bot

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekompakannya dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Kekompakannya ini, ia tegaskan membuat arah kebijakan antara fiskal dan moneter kini searah untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lebih cepat, tanpa adanya intervensi dan dominasi kebijakan antara satu dengan yang lain. "Kompak pokoknya. Fiskal-fiskal, moneter-moneter, kita akan fokus ke kebijakan kita masing-masing yang jelas tujuannya sama. Ya, menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat dan membuat kita semua makmur. Masyarakat akan makmur," ucap Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025). "Kalau kita lihat kan, kemarin-kemarin kan tumbuhnya agak lambat. Kadang-kadang yang rem pemerintah, kadang-kadang bank sentral. Sekarang sudah satu pikiran, kita ingin memajukan ekonomi bareng-bareng," papar Purbaya. Pada hari ini, Jumat (26/9/2025), Purbaya mengaku sudah menghadiri makan siang bersama dengan Gubernur BI Perry Warjiyo. Ia disajikan bebek goreng oleh Perry. Purbaya memastikan, pertemuan itu akan digelar secara rutin ke depannya. "Jadi nanti kami akan ada pertemuan rutin dengan bank sentral. Gimana supaya kebijakan lebih sinkron dan dampaknya lebih optimal ke perekonomian. Dan ini serius. Kami betul-betul satu sinergi lah. Pak Perry tuh sama saya udah lama, temenannya sudah 20 tahun lebih lah, kenal baik," ucap Purbaya. "Dia researcher, saya researcher juga dulu. Kalau diskusi kadang-kadang di WC tuh. Jadi kami dengan bank sentral dekat dan kebijakannya akan amat sinkron ke depan. Kita akan menjalankan kebijakan kita masing-masing secara optimal dalam ruang wewenang yang kita punya masing-masing," tambahnya. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BI Beli SBN Rp132,9 T Demi Amankan Rupiah [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BI Beli SBN Rp132,9 T Demi Amankan Rupiah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Banten, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan Adrian Gunadi, eks CEO dan Founder Investree yang mengalami kasus gagal bayar. Penangkapan itu baru dapat dilakukan hampir setahun setelah izin usaha fintech PT Investree Radika Jaya (Investree) dicabut pada Senin 21 Oktober 2024. Sementara itu, Adrian masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian pada 20 Desember 2024, dan masuk red notice sejak 7 Februari 2025. Sekretaris NCB Interpol, Untung Widyatmoko mengungkapkan bahwa Adrian baru tertangkap oleh Interpol pada Rabu (24/9/2025). Tersangka kasus pinjol gagal bayar tersebut baru mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta hari ini, Jumat (26/9/2025). Ia ditampilkan mengenakan rompi oranye kepada awak media secara singkat sebelum dibawa kembali ke ruang belakang konferensi pers. Untung menjelaskan penangkapan tersangka sulit dilakukan karena Adrian memiliki permanent resident atau izin tinggal di Doha, Qatar. Menurut Untung, pihaknya melakukan pemulangan dengan mekanisme interpol channel atau police to police (p to p) cooperation. "Jika kita menggunakan non-formal channel atau dengan ekstradisi tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar paling cepat 8 tahun. Sedangkan kalau kami menggunakan cara p to p cooperation insya Allah bisa di short cut," ujar Untung selepas konferensi pers di Gedung 600, Tangerang, Banten, Jumat (26/9/2025). Diketahui, saat menyandang status tersangka, Adrian terungkap menjabat sebagai CEO JTA Holding Qatar, yang merupakan bagian dari JTA International Investment Holding yang berbasis di Singapura. Terkait hal itu, Untung belum memberikan penjelasan lebih lanjut, dan mengatakan itu masuk dalam substansi pemeriksaan yang akan disampaikan Koordinator Pengawas (Korwas) Kepolisian. Sementara itu, total kerugian dari kasus ini mencapai Rp2,7 triliun. Adrian dijerat dengan Pasal 46 Juncto Pasal 16 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Perbankan dan juga Pasal 305 Ayat 1 Juncto Pasal 2370A Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) Juncto Pasal 55 KUH Pidana. Ia terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner OJK Bidang Hukum dan Pendidikan, Yuliana mengungkapkan Adrian saat ini menjadi tahanan OJK dan akan dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. "OJK juga terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan-laporan korban yang lain yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya," kata Yuliana. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Polri[1] mengungkap total kerugian masyarakat dalam kasus dugaan penghimpunan dana ilegal yang dilakukan mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya (Investree[2]) Adrian Gunadi[3] mencapai Rp2,75 triliun. Dana tersebut dihimpun melalui skema peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) tanpa izin dari otoritas berwenang. "Kalau kerugian yang kami kumpulkan, sesuai dengan Interpol Red Notice, sebesar Rp2,75 triliun," ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Untung Widyatmoko di Kantor Angkasa Pura II, Banten, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menambahkan seluruh kerugian berasal dari penghimpunan dana masyarakat melalui P2P lending yang dilakukan Adrian tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adrian diketahui memiliki izin tinggal permanen di Qatar, sehingga pemulangannya ke Indonesia memerlukan koordinasi intensif antara Interpol Indonesia dan Qatar. "Kalau menggunakan police-to-police cooperation, insya Allah bisa di-shortcut. Dukungan Kementerian Dalam Negeri Qatar dan kepolisian setempat sangat membantu tim kami," kata Untung. Pemulangan Adrian dilakukan melalui mekanisme kerja sama NCB to NCB, melibatkan KBRI di Qatar, Kementerian Luar Negeri, serta aparat kepolisian kedua negara. Adrian kini berstatus tahanan OJK dan dititipkan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana menjelaskan Adrian dijerat dengan Pasal 46 juncto Pasal 16 Ayat 1 Bab 4 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 305 Ayat 1 juncto Pasal 237 Huruf A UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman penjara lima hingga 10 tahun. Adrian diduga menghimpun dana masyarakat sejak Januari 2022 hingga Maret 2024 melalui PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI), yang seolah-olah terafiliasi dengan Investree. Dana yang dihimpun sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Selama penyidikan, Adrian diketahui tidak kooperatif dan sempat menjabat sebagai CEO JTA Investree Doha Consultancy. OJK telah mencabut izin usaha Investree sejak 21 Oktober 2024 karena pelanggaran ekuitas minimum dan sejumlah pelanggaran lain, memblokir rekening perusahaan, serta menelusuri aset milik Adrian. Red notice Interpol untuk Adrian diajukan sejak 7 Februari 2025 dengan nomor Interpol Red Notice-Control No.: A-1909/2-2025. Lembaga ini juga terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tambahan dari korban. Kasus Investree mencuat setelah tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) pada awal 2024 mencapai 16,44 persen, jauh di atas ambang batas 5 persen yang ditetapkan OJK. Adrian kemudian diketahui meninggalkan Indonesia dan bermukim di luar negeri sebelum akhirnya berhasil dipulangkan untuk menjalani proses hukum. ====[4] (del/sfr) References^ Polri (www.cnnindonesia.com)^ Investree (www.cnnindonesia.com)^ Adrian Gunadi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Adanya pembagian risiko atau co-payment di asuransi kesehatan disambut baik oleh pelaku industri kesehatan, salah satunya Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Meski demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan. Kompartemen Asuransi dan Non-JKN ARSSI Nailufar mengatakan, pemberlakuan co-payment dikhawatirkan dapat membuat kecenderungan rumah sakit untuk memberi promo ke masyarakat untuk membayarkan biaya tersebut. Hal ini dilakukan demi memenangkan persaingan usaha. Jika hal ini terjadi, maka tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginginkan adanya perubahan perilaku pasien tidak tercapai, karena pada akhirnya peserta masih bisa berobat tanpa membayar apa pun. "Maka diharapkan kalau berjalan ada pemahaman bersama dengan rumah sakit (RS), saya juga belum paham, apakah ada ketentuan apakah RS boleh menyerap co-payment (yang harusnya dibayarkan oleh masyarakat) atau bagaimana," kata Nailufar dalam Seminar LPPI, Jumat, (26/9/2025). Untuk diingat, kebijakan co-payment lahir dari kondisi industri yang tengah tertekan tingginya rasio klaim. Tahun 2023, klaim asuransi kesehatan mencapai 100% dari premi yang diterima, belum termasuk biaya operasional sekitar 10,5%. Kondisi ini membuat premi rata-rata naik hingga 43% pada 2024, sehingga produk asuransi makin sulit dijangkau masyarakat. Dengan adanya skema co-payment, beban klaim dapat terbagi, premi bisa ditekan, dan akses masyarakat terhadap asuransi kesehatan menjadi lebih luas. Adapun ketentuan ini dikecualikan untuk kondisi darurat akibat kecelakaan dan penyakit kritis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan baru terkait skema co-payment atau pembagian risiko dalam produk asuransi kesehatan. Skema ini diyakini dapat menurunkan harga premi. Dalam rancangan peraturan OJK (RPOJK) terbaru, besaran pembagian risiko yang sebelumnya ditetapkan 10% kini dipangkas menjadi 5%. Artinya, pemegang polis hanya menanggung sebagian kecil biaya klaim, sementara perusahaan asuransi menutup sisanya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Banyak Warga RI Punya Asuransi, Ternyata Sumbernya dari Sini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Banyak Warga RI Punya Asuransi, Ternyata Sumbernya dari Sini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] buka suara soal nilai tukar rupiah [2]yang sempat anjlok hingga ke Rp16.700 per dolar AS[3]. Purbaya meyakini rupiah melemah hanya dalam jangka pendek. "Saya yakin (rupiah) akan balik ke level fundamentalnya," ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia yakin rupiah akan menguat seiring kucuran Rp200 triliun ke perbankan yang bisa mendorong sistem perekonomian. Dengan bergeraknya perekonomian, ia yakin modal asing bakal masuk ke capital market bahkan ke investasi langsung (FDI). "Jadi asing pasti masuk bukan di capital market saja, bukan di short term, pasti pelan-pelan di FDI. Jadi gini, rahasia modal asing masuk ke sini bukan bunga yang tinggi. Tapi prospek ekonomi seperti apa ke depan," jelasnya. "Tapi capital market lebih pintar. Begitu mereka melihat kebijakan kita, dia akan lihat, oh ini betul. Dia akan investasi duluan," sambungnya. Lebih lanjut, Purbaya yakin rupiah akan menguat pekan depan. "Mungkin pertengahan minggu depan juga udah balik (menguat). Ini kan baru konferensi pers sekarang. Baru kebaca koran nanti sore, market udah tutup kan. Senin baru mulai ini, Selasa, Rabu mesti udah balik (menguat)," katanya. ====[4] (fby/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin penempatan dana menganggur pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara bisa membuat pendapatan masyarakat ikut terkerek naik. Ia mengatakan, untuk jangka pendek, kebijakan ini tentu akan menggerus pendapatan bunga tabungan deposito masyarakat di bank, sebagaimana yang diprotes oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Namun, dalam jangka panjang, ia mengatakan, justru pendapatan langsung masyarakat bisa ikut terkerek naik. "Tapi kalau jangka panjangan sedikit aja, ekonominya kan muter. Orang itu kan punya perusahaan pasti order naik, income naik. Ya panjang sedikit, mereka pasti untung, termasuk Pak Hotman Paris," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Purbaya mengatakan, kebijakan penempatan dana menganggur pemerintah di perbankan itu akan membuat biaya dana di sistem perekonomian turun, tercermin dari merosotnya bunga di pasar uang. Setelahnya, maka beban biaya bunga pinjaman atau kredit juga dalam hitungan bulanan akan berangsur turun, diiringi dengan penurunan bunga deposito yang memacu masyarakat untuk belanja. Karena adanya konsumsi yang meningkat itu, permintaan di sektor usaha akan semakin tinggi, berefek pada semakin percaya dirinya industri untuk melakukan ekspansi atau investasi baru. Ujungnya, kata Purbaya, pendapatan masyarakat juga akan ikut naik karena perekonomian bergeliat. "Karena uang banyak, bisnis banyak, lebih banyak orderan, dan berani bayar lebih tinggi lagi. Jadi Pak Hotman agak sabar saja sedikit," tegas Purbaya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Melesat 1% Lebih, Purbaya Effect Masih Lanjut? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Melesat 1% Lebih, Purbaya Effect Masih Lanjut? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Interpol RI membeberkan proses panjang pemulangan mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya (Investree[1]) Adrian Gunadi[2] dari Qatar ke Indonesia. Adrian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Sebetulnya ini sudah kolaborasi antara kami NCB Doha dan NCB Jakarta, dimulai dari Interpol General Assembly, sidang umum Interpol di Glasgow. Sewaktu kami pulang, kami mendapatkan berita dari OJK bahwa ada pelaku yang menggelapkan uang nasabah tanpa izin, dan alhamdulillah satu sudah kami pulangkan tahun lalu, November 2024," ujar Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Untung Widyatmoko di Kantor Angkasa Pura II, Banten, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Adrian diketahui memiliki izin tinggal permanen di Doha, sehingga jalur diplomatik atau ekstradisi resmi yang ditempuh pihak Qatar bisa memakan waktu hingga delapan tahun. Untuk mempercepat proses, tim Interpol Indonesia menggunakan mekanisme police-to-police cooperation, atau kerja sama langsung antar kepolisian, yang memungkinkan pemulangan tersangka dalam waktu lebih singkat. "Kalau menggunakan police-to-police cooperation, insya Allah bisa di-shortcut. Dukungan Kementerian Dalam Negeri Qatar dan kepolisian setempat sangat membantu tim kami," tambah Untung. Kolaborasi ini dijalin sejak awal hingga pertemuan terakhir di Interpol Asian Regional Conference, termasuk menagih komitmen dari Head of NCB Doha. Adrian akhirnya berhasil dipulangkan pada Rabu (24/9) lalu dan kini berstatus tahanan OJK yang dititipkan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Proses koordinasi melibatkan Kementerian Luar Negeri, KBRI di Qatar, serta berbagai pihak terkait di Indonesia dan Qatar untuk memastikan pemulangan berjalan lancar meski menghadapi tantangan hukum di negara tujuan. OJK bersama Kejaksaan Agung dan Polri menetapkan Adrian sebagai tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 46 juncto Pasal 16 Ayat 1 Bab 4 Undang-Undang Perbankan, serta Pasal 305 Ayat 1 juncto Pasal 237 Huruf A UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 55 KUHP. Ancaman pidana bagi Adrian diperkirakan lima hingga 10 tahun penjara. Adrian diduga menghimpun dana masyarakat secara ilegal sejak Januari 2022 hingga Maret 2024 menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle yang mengatasnamakan Investree. Dana yang dihimpun sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Selama penyidikan, Adrian diketahui tidak kooperatif dan sempat menjabat sebagai CEO JTA Investree Doha Consultancy. OJK telah mencabut izin usaha Investree sejak 21 Oktober 2024, memblokir rekening perusahaan, dan menelusuri aset milik Adrian. Red notice Interpol untuk Adrian diajukan sejak 7 Februari 2025 dengan nomor Interpol Red Notice-Control No.: A-1909/2-2025. Lembaga ini juga terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tambahan dari korban. ====[3] (del/sfr) References^ Investree (www.cnnindonesia.com)^ Adrian Gunadi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengaku tidak mempermasalahkan pihak yang mengkritik dirinya, termasuk akademisi Rocky Gerung[2]. "Biar aja (kritik), enggak apa-apa. Kan semuanya enggak bisa puas. Itu hal yang wajar," ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya yakin ke depan ia bisa membuat ekonomi RI melesat. Ia pun meminta Rocky Gerung minta maaf kepadanya jika berhasil membuat pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen "Dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 persen ke 6 persen atau lebih, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya" katanya. Purbaya menegaskan ia bukan antri kritik. Baginya, kritik kepadanya dan Kementerian Keuangan menjadi pengingat untuk bekerja keras. "Itu semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga. Mentang-mentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak. Saya ke sini bukan buat tidur," ujarnya. ====[3] (fby/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Rocky Gerung (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Investor kawakan dunia pemilik Berkshire Hathaway, Warren Buffett, telah melepas seluruh saham di raksasa mobil listrik China, BYD. Divestasi tersebut diketahui lewat pengungkapan terbaru di laporan keuangan. Aksi ini menjadi akhir dari investasi panjang Berkshire selama 17 tahun di BYD yang nilainya telah tumbuh lebih dari 20 kali lipat dalam periode tersebut. Mengutip laporan Reuters, laporan keuangan oleh anak perusahaan energi Berkshire mencatat nilai investasi perusahaan di BYD tidak tersisa saham sekali per akhir Maret, turun dari US$ 415 juta pada akhir tahun 2024. Perusahaan Buffett mulai berinvestasi di BYD yang berbasis di Shenzhen pada tahun 2008, ketika perusahaan tersebut membayar US$ 230 juta untuk mencaplok sekitar 225 juta lembar saham, setara dengan kepemilikan 10% saham BYD pada saat itu. Berkshire mulai menjual saham-saham tersebut pada tahun 2022 setelah harga saham BYD naik lebih dari dua puluh kali lipat. Pada Agustus 2022, Berkshire mulai mengurangi posisi 225 juta lembar saham yang dibelinya pada tahun 2008 seharga US$ 230 juta. Pada Juni tahun lalu, Berkshire telah menjual hampir 76% sahamnya, sehingga total saham BYD yang dimiliki perusahaan berada di bawah 5%. Dengan kepemilikan di bawah level tersebut, Berkshire tidak lagi diwajibkan untuk mengungkapkan penjualan selanjutnya berdasarkan aturan bursa Hong Kong. Buffett tidak menjelaskan secara detail mengapa Berkshire mulai menjual saham BYD, tetapi pada tahun 2023, ia mengatakan kepada CNBC bahwa BYD adalah "perusahaan luar biasa" yang dijalankan oleh "orang luar biasa", tetapi "Saya pikir kami akan menemukan hal-hal (baru lain) yang dapat dilakukan dengan uang tersebut yang akan membuat saya merasa lebih baik." Li Yunfei, petinggi di BYD, dalam sebuah unggahan di akun Weibo resminya mengucapkan terima kasih kepada Berkshire atas "investasi, bantuan, dan persahabatannya selama 17 tahun terakhir." Ia menyebut penjualan saham tersebut sebagai hal yang biasa. Pesaing terbesar Tesla tersebut mengalami penurunan laba kuartalan untuk pertama kalinya dalam tiga setengah tahun karena ekspansinya terhambat di tengah kampanye pemerintah melawan perang harga. Penjualan domestik BYD, yang mencakup hampir 80% dari total pengiriman globalnya, turun selama empat bulan berturut-turut di bulan Agustus. BYD telah memangkas target penjualan tahunan hingga 16% menjadi 4,6 juta kendaraan. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Warren Buffett Mundur, Masa Depan Berkshire Hathaway Jadi Sorotan [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Warren Buffett Mundur, Masa Depan Berkshire Hathaway Jadi Sorotan (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) bersama Polri berhasil memulangkan dan menahan mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya (Investree) Adrian Gunadi[2]. Adrian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. "Dalam proses penegakan hukum, OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjerat tersangka dengan Pasal 46 juncto Pasal 16 Ayat 1 Bab 4 Undang-Undang Perbankan, dan juga Pasal 305 Ayat 1 juncto Pasal 237 Huruf A Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun," ujar Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana dalam konferensi pers di Kantor Angkasa Pura II, Banten, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Adrian diduga menghimpun dana masyarakat secara melanggar ketentuan perundang-undangan pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024 dengan jumlah yang dinilai cukup material. Aksi itu dilakukan dengan menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle (SPV), yang seolah-olah terafiliasi dengan Investree. Dana yang terkumpul kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Selama penyidikan, OJK menilai tersangka tidak kooperatif. Adrian bahkan diketahui berada di Doha, Qatar. Atas dasar itu, OJK menetapkan Adrian sebagai tersangka dan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Divisi Hubungan Internasional Polri. Dari hasil koordinasi, diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan red notice Interpol pada 14 November 2024. Dalam upaya pemulangan, Kementerian Hukum serta Kementerian Luar Negeri menempuh jalur antar-pemerintah (G-to-G) dengan mengajukan permohonan ekstradisi kepada pemerintah Qatar. Di sisi lain, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mencabut paspor Adrian. "Proses pemulangan Saudara AAG ini dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama NCB to NCB antara kedua negara, yakni Qatar dan Republik Indonesia. Peran dari Menteri Dalam Negeri Qatar juga cukup besar dalam membantu suksesnya pemulangan tersangka, dengan dukungan penuh dari KBRI di Qatar," ujar Yuliana. Adrian kini berstatus tahanan OJK dan dititipkan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. OJK menegaskan tetap berkoordinasi dengan kepolisian terkait laporan tambahan dari korban yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. OJK sebelumnya merespons kabar nama Adrian tidak muncul dalam daftar red notice Interpol. Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi menegaskan pihaknya sudah mengajukan red notice sejak 7 Februari 2025 dengan nomor Interpol Red Notice-Control No.: A-1909/2-2025. OJK juga menyoroti status Adrian yang sempat menjabat sebagai CEO JTA Investree Doha Consultancy di Qatar meski berstatus tersangka di Indonesia. Lembaga itu telah mencabut izin usaha Investree sejak 21 Oktober 2024 karena pelanggaran ekuitas minimum dan sejumlah pelanggaran lain, memblokir rekening, serta melakukan penelusuran aset milik Adrian. Kasus Investree mencuat setelah tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) pada awal 2024 mencapai 16,44 persen, jauh di atas ambang batas 5 persen yang ditetapkan OJK. Adrian kemudian diketahui meninggalkan Indonesia dan bermukim di luar negeri sebelum akhirnya berhasil dipulangkan untuk menjalani proses hukum. ====[3] (del/sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ Adrian Gunadi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Banten, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menangkap Adrian Gunadi selaku tersangka kasus dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan perjanjian di PT Investree Radika Jaya atau Investree. Ia telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta berstatus red notice. Adrian ditampilkan mengenakan rompi oranye kepada awak media secara singkat sebelum dibawa kembali ke belakang. Kemudian, pihak OJK melanjutkan konferensi pers. "Otoritas Jasa Keuangan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah memulangkan dan menahan saudara AAG, yakni mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya, yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK," Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Pendidikan, Yuliana saat konferensi pers di Gedung 600, Tangerang, Banten, Jumat (26/9/2025). Dalam proses penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dalam menjerat tersangka dengan Pasal 46 Juncto Pasal 16 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Perbankan dan juga Pasal 305 Ayat 1 Juncto Pasal 2370A Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) Juncto Pasal 55 KUH Pidana. Adrian terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris NCB Interpol, Untung Widyatmoko mengungkapkan total kerugian dari kasus ini mencapai Rp2,7 triliun. Adapun saat menyandang status tersangka, Adrian terungkap telah mengemban jabatan baru di entitas bisnis asing pada Juli 2025 lalu. Ia diketahui menjabat sebagai CEO JTA Holding Qatar, yang merupakan bagian dari JTA International Investment Holding yang berbasis di Singapura. Dalam situs resmi perusahaan, Adrian disebut sebagai operator global dan wirausahawan berpengalaman. "CEO: Adrian A Gunadi. operator global dan wirausahawan berpengalaman yang memimpin pertumbuhan teknologi keuangan di berbagai pasar Asia Tenggara," demikian tertulis di laman resmi JTA Holding. Entitas bernama JTA Investree Doha Consultancy, yang merupakan anak usaha JTA International Investment Holding, bergerak di bidang penyedia solusi perangkat lunak dan teknologi kecerdasan buatan untuk pinjaman digital. Perusahaan tersebut berbasis di Doha, Qatar, dan menyasar kemitraan dengan institusi keuangan di kawasan Timur Tengah, Asia, dan Afrika (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kekayaan pengusaha asal Kalimantan Samsudin Andi Arsyad atau dikenal dengan Haji Isam [1]tembus hingga Rp100 triliun. Nilai ini mengalahkan kekayaan bos Alfamart [2]hingga nikel. Lonjakan kekayaan Haji Isam berkat kenaikan harga saham perusahaan publik miliknya, Jhonlin Agro Raya (JARR), secara signifikan. Sejak awal tahun, sahamnya melesat 1.271 persen dengan kapitalisasi pasar JARR saat ini mencapai Rp 39,23 triliun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Perusahaan miliknya lainnya, yakni Dana Brata Luhur (TEBE) juga telah naik 351 persen dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3,62 triliun. Kemudian, saham perusahaan yang dikendalikan oleh kedua anaknya, Pradiksi Gunatama (PGUN), juga ikut melonjak. Saham PGUN sejak awal tahun (YTD) naik 3.520 persen dengan kapitalisasi pasar Rp88,07 triliun. Mengutip perhitungan CNBC Indonesia, Jumat (26/9), harta Haji Isam yang terikat secara langsung dan tidak langsung lewat JARR mencapai Rp30,97 triliun, lewat PGUN mencapai Rp67,54 triliun, lewat TEBE sebesar Rp2,79 triliun. Kalau ditotal telah mencapai Rp101,3 triliun atau lebih dari US$6,1 miliar. Total kekayaannya tersebut lebih tinggi dari sejumlah nama besar yang lebih dulu masuk daftar orang terkaya versi Forbes, seperti bos Alfamart Djoko Susanto dengan kekayaan US$2,7 miliar hingga bos emiten tambang nikel Harita (NCKL) Lim Hariyanto dengan kekayaan US$5,2 miliar. Meski lebih tinggi dari kekayaan dua orang tersebut, Haji Isam belum masuk dalam daftar orang terkaya Forbes. ====[3] (ldy/sfr) References^ Haji Isam (www.cnnindonesia.com)^ Alfamart (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri, dalam sepekan lagi kurs rupiah akan kembali bergerak menguat, setelah sepekan ini terus tertekan hingga ke level atas Rp 16.700/US$. Per sore hari ini, pergerakan rupiah sebetulnya sudah mengalami penguatan sedikit dibanding pembukaan sebelumnya yang hampir tembus di atas Rp 16.800/US$. Melansir dari Refinitiv, rupiah akhirnya mampu menguat ke posisi Rp16.725/US$ atau terapresiasi 0,06%. Hal ini sekaligus mematahkan tren pelemahan rupiah dalam enam hari beruntun. "Mungkin pertengahan minggu depan juga udah balik," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Purbaya mengatakan, tertekannya kurs sepekan ini sebetulnya dipicu oleh masalah sentimen yang salah akibat kebijakan bank pelat merah menaikkan suku bunga deposito valas di level 4%. Akibatnya terjadi peralihan tabungan dari deposito rupiah yang bunganya hanya 3,75% dijamin oleh LPS ke deposito valas. Maka, ia melakukan konferensi pers per hari ini untuk membantah bahwa kebijakan kenaikan suku bunga deposito valas merupakan hasil keputusan pemerintah. Ia mengatakan, keputusan itu murni inisiatif perbankan yang belum diketahui dasarnya. "Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank. Tapi kita lihat, mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas nggak ada instruksi dari kami, dari BI, danantara juga biasanya mereka menekankan market base. Artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik," ucap Purbaya. Purbaya memastikan, dengan kejelasan kebijakan ini, maka seharusnya kurs rupiah sudah menguat pada Rabu pekan depan sesuai dengan fundamentalnya. "Rabu mesti udah balik. Hitungan saya yang jelas gini, fondasi ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Kita menjalankan kebijakan untuk mendorong ekonomi, enggak main-main. Bank Sentral juga sinkron dengan kami, tujuannya sama. Menjaga stabilisasi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Supaya kita semua kaya bareng-bareng lah gitu," ucap Purbaya. "Tapi kurs rupiah akan jauh lebih kuat dibanding sekarang. Kalau Anda pemain forward looking, kira-kira tahu signal apa yang mesti diambil. Atau posisi apa yang mesti diambil. Ini sinyal kuat sekali kan dari saya. Dan saya kalau jalanin enggak main-main kan," tegasnya. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article 5 Ekonom Soroti Keputusan BI Pangkas Suku Bunga, Sudah Tepat? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article 5 Ekonom Soroti Keputusan BI Pangkas Suku Bunga, Sudah Tepat? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Sejak tahun lalu OJK telah berupaya memulangkan Adrian Gunadi ke Indonesia, namun masih belum berhasil hingga saat ini. "OJK mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," sebagaimana tertulis dalam keterangan resmi nyaris setahun lalu, Senin (21/10/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil meringkus dan membawa pulang buron kasus gagal bayar fintech peer to peer lending (P2P) PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi. Dalam konferensi pers yang bertempat di komplek Bandara Soekarno-Hatta, penangkapan Adrian disebut merupakan keberhasilan kolaborasi antara OJK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung hingga Interpol. Adrian yang juga merupakan mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Andrian terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. "Dalam proses penegakan hukum, Penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dalam menjerat tersangka dengan Pasal 46 jo Pasal 16 ayat (1) Bab IV Undang-Undang Perbankan, dan Pasal 305 ayat (1) jo Pasal 237 huruf (a) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo Pasal 55 KUHP," terang OJK dalam keterangan resmi, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (26/9/2025). OJK menyebut Adrian melakukan penghimpunan dana masyarakat dengan melanggar ketentuan perundang-undangan pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024. Adapun nilai penghimpunan dana mencapai Rp2,7 triliun. Adrian disebut menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investree Radhika Jaya (Investree). Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. "Selama tahap penyidikan, tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar," terang OJK. Penyidik OJK kemudian menetapkan Adrian sebagai tersangka, dan melalui koordinasi intensif dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Divisi Hubungan Internasional Polri, diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan Red Notice pada 14 November 2024. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri juga mengupayakan jalur G to G berupa permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Qatar. Selanjutnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah pula menetapkan pencabutan paspor tersangka. Proses pemulangan Adrian dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama Interpol serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri dan dukungan penuh dari KBRI di Qatar. Saat ini, Adrian merupakan tahanan OJK yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. OJK juga terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan korban yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Masalah Investree telah mencuat ke publik sejak dua tahun lalu. Perusahaan yang didirikan oleh Adrian Gunadi membukukan lonjakan kredit macet. Kredit macet itu pun semakin menumpuk dan hingga 12 Januari 2024, Investree memiliki rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) 12,58%, melebihi ambang batas yang ditetapkan OJK sebesar 5%. OJK pun mengambil sikap dengan memberikan sanksi administratif pada awal tahun ini. Pada bulan yang sama, pemegang saham mayoritas, Investree Singapore Pte. Ltd. memutuskan untuk memberhentikan Adrian A. Gunadi dari posisi direktur utama. Kala itu, Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Edi Setijawan mengatakan status Adrian masih dalam tahap penyidikan, sebelum akhirnya naik dan menjadi buron interpol. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK Ungkap Keberadaan Buron Kasus Investree Adrian Gunadi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,73% atau di level 8.099,33 pada perdagangan Jumat (26/09/2025). Seperti apa sentiment yang mempengaruhi penguatan IHSG hari ini? Selengkapnya saksikan dialog Syarifah Rahma dan Dina Gurning dalam Market Focus di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (26/09/2025). Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump [1]mengumumkan tarif [2]100 persen untuk produk farmasi[3] impor mulai 1 Oktober 2025. Namun, Trump akan mengecualikan pengenaan tarif impor 100 persen itu kepada perusahaan farmasi yang akan membangun pabrik di AS. Pengumuman tarif baru itu ia umumkan lewat akun pribadinya di platform Truth Social. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Mulai 1 Oktober, kami akan mengenakan tarif 100 persen untuk setiap produk farmasi bermerek atau yang dipatenkan, kecuali jika perusahaan tersebut membangun pabrik manufaktur farmasi mereka di Amerika", tulis Trump di akun Truth Social miliknya, Kamis (25/9). Trump mengindikasikan perusahaan yang sudah memulai pembangunan pabrik akan terhindar dari tarif impor 100 persen. "Sedang membangun akan didefinisikan sebagai memulai pembangunan dan/atau sedang dibangun. Oleh karena itu, tidak akan ada tarif untuk produk farmasi ini jika konstruksi telah dimulai," imbuhnya. Ia memandang tarif sebagai cara untuk menekan produsen obat agar meningkatkan produksi di AS, serta memperkuat rantai pasokan obat-obatan esensial. Trump juga menggunakan tarif sebagai cara untuk memenuhi janjinya soal menurunkan harga obat, meskipun para ahli meragukan strategi tarif ini ampuh menekan harga. Di sisi lain, para produsen obat menanggapi ancaman tarif Trump dengan serius. Mereka pun mengungkapkan komitmen senilai ratusan miliar dolar untuk membangun atau memperluas operasi manufaktur AS dalam beberapa tahun mendatang. Salah satunya Eli Lilly yang belakangan ini mengumumkan akan membangun fasilitas manufaktur senilai US$6,5 miliar di Houston, tak lama setelah mengatakan akan membangun pabrik senilai US$5 miliar di luar Richmond, Virginia. Namun, dibutuhkan waktu untuk memulai pembangunan sehingga belum jelas apakah janji-janji ini akan cukup untuk menghindari tarif. Asosiasi industri farmasi terkemuka memperingatkan potensi kenaikan harga obat-obatan sebelumnya bebas tarif, juga soal berkurangnya pasokan produk farmasi jika dikenai tarif tinggi. "Perusahaan-perusahaan PhRMA terus mengumumkan investasi baru senilai ratusan miliar dolar di AS berkat kebijakan pajak dan regulasi pro-pertumbuhan Presiden Trump," ujar Alex Schriver, Wakil Presiden Senior di Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, yang dikenal sebagai PhRMA, dalam sebuah pernyataan, dikutip CNN Business, Kamis (25/9). Namun menurut asosiasi, kebijakan tarif membahayakan rencana investasi tersebut, karena setiap dolar yang membayar tarif adalah uang yang tidak dapat diinvestasikan untuk membangun pabrik maupun riset pengembangan obat di masa depan. Menariknya, Trump tidak menyebutkan pengenaan tarif impor untuk obat generik. Para ahli menilai pungutan tarif ke produk generik akan memperburuk kelangkaan obat. Produsen obat generik disebut memiliki margin keuntungan yang jauh lebih tipis, sehingga akan jauh lebih sulit bagi mereka jika dipukul tarif 100 persen. Sebaliknya, mereka mungkin memilih untuk berhenti menjual produk mereka di AS. India, misalnya, untuk saat ini belum terdampak, mengingat ekspor farmasinya terkonsentrasi pada obat generik. Negara ini memasok hampir 47 persen kebutuhan obat-obatan di AS. "Tarif yang diusulkan kemungkinan besar tidak akan berdampak langsung pada ekspor India, karena sebagian besar kontribusi kami berasal dari obat generik sederhana, dan sebagian besar perusahaan besar India sudah mengoperasikan unit manufaktur atau pengemasan ulang di AS dan sedang menjajaki akuisisi lebih lanjut," ujar Namit Joshi, ketua Dewan Promosi Ekspor Farmasi India. Pengumuman tarif farmasi terjadi di hari yang sama ketika Trump mengumumkan tarif baru untuk furnitur dan truk berat. Trump mematok tarif impor sebesar 50 persen terhadap furnitur seperti lemari dapur, meja rias kamar mandi, serta tarif sebesar 30 persen untuk furnitur berlapis kain. Ia juga mengumumkan tarif impor sebesar 25 persen untuk truk berat yang dibuat di luar AS. ====[4] (pta/sfr) References^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ tarif (www.cnnindonesia.com)^ farmasi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada 2021 ternyata membawa berkah tersendiri bagi seorang perempuan dari Slipi Kemanggisan, Jakarta Barat, Veronica. Kecintaannya pada kopi yang semula hanya sebatas hobi, kini berkembang menjadi bisnis yang terus bertumbuh berkat dukungan program pemberdayaan BRI. Ketika aktivitas terbatas di rumah selama pandemi, Veronica sering menonton video di internet. Karena kegemaran pada kopi, algoritma platform digital mulai menampilkan konten-konten seputar dunia perkopian. "Dari situ saya berpikir untuk mulai usaha kopi," kenangnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Tekad bulat untuk terjun ke bisnis kopi mendorong Veronica mengikuti berbagai kelas barista, baik gratis maupun berbayar. Ia juga bergabung dengan komunitas entrepreneur Jakarta untuk menambah wawasan. Dengan tabungan yang dikumpulkan, dirinya membeli mesin kopi dan melahirkan brand 'Kopi Toejoean'. Kopi Toejoean menghadirkan beragam minuman kopi dan non-kopi yang memanfaatkan biji kopi Nusantara dari petani lokal dan distributor terpercaya. Brand ini tidak hanya melayani pemesanan online, tetapi juga memiliki coffee shop fisik di Rumah BUMN Jakarta Barat. "Kopi Toejoean ini menggunakan biji kopi lokal yang berkualitas, diracik langsung dengan peralatan, digiling sendiri dan kita olah menjadi espresso untuk meracik minuman. Semua proses kita lakukan sendiri sehingga produk kita bisa tetap fresh, dan pastinya ini adalah produk lokal yang juga mendukung petani lokal," papar Veronica. Titik balik bisnis Kopi Toejoean terjadi pada 2024, ketika dia berkesempatan bergabung sebagai UMKM binaan BRI. Pendampingan yang diterima dari Rumah BUMN BRI memberikan dampak signifikan bagi perkembangan usahanya. "Sejak bergabung dan mendapatkan pendampingan dari Rumah BUMN BRI, usaha saya semakin berkembang. Banyak ilmu yang saya dapat. Mulai dari strategi pemasaran, manajemen, keuangan hingga cara memanfaatkan teknologi digital," lanjut dia. Salah satu fasilitas yang sangat dimanfaatkan Veronica adalah LinkUMKM, platform digital terintegrasi BRI yang dirancang khusus untuk pemberdayaan UMKM. Melalui platform ini, pelaku usaha dapat mengakses informasi, konsultasi, pelatihan, hingga fasilitas pasar digital. Fitur favoritnya adalah UMKM Smart yang memiliki sistem penilaian level 1-4. Sistem ini menunjukkan kelemahan usaha dan memberikan checklist untuk naik ke level yang lebih tinggi. "Dulu saya di level 1, sekarang sudah level 3," katanya bangga. Di samping UMKM Smart, Veronica juga aktif menggunakan fitur etalase untuk mempromosikan produk secara lebih luas. Platform LinkUMKM juga menjadi sumber informasi berbagai pelatihan dan program pendampingan usaha. Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa BRI menghadirkan ekosistem pemberdayaan menyeluruh, mulai dari pemetaan kapasitas usaha hingga pendampingan berbasis kebutuhan melalui platform digital LinkUMKM. Saat ini, platform tersebut telah memiliki lebih dari 13,4 juta pengguna. "LinkUMKM tidak hanya menjadi tempat bertemu antara pelaku usaha dan pembeli, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9). Ia pun berharap perjalanan Kopi Toejoean dapat menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lain dalam memanfaatkan platform tersebut untuk memperluas penjualan sekaligus meningkatkan skala usaha. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini [1]mengungkap nasib karyawan Kementerian BUMN[2] yang saat ini statusnya diturunkan menjadi Badan. Perubahan status kementerian diubah menjadi badan tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut Rini, status BUMN yang menjadi Badan Pengatur masih masuk dalam instansi pemerintah, sehingga seluruh pegawainya saat ini akan tetap ikut diboyong. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Tentunya kita akan memastikan bahwa semua ASN dari Kementerian BUMN itu juga nanti akan berpindah ke badan yang baru ini," ujar Rini ditemui di DPR RI, Jumat (26/9). Rini memastikan status para pegawai Kementerian BUMN saat ini akan tetap sebagai ASN meski status instansinya diturunkan. Pasalnya, badan pengatur akan tetap menjadi lembaga negara. "Bisa (tetap ASN), karena dia kan badan pemerintah dia, jadi lembaga pemerintah dia," jelasnya. Sementara, terkait dengan apakah ada pemindahan pegawai BUMN ke BPI Danantara, Rini menyebutkan belum ada pembahasan. "Nanti kita belum bahas itu, tapi yang pasti dari Kementerian BUMN itu akan dipindahkan ke badan yang baru ini," tegasnya. Komisi VI DPR RI menyetujui laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait dengan revisi UU BUMN. Setidaknya ada 11 poin krusial yang diubah, berikut rinciannya: 1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP-BUMN. 2. Penambah kewenangan peran BP-BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 3. Pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna dikelola langsung oleh BP-BUMN atas persetujuan Presiden. 4. Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128-PUU-XXIII-2025. 5. Menghapus ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. 6. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan Direksi, Komisaris dan jabatan Manajerial di BUMN. 7. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Pengaturan pengecualian pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN. 9. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 10. Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. 11. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan Menteri atau Wakil Menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan serta pengaturan substansial lainnya. ====[3] (ldy/sfr) References^ Rini Widyantini (www.cnnindonesia.com)^ Kementerian BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham [1]Gabungan (IHSG[2]) ditutup di level 8.099 pada Jumat (26/9) sore. Indeks saham menguat 58,66 poin atau naik 0,73 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp21,72 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 41,18 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 337 saham menguat, 310 terkoreksi, dan 152 stagnan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Terpantau, delapan dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor barang baku yang naik 2,59 persen. Sementara tiga sektor lainnya melemah, dipimpin oleh sektor transportasi yang minus 1,75 persen. Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak di zona merah. Tercatat, indeks Shanghai Composite di China melemah 0,65 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang minus 0,87 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 1,35 persen, dan indeks Straits Times di Singapura 0,01 persen. Di sisi lain, bursa saham Eropa terpantau dominan hijau. Tercatat indeks DAX di Jerman menguat 0,42 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,36 persen. Sementara itu, bursa Amerika terpantau dominan melemah. Indeks S&P;500 melemah 0,50 persen, indeks NASDAQ Composite minus 0,50 persen, dan indeks Dow Jones turun 0,38 persen. ====[3] (sfr/sfr) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Komisi VI DPR merampungkan rancangan naskah perubahan keempat atas Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tiga hari. Rapat perdana revisi UU BUMN usulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dilaksanakan pada 23 September 2025 dan selesai pada hari ini, Jumat (26/9/2025). Selanjutnya rancangan perubahan UU tersebut akan dibawa ke pembahasan kedua dalam rapat paripurna DPR minggu depan untuk disetujui menjadi UU. Sebagai informasi DPR mengesahkan perubahan ketiga UU BUMN pada Februari 2025. Kala itu salah satu perubahan substansial dalam UU tersebut adalah pengaturan mengenai pembentukan badan yang mengelola Holding Investasi dan Holding Operasional. Pengesahan perubahan ketiga itu menjadi jalan masuk bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dalam perubahan keempat, Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Ketua Panja Revisi UU BUMN Andre Rosiade mengatakan bahwa ada 84 pasal yang diubah dalam tiga hari rapat, termasuk di antaranya merupakan penyesuaian atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, rancangan yang telah digodok panitia kerja dalam tiga hari terakhir merupakan prosedur yang wajar. "Tidak ada yang dikebut. Jadi semua prosedur kan sudah kita lakukan, bahkan rapor panjang kan dilaksanakan secara terbuka tadi," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (26/9/2025). Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan ada sejumlah alasan mengapa UU BUMN kembali direvisi. Pertama, revisi dilakukan untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Yang terakhir itu adalah putusan MK tentang wakil menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama 2 tahun lagi. Itu dimasukkan," jelas Dasco di Jakarta, Selasa (24/9/2025). Kedua, revisi UU BUMN kali ini juga didorong oleh masukan masyarakat yang muncul sejak revisi sebelumnya. Salah satunya terkait polemik status pejabat BUMN yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Dasco saat itu juga mengatakan bahwa pembahasan revisi UU BUMN dapat cepat selesai karena sudah menampung masukan dari publik selama beberapa waktu terakhir. "Ya kan itu kan karena memang sudah banyak masukan dari publik selama beberapa, hampir setahun ini kan? Kita anggap partisipasi publiknya sudah banyak, ditambah dengan nanti tetap minta masukan dari publik tambahan-tambahan," katanya. Adapun rapat perdana Komisi VI DPR membahas revisi UU BUMN dilakukan bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan. Lalu pada RDPU kedua DPR mengundang Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Mailinda Eka Yuniza, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Jember I Gede Widhiana Suarda, dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Lampung Rudy Lukman. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Menteri Hukum Pastikan Bos BUMN Bisa Dipidana Kalau Korupsi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Menteri Hukum Pastikan Bos BUMN Bisa Dipidana Kalau Korupsi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam ajang The 7th Anugerah Humas Indonesia (AHI) Awards 2025. Kali ini, media sosial BPJS Ketenagakerjaan seperti Instagram, YouTube, dan TikTok resmi dinobatkan sebagai pemenang kategori Kanal Digital Subkategori Media Sosial. Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf, menyebut penghargaan ini berkat kepercayaan masyarakat yang menjadikan media sosial BPJS Kesehatan sebagai rujukan utama informasi seputar Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghargaan yang diberikan menjadi bukti atas komitmen BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan sarana komunikasi media sosial yang mudah, cepat dan setara untuk menjangkau seluruh peserta JKN di seantero Indonesia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Media sosial bagi BPJS Kesehatan bukan sekedar ruang promosi, tetapi juga jembatan komunikasi dengan masyarakat. Kami sadar, peserta JKN butuh akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami," ungkap Iqbal, Kamis (25/9). "Karena itu, kami terus berinovasi dalam menyajikan konten yang solutif sekaligus humanis. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh peserta JKN yang menjadi inspirasi kami," ujarnya. Iqbal menyebut di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi layanan kesehatan, media sosial BPJS Kesehatan menjadi salah satu rujukan utama. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah yang efektif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Iqbal mengatakan, pengelolaan kehumasan menjadi aspek penting dalam penyebaran informasi mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. "Saat ini juga kami mengoptimalkan fitur live di TikTok agar masyarakat semakin mudah menjangkau layanan informasi secara komprehensif, murah dan menjangkau luas seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ujar Iqbal. BPJS Kesehatan juga tetap menyiapkan layanan digital lainnya, seperti Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, chat whatsapp Pandawa di 08118165165. Upaya ini juga dilakukan untuk memberi kemudahan peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses informasi melalui kanal digital. Founder dan CEO PR Indonesia, Asmono Wikan menyebut komunikasi bukan hanya menjadi elemen strategis dalam sebuah organisasi melainkan bagian yang fundamental dalam mencapai keberhasilan. Menurutnya, keberhasilan dalam pengelolaan komunikasi publik dapat berdampak terhadap kemajuan organisasi. Ia meyakini seluruh organisasi harus memiliki komunikasi yang handal dan kredibel. Dengan adanya kemampuan komunikasi yang baik, hal tersebut bisa memberikan reputasi yang baik pula bagi organisasi. "Seluruh organisasi juga harus menjaga akuntabilitas dan keterbukaan informasi bagi publik, sehingga kita bersama-sama menjadi negara yang terus maju," ujarnya. "Mari kita pastikan bahwa organisasi kita mampu menghadirkan komunikasi yang kredibel dan mampu menjaga harkat kemanusiaan masyarakatnya," tambah Asmono. Adapun pelaksanaan penganugerahan tersebut mulai dilaksanakan sejak Oktober 2024 hingga Juli 2025 dengan melibatkan sejumlah Dewan Juri Presentasi yaitu Asmono Wikan (CEO PR INDONESIA Group), Titis Widyatmoko (Editor in chief Liputan6.com), dan Tuhu Nugraha (Principal at IADERN). (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] ditutup di posisi Rp16.738 per dolar AS[2] di perdagangan pasar spot pada Jumat (26/9). Mata uang Garuda naik 11 poin atau plus 0,07 persen. Mata uang Asia bervariasi. Dolar Hong Kong naik 0,06 persen, peso Filipina turun 0,12 persen, dan yen Jepang turun 0,04 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kemudian ringgit Malaysia minus 0,01 persen, dolar Singapura naik 0,02 persen, won Korea Selatan plus 0,25 persen, dan baht Thailand turun 0,25 persen. Senada, mata uang utama negara maju bervariasi. Euro Eropa naik 0,09 persen, franc Swiss naik 0,05 persen, dolar Australia turun 0,11 persen, dan dolar Kanada turun 0,04 persen. Analis Doo Financial Futures mengatakan meski menguat, rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar AS di tengah kekuatiran kebijakan ekspansif pemerintah akan melebarkan defisit dan meningkatkan likuiditas. "Kenaikan suku bunga dolar AS oleh bank plat merah juga dituding ikut menekan rupiah," ujarnya. ====[3] (fby/sfr) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Solo, CNN Indonesia -- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi[1]) angkat bicara mengenai posisinya sebagai anggota Dewan Penasihat Global di Bloomberg[2] New Economy. Jokowi mengaku sudah ditawari posisi tersebut pada Januari 2025 lalu. Saat itu, Jokowi tak langsung memberi jawaban. Ia baru menerima tawaran tersebut pada akhir Januari. "Kemudian pada bulan pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg (pendiri Bloomberg) diberikan ucapan ya selamat itu sudah masuk ke Dewan Penasehat Global Bloomberg New Ekonomi," ujar Jokowi, Jumat (26/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Jokowi yang berlatar belakang pengusaha itu menjelaskan Bloomberg New Economy akan membicarakan tantangan dan ide-ide baru di bidang ekonomi. "Menurut saya intelligence economy sangat penting sekali. Jadi itu sebuah proses untuk mengumpulkan, proses menilai. Kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat," ujarnya. Ia menambahkan, saat ini sudah banyak teknologi yang bisa digunakan untuk mempercepat pengumpulan informasi di bidang ekonomi. Ia menyebutkan di antaranya Artificial Intelligence (AI), 5G, hingga Internet of Things (IoT). "Data-data ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan itu akan penting sekali dibutuhkan real time," kata dia. Jokowi ditunjuk menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Bloomberg New Economy dalam situs resminya, mengumumkan jajaran dewan penasihat global pada April lalu. Dewan Penasihat Global ini diketuai mantan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia dan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi. Sejumlah nama yang masuk ke dalam dewan penasihat yang tergabung di bawah pimpinan Raimondo and Draghi, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo; Co-Founder & CEO Apollo Global Management Marc Rowan. ====[3] (syd/sfr) References^ Jokowi (www.cnnindonesia.com)^ Bloomberg (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggelar konferensi pers terkait tindak lanjut penanganan kasus gagal bayar fintech peer to peer lending Investree. Konferensi pers tersebut diagendakan pada sore hari ini bertempat komplek Bandara Soekarno-Hatta. OJK sendiri diketahui telah resmi mencabut izin usaha fintech PT Investree Radika Jaya (Investree) sejak tahun lalu, atau tepatnya Senin 21 Oktober 2024. Kasus gagal gagal bayar Investree sendiri menyeret nama aktor utama Eks CEO dan Co-Founder Investree Adrian Gunadi yang hampir setahun diburu oleh otoritas hingga diterbitkan red notice interpol. Sebelum jadi buron, Adrian Gunadi dihadapkan oleh sekelumit peringatan keras dari OJK setelah perusahaannya terlibat dugaan fraud dan berakhir dengan dicabutnya izin usaha (CIU) Investree. Usai keputusan CIU itu, Adrian dilarang menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan. Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree. Adrian Gunadi dan kawan-kawan juga dihadapi dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan. Dengan ini, OJK bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) akan memproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. OJK juga memblokir rekening perbankan atas nama Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Sejak tahun lalu OJK telah berupaya memulangkan Adrian Gunadi ke Indonesia, namun masih belum berhasil hingga saat ini. "OJK mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," sebagaimana tertulis dalam keterangan resmi nyaris setahun lalu, Senin (21/10/2024). OJK juga akan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Lantas, siapa sebenarnya Adrian Gunadi? Berikut profilnya dirangkum dari berbagai sumber. Profil Adrian Gunadi Sejak Oktober 2015, Adrian Gunadi telah memegang peranan penting sebagai Co-Founder dan CEO Investree, mengemban tanggung jawab kepemimpinan selama 8 tahun 4 bulan. Sebelum terjun ke dunia fintech P2P lending, ia menapaki karier di sektor perbankan. Merujuk pada laman linked innya, karir di perbankan ini ia mulai sejak tahun 1998 hingga 2022, dimana ia menjabat sebagai manajer produk kas dan perdagangan di Citi Bank. Alumni S1 Universitas Indonesia, jurusan akunting angkatan 1995, Adrian Gunadi melanjutkan pendidikan dengan meraih gelar master of Business Administration (MBA) di Rotterdam School of Management, Erasmus University, dari 2002 hingga 2003. Kembali ke pangkuan perbankan pada tahun 2005, ia mengemban peran sebagai ahli struktur produk di Standard Chartered Bank, Dubai, Uni Emirat Arab (UAE), hingga tahun 2007. Dari 2007 hingga 2009, Adrian Gunadi bertugas sebagai kepala perbankan syariah di Permata Bank di Indonesia. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan perjalanan karier dengan mengepalai divisi retail banking di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dari Juni 2009 hingga September 2015. Usai masa baktinya di Investree sejak 2015, Adrian Gunadi mengundurkan diri pada 2024. Hal ini sebagaimana diketahui melalui salinan surat pengunduran diri Adrian yang diperoleh DealStreetAsia, dikutip Selasa (30/1/2024). Dalam suratnya, ia menegaskan keputusan resign itu tidak dapat dibatalkan. Adrian juga dikabarkan tidak menuntut apapun dari perusahaan fintech P2P lending tersebut. Adrian yang juga salah satu pendiri Investree mundur di tengah tingginya angka kredit macet perusahaan. Dikabarkan sebelumnya, kredit macet perusahaan penyedia pinjol Peer to Peer (P2P) lending itu tercatat naik signifikan. Selain itu perusahaan juga sedang menjalani sidang gugatan yang diajukan sejumlah lender terkait wanprestasi. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Satu Per Satu Fintech Lending Rungkad, Kena Seleksi Alam OJK? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Satu Per Satu Fintech Lending Rungkad, Kena Seleksi Alam OJK? (www.cnbcindonesia.com)Sumber