bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] memastikan tidak ada kenaikan tarif cukai rokok[2] pada 2026. Purbaya menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) secara daring pada Jumat (26/9) pagi. Beberapa perwakilan produsen yang hadir di antaranya Gudang Garam, Djarum, Wismilak. Awalnya, Purbaya bertanya kepada produsen rokok apakah harus mengubah tarif cukai rokok. Produsen pun meminta tak perlu ada perubahan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ya sudah enggak saya ubah (tarif cukai rokok). Tadinya, saya mau nurunin (tarif). Kesalahan mereka itu, tahu gitu minta turun (tarif)," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan. "Jadi 2026, tarif cukai enggak kita naikin," sambungnya. Purbaya mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan sistem khusus industri hasil tembakau (IHT) dengan konsep sentralisasi dengan melibatkan pelaku industri kecil hingga besar. "Ada mesin, gudang, pabrik dan bea cukai di sana jadi konsepnya sentralisasi. One stop service ini sudah jalan di Kudus dan Pare Pare," ujarnya. Ia berharap sistem itu bisa menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini tidak membayar pajak. "Kita akan kembangkan lagi supaya rokok ilegal masuk ke kawasan khusus mereka bisa bayar pajak sesuai kewajibannya," ujarnya. Tahun ini, pemerintah juga memutuskan untuk tidak menaikkan cukai rokok. Namun, meski cukai tidak naik, harga jual eceran (HJE) rokok tetap naik. "Tidak ada kenaikan CHT di 2025, hanya kenaikan HJE," ujar Askolani yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/11/2025) lalu. ====[3] (fby/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ cukai rokok (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menjabarkan terkait rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Dalam aturan tersebut mempertegas penguatan Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara). Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan memperkuat kewenangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk bertindak sebagai penjamin holding investasi. "Dibutuhkan transformasi kelembagaan guna memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional," ujarnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (26/9). Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Adapun beberapa hal yang menjadi penguatan dalam rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara antara lain. 1. Perubahan kelembagaan yang semula kementerian badan usaha milik negara menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BP BUMN. 2. Kekuasaan pengelolaan BUMN yang dimiliki oleh Presiden dikuasakan kepada lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dan badan kecuali pada BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal atau fiscal tools sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penguatan kewenangan Badan Danantara untuk bertindak sebagai penjamin holding investasi dengan persetujuan Dewan Pengawas 4. Penegasan organ dan pegawai badan Danantara tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 5. Penegasan organ dan pegawai Danantara, anggota direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan karyawan BUMN merupakan penyelenggara negara dan Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. "Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan pendapat mini fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden dalam rapat yang terhormat ini menyepakati RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN," pungkasnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos 844 BUMN Berkumpul Bertemu Prabowo di JCC [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos 844 BUMN Berkumpul Bertemu Prabowo di JCC (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Saham emiten rokok kembali melesat jelang penutupan perdagangan hari ini, Jumat (26/9/2024). Naikknya harga saham emiten rokok secara berjamaah terjadi setelah Menteri Keuangan RI mengumumkan kabar terbaru terkait cukai rokok. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan tidak akan menaikkan cukai rokok pada tahun depan. Hal ini ditegaskannya setelah melakukan rapat dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) hari ini, Jumat (26/9/2025). Purbaya mengatakan dirinya berdiskusi dengan produsen rokok a.l. Djarum, Gudang Garam dan Wismilak. Diketahui, pertemuannya dan GAPPRI dilakukan secara online tadi pagi. Merespons kabar tersebut, saham-saham emiten rokok yang semula bergerak sideways hari ini kembali tancap gas dan memperpanjang reli kenaikan yang telah berlangsung sejak Purbaya menggantikan Sri Mulyani menakhodai Kementerian Keuangan. Per pukul 15.05 WIB saham Wismilak Inti Makmur (WIIM) tercatat menjadi yang naik paling tinggi atau melesat 16,1% ke Rp 1.550 per saham. Lalu diikuti oleh saham Indonesia Tobacco (ITIC) yang lompat 12,75% ke Rp 575 per saham. Adapun dua emiten rokok terbesar RI mencatatkan kenaikan lebih terbatas, saham HM Sampoerna (HMSP) menguat 4,82% ke Rp 870 per saham dan saham Gudang Garam (GGRM) naik 5,12% ke Rp 14.875. Kenaikan saham rokok terjadi seiring pergantian Menteri Keuangan dari semula Sri Mulyani Indrawati yang terkenal agresif menaikkan cukai rokok secara konsisten menjadi Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut akan melihat lebih detail untuk mengkaji ulang keefektifan kenaikan cukai. Tercatat sejak Purbaya dilantik, saham emiten rokok telah naik signifikan, dengan kenaikan terendah mencapai 66% dan tertinggi mencapai 116%. Foto: Kinerja Saham Rokok Sejak Purbaya Dilantik Jadi Menkeu. (Dok.Refinitiv) Kinerja Saham Rokok Sejak Purbaya Dilantik Jadi Menkeu. (Dok.Refinitiv) Purbaya Janji Perangi Rokok Ilegal Saham emiten rokok berkali kali mengalami reli, mulai sejak pelantikan Purbaya, pernyataan soal tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT) di Indonesia, hingga berjanji akan memerangi rokok ilegal sampai ke ruang digital lewat platform e-commerce. Terbaru dirinya menyebut tidak ada kenaikan cukai rokok di tahun depan. Saat ini, kata Purbaya, fokus utamanya adalah membersihkan pasar rokok ilegal, termasuk barang ilegal dari luar negeri dan dalam negeri. Menurutnya, produk-produk ini tentu tidak membayar pajak. Oleh karena itu, dia mengatakan Kementerian Keuangan akan membuat satu sistem khusus bagi industri hasil tembakau (IHT). Dia berencana melakukan sentralisasi industri rokok. Hal ini guna menangkal rokok ilegal. "Ada mesin, gudang, pabrik dan bea cukai di sana jadi konsepnya sentralisasi. One stop service ini sudah jalan di Kudus dan Pare Pare. Kita akan kembangkan lagi supaya rokok ilegal masuk ke kawasan khusus mereka bisa bayar pajak sesuai kewajibannya," ujarnya. Dengan strategi ini, Purbaya yakin rokok ilegal bisa masuk ke dalam sistem. Pada akhirnya, Kementerian Keuangan tidak hanya membela industri besar tetapi juga industri kecil. "Jadi mereka bisa masuk ke sistem kita nggak hanya bela perusahaan-perusahaan besar tapi kecil bisa masuk ke sistem dan tentunya bayar cukai. Kan kita atur mereka bisa kerja sama perusahaan-perusahaan besar," paparnya. Langkah ini dinilai strategis oleh Purbaya karena tidak akan membunuh industri kecil. "Kalau kita bunuh semua matilah mereka jadi tujuan kita untuk ciptakan lapangan kerja tidak terpenuhi juga. Jadi kita harus buat satu sistem khusus IHT," paparnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Sri Mulyani Diganti, Saham Emiten Rokok Kompak Terbang [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Sri Mulyani Diganti, Saham Emiten Rokok Kompak Terbang (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan perbankan pelat merah yang kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing alias valas sebesar 4% bukan perintah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia mengatakan, penegasan ini penting disampaikan karena membuat sentimen buruk di pasar keuangan hingga menyebabkan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). "Orang menuduh saya, itu kebijakan menteri keuangan dikte perbankan untuk menaikkan bunga deposito dolar ke 4%. Jadi enggak ada kebijakan seperti itu," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Ia menegaskan, dari para anggota KSSK lain, seperti Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga tak ada yang pernah membuat kebijakan seperti itu. "Kan saya ketua KSSK. Saya belum dengar berarti belum. Saya diskusi dengan Gubernur BI juga tadi, Anda pernah dengar? Enggak juga," paparnya. "Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank, tapi kita lihat mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami, dari BI, Danantara," tegas Purbaya. Sebelumnya, bank pelat merah kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) dolar Amerika Serikat ke level 4%. Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi investor ritel maupun institusi, baik domestik maupun internasional. "Dengan tingkat bunga yang lebih menarik, BRI membuka peluang bagi investor untuk memperoleh imbal hasil optimal sembari mengakses stabilitas sistem keuangan Indonesia yang terus berkembang," jelas Hery dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/9/2025). Hery menambahkan, kenaikan suku bunga deposito valas merupakan respons BRI terhadap dinamika pasar global sekaligus strategi untuk memperluas basis dana valuta asing. "Peningkatan suku bunga deposito valas ini menjadi salah satu upaya BRI dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus memperkuat likuiditas perseroan dalam denominasi mata uang asing," ujarnya. Sama halnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk (BBNI) juga melakukan strategi serupa. Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, penyesuaian ini merupakan strategi perseroan untuk menghadirkan nilai tambah bagi nasabah, khususnya yang selama ini lebih banyak menempatkan dana valas di luar negeri. "Fokus kami adalah memberikan imbal hasil yang atraktif agar dana valas bisa lebih banyak terserap di dalam negeri. Dengan tingkat bunga yang lebih menarik, BNI membuka peluang bagi nasabah yang selama ini menempatkan dana valasnya di luar negeri untuk berinvestasi di Tanah Air," ujar Putrama. Adapun Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan menjelaskan bahwa dinamika pasar global telah meningkatkan kebutuhan nasabah terhadap instrumen valas yang aman, fleksibel, sekaligus memberikan potensi keuntungan menarik. Menurut Riduan, mengerek naik bunga deposito valas menjadi 4% sejalan dengan arahan strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta memperkuat daya saing industri perbankan nasional. "Bank Mandiri hadir dengan produk simpanan valas yang kompetitif serta layanan lengkap untuk membantu nasabah mengoptimalkan dana dan transaksi bisnis, baik di onshore maupun offshore. Pada saat yang sama, kami berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat stabilitas nilai tukar dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Ridwan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menilai strategi bunga deposito valas 4% merupakan langkah antisipatif atas potensi meningkatnya aliran dana dari luar negeri ke dalam negeri. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memperkuat daya saing produk BTN di kawasan Asean. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan penyesuaian suku bunga dolar AS tersebut merupakan strategi perseroan untuk menarik lebih banyak dana valuta asing ke Indonesia. "Kami ingin memastikan bahwa produk valas BTN tetap kompetitif dan menjadi pilihan menarik bagi nasabah, baik dari dalam maupun luar negeri," jelas Nixon. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Rupiah Tergelincir, Nilai Tukar Dolar AS Naik Jadi Rp16.430 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Rupiah Tergelincir, Nilai Tukar Dolar AS Naik Jadi Rp16.430 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah ditutup menguat walau hanya tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Jumat (26/9/2025). Melansir dari Refinitiv, rupiah akhirnya mampu menguat ke posisi Rp16.725/US$ atau terapresiasi 0,06%. Hal ini sekaligus mematahkan tren pelemahan rupiah dalam enam hari beruntun. Sepanjang perdagangan, rupiah sebetulnya sempat melanjutkan pelemahan hingga menyentuh level Rp16.790/US$. Namun, menjelang penutupan perdagangan, rupiah mampu membalikkan keadaan hingga ditutup menguat. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) per pukul 15.00 WIB terpantau sedang berada dalam zona pelemahan sebesar 0,10% di level 98,450. Penguatan rupiah hari ini tak lepas dari peran Bank Indonesia yang terus berupaya untuk menjaga nilai tukar rupiah untuk tetap stabil. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah membuka suara soal pelemahan rupiah yang terjadi beberapa hari terakhir. Perry menegaskan bahwa bank sentral telah mengeluarkan seluruh instrumennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. "Bank Indonesia menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold, baik di pasar domestik melalui instrumen spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder, maupun di pasar luar negeri di Asia, Eropa, dan Amerika secara terus menerus, melalui intervensi NDF," kata Perry dalam pernyataannya, Jumat (26/9/2025). Dia pun mengungkapkan BI yakin bahwa seluruh upaya yang dilakukan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah, sesuai nilai fundamentalnya. Sementara itu, faktor pelemahan Dolar Index (DXY) turut menjadi salah satu penopang penguatan rupiah pada perdagangan hari ini. DXY berbalik melemah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan putaran baru tarif, termasuk tarif 100% untuk obat-obatan dari perusahaan yang tidak membangun pabrik di AS, serta bea masuk untuk truk besar dan produk rumah tangga yang akan berlaku mulai 1 Oktober 2025 mendatang. (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Rupiah Dibuka Turun ke Rp 16.290 per Dolar AS [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Rupiah Dibuka Turun ke Rp 16.290 per Dolar AS (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Special Mission Vehicles (SMV) di bawah instansinya tidak berpindah ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). SMV dibawah Kemenkeu yang berbentuk BUMN diantaranya PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), PT Geo Dipa Energi (PT GDE), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) "Sampai sekarang untuk SMV yang punya Kemenkeu seperti SMI, SMF, PII dan lain-lain, ada enam akan itu akan tetap berada di bawah Kemenkeu," ungkap Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025) Tugas utama SMV adalah untuk membantu dalam menjalankan program pembangunan. SMV dibentuk juga untuk mendukung investasi pemerintah dan penyediaan barang dan sarana publik yang dibutuhkan secara sosial ekonomi meskipun tidak menguntungkan secara bisnis/komersil. "Karena SMV itu instrumen fiskal yang bisa masuk ke pasar kalau kita perlu kita harus jaga jaga itu terus," jelasnya. Berdasarkan situs Kementerian Keuangan, pembinaan dan pengawasan terhadap SMV yang berbentuk BUMN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang memiliki peran sebagai perpanjangan tangan Menteri Keuangan dalam kedudukan, tugas dan kewenangannya selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (Persero). (mij/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Diskon Tiket Transportasi-Tol, BUMN Bakal Dapat Top Up dari Kemenkeu [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Diskon Tiket Transportasi-Tol, BUMN Bakal Dapat Top Up dari Kemenkeu (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Harta kekayaan pengusaha asal Kalimantan Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam makin hari makin bertambah. Lonjakan pundi-pundi kekayaan keluarga Haji Isam terjadi seiring melesatnya harga saham perusahaan publik yang dimilikinya. Kenaikan saham secara signifikan membuat saham-saham milik Haji Isam bolak-balik masuk radar pengawasan bursa hingga berkali-kali disuspensi karena kenaikan harga secara signifikan. Pada perdagangan hari ini saham Jhonlin Agro Raya (JARR) yang sejak awal tahun telah naik 1.271% masih disuspensi bursa, adapun kapitalisasi pasar JARR saat ini mencapai Rp 39,23 triliun. Saham JARR tahun ini telah dua kali masuk radar bursa akibat transaksi tak wajar (UMA) dan tiga kali perdagangan sahamnya digembok sementara oleh pihak Bursa. Hal yang sama juga terjadi di Dana Brata Luhur (TEBE) yang telah naik 351% dan saat ini disuspensi, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 3,62 triliun. Saham TEBE telah sekali masuk radar bursa dan dua kali digembok BEI. Terakhir ada saham yang terafiliasi dengan Haji Isam dan di atas kertas dikendalikan oleh kedua anaknya yakni Pradiksi Gunatama (PGUN) yang kembali menyentuh ARA pada perdagangan hari ini. Saham PGUN yang belum lama ini lepas dari FCA, hari ini naik 19,92% ke Rp 15.350 per saham dengan kapitalisasi pasar Rp 88,07 triliun. Saham PGUN sejak awal tahun (YTD) telah naik 3.520% dan menjadi emiten dengan kenaikan tertinggi nomor 2 tahun ini di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan kenaikan tinggi ini, saham PGUN tercatat telah tiga kali masuk radar bursa karena adanya pola transaksi tidak wajar dan juga perdagangannya telah ditangguhkan (suspensi) sebanyak tiga kali tahun ini. Harta Haji Isam Melonjak Tembus Rp 100 Triliun Cerita mengenai kekayaan Haji Isam sudah lama beredar luas, bahkan Ia disebut sebagai crazy rich Kalimantan. Akan tetapi sebelumnya hanya beredar secara terbatas. Kini kisah hidupnya telah menggema secara nasional. Haji Isam kini terbilang sering menghadiri acara penting dan bahkan sudah berbagi meja dengan pengusaha kakap nasional yang namanya telah besar duluan seperti penerus trah konglomerasi bisnis Sinar Mas Group Franky Oesman Wijaya. Beberapa waktu lalu Haji Isam juga ikut dibawa Presiden Prabowo menemui salah satu orang terkaya dunia pendiri Microsoft, Bill Gates, dalam lawatannya ke Indonesia. Meski namanya makin sering terdengar, Haji Isam tergolong orang kaya baru. Tentu saja ini bila dibandingkan dengan nama-nama seperti keluarga Salim, Wijaya, hingga Hartono. Kekayaan Haji Isam melonjak signifikan beberapa tahun terakhir khususnya setelah perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia. Meskipun sejumlah harta kekayaannya juga digenggam lewat kepemilikan saham di perusahaan non-publik. Berdasarkan perhitungan CNBC Indonesia, harta Haji Isam yang terikat secara langsung dan tidak langsung lewat JARR mencapai Rp 30,97 triliun. Sementara itu, harta keluarga Haji Isam yang terikat secara tidak langsung lewat PGUN mencapai 67,54 triliun. Lalu terakhir hartanya yang terikat di TEBE lewat kepemilikan tidak langsung senilai Rp 2,79 triliun. Artinya secara total harta kekayaan Haji Isam di perusahaan publik saja dan tercatat di BEI telah mencapai Rp 101,3 triliun atau lebih dari US$ 6,1 miliar. Angka tersebut diketahui lebih tinggi dari sejumlah nama besar yang lebih dulu masuk daftar orang terkaya versi Forbes, seperti bos Alfamart Djoko Susanto dengan kekayaan US$ 2,7 miliar hingga bos emiten tambang nikel Harita (NCKL) Lim Hariyanto dengan kekayaan US$ 5,2 miliar. Belum Masuk Forbes Meski telah tembus Rp 100 triliun, nama Haji Isam masih belum masuk daftar orang terkaya Forbes. Namun ini bukan pertama kalinya Forbes telat merilis jajaran orang terkaya baru. Dua tahun lalu nama taipan tambang Agus Projo dan sejumlah pihak lain yang menggenggam saham AMMN baru masuk daftar orang terkaya pada publikasi tahunan di bulan Desember. Padahal Agus Projo hingga Alexander Ramlie resmi menjadi billionaire tepat saat AMMN melantai di bursa pertengahan tahun 2023. Publikasi tersebut terkenal rutin merilis daftar orang terkaya di seluruh dunia. Daftar yang dirilis oleh Forbes bisa dikatakan dapat menjadi acuan dibandingkan dengan daftar serupa lainnya. Dalam menghitung dan menentukan kekayaan para miliarder dunia, Forbes menggunakan nilai kekayaan bersih. Nilai kekayaan bersih merupakan perhitungan total aset kemudian dikurangi oleh total liabilitas. Aset yang dihitung merupakan total aset keseluruhan, baik aset lancar maupun aset tetap. Sama seperti di aset, liabilitas juga dihitung keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. "Kami menilai berbagai aset, termasuk perusahaan swasta, real estat, seni, dan banyak lagi. Kami tidak berpura-pura mengetahui neraca keuangan setiap miliarder (meskipun beberapa menyediakannya). Ketika dokumentasi tidak disertakan atau tersedia, kami mengabaikan kekayaan," tulis Forbes dalam laman resminya, dikutip Sabtu (20/9/2025). Selain dari nilai kekayaan bersih, Forbes juga melakukan perhitungan dengan cara mengkalkulasi harga saham yang dimiliki oleh miliarder tersebut dan nilai tukar. Karena harga saham dan nilai tukar selalu fluktuatif, Forbes mengakui beberapa orang bisa dengan mudah mengalami kenaikan atau penurunan posisi di daftar mereka karena hal tersebut. Namun, perhitungan ini umumnya digunakan oleh Forbes bagi mereka yang memiliki saham di perusahaan terbuka atau yang sudah terdaftar di bursa saham. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Kisah Haji Isam, dari Tukang Ojek Jadi Pengusaha Berharta Triliunan [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kisah Haji Isam, dari Tukang Ojek Jadi Pengusaha Berharta Triliunan (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan beberapa hal yang menjadi penguatan dalam rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang salah satunya melarang menteri dan wakil menteri rangkap jabatan di perusahaan pelat merah. "Di mana tidak boleh ada rangkap jabatan baik Menteri maupun Wakil Menteri. Tapi memang MK masih memberi batasan waktu untuk sampai dengan 2 tahun ya. Nah karena itu ini nanti akan kita lihat hasil paripurnanya yang ke depan," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (26/9). Ia menegaskan, putusan terkait rangkap jabatan saat ini hanya berlaku untuk menteri dan wakil menteri, sedangkan untuk eselon akan ada regulasi turunan yang akan mengatur hal tersebut. "Kan yang sekarang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menteri dan wakil menteri yang tidak boleh merangkap. Yang jelas bahwa tetap nanti akan pada akhirnya akan kita lihat kebijakannya dalam peraturan turunan yang dibawanya," jelasnya. Artinya, belum ada larangan untuk eselon yang merangkap jabatan sebagai pejabat di perusahaan pelat merah. "Sampai hari ini belum ada. Ya karena memang wakil pemerintah kan harus ada di sana," pungkasnya. Rangkap jabatan pejabat pemerintah di perusahaan pelat merah menjadi salah satu pembahasan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi VI DPR mengenai revisi UU BUMN, Rabu (24/9/2025). Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengusulkan bahwa bukan hanya menteri dan wakil menteri saja yang tidak boleh rangkap jabatan di perusahaan BUMN. Akan tetapi juga berlaku bagi pejabat tingkat eselon I, II, dan hingga eselon lainnya. "Kami sangat mengapresiasi tidak boleh ada rangkap jabatan. Apakah hal yang sama bisa kita putuskan bahwa persoalan rangkap jabatan itu bukan hanya untuk menteri atau wakil menteri saja, tetapi untuk eselon I, eselon II, dan eselon lainnya di kementerian dan lembaga," kata Rieke dalam RDPU. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan menjadi pihak yang diundang DPR dalam RDPU tersebut. Dia sepakat dengan usulan mengenai rangkap jabatan berlaku bagi semua pejabat di berbagai tingkat di kementerian, bukan hanya menteri dan wakil menteri saja. Dia menjelaskan bahwa perwakilan pemerintah yang hadir di lembaga lain, berbeda dengan wakil pemerintah yang hadir di kursi komisaris. Pasalnya badan atau lembaga pemerintah berkerja sebagai pelayan publik, sedangkan perusahaan pelat merah juga memiliki fungsi mencari profitabilitas. "Rumus ex-officio dalam badan tentu berbeda dengan dalam konteks komisaris. Ini juga untuk meningkatkan pengawasan, ketika pengawasn ditingkatkan maka pelaksanaan bisa berjalan efektif," katanya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Respons Istana Soal Rangkap Jabatan Wamen Jadi Komisaris BUMN [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Respons Istana Soal Rangkap Jabatan Wamen Jadi Komisaris BUMN (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI mendorong otoritas pasar modal untuk menaikkan batasan minimum free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). dari yang selama ini di kisaran 7,5%-10% menjadi 30% untuk menjaga likuditas di pasar modal. Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada mengatakan, perlu pembahasan secara teknis terkait apakah pelepasan saham tersebut bisa langsung dikeluarkan dari portapel emiten atau harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau cukup melalui keterbukaan informasi "Ini yang harus diterangkan juga oleh DPR biar secara teknis jelas dan tercapai tujuannya," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/9). Reza menyebut, terkait kebijakan menaikkan batas minimum free float memang tujuannya agar jumlah saham beredar di masyarakat makin besar. "Harapannya penyebaran investor pun bisa merata yg mana nantinya pergerakan Harga saham bisa bergerak dengan wajar seiring informasi yang diterima banyak investor," sebutnya. Sementara, Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan, sebetulnya free float 30% memang memberikan likuiditas yang lebih baik bagi pelaku pasar dan investor. Namun, perlu disadari juga bahwa hal tersebut juga membutuhkan kajian lebih lanjut. Sebab, menurutnya, perusahaan yang ingin melantai di Bursa pasti memiliki startegi tersendiri dan berapa persen saham yang ingin diberikan ke publik. "Sehingga apabila free float di patok 30%, mungkin sedikit banyak perusahaan yang ingin melantai juga pasti berkurang karena syarat 30% itu tadi. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari free float 30%, sehingga berapa persentase yang tepat, semua harus menggunakan kajian terlebih dahulu," jelasnya. Nico menyebut, meskipun memang free float 30% memberikan likuiditas dan memberikan kenyaman bagi pelaku pasar dan investor, namun perlu juga kebutuhan dari perusahaan itu sendiri yang beragam. Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta, agar batas minimum free float dinaikkan menjadi 30% dari saat ini yang sebesar 7,5% "Pasar modal Indonesia harus memperkuat likuiditas. Likuiditasnya itu dengan cara apa ya? Free flow-nya harus dinaikkan, threshold-nya," kata Misbakhun dalam program Road to CNBC Indonesia Awards 2025, dikutip Rabu (24/9/2025). Misbakhun mengatakan, batasan minimum yang harusnya dipatok oleh otoritas pasar modal untuk free float ialah di kisaran 30%, supaya publik dapat lebib aktif memegang saham perusahaan-perusahaan yang melantai di BEI. "Ya kita minta ditingkatkan minimal di kisaran di atas 30%. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia ini termasuk yang paling rendah, free float share-nya, Indonesia harus menaikkan," tegas Misbakhun. "Karena likuiditas baru di pasar modal itu dari mana? Ya harus free float-nya harus dikembangkan, harus diperkuat. Share yang dibagi harus lebih banyak untuk bisa diakses oleh publik," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Free Float adalah istilah yang merujuk pada jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh publik dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar saham. Saham-saham ini tidak dimiliki oleh pemegang saham pengendali, afiliasi pengendali perusahaan, anggota Dewan Komisaris, atau Direksi, serta bukan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan (treasury stock). Free Float biasanya mencerminkan likuiditas saham suatu perusahaan di pasar, karena semakin besar porsi saham Free Float, semakin mudah saham tersebut diperdagangkan oleh investor. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), Free Float memiliki persyaratan minimum tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Tercatat, seperti tercantum dalam Peraturan Bursa Nomor I-A. Berdasarkan peraturan tersebut, Free Float merujuk pada saham yang dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5% dari total saham tercatat dan tidak dimiliki oleh pengendali perusahaan, afiliasi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi. Peraturan No. I-A menetapkan bahwa Free Float minimal adalah 50 juta saham atau setidaknya 7,5% dari total saham tercatat, serta harus memiliki minimal 300 pemegang saham yang memiliki SID. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BEI Kaji Ulang Batas Free Float Saham, Gegara 'Disentil' MSCI-Goldman? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BEI Kaji Ulang Batas Free Float Saham, Gegara 'Disentil' MSCI-Goldman? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut Kepala [1]Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN[2]) yang akan menggantikan posisi menteri BUMN nantinya ditunjuk langsung oleh presiden[3]. "Jadi itu (kepala BP BUMN) nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Walaupun itu boleh dirangkap untuk sementara. Karena itu sepenuhnya tergantung sama Bapak Presiden siapa orang yang akan ditunjuk," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (26/9), melansir detikfinance. Ia menjelaskan begitu Undang-Undang BUMN hasil revisi disahkan, Kementerian BUMN otomatis berubah menjadi BP BUMN. Proses transisi kelembagaan akan disiapkan oleh Kementerian PAN-RB bersama Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kan begitu diparipurnakan, setelah diundangkan, otomatis secara kelembagaannya nanti akan disiapkan oleh MenPAN-RB (Rini Widyantini) nanti akan menyiapkan prosesnya bersama dengan Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi) untuk diharmonisasi di Kementerian Hukum nanti ya. Kan tentu ada penetapan perpresnya nanti untuk mengatur secara kelembagaan dan lain-lain sebagainya," ujarnya. Ia menambahkan BP BUMN memiliki peran sebagai regulator, berbeda dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang berfungsi sebagai eksekutor. "Beda dong. Kalau ini (BP BUMN) kan fungsinya regulator, Danantara kan eksekutor buat pelaksanaan operatornya. Kalau ini regulator, Danantara-nya operator ya untuk menjalankan fungsi usahanya ada di BPI Danantara," jelasnya. Pengaturan teknis mengenai kelembagaan dan kewenangan BP BUMN akan diatur melalui peraturan presiden (perpres). Supratman berharap proses pengesahan revisi UU BUMN berjalan lancar sehingga transisi dapat segera dijalankan. Komisi VI DPR RI sebelumnya menyetujui laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait revisi UU BUMN. Revisi ini memuat 11 poin krusial, di antaranya perubahan status kementerian menjadi badan pengaturan, penguatan kewenangan, larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri, hingga pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna yang dikelola langsung BP BUMN atas persetujuan Presiden. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN sekaligus pimpinan Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan pembahasan revisi dilakukan sejak 23 September hingga 26 September 2025. "Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa secara substansi telah dilakukan perubahan terhadap 84 pasal dalam Rancangan Undang-undang ini," ujarnya dalam rapat di Komisi VI DPR RI, Jumat (26/9). ====[4] (del/pta) References^ Kepala (www.cnnindonesia.com)^ BP BUMN (www.cnnindonesia.com)^ presiden (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membahas kondisi terkini dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. "Saya dari BI barusan makan siang sama Gubernur BI, ngomong santai selama 1 jam lebih," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025) Purbaya sekaligus ingin mematahkan pandangan beberapa pihak yang menyebutkan Kementerian Keuangan dan BI berlawanan. Dua instansi ini, kata Purbaya bersinergi erat. "Kita diskusi sedikit lah kebijakan saya dengan bank sentral sinkron sebetulnya tapi kadang-kadang di luar anggapannya kami dan BI seolah berlawanan," jelasnya. Pertemuan tersebut, kata Purbaya juga berlangsung hangat. Dia juga menyampaikan menu makan siang tadi adalah bebek goreng. "Tadi Gubernur BI ngasih bebek goreng enak banget, masa pandangannya beda ke depan," terang Purbaya. (mij/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Menkeu Mau Tarik Rp 200 T 'Duit Nganggur' di BI [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Menkeu Mau Tarik Rp 200 T 'Duit Nganggur' di BI (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan berhasil menutup perdagangan sesi I, Jum'at 26/09/2025 di zona hijau dan menguat 0,38% di level 8.071 sementara menguat tipis 0,09% di Rp16.720 per Dolar AS. Seperti apa Analisa pergerakan pasar domestik di akhir pekan ini? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Equity Analyst CNBC Indonesia, Susi Setiawati dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum'at, 24/09/2025) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Komisi VI DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Perubahan ke-4 Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya RUU tersebut akan dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Hadir dalam rapat tersebut, perwakilan dari pemerintah, yaitu Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. Sebagai informasi, revisi UU BUMN dibahas di DPR dalam tiga hari terakhir atau sejak 23 September 2025. Revisi ini merupakan usulan dari Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Ketua Panja Revisi UU BUMN Andre Rosiade mengatakan bahwa ada 84 pasar yang diubah. Dia merangkum 12 poin penting dalam revisi UU BUMN. "Yang pertama pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya BP BUMN," katanya. Selengkapnya berikut 12 poin penting dalam revisi UU BUMN menurut Ketua Panja Andre: Perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi BP BUMN Menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN Pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna dikelola langsung oleh BP BUMN atas persetujuan Presiden Larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Menghapus ketentuan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajer di BUMN Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Holding Operasional, Holding Investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan Pemerintah. Mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, serta pengaturan substansial lainnya (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Revisi UU BUMN: Danantara Jadi Andalan Pemerintah Benahi Pelat Merah [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Revisi UU BUMN: Danantara Jadi Andalan Pemerintah Benahi Pelat Merah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (26/9/2025). Sejumlah bank pun terpantau menjual dolar dengan harga tinggi. Merujuk data Refinitiv, rupiah dibuka turun ke level Rp16.750/US$ atau melemah 0,09%. Setelah pada perdagangan kemarin, Kamis (25/9/2025) rupiah ditutup melemah 0,39% di posisi Rp16.735/US$. Melemahnya nilai tukar rupiah, membuat sejumlah bank telah menjual dolar dengan harga tinggi, mayoritas telah mendekati nilai tukar Rp 17.000/US$. Bahkan, sudah semakin banyak bank yang menjual dolar di atas level psikologis tersebut. Mengutip data nilai tukar di laman resmi perusahaan, Bank MUFG Cabang Jakarta telah menjual US$ 1 di harga Rp17.100, dan menawarkan membeli dolar AS di harga Rp 16,500. Sementara itu sejumlah bank asing lain juga mematok harga dolar yang relatif tinggi. Bank asing asal Inggris, Bank HSBC Indonesia, menjual dolar di harga Rp17.030 dan membeli di harga Rp 16.580. Bank DBS menjual dolar di harga Rp 16.938 dan membeli di harga Rp 16.597. UOB diketahui menjual dolar di harga Rp 16.980 dan membeli Rp 16.460. Sementara itu, OCBC menjual dolar di harga Rp 16.872, membeli di harga Rp 16.592. JTrust menjual di harga Rp 16.720 dan membeli di harga Rp 16.630. Adapun bank BUMN dan bank swasta nasional menawarkan harga jual yang lebih kompetitif dari mayoritas bank asing. Misalnya saja, Bank pelat merah BRI menjual dolar di harga Rp 16.769, membeli di harga Rp 16.718. BNI diketahui menjual dolar di harga Rp 16.776, membeli di harga Rp 16.741. Bank Mandiri menjual dolar di harga Rp 16.925, membeli di harga Rp 16.625. Sementara kurs jual USD di BCA tercatat sebesar Rp16.770, dan kurs beli di harga Rp16.750. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Dolar AS Nyaris Sentuh Rp17.000, Ini Penjelasan & Analisa Sri Mulyani [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Dolar AS Nyaris Sentuh Rp17.000, Ini Penjelasan & Analisa Sri Mulyani (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Trading menjadi salah satu cara bagi generasi muda untuk mencari sumber pendapatan baru demi meraih kesuksesan di masa depan. Namun, untuk terjun melakukan trading di dunia Investasi tidaklah mudah. Butuh kerja keras dan pemahaman yang lebih untuk meraih kesuksesan dalam investasi. Contohnya baik lewat riset maupun pembelajaran atau edukasi. Beruntung, saat ini hadir Fortuno School sebagai firma riset dan edukasi keuangan yang berkomitmen membantu siapa pun yang ingin belajar trading dari nol hingga mahir. Dengan pendekatan edukasi yang sistematis dan riset pasar yang tajam, Fortuno School membuka jalan bagi para trader untuk meningkatkan peluang kesuksesan mereka dan meraih profit konsisten di pasar global.[1] Fortuno School menyediakan materi edukasi, sinyal trading akurat, serta analisis pasar yang dapat diakses oleh pemula maupun trader berpengalaman.Banyak orang ingin masuk ke dunia trading, tetapi sering merasa kewalahan dengan informasi yang terlalu banyak atau strategi yang rumit. Fortuno School menawarkan solusi dengan menyediakan: Panduan belajar trading dari nol yang mudah dipahami dan langsung bisa dipraktikkan. Sinyal Trading Akurat dengan tingkat keberhasilan tinggi untuk membantu Anda cepat mencapai profit konsisten. Analisis Pasar Harian yang sederhana dan praktis. Komunitas Trader yang saling mendukung dan berbagi pengalaman nyata. Dengan pendekatan ini, siapa pun bisa memulai perjalanan trading dari nol hingga mampu menghasilkan profit konsisten. Pasalnya, Fortuno School percaya bahwa belajar trading dari nol adalah langkah pertama menuju industri trading yang lebih sehat dan berkelanjutan, khususnya di Asia Tenggara. Melalui edukasi berkualitas, sinyal yang terbukti efektif, dan komunitas aktif, Fortuno School berkomitmen menjadi mitra terpercaya dalam membantu trader meraih profit konsisten di setiap level. Fortuno School adalah firma riset dan edukasi keuangan yang berfokus pada penyediaan materi edukasi, sinyal trading, analisis pasar, dan komunitas trading untuk membantu trader sukses sejak awal. Fortuno School hadir untuk membantu setiap trader mencapai kemandirian finansial melalui edukasi dan riset. Mulai perjalanan Anda hari ini. Daftar di Fortuno School dan mulai belajar trading dari nol bersama ribuan member lainnya untuk meraih profit konsisten.[2] (rah/rah) [Gambas:Video CNBC] [3] Next Article Baru 5,33 Juta Warga RI Rela Bayar Dapen, OJK Sasar Pekerja Informal [4] References^ Fortuno School (www.cnbcindonesia.com)^ Daftar di Fortuno School (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Baru 5,33 Juta Warga RI Rela Bayar Dapen, OJK Sasar Pekerja Informal (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY[1]) meminta PT Jasa Marga[2] Tbk dan Kementerian Perhubungan () segera mengambil langkah untuk mengatasi kemacetan parah yang terjadi imbas perbaikan gerbang tol di Jakarta. "Kemarin sudah saya sampaikan juga ke jajaran Kementerian Perhubungan. Kemudian juga Jasa Marga agar segera mengatasi permasalahan-permasalahan, kemacetan yang sangat parah," ujar AHY dalam konferensi pers di Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). Ia menjelaskan kepadatan lalu lintas tak hanya dipicu perbaikan pintu tol, tetapi juga faktor lain yang saling berkaitan. Karena itu, ia meminta agar waktu dan pelaksanaan proyek infrastruktur diatur dengan baik supaya tidak terlalu mengganggu pengguna jalan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Memang ada berbagai faktor termasuk perbaikan-perbaikan infrastruktur. Saya sudah memberikan penekanan agar diatur betul waktu dan proyeknya sehingga tidak sangat mengganggu lalu lintas bagi masyarakat," katanya. Kemacetan sempat melumpuhkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Rabu (24/9) malam. Penutupan Gerbang Tol Semanggi 1 untuk perbaikan membuat kendaraan dialihkan ke Semanggi 2 yang hanya memiliki satu gardu beroperasi karena sisanya juga sedang dikerjakan. Kondisi ini menimbulkan antrean panjang hingga keluar tol. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebut sebagian besar pengendara berusaha masuk melalui Semanggi 2, bahkan ada yang memotong jalur, sehingga kemacetan makin parah. Polisi pun menyiagakan petugas untuk mengurai arus lalu lintas dan mengimbau masyarakat menggunakan alternatif Gerbang Tol Kuningan. Penutupan sementara gerbang tol dalam kota ini sudah berlangsung sejak 14 September dan dijadwalkan selesai pada 10 Oktober 2025. Jasa Marga menyatakan langkah tersebut diambil untuk mempercepat perbaikan fasilitas gerbang tol yang rusak akibat aksi unjuk rasa pada Agustus lalu. Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurutnya, rekonstruksi tidak bisa dihentikan sementara karena melibatkan penguatan konstruksi besar. Meski pengaturan sudah dilakukan, kepadatan tetap terjadi karena bertepatan dengan jam sibuk. "Jadi mungkin penjelasan kami adalah gerbang tolnya adalah gerbang yang tidak bisa dihindari, selalu dilewati oleh lebih dari 2 juta masyarakat yang melintas di tujuh gerbang ini dan kemudian yang terbakar selalu kita juga lihat apakah memungkinkan langsung dilakukan perbaikan atau juga harus direkonstruksi," jelasnya, melansir detikfinance. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga meminta Jasa Marga bertanggung jawab atas kemacetan tersebut. Ia menilai lamanya penanganan perbaikan membuat kepadatan meluas ke sejumlah titik di Jakarta. Jasa Marga memastikan sebagian besar gerbang tol yang sempat ditutup sudah kembali beroperasi, kecuali Gerbang Tol Pejompongan yang masih dalam tahap rekonstruksi dan ditargetkan bisa dibuka sebagian pada akhir September. ====[3] (del/sfr) References^ AHY (www.cnnindonesia.com)^ Jasa Marga (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita[1] memastikan wadah makanan (food tray) untuk program Makan Bergizi Gratis [2](MBG) akan diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI[3]) mulai tahun ini. Ia menjelaskan selama ini standar food tray masih bersifat sukarela. Ke depan, pemerintah akan mewajibkan standar tersebut agar kualitas produk lebih terjamin. Standar yang ditetapkan minimal adalah SNI 304, yaitu standar baja nirkarat yang umum digunakan untuk peralatan makan dan minum agar aman bagi kesehatan. Jika tidak memenuhi standar tersebut, food tray dilarang beredar di wilayah Indonesia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Untuk food tray yang akan kami lakukan adalah untuk menjaga kualitas dari food tray-nya yang selama ini SNI-nya adalah SNI sukarela, voluntary, kita sekarang sedang menyusun SNI food tray itu wajib. Jadi akan kita wajibkan standarnya standar 304 at least," ujar Agus di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). "Kalau dia tidak punya standar 304, maka tidak boleh beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambahnya. Agus menegaskan aturan tersebut tengah difinalisasi dan penerbitannya dilakukan dalam waktu dekat. "Ini sekarang secepatnya kita lagi rumuskan. Ini juga dalam rangka kita mendukung program mulia dari Bapak Presiden (Prabowo), program MBG. Jadi program MBG itu memang output-nya, outcome-nya bisa sesuai dengan harapan kita. Jadi anak-anak betul-betul sehat. Jadi kita akan segera menerbitkan SNI wajib bagi food tray food grade," jelasnya. Ia memastikan penerapan SNI wajib ini tidak akan menunggu lama. "Pasti tahun ini," ujarnya. Agus juga meluruskan anggapan Kementerian Perindustrian memiliki aturan terkait izin impor food tray. Menurutnya, pihaknya tidak mengeluarkan pertimbangan teknis (pertek) maupun larangan terbatas (lartas) atas produk tersebut. "Sekali lagi, tolong dicatat untuk food tray tidak ada pertek, tidak ada lartas dari Kemenperin. Catat besar-besar. Jadi siapapun bisa masuk tanpa pertek kami. Itu harus dicatat, itu penting," ucapnya. Isu dugaan penggunaan minyak babi dalam proses produksi food tray impor untuk program MBG memicu sorotan publik. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut food tray MBG telah memiliki SNI 9369.2:2025 tentang wadah makanan bersekat berbahan baja nirkarat, meski statusnya masih sukarela. Kemendag mendorong agar standar ini segera diwajibkan, sekaligus memastikan produk yang beredar juga memenuhi ketentuan halal. Mendag Budi Santoso menyatakan siap menghentikan pasokan impor bila terbukti ada unsur babi dalam proses produksinya. Organisasi masyarakat seperti Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) hingga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pun mendesak pemerintah agar hanya menggunakan food tray yang halal, sesuai standar, dan sebisa mungkin diproduksi oleh pengusaha lokal. ====[4] (del/sfr) References^ Agus Gumiwang Kartasasmita (www.cnnindonesia.com)^ Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)^ SNI (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggelar konferensi pers terkait tindak lanjut penanganan kasus gagal bayar fintech peer to peer lending Investree. Konferensi pers tersebut diagendakan pada sore hari ini bertempat di terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. OJK sendiri diketahui telah resmi mencabut izin usaha fintech PT Investree Radika Jaya (Investree) sejak tahun lalu, atau tepatnya Senin 21 Oktober 2024. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Adapun keputusan ini didasarkan oleh beberapa alasan. Sebelum vonis akhir ini, OJK telah lebih dahulu meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, untuk mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree. Awal Kasus Investree Masalah Investree telah mencuat ke publik sejak dua tahun lalu. Perusahaan yang didirikan oleh Adrian Gunadi membukukan lonjakan kredit macet. Kredit macet itu pun semakin menumpuk dan hingga 12 Januari 2024, Investree memiliki rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) 12,58%, melebihi ambang batas yang ditetapkan OJK sebesar 5%. OJK pun mengambil sikap dengan memberikan sanksi administratif pada awal tahun ini. Pada bulan yang sama, pemegang saham mayoritas, Investree Singapore Pte. Ltd. memutuskan untuk memberhentikan Adrian A. Gunadi dari posisi direktur utama. Kala itu, Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Edi Setijawan mengatakan status Adrian masih dalam tahap penyidikan, sebelum akhirnya naik dan menjadi buron interpol. Adrian Gunadi Klarifikasi Tak lama setelah Investree dinyatakan bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK serta penyidikan terhadap dirinya, Adrian Gunadi buka suara. Akhir Oktober 2024 silam, lewat pesan singkat Adrian mengatakan pihaknya tengah menunggu suntikan modal dari investor Qatar. Ia pun mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang kini dihadapi Investree. "Kami sedang menyelesaikan persetujuan dari Kementerian untuk pencairan dari investasi Qatar. Belum bisa bicara banyak. Namun, kami akan menyelesaikan masalah tersebut," ungkap Adrian kepada CNBC Indonesia, Rabu, (23/10/2024). Diburu OJK hingga Interpol Karena tidak memenuhi panggilan otoritas terkait perannya di kasus gagal bayar Investree, OJK bergerak cepat mencari tahu keberadaannya. Tak laka berselang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap keberadaan Adrian Gunadi selaku tersangka atas dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan perjanjian di PT Investree Radika Jaya atau Investree. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk melacak keberadaan Adrian. Tak lama setelah mengetahui keberadaan, OJK telah melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dengan status red notice atas nama Adrian Asharyanto Gunadi. Adrian adalah mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya (Investree), yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. "OJK terus melanjutkan koordinasi dan korespondensi dengan aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait di dalam maupun luar negeri, untuk mendorong upaya pemulangan Sdr. AG ke Indonesia guna selanjutnya dilakukan proses hukum atas dugaan tindakan pidana maupun kewajiban perdata yang bersangkutan," ungkap OJK dalam rilisnya, Rabu (30/7/2025). Jadi CEO di Qatar Upaya pemulangan Adrian Gunadi urung berhasil setelah nyaris setahun kabur ke Qatar. Bahkan Adrian Gunadi, terpantau telah mengemban jabatan baru di entitas bisnis asing. Padahal, hingga saat ini, nama Adrian masih tercantum dalam daftar red notice Interpol. Adrian Gunadi diketahui menjabat sebagai CEO JTA Holding Qatar, yang merupakan bagian dari JTA International Investment Holding yang berbasis di Singapura. Dalam situs resmi perusahaan, Adrian disebut sebagai operator global dan wirausahawan berpengalaman. "CEO: Adrian A Gunadi. operator global dan wirausahawan berpengalaman yang memimpin pertumbuhan teknologi keuangan di berbagai pasar Asia Tenggara," demikian tertulis di laman resmi JTA Holding, dikutip Jumat (25/7/2025). Entitas bernama JTA Investree Doha Consultancy, yang merupakan anak usaha JTA International Investment Holding, bergerak di bidang penyedia solusi perangkat lunak dan teknologi kecerdasan buatan untuk pinjaman digital. Perusahaan tersebut berbasis di Doha, Qatar, dan menyasar kemitraan dengan institusi keuangan di kawasan Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Ribuan Lender Teriak & Upaya Likuidasi Investree baru-baru ini telah mengumumkan para lender yang mengajukan tagihan sebanyak 1.697 pihak yang terdiri dari perorangan dan badan usaha. Mengutip website resminya, di antara ribuan lender yang mengajukan tagihan, di antaranya ada pihak yang berasal dari pihak perbankan hingga perusahaan e-commerce. Lender dari perbankan di antaranya, PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO), PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR). Lalu PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) atas nama Willy, Asep Budiman, dan Jadiaman Sinaga. Serta, PT Bank Perkreditan Rakyat atas nama Andi Gunawan. Sementara lender dari perusahaan e-commerce yaitu PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) atau Blibli. Tim Likuidasi PT Investree Radhika Jaya menyampaikan, pihaknya memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan proses verifikasi tagihan karena tingginya volume tagihan yang diterima. Adanya penambahan waktu bertujuan untuk memastikan akurasi dan validasi data. "Saat ini, Tim Likuidasi tengah melakukan pengumpulan serta komparasi data guna memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diterima. Hasil dari proses verifikasi tersebut, beserta informasi lain terkait proses likuidasi, akan kami sampaikan secara berkala melalui situs," tulis tim likuidiasi, Jumat (25/7). (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Komisi VI DPR telah menyepakati rancangan undang-undang perubahan keempat UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibawa ke rapat paripurna, Jumat (26/9/2025). Satu poin krusial dalam revisi UU BUMN tersebut adalah perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN. "Yang pertama pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur badan pengaturan BUMN yang selanjutnya BP BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Panja Revisi UU BUMN, Jumat (26/9/2025). Sebagai informasi, sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Kementerian BUMN akan dilebur ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kabar tersebut mencuat seiring dengan Erick Thohir yang meninggalkan kursi menteri BUMN dan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada perombakan Kabinet Merah Putih 17 September 2025. Presiden Prabowo Subianto tidak langsung menunjuk penggantinya. Pada hari yang sama, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dipilih sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN. Sebagai informasi revisi UU BUMN dilakukan lebih kurang tujuh bulan setelah perubahan ketiga disahkan pada Februari 2025. Revisi ini merupakan usulan dari Presiden Prabowo. Dalam rapat perdana revisi UU BUMN, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat membeberkan bahwa tugas dan fungsi Kementerian BUMN terkikis sejak kehadiran BPI Danantara. Ia menjelaskan, saat ini fungsi kementerian BUMN sebagai regulator, sedangkan fungsi operasionalnya lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Prasetyo juga mengatakan bahwa BPI Danantara memiliki alat yang lengkap untuk melakukan pembenahan perusahaan-perusahaan pelat merah. Mengutip situs Kementerian BUMN, organisasi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan pelat merah telah ada sejak 1973. Akan tetapi kala itu bukan berbentuk kementerian, melainkan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Keuangan). Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Pada 1998, pemerintah mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Tidak berumur panjang, pada 2000 struktur organisasi kementerian tersebut sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di Departemen Keuangan. Sekitar setahun setelahnya, Presiden Megawati mengembalikan lagi pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian. Hal ini kemudian berlangsung hingga saat ini. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Kantor Kementerian BUMN Terapkan WFH Sejak 29 Agustus 2025 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kantor Kementerian BUMN Terapkan WFH Sejak 29 Agustus 2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia dan Kanada resmi menandatangani Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) di Ottawa, Kanada, Rabu (24/9). Kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, bersama Menteri Perdagangan Internasional Kanada, Maninder Sidhu, disaksikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Penandatanganan ini menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan resmi Presiden ke Kanada. Kesepakatan ini menandai babak baru dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Amerika Utara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ICA-CEPA merupakan perjanjian perdagangan komprehensif pertama Indonesia dengan negara di wilayah tersebut, sekaligus yang pertama bagi Kanada dengan negara Asia Tenggara. Menurut Budi Santoso, ICA-CEPA tidak hanya penting dari sisi akses pasar, tetapi juga menjadi tonggak sejarah dalam memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada. "Perjanjian ini membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9). Melalui kesepakatan ini, lebih dari 90 persen atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia akan mendapat preferensi di pasar Kanada. Produk potensial seperti tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, elektronik, hingga sarang burung walet diperkirakan menjadi lebih kompetitif. Sejumlah produk bahkan langsung menikmati tarif 0 persen begitu perjanjian berlaku, antara lain makanan olahan, hasil laut, kerajinan berbahan serat alam, peralatan rumah tangga, serta granit dan marmer. Sebaliknya, Indonesia juga membuka pasar sebesar 85,54 persen atau sekitar 9.764 pos tarif bagi produk prioritas Kanada. Produk yang diuntungkan antara lain daging sapi beku, gandum, kentang, makanan hasil laut, dan makanan olahan. Skema ini diharapkan menciptakan hubungan dagang yang lebih seimbang serta membuka ruang investasi baru di kedua negara. Budi menekankan bahwa perjanjian ini bukan semata persoalan tarif, tetapi juga sarana untuk membangun ekosistem perdagangan yang inklusif. Investor Kanada, menurutnya, memiliki peluang untuk memperluas jaringan kemitraan di Indonesia, khususnya di sektor energi, pertanian, dan industri manufaktur. "Penandatanganan ini baru awal. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan perjanjian ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor di kedua negara. Indonesia terbuka untuk kemitraan. Mari bersama-sama wujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan," imbuh dia. Sebagai informasi, data Kementerian Perdagangan menunjukkan total perdagangan Indonesia-Kanada pada Januari-Juli 2025 mencapai US$2,72 miliar, naik 30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$2,09 miliar. Ekspor Indonesia tercatat sebesar US$1,01 miliar, sementara impor dari Kanada mencapai US$1,71 miliar. Produk ekspor utama Indonesia meliputi karet alam, alas kaki, kakao, minyak nabati, dan tekstil. Adapun impor utama dari Kanada terdiri dari gandum, pupuk, kedelai, bubur kayu kimia, serta emas. Indonesia-Uni Eropa Sebelumnya, Indonesia juga mencapai penyelesaian substantif Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA). Joint announcement dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan EU Commissioner for Trade and Security, Maroš Šefčovič, di Bali, Selasa (23/9). Budi pun menyambut baik penyelesaian substantif Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa ini. Menurutnya, momentum ini merupakan babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa. "I-EU CEPA mencerminkan komitmen kedua pihak untuk menciptakan kemitraan yang seimbang, adil, dan saling menguntungkan untuk jangka panjang," ucapnya pada kesempatan terpisah. Ia melanjutkan, Indonesia perlu membangun kemitraan yang solid dan progresif dengan mitra terkemuka untuk menavigasi dinamika perdagangan global saat ini. Terlebih, I-EU CEPA ini akan memberikan kepastian bisnis berbasis aturan yang akan mendorong tingkat kepercayaan pelaku bisnis. Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono, menjelaskan bahwa I-EU CEPA membuka peluang diversifikasi perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tertentu. "Adanya perjanjian ini juga mendorong peningkatan standar produksi di Indonesia, yang juga akan mendorong daya saing, serta peluang ekspansif produk Indonesia ke pasar lainnya di dunia," papar dia di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dirinya melanjutkan, usai penyelesaian substantif, kedua pihak akan melakukan proses telaah hukum (legal scrubbing) dan prosedur domestik lainnya agar I-EU CEPA dapat segera ditandatangani pada 2026, dan dilanjutkan dengan proses ratifikasi di parlemen kedua pihak. agar bisa diimplementasikan pada Januari 2027. I-EU CEPA diproyeksikan menjadi terobosan besar dalam hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa. Perjanjian ini akan menghapus hingga 98 persen tarif serta memangkas hampir seluruh hambatan perdagangan barang dan jasa, sekaligus membuka jalur yang lebih luas bagi arus investasi. Dampaknya akan terasa di berbagai sektor utama, bagi Indonesia seperti produk sawit, tekstil, dan alas kaki akan memiliki daya saing lebih kuat. Sementara bagi Uni Eropa, peluang terbuka lebar untuk produk makanan, pertanian, otomotif, hingga industri kimia. Lebih dari sekadar angka, I-EU CEPA memberi ruang bagi pelaku usaha kedua belah pihak untuk meraih peluang bisnis yang lebih menjanjikan. Akses pasar yang lebih dalam dan kepastian regulasi akan menjadi modal penting bagi Indonesia, khususnya pada sektor padat karya seperti industri manufaktur dan pertanian, untuk memanfaatkan besarnya pasar Uni Eropa. Perjanjian ini juga meluas ke bidang jasa. Penyedia jasa Indonesia, termasuk kalangan profesional muda, dapat memperluas kiprahnya di Uni Eropa. Profesi seperti penasihat hukum, arsitek, tenaga IT, bidan, perawat, hingga insinyur diperkirakan akan semakin dibutuhkan, membuka prospek kerja sama yang lebih dinamis lintas wilayah. Tak hanya itu, I-EU CEPA juga diharapkan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investasi baru berpotensi mengalir deras ke sektor-sektor masa depan, terutama energi terbarukan, kendaraan listrik, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), elektronik, serta farmasi. Seluruh peluang ini sejalan dengan arah pembangunan ekonomi hijau yang tengah digalakkan Indonesia. Pada akhirnya, kerja sama yang lahir dari I-EU CEPA tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga mendukung agenda hilirisasi nasional. Sebagai informasi, total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa pada Januari-Juli 2025 mencapai US$18 miliar, meningkat 4,34 persen dibanding periode sama tahun lalu. Pada 2024, total perdagangan mencapai US$30,40 miliar dengan Indonesia meraih surplus sebesar US$4,4 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa antara lain minyak kelapa sawit dan turunannya; bijih tembaga dan konsentratnya; asam lemak monokarboksilat industri; alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, atau kulit dan bagian atas dari kulit; serta bungkil minyak dan residu padat lainnya. Sementara, produk utama impor Indonesia dari Uni Eropa antara lain obat-obatan, mesin pembuat bubur kertas dari bahan selulosa berserat, mobil atau kendaraan bermotor, kendaraan bermotor untuk angkutan barang, serta mesin dan peralatan mekanis dengan fungsi individual. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Harga minyak dunia[1] naik tipis pada Jumat (26/9) imbas Rusia [2]membatasi ekspor bahan bakar dan hampir memangkas produksi minyak mentahnya. Pembatasan ini dilakukan usai Ukraina menyerang infrastruktur energi Rusia. Kontrak berjangka Brent naik 15 sen atau 0,2 persen menjadi US$69,57 per barel, sementara minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) naik 23 sen atau 0,4 persen menjadi US$65,21 per barel. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kedua patokan ini melonjak lebih dari 4 persen pekan ini, menjadi kenaikan terbesar sejak 13 Juni lalu. "Kenaikan didukung oleh serangan drone Ukraina yang terus menerus menargetkan infrastruktur minyak Rusia, peringatan NATO kepada Rusia bahwa mereka siap merespons pelanggaran wilayah udara di masa depan, dan langkah Rusia untuk menghentikan ekspor bahan bakar utama," kata Analis IG, Tony Sycamore dikutip Reuters. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan bahwa negaranya akan memberlakukan larangan parsial ekspor solar hingga akhir tahun dan memperpanjang larangan yang sudah ada pada ekspor bensin. Penurunan kapasitas pengilangan minyak mendorong Moskow hampir melakukan pemangkasan produksi minyak mentah. ====[3] (fby/pta) References^ minyak dunia (www.cnnindonesia.com)^ Rusia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,38% atau naik 30,45 poin ke level 8.071,11 hari akhir perdagangan sesi pertama hari ini, Jumat (26/9/2025). Sebanyak 308 saham naik, 326 turun, dan 160 lainnya tidak bergerak. Nilai transaksi hingga jeda makan siang mencapai Rp 11,58 triliun. Sebanyak 23,56 miliar saham berpindah tangan dalam 1,25 juta kali transaksi. Mayoritas sektor perdagangan menguat dengan hanya energi dan finansial yang terkoreksi. Sementara itu, sektor utilitas konsumer primer dan barang baku mencatatkan kenaikan paling tinggi. Saham MBMA, ASII dan BREN tercatat sebagai penggerak utama kinerja IHSG hari ini, dengan saham DSSA, BBRI dan SMMA menjadi pemberat utama kinerja indeks. Di Asia-Pasifik, Indeks S&P/ASX 200 Australia dibuka flat, sedangkan di Jepang, Nikkei 225 turun 0,34%, Topix datar. Kospi Korea Selatan melemah 1,11%, dan Kosdaq turun 0,84%, sementara kontrak berjangka Hang Seng berada di 26.372, lebih rendah dari penutupan terakhir 26.484,68. Adapun pasar domestik kemarin mengalami pukulan berat, IHSG terjun dalam koreksi signifikan dan rupiah mencatatkan level terlemah dalam rentang panjang. Korelasi negatif antara sentimen global dan kelemahan struktur domestik terlihat makin jelas apa yang sebelumnya menjadi daya tarik pasar modal kini diuji oleh realitas tekanan valuta asing dan arus modal keluar yang agresif. Fokus pasar hari ini akan tertuju ke data inflasi AS (PCE) dan perkembangan ekonomi AS sebagai ujung tombak ekspektasi moneter global. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Dibuka Menguat 0,21%, Selangkah lagi ke Level 7.500 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Dibuka Menguat 0,21%, Selangkah lagi ke Level 7.500 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VI DPR RI menyetujui laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait dengan revisi UU BUMN[1]. Setidaknya ada 11 poin krusial yang diubah di antaranya status kementerian menjadi badan pengaturan hingga larangan rangkap jabatan[2] menteri dan wakil menteri (wamen) sebagai pejabat BUMN. Poin-poin tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara alias RUU BUMN. Ini adalah revisi kedua tahun ini. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN sekaligus pimpinan Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pembahasan revisi telah dilakukan sejak 23 September 2025 sampai 26 September 2025. Di mana secara keseluruhan ada 84 pasal yang diubah setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan akademisi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa secara substansi telah dilakukan perubahan terhadap 84 pasal dalam Rancangan Undang-undang ini," ujar Andre dalam Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jumat (26/9). Berikut 11 pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam RUU tersebut:1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP-BUMN. 2. Penambah kewenangan peran BP-BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 3. Pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna dikelola langsung oleh BP-BUMN atas persetujuan Presiden. 4. Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128-PUU-XXIII-2025. 5. Menghapus ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. 6. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan Direksi, Komisaris dan jabatan Manajerial di BUMN. 7. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Pengaturan pengecualian pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN. 9. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 10. Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. 11. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan Menteri atau Wakil Menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan serta pengaturan substansial lainnya. ====[3] (ldy/pta) References^ revisi UU BUMN (www.cnnindonesia.com)^ rangkap jabatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Komisi VI DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya hasil rancangan yang telah digodok panitia kerja dalam tiga hari terakhir atau sejak 23 September 2025 akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Ketua Panja Revisi UU BUMN Andre Rosiade mengatakan ada 84 pasar yang diubah dengan 11 pokok pikiran. ""Jadi ada 84 pasal yang kita rubah dalam RUU ini," ujarnya digedung DPRI RI Jakarta, Jumat (26/9/2025). Andre mengatakan salah satu poin yang disepakati adalah perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. " "Yang pertama pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur badan pengaturan BUMN yang selanjutnya BP BUMN," katanya. Selain itu UU nantinya juga akan melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan sebagai direksi dan komisaris BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Andre juga mengatakan bahwa nantinya para pejabat BUMN akan kembali berstatus penyelenggara negara. Hal ini seiring dengan adanya polemik yang membuat aparat penegak hukum ragu untuk melakukan tindakan apabila para pejabat BUMN dikecualikan dari penyelenggara negara. Selengkapnya berikut 11 poin pokok pikiran yang disampaikan Andre mengenai revisi UU BUMN yang telah disepakati di Komisi VI: 1. Menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 2. Pengaturan deviden saham seri A Dwi Warna dikelola langsung oleh BP BUMN atas persetujuan Presiden. 3. Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada Direksi Komisaris dan Dewas atau Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. 4. Menghapus ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. 5. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan Direksi Komisaris dan Jabatan Manajer di BUMN. 6. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Holding Operasional, Holding Investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan Pemerintah. 7. Mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN 8. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan 9. Pengaturan mekanisme peralian dari Kementerian BUMN kepada BPBUMN. 10. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan Menteri atau Wakil Menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, serta pengaturan substansial lainnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Revisi UU BUMN: Danantara Jadi Andalan Pemerintah Benahi Pelat Merah [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Revisi UU BUMN: Danantara Jadi Andalan Pemerintah Benahi Pelat Merah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten milik Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk (PTRO) memgumumkan penjualan saham oleh salah satu pemegang sahamnya yaitu PT Caraka Reksa Optima. Melalui laporan kepemilikan saham KSEI, per 24 September 2025, Caraka Reksa melakukan penjualan saham di PTRO mencapai 10,01 juta saham. Usai transaksi, kepemilikannya berkurang menjadi 2,69 miliar saham atau setara 26,71%. Pada sehari sebelumnya, entitas ini mencatat kepemilikan sebesar 2,7 miliar saham di PTRO. Angka ini setara dengan 26,8% kepemilikan. Sejumlah perusahaan sekuritas tercatat memfasilitasi aksi jual ini, di antaranya Henan Putihrai Sekuritas, CGS International Sekuritas Indonesia, Maybank Sekuritas Indonesia, serta Minna Padi Investama Sekuritas (PADI). Sebagai informasi, Caraka Reksa Optima merupakan perusahaan yang awalnya milk Haji Romo Nitiyudo Wachjo atau Haji Robert dengan kepemilikan 80% dan 20% sisanya digenggam PT Dua Usaha Karya Negeri. Kemudian pada 31 Mei 2023, sejumlah pemegang saham baru masuk, sehingga kepemilikan Haji Robert berkurang menjadi 39,77% dan Dua Usaha menjadi 13,56%. Pemegang saham baru adalah PT Sentosa Bersama Mitra (27%), PT Sarana Adiwilaga Persada (16,95%), PT Khazanah Kinarya Bersama (2,72%). Adapun Sentosa Bersama Mitra adalah perusahaan milik Happy Hapsoro. Belum lama ini, Caraka Reksa Optima tercatat telah melepas kepemilikan sahamnya di PT Petrosea Tbk (PTRO). Divestasi dilakukan pada Rabu (3/9/2025) dengan jumlah transaksi mencapai 37,35 juta saham. Sebagai informasi, per 31 Agustus Prajogo Pangestu merupakan pengendali PTRO melalui PT Kreasi Jasa Persada dengan kepemilikan 45,31%. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Happy Hapsoro Serap Separuh Rights Issue Sanurhasta Mitra (MINA) [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Happy Hapsoro Serap Separuh Rights Issue Sanurhasta Mitra (MINA) (www.cnbcindonesia.com)Sumber