kerja' yang dikelola pemerintah sebagai penghubung antara pencari kerja dan pemberi kerja. Yassierli menegaskan, pelaporan lowongan kerja menjadi penting agar informasi pekerjaan dapat terintegrasi dan diakses secara luas oleh masyarakat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saya mengimbau, mengingatkan seluruh perusahaan di Indonesia agar wajib lapor lowongan pekerjaan. Kami sudah punya platform, silakan dimanfaatkan," ujar Yassierli dalam acara a Labor Day Forum di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Selasa (7/4). Ia menjelaskan, Kemnaker saat ini juga menjalin kolaborasi dengan berbagai perusahaan swasta guna memperluas akses informasi lowongan kerja. Dengan sistem tersebut, perusahaan tidak perlu melakukan proses rekrutmen secara mandiri yang dinilai memakan biaya besar. Menurutnya, platform Siap Kerja dirancang transparan, mudah diakses, dan mampu mempertemukan kebutuhan industri dengan tenaga kerja secara lebih efisien tanpa perantara atau calo. [Gambas:Youtube][4] "Please utilize, take benefit from this platform. Kita terus meng-upgrade. Bapak-Ibu tidak perlu calo atau broker untuk mendapatkan pekerja. Biarkan pemerintah melalui platform ini yang mengompilasi seluruh informasi lowongan pekerjaan dan membukanya seluas-luasnya bagi pencari kerja," jelasnya. Yassierli menambahkan, persoalan utama ketenagakerjaan di Indonesia bukan pada kualitas tenaga kerja, melainkan pada kesesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi pencari kerja (link and match). "Lulusan kita, para pencari kerja di Indonesia, mereka itu punya skills. Bukan berarti dia tidak punya skills. Dalam banyak hal, lulusan dari perguruan tinggi kita bekerja di luar negeri. Saya juga dulu juga tenaga kerja Indonesia di Amerika, berarti yang benar-benarnya contemporary. Jadi bukan berarti kita kalah dalam hal kualitas, kompetensi, tapi isunya itu link and match," terangnya. Ia juga memastikan pemerintah siap turun tangan apabila terdapat persoalan ketenagakerjaan yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusivitas hubungan industrial. "Bagaimana pemelolaan pekerja Indonesia. Dan sekali lagi if there is any issue, let us know. Bagi saya ini sangat penting. Anything yang bisa berdampak kepada stabilitas, harmoni, kondusivitas ke tenaga kerjaan. Beritahu kami, dan kita akan turun langsung untuk menyelesaikan masalah itu," katanya. Selain itu, Yassierli juga menegaskan komitmennya memberantas praktik gratifikasi di lingkungan Kemnaker. Ia meminta masyarakat melapor jika menemukan adanya pungutan atau permintaan tidak resmi dalam proses penempatan tenaga kerja. "Kalau ada yang minta-minta hadiah, minta apa, dan ibu kasih tahu saya, saya pecat langsung orangnya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kita ingin niat mulia pengorbanan teman-teman di Kementerian Ketenagakerjaan ini tidak dirusak dengan gratifikasi korupsi dan seterusnya," tegasnya. (ldy/ins) Add as a preferred source on Google [5] References^ Menaker (www.cnnindonesia.com)^ Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)^ AmCham (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR tengah berencana menghapuskan kewenangan pungutan atau iuran industri jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui regulasi baru yang akan ditetapkan dalam revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Alasannya, menghindari potensi konflik kepentingan pada peran OJK selaku pengawas industri jasa keuangan. "Kita harapkan OJK itu punya independensi lah. Masa dia yang mengawasi, dia juga yang mungut? Nah independensinya tidak ada di situ kita lihat. Artinya syarat dengan kepentingan," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026). Selama ini, pungutan dari industri jasa keuangan merupakan sumber utama pendapatan dari OJK. Merujuk pada Laporan Keuangan Tahunan OJK pada 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai pendapatan pungutan hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp 8,37 triliun, naik dari catatan sebelumnya per 31 Desember 2023 yang senilai Rp 8,12 triliun. Realisasi pendapatan pungutan pada 2024 itu pun telah melampaui targetnya yang sebesar Rp 8,07 triliun. Tak heran, untuk 2025, OJK kembali menaikkan target penerimaan pungutan menjadi Rp 8,52 triliun, meskipun realisasinya belum terungkap karena belum adanya publikasi Laporan Tahunan 2025 OJK. Sebagai pengganti pungutan itu, DPR menyodorkan opsi penerimaan OJK berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Nah ide kawan-kawan itu, misalnya kita tawarkan bagaimana idenya kalau pungutannya diambil dari surplus BI dan surplus LPS. Surplus BI kan kurang lebih Rp78 triliun, surplus LPS kurang lebih Rp 42 triliun. Jadi kalau itu digabung sudah hampir Rp 115 hingga Rp 120 triliun," ungkapnya. Ia menyebut, selama ini anggaran surplus tersebut masuk ke APBN, yang sifatnya PNBP. Namun, hal itu dapat menimbulkan problematik bagi sektor-sektor lain. "Tapi kita sudah tahu seandainya nanti dalam perjalanan pembiayaan sumber pendanaan OJK benar-benar dari surplus BI dan LPS, itu kita berharap lembaga ini independen. Tapi ini kan baru wacana," tuturnya. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dalam menjalankan fungsi dan peran OJK membutuhkan anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengembangan IT, sistem, dan berbagai program-program yang sangat penting untuk sektor jasa keuangan. "Selama ini kan memang belum leluasa dilakukan karena sangat keterbatasan anggaran. Jadi ke depan kami melihat ya, kami menghormati berbagai wacana yang ada tapi intinya ya itu nanti keputusannya kan bukan di kami ya," ujarnya. OJK mendukung keputusan terbaik agar dapat menjalankan operasional lembaga. "Misalnya kayak gedung aja kita kan belum punya dan lain-lain, tapi itu pun untuk yang fisik kita masih bisa. Saat ini tidak jadi fokus kami. Tapi untuk yang operasional, untuk pengawasan, pengaturan dan lain-lain itu pun masih sangat terbatas," tegas Friderica. "Jadi dibilang independen itu dalam format bagaimana kita secara pengaturan, pengawasan dan lain-lain, tapi kita tidak boleh berdiri di luar kepentingan masyarakat bernegara. Jadi saya rasa kita harus sama-sama," tutupnya. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT. Adhi karya (Persero) Tbk. (ADHI) mencatat, rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang tahun 2025 membengkak jadi Rp 5,4 triliun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 60,09 miliar. Kerugian ini seluruhnya berasal dari pembukuan biaya non-operasional. Biaya non-operasional tersebut merupakan hasil dari tiga langkah penyehatan yang dilakukan serentak. Manajemen menilai, penyesuaian nilai wajar aset Perusahaan seiring program penyehatan BUMN Karya dari Danantara. Penyesuaian ini berdampak dominan pada dua anak perusahaan properti, yaitu Adhi Persada Properti dan Adhi Commuter Properti. Mengutip laporan keuangannya yang disampaikan melalui keterbukan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), meningkatnya kerugian ADHI karena turunnya pendapatan usaha sepanjang tahun 2025 dari Rp 13,35 triliun menjadi Rp 9,66 triliun. Beban pokok pendapatan juga turun dari Rp 11,7 triliun menjadi Rp 8,6 triliun. Sehingga, laba bruto ADHI menurun jadi Rp 1,04 triliun dari tahun 2024 yang sebesar Rp1,62 triliun. Selanjutnya dikurangi total beban usaha yang sebesar Rp 870 miliar, maka laba usaha Adhi sepanjang tahun 2025 menjadi Rp 17,4 miliar. Adapun pos beban usha terdiri dari, beban penjualan ADHI turun jadi Rp 10,6 miliar, dan bean umum administrasi turun jadi 869,3 miliar. Tercatat, meskipun ADHI mencatat laba ventura bersama yang turun jadi 466,5 miliar, namun ada kerugian entitas asosiasi dari yang sebelumnya laba 2,3 miliar jadi berbalik rugi 115,2 miliarr. Selanjutnya, dikurangi beban keuangan yang sebesar Rp 865,3 miliar, dan beban lainya yang membengkak jadi Rp 5,04 triliun, serta beban pajak final yang turun jadi Rp 235,1 miliar, maka rugi sebelum pajak menjadi Rp 5,6 triliun dari sebelumnya Rp 34,4 triliun. Adapun total aset ADHI sepanjang tahun 2025 berkurang menjadi Rp 28,7 triliun dari aset 2024 yangs ebesar Rp 34,6 triliun. Sampai dengan 31 Desember 2025, ADHI mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp18,1 triliun. Berdasarkan lini bisnis perolehan kontrak baru terdiri dari 91% engineering & konstruksi, 5% manufaktur, 3% properti & hospitality, dan 1% investasi & konsesi. Berdasarkan tipe pekerjaan, 43% pekerjaan Gedung, 15% infrastruktur Sumber Daya Air, 14% Jalan & Jembatan, dan sisanya lainnya. Sementara, berdasarkan sumber pendanaan 69% pemerintah, 23% BUMN, dan sisanya swasta. Total produksi ADHI di sepanjang tahun 2025 senilai Rp16,6 triliun yang langsung dibukukan sebagai pendapatan usaha Non JO sebesar Rp9,7 Triliun dan sisanya tercermin dari Laba JO sebesar Rp462 miliar. Kontribusi terbesar pendapatan usaha ADHI berasal dari proyek infrastruktur seperti proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Yogyakarta-Solo-Kulon Progo, dan proyek PUSRI III-B. Meskipun mencatatkan penyesuaian nilai, Perseroan memiliki beberapa pondasi untuk pemulihan. ADHI masih memiliki piutang atas beberapa proyek besar yakni LRT Jabodebek dan piutang atas proyek Tol Aceh - Sigli. Realisasi piutang-piutang ini diharapkan berdampak langsung pada penerimaan kas Perseroan. ADHI juga memiliki pipeline proyek di berbagai segmen infrastruktur dan secara konsisten menempatkan fokus pada hilirisasi dan green construction. Perseroan menjadi kontraktor pelaksana proyek hilirisasi antara lain PUSRI IIIB, Pembangunan Coal Handling ICB PTBA, dan PLTMG Tobelo. Selain itu, ADHI terlibat dalam proyek green construction, seperti pengembangan pengelolaan lingkungan FPLT Kawasan Industri di Medan, yang membuka akses ke proyek-proyek infrastruktur yang mengutamakan aspek keberlanjutan. Di tahun 2026, pertumbuhan pasar konstruksi diperkirakan didorong oleh belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan capital expenditure anak perusahaan Danantara. Danantara sebagai pemegang saham mayoritas terus berkoordinasi dengan Perseroan dalam kerangka penyehatan BUMN Karya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia [1](Persero) Rahmad Pribadi memastikan kondisi pupuk [2]nasional tetap aman meski Selat Hormuz[3] ditutup akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran. Ia mengungkap Selat Hormuz menjadi jalur penting perdagangan pupuk global. Sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia melewati jalur tersebut, termasuk untuk jenis urea dan sulfur. "Setiap bulan itu ada 4 juta ton yang keluar dari Selat Hormuz. 1,5 juta ton adalah urea, 1,5 juta ton adalah sulfur, kemudian sisanya yang lain," katanya dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Rahmad, ketahanan pupuk nasional saat ini merupakan hasil pengembangan industri pupuk sejak era Presiden ke-2 RI Soeharto. Dengan ekosistem industri pupuk yang dimiliki, Indonesia dinilai bisa menjadi penyelamat bagi ekosistem pangan dunia. Ada lima negara pertanian yang saat ini terdampak penutupan Selat Hormuz, yakni Brasil, India, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat. Menurut Rahmad, beberapa negara tersebut mulai mengantisipasi potensi krisis pangan. "Kita patut berbangga karena Indonesia mulai dari zaman Bapak Presiden Soeharto, terus mengembangkan industri pupuk, sehingga hari ini meskipun dunia gojang-ganjing, tapi Pupuk Indonesia justru bisa berfungsi sebagai penyelamat pada ekosistem pangan dunia," ujar Rahmad. [Gambas:Youtube][4] Ia menambahkan, dengan dukungan pemerintah dan DPR, kondisi ekosistem pangan nasional dinilai tetap terjaga. "Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dieksekusi oleh Kementerian Pertanian dan dukungan dari Komisi IV DPR RI, kita semua bisa tidur karena seluruh ekosistem pangan kita aman," ucap Rahmad. Indonesia saat ini menempati posisi strategis sebagai eksportir urea saat pasokan dunia terganggu. Rahmad pernah menjelaskan gangguan distribusi di Selat Hormuz membuat kapasitas pasokan urea global berkurang signifikan. "Indonesia berbeda. Kita justru negara pengekspor urea dan yang macet dari Selat Hormuz itu adalah pupuk urea. Berhenti dari kapasitas yang ada di Selat Hormuz di 10 juta ton kapasitas per tahun itu hilang dari pasar," ujar dia di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (30/3). "Indonesia, pupuk Indonesia itu mengekspor antara 1,5 (juta ton) sampai 2 juta ton. Jadi posisi kita untuk pupuk akibat dari geopolitik ini semuanya aman," lanjutnya. Menurut Rahmad, kondisi ini membuat banyak negara seperti India dan Australia mulai melirik Indonesia sebagai sumber pasokan alternatif. "Artinya begini, kalau menggantikan seluruhnya kan enggak bisa, tapi setidaknya Indonesia ini eksportir. Jadi sudah pasti setelah fokusnya dalam negeri, setelah dalam negeri tercukupi, kita akan ekspor," jelasnya. Rahmad juga memastikan pasokan pupuk dalam negeri tetap aman, termasuk untuk bahan baku yang masih diimpor seperti fosfor dan kalium. "Aman, aman. Karena kan enggak ngelewatin Selat Hormuz," ujarnya. Terkait kenaikan biaya logistik global, ia menilai dampaknya merata ke seluruh komoditas dan tidak secara khusus mengganggu sektor pupuk. (dhz/pta) Add as a preferred source on Google [5] References^ Pupuk Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ pupuk (www.cnnindonesia.com)^ Selat Hormuz (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan untuk membuka data High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi dinilai memengaruhi beberapa pergerakan saham yang masuk dalam daftar tersebut. Usai pengumuman daftar HSC pada Kamis, (2/4/2025), data perdagangan memperlihatkan bahwa tujuh saham yang masuk dalam daftar HSC mengalami tekanan jual. Sementara dua sisanya saja yang mengalami penguatan. Sebagai gambaran, PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) mencatatkan koreksi paling dalam sebesar 14,58%, diikuti oleh PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) yang turun 13,06%, dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) yang melemah 12,60%. Di sisi lain, hanya dua saham yang bergerak menguat, yaitu PT Ifishdeco Tbk (IFSH) sebesar 11,42% dan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) sebesar 9,76%. Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, data tersebut berpotensi memicu penurunan bobot saham di indeks global, seperti MSCI, hingga mendorong arus keluar dana asing. Meski demikan, Budi menambahkan bahwa koreksi harga justru dapat menjadi peluang beli bagi investor yang percaya pada fundamental emiten. Menurutnya, kepemilikan besar oleh pemegang saham pengendali dapat menjadi faktor penopang stabilitas harga dalam jangka panjang. "Begitu itu periode (koreksi) itu usai, balik lagi ke fundamental, apakah kita percaya ini orang-orang yang PSP-nya (Pemegang Saham Pengendali) yang menguasai mungkin 80 sekian persen dari saham emitennya itu? Kalau kita percaya, ya justru ya pada waktu terkoreksi itu waktunya untuk beli," kata Budi kepada CNBC Indonesia, Senin, (7/4/2026). Lebih jauh, Budi menilai kebijakan baru BEI ini berisiko menekan kinerja indeks dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan emiten, terlebih data konsentrasi kepemilikan saham dinilai perlu dijelaskan sebagai bentuk transaparansi bursa. Di sisi lain, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada mengatakan daftar HSC pada dasarnya merupakan bentuk transparansi kepemilikan saham kepada publik. Namun demikian, investor tetap perlu mempertimbangkan kinerja, prospek, serta likuiditas saham sebelum mengambil keputusan investasi. "Pelaku pasar akan lihat lagi seperti apa tanggapan dari para manajemen perusahaan tersebut apakah akan meningkatkan kepemilikan saham publiknya sehingga tidak masuk kembali dalam kriteria HSC tersebut," tutur Reza. Sementara itu, Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai pengumuman HSC memicu penyesuaian harga saham dalam jangka pendek. Saham dengan likuiditas semu dan kepemilikan terkonsentrasi cenderung mengalami tekanan seiring pergeseran menuju pasar yang lebih transparan. "Dalam kondisi pasar seperti ini, strategi yang paling rasional adalah tidak panik, tetapi juga tidak terlalu agresif. Investor sebaiknya mulai melakukan akumulasi secara bertahap (buy on weakness), terutama pada saham-saham berfundamental kuat, likuiditas tinggi, free float besar, dan bukan termasuk kategori HSC," jelasnya. Dari sisi teknikal, Hendra menilai, IHSG saat ini berada di area krusial setelah menembus level 7.000. Jika level 6.917 tidak mampu bertahan, indeks berpotensi turun ke kisaran 6.745, sementara penguatan membutuhkan penembusan area 7.300-7.350. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mengungkapkan nilai transaksi aset kripto[2] di Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp482,23 triliun. Adapun angka tersebut cenderung menurun sekitar 25,9 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp650,61 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menyampaikan nilai transaksi kripto di Indonesia menunjukkan dinamika fluktuatif dalam lima tahun terakhir. "Pada tahun 2025, nilai transaksi (aset kripto) tercatat Rp482,23 triliun. Ini menurun sekitar Rp168,38 triliun atau 25,9 persen dibanding tahun 2024, yang terakhir sampai Rp650,61 triliun," ujar Adi dalam acara Bulan Literasi Kripto 2026 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Adi menjelaskan penurunan nilai transaksi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketegangan geopolitik perang dagang AS dan China serta konflik di Timur Tengah. Faktor tersebut memicu adanya risk off sentiment di pasar keuangan secara global. "Dari sisi global, meningkatnya ketegangan geopolitik termasuk eskalasi perang dagang Amerika-China, serta konflik Timur Tengah mendorong peningkatan risk off dari sentimen di pasar keuangan global," terang Adi. "Kondisi ini juga diperkuat oleh pengetatan kebijakan moneter suku bunga tinggi di Amerika Serikat, dan kecenderungan untuk mengurangi likuiditas di tingkat global, serta tentunya ini memicu likuidasi besar-besaran pada posisi leverage di pasar kripto," tambahnya. [Gambas:Youtube][3] Meski begitu, ia menegaskan kepercayaan investor terhadap ekosistem aset kripto masih terjaga di tengah penurunan nilai transaksi kripto. Tercatat jumlah investor aset kripto mencapai 21,07 juta akun hingga Februari 2026. "Sehingga pada bulan Februari 2026 yang lalu, tercatat jumlah konsumen aset kripto mencapai 21,07 juta akun," pungkasnya. Adi menambahkan aset kripto di Indonesia memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara berupa pajak mencapai Rp796,73 miliar pada tahun 2026. Bahkan, hingga Februari 2026 menyentuh angka Rp1,96 triliun. "Direktorat Jenderal Pajak melaporkan penerimaan pajak aset kripto tahun 2025 mencapai Rp796,73 miliar dan Rp1,96 triliun saja pada bulan Februari 2026," kata Adi. (fln/ins) Add as a preferred source on Google [4] References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ kripto (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food[1] Ghimoyo mengadu kesulitan mendapatkan plastik [2]untuk kebutuhan kemasan pangan saat rapat dengan Komisi IV DPR RI. Ia mengatakan persoalan kelangkaan plastik yang ramai dibicarakan belakangan ini juga dirasakan langsung oleh ID Food sebagai salah satu pemangku kepentingan di sektor pangan. "Kami kesulitan yang sekarang lagi viral, bukan lagi viral, lagi terasa di pihak kami sebagai pemain pangan, yaitu kesulitan kemasan," katanya dalam rapat bersama Komisi IV DRP RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut dia, pabrik-pabrik di Indonesia mulai mengalami kesulitan memperoleh biji plastik akibat kelangkaan pasokan. Kondisi ini dinilai krusial karena sebagian besar produk pangan bergantung pada bahan plastik untuk kemasan. Ia menjelaskan kebutuhan plastik digunakan untuk berbagai hal, mulai dari beras hingga minyak goreng. Selain itu, sektor pupuk juga membutuhkan karung berbahan plastik. "Ini lebih krusial karena ini seluruh pangan, seluruh pupuk, seluruh beras itu menggunakan karung plastik. Lalu, kemasan-kemasan kiloan, kemasan minyak goreng, juga menggunakan bahan yang sama," ujarnya. [Gambas:Youtube][3] Kenaikan harga dan kelangkaan plastik merupakan dampak penutupan Selat Hormuz yang juga mendorong biaya logistik dan energi. Pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah. Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan produksi industri hulu plastik di dalam negeri turun hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah pemasok dilaporkan tidak dapat berproduksi karena keterbatasan bahan baku. Di tengah kondisi tersebut, harga plastik melonjak signifikan. Ia menyebut kenaikan harga di tingkat produsen berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai dua kali lipat akibat keterbatasan stok. "Saya dapat info juga bahkan beberapa pedagang plastik itu menaikkan harga bisa sampai 100 persen karena mereka merasa stoknya terbatas, sementara dibutuhkan," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com. Di pasaran, harga plastik mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, bahkan mencapai tiga kali lipat di sejumlah wilayah. Pantauan CNNIndonesia.com di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (6/4) menunjukkan adanya kenaikan harga pada berbagai jenis plastik, mulai dari kantong hingga sedotan. Mustaroh, penjual es kelapa di kawasan tersebut mengaku kenaikan harga terjadi hampir pada seluruh jenis plastik yang ia gunakan untuk berjualan. "Semua merk naik semua," kata Mustaroh saat ditemui di kedainya. Ia merinci, harga plastik kantong naik dari Rp15 ribu menjadi Rp23 ribu, sementara sedotan naik dari Rp8 ribu menjadi Rp10 ribu. Bahkan, plastik kemasan merek tomat melonjak dari Rp36 ribu menjadi Rp60 ribu per pak. "Ini saya beli langsung di toko plastik, kalau eceran pasti lebih mahal lagi," ujarnya. Meski biaya operasional meningkat, Mustaroh mengaku belum menaikkan harga jual es kelapa. "Nggak (menaikkan harga es kelapa). Jadi ini kita udah aduh-aduhan banget," katanya. (dhz/pta) Add as a preferred source on Google [4] References^ ID Food (www.cnnindonesia.com)^ plastik (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang mempertimbangkan penghapusan pungutan pelaku jasa keuangan yang menjadi sumber pendanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan, wacana tersebut untuk menghindari adanya konflik kepentingan pada peran lembaga tersebut. "Nah ketika undang-undang OJK itu tersendiri, kita harapkan OJK itu punya independensi lah. Masa dia yang mengawasi, dia juga yang mungut? Nah independensinya tidak ada di situ kita lihat. Artinya syarat dengan kepentingan," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026). Menurutnya, pungutan yang diambil dari perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang diawasi dapat mengganggu independensi OJK selaku pengawas industri jasa keuangan. "Kalau dia mungut entitas A, dia mungut bank, dia mungut asuransi, dia mungut entitas yang lain, pasti ada kepentingan di balik itu. Sehingga OJK tidak ada independensi dengan pelaku-pelaku industri jasa keuangan," tuturnya. Ia menyebut, opsi lainnya yang akan menjadi sumber pendanaan OJK berasal dati surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Nah ide kawan-kawan itu, misalnya kita tawarkan bagaimana idenya kalau pungutannya diambil dari surplus BI dan surplus LPS. Surplus BI kan kurang lebih Rp78 triliun, surplus LPS kurang lebih Rp 42 triliun. Jadi kalau itu digabung sudah hampir Rp 115 hingga Rp 120 triliun," ungkapnya. Ia menyebut, selama ini anggaran surplus tersebut masuk ke APBN, yang sifatnya PNBP. Namun, hal itu dapat menimbulkan problematik bagi sektor-sektor lain. "Tapi kita sudah tahu seandainya nanti dalam perjalanan pembiayaan sumber pendanaan OJK benar-benar dari surplus BI dan LPS, itu kita berharap lembaga ini independen. Tapi ini kan baru wacana," tuturnya. Wacana tersebut belum terputuskan di dalam rapat kerja panja. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dalam menjalankan fungsi dan peran OJK membutugkan anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengembangan IT, sistem, dan berbagai program-program yang sangat penting untuk sektor jasa keuangan. "Selama ini kan memang belum leluasa dilakukan karena sangat keterbatasan anggaran. Jadi ke depan kami melihat ya, kami menghormati berbagai wacana yang ada tapi intinya ya itu nanti keputusannya kan bukan di kami ya," ujarnya. OJK mendukung keputusan terbaik agar dapat menjalankan operasional lembaga. "Misalnya kayak gedung aja kita kan belum punya dan lain-lain, tapi itu pun untuk yang fisik kita masih bisa. Saat ini tidak jadi fokus kami. Tapi untuk yang operasional, untuk pengawasan, pengaturan dan lain-lain itu pun masih sangat terbatas," imbuhnya. "Jadi dibilang independen itu dalam format bagaimana kita secara pengaturan, pengawasan dan lain-lain, tapi kita tidak boleh berdiri di luar kepentingan masyarakat bernegara. Jadi saya rasa kita harus sama-sama," tutupnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang mempertimbangkan penghapusan pungutan pelaku jasa keuangan yang menjadi sumber pendanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan, wacana tersebut untuk menghindari adanya konflik kepentingan pada peran lembaga tersebut. "Nah ketika undang-undang OJK itu tersendiri, kita harapkan OJK itu punya independensi lah. Masa dia yang mengawasi, dia juga yang mungut? Nah independensinya tidak ada di situ kita lihat. Artinya syarat dengan kepentingan," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026). Menurutnya, pungutan yang diambil dari perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang diawasi dapat mengganggu independensi OJK selaku pengawas industri jasa keuangan. "Kalau dia mungut entitas A, dia mungut bank, dia mungut asuransi, dia mungut entitas yang lain, pasti ada kepentingan dibalik itu. Sehingga OJK tidak ada independensi dengan pelaku-pelaku industri jasa keuangan," tuturnya. Ia menyebut, opsi lainnya yang akan menjadi sumber pendanaan OJK berasal dati surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Nah ide kawan-kawan itu, misalnya kita tawarkan bagaimana idenya kalau pungutannya diambil dari surplus BI dan surplus LPS. Surplus BI kan kurang lebih Rp78 triliun, surplus LPS kurang lebih Rp 42 triliun. Jadi kalau itu digabung sudah hampir Rp 115 hingga Rp 120 triliun," ungkapnya. Ia menyebut, selama ini anggaran surplus tersebut masuk ke ABBN, yang sifatnya PNBP. Namun, hal itu dapat menimbulkan problematik bagi sektor-sektor lain. "Tapi kita sudah tahu seandainya nanti dalam perjalanan pembiayaan sumber pendanaan OJK benar-benar dari surplus BI dan LPS, itu kita berharap lembaga ini independen. Tapi ini kan baru wacana," tuturnya. Wacana tersebut belum terputuskan di dalam rapat kerja panja. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dalam menjalankan fungsi dan peran OJK membutugkan anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengembangan IT, sistem, dan berbagai program-program yang sangat penting untuk sektor jasa keuangan. "Selama ini kan memang belum leluasa dilakukan karena sangat keterbatasan anggaran. Jadi ke depan kami melihat ya, kami menghormati berbagai wacana yang ada tapi intinya ya itu nanti keputusannya kan bukan di kami ya," ujarnya. OJK mendukung keputusan terbaik agar dapat menjalankan operasional lembaga. "Misalnya kayak gedung aja kita kan belum punya dan lain-lain, tapi itu pun untuk yang fisik kita masih bisa. Saat ini tidak jadi fokus kami. Tapi untuk yang operasional, untuk pengawasan, pengaturan dan lain-lain itu pun masih sangat terbatas," imbuhnya. "Jadi dibilang independen itu dalam format bagaimana kita secara pengaturan, pengawasan dan lain-lain, tapi kita tidak boleh berdiri di luar kepentingan masyarakat bernegara. Jadi saya rasa kita harus sama-sama," tutupnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia berhasil membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 3,87 Triliun hingga Februari 2026. Capaian tersebut tumbuh sebesar 32,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Year on Year/YoY), mencerminkan kinerja Perseroan yang tetap solid serta konsisten dalam menjaga tren pertumbuhan positif di awal tahun 2026. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. "Perolehan kontrak baru hingga Februari 2026 ini menjadi bukti bahwa PTPP mampu menjaga kinerja secara optimal di tengah tantangan industri. Perseroan akan terus mengedepankan prinsip selektivitas proyek, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta manajemen risiko yang prudent dalam setiap lini operasional. Selain itu, PTPP juga berkomitmen untuk menghadirkan kualitas terbaik melalui pelaksanaan proyek yang tepat waktu dengan mengedepankan aspek keselamatan kerja (zero accident)," ujar Joko dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026). Perolehan kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana pemerintah sebesar 73%, diikuti oleh proyek BUMN sebesar 18%, serta proyek swasta sebesar 9%. Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Gedung sebesar 33%, Jalan dan Jembatan sebesar 30%, Smelter dan Pertambangan sebesar 18%, Rumah Sakit sebesar 10%, Pelabuhan sebesar 6%, serta Pengolahan Air dan Limbah sebesar 3%, dan sisanya berasal dari sektor Infrastruktur Air serta Fasilitas Oil & Gas. Sejumlah proyek strategis dengan nilai signifikan yang berhasil diraih PTPP hingga Februari 2026 diantaranya Proyek RSU Adhyaksa Daerah Khusus Jakarta senilai Rp266,5 Miliar, Proyek Penanganan Bencana Sumatera Utara (Sibolga-Barus) senilai Rp263,7 Miliar, Proyek Jetty dan Prasarana Pantai Lamongan senilai Rp234 Miliar, Proyek Penanganan Bencana Aceh (Bireuen-Takengon) sebesar Rp148,3 Miliar, serta Proyek RS PHTC Tulang Bawang senilai Rp112,7 Miliar. Capaian ini menunjukkan keberhasilan strategi Perseroan dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek di berbagai sektor unggulan, sekaligus memperkuat daya saing PTPP dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika industri konstruksi nasional. Sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah, PTPP terus mengoptimalkan kinerja operasional serta memperkuat peran aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas, dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia guna mendukung pencapaian target Perseroan di tahun 2026. Lebih lanjut, PTPP menegaskan perannya sebagai salah satu pelaku utama dalam pembangunan infrastruktur nasional melalui kontribusi aktif dalam menghadirkan proyek-proyek strategis yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi yang adaptif dan berkelanjutan, Perseroan optimistis dapat terus menjaga tren pertumbuhan positif serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2026. (dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber