bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Bos Perum Bulog[1] Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan guyuran Rp5 triliun dari Presiden Prabowo Subianto[2] bakal dipakai untuk membangun 100 gudang di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ahmad Rizal setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (29/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami akan dialokasikan (Rp5 triliun) untuk membangun 100 gudang yang akan kami prioritaskan di kabupaten/kota yang belum memiliki gudang Bulog karena kan sampai saat ini gudang Bulog terbatas," tutur Ahmad. Ahmad mengatakan stok beras yang diamankan Bulog sejauh ini sudah mencapai 4,2 juta ton. Walau berhasil menyerap gabah hingga beras yang banyak, gudang Bulog ternyata belum memadai. Ia ungkap pihaknya sampai harus menyewa gudang untuk menampung cadangan beras pemerintah (CBP) tersebut. Oleh karena itu, Ahmad menyambut baik dukungan pendanaan dari Presiden Prabowo. Bulog berharap ke depan tidak perlu lagi repot menyewa gudang. ====[3] Direktur Utama Bulog itu menegaskan gudang-gudang baru tersebut nantinya dilengkapi rice milling unit (RMU) alias mesin penggiling padi. Ahmad juga berharap ada tempat penampungan gabah alias silo. "Kami kalau nanti sudah terima anggarannya, secepatnya kita eksekusi (pembangunan 100 gudang Bulog). Nggeh (seluruhnya APBN), dari pemerintah," jelasnya. Ahmad menyebut gudang tersebut akan bersifat multifungsi, yakni tidak hanya menyimpan beras. Gudang mendatang diharapkan juga dipakai menampung pasokan jagung hingga bawang, sesuai potensi daerah lokasi gudang tersebut. Gudang milik Perum Bulog saat ini, menurut Ahmad, tersebar di 1.500 titik se-Indonesia. Rencana pembangunan 100 gudang baru untuk Bulog sebelumnya diungkap langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan produksi beras Indonesia saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Akan tetapi, sang Kepala Negara menyebut Perum Bulog justru masih kekurangan gudang. "Karena itu, saya sudah mengalokasikan 100 gudang baru untuk Bulog. Akan bangun 100 gudang baru, masing-masing di tanah sekitar 5 hektare. Gudang modern dan itu mereka hanya butuh Rp5 triliun," jelas Prabowo dalam Munas ke-VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. "Kalau untuk kepentingan rakyat, setuju, turunkan uang segera! Kalau untuk hura-hura, kita kurangi," tegasnya. (skt/chri) References^ Bulog (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia kembali memperingati Hari Bakti Air Traffic Controller (ATC) yang jatuh setiap 29 September. Direktur Utama Perum LPPNPI (AirNav Indonesia[1]) menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Air Traffic Controller di seluruh Indonesia. "Air Traffic Controller adalah garda terdepan keselamatan penerbangan. Setiap hari, mereka berdedikasi memastikan keteraturan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas udara di langit nusantara," kata Capt. Avirianto Suratno. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Semoga semangat pengabdian Anthonius Gunawan Agung menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi demi kejayaan penerbangan Indonesia," tuturnya. Melalui peringatan itu, AirNav Indonesia juga menegaskan kembali komitmen selalu meningkatkan keselamatan, efisiensi, serta pelayanan navigasi penerbangan yang terintegrasi dan berstandar internasional. "Terus lah berkarya, terus lah menjaga langit negeri dengan sepenuh hati" ucapnya. ====[2] Hari Bakti ATC merupakan penghormatan atas dedikasi, pengorbanan dan keberanian Anthonius Gunawan Agung, yang wafat saat bertugas di Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie, Palu, pada 2018. Ia dengan keteguhan hati tetap berada di menara pengawas hingga detik terakhir untuk memastikan pesawat terakhir Batik Air ID 6231 dari Kota Palu menuju Kota Ujung Pandang lepas landas dengan selamat, meski kala itu gempa. Atas jasa dan pengorbanan luar biasa tersebut, pemerintah menganugerahkan tanda kehormatan bidang perhubungan Adikarya Dirgantara Pralabda, sekaligus menetapkan 29 September sebagai Hari Bakti Air Traffic Controller Indonesia. (chri) References^ AirNav Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan[1] (Kemendag[2]) mengungkapkan dugaan pengoplosan gula[3] oleh enam dari 30 merek yang beredar di pasaran. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memperoleh data tersebut dari Satgas Pangan Polri sepanjang 2025. Ada 30 merek gula yang menjadi sampel untuk uji laboratorium tersebut. "Ditemukan adanya enam merek dari 30 merek gula yang dilakukan sampling dan uji di laboratorium, terdapat indikasi dari ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) maupun komposisi terbukti berbahan baku gula kristal rafinasi," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (29/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Hasil ini telah dilakukan pemeriksaan ke seluruh perusahaan importir gula dan masih dalam tahap penyelidikan dalam rangka antisipasi rembesan gula rafinasi," sambung Budi. Budi menegaskan gula kristal rafinasi (GKR) seharusnya digunakan untuk proses produksi, bukan dikonsumsi langsung masyarakat. Ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang dalam Pengawasan. GKR juga dilarang diperdagangkan langsung ke konsumen, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Budi menekankan regulasi itu untuk mengatur distribusi GKR di tanah air demi menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri. Sementara itu, gula yang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat adalah gula kristal putih (GKP). Namun, pemerintah justru menemukan ada GKP yang berasal dari GKR. Budi menyebutnya dengan istilah gula bervitamin (gulavit). "GKR itu kan untuk industri. Memang, di lapangan itu ditemukan adanya gulavit. Artinya, GKR dicampur dengan bahan kimia tertentu, akhirnya menjadi GKP," beber sang menteri. "Makanya dalam revisi permendag (Permendag Nomor 17 Tahun 2022) yang akan kita lakukan nanti akan menambahkan klausul baru bahwa GKR tidak boleh diubah menjadi GKP melalui proses tersebut. Ini seolah-olah sudah diproses melalui proses industri, seolah-olah seperti itu. Praktik seperti itu yang nanti akan kita larang melalui permendag baru," tegas Budi. Ada tiga indikasi Kemendag soal temuan gulavit. Pertama, GKP yang dihasilkan industri ternyata diduga berbahan baku gula kristal rafinasi. Kedua, temuan oplosan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya serapan gula petani. Ketiga, merek-merek yang diduga melanggar nyatanya memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dan izin edar sebagai GKP. Mendag Budi Santoso berjanji segera menyelesaikan kajian untuk memasukkan norma pelarangan GKR sebagai bahan baku industri pengolahan GKP. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selaku pembina industri. ====[4] (skt/dhf) References^ Perdagangan (www.cnnindonesia.com)^ Kemendag (www.cnnindonesia.com)^ gula (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi kantor pusat BNI secara mendadak, Senin (29/9/2025). Purbaya mengatakan hal ini dilakukan untuk mengecek penyaluran dana untuk kredit dari pemerintah. "Pagi kita lihat. Itu uang yang Rp200 triliun dikemanain kira-kira," ucap Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara akad massal 26.000 FLPP di Cileungsi, Bogor pada Senin (29/9/2025). Purbaya cukup puas dengan penyaluran uang pemerintah tersebut dan dilakukan dengan optimal. "Ya lumayan bagus sih. Saya cuma ngecek apakah itu mengganggu sistem keuangan mereka atau mengganggu ekonomi. Saya pengen lihat apakah mereka ada yang main dolar. Ternyata nggak ada. Bagus semuanya. Purbaya juga mengatakan bahwa target penyaluran kredit BNI akan naik pada tahun ini dan bahkan bisa mencapai di atas 11% pada tahun depan. "Nggak tanya detail tapi sepertinya sih ke berbagai jenis kredit mereka. Kredit mereka ditargetkan naik tahun ini dibanding sebelumnya. Jadi tadinya tadi slow, sekarang tahun depan bisa double digit, atas 11 persen kata mereka," tuturnya. Tadi pagi Purbaya melakukan sidak mendadak ke kantor BNI. Sambil mengenakan seragam putih Kemenkeu, ia tiba di Gedung Graha BNI pagi tadi untuk melihat inspeksi mendadak atau sidak rapat direksi bank pelat merah itu. "Ini sidak ke BNI, kita mau lihat bagaimana kerja mereka," kata Purbaya sebagaimana terlihat di akun tiktok @purbayayudhis, Senin (29/9/2025). "Mau ikut rapat dengan direksinya kalau ada rapat, enggak tahu boleh masuk apa enggak," ucap Purbaya. (ras/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu (www.cnbcindonesia.com)Sumber

[unable to retrieve full-text content] Plt Menteri BUMN sekaligus COO BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria menanggapi kritik terkait rencana penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia.Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Plt Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN[1]) sekaligus COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria menanggapi pandangan anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam yang mengkritisi rencana penggabungan Pelita Air[2] dengan Garuda Indonesia[3]. Ia memastikan proses merger tersebut tidak akan merugikan, terutama bagi Pelita Air yang saat ini mendapat apresiasi positif dari publik. "Saya rasa bukan penolakan tetapi kita menghargai. Seperti saya sampaikan bahwa tentu pasti mereka sayang sama airlines-airlines kita, teman-teman saudara-saudara kita dan para bapak-bapak yang kita hormati juga kan memberikan masukan sebetulnya," ujar Dony di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurutnya, masukan yang disampaikan Mufti Anam bukanlah bentuk penolakan, melainkan peringatan agar merger tidak berdampak negatif terhadap Pelita Air. "Mereka tidak ingin nanti justru akan membuat Pelita-nya jadi jelek. Ini suatu warning buat kita. Jadi jangan selalu dilihat penolakan. Ingat-ingat, jangan sampai nanti malah merger ini membawa Pelita-nya juga jadi jelek. Sebetulnya itu yang disampaikan oleh Komisi VI," ujarnya. Dony memastikan pihaknya mencatat betul kekhawatiran tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses merger. "Ini menjadi catatan bagi kami supaya dalam proses ini nanti tidak kemudian membuat Pelita-nya menjadi jelek, tapi justru kita harapkan jadi lebih bagus," ucapnya. Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam rapat bersama Direksi Garuda Indonesia pada Senin (22/9) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana merger. Ia menilai Pelita Air sudah berkembang dengan baik dan menjadi alternatif penerbangan yang dapat diandalkan. "Soal Pelita Air yang mau digabungkan dengan Garuda, saya sangat tidak setuju atas hal ini, Pak. Kami, jujur ketika terdesak, ketika saya sudah tidak percaya lagi ke Garuda, kemarin saya naik Pelita Air, tepat waktu juga ternyata, luar biasa," kata Mufti. Ia bahkan menyebut pelayanan Pelita Air bersih, tepat waktu, dan bebas dari beban finansial yang sebelumnya ditanggung induknya, Pertamina. "Maka saya tidak mau Garuda untuk kemudian membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita, kemudian akhirnya rusak gara-gara kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul, begitu Pak," ujarnya. Rencana merger Pelita Air dengan Garuda Indonesia juga sudah disampaikan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 11 September lalu. Simon mengatakan penggabungan unit bisnis ini sedang dijajaki di bawah koordinasi BPI Danantara, sejalan dengan strategi Pertamina yang akan fokus pada bisnis inti di sektor minyak dan gas. Eks Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga menyebut rencana merger tersebut masih dalam tahap kajian. Menurut Erick, langkah ini penting karena Indonesia masih kekurangan armada penerbangan, sementara kedua maskapai memiliki segmen pasar yang berbeda. ====[4] (del/sfr) References^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ Pelita Air (www.cnnindonesia.com)^ Garuda Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mempercepat sejumlah program konsolidasi yang digarap oleh PT Danantara Asset Management (DAM), termasuk pembentukan holding BUMN Karya. Plt Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menargetkan, penggabungan 7 BUMN karya menjadi 3 perusahaan dapat mulai dilakukan menjelang akhir tahun ini. "Dan kita harapkan akhir tahun ini sudah mulai satu-satu proses ini selesai," ujarnya saat ditemui di gedung Graha Mandiri Jakarta, Senin (29/9/2025). Dony menegaskan, saat ini proses konsolidasi BUMN tersebut sedang berjalan. "Kurang lebih nanti proposal awal kita kemungkinan akan menjadi tiga perusahaan karya yang sehat-sehat. Nah ini proses ini sedang dilakukan terus," jelasnya. Sebagai informasi, pembentukan holding BUMN Karya dilakukan agar setiap perusahaan memiliki spesialisasi dan menghindari persaingan di sektor serupa. Dengan demikian kinerja keuangan perusahaan BUMN karya dapat kembali sehat. Rencana yang beredar sebelumnya, Hutama Karya dan Waskita Karya akan berfokus pada proyek jalan tol, non-tol, institusional building, dan juga residential commercial. Sementara itu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) akan berfokus pada proyek seaport, airport, dan akan tetap masuk di residensial karena masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya. Lalu penggabungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT Nindya Karya (Persero) akan berfokus pada proyek pembangunan infrastruktur air, rel, dan juga tentu beberapa konteks lainnya. (rob/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Laba Naik, Adhi Karya (ADHI) Bayar Utang Rp 5,9 Triliun [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Laba Naik, Adhi Karya (ADHI) Bayar Utang Rp 5,9 Triliun (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza[1] buka suara terkait raksasa tekstil[2] asal Bandung, Jawa Barat, PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstile Tbk atau SBAT, yang resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Menurut Faisol, pihaknya telah memanggil asosiasi untuk mendengarkan masalah lebih lanjut dan mencari solusi agar tak terjadi PHK besar-besaran. "Lagi dibahas, bersama asosiasi," ujarnya ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (29/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Mengutip CNBC Indonesia, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) adalah perusahaan tekstil di Bandung yang berdiri sejak tahun 2003. SBA Textile memenuhi sekitar 1 persen kebutuhan tekstil nasional Indonesia dengan kapasitas 20.000 ton per tahun. Perusahaan ini memproduksi benang ramah lingkungan dengan tujuan ekspor ke negara kawasan Asia, Eropa, Afrika dan Amerika Selatan. SBA Textile dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tersebut tertuang dalam perkara No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt. Pst yang diputuskan pada 29 Agustus 2025. "Menetapkan keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap TERMOHON PKPU / PT SEJAHTERA BINTANG ABADI TEXTILE, TBK, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan dengan segala akibat hukumnya," tulis putusan tersebut. Jatuhnya raksasa tekstil Tanah Air bukan hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) juga mengalami nasib serupa karena tidak mampu membayar utang yang menumpuk dan dinyatakan pailit sejak Oktober 2024 oleh Pengadilan Niaga Semarang. Kejatuhan Sritex disebabkan oleh pandemi covid-19 yang berdampak pada pemesanan produksi hingga saat ini. Utangnya diperkirakan mencapai US$1,597 miliar. ====[3] (ldy/sfr) References^ Faisol Riza (www.cnnindonesia.com)^ tekstil (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food[1] mengatakan ada sekitar 427 ribu ton gula pasir[2] tidak laku dan hanya menumpuk di gudang. Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengatakan gula di BUMN sekarang menjadi pilihan terakhir untuk dibeli para pedagang. Ini karena petani ikut menjual gula langsung ke pedagang dengan harga serupa, yakni Rp14.500 per kilogram (kg). Bahkan, tawaran petani lebih menggiurkan. Para petani diklaim memberikan kelonggaran waktu selama 30 hari-60 hari kepada pedagang untuk membayar gula yang telah dibeli tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Itu sangat menghantam kita, karena kita jualnya ke orang yang sama. Kita jualnya ke pedagang, petani juga jualnya ke pedagang. Jadi, kita akan dibeli pada saat yang terakhir," keluh Ghimoyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (29/9). Ghimoyo menilai apa yang terjadi saat ini sebagai anomali. Pasalnya, harga gula di pasar sebenarnya sedang tinggi. Ia mencatat rata-rata harga jual gula Indonesia adalah Rp17.929 per kg, sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur tembus Rp20.753 per kg. Ia heran mengapa stok gula yang dimiliki ID Food justru tidak diminati pasar. Padahal, BUMN di bidang pangan itu sudah menjualnya dengan harga terendah senilai Rp14.500 untuk setiap kilogram gula. "Saat harga gula di pasaran naik, anomalinya, gula BUMN tidak laku. Jadi, gula BUMN itu di gudang-gudang BUMN sudah 400 ribuan, tapi harga gula naik di tingkat ritel. Gulanya sampai sekarang kita lelang gak laku, gak ada yang beli," curhat sang dirut. "Pada waktu dilelang dengan harga bawah (Rp14.500 per kg), itu gak ada (pedagang) yang ngambil. Karena di pasaran masih banyak gula, boleh dibilang gula rembes, itu masih banyak di pasar. Ini anomalinya, kan di luar harga mulai merangkak naik, milik kita di BUMN masih gak dapat tuh harga minimumnya," beber Ghimoyo keheranan. Isu gula rembes mencuat ketika gula kristal rafinasi (GKR) diduga dioplos dengan bahan kimia, lalu dijual menjadi gula kristal putih (GKP). Padahal, GKR seharusnya digunakan untuk proses produksi. GKR tidak bisa dikonsumsi langsung masyarakat, bahkan dilarang dijual eceran. Ghimoyo lalu menuturkan ID Food selama ini juga menyerap gula dari petani bermodalkan pendanaan Danantara. Ada beban bunga 7 persen yang harus dibayar pihaknya dari sokongan dana tersebut. Itu lebih rendah dibandingkan perbankan yang menawarkan bunga 8,5 persen. Akan tetapi, beban bunga bertambah imbas gula-gula yang diserap ID Food itu tak kunjung laku terjual. Ghimoyo pada akhirnya meminta subsidi bunga, jika ID Food diperintahkan menyerap gula petani dalam rangka stabilisasi. "Setiap bulan, ada kira-kira hampir 0,8 persen tambahan bunga," jelasnya. "Kami mohon dukungan pemerintah melalui Komisi VI DPR RI agar setiap penugasan yang bersifat stabilisasi harga harus dibantu dengan surat penugasan dan subsidi bunga," imbuh Ghimoyo. ====[3] (skt/sfr) References^ ID Food (www.cnnindonesia.com)^ gula pasir (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan segera melakukan penggabungan maskapai pelat merah PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan anak usaha Pertamina, Pelita Air. Namun, rencana aksi korporasi tersebut mendapat penolakan dari sejumlah anggota Komisi VI DPR RI yang khawatir dengan penggabungan kedua perusahaan tersebut akan merusak kinerja keuangan Pelita Air yang sudah baik. Plt Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO), Dony Oskaria menghargai pendapat para anggota Komisi VI. Ia memastikan konsolidasi yang dilakukan akan membuahkan hasil yang baik dan menciptakan perusahaan yang memiliki daya saing. "Kita di Danantara akan melakukan proses perbaikan semua perusahaan kita. Jadi ya perusahaan-perusahaan sejenis terutama sekali akan kita lakukan konsolidasi supaya mereka memiliki daya saing," ujarnya saat ditemui di Graha Mandiri Jakarta, Senin (29/9/2025). Menurutnya, pendapat anggota Komisi VI bukan merupakan penolakan melainkan sebuah peringatan agar jangan sampai konsolidasi yang dilakukan dapat merusak Pelita yang sudah sehat. "Ya ini satu warning buat kita, ya kan. Jadi jangan selalu dilihat penolakan, bukan, tetapi peringatan. Ingat-ingat jangan sampai nanti malah merger ini membawa Pelitanya juga jadi jelek," tuturnya. Ia juga memastikan, merger antara Garuda Indonesia tidak akan membuat kualitas layanan Pelita Air menurun. "Ya ini menjadi catatan bagi kami, supaya dalam proses ini nanti tidak kemudian membuat Pelitanya menjadi jelek, tapi justru kita harapkan jadi lebih bagus," ungkapnya. Sebelumnya, rencana penggabungan maskapai pelat merah antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan PT Pelita Air Service milik Pertamina tidak mendapat dukungan dari DPR RI Komisi VI. Misalnya saja, anggota Komisi VI Mufti Anam yang menolak terhadap aksi korporasi tersebut. "Soal Pelita Air yang mau digabungkan dengan Garuda, saya sangat tidak setuju atas hal itu," ujarnya saat rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan BUMN dibidang transportasi, Senin (22/9). Anam menjelaskan, dirinya tidak setuju karena pengalamannya menggunakan maskapai Garuda saat bepergian. Ia mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan lantaran pesawatnya terlambat terbang atau delay. Pengalaman berbeda saat dirinya bepergian menggunakan Pelita Air yang dianggap pelayanannya sangat baik "Kami jujur ketika terdesak, ketika sudah tidak percaya lagi ke Garuda, kemarin saya naik Pelita Air. Tepat waktu juga ternyata, dan juga baik, bersih, pelayanan oke, makanan oke," ungkapnya. Mufti Anam tidak ingin rencana merger kedua maskapai tersebut akan mempengaruhi kinerja operasional Pelita Air yang sudah cukup baik. "Saya tidak mau kemudian Garuda membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggan kita, kemudian akhirnya rusak gara-gara kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul," sebutnya. Di sisi lain, Mufti menilai, secara kinerja Pelita Air sudah cukup baik dan tidak membenani induknya, PT Pertamina (Persero). Hal ini cukup positif bagi citra maskapai penerbangan milik negara. "Karena sampai hari ini saya senang ketika setelah saya naik dan saya baca-baca portofolio keuangan ternyata sudah tidak membebani keuangan Pertamina lagi," ucapnya. Hal senada juga dikatakan oleh anggota Komisi VI DPR lainnya, Kawendra Lukistian yang mengaku meskipun dirinya mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Ia tidak ingin kinerja Pelita jadi tergerus setelah merger. "Kalaupun nantinya Pelita Air masuk ke Garuda, tolong berikan keyakinan kami akan terpengaruh dengan budaya yang kurang oke selama ini, bahwa Garuda berevaluasi jadi lebih baik," pungkasnya. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) sempat buka suara soal isu merger dengan Pelita Air. Manajemen mengaku benar maskapai pelat merah tersebut berencana untuk merger dengan anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu, Pelita Air. "Sehubungan dengan informasi terkait rencana merger antara Perseroan dan Pelita Air, dapat kami sampaikan bahwa terkait langkah penjajakan aksi korporasi tersebut saat ini masih dalam tahap diskusi awal dengan pihak-pihak terkait," tulis manajemen melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (9/1). Perseroan saat ini tengah dalam proses penyusunan kajian awal dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian BUMN selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk dapat mengoptimalkan berbagai peluang sinergi bisnis guna memperkuat ekosistem bisnis industri transportasi udara di Indonesia sehingga dapat membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. "Progres dari rencana merger ini akan kami sampaikan lebih lanjut sekiranya terdapat perkembangan signifikan berkaitan dengan tahapan maupun realisasi atas rencana strategis tersebut," sebutnya. Perseroan memandang, aksi korporasi tersebut akan berdampak positif dan akan mendukung penuh rencana merger tersebut, yang tentunya akan dilandasi dengan kajian yang komprehensif dan prudent terhadap outlook bisnis dan kinerja Perseroan. Manajemen menegaskan, tidak terdapat informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan atau harga saham Perseroan. (rob/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Pertamina Spinoff Bisnis Non-Migas, Pelita Air Akan Gabung ke Garuda [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Pertamina Spinoff Bisnis Non-Migas, Pelita Air Akan Gabung ke Garuda (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas[1]) Arief Prasetyo Adi buka suara terkait temuan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengenai 1.200 ton beras[2] Perum Bulog[3] di Maluku Utara yang dinilai tak layak konsumsi. Arief mulanya memastikan bantuan pangan dari Bulog yang disalurkan ke masyarakat tetap dalam kondisi baik sehingga publik tidak perlu khawatir soal kualitas beras. "Pokoknya prinsip yang pertama semua bantuan pangan yang sudah ditugaskan ke Bulog ini bulan Oktober-November harus dalam kondisi yang bagus, yang baik. Jadi, walaupun di gudang satu-du ada yang memang harus di-reprocess atau di-QC, sampai dengan ke konsumen harus kondisi baik," ujar Arief di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Terkait temuan 1.200 ton beras Bulog di Maluku Utara, Arief menegaskan kualitas beras tetap bisa dijaga melalui proses perawatan dan pengolahan ulang. "Kalau saya ya, saya nomor satu adalah beras itu kondisinya harus bagus. Di Bulog itu ada namanya perawatan, ada juga namanya reprocessing. Biasanya disimpan berapa lama, itu kan karena dibanting ada yang pecah, itu juga biasanya bisa di-blower. Kalau tadi difumigasi, fumigasi itu artinya tetap food grade tetapi kutunya tidak bisa," jelasnya. Ia menyebut stok yang ditemukan turun mutu memang harus melalui perbaikan terlebih dahulu. Untuk kasus di Maluku Utara, beras tersebut sudah dipersiapkan untuk direproses agar kembali layak konsumsi. Arief juga memastikan Bulog diminta bertanggung jawab secara berjenjang, mulai dari pimpinan wilayah, cabang, hingga kepala gudang, agar pengawasan lebih ketat. Menurut Arief, menjaga kualitas beras harus dilakukan sejak panen dengan standar kadar air 14 persen hingga penyimpanan di gudang. Ia menegaskan standar tersebut tidak boleh dikompromikan. "Kalau disebutkan kadar air 14 persen, ya 14 persen. Enggak bisa, yang namanya standar adalah standar kalau mau baik," kata dia. Arief kemudian mengingatkan bahwa stok Bulog harus terus didistribusikan agar tidak menumpuk dan menurun kualitasnya. "Dari awal tahun sampai akhir tahun itu 1,5 juta ton harus keluar. Ini masih ada 1 juta ton yang harus dikeluarkan. Jadi ini harus di-refresh stock-nya juga," ujarnya. Titiek Soeharto sebelumnya menemukan sekitar 1.200 ton beras turun kualitas saat melakukan inspeksi di gudang Bulog Tabahawa, Maluku Utara. Beras lokal tersebut tersimpan sejak Mei 2024 dan sebagian berubah warna menjadi abu-abu. "Kalau disalurkan begini jelas tidak layak. Masyarakat harus makan beras yang sehat dan aman," ujarTitiek. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membenarkan adanya penurunan kualitas sebagian stok dan memastikan beras tersebut sedang diproses ulang agar layak konsumsi. Dari total stok nasional 3,9 juta ton, Bulog menyebut hanya kurang dari 0,1 persen yang perlu direproses. Bulog sendiri memiliki prosedur pemeliharaan stok melalui Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT), termasuk fumigasi, spraying, monitoring harian, hingga pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan terakhir pada Agustus 2025 menunjukkan beras Bulog masih memenuhi persyaratan kualitas. ====[4] (del/sfr) References^ Bapanas (www.cnnindonesia.com)^ beras (www.cnnindonesia.com)^ Bulog (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza[1] menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [2]yang berencana untuk tidak menaikkan cukai [3]hasil tembakau atau rokok pada tahun depan. Kendati, ia berharap kebijakan tetap disusun secara komprehensif, terutama menyangkut penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang kian masif. "Kami mengharapkan kebijakan IHT ke depan dapat dipertimbangkan lebih komprehensif dari aspek kesehatan maupun ekonomi, terutama peredaran rokok ilegal yang semakin masif perlu mendapatkan perhatian dari kita," ujar Faisol dalam acara diskusi Forwin di Hotel Bidakara, Senin (29/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rokok ilegal mengalami peningkatan pada 2023 sebesar 6,9 persen dibandingkan 2022 sebesar 5,5 persen. Dengan pelanggaran tertinggi adalah polos tanpa pita cukai dari jenis SKM. Menurutnya, keberadaan rokok ilegal ini mengganggu kinerja industri hasil tembakau terutama menurunnya produksi IHT legal. Hal tersebut akan merugikan produsen rokok legal di Indonesia. Ia menyebutkan saat ini sudah ada beberapa produsen yang terkena dampaknya diantaranya beberapa mesin pelinting idle, utilisasi menurun hingga terdapat pengurangan tenaga kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan pekerja/buruh industri hasil tembakau. "Saat ini rokok ilegal sangat masif di masyarakat. Hal ini merugikan perusahaan IHT legal yang sudah patuh dengan kebijakan cukai hasil tembakau," jelasnya. Faisol mengatakan konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap harga sehingga konsumen akan memilih harga yang lebih murah. Hal ini terbukti dengan kenaikan peredaran rokok ilegal. Oleh sebab itu, ia menilai perlu adanya kerjasama semua pihak antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dan masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Tujuannya untuk menjaga agar IHT tetap kondusif. "Kami berharap atau kami mengharapkan kebijakan IHT ke depan dapat mempertimbangkan, dapat dipertimbangkan lebih komprehensif dari aspek kesehatan maupun ekonomi, terutama peredaran alkohol ilegal yang semakin masif perlu mendapatkan perhatian dari kita semua supaya pelan-pelan yang ilegal bisa jadi legal dan yang ilegal benar-benar tidak bisa beredar," pungkasnya. ====[4] (ldy/sfr) References^ Faisol Riza (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ cukai (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 11 perusahaan yang mengantre dalam pipeline Initial Public Offering (IPO). Dari jumlah tersebut, empat diantaranya beraset jumbo. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan hingga 26 September 2025, telah tercatat 23 perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dana dihimpun Rp15,05 triliun. Nyoman menjabarkan bahwa di antara 11 perusahaan yang antre IPO, ada tujuh di antaranya yang memiliki aset skala menengah atau Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar. "Sisanya, empat perusahaan aset skala besar atau aset di atas Rp 250 miliar," sebagaimana disampaikan Nyoman kepada wartawan, Senin, (29/9/2025). Lebih rinci, perusahaan tersebut tercatat berasal dari beberapa sektor, di antaranya, dua dari sektor bahan baku, satu dari konsumer non-primer, dan satu perusahaan dari sektor konsumer primer. Selain itu, terdapat dua perusahaan dari sektor finansial, dua perusahaan dari sektor industri, satu perusahaan dari sektor teknologi, dan dua perusahaan dari sektor transportasi dan logistik. Sebagaimana diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp 220 triliun pada tahun ini. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, target tersebut turun 17,83%. Akan tetapi bila dibandingkan dengan target 2024, target tersebut naik 10%. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Banyak Perusahaan Berlomba Melantai di Bursa, Apa Keuntungannya? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Banyak Perusahaan Berlomba Melantai di Bursa, Apa Keuntungannya? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Central Financial X (CFX), Subani, menilai industri kripto di Indonesia memiliki prospek cerah. Ia mengungkapkan tingkat adopsi kripto Indonesia kini menempati peringkat ketujuh secara global, sebuah capaian yang mencerminkan besarnya potensi pasar di Tanah Air. Ia menambahkan, pasar kripto domestik justru mengalami kenaikan setelah teregulasi, berbeda dengan tren global yang cenderung menurun. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jual beli aset kripto yang dinilai lebih aman dan nyaman. Subani optimistis Indonesia berpeluang menjadi regional hub perdagangan kripto di Asia Tenggara. Menurutnya, kunci menuju posisi itu ada pada penguatan regulasi, dukungan infrastruktur, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap aset digital. Selengkapnya saksikan dialog Sarah Ariantie bersama Direktur Utama PT Central Financial X (CFX) Subani di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (29/09/2025). Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Ekonom[1] Indonesia (AEI) bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto[2] untuk mendiskusikan persoalan ekonomi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG[3]). Salah satu perwakilan AEI, Lili Yan Ing mengatakan pihaknya meminta program MBG disetop. Ada tiga alasan ekonom meminta MBG disetop, termasuk pengelolaan anggaran. "Kami menyampaikan kekecewaan kami, bahwa menurut kami, pertama alokasi MBG itu adalah tidak proporsional," katanya ditemui usai bertemu di Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (29/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT AEI menyoroti anggaran Rp335 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk MBG tahun 2026. Menurut para ekonom, anggaran ini tak sesuai dengan jumlah siswa yang butuh bantuan makanan gratis. Merujuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), AEI mengatakan jumlah siswa yang tidak pernah makan 800 ribu orang dari total 80 juta orang siswa di Indonesia. Lalu ada 3,5 juta orang siswa lainnya yang menyatakan kekurangan makan. "Kalau kita pakai hitungan sederhana Rp10 ribu dalam waktu 20 hari sebulan, 12 bulan dalam waktu 1 tahun, maksimal yang dialokasikan pemerintah itu hanya pada angka Rp8 triliun," ucapnya. Lili mengatakan pemerintah seharusnya memfokuskan MBG ke masyarakat berpendapatan menengah ke bawah di daerah tertentu. Alasan kedua ekonom meminta MBG disetop terkait minimnya keterlibatan orang tua murid. Alasan lainnya terkait evaluasi program yang belum transparan. "Itu harus bisa secara akuntabilitas dan transparansi dari sistem tersebut sehingga semua masyarakat bisa mengevaluasi secara bersama," katanya. "Makanya kami menekankan mengapa perlu ada pemberhentian saat ini juga karena kami melihat tiga hal yang kami sampaikan itu tidak dilaksanakan dengan baik," sambungnya. Pelaksanaan Program MBG menuai kritik setelah banyak kasus keracunan di berbagai daerah. Sejak Januari hingga September 2025, tercatat sekitar 5.000 anak mengalami keracunan. Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Program MBG. Rapat itu digelar di Kementerian Kesehatan, pada Minggu (28/9) siang. Dalam rakor itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo meminta agar seluruh kasus keracunan diinvestigasi secara menyeluruh. Ia juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah ditutup sementara. "Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi," tuturnya. ====[4] (fby/dhf) References^ Ekonom (www.cnnindonesia.com)^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai[1] Kementerian Keuangan[2] mengungkap modus penjualan rokok ilegal[3] online di marketplace. Bea Cukai telah menyisir sejumlah toko online dengan membeli rokok ilegal. Namun, mereka kesulitan karena rokok ilegal dipalsukan di lapak-lapak digital. "Itu sulit memang, karena tidak mungkin dijual dalam bentuk rokok. Ditawarkannya itu mesti dalam bentuk lain seperti kaos, mouse untuk game, keyboard, bahkan sandal ataupun pakaian dalam," ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9), dilansir detik[4]. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Nirwala menerangkan Bea Cukai telah melakukan 12.041 penindakan terhadap penjualan rokok ilegal. Jumlah itu setara dengan 94 persen penindakan tahun lalu. Dalam penindakan, Bea Cukai menyita 745.949.000 batang rokok ilegal. Nirwala mengatakan penindakan lebih masif karena Bea Cukai mengawasi distribusi di lapangan dan toko online. Penindakan terbaru dilakukan di Semarang, Jawa Tengah dan Jakarta. Hampir 2 juta batang rokok diamankan dalam operasi tersebut. "Yang di Jakarta tadi malam juga ditangkap itu sebanyak 880 ribu batang di daerah Bekasi dengan barang bukti sebesar Rp1,2 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp 672 juta," ujar Nirwala. Sebelumnya, peredaran rokok ilegal menjadi perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya mengatakan akan menindak peredaran rokok ilegal karena merugikan industri rokok yang selama ini membayar cukai. Ia telah mengundang sejumlah perusahaan penyedia marketplace. Purbaya meminta penjualan rokok ilegal secara online akan disetop total 1 Oktober. "Sudah kami panggil marketplace Bukalapak, Tokopedia, Blibli semua untuk tidak mengizinkan penjualan barang ilegal, terutama rokok. Tadinya minta by 1 Oktober, tapi saya bilang secepatnya aja," ujar Purbaya pada jumpa pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9). ====[5] (dhf/sfr) References^ Bea dan Cukai (www.cnnindonesia.com)^ Kementerian Keuangan (www.cnnindonesia.com)^ rokok ilegal (www.cnnindonesia.com)^ detik (finance.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada mantan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Dalam unggahan di Instagram resminya, penyerahan kepada eks menkeu itu dilakukan langsung oleh Direktur Utama Rony Hanityo Aprianto, Direktur Operasional Tribuna Phitera Djaja, dan Plt. Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Maswar Purnama. "Taspen menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Periode 2024-2025, Ibu Sri Mulyani Indrawati," tulis akun Instagram @taspen, dikutip Senin (29/9/2025). Adapun Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua menjadi bagian dari hak yang diterima oleh Pejabat Negara setelah masa baktinya. Sri Mulyani telah menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah tiga presiden. Pertama, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 hingga 2010, di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2019-2024, dan terakhir di era Presiden Prabowo Subianto pada periode Oktober 2024 hingga September 2025. Menurut PP No 50/1980, setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Aturan tersebut juga mengatur besaran uang pensiun berdasarkan masa jabatan. "Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980. Selain uang pensiun, pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Peraturan tersebut menyebut menteri yang berusia di bawah 60 tahun ketika selesai menjabat akan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan selama dua kali masa jabatan. Untuk menteri yang berusia 60 tahun ke atas saat selesai menjabat, jaminan diberikan seumur hidup. Pelayanan dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau BUMN. Mantan menteri tak perlu menanggung biaya asuransi tersebut. Lalu jaminan kesehatan ini juga akan diberikan pada suami atau istri menteri tersebut. Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan biaya. Adapun manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai dengan kondisi medis. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Nasihat Investasi Warren Buffett Agar Jadi Pensiunan Kaya [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Nasihat Investasi Warren Buffett Agar Jadi Pensiunan Kaya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih[1]) mulai menerima pencairan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara[2]) pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program ini akan diawali dengan penyaluran kepada 1.000 koperasi terlebih dahulu sebelum diperluas ke ribuan desa lainnya. "Pertama, kita akan fokus 20 ribu (Kopdes Merah Putih) dulu yang sudah lengkap. Akan diawali 1.000 minggu depan untuk di-launching. Karena ini sudah dana sudah siap," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan persiapan teknis dan kelembagaan telah rampung. Ia menyebut kementeriannya bersama berbagai pihak terkait telah menyiapkan sistem pencairan, pendampingan, hingga pelatihan bagi pengurus koperasi. "Pokoknya sekarang oleh Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) dan pihak pembangun gudang dan gerai-gerai sudah siap. Nah, Kementerian Koperasi yang mendapatkan amanat untuk mempersiapkan pengurus Kopdes untuk dilatih membuat proposal, kemudian tata cara pencairannya semuanya juga sudah disiapkan," ujarnya. Menurut Ferry, seluruh bank Himbara akan menjadi penyalur kredit, ditambah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang turut mendukung. Setiap koperasi dapat mengajukan pinjaman maksimal Rp3 miliar, dengan proposal bisnis yang kini sudah lebih sederhana setelah aturan direvisi. "Sudah tidak ada masalah lagi. Karena kemarin ada masalah harus musdesus dulu. Tapi oleh Kementerian Desa, pelaksanaan musdesusnya bisa dilakukan serentak. Sehingga kewajiban harus persetujuan melalui musdesusnya sudah tidak ada lagi. Kemudian kalau untuk persetujuan kepala daerah pun sudah tidak ada. Jadi tadi sudah tidak ada isu lagi," jelas Ferry. Ia menambahkan meski ada koperasi yang menyampaikan kesulitan dalam proses pengajuan, pemerintah dan bank Himbara akan memberikan pendampingan langsung. "Bank Himbaranya memang nanti akan kita arahkan juga untuk bisa melatih pengurus-pengurus kopdes dan dibantu oleh kami di Kementerian Koperasi dan dari satgas itu," katanya. Berdasarkan data Danantara Indonesia, total kebutuhan pinjaman yang diajukan ke Kementerian Keuangan mencapai Rp1,06 triliun, terdiri dari Rp255,9 miliar untuk belanja modal dan Rp808 miliar untuk belanja operasional. Dari 1.064 koperasi yang didampingi, BRI membina 400 unit dengan kebutuhan Rp400 miliar, Mandiri 310 unit senilai Rp310 miliar, BNI 300 unit Rp300 miliar, dan BSI 54 unit Rp54 miliar. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto sebelumnya menyampaikan pencairan dana sempat tertunda karena belum tersedianya dana di bank Himbara. "Sekarang tinggal Koperasi Desa Merah Putih buat proposal bisnisnya, diajukan ke bank Himbara. Nanti insya Allah pinjaman itu dicairkan," ujarnya. Program ini menargetkan dapat menjangkau 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Selain untuk modal kerja, pinjaman juga diarahkan bagi pembangunan gudang dan gerai koperasi sebagai pusat distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. ====[3] (del/sfr) References^ Kopdes Merah Putih (www.cnnindonesia.com)^ Himbara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ikut serta dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan Danantara melalui perusahaan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan menyiapkan model untuk koperasi desa Merah Putih. "Danantara dan Agrinas pangan menyiapkan bisnis model untuk koperasi kita. Ya nanti lihat mungkin dalam tiga bulan ke depan akan bermunculan koperasi-koperasi yang bagus, tentunya membanggakan juga bagi masyarakat desa," ungkapnya saat ditemui di gedung Graha Mandiri Jakarta, Senin (29/9/2025). Menurutnya, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan suatu terobosan untuk pemberdayaan ekonomi perdesaan. Sehingga, pemerintah berupaya agar proses ini dilakukan dengan baik melalui bisnis model yang tepat dan dapat menjadi bisnis keberlanjutan. "Kita harapkan ini menjadi sustain ke depannya bukan sekedar hanya koperasi-koperasian tapi koperasi yang betul, karena itu kita merancang bisnis modelnya," sebutnya. Dony menjelaskan lebih jauh, selain koperasi juga akan dibuat ekosistemnya hingga dapat memberikan dampak ekonomi pada masyarakat desa. "Dan dengan punya koperasi ini, mereka juga bangga tentunya kita harapkan, dan disamping memberikan solusi terhadap problematika ekonomi yang ada di desa," pungkasnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article 844 Perusahaan BUMN Resmi Jadi Milik Danantara [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article 844 Perusahaan BUMN Resmi Jadi Milik Danantara (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- DPR[1] RI mencecar PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam[2]) terkait permasalahan emas[3] cap atau stempel Singapura. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mempertanyakan dugaan tersebut kepada Direktur Utama Antam Achmad Ardianto. Ia meminta penjelasan Antam terkait permasalahan emas dengan stempel Negeri Singa. Achmad membantah tudingan tersebut, tapi mengakui bahwa kapasitas pemurnian emas yang dimiliki perusahaannya terbatas. Sementara, permintaan emas di masyarakat jauh lebih besar. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Syukur alhamdulillah masyarakat makin meningkat kesadarannya, sehingga kebutuhan kita untuk menjual ke masyarakat terus meningkat. Tahun lalu (2024) kita menjual (emas) 37 ton, tahun ini kita targetkan 45 ton," jelas Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (29/9). "Persoalannya adalah tambang milik Antam yang saat ini satu-satunya ada di Pongkor, itu produksinya cuma 1 ton setahun. Jadi, emas yang ditambang oleh Antam cuma 1 ton setahun. Sementara, kebutuhan masyarakat tahun lalu 37 ton, sekarang 43 ton (sampai 45 ton), dari mana emas lainnya didapat?" sambungnya. Setidaknya ada 3 cara untuk menambal besarnya kebutuhan emas dari masyarakat tersebut. Pertama, Antam membeli kembali emas yang dimiliki masyarakat Indonesia. Aksi buyback itu membuat Antam mampu mencetak kembali emas versi terbaru. Kendati, jumlah yang bisa diperoleh dari sumber ini hanya 2,5 ton per tahun. Kedua, Achmad menyebut pihaknya membeli dari perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia yang memurnikan emasnya di Antam. Upaya ini ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Achmad menyinggung tidak ada regulasi yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang itu untuk menjual emasnya kepada Antam. Oleh karena itu, ada opsi bagi para penambang tersebut untuk melakukan ekspor. "Karena sifatnya seperti itu, tentu terjadi tawar-menawar, ini ada elemen pajak juga yang membuat perusahaan tambang lebih fleksibel bagi mereka mengekspor dibanding menjual ke Antam. Kalau jual emas ke Antam, mereka minta peraknya juga dibeli sekalian. Dengan bundling ini, ada pajak juga, PPN 13 persen, sehingga itu berat bagi mereka dan Antam," ungkapnya. Antam pada akhirnya memilih opsi ketiga, yakni mengimpor emas dari luar negeri. Achmad mengakui bahwa emas yang dibeli dari Singapura hingga Australia jumlahnya tembus 30 ton per tahun. Impor tersebut dilakukan dari semua perusahaan atau lembaga yang terafiliasi London Bullion Market Association (LBMA). "Kami tidak asal impor. Ada 3, bullion bank, refinery, atau trader. Ini seakan-akan kita mengekspor emas, padahal Antam tidak pernah mengekspor emas. Kita beli dari bullion, refinery, trader yang ada di Singapura maupun Australia dengan harga pasar. Kenapa impor? Terpaksa, karena kebutuhan masyarakat besar, sementara sumber enggak ada," tutur Achmad. Padahal, Achmad mengatakan potensi produksi emas dari seluruh tambang di Indonesia saat ini menyentuh 90 ton per tahun. Itu termasuk dari sumber emas yang ditambang PT Freeport Indonesia (PTFI), di mana potensinya tembus 50 ton setahun. Antam bisa menyerap emas Freeport pada 2025 karena baru tahun ini diolah di Indonesia. Achmad mengatakan sudah ada kerja sama Antam dan Freeport untuk menyerap 25 ton-30 ton emas. Namun, kemungkinan yang bisa diserap hingga akhir 2025 ini baru 9 ton. ====[4] (skt/sfr) References^ DPR (www.cnnindonesia.com)^ Antam (www.cnnindonesia.com)^ emas (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menambah kuota program Kredit Pemilikan Rumah (KPR[1]) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP[2]) 2025 dari semula 220 ribu menjadi 350 ribu unit rumah. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. "Di tahun-tahun sebelumnya kami hanya menyalurkan rata-rata 200 - 220 ribu unit, sehingga kenaikan tahun ini merupakan kenaikan terbesar dalam sejarah KPR subsidi FLPP," ujar Heru dalam Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP di Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kenaikan kuota ini, sambung Heru, semakin memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni dengan harga yang terjangkau. Program ini dilengkapi kemudahan fasilitas seperti uang muka hanya 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga lunas, tenor cicilan yang panjang hingga 25 tahun, serta angsuran yang sudah termasuk program asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit. Karena itu FLPP katanya menjadi salah satu program pemerintah yang sangat diminati masyarakat. Lebih lanjut, ia mengatakan penyaluran KPR FLPP sudah mencapai 183. 058 unit rumah, atau 52,3 persen dari kuota 350 ribu unit per 28 September. Total pembiayaan sendiri sudah mencapai Rp22,72 triliun. Realisasi FLPP ini disalurkan melalui 38 bank penyalur dan dibangun oleh 7.382 pengembang yang tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi. "Realisasi FLPP sampai akhir triwulan III/2025 terus mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa KPR subsidi FLPP begitu diminati oleh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya. ====[3] (fby/sfr) References^ KPR (www.cnnindonesia.com)^ FLPP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merespon sisa tunggakan utang pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) pada proyek LRT Jabodebek yang senilai Rp2,2 triliun. Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan terhadap utang proyek tersebut. Seperti diketahui, sisa tunggakan utang tersebut mencapai Rp2,2 triliun, dari total nilai kontrak sebesar Rp25,5 triliun. "Nanti akan saya cek polanya, tentu harusnya skemanya harus proper ya, harus benar," ujarnya saat ditemui di Graha Mandiri Jakarta, Senin (29/9). Dony menegaskan, pihaknya selaku pengelola aset perusahaan pelat merah berupaya untuk melakukan perbaikan pada seluruh kinerja keuangan BUMN. "Karena harus memastikan bahwa semua perusahaan menjadi sehat, karena itu nanti saya cek untuk yang LRT tadi dengan Adhi Karya," sebutnya. Sebelumnya, Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, menjelaskan penyelesaian piutang pemerintah masih dalam proses. Ia mengatakan pihaknya telah menerima penegasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran piutang yang akan dilakukan secara penuh oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. "Proses sekarang ini kami sudah dapat penegasan dari Kementerian Keuangan bahwa pembayarannya nanti akan dilakukan melalui KAI, misalnya dengan skema PMN atau skema subsidi ke KAI. PT KAI kemudian akan membayarkan secara penuh ke Adhi Karya," kata Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, dikutip Rabu (10/9/2025). Meski begitu, pihaknya masih menunggu kajian lebih lanjut untuk mendapatkan angka komersial pembayaran utang tersebut. Dengan adanya pelunasan piutang pemerintah ini, maka dapat membantu perseroan menyelesaikan sejumlah kewajiban. Entus juga memaparkan pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km awalnya didanai oleh pemerintah. Namun, terdapat perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015, di mana dana sebesar Rp23,3 triliun diberikan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari total nilai kontrak Rp25,5 triliun. Proyek LRT Jabodebek sendiri menghabiskan anggaran hingga Rp32,5 triliun. Pada 2016, aturan tersebut direvisi lewat Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Dalam aturan baru, ADHI juga ditugaskan membangun depo, padahal sebelumnya hanya ditugaskan menggarap konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Sebagai informasi, pemerintah berencana untuk memperpanjang rute LRT Jabodebek, khususnya rute Dukuh Atas-Harjamukti, akan diperpanjang hingga Bogor, Jawa Barat. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan LRT Jabodebek menuju Bogor. Rencananya, pembangunan LRT Jabodebek ke arah Bogor dikabarkan bakal dimulai tahun depan. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas kawasan penyangga ibu kota, sekaligus mengurangi beban lalu lintas darat yang kian padat. Namun, saat ini untuk pembangunan tahap 1, pemerintah masih memiliki tunggakan kepada ADHI sekitar Rp2,2 triliun. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Laba Naik, Adhi Karya (ADHI) Bayar Utang Rp 5,9 Triliun [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Laba Naik, Adhi Karya (ADHI) Bayar Utang Rp 5,9 Triliun (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Panitia Kerja (Panja) telah selesai melakukan pembahasan terhadap pasal-pasal revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pembahasan itu dilakukan dalam rapat internal yang digelar secara tertutup hari ini, Senin (29/9/2025). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan agenda dalam rapat itu adalah pembahasan pasal-pasal dengan Badan Keahlian DPR. Ia menyampaikan Komisi XI DPR RI sudah sepakat untuk meneruskan revisi UU P2SK itu ke Badan Legislasi (Baleg) DPR guna harmonisasi. "Hari ini sudah selesai di Panja dan setujui di Komisi utk di lanjutkan ke Baleg untuk di harmonisasi," kata Hekal kepada CNBC Indonesia, Senin (29/9/2025). Dia melanjutkan berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Baleg Martin Manurung, agenda harmonisasi akan berlangsung besok, Selasa (30/9/2025). Bila proses itu rampung besok, RUU P2SK tersebut dapat diajukan di Rapat Paripurna DPR RI pada hari Kamis (2/10/2025) mendatang. "Menurut Pak Martin Manurung, Waka Baleg, agenda harmonisasi besok, sehingga kalau bisa selesai ya Insha Allah bisa diajukan di paripurna hari Kamis," tutur Hekal. Sebagaimana diketahui, dalam draf RUU P2SK yang beredar, disebutkan pasal 7 yang mengatur mandat BI menjadi memiliki dua ayat, dari sebelumnya hanya 1 ayat di UU P2SK sebelum revisi maupun dalam UU BI Nomor 23 Tahun 1999. Mengenai hal itu, Hekal menolak untuk berkomentar karena tidak diketahui sumbernya. "Jadi kebenaran isinya saya nggak tahu. Draft yang bener hanya di rapat tertutup dengan pasal-pasal yang belum selesai dibahas pada saat itu beredar," ucapnya. Adapun proses revisi ini hingga kini menjadi sorotan banyak pihak karena mayoritas dilakukan secara tertutup hingga draf awal RUU P2SK yang baru keluar dan membuat heboh. UU P2SK sendiri disusun sejak 2021 silam atas inisiasi DPR. Lalu, pembahasannya dilakukan sepanjang 2022 hingga akhirnya disahkan menjadi UU No 4/2023 oleh pemerintah dan DPR. Namun, revisi dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi atau MK pada Januari 2025 menyatakan Omnibus Law di sektor keuangan itu inkonstitusional untuk sejumlah pasal. Penilaian itu ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XXII/2024. Kronologi pembahasan RUU P2SK itu pun berawal dari adanya putusan MK itu. Komisi XI DPR pada Maret 2025 menindak lanjuti dengan memulai proses pembahasan RUU P2SK dengan menitikberatkan fokus pembahasan pada pasal-pasal yang menjadi catatan inkonstitusional MK, seperti koreksi pasal yang mengatur Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk kegiatan operasional LPS. Sejak saat itu, proses pembahasan RUU P2SK baru dilakukan oleh panitia kerja atau panja di Komisi XI. Pembahasannya digelar secara tertutup dan Komisi XI menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa pembahasan RUU P2SK yang baru bersifat rahasia. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Komisi XI DPR Tunda Pengumuman Wakil Ketua LPS, Ini Alasannya [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Komisi XI DPR Tunda Pengumuman Wakil Ketua LPS, Ini Alasannya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengakui 1.200 ton beras[1] di Gudang Bulog[2] Tabahawa, Maluku Utara turun kualitas seperti yang diungkap Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto[3]. Rizal mengatakan ada kekurangan dan kelebihan dalam pemeliharaan stok beras di gudang. Namun, ia memastikan Bulog akan memperbaiki kualitas beras-beras tersebut. "Ada, betul (1.200 beras turun kualitas). Sekarang sedang di-processing ulang. Kita ada proses ulang, pengolahan ulang supaya layak dikonsumsi," ujar Rizal di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rizal menyampaikan proses pengolahan ulang merupakan langkah perbaikan beras untuk menjaga kualitasnya sebelum disalurkan ke masyarakat. Penyaluran yang dimaksud juga meliputi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Pangan (Banpang). Inspeksi Komisi IV DPR menemukan sekitar 1.200 ton beras lokal tersimpan sejak Mei 2024 yang sebagian sudah berubah warna menjadi abu-abu. Stok beras impor masih dalam kondisi baik. "Kalau disalurkan begini jelas tidak layak. Masyarakat harus makan beras yang sehat dan aman," ujar Titiek Soeharto dilansir dari akun Instagram @dpr ri, Jumat (26/9). Perum Bulog sendiri mengelola stok beras nasional sebesar 3,9 juta ton, di mana sekitar 75 persen berasal dari pengadaan dalam negeri. Adapun 25 persen sisanya impor. Dari total stok tersebut, sebagian kecil, kurang dari 0,1 persen, memperoleh prioritas untuk dilakukan reproses agar kualitasnya tetap terjaga sebelum didistribusikan. Selain reproses, Bulog memiliki prosedur pemeliharaan beras secara berkala melalui sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT), termasuk fumigasi, spraying pencegahan hama, monitoring harian, dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan terakhir pada Agustus 2025 menunjukkan seluruh beras masih memenuhi persyaratan kualitas dan layak konsumsi. Titiek mendesak Bulog, Kementerian Pertanian, dan Bapanas untuk mempercepat penyaluran stok lama agar tidak semakin menurun kualitasnya. DPR RI juga berencana menggelar rapat kerja lintas lembaga agar distribusi cadangan beras lebih cepat dan tepat sasaran. ====[4] (dhf/sfr) References^ beras (www.cnnindonesia.com)^ Bulog (www.cnnindonesia.com)^ Titiek Soeharto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pencairan kredit atau pembiayaan dari Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) cair minggu depan. Pihaknya menegaskan akan ada kurang lebih 1.000 koperasi yang akan menerima aliran dana pada tahap awal. "Akan diawali 1.000 KopDes/Kel minggu depan untuk di-launching yang menerima pendanaan. Karena ini dana sudah siap, yang 20.000 (desa) sudah siap, tapi akan dimulai 1.000 desa minggu depan," ujar Zulhas, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Seperti diketahui, Pemerintah terus mendorong percepatan pencairan dana pinjaman modal dalam program Kopdes/Kel Merah Putih. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, serta Himbara. Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan. Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur. "Nah yang 20.000 sampai 23.000 yang disampaikan oleh Pak Menteri Desa tadi itu kita akan verifikasi kesiapan tanah milik desa ataupun kelurahannya. Sehingga dari situ kita akan mulai bangun investasi gudang, gerai dan lain sebagainya," Ferry. Sementara itu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut dana pinjaman untuk 1.000 koperasi Merah Putih saat ini sudah siap dicairkan. "Kami dari Kementerian BUMN dan Danantara sudah menyiapkan ada 1.000 calon penerima kredit yang tahap pertama yang diharapkan dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes, nanti akan ada musdesus untuk memastikan bahwa kredit bisa cair dengan persetujuan kepada desa," ucap Kartika. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Mau Garap Peluang Besar, Bos BRI Ungkap Langkah-Langkah Ini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Mau Garap Peluang Besar, Bos BRI Ungkap Langkah-Langkah Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber