bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Asthara Skyfront City terus menunjukkan komitmennya sebagai kota modern masa depan. Diluncurkan pada Juni 2025, kawasan terpadu ini menggabungkan hunian, pusat bisnis, hingga pusat perbelanjaan. Lokasinya yang strategis, tepat di sisi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menjadikannya pilihan ideal bagi masyarakat urban dengan mobilitas tinggi. Dengan berbagai fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau, sarana ibadah hingga sarana perdagangan, Asthara Skyfront City menghadirkan kenyamanan dan kemudahan dalam satu kesatuan lingkungan yang terintegrasi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebagai tahap awal pengembangan, Asthara memperkenalkan Cluster Allurea di dalam Super Cluster The Floritz. Antusiasme masyarakat begitu besar sehingga pembangunan Allurea dipercepat melalui seremoni groundbreaking. "Sebagai wujud komitmen kami menjadi developer yang terpercaya dan berkomitmen, hari ini kami mempercepat pembangunan Cluster Allurea at The Floritz, melalui kegiatan groundbreaking pembangunan Cluster Allurea," ucap CEO Asthara Skyfront City, Supardi Ang dalam keterangan tertulisnya. Project Manager Asthara Skyfront City, Dadet Sugiarto; Deputy of COO, Djoko Lusijono; CEO Asthara Skyfront City, Supardi Ang; Advisor Asthara Skyfront City, Laksana Sunarko; dan Head of Planning & Design and Infrastructure Asthara Skyfront City, Budi Cahyono berdiskusi pada kegiatan groundbreaking Allurea at The Floritz, Jumat (26/9). (Foto: Arsip Asthara Skyfront City).Supardi mengatakan, Allurea hadir sebagai langkah awal dari visi besar Asthara dalam pengembangan kawasan mandiri Asthara Skyfront City. "Kami melihat tingginya antusiasme masyarakat menjadikan Allurea sebagai hunian impian bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga sebagai warisan lintas generasi," ujarnya. Dengan groundbreaking ini, lanjut Supardi, maka proses serah terima unit dapat terlaksana lebih cepat, sesuai harapan masyarakat. "Inilah saatnya kami mewujudkan hunian modern yang menghadirkan kenyamanan, kemewahan dan keberlanjutan bagi keluarga Anda," ujar Supardi. Hunian Modern Tropis Allurea sendiri merupakan hunian modern tropis yang berada di dalam Super Cluster The Floritz dengan total 420 unit yang terbagi dalam dua tipe, yakni Tipe 6, tersedia dengan pilihan luas tanah 60 m2 dan 72 m2, serta Tipe 8, tersedia dengan pilihan luas tanah 96 m2 dan 128 m2. "Setiap hunian dirancang dengan detail untuk menghadirkan kenyamanan maksimal melalui sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang optimal," kata Supardi. Seorang pekerja melintas di Allurea at The Floritz untuk melakukan pengecekan sesaat setelah pemancangan pertama pada hari Jumat (29/9) di Kabupaten Tangerang. Sekitar 420 hunian akan siap dihuni pada 2027 mendatang. Percepatan pembangunan ini karena tingginya antusiasme Masyarakat menyambut hunian modern dalam kawasan prestisius yang dilengkapi beragam fasilitas pendukungnya. (Foto: Arsip Asthara Skyfront City).Dilengkapi dengan fitur modern dengan desain yang memadukan fungsi dan estetika, Allurea menghadirkan hunian yang tidak hanya nyaman tetapi juga elegan dan bernilai jangka panjang. Dengan penuh optimisme, Supardi mengatakan, momen bersejarah hari ini merupakan wujud kesuksesan Asthara Skyfront City dan Allurea at The Floritz sejak launching dan penjualan perdana pada Juni 2025 lalu. "Kesuksesan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh seluruh tim, para mitra kerja dan kepercayaan Masyarakat Indonesia," tutur Supardi. "Dengan dimulainya pembangunan Allurea at The Floritz, kami berkomitmen menghadirkan hasil terbaik yang dapat kita banggakan bersama. Kami yakin, apa yang kita mulai hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang," katanya. Investasi Jangka Panjang Cluster Allurea at The Floritz yang membuka penjualan perdananya pada 19 Juni 2025 lalu. Terdiri dari 2 tipe rumah yakni tipe 6 dan tipe 8, hunian inj dibandrol dengan harga mulai dari Rp1 miliar hingga Rp2 milliar. Cluster ini juga merupakan salah satu dari 4 cluster yang berada di dalam super cluster The Floritz dengan luas total 22 ha. Dengan beragam fasilitas dan integrasinya, Allurea sangat cocok dijadikan hunian serta investasi jangka panjang bagi para konsumen, baik warga Jakarta, Tangerang maupun kota lainnya. Tak hanya itu, dengan konektivitasnya yang berdampingan dengan Bandara Internasional Soekarno Hatta, kawasan masa depan ini juga akan sangat memudahkan aktivitas penghuninya. Hunian ini cocok bagi profesional aviasi seperti pilot, pramugari, pekerja maskapai penerbangan, ground handler, dan komunitas bandara lainnya. Selain itu, hunian ini juga cocok bahi para professional dan pengusaha muda yang punya mobilitas tinggi dari berbagai kota di Indonesia hingga mancanegara. Jajaran Board of Director dan Manajemen Asthara Skyfront City menekan tombol sebagai simbolis dimulainya pembangunan Allurea at The Floritz yang berada dalam kawasan Asthara Skyfront City pada hari jumat (26/9) di Kabupaten Tangerang. Kawasan prestisius seluas 1,100 Hektar ini mempercepat pembangunan karena tingginya antusiasme Masyarakat akan kebutuhan hunian modern. (Foto: Arsip Asthara). Project Manager Asthara Skyfront City, Dadet Sugiarto; Deputy of COO, Djoko Lusijono; CEO Asthara Skyfront City, Supardi Ang; Advisor Asthara Skyfront City, Laksana Sunarko; dan Head of Planning & Design and Infrastructure Asthara Skyfront City, Budi Cahyono berdiskusi pada kegiatan groundbreaking Allurea at The Floritz, Jumat (26/9). (Foto: Arsip Asthara). Seorang pekerja melintas di Allurea at The Floritz untuk melakukan pengecekan sesaat setelah pemancangan pertama pada hari Jumat (29/9) di Kabupaten Tangerang. Sekitar 420 hunian akan siap dihuni pada 2027 mendatang. Percepatan pembangunan ini karena tingginya antusiasme Masyarakat menyambut hunian modern dalam kawasan prestisius yang dilengkapi beragam fasilitas pendukungnya. (Foto: Arsip Asthara). (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] International Shipping (PIS) menegaskan kesiapan mendukung pengembangan bisnis angkutan karbon[2], khususnya untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilisation and Storage (CCS/CCUS). Komitmen ini disampaikan dalam perhelatan The 5th Asia CCUS Network Forum. Dalam forum yang mempertemukan pelaku industri energi dan teknologi CCS/CCUS dari berbagai negara ini, PIS, sebagai bagian dari PT Pertamina (Persero), menyoroti pentingnya transportasi CO₂ lintas negara sebagai bagian dari rantai pasok global dekarbonisasi. "PIS melihat peluang besar untuk berperan sebagai penghubung strategis antara emitor, operator terminal, dan penyedia penyimpanan karbon. Kapabilitas armada dan infrastruktur kami memungkinkan PIS untuk menjadi pemain kunci dalam pengangkutan CO₂ terlikuidasi (LCO₂)," jelas VP Business Development PIS, Muthia Rizky Neldi dalam keterangan, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT PIS saat ini mengoperasikan lebih dari 106 kapal milik berbagai tipe, termasuk gas carrier, crude carrier, petrochemical carrier, hingga very large gas carrier (VLGC). Sekitar 65 kapal telah melayani rute internasional di 63 jalur perdagangan global dengan dukungan kantor perwakilan di Singapura, Dubai, dan London. Kapabilitas armada ini yang direncanakan menjadi fondasi untuk memperluas bisnis ke sektor angkutan karbon lintas negara. Dalam rencana pengembangan bisnisnya, PIS menyiapkan operasi LCO₂ carriers yang akan mengangkut karbon hasil tangkapan dari sumber emisi industri, seperti pembangkit listrik, kilang, maupun produksi amonia. Karbon yang diangkut akan didistribusikan ke terminal penerima darat, untuk kemudian disalurkan melalui jaringan pipa ke lokasi penyimpanan bawah laut. Indonesia memiliki potensi besar dalam penyimpanan karbon, salah satunya Cekungan Sunda Asri yang diperkirakan mampu menampung sekitar 1,1 gigaton CO₂. Dengan posisi geografi yang strategis, PIS optimistis dapat memainkan peran penting dalam menjadikan Indonesia pusat CCS/CCUS regional di Asia Tenggara. Upaya dekarbonisasi PIS terlihat dari pengembangan solusi teknologi cerdas melalui PIS-SmartShip. Hingga pertengahan 2025, sekitar 50 persen armada telah dilengkapi fitur SmartShip 2.0 untuk efisiensi operasional dan pemantauan emisi. Teknologi ini mampu menghemat 324 ton bahan bakar dan 1.021 ton CO₂ hanya dalam satu bulan operasi, sekaligus mendukung perhitungan Carbon Intensity Indicator (CII) secara real-time. "Penerapan teknologi ini menjadi jembatan penting menuju kesiapan PIS dalam mendukung angkutan karbon. Kami tidak hanya menyiapkan kapal yang andal, tetapi juga sistem digital yang memastikan efisiensi energi dan pengurangan emisi di seluruh rantai pasok," tegas Muthia. ====[3] (ldy/sfr) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ karbon (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Kementerian ESDM memfasilitasi skema impor Bahan Bakar Minyak (BBM) B to B SPBU swasta melalui PT Pertamina (Persero) dinilai memperkuat ketahanan energi dan menjaga pasokan tetap stabil. Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus mantan Kepala BPH Migas (2011-2017), Prof. Andy N. Sommeng, menilai langkah ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan strategi memperkuat ketahanan energi nasional. "Dengan skema B to B impor, Pertamina membeli dalam volume besar, daya tawar Indonesia di pasar global lebih kuat, logistik efisien, dan pasokan nasional lebih terjamin," kata Andy, pada Selasa (23/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menyambut baik empat poin kesepakatan antara Kementerian ESDM dan SPBU swasta, yakni pembelian base fuel dari Pertamina, pengawasan surveyor independen, mekanisme harga terbuka (open book), serta jaminan pasokan maksimal tujuh hari. Menurutnya, langkah ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. "Langkah ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik," ucap Andy. Lebih lanjut, Andy mengingatkan kebijakan satu pintu harus dipandang sebagai jembatan menuju swasembada energi. "Pertamina berfungsi sebagai penyangga antara gejolak harga global dan kebutuhan domestik. Namun pemerintah tetap perlu mempercepat proyek kilang serta diversifikasi energi agar ketergantungan impor menurun," katanya. Selain itu Andy juga menyoroti aspek fiskal. Ketika harga minyak dunia naik sementara harga domestik tertahan, maka Pertamina menanggung selisih negatif. "Kompensasi dari pemerintah harus tepat waktu agar arus kas BUMN tetap sehat dan layanan publik terjaga," jelasnya. Andy menilai keterlibatan SPBU swasta, yang pangsa pasarnya sekitar 13% dari distribusi nasional, tetap penting untuk memperluas layanan. Namun Andy menekankan operasi mereka harus berada dalam koridor regulasi dan kolaborasi dengan Pertamina, agar tidak mengganggu peran strategis negara di sektor energi. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak pernah membatasi kuota impor SPBU swasta. "Tahun ini kuota justru dinaikkan 10 persen menjadi 110 persen dari realisasi 2024. Jadi klaim pembatasan tidak tepat. Kalau masih kurang, silakan kolaborasi dengan Pertamina," tegas Bahlil. Bahlil juga memastikan cadangan BBM tingkat nasional dalam kategori aman selama 18-21 hari. "Energi menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu pengelolaannya harus tetap dikontrol negara agar pasokan dan harga terkendali," jelasnya. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]menyebutkan dana pemerintah daerah[2] (pemda) di perbankan[3] yang makin tinggi menjadi salah satu penyebab lesunya kinerja perekonomian. Dana mengendap itu juga berdampak pada aksi demo yang marak terjadi di berbagai daerah. Menurut Purbaya, dana pemda yang ditransfer oleh pemerintah pusat mestinya disalurkan untuk membantu pertumbuhan perekonomian di daerah, bukan diendapkan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Karena (kalau dana disimpan) akibatnya ekonomi daerahnya agak keganggu, makanya banyak demo-demo itu," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Kamis (25/9). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana pemda yang mengendap di perbankan hingga akhir Agustus 2025 sebesar Rp233,11 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp192,57 triliun. Dana mengendap Pemda di perbankan hingga akhir bulan lalu itu tercatat paling tinggi sejak 2021. Ia berharap, pemda bisa segera melakukan belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila dilihat dari sebarannya, dana pemda di perbankan paling banyak di wilayah: 1. Jawa yakni Rp84,77 triliun yang berasal dari 119 pemda 2. Kalimantan sebesar Rp51,34 triliun yang berasal dari 61 pemda 3. Sumatera sebesar Rp43,63 triliun yang berasal dari 164 pemda 4. Sulawesi Rp19,27 triliun yang berasal dari 87 pemda 5. Maluku dan Papua sebesar Rp17,34 triliun yang berasal dari 67 pemda 6. Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp16,75 triliun yang berasal dari 44 pemda Oleh sebab itu, Purbaya menyebutkan akan lebih ketat memonitor penyaluran dana ke pemda agar tidak hanya diendapkan di bank. "Ketika mereka punya, kemarin kan Rp200 triliun lebih tuh uang mereka mengendap di sana (perbankan). Nanti kita monitor. Mereka pikir ya boleh seperti itu, tapi nggak boleh seperti ini terus-terusan," jelasnya. ====[4] (ldy/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ dana pemerintah daerah (www.cnnindonesia.com)^ perbankan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengatakan sebagian dari total 200 pengemplang pajak[2] mulai membayar kewajibannya. Dari total tunggakan Rp60 triliun, sebanyak Rp5,1 trillun telah dibayar ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun. Ini akan kita kejar terus, sampai akhir tahun sudah clear lah," kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menyebut dari 200 penunggak pajak, mayoritas berasal dari perusahaan. Sedangkan penunggak perseorangan jumlahnya relatif sedikit. "Alasannya sederhana yaitu skala kewajiban pajak yang besar belum umumnya muncul dari aktivitas korporasi," ucap Purbaya. Purbaya pun bertekad akan terus mengejar para pengemplang pajak. "Yang jelas mereka enggak bisa lari sekarang," katanya. Purbaya sebelumnya mengancam para 200 pengemplang pajak dengan total Rp60 triliun untuk segera melunasi kewajibannya dalam 1 minggu ke depan. "Itu yang enggak bayar pajaknya ada Rp60 triliun kan, yang pembayar pajak terbesar, sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu akan saya paksa bayar," tegas Purbaya selepas Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/9). "Tahun ini (2025), pasti masuk (tunggakan Rp60 triliun ke kas negara). Kalau enggak (bayar pajak), dia susah hidupnya di sini!" ancam sang Bendahara Negara. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengklaim dirinya juga telah mengantongi informasi tentang penggelapan pajak besar di Indonesia. Akan tetapi, Purbaya mengaku belum bisa mengungkapkan hal tersebut ke publik. ====[3] (fby/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengalokasikan anggaran[1] Rp1,8 triliun pada tahun ini untuk membangun industri [2]di 154 kawasan transmigrasi[3]. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan kawasan secara bertahap, termasuk beberapa pilot project yang dijadikan model pengembangan industri berbasis masyarakat. "Totalnya tahun ini yang kami terima sekitar Rp1,8 triliun di 154 tempat itu. Tapi sekali lagi, ada beberapa pilot project yang sedang kami kembangkan," ujar Iftitah dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Iftitah menjelaskan pembangunan kawasan dilakukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Beberapa lokasi yang menjadi fokus awal antara lain kawasan transmigrasi Melolo di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kota Salor di Merauke. Di Salor, kawasan transmigrasi bersinggungan langsung dengan proyek industri tebu untuk bioetanol dan gula. Ia menerangkan pengembangan kawasan transmigrasi akan mengedepankan model kepemilikan bersama. Lahan tetap dimiliki masyarakat, bukan disewakan ke industri. Para transmigran membentuk korporasi di bawah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang kemudian bermitra dengan industri setempat. "Sehingga masyarakat dapat dua benefit: sebagai tenaga kerja yang memperoleh penghasilan bulanan, dan sebagai pemegang saham atas lahan yang mereka miliki," ujarnya. Selain itu, konsep ini akan diterapkan di kawasan lain sesuai potensi masing-masing. Misalnya, kawasan transmigrasi di Kabupaten Pulau Morotai akan diarahkan ke industri perikanan karena memiliki pasar yang luas. "Ke depan, kami dari Kementerian Transmigrasi itu nomor satu adalah membidik pasarnya. Karena selama ini evaluasi kami, masyarakat transmigrasi kita mintakan untuk menanam sesuatu. Tapi setelah panen itu tidak tahu mau ke mana, sehingga sia-sia. Nah, dengan adanya kerja sama dengan industri, kita sudah langsung memiliki pasar," jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kerja sama lintas kementerian ini menjadi langkah awal untuk merevitalisasi kawasan transmigrasi. Menurutnya, ada 154 kawasan yang perlu dihidupkan kembali agar memiliki nilai ekonomi. "Karena sekali lagi niat awalnya adalah mengembangkan kawasan terutama di tempat-tempat yang masih ketinggalan. Kita ingin menghadirkan solusi dan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di berbagai wilayah," ujar AHY. Ia menambahkan pemetaan potensi ekonomi setiap kawasan sedang dilakukan agar bisa menghasilkan proyek percontohan yang cepat berjalan. Selain industri, dukungan infrastruktur dasar dan konektivitas juga akan disiapkan supaya terbentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melihat program ini sebagai jawaban atas kendala klasik yang kerap dihadapi investor, yakni ketersediaan lahan. "Dengan adanya kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah disiapkan, saya kira itu juga akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui transmigrasi dan juga melalui industri," ujarnya. Agus menilai sinergi lintas kementerian dapat mempercepat hadirnya kawasan industri baru, terutama yang berbasis sumber daya lokal. Model pengembangan ini akan dimulai dari awal (greenfield) dengan tetap memperhatikan kearifan daerah. "Seperti yang tadi diarahkan oleh Pak Menko (AHY), kita harus cari yang quick win, bisa pakai istilah quick win atau low hanging fruit. Yang penting kita harus cepat dan ini menjadi breakthrough," ujarnya. ====[4] (del/sfr) References^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ industri (www.cnnindonesia.com)^ transmigrasi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kepolisian Negara RI, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait berhasil memulangkan dan menahan mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya, Adrian Gunadi yang diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Dalam proses penegakan hukum, Penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dalam menjerat tersangka dengan Pasal 46 jo Pasal 16 ayat (1) Bab IV Undang-Undang Perbankan, dan Pasal 305 ayat (1) jo Pasal 237 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo Pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Tersangka melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melanggar ketentuan perundang-undangan pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024 mencapai setidaknya Rp2,7 triliun. Tersangka diduga menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investree Radhika Jaya (Investree). Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Selama tahap penyidikan, tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar. Penyidik OJK kemudian menetapkan Adrian sebagai tersangka, dan melalui koordinasi intensif dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Divisi Hubungan Internasional Polri, diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan Red Notice pada 14 November 2024. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri juga mengupayakan jalur G to G berupa permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Qatar. Selanjutnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah pula menetapkan pencabutan paspor tersangka. Proses pemulangan Adrian dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama NCB to NCB serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri dan dukungan penuh dari KBRI di Qatar. Saat ini, tersangka merupakan tahanan OJK yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. OJK juga terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan korban yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan alasan pemerintah mengubah status Kementerian BUMN menjadi Badan melalui Revisi UU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN[1]). Menurut Supratman, perubahan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperjelas tupoksi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). "Presiden menganggap bahwa ada beberapa materi yang memang harus kita sempurnakan. Yang pertama karena ada pembentukan Danantara, maka kementerian itu untuk mengurusinya, akhirnya Kementerian BUMN dibentuk lagi menjadi setingkat, menjadi badan ya," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan dengan penyetaraan status ini, maka nantinya tugas Badan Pengatur (BP) BUMN dan BPI Danantara akan semakin jelas. "Kalau ini (BP Danantara) kan fungsinya regulator, kalau Danantara kan eksekutor buat pelaksanaan, untuk operatornya," jelasnya. Di sisi lain, ia menyebutkan RUU BUMN jilid II di tahun ini juga bertujuan untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan menteri dan wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. "Itu selebihnya juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, di mana tidak boleh ada rangkap jabatan baik Menteri maupun Wakil Menteri," terangnya. Komisi VI DPR RI menyetujui laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait dengan revisi UU BUMN. Setidaknya ada 11 poin krusial yang diubah, berikut rinciannya: 1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP-BUMN. 2. Penambah kewenangan peran BP-BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 3. Pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna dikelola langsung oleh BP-BUMN atas persetujuan Presiden. 4. Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128-PUU-XXIII-2025. 5. Menghapus ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. 6. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan Direksi, Komisaris dan jabatan Manajerial di BUMN. 7. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Pengaturan pengecualian pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN. 9. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 10. Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. 11. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan Menteri atau Wakil Menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan serta pengaturan substansial lainnya. ====[2] (ldy/sfr) References^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, belum menargetkan setoran dividen yang diperoleh Danantara dari hasil perolehan laba masuk ke APBN dalam jangka waktu pendek. Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 36 dan 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2025, Danantara dapat menetapkan keuntungan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi ataupun akumulasi modal. "Mungkin dalam waktu dekat, jangan ditargetkan mereka ngirim apa ke negara dulu. Kita targetkan aja biar mereka hidup dulu, biar bisa investasi besar dan bisa tumbuh," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Purbaya mengatakan, setoran dari dividen Danantara itu juga sebetulnya sangat kecil, yakni 1%. Oleh sebab itu, ia memastikan pemerintah saat ini belum mengandalkan penerimaan dari keuntungan Danantara. "Itu relatif insignifikan, cuma 1% dari dividen. Jadi kita anggap kita enggak bergantung ke transfer dari Danantara. Itu sesuai dengan undang-undang jadi enggak besar-besar amat," paparnya. Namun, ketika Danantara sudah berhasil berfungsi dengan baik sebagai badan pengelola investasi seluruh BUMN, ia memastikan akan segera menagihkan setoran itu. "Nanti kalau Sudah mulai berfungsi dengan baik, tumbuh dengan baik, baru kita incer yang 1%. Untuk sekarang sih kami tidak targetkan. Di tahun depan juga enggak ada tuh di anggaran kami (target setoran Danantara)," ucap Purbaya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos Danantara ketemu Raksasa Investasi AS BlackRock [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos Danantara ketemu Raksasa Investasi AS BlackRock (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) bersama Polri berhasil memulangkan dan menahan mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya (Investree[2]) Adrian Gunadi [3]dari Qatar. Adrian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal pidana dengan ancaman penjara minimal lika tahun dan maksimal 10 tahun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia diduga menghimpun dana secara melawan hukum pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024 melalui dua perusahaan, PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI), yang seolah-olah terafiliasi dengan Investree. Dana yang terkumpul disebut digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Adrian diketahui berada di Doha, Qatar, sejak 2023 dan resmi melarikan diri pada Februari 2024 setelah ditetapkan sebagai buronan OJK. Interpol pun menerbitkan red notice pada November 2024, hingga akhirnya ia dipulangkan ke Indonesia dan kini berstatus tahanan OJK di rutan Bareskrim Polri. Sebelum resmi menjadi buronan, Adrian lebih dulu mendapat peringatan keras dari OJK setelah Investree terlibat dugaan fraud hingga berujung pada pencabutan izin usaha (CIU). Seiring dengan keputusan tersebut, Adrian juga dilarang menjadi pihak utama dan/atau pemegang saham di lembaga jasa keuangan. Meski begitu, hasil PKPU tidak menghapus tanggung jawab serta dugaan tindak pidana atas pengelolaan Investree. Lantas, siapa itu Adrian Gunadi? Laman LinkedIn Adrian Gunadi mencatat bahwa ia merupakan salah satu pendiri (co-founder) sekaligus CEO Investree sejak Oktober 2015. Sebelumnya, ia memiliki pengalaman panjang di industri perbankan nasional maupun internasional. Adrian pernah menjabat sebagai Managing Director Retail Banking di Bank Muamalat Indonesia (2009-2015), Head of Shariah Banking di PermataBank (2007-2009), serta Product Structuring di Standard Chartered Bank Dubai, Uni Emirat Arab (2005-2007). Ia juga sempat bekerja di Citibank Indonesia sebagai Cash and Trade Product Manager (1998-2002). Adrian menyelesaikan pendidikan sarjana akuntansi di Universitas Indonesia (UI) pada 1999. Ia kemudian melanjutkan studi Master of Business Administration (MBA) di Rotterdam School of Management, Erasmus University, Belanda, dengan fokus pada Finance and Financial Management Services (2002-2003). Selain aktivitas profesional, Adrian juga aktif dalam kegiatan organisasi. Ia tercatat sebagai Vice Chairman Asosiasi FinTech Indonesia sejak Juni 2016 hingga kini, serta menjadi bagian dari jaringan Endeavor Entrepreneur sejak Mei 2017. Dalam kolom "About" di profil LinkedIn-nya, Adrian menggambarkan dirinya memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di bidang perbankan ritel dan wholesale, termasuk spesialisasi di Islamic Finance. Ia menuliskan telah mengelola bisnis perbankan syariah, restrukturisasi, hingga pengembangan digital branchless banking. Adrian juga menulis dirinya seorang self-starter yang bersemangat membangun model bisnis berkelanjutan, serta mengaku memiliki minat besar pada olahraga lari dan golf. ====[4] (del/sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ Investree (www.cnnindonesia.com)^ Adrian Gunadi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN[1]) Dadan Hindayana mengatakan anggaran program makan bergizi gratis[2] (MBG[3]) pada 2025 batal tambah Rp50 triliun. Diketahui, anggaran MBG dipatok Rp71 triliun tahun ini. Kemudian, anggaran program tersebut sempat akan ditambah Rp50 triliun. Namun, Dadan mengatakan rencana tersebut batal. Anggaran MBG katanya hanya akan bertambah Rp28 triliun sehingga total menjadi Rp99 triliun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pernyataan itu ia sampaikan usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). "Tadi kami hitung-hitung lagi yang Rp50 triliun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang kita serap adalah tambahan Rp28 triliun. Jadi Rp71 triliun plus Rp28 triliun tahun ini," katanya. Dadan mengatakan saat ini penyerapan anggaran MBG baru Rp19,3 triliun. Ia mengatakan penyerapan anggaran MBG akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat serta semakin banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umur yang terbentuk. Ia mengatakan jumlah SPPG akan terus bertambah hingga mencapai 10 ribu unit di akhir September. "Oleh sebab itu di pertengahan Oktober Rp4,5 triliun sendiri sudah akan terserap," katanya. Dalam kesempatan sama, Purbaya mengatakan ia salah menilai bahwa penyerapan anggaran MBG rendah. Usai bertemu Dadan, ia mengatakan penyerapan anggaran program andalan Presiden Prabowk itu ternyata lebih bagus dari yang ia duga. Ia pun mengatakan sudah menyiapkan tambahan anggaran Rp28 triliun untuk MBG. "Jadi seperti Pak Dadan tadi jelaskan bahwa kemungkinan malah bukan lebih (anggaranya), mungkin kurang Rp28 triliun lagi. Ya saya akan pikir pendanaannya seperti apa tapi sudah ada jadi tinggal shift saja enggak ada masalah," tuturnya. ====[4] (fby/sfr) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ makan bergizi gratis (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Interpol RI mengungkapkan mantan Direktur PT Investree [1]Radhika Jaya (Investree) Adrian Gunadi[2] ditangkap di Qatar dan saat ini berstatus tahanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditahan di Bareskrim Polri. Adrian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Untung Widyatmoko mengatakan pemulangan Adrian ke Tanah Air melalui proses panjang, namun berhasil dipulangkan pada Rabu (24/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sebetulnya ini sudah kolaborasi antara kami NCB Doha dan NCB Jakarta, dimulai dari Interpol General Assembly, sidang umum Interpol di Glasgow. Sewaktu kami pulang, kami mendapatkan berita dari OJK bahwa ada pelaku yang menggelapkan uang nasabah tanpa izin," ujarnya di Kantor Angkasa Pura II, Banten, Jumat (26/9). Adrian diketahui memiliki izin tinggal permanen di Doha, sehingga jalur diplomatik atau ekstradisi resmi yang ditempuh pihak Qatar bisa memakan waktu hingga delapan tahun. Untuk mempercepat proses, tim Interpol Indonesia menggunakan mekanisme police-to-police cooperation, atau kerja sama langsung antar kepolisian, yang memungkinkan pemulangan tersangka dalam waktu lebih singkat. OJK bersama Kejaksaan Agung dan Polri menetapkan Adrian sebagai tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 46 juncto Pasal 16 Ayat 1 Bab 4 Undang-Undang Perbankan, serta Pasal 305 Ayat 1 juncto Pasal 237 Huruf A UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 55 KUHP. Ancaman pidana bagi Adrian diperkirakan lima hingga 10 tahun penjara. Adrian diduga menghimpun dana masyarakat secara ilegal sejak Januari 2022 hingga Maret 2024 menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle (SPV) yang mengatasnamakan Investree. Dana yang dihimpun sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Selama penyidikan, Adrian diketahui tidak kooperatif dan sempat menjabat sebagai CEO JTA Investree Doha Consultancy. ====[3] (asa/lid/asa) References^ Investree (www.cnnindonesia.com)^ Adrian Gunadi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) berhasil memulangkan buron AAG atau Adrian Gunadi, tersangka kasus penghimpunan dana masyarakat tanpa izin, dari Doha, Qatar ke Indonesia. Pemulangan ini diumumkan dalam konferensi pers bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (26/9/2025). Tersangka Adrian Gunadi, yang merupakan mantan Direktur PT Investri Radikajaya, sebelumnya telah ditetapkan sebagai buronan internasional melalui Red Notice Interpol sejak November 2024. Ia diketahui melarikan diri ke Qatar setelah dinilai tidak kooperatif dalam proses penyidikan oleh OJK. Kepala Divhubinter Polri, Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mengejar pelaku kejahatan lintas negara. "Polri berkomitmen bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan internasional. Baik yang bersembunyi di dalam negeri maupun yang lari ke luar negeri, pasti akan kami kejar dan kembalikan," tegas dia. Amur menuturkan proses pemulangan Adrian Gunadi tidak mudah karena tersangka telah memiliki status permanent resident di Qatar. Jalur ekstradisi antar-pemerintah (G to G) sempat dipertimbangkan, namun proses tersebut dinilai memakan waktu terlalu lama. Foto: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil meringkus dan membawa pulang buron kasus gagal bayar fintech peer to peer lending (P2P) Investree, Adrian Gunadi, Jumat (26/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil meringkus dan membawa pulang buron kasus gagal bayar fintech peer to peer lending (P2P) Investree, Adrian Gunadi, Jumat (26/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Titik balik terjadi saat Konferensi Interpol Asia Regional di Singapura. Dalam pertemuan bilateral dengan otoritas Qatar, delegasi Indonesia yang dipimpin Sekretaris NCB Interpol berhasil memperoleh dukungan untuk mengamankan dan memulangkan tersangka. "Berkat pendekatan P-to-P (police to police), melalui mekanisme NCB to NCB, akhirnya kami berhasil memulangkan tersangka. Ini menjadi bukti kuat bahwa kerja sama internasional yang solid dapat mengatasi hambatan hukum lintas negara," bebernya. Kini, Adrian Gunadi telah berada dalam tahanan OJK dan dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Ia diduga telah menghimpun dana masyarakat secara ilegal melalui sejumlah perusahaan, dengan potensi kerugian masyarakat yang signifikan. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Polri, atas keberhasilan ini. "Kolaborasi lintas institusi ini merupakan bentuk nyata sinergi dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di sektor jasa keuangan," timpal Yuliana. Selain Adrian Gunadi, Polri menyebut masih ada sejumlah target lain dalam daftar buronan kasus serupa. Amur menegaskan bahwa pengejaran akan terus dilakukan. "Ini juga menjadi peringatan bagi para pelaku kejahatan transnasional. Ke mana pun mereka melarikan diri, Polri akan mengejar dan membawa mereka kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," pungkasnya. (wur/wur) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian ESDM[1] mengungkap 3 dari 4 badan usaha yang mengelola SPBU [2]swasta sudah sepakat untuk membeli BBM [3]berbentuk base fuel (bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif) dari PT Pertamina (Persero). Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan hanya satu badan usaha SPBU swasta yang belum setuju untuk membeli bbm impor tersebut dari Pertamina. "Sampai hari Rabu (24/9) malam itu dari 4 badan usaha swasta, hanya satu BU swasta yang belum sepakat," ujar Anggia ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Saat ini, SPBU swasta yang beroperasi di Indonesia adalah Shell Indonesia, BP AKR, Vivo, ExxonMobil. Namun, ia enggan mengungkap siapa saja SPBU swasta yang sudah sepakat dan belum terkait kebijakan ini. "Coba dicek nanti, barang yang masih kosong berarti dia yang tidak sepakat. Coba dilihat," jelasnya. Anggia menekankan BBM impor berbentuk base fuel telah tiba di Jakarta dan siap disalurkan kepada SPBU swasta untuk menambal kekurangan stok mereka. "Kuota impor tambahan untuk SPBU (swasta) itu sudah tiba di Tanah Air, tepatnya pada 24 September kemarin. Sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan, dengan base fuel, kemudian speknya, kualitasnya, minta sesuai yang mereka lakukan selama ini di atas lemigas, bahkan dengan standar internasional," tegas Anggia. Sebelumnya, ada empat kesepakatan yang disetujui oleh pemerintah, Pertamina dan badan usaha SPBU swasta pada Jumat (16/9). Pertama, Bahlil menekankan para SPBU swasta setuju untuk membeli bahan baku BBM (base fuel) dari Pertamina untuk menutup kekosongan stok yang telah terjadi dari bulan lalu. Kedua, pemerintah dan SPBU swasta sepakat untuk melakukan joint surveyor proses pengadaan minyak impor untuk memastikan kualitas dan spesifikasi minyak masih murni. Ketiga, harga pembelian ke Pertamina dilakukan secara B2B (business-to-business) dengan mempertimbangkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Keempat, Bahlil memastikan bahan baku BBM yang diimpor masuk ke Indonesia dalam 7 hari. Sehingga, stok SPBU swasta akan mulai tersedia dalam waktu dekat. ====[4] (ldy/sfr) References^ Kementerian ESDM (www.cnnindonesia.com)^ SPBU (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Banten, CNBC Indonesia - Interpol Indonesia memberikan kabar terbaru mengenai buron kasus jasa keuangan lainnya. Di antaranya, pemilik Grup Kresna, Michael Steven dan pemilik Wanaartha Life, Evelina Pietruschka. Sekretaris NCB Interpol, Untung Widyatmoko mengatakan pihaknya sudah memetakan Michael Steven, dan dirinya sudah masuk dalam red notice sejak 19 September 2025. Untung menjelaskan, tidak semua orang yang masuk daftar red notice ditampilkan di website resminya. "Tidak semua red notice itu ditampilkan di website, ada yang hanya khusus untuk aparat penegak hukum dan imigrasi, di mana pintu perlintasan," ujar Untung selepas konferensi pers di Gedung 600, Tangerang, Banten, Jumat (26/9/2025). Ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keberadaan Michael dan juga Evelina. Namun, Untung mengungkapkan anak Evelina, Rezanantha Pietruschka, berhasil ditangkap di California, Amerika Serikat (AS). Namun berhasil bebas dengan jaminan. "Tempo hari, Reza putranya sudah ketangkap di California. Tapi, karena dia ada bail, namanya pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi tidak ada yang kismin, nggak ada yang miskin semua kaya, semua bisa menyewa lawyer. Dan di situlah mereka selalu bail, selalu challenge ke kita, supaya interpol red noticenya gugur cabut dengan alasan ini perdata bukan pidana, dan lain sebagainya," terang Untung. Oleh karena itu, Interpol Indonesia membuka komunikasi dengan rekan-rekan di AS, mulai dari U.S. Department of Homeland Security, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), dan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk menangkap keluarga Pietruschka. "Jangan kira kami hanya diam saja, tidak. Kami terus bekerja," ucap Untung. Seperti diketahui, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/WAL) mengalami masalah gagal bayarnya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Total dana kelolaan Wanaartha pun terbilang besar, yakni tembus Rp17 triliun. Namun begitu, yang menjadi tersangka kasus gagal bayar ini bukan hanya para direksi tapi juga pemilik perusahaan, di antaranya Manfred Armin Pietruschka, istrinya Evelina Larasati Fadil dan anaknya Rezanantha Pietruschka. Lalu ada juga nama lain seperti Daniel Halim, Terry Kesuma, dan Yosef Meni. Sementara itu, Michael Steven berada di balik PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), yakni perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar hingga Rp 6,4 triliun dari sekitar 8.900 pemegang polis. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait, baru saja berhasil menangkap berhasil memulangkan dan menahan Adrian Gunadi pada Jumat (26/9/2025). Ia merupakan eks CEO dan Founder Investree yang mengalami gagal bayar. Penangkapan itu baru dapat dilakukan hampir setahun setelah izin usaha fintech PT Investree Radika Jaya (Investree) dicabut pada Senin 21 Oktober 2024. Sementara itu, Adrian masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian pada 20 Desember 2024, dan masuk red notice sejak 7 Februari 2025. Total kerugian dari kasus itu mencapai Rp2,7 triliun. Adrian dijerat dengan Pasal 46 Juncto Pasal 16 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Perbankan dan juga Pasal 305 Ayat 1 Juncto Pasal 2370A Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) Juncto Pasal 55 KUH Pidana. Ia terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. (wur) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Diburu OJK & Interpol, Eks CEO Investree Malah Jadi CEO di Qatar [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Diburu OJK & Interpol, Eks CEO Investree Malah Jadi CEO di Qatar (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI mendorong otoritas pasar modal untuk menaikkan batasan minimum free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari yang selama ini di kisaran 7,5%-10% menjadi 30% untuk menjaga likuiditas di pasar modal. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengaku, BEI tengah mengkaji penyesuaian regulasi pencatatan saham, termasuk mengenai free float dengan tetap memperhatikan kondisi dari sisi perusahaan tercatat serta kemampuan investor. "BEI senantiasa memperhatikan relevansi atas pengaturan yang dilakukan dengan kondisi dan dinamika di pasar modal, serta melakukan benchmarking mengenai praktik umum pengaturan yang dilakukan Bursa global," ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/9). Nyoman menyebut, seluruh pengaturan kebijakan pasar modal juga disusun dengan melewati proses dengar pendapat dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap kebijakan mengenai free float juga harus dilihat dari dua sisi tersebut demi terciptanya keseimbangan pasar dan likuiditas yang baik. "Konsep penyesuaian akan kami publikasikan dalam waktu dekat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan," sebutnya. Terkait peningkatan free float bagi calon perusahaan tercatat, bursa berfokus tidak hanya kepada persyaratan free float saja, tapi juga dengan memperbanyak jumlah IPO skala besar yang akan mendukung secara langsung nilai total kapitalisasi free float di BEI. "Saat ini BEI sedang melakukan kajian dengan tujuan mengetahui hambatan yang dialami oleh perusahaan skala besar untuk melakukan IPO, hasil dari kajian akan menjadi salah satu referensi dalam melakukan penyesuaian peraturan," jelasnya Selain itu, BEI juga memiliki unit kerja khusus yang aktif melakukan pendampingan persiapan IPO terhadap perusahaan-perusahaan dengan skala besar baik swasta maupun BUMN dan subsidiaries dalam bentuk go public coaching clinic, one-on-one meeting atau networking event antara lembaga profesi penunjang pasar modal dan pengusaha. Tujuannya, untuk memberikan penjelasan mengenai persyaratan untuk dapat tercatat di Bursa, membantu mempermudah akses perusahaan kepada pemangku kepentingan di pasar modal untuk membantu proses persiapan IPO perusahaan. Di sisi lain, BEI juga menetapkan target IPO skala besar atau yang disebut sebagai lighthouse IPO. BEI mendefinisikan lighthouse IPO sebagai penawaran umum perdana saham dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp3 triliun dan free float minimal 15% atau nilai free float sebesar Rp700 miliar. Lighthouse IPO harapannya dapat meningkatkan nilai kapitalisasi free float dan juga menarik likuiditas baru karena investor institusi yang ada baik domestik maupun asing umumnya menunggu kehadiran perusahaan berskala besar dan bereputasi tinggi untuk mencatatkan sahamnya di BEI. Dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi menghadirkan aliran dana ke pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya dapat mendukung likuiditas sekaligus dapat menciptakan kestabilan bagi pasar modal. Sepanjang tahun ini, telah tercatat 5 lighthouse IPO, yaitu RATU, CBDK, YUPI, CDIA, dan EMAS. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong kehadiran IPO skala besar yang diharapkan mampu memperkuat struktur pasar serta meningkatkan daya tarik bagi investor. Khusus kepada perusahaan tercatat yang sudah ada saat ini, BEI melakukan upaya untuk mendorong peningkatan free float, diantaranya, sosialisasi one on one dan seminar yang dilakukan secara rutin mengenai pentingnya pemenuhan free float dan opsi corporate/shareholder action yang dapat dilakukan untuk meningkatkan free float. Lalu, pemantauan pemenuhan kewajiban Free Float secara periodik, dan pengenaan sanksi, pengenaan notasi khusus X dan penempatan di Papan Pemantauan bagi Perusahaan Tercatat dengan nilai Free Float kurang dari 5%, serta penyampaian reminder berkala mengenai kewajiban pelaporan informasi terkait free float. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Belum Penuhi Free Float, 42 Saham Digembok Bursa! Terbaru SUPR [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Belum Penuhi Free Float, 42 Saham Digembok Bursa! Terbaru SUPR (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Polri[1] masih memburu sejumlah buronan kasus keuangan besar di Indonesia setelah berhasil memulangkan mantan Direktur PT Investree[2] Radhika Jaya (Investree) Adrian Gunadi [3]dari Qatar. Salah satunya, Michael Steven, petinggi Kresna Group sekaligus tersangka dalam kasus Kresna Life dan Kresna Asset Management. "Michael Steven sudah kita petakan dan red notice-nya baru turun kemarin tanggal 19 September 2025," ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Untung Widyatmoko di Kantor Angkasa Pura II, Banten, Jakarta (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Meski enggan merinci lokasi keberadaan Michael Steven, Untung menegaskan pihaknya telah memetakan posisi buronan tersebut. "Ya, pokoknya kami sudah memetakan. Kalau saya sebut sekarang, nanti dia tuh, 'Interpol kabur lah kabur'," katanya. Selain Michael Steven, buronan lain yang juga masih diburu adalah Evelina Fadil Pietruschka, pemegang saham pengendali Wanaartha Life. Untung mengungkapkan anak Evelina, Rezanantha Pietruschka, sebelumnya sudah ditangkap di California, Amerika Serikat (AS). "Pietruschka juga tempo hari Reza, putranya, sudah ketangkap di California. Tapi karena dia ada bail (pembebasan bersyarat), namanya pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi itu tidak ada yang miskin. Semua kaya, semua bisa menyewa lawyer. Dan di situlah mereka selalu bail, selalu challenge ke kita, supaya Interpol red notice-nya gugur, dicabut dengan alasan ini perdata, bukan pidana, dan lain sebagainya," tutur Untung. Ia menambahkan Polri terus menjalin komunikasi dengan otoritas di AS untuk membawa pulang Evelina Pietruschka. "Ya pastilah, kami juga buka komunikasi dengan rekan-rekan di Amerika, mulai dari Homeland Security, ICE, kemudian FBI sendiri. Jangan kira kami hanya diam saja, tidak. Kami terus bekerja," tegasnya. Kasus-kasus keuangan yang menyeret nama Michael Steven dan Evelina Pietruschka berkaitan dengan Kresna Life dan Wanaartha Life yang izinnya telah dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski begitu, langkah OJK sempat mendapat perlawanan hukum. Pada Februari 2024, PTUN Jakarta membatalkan keputusan pencabutan izin usaha Kresna Life dan sejumlah sanksi administratif terhadap Kresna Asset Management serta Michael Steven. Menanggapi hal ini, OJK menyatakan akan menempuh upaya hukum banding. "Selama pengawasan terhadap Kresna Life, OJK melihat tidak ada itikad baik dari perusahaan, termasuk hingga proses likuidasi. Sanksi dijatuhkan bertahap sesuai pelanggaran yang terjadi dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, kala itu. Adapun pada kasus Wanaartha Life, OJK menegaskan para pemegang saham pengendali termasuk Evelina Pietruschka dan keluarganya wajib kembali ke Indonesia untuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis usai perusahaan dibubarkan. Sementara itu, Adrian Gunadi, buronan yang baru dipulangkan dari Qatar, ditetapkan tersangka atas dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK melalui skema perusahaan terafiliasi dengan Investree. Adrian kini berstatus tahanan OJK dan dititipkan di rutan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum. ====[4] (del/sfr) References^ Polri (www.cnnindonesia.com)^ Investree (www.cnnindonesia.com)^ Adrian Gunadi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekompakannya dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Kekompakannya ini, ia tegaskan membuat arah kebijakan antara fiskal dan moneter kini searah untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lebih cepat, tanpa adanya intervensi dan dominasi kebijakan antara satu dengan yang lain. "Kompak pokoknya. Fiskal-fiskal, moneter-moneter, kita akan fokus ke kebijakan kita masing-masing yang jelas tujuannya sama. Ya, menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat dan membuat kita semua makmur. Masyarakat akan makmur," ucap Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025). "Kalau kita lihat kan, kemarin-kemarin kan tumbuhnya agak lambat. Kadang-kadang yang rem pemerintah, kadang-kadang bank sentral. Sekarang sudah satu pikiran, kita ingin memajukan ekonomi bareng-bareng," papar Purbaya. Pada hari ini, Jumat (26/9/2025), Purbaya mengaku sudah menghadiri makan siang bersama dengan Gubernur BI Perry Warjiyo. Ia disajikan bebek goreng oleh Perry. Purbaya memastikan, pertemuan itu akan digelar secara rutin ke depannya. "Jadi nanti kami akan ada pertemuan rutin dengan bank sentral. Gimana supaya kebijakan lebih sinkron dan dampaknya lebih optimal ke perekonomian. Dan ini serius. Kami betul-betul satu sinergi lah. Pak Perry tuh sama saya udah lama, temenannya sudah 20 tahun lebih lah, kenal baik," ucap Purbaya. "Dia researcher, saya researcher juga dulu. Kalau diskusi kadang-kadang di WC tuh. Jadi kami dengan bank sentral dekat dan kebijakannya akan amat sinkron ke depan. Kita akan menjalankan kebijakan kita masing-masing secara optimal dalam ruang wewenang yang kita punya masing-masing," tambahnya. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BI Beli SBN Rp132,9 T Demi Amankan Rupiah [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BI Beli SBN Rp132,9 T Demi Amankan Rupiah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Banten, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan Adrian Gunadi, eks CEO dan Founder Investree yang mengalami kasus gagal bayar. Penangkapan itu baru dapat dilakukan hampir setahun setelah izin usaha fintech PT Investree Radika Jaya (Investree) dicabut pada Senin 21 Oktober 2024. Sementara itu, Adrian masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian pada 20 Desember 2024, dan masuk red notice sejak 7 Februari 2025. Sekretaris NCB Interpol, Untung Widyatmoko mengungkapkan bahwa Adrian baru tertangkap oleh Interpol pada Rabu (24/9/2025). Tersangka kasus pinjol gagal bayar tersebut baru mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta hari ini, Jumat (26/9/2025). Ia ditampilkan mengenakan rompi oranye kepada awak media secara singkat sebelum dibawa kembali ke ruang belakang konferensi pers. Untung menjelaskan penangkapan tersangka sulit dilakukan karena Adrian memiliki permanent resident atau izin tinggal di Doha, Qatar. Menurut Untung, pihaknya melakukan pemulangan dengan mekanisme interpol channel atau police to police (p to p) cooperation. "Jika kita menggunakan non-formal channel atau dengan ekstradisi tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar paling cepat 8 tahun. Sedangkan kalau kami menggunakan cara p to p cooperation insya Allah bisa di short cut," ujar Untung selepas konferensi pers di Gedung 600, Tangerang, Banten, Jumat (26/9/2025). Diketahui, saat menyandang status tersangka, Adrian terungkap menjabat sebagai CEO JTA Holding Qatar, yang merupakan bagian dari JTA International Investment Holding yang berbasis di Singapura. Terkait hal itu, Untung belum memberikan penjelasan lebih lanjut, dan mengatakan itu masuk dalam substansi pemeriksaan yang akan disampaikan Koordinator Pengawas (Korwas) Kepolisian. Sementara itu, total kerugian dari kasus ini mencapai Rp2,7 triliun. Adrian dijerat dengan Pasal 46 Juncto Pasal 16 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Perbankan dan juga Pasal 305 Ayat 1 Juncto Pasal 2370A Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) Juncto Pasal 55 KUH Pidana. Ia terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner OJK Bidang Hukum dan Pendidikan, Yuliana mengungkapkan Adrian saat ini menjadi tahanan OJK dan akan dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. "OJK juga terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan-laporan korban yang lain yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya," kata Yuliana. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Polri[1] mengungkap total kerugian masyarakat dalam kasus dugaan penghimpunan dana ilegal yang dilakukan mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya (Investree[2]) Adrian Gunadi[3] mencapai Rp2,75 triliun. Dana tersebut dihimpun melalui skema peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) tanpa izin dari otoritas berwenang. "Kalau kerugian yang kami kumpulkan, sesuai dengan Interpol Red Notice, sebesar Rp2,75 triliun," ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Untung Widyatmoko di Kantor Angkasa Pura II, Banten, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menambahkan seluruh kerugian berasal dari penghimpunan dana masyarakat melalui P2P lending yang dilakukan Adrian tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adrian diketahui memiliki izin tinggal permanen di Qatar, sehingga pemulangannya ke Indonesia memerlukan koordinasi intensif antara Interpol Indonesia dan Qatar. "Kalau menggunakan police-to-police cooperation, insya Allah bisa di-shortcut. Dukungan Kementerian Dalam Negeri Qatar dan kepolisian setempat sangat membantu tim kami," kata Untung. Pemulangan Adrian dilakukan melalui mekanisme kerja sama NCB to NCB, melibatkan KBRI di Qatar, Kementerian Luar Negeri, serta aparat kepolisian kedua negara. Adrian kini berstatus tahanan OJK dan dititipkan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana menjelaskan Adrian dijerat dengan Pasal 46 juncto Pasal 16 Ayat 1 Bab 4 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 305 Ayat 1 juncto Pasal 237 Huruf A UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman penjara lima hingga 10 tahun. Adrian diduga menghimpun dana masyarakat sejak Januari 2022 hingga Maret 2024 melalui PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI), yang seolah-olah terafiliasi dengan Investree. Dana yang dihimpun sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Selama penyidikan, Adrian diketahui tidak kooperatif dan sempat menjabat sebagai CEO JTA Investree Doha Consultancy. OJK telah mencabut izin usaha Investree sejak 21 Oktober 2024 karena pelanggaran ekuitas minimum dan sejumlah pelanggaran lain, memblokir rekening perusahaan, serta menelusuri aset milik Adrian. Red notice Interpol untuk Adrian diajukan sejak 7 Februari 2025 dengan nomor Interpol Red Notice-Control No.: A-1909/2-2025. Lembaga ini juga terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tambahan dari korban. Kasus Investree mencuat setelah tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) pada awal 2024 mencapai 16,44 persen, jauh di atas ambang batas 5 persen yang ditetapkan OJK. Adrian kemudian diketahui meninggalkan Indonesia dan bermukim di luar negeri sebelum akhirnya berhasil dipulangkan untuk menjalani proses hukum. ====[4] (del/sfr) References^ Polri (www.cnnindonesia.com)^ Investree (www.cnnindonesia.com)^ Adrian Gunadi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Adanya pembagian risiko atau co-payment di asuransi kesehatan disambut baik oleh pelaku industri kesehatan, salah satunya Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Meski demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan. Kompartemen Asuransi dan Non-JKN ARSSI Nailufar mengatakan, pemberlakuan co-payment dikhawatirkan dapat membuat kecenderungan rumah sakit untuk memberi promo ke masyarakat untuk membayarkan biaya tersebut. Hal ini dilakukan demi memenangkan persaingan usaha. Jika hal ini terjadi, maka tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginginkan adanya perubahan perilaku pasien tidak tercapai, karena pada akhirnya peserta masih bisa berobat tanpa membayar apa pun. "Maka diharapkan kalau berjalan ada pemahaman bersama dengan rumah sakit (RS), saya juga belum paham, apakah ada ketentuan apakah RS boleh menyerap co-payment (yang harusnya dibayarkan oleh masyarakat) atau bagaimana," kata Nailufar dalam Seminar LPPI, Jumat, (26/9/2025). Untuk diingat, kebijakan co-payment lahir dari kondisi industri yang tengah tertekan tingginya rasio klaim. Tahun 2023, klaim asuransi kesehatan mencapai 100% dari premi yang diterima, belum termasuk biaya operasional sekitar 10,5%. Kondisi ini membuat premi rata-rata naik hingga 43% pada 2024, sehingga produk asuransi makin sulit dijangkau masyarakat. Dengan adanya skema co-payment, beban klaim dapat terbagi, premi bisa ditekan, dan akses masyarakat terhadap asuransi kesehatan menjadi lebih luas. Adapun ketentuan ini dikecualikan untuk kondisi darurat akibat kecelakaan dan penyakit kritis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan baru terkait skema co-payment atau pembagian risiko dalam produk asuransi kesehatan. Skema ini diyakini dapat menurunkan harga premi. Dalam rancangan peraturan OJK (RPOJK) terbaru, besaran pembagian risiko yang sebelumnya ditetapkan 10% kini dipangkas menjadi 5%. Artinya, pemegang polis hanya menanggung sebagian kecil biaya klaim, sementara perusahaan asuransi menutup sisanya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Banyak Warga RI Punya Asuransi, Ternyata Sumbernya dari Sini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Banyak Warga RI Punya Asuransi, Ternyata Sumbernya dari Sini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] buka suara soal nilai tukar rupiah [2]yang sempat anjlok hingga ke Rp16.700 per dolar AS[3]. Purbaya meyakini rupiah melemah hanya dalam jangka pendek. "Saya yakin (rupiah) akan balik ke level fundamentalnya," ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia yakin rupiah akan menguat seiring kucuran Rp200 triliun ke perbankan yang bisa mendorong sistem perekonomian. Dengan bergeraknya perekonomian, ia yakin modal asing bakal masuk ke capital market bahkan ke investasi langsung (FDI). "Jadi asing pasti masuk bukan di capital market saja, bukan di short term, pasti pelan-pelan di FDI. Jadi gini, rahasia modal asing masuk ke sini bukan bunga yang tinggi. Tapi prospek ekonomi seperti apa ke depan," jelasnya. "Tapi capital market lebih pintar. Begitu mereka melihat kebijakan kita, dia akan lihat, oh ini betul. Dia akan investasi duluan," sambungnya. Lebih lanjut, Purbaya yakin rupiah akan menguat pekan depan. "Mungkin pertengahan minggu depan juga udah balik (menguat). Ini kan baru konferensi pers sekarang. Baru kebaca koran nanti sore, market udah tutup kan. Senin baru mulai ini, Selasa, Rabu mesti udah balik (menguat)," katanya. ====[4] (fby/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin penempatan dana menganggur pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara bisa membuat pendapatan masyarakat ikut terkerek naik. Ia mengatakan, untuk jangka pendek, kebijakan ini tentu akan menggerus pendapatan bunga tabungan deposito masyarakat di bank, sebagaimana yang diprotes oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Namun, dalam jangka panjang, ia mengatakan, justru pendapatan langsung masyarakat bisa ikut terkerek naik. "Tapi kalau jangka panjangan sedikit aja, ekonominya kan muter. Orang itu kan punya perusahaan pasti order naik, income naik. Ya panjang sedikit, mereka pasti untung, termasuk Pak Hotman Paris," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Purbaya mengatakan, kebijakan penempatan dana menganggur pemerintah di perbankan itu akan membuat biaya dana di sistem perekonomian turun, tercermin dari merosotnya bunga di pasar uang. Setelahnya, maka beban biaya bunga pinjaman atau kredit juga dalam hitungan bulanan akan berangsur turun, diiringi dengan penurunan bunga deposito yang memacu masyarakat untuk belanja. Karena adanya konsumsi yang meningkat itu, permintaan di sektor usaha akan semakin tinggi, berefek pada semakin percaya dirinya industri untuk melakukan ekspansi atau investasi baru. Ujungnya, kata Purbaya, pendapatan masyarakat juga akan ikut naik karena perekonomian bergeliat. "Karena uang banyak, bisnis banyak, lebih banyak orderan, dan berani bayar lebih tinggi lagi. Jadi Pak Hotman agak sabar saja sedikit," tegas Purbaya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Melesat 1% Lebih, Purbaya Effect Masih Lanjut? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Melesat 1% Lebih, Purbaya Effect Masih Lanjut? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Interpol RI membeberkan proses panjang pemulangan mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya (Investree[1]) Adrian Gunadi[2] dari Qatar ke Indonesia. Adrian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Sebetulnya ini sudah kolaborasi antara kami NCB Doha dan NCB Jakarta, dimulai dari Interpol General Assembly, sidang umum Interpol di Glasgow. Sewaktu kami pulang, kami mendapatkan berita dari OJK bahwa ada pelaku yang menggelapkan uang nasabah tanpa izin, dan alhamdulillah satu sudah kami pulangkan tahun lalu, November 2024," ujar Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Untung Widyatmoko di Kantor Angkasa Pura II, Banten, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Adrian diketahui memiliki izin tinggal permanen di Doha, sehingga jalur diplomatik atau ekstradisi resmi yang ditempuh pihak Qatar bisa memakan waktu hingga delapan tahun. Untuk mempercepat proses, tim Interpol Indonesia menggunakan mekanisme police-to-police cooperation, atau kerja sama langsung antar kepolisian, yang memungkinkan pemulangan tersangka dalam waktu lebih singkat. "Kalau menggunakan police-to-police cooperation, insya Allah bisa di-shortcut. Dukungan Kementerian Dalam Negeri Qatar dan kepolisian setempat sangat membantu tim kami," tambah Untung. Kolaborasi ini dijalin sejak awal hingga pertemuan terakhir di Interpol Asian Regional Conference, termasuk menagih komitmen dari Head of NCB Doha. Adrian akhirnya berhasil dipulangkan pada Rabu (24/9) lalu dan kini berstatus tahanan OJK yang dititipkan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Proses koordinasi melibatkan Kementerian Luar Negeri, KBRI di Qatar, serta berbagai pihak terkait di Indonesia dan Qatar untuk memastikan pemulangan berjalan lancar meski menghadapi tantangan hukum di negara tujuan. OJK bersama Kejaksaan Agung dan Polri menetapkan Adrian sebagai tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 46 juncto Pasal 16 Ayat 1 Bab 4 Undang-Undang Perbankan, serta Pasal 305 Ayat 1 juncto Pasal 237 Huruf A UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 55 KUHP. Ancaman pidana bagi Adrian diperkirakan lima hingga 10 tahun penjara. Adrian diduga menghimpun dana masyarakat secara ilegal sejak Januari 2022 hingga Maret 2024 menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle yang mengatasnamakan Investree. Dana yang dihimpun sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Selama penyidikan, Adrian diketahui tidak kooperatif dan sempat menjabat sebagai CEO JTA Investree Doha Consultancy. OJK telah mencabut izin usaha Investree sejak 21 Oktober 2024, memblokir rekening perusahaan, dan menelusuri aset milik Adrian. Red notice Interpol untuk Adrian diajukan sejak 7 Februari 2025 dengan nomor Interpol Red Notice-Control No.: A-1909/2-2025. Lembaga ini juga terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tambahan dari korban. ====[3] (del/sfr) References^ Investree (www.cnnindonesia.com)^ Adrian Gunadi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengaku tidak mempermasalahkan pihak yang mengkritik dirinya, termasuk akademisi Rocky Gerung[2]. "Biar aja (kritik), enggak apa-apa. Kan semuanya enggak bisa puas. Itu hal yang wajar," ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya yakin ke depan ia bisa membuat ekonomi RI melesat. Ia pun meminta Rocky Gerung minta maaf kepadanya jika berhasil membuat pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen "Dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 persen ke 6 persen atau lebih, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya" katanya. Purbaya menegaskan ia bukan antri kritik. Baginya, kritik kepadanya dan Kementerian Keuangan menjadi pengingat untuk bekerja keras. "Itu semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga. Mentang-mentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak. Saya ke sini bukan buat tidur," ujarnya. ====[3] (fby/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Rocky Gerung (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber