bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman[1] RI menemukan delapan masalah utama dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG[2]) yang berpotensi memicu amarah rakyat. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan temuan tersebut berpotensi menimbulkan empat bentuk maladministrasi yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto ini. "Dari hasil kajian Ombudsman, kesimpulannya terdapat delapan masalah utama dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis," ujar Yuka dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (30/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menyebut masalah pertama kesenjangan lebar antara target dan realisasi capaian. Kedua, maraknya kasus keracunan massal di berbagai daerah. Ketiga, penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan serta rawan konflik kepentingan. Keempat, keterbatasan dan penataan sumber daya manusia, termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan. Kelima, ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar acceptance quality limit yang tegas. Keenam, penerapan standar pengolahan makanan yang belum konsisten. Ketujuh, distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru. Kedelapan, sistem pengawasan yang belum terintegrasi, masih bersifat reaktif, dan belum sepenuhnya berbasis data. Menurut Yeka, delapan persoalan tersebut menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik, bahkan memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat. "Ombudsman sangat tidak mengharapkan program MBG dijadikan kanal yang membangkitkan kemarahan masyarakat yang berpotensi ditumpangi kepentingan politik tertentu. Ini yang harus diwaspadai di kemudian hari," ujarnya. Merujuk pada delapan masalah itu, Ombudsman RI mengidentifikasi empat potensi maladministrasi dalam program MBG. "Pertama, adanya penundaan berlarut. Yang kedua adanya diskriminasi. Yang ketiga adanya ketidakmampuan atau lemahnya kompetensi dalam penerapan SOP. Yang keempat adanya penyimpangan prosedur," jelas Yeka. Keempatnya, menurut dia, bukan hanya menggambarkan kelemahan tata kelola, tetapi juga menjadi pengingat prinsip pelayanan publik, yakni kepastian, akuntabilitas, dan keterbukaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus ditegakkan konsisten. Yeka juga mengingatkan faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan, yakni potensi intervensi politik. Keterkaitan sejumlah yayasan dengan jejaring kekuasaan, kata dia, dapat menggeser orientasi program dari fokus utama pada perbaikan gizi menuju kepentingan yang lebih sempit. Jika tidak diantisipasi sejak dini melalui regulasi yang jelas, mekanisme seleksi yang transparan, serta pengawasan independen, kondisi ini dapat melahirkan maladministrasi struktural. MBG harus disetop?Kendati, Ombudsman menilai program MBG tidak perlu dihentikan sepenuhnya. Yeka menilai tidak adil jika sekolah atau penyelenggara dengan rekam jejak baik turut ditutup hanya karena adanya kasus lokal. "Jangan dianggap semuanya sama. Setiap kasus keracunan itu harus diinvestigasi dan dikelola, bukan serta-merta menghentikan programnya," ujarnya. Untuk mencegah maladministrasi, Ombudsman merumuskan tiga saran utama. Pertama, aspek penetapan penerima bantuan yayasan dan SPPG perlu diperkuat dengan regulasi yang jelas, verifikasi berbasis data, hingga larangan pungutan tidak resmi. Kedua, aspek penyelenggaraan SPPG harus diperbaiki lewat tujuh langkah konkret, mulai dari pengendalian mutu bahan baku, SOP pengelolaan, distribusi yang konsisten, hingga keterlibatan penuh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan. Ketiga, aspek pengawasan MBG mesti diperkuat melalui sistem koordinasi yang lebih efektif, evaluasi berkelanjutan, serta partisipasi publik dengan pemanfaatan dashboard digital. "Semua perbaikan ini harus dilakukan dengan semangat reformasi tata kelola. Tugas pemerintah bukan memperkaya segelintir orang, tapi menjamin kesejahteraan seluruh rakyat," tegas Yeka. Data Ombudsman mencatat, sejak Januari hingga September 2025, terjadi sekitar 34 kejadian luar biasa (KLB) keracunan dengan ribuan korban, mayoritas anak sekolah. Di Kabupaten Garut, 657 siswa keracunan setelah mengonsumsi nasi kotak MBG. Di Kulon Progo, Yogyakarta, 497 siswa mengalami gejala serupa. Insiden terbesar terjadi di Bandung Barat dengan 1.333 siswa harus mendapat perawatan medis. Kasus lain juga muncul di Bengkulu, Sulawesi Tengah, Bogor, hingga Belitung. ====[3] (del/dhf) References^ Ombudsman (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] buka suara soal pihak yang mengirim karangan bunga ke kantornya sebagai bentuk protes atas kebijakannya tidak menaikkan tarif cukai rokok[2] 2026. Purbaya mengaku tidak mempermasalahkan kiriman karangan bunga tersebut. "Bunganya wangi kok bagus, enggak apa-apa. Jadi gini, setiap kebijakan kan ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang enggak suka," ujar Purbaya ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menambahkan bahwa dalam menentukan kebijakan, ia melihat mana yang paling bermanfaat bagi perekonomian dan masyarakat. Ia pun mengatakan telah mempertimbangkan berbagai alasan dalam memutuskan cukai rokok tidak naik pada tahun depan. Sang Bendahara Negara menegaskan hanya tidak ingin industri rokok dalam negeri, sementara rokok ilegal terus merajalela. Keputusan tidak menaikkan cukai rokok tahun depan diputuskan setelah pembahasan dengan pabrik rokok. "Harusnya kan mereka minta turun. Untungnya minta turun sih. Mereka bilang sudah cukup nggak naik. Sambil saya jaga market disini supaya produk-produk ilegal dari luar maupun dari dalam tidak menguasai pasar," kata Purbaya. Purbaya menambahkan bahwa industri rokok menyerap tenaga kerja. Ia pun menantang pihak yang mengkritik kebijakannya untuk membuka lapangan kerja. "Kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja, kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi mengurang gara-gara industri yang mati, boleh kita ubah kebijakannya langsung," ujarnya. "Cuman kalau dia nggak bisa jangan ngomong aja. Kan masyarakat juga perlu penghidupan kan. Saya bilang harus ada keseimbangan kebijakan," sambungnya. Pada Jumat (26/9) lalu, Purbaya bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) untuk membahas tarif cukai rokok. Ia bercerita, dalam pertemuan secara daring pada Jumat (26/9) itu, ia bertanya apakah harus mengubah tarif cukai rokok. Produsen pun meminta tak perlu ada perubahan. Padahal, Purbaya mengatakan ia sebenarnya mau menurunkan tarif cukai rokok. "Ya sudah enggak saya ubah (tarif cukai rokok). Tadinya, saya mau nurunin (tarif). Kesalahan mereka itu, tahu gitu minta turun (tarif)," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/9). Ia juga menegaskan tidak akan menaikkan tarif cukai rokok tahun depan. "Jadi 2026, tarif cukai enggak kita naikin," sambungnya. ====[3] (fby/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ cukai rokok (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa mengatakan konglomerat[2] asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio[3] siap mendukung program-program pemerintah Indonesia. Hal itu ia sampaikan usia Ray Dalio bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya di Istana Kepresidenan Jakarta. "Dia support kegiatan langkah-langkah yang kita ambil dan ke depan mungkin akan terus terlibat dalam program-program Indonesia. Paling enggak dia bantu kalau bisa" kata Purabaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya mengatakan tidak ada masukan langsung yang diberikan Dalio kepadanya. Pasalnya, Purbaya datang terlambat dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Dalio kemungkinan nanti akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Indonesia. "Ada beberapa isu di mana dia punya tim yang bisa men-support kita kalau kita butuhkan. Jadi ngasih buku tentang bagaimana satu negara berhasil, kalau enggak salah. Kita mau baca dari situ bukunya seperti apa. Itu aja," ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan isi pertemuan Prabowo dengan Ray Dalio. Airlangga mengatakan keduanya membahas berbagai topik, termasuk program prioritas Prabowo di sektor pertambangan. "Baik itu batu bara maupun terkait dengan timah, critical mineral, rare earth," katanya. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menyampaikan capaian selama 11 bulan ia menjadi presiden serta capaian perekonomian RI yang relatif baik dibandingkan dengan berbagai negara lain. Dalio dan Prabowo juga turut membahas konflik Timur Tengah. "Kemudian Bapak Presiden mengajak Ray Dalio untuk makan siang bersama, jadi pertemuan tadi dari jam 11.00 sampai sesudah makan siang. Beliau memberikan tanda jasa utama kepada Ray Dalio," ujar Airlangga. Ray Dalio pernah diisukan menjadi penasihat Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Setelahnya, ia dikabarkan batal bergabung sebagai dewan penasihat. Namun, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani membantah kabar Dalio mundur dari jajaran dewan penasihat. Menurut Rosan, Dalio menjadi penasihat informal yang tidak digaji. "Bapak Ray Dalio tetap menjadi pendukung setia misi Danantara Indonesia dan terus berperan sebagai penasihat informal bagi pimpinan Danantara Indonesia maupun Presiden Prabowo. Bapak Ray Dalio telah menegaskan bahwa keterlibatannya sebagai penasihat akan tetap sama dan tidak berubah, bersifat sukarela dan tidak dibayar," bunyi keterangan Tim Komunikasi Danantara, Rabu (2/6). ====[4] (fby/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ konglomerat (www.cnnindonesia.com)^ Ray Dalio (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa menyentil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia[2] soal penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM[3]). Purbaya mengatakan basis data itu sudah tersedia dan bisa digunakan. Namun, Kementerian ESDM belum kunjung menggunakannya. "Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menyebut selama ini masih ada orang kaya yang ikut menikmati subsidi dari pemerintah, terutama di sektor energi. Ia ingin penyaluran subsidi ke depan bisa lebih tepat sasaran. Ia menekankan Pemerintah Indonesia belum bisa menyetop program subsidi. Menurut Purbaya, hal itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi di tanah air belum begitu cepat. Oleh karena itu, Purbaya setuju dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto menerbangkan ekonomi Indonesia ke 8 persen. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tak bagus akan berdampak besar terhadap kelompok masyarakat paling bawah. "Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi, kita mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak harus subsidi lagi," tuturnya. "Walaupun susah mungkin ke 8 persen, tapi selama kita bergerak ke arah sana, bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita kita lama-lama akan tercapai juga," imbuh Purbaya. Purbaya melaporkan pagu subsidi dan kompensasi untuk 2025 adalah Rp498,8 triliun. Realisasinya per Agustus 2025 tembus Rp218 triliun atau setara 43,7 persen. Ia menekankan tidak semua masyarakat Indonesia bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Oleh karena itu, subsidi akan tetap berjalan. "Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang," tandas Purbaya. ====[4] (skt/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten milik Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mengalami lonjakan laba 3.617,9% secara year on year (yoy) sepanjang pertengahan tahun 2025. Merujuk pada laporan keuangan terbaru, laba setelah pajak perusahaan petrokimia ini per 30 Juni 2025 tercatat sebesar US$1.62 miliar atau sekitar Rp26 triliun. Sementara di tahun 2024, perseroan membukukan rugi sebesar US$46,2 juta. Dari sisi top line, perseroan milik Grup Prajogo ini membukukan pendapatan sebesar US$2,91 miliar. Angka ini naik 236,2% ketimbang 2024 sejumlah US$866,5 juta. Chief Financial Officer dan Direktur Perseroan Andre Khor, menyampaikan, kontributor utama pencapaian ini adalah pencatatan keuntungan dari pembelian dengan harga rendah (bargain purchase accounting) atau negative goodwill yang berasal dari akuisisi Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd. (Aster) dari Shell pada 1 April 2025. "Hal ini mencerminkan nilai tambah yang luar biasa dari aksi korporasi kami baru-baru ini, yang tidak hanya mendorong kinerja kami namun juga memperkuat struktur neraca keuangan. Akuisisi ini merupakan langkah besar dalam memperluas kehadiran regional Chandra Asri Group di sektor kimia, energi, dan infrastruktur, serta memberikan manfaat sinergi bagi Indonesia," kata Andre dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Selasa, (30/9/2025). Di sisi lain, beban pokok pendapatannya ikut terkerek. TPIA mencatatkan jumlah beban sebesar US$2,97 miliar di tengah tahun. Angka ini naik248,4% dari tahun lalu sebesar US$853,6 juta. Posisi nilai aset perseroan pada tengah tahun tercatat sebesar US$10,68 miliar. Aset ini naik dari tahun lalu yang sebesar US$5,66 miliar. Sementara posisi liabilitas dan ekuitas TPIA masing-masing tercatat sebesar US$5,92 miliar dan US$4,76 miliar. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Danantara & INA Mau Guyur Rp 13 T ke Chandra Asri (TPIA) [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Danantara & INA Mau Guyur Rp 13 T ke Chandra Asri (TPIA) (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Perusahaan asuransi diminta untuk tidak memanfaatkan reasuransi sebagai tempat membuang risiko yang tidak menguntungkan. Deputi komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, pembagian risiko ke reasuransi bukan berarti perusahaan hanya menyalurkan risiko yang buruk dan menyimpan yang baik. Menurutnya, tujuan utama reasuransi adalah mendorong pertumbuhan industri melalui kapasitas yang lebih besar. "Kenapa Bapak-Ibu share (risiko)? Supaya kapasitas Bapak-Ibu lebih besar. Bukan berarti Bapak-Ibu kemudian akan buang yang jelek-jelek kemudian ditahan semua yang bagus-bagus," ungkap Iwan dalam Dialog Indonesia Re, di Jakarta, Selasa, (30/9/2025). Direktur Teknik dan Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Delil Khairat menambahkan reasuransi merupakan alat strategis untuk pengelolaan modal. Ia menjelaskan bahwa melalui reasuransi, perusahaan asuransi seolah meminjam modal dari perusahaan reasuransi untuk menanggung risiko yang lebih besar. "Makin besar risiko dia tahan, makin gede kapital yang diperlukan, tapi karena kapital dia terbatas, sebagian risiko itu dia transfer ke reasuransi, berarti dia minjam kapital reasuransi untuk meng-cover risiko lebih besar," ungkap Delil. Menurutnya, hal ini semakin relevan di tengah tekanan permodalan industri asuransi. Apalagi dengan adanya aturan POJK No. 23 Tahun 2023 yang secara eksplisit memperketat ketentuan modal perusahaan asuransi. Diketahui, peraturan ini antara lain mengatur peningkatan modal disetor bagi perusahaan baru (seperti Rp 1 triliun untuk asuransi dan Rp 2 triliun untuk reasuransi) dan penyesuaian ekuitas minimum bagi perusahaan yang sudah ada (misalnya Rp 250 miliar untuk asuransi dan Rp 500 miliar untuk reasuransi). Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memperkuat industri perasuransian. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK Ungkap Momentum Tepat Perbaikan Industri Asuransi, Ini Alasannya [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK Ungkap Momentum Tepat Perbaikan Industri Asuransi, Ini Alasannya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 1.562 pekerja dan warga di kawasan Industri Modern Cikande[1], Kabupaten Serang, Banten, telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyusul temuan paparan zat radioaktif[2] Cesium-137 (Cs-137[3]). Pemerintah memastikan pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui dampak radiasi terhadap masyarakat sekitar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan dari ribuan orang yang diperiksa, hanya sembilan pekerja pabrik yang menunjukkan indikasi paparan radiasi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sembilan orang sudah ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Mereka bahkan sudah diberi obat khusus dan pakaian yang digunakan saat terpapar telah diganti," kata Zulhas pada konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9). Obat khusus yang digunakan untuk penanganan sembilan pekerja tersebut didatangkan dari Singapura. Zulhas menyebut hasil pemeriksaan secara keseluruhan tidak menunjukkan dampak kesehatan serius bagi pekerja maupun masyarakat lain. "Satgas juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.562 pekerja dan masyarakat, tidak menimbulkan dampak serius. Hanya ada sembilan orang tadi, dan itu sudah ditangani oleh Kementerian Kesehatan," tambahnya. Sebagai langkah percepatan, pemerintah menetapkan kawasan Cikande dalam status kejadian khusus radiasi Cs-137. Status ini memberi dasar hukum untuk melaksanakan dekontaminasi dan pemetaan paparan secara sistematis. Satgas Penanganan Cs-137 menegaskan kontaminasi hanya terjadi di kawasan Cikande dan tidak menyebar ke rantai pasok perikanan nasional maupun ekspor. Proses dekontaminasi saat ini berlangsung di sejumlah titik yang teridentifikasi sebagai sumber paparan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menjelaskan pembersihan dilakukan secara bertahap dengan durasi terbatas karena petugas hanya bisa berada di titik radiasi dalam waktu singkat. "Kayaknya dua-tiga bulan, ya. Karena pelan-pelan harus jauh lari. Kami tidak boleh lebih dari dua menit berhadapan langsung dengan titik itu," katanya. Pemantauan sejauh ini menetapkan radius penanganan hingga lima kilometer dari titik sumber. Meski begitu, aktivitas masyarakat dan industri di luar titik terkontaminasi tetap berjalan normal. Hasil investigasi juga menegaskan sumber kontaminasi berasal dari scrap metal di PT Peter Metal Technology (PMT) dan sejumlah lapak besi bekas di sekitar kawasan, bukan dari tambak atau laut. Sejumlah kontainer scrap metal yang diduga mengandung Cs-137 juga telah diamankan, termasuk 14 kontainer di Tanjung Priok yang segera dikirim kembali ke negara asal. Pemerintah menyebut langkah ini penting untuk mencegah kontaminasi lebih luas terhadap produk ekspor perikanan. Penemuan paparan Cs-137 di Cikande berawal dari penolakan produk udang beku Indonesia di beberapa pelabuhan besar Amerika Serikat (AS) pada Agustus silam. Otoritas setempat mendeteksi adanya radiasi pada kontainer, yang kemudian memicu investigasi lintas lembaga di dalam negeri. Hasil penelusuran menemukan zat radioaktif itu tidak terkait dengan laut atau tambak, melainkan aktivitas industri logam. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menjelaskan Cs-137 merupakan zat buatan yang biasa digunakan dalam peralatan industri, antara lain untuk mengukur aliran cairan maupun ketebalan bahan. Zat ini tidak terbentuk secara alami di lingkungan dan dalam kondisi terlepas dapat menimbulkan risiko kesehatan serius, termasuk peningkatan risiko kanker jika masuk ke tubuh. Sejauh ini, material berbahaya yang berhasil dievakuasi mencapai lebih dari tujuh kuintal dengan tingkat radiasi yang sudah diturunkan ke level normal. Namun pemerintah tetap menyiapkan penyimpanan jangka panjang untuk memastikan keselamatan lingkungan. Satgas Penanganan Cs-137 juga melibatkan Kementerian Kesehatan, BRIN, dan Bapeten dalam pemantauan berkelanjutan. Informasi perkembangan kasus ini disampaikan secara berkala kepada Badan Atom Internasional (IAEA) serta mitra dagang seperti AS. ====[4] (del/dhf) References^ Cikande (www.cnnindonesia.com)^ radioaktif (www.cnnindonesia.com)^ Cs-137 (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program magang[1] untuk fresh graduate dengan gaji[2] setara upah minimum provinsi (UMP[3]) dibuka mulai 15 Oktober. Airlangga mengatakan pemerintah sudah membahas detail teknis pelaksanaan program ini. Ia berkata pemerintah akan meluncurkannya dalam waktu dekat. "Program ini diharapkan nanti bisa di-launching tanggal 15 Oktober," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia berkata pemerintah mulai menyosialisasikan program ini ke perusahaan. Pemerintah menanti usulan jumlah lowongan dan posisi dari perusahaan yang akan berpartisipasi. Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah sedang mematangkan skema program ini. Menurutnya, akan ada pengumuman dalam waktu dekat. "Sudah difinalkan, insyaallah nanti target kita, kita mulai di pertengahan bulan depan," kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (30/9). Menurutnya, ada dua fase yang bakal berjalan dalam program ini. Pertama, perusahaan akan diberikan waktu seminggu untuk mengunggah lowongan kerja magang bagi fresh graduate. Untuk perusahaan, syaratnya harus terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Kementerian Ketenagakerjaan. Laporan disampaikan melalui platform SIAPkerja milik Kemnaker. Kedua, para calon peserta magang mengajukan mengajukan diri melalui sistem. Mereka bisa langsung memilih lowongan magang yang sesuai dengan bidang yang diminati. "Kita kasih waktu mungkin sekitar seminggu," ucapnya. Program magang untuk fresh graduate merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin menyelaraskan kualitas tenaga kerja dengan dunia usaha. Para lulusan baru akan mengikuti magang di perusahaan selama satu tahun. Diperkirakan sebanyak 20 ribu penerima manfaat yang akan mendapatkan uang saku setara dengan upah minimum provinsi (UMP) sekitar Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp198 miliar untuk 2025 dan Rp198 miliar untuk 2026. ====[4] (ldy/dhf) References^ magang (www.cnnindonesia.com)^ gaji (www.cnnindonesia.com)^ UMP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] tidak terima dengan label 'juru bayar' yang disematkan padanya. Hal itu ia sampaikan usai diadukan sejumlah BUMN[2] ke Komisi XI DPR. Purbaya menilai seharusnya para pimpinan BUMN itu langsung menghadap dirinya, bukan mengadu ke DPR. Ia tak terima diperlakukan hanya sebagai juru bayar bagi BUMN. "Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya," kata Purbaya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia memberi penjelasan soal tagihan subsidi dan kompensasi dari PLN dan Pertamina tahun 2024. Purbaya memastikan Kementerian Keuangan telah membayar lunas kewajiban-kewajiban itu tahun lalu. Purbaya mengingatkan ada jeda waktu beberapa bulan karena proses audit serta verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, pembayaran tak mungkin molor hingga tahun berikutnya. Namun, Menkeu Purbaya berjanji memangkas proses tersebut menjadi satu bulan saja. Ia menjelaskan pernah bekerja di sektor swasta sehingga paham cost of capital perusahaan bengkak imbas lamanya pembayaran tagihan tersebut. "Mestinya Danantara harus lebih cerdas lagi. Ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa? Ini kan enggak, dia ngadap Anda (DPR RI) langsung. Padahal sama saya teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka enggak ke saya?" ujar Purbaya. "Pada dasarnya, begitu masuk akal, kita akan ini (proses) secepatnya. Memastikan bahwa program PSO (public service obligation) kami tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN, dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau enggak untung juga, awas! Kalau sudah cost diturunkan, jangan main-main mereka," ujarnya. Purbaya sudah melihat sejumlah proposal proyek yang masuk ke Kemenkeu. Itu dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9). Salah satu proposal yang dilihat adalah milik Danantara. Purbaya menilai proposal Danantara masih belum jelas arahnya. Padahal, dirinya siap menindaklanjuti usul pembiayaan bagi proyek-proyek yang bisa melahirkan efisiensi. Ia mencontohkan pembicaraan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu. Purbaya mengungkapkan ada ide membuat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk menggantikan sumber pasokan listrik saat ini. "Investasinya (PLTS) cukup besar, mungkin sekitar US$75 miliar kalau jadi. Tapi pada waktu diskusi pertama saya melihat cost-nya masih tinggi, 9 cent dolar per kwh. Saya bilang, kalau gitu sih subsidinya nambah. Mereka sedang berusaha terus dan kemarin sudah ada berita bagus, pada saat sekarang harganya bisa 6 cent dolar per kwh," tuturnya. "Saya bilang, kalau itu betul, matangkan! Kita kalau perlu PMN (penyertaan modal negara), PMN. Karena pada akhirnya akan hilang subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi, kita enggak diam saja," tegas Purbaya. ====[3] (skt/dhf) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) akan mengubah mekanisme penyusunan anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nantinya, mekanisme pengajuan anggaran LPS akan dilakukan langsung kepada Komisi XI DPR RI, tidak lagi melalui Menteri Keuangan RI. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan mekanisme lama pengajuan anggaran LPS. Sebab, LPS merupakan salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dengan Menteri Keuangan RI sebagai koordinator. "Struktur tiga lembaga ini adalah lembaga negara yang independen. Di mana mereka diatur secara khusus proses penyusunan APBN mereka, yaitu anggaran tahunan mereka. BI dengan Komisi XI, OJK dengan Komisi XI, dan LPS masih dengan Menteri Keuangan," pungkas Misbakhun saat Rapat Pleno Penjelasan Pengusul Komisi XI DPR RI terkait Usulan Harmonisasi RUU P2SK, di Gedung DPR RI, Selasa (30/9/2025). Ia melanjutkan, revisi UU tersebut bertujuan untuk menyamakan, agar LPS berada di satu tingkatan dengan anggota KSSK lainnya, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Maka kita berikan penguatan, Pak. Draft RUU, LPS, OJK, dan BI kita samakan semua. Bukan sebuah perlindungan hukum, kita tidak memberikan keistimewaan," tutur Misbakhun. Ia melanjutkan, RUU ini juga sebagai upaya memberikan penguatan secara profesional kepada para anggota KSSK untuk bekerja secara benar, prosedural, dan tertib dengan aturan korporasi yang ada. "Nah, ini adalah dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka memberikan hukuman yang kuat, bahwa mereka itu kalau profesional dibela. Kalau kemudian risiko itu memang ada risiko hukum dan dinyatakan bersalah oleh proses hukum secara pribadi, maka itu dikembalikan menjadi kewajiban pribadi yang bersangkutan," jelas Misbakhun. Seperti diketahui, pada awal tahun ini, MK RI telah mengabulkan sebagian permohonan mengenai uji materi Pasal 86 ayat 4 UU Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan (UUP2SK). Dalam amar putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024, salah satu poin adalah menegaskan independensi LPS dengan memberikan pemaknaan baru terhadap sejumlah frasa yang termuat dalam UU P2SK. Frasa yang dimaksud antara lain, frasa 'untuk mendapat persetujuan' yang terdapat pada Pasal 86 ayat (4), frasa 'Menteri Keuangan memberikan persetujuan' pada ayat (6) UU PPSK dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "persetujuan DPR". Ketentuan serupa juga berlaku untuk frasa 'yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan' yang terdapat dalam ayat (7) Pasal 7 angka 57. Adapun pasal-pasal tersebut mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk kegiatan operasional LPS. Ketua MK Suhartoyo menyatakan, putusan tersebut dikabulkan sebagian dan berlaku setelah pembentuk UU melakukan perubahan paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan, atau apabila belum dibuat maka frasa "sepanjang disetujui DPR" dianggap berlaku. Suhartoyo mengatakan keputusan MK itu diambil untuk menjaga independensi LPS dari lembaga lain, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. "Mahkamah menilai sekalipun diperlukan keterlibatan Menkeu dalam penyusunan RKAT, tidaklah tepat apabila bentuknya berupa persetujuan karena berpotensi mengurangi independensi LPS dalam mengambil keputusan," ujarnya pada 3 Januari 2025 lalu, dikutip Kamis (16/1/2025). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Komisi XI DPR Tunda Pengumuman Wakil Ketua LPS, Ini Alasannya [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Komisi XI DPR Tunda Pengumuman Wakil Ketua LPS, Ini Alasannya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,77% atau di level 8.061,06 pada perdagangan hari ini. Seperti apa sentimen yang mempengaruhi IHSG? Selengkapnya saksikan dialog Syarifah Rahma bersama Equity Analyst CNBC Indonesia Susi Setiawati di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (30/09/2025). Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto[1] mengatakan konglomerat asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio[2] terus memberikan nasihat kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal itu ia sampaikan ketika ditanya apakah Dalio bergabung dengan Danantara usai pertemuannya dengan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, hari ini (30/9). Ray Dalio katanya juga sempat hadir di acara Danantara tadi pagi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ray Dalio tadi pagi hadir di acara Danantara. Jadi beliau selalu memberikan masukan," katanya ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (30/9). Airlangga juga mengungkapkan isi pertemuan Dalio dengan Prabowo. Ia mengatakan keduanya membahas berbagai topik, termasuk program prioritas Prabowo di sektor pertambangan. "Baik itu batu bara maupun terkait dengan timah, critical mineral, rare earth," katanya. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menyampaikan capaian selama 11 bulan ia menjadi presiden serta capaian perekonomian RI yang relatif baik dibandingkan dengan berbagai negara lain. Dalio dan Prabowo juga turut membahas konflik Timur Tengah. "Kemudian Bapak Presiden mengajak Ray Dalio untuk makan siang bersama, jadi pertemuan tadi dari jam 11 sampai sesudah makan siang. Beliau memberikan tanda jasa utama kepada Ray Dalio," ujarnya. Ray Dalio pernah diisukan menjadi penasihat Danantara. Setelahnya, ia dikabarkan batal bergabung sebagai dewan penasihat. Namun, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani membantah kabar Dalio mundur dari jajaran dewan penasihat. Menurut Rosan, Dalio menjadi penasihat informal yang tidak digaji. "Bapak Ray Dalio tetap menjadi pendukung setia misi Danantara Indonesia dan terus berperan sebagai penasihat informal bagi pimpinan Danantara Indonesia maupun Presiden Prabowo. Bapak Ray Dalio telah menegaskan bahwa keterlibatannya sebagai penasihat akan tetap sama dan tidak berubah, bersifat sukarela dan tidak dibayar," bunyi keterangan Tim Komunikasi Danantara, Rabu (2/6) lalu. Ray Dalio merupakan pengusaha asal Amerika Serikat di bidang investasi. Dia bergelut di dunia hedge fund atau dana lindung nilai global. Ia adalah Bridgewater Associates. Melalui bisnisnya ini, Ray Dalio membantu investor dengan memberikan mereka cara mengelola investasi mereka secara aktif di pasar komoditas dan berjangka. Ia membagikan pemikirannya soal investasi ke dalam riset harian bernama Bridgewater Daily Observations yang menarik bagi investor. Ray Dalio dan Bridgewater makin terkenal di luar Wall Street setelah mendapat untung dari gejolak pasar saham yang terjadi pada 1987. Resep utama yang dipakai adalah fokus pada diversifikasi dan manajemen risiko. ====[3] (fby/sfr) References^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ Ray Dalio (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas[1] menyebut cemaran radioaktif[2] Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande[3], Serang, Banten, berasal dari besi bekas impor asal Filipina. Penelusuran pemerintah melalui Satgas Penanganan Cs-137 mengaitkan scrap metal tersebut dengan kontaminasi yang sempat ditemukan pada produk udang Indonesia. "Karena ada 14 kontainer di Priok yang kita re-ekspor. Itu scrap bubuk besi bekas yang mengandung Cs-137. Sudah kita re-ekspor 14 (kontainer). Kemarin ada lagi sembilan (kontainer). Saya sudah minta kepada Bea Cukai untuk ini juga segera di re-ekspor. Datangnya dari Filipina. Diduga dari bubuk scrap itu," kata Zulhas pada konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kontaminasi Cs-137 pertama kali terdeteksi setelah otoritas Amerika Serikat (AS) menolak kiriman udang beku Indonesia pada Agustus 2025. Pemeriksaan Food and Drug Administration (FDA) dan Bea Cukai AS menemukan kandungan radiasi pada sejumlah kontainer. Penelusuran lebih lanjut membawa tim gabungan ke fasilitas pengolahan logam di Cikande. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menjelaskan proses peleburan scrap metal menjadi pintu masuk pencemaran. "Ini merupakan sumber dari pencemar. Jadi dia itu mengolah scrap dengan metode induksi. Kemudian polusinya terbang dan menempel ke banyak (barang), termasuk si udang tadi, dia hanya menempel ke fan exhaust, generator, dan seterusnya. Namun karena itu ada yang masuklah di badan udang sedikit," ujar Hanif. Pemerintah kemudian menetapkan Cikande dalam status kejadian khusus radiasi radionuklida Cs-137. Dekontaminasi dilakukan di enam titik, dua di antaranya sudah dibersihkan, sementara titik lain masih dalam pemetaan ulang. Pemeriksaan kesehatan melibatkan 1.562 pekerja dan masyarakat sekitar. Hasilnya, sembilan orang pekerja PT Peter Metal Technology (PMT) terdeteksi terpapar, tapi telah mendapat perawatan termasuk obat khusus dari Singapura. Zulhas menegaskan langkah penanganan dijalankan dengan pendekatan berbasis data. "Pemerintah melalui Satgas Penanganan Cesium-137 bergerak cepat menangani kasus paparan radiasi pada produk udang kita dari Cikande melalui pendekatan yang ilmiah, sesuai standar internasional dan terukur. Jadi kita tidak akan ada keputusan tanpa data saintifik, tanpa dasar," ucapnya. Selain mengamankan kontainer scrap metal yang terkontaminasi, pemerintah memastikan proses distribusi produk perikanan tetap diawasi. Indonesia juga telah menyampaikan perkembangan kasus ini kepada Badan Atom Dunia (IAEA), pemerintah AS, dan pihak internasional lain. "Seluruh proses produksi dan distribusi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas," tambah Zulhas. Kasus ini bermula dari re-ekspor udang yang ditolak Amerika, lalu berujung pada temuan scrap metal terkontaminasi Cs-137 di Cikande. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menegaskan zat radioaktif tersebut tidak terbentuk secara alami, melainkan dari aktivitas industri. Pemerintah kini menjalankan dekontaminasi, pemeriksaan kesehatan, serta langkah hukum untuk mencegah risiko lebih luas. ====[4] (del/dhf) References^ Zulhas (www.cnnindonesia.com)^ radioaktif (www.cnnindonesia.com)^ Cikande (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa menyentil balik Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara[2] yang mengadukan dirinya ke Komisi XI DPR RI. Purbaya curiga Danantara mengadukan dirinya ke DPR pada pertemuan Senin (29/9) malam. Hal itu ia utarakan setelah sejumlah anggota dewan menyampaikan aduan BUMN, termasuk soal Kementerian Keuangan yang dituding belum membayar uang subsidi dan kompensasi energi di 2024. "Kelihatannya arena Anda (Komisi XI DPR RI) diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda, ya? Untuk menekan saya kelihatannya, enggak apa-apa," kata Purbaya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Mestinya Danantara harus lebih cerdas lagi. Ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa? Ini kan enggak, dia ngadap Anda langsung. Padahal sama saya teman, saya pengawas Danantara. Awas besok," ujarnya. Purbaya membantah kabar Kemenkeu belum membayar tagihan subsidi dan kompensasi ke BUMN. Ia menegaskan Kemenkeu sudah melunasi tagihan subsidi dan kompensasi kepada Pertamina hingga PLN. Ia juga berpendapat seharusnya Danantara menghadap langsung kepadanya, bukan mengadu ke DPR RI. Purbaya menyampaikan punya uang banyak. Purbaya pun mengungkit kebijakan penempatan Rp200 triliun ke llima bank Himbara. Menurutnya, pemerintah masih punya uang banyak di BI. Ia menyebut masih ada Rp250 triliun uang nganggur di BI. Purbaya bahkan blak-blakan bingung harus menyalurkan ke mana lagi sisa uang tersebut demi menggenjot perekonomian. "Kalau Danantara punya tagihan seperti itu, langsung hadap saya harusnya. Nanti saya tanya kalau rapat, saya sebagai pengawas Danantara, awas ya," ujarnya. Di lain sisi, ia mengakui memang ada jeda beberapa bulan untuk membayar uang subsidi dan kompensasi. Ini menyangkut proses audit serta verifikasi dari sejumlah pihak, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Purbaya lalu berjanji akan memangkas waktu pembayaran tersebut dari empat bulan hingga lima bulan menjadi hanya satu bulan. Ia bahkan memberikan ultimatum kepada Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman untuk mempercepat proses pembayaran subsidi dan kompensasi. "Sebulan selesai ya. Nanti kalau enggak, dia (Dirjen Anggaran Luky Alfirman) saya pindahin," bebernya sembari berkelakar. "Ke depan, akan kita perbaiki prosesnya secepat mungkin," janji Purbaya. ====[3] (skt/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan meluncurkan program proyek pengeloaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) pada Oktober 2025. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani mengatakan proyek ini merupakan kolaborasi antar pemerintah daerah, kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), serta PLN dan perusahaan swasta yang ingin terlibat. "Insya Allah kita ingin launching program ini pada akhir bulan Oktober," ujarnya di gedung Wisma Danantara Jakarta, Selasa (30/9). Rosan mengungkapkan, pelaksanaan proyek tersebut rencananya akan digelar di 33 kota di Indonesia. Namun, pada tahap awal akan dijalankan di 7 daerah seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bekasi, hingga Tangerang. "Tetapi memang yang utama yang ingin kita lakukan pertama adalah di Jakarta. Di Jakarta sendiri akan ada 4-5 lokasi," ucapnya. Rosan menegaskan, pelaksanaan program tersebut akan dilakukan secara transparan dan dengan proses tender yang dibuka. Bagi pihak swasta yang berminat pada proyek ini juga dapat bergabung. Rosan mengungkapkan, banyak keuntungan dari skema baru di proyek hijau ini, salah tipping fee yang sebelumnya dibayarkan pemerintah daerah ke pengelola limbah. Danantara juga menetapkan tarif flat sebesar US$ 20 sen per kWh. Tarif tersebut berlaku untuk 1.000 ton sampah per hari. Jumlah tersebut diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari 15 MW listrik dan berkontribusi terhadap 20.000 rumah tangga. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Patriot Bond Danantara Incar Rp50 T, Biayai Proyek Sampah Jadi Energi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Patriot Bond Danantara Incar Rp50 T, Biayai Proyek Sampah Jadi Energi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Perekonomian Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan (YOY) pada kuartal 2-2025. Angka ini menegaskan resiliensi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Lantas sejauh mana efeknya ke sektor properti? Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (30/09/2025). Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Satgas Penanganan Cesium-137 melakukan pemeriksaan terhadap PT Peter Metal Technology (PMT) di Kawasan Industri [1]Modern Cikande[2], Kabupaten Serang, Banten. Selain perusahaan tersebut, sebanyak 15 pemilik lapak besi bekas juga diperiksa sebagai bagian dari penelusuran sumber kontaminasi radiasi Cs-137. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Penanganan Cesium-137 Zulkifli Hasan mengatakan pemeriksaan ini dilakukan setelah investigasi mengarah pada aktivitas peleburan logam bekas di Cikande. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Satgas telah mengambil keterangan dan pemeriksaan terhadap PT PMT yang di Cikande sebagai lokasi sumber terkontaminasi dan 15 pemilik lapak besi bekas. Karena ini biasanya kalau ada sisa itu diambil, ditaruh-taruh. Jadi, itu juga kita amankan tapi di sekitar Cikande itu saja," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9). Ia menegaskan pemerintah bergerak cepat sejak kasus paparan radiasi pada produk udang terdeteksi di pasar ekspor Amerika Serikat (AS). Kontaminasi, kata dia, dipastikan hanya terjadi di Cikande dan tidak merembet ke rantai pasok nasional maupun ekspor. Zulhas juga menyebut masih ada persoalan dengan impor scrap metal yang menjadi bahan baku industri peleburan. "Sementara yang kita tahu ini dari besi bekas. Skrap, bubuk. Setau saya dulu sudah dilarang ya. Sekarang bisa ada lagi. Jadi peleburan besi itu di seluruh dunia sudah enggak boleh. Namanya metode induksi. Nah, itu bahan bakunya scrap bekas. Sebetulnya seluruh dunia enggak boleh. Kita kok masih ada?," ujarnya. Dalam kesempatan sama, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengonfirmasi PT PMT sebagai titik utama pencemar. Ia menjelaskan perusahaan tersebut mengolah scrap dengan metode induksi sehingga polusi radiasi menempel pada fasilitas produksi dan sebagian masuk ke produk udang. "Ini merupakan sumber dari pencemar. Jadi dia itu mengolah scrap dengan metode induksi. Kemudian polusinya terbang dan menempel ke banyak (barang). Termasuk si udang tadi, dia hanya menempel ke fan exhaust, generator, dan seterusnya. Namun karena itu ada yang masuklah di badan udang sedikit. Jadi ini PMT dijadikan sebagai internal storage," ujar Hanif. Ia menambahkan kawasan industri Cikande kini berstatus kejadian khusus radiasi radionuklida Cs-137. Pemerintah telah membangun sistem pengawasan ketat di pintu masuk-keluar kawasan, memastikan kendaraan yang melintas bebas dari cesium. Upaya dekontaminasi dilakukan bertahap, sementara material radioaktif ditampung di fasilitas penyimpanan sementara sebelum dipindahkan ke lokasi jangka panjang. Kasus ini mencuat setelah otoritas AS menolak produk udang beku Indonesia pada Agustus 2025 karena terdeteksi paparan Cs-137. Penelusuran membawa tim gabungan ke Cikande, di mana scrap metal terkontaminasi ditemukan di area industri. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) memastikan zat tersebut bukan berasal dari laut, melainkan aktivitas industri logam. Saat ini, Satgas terus melakukan pemantauan, pemeriksaan kesehatan, serta langkah hukum. Pemerintah juga melibatkan aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan pelanggaran impor scrap dan memastikan pembersihan berjalan menyeluruh agar industri perikanan tetap aman dan berdaya saing di pasar global. ====[3] (del/sfr) References^ Kawasan Industri (www.cnnindonesia.com)^ Cikande (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah keputusan soal bunga deposito valuta asing (valas) bukan arahan pemerintah, bukan juga Presiden Prabowo Subianto. "Bukan dari saya dan bukan dari Presiden," ungkap Purbaya usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/9/2025) Seperti diketahui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) menjadi 4% secara serentak pada November 2025. Hal ini menjadi sentimen negatif di pasar keuangan, hingga mendorong pelemahan rupiah. "Kita gak akan memberi arah kebijakan yang memaksa mereka menaikkan ke empat persen (bunga valas). Akan market based, betul-betul market based. Apa yang dibutuhkan pelaku dan perbankan sendiri," jelasnya. Purbaya menegaskan, keputusan bank tersebut juga tidak berkaitan dengan rencana pemerintah yang ingin menarik dana asing ke dalam negeri. Rencana itu pun masih dalam bentuk kajian. "Itu risetnya masih belum selesai. Harusnya sih Jumat minggu depan orangnya datang lagi untuk memberi masukan seperti apa, kebijakan yang pas. Yang jelas sekarang belum ada. Jadi yang rumus itu rumus betul-betul rumus," tegas Purbaya. (emy/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Breaking! Rupiah Terjun 1,12%, Dolar AS Dekati Rp16.500 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Breaking! Rupiah Terjun 1,12%, Dolar AS Dekati Rp16.500 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menetapkan Kawasan Industri[1] Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, sebagai zona khusus radiasi Cesium-137 (Cs-137). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut status ini diberlakukan guna mempercepat langkah dekontaminasi setelah material radioaktif teridentifikasi sebagai sumber pencemaran yang sebelumnya menimbulkan penolakan produk udang Indonesia di AS. "Satgas memastikan kontaminasi Cs-137 hanya terjadi di Cikande, tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Oleh karena itu, kita hari ini menetapkan Cikande itu sebagai status kejadian khusus radiasi radionuklida Cs-137 agar kita bisa melakukan akselerasi penanganan secara cepat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Adapun Satgas Penanganan Cs-137 bertugas mengoordinasikan investigasi, dekontaminasi, serta perlindungan kesehatan pekerja dan masyarakat. Hasil pemeriksaan memastikan sumber pencemaran berasal dari aktivitas peleburan scrap metal di PT Peter Metal Technology (PMT), yang beroperasi di dalam kawasan industri tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menjelaskan bahwa proses peleburan menjadi pintu masuk kontaminasi. "Ini merupakan sumber dari pencemar. Jadi dia itu mengolah scrap dengan metode induksi. Kemudian polusinya terbang dan menempel ke banyak, termasuk ke udang tadi. Namun karena itu ada yang masuklah di badan udang sedikit," ujarnya. Sejauh ini, enam titik kontaminasi di kawasan Cikande telah diidentifikasi. Dua di antaranya sudah didekontaminasi, sementara titik lainnya masih dalam proses pemetaan ulang. Pemerintah juga menerapkan sistem satu pintu keluar-masuk di kawasan industri, lengkap dengan pemeriksaan radiasi setiap kendaraan. Material yang terdeteksi membawa Cs-137 langsung diparkir dan dibersihkan sebelum keluar. Pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga sekitar menunjukkan sembilan orang karyawan PMT terpapar Cs-137. Karyawan yang terpapar telah mendapat perawatan intensif dari Kementerian Kesehatan, termasuk obat khusus yang didatangkan dari Singapura. Pemerintah menegaskan tidak ada dampak serius pada masyarakat luas di luar kawasan industri. Selain itu, pemerintah mengamankan 14 kontainer scrap metal di Tanjung Priok yang terkontaminasi Cs-137, disusul sembilan kontainer tambahan yang segera dire-ekspor ke Filipina, negara asal besi bekas tersebut. "Kalau kontainernya masuk muatannya udang, itu bisa tercemar udangnya. Nanti muat apa lagi, itu kan berbahaya. Makanya kita lakukan re-ekspor," kata Zulhas. Komunikasi resmi telah dilakukan dengan Badan Atom Dunia (IAEA), pemerintah Amerika Serikat, serta pihak internasional lainnya. Pemerintah juga menyusun rencana jangka panjang berupa fasilitas penyimpanan limbah radioaktif permanen yang direncanakan selesai pada 2026. Kasus ini bermula dari penolakan udang beku Indonesia di pelabuhan Amerika pada Agustus 2025 setelah otoritas setempat mendeteksi radiasi Cs-137. Penelusuran kemudian mengarah ke Cikande, tempat ditemukannya scrap metal terkontaminasi. Bapeten memastikan zat tersebut merupakan buatan industri, tidak terbentuk secara alami, dan termasuk kategori radiasi pengion yang berbahaya bagi kesehatan jangka panjang. ====[2] (del/sfr) References^ Kawasan Industri (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]mengatakan harga LPG 3 kilogram (kg), BBM jenis pertalite[2], hingga tarif listrik yang saat ini dibayar masyarakat masih jauh dari keekonomian. Ia mengatakan pemerintah masih menggelontorkan subsidi energi. "Harga jual BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak 2022. Namun, belum mencapai harga keekonomian," ungkap Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi," sambungnya. Purbaya mengatakan harga asli pertalite sebenarnya Rp11.700 per liter. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung Rp1.700 alias 15 persen dalam bentuk subsidi, sehingga harga pertalite di SPBU Pertamina hanya Rp10 ribu per liter. Kemudian harga asli solar seharusnya Rp11.950 per liter. Namun, pemerintah menanggung beban subsidi 43 persen atau setara Rp5.150. Sehingga masyarakat pada akhirnya bisa membeli solar dengan harga Rp6.800 per liter. "Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian," beber sang Bendahara Negara. Sementara itu, harga asli LPG 3 kg adalah Rp42.750 per tabung. Usai disubsidi 70 persen atau Rp30 ribu, gas melon dihargai Rp12.750 saja untuk setiap tabungnya. Lalu, pemerintah juga memberikan subsidi listrik senilai Rp1.200 per kilowatt hour (kwh) untuk rumah tangga dengan daya 900 volt ampere (VA). Dengan begitu, tarif yang dibayarkan menjadi Rp600 per kwh. "Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan data terpadu subsidi energi nasional yang menjadi fondasi transformasi subsidi berbasis penerima manfaat," janji Purbaya. ====[3] (fby/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pertalite (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani membenarkan bahwa kepemilikan Indonesia terhadap saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat menjadi 12%. "Mereka sudah menyetujui untuk 12%," ujarnya saat ditemui di gedung BKPM Jakarta, Selasa (30/9). Rosan yang juga menjabat sebagai Kepala BKPM mengatakan, dirinya juga telah bertemu CEO Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk saat lawatannya ke Amerika Serikat (AS). "Saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%. Kita negosiasi tadi yang dulunya secara bertahap 10% tapi Alhamdulilah 12% sekarang," sebutnya. Selain itu, Freeport juga berencana akan membangun 2 Rumah Sakit dan Universitas di wilayah Papua yang bertujuan untuk meningkatkan peran dokter. "Mereka akan buat 2 sekolah universitas yang berpusat yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter. Sorry 2 RS dan 2 universitas akan dibangun di sana. Di papua," pungkasnya. Sebelumnya, penambahan kepemilikan Indonesia terhadap saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang meningkat dari 10% ke 12% disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andre Rosiade. Andre membocorkan, bahwa penambahan saham PTFI akan terlaksana pada bulan Oktober 2025 ini. "Saya mau informasikan bahwa bulan Oktober ini, tahun 2025, sesuai perintah Presiden Prabowo ke Danantara Insya Allah kita akan dapat tambahan saham Freeport sebesar 10%-12%. Jadi kalau selama ini kita punya 51%, otomatis di Oktober 2025 ini saham Freeport itu dimiliki oleh pemerintah di atas 60% Ya bisa 61%, bisa 63%," kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (29/9/2025). Adanya rencana divestasi saham PTFI itu, Andre menilai bahwa Presiden Direktur PTFI Tony Wenas harus menghadiri rapat dengan DPR RI. "Berarti tidak ada alasan Dirut Freeport tidak datang ke RDP Komisi VI ataupun rapat-rapat lain di komisi yang lain di DPR RI Karena jelas, kepemilikan sahamnya jelas adalah pemerintah Republik Indonesia," tandasnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca 2041. Tapi syaratnya, pemerintah bisa menambah saham di perusahaan tambang tembaga dan emas itu di atas 10%. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia memiliki saham 51% di Freeport Indonesia. Bahlil menyampaikan, sudah melakukan pertemuan dengan pihak Freeport McMoRan dan juga Presiden Direktur PTFI Tony Wenas berkenaan dengan perpanjangan IUPK dan juga penambahan saham di atas 10% tersebut. "Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoRan, dengan Presiden Freeport Indonesia, Pak Tony, untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terkait dengan mempelajari, mendiskusikan, dan memperjelas terhadap proses perpanjangan Freeport yang selesainya 2041, kita harus perpanjang lebih dari itu," terang Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025). Alasan perpanjangan, kata Bahlil, karena underground mining atau tambang bawah tanah berbeda dengan tambang terbuka (open pit). Di mana, kegiatan produksi tambang di tahun 2020-2021 merupakan hasil eksplorasi yang dimulai pada tahun 2004. "Jadi eksplorasi di underground itu diperlukan waktu 10-19 tahun. Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu 2035, begitu 2035 dia akan menurun. Begitu dia akan menurun dampaknya kepada produktivitas dari para perusahaan, dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional kita," jelas Bahlil. Nah, sebagai tawarannya, kata Bahlil, pemerintah Indonesia bisa menambah saham di atas 10%. Kelak, penambahan saham tersebut sebagiannya akan diberikan kepada BUMD Papua. "Dan ini terjadi nanti di Pasca 2041," jelas Bahlil. Bahlil pun menyatakan bahwa penambahan saham di atas 10% itu tidak ada perhitungan nilai valuasi. Jika pun ada, nilainya sangat kecil dan pemerintah meminta agar diberikan angka yang semurah-murahnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article 844 Perusahaan BUMN Resmi Jadi Milik Danantara [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article 844 Perusahaan BUMN Resmi Jadi Milik Danantara (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Terjadi dugaan penipuan, penggelapan, dan cuci uang yang melibatkan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) dengan total nilai kerugian Rp 30 miliar. Kasus ini diangkat oleh kuasa hukum almarhum Kent Lisandi, Benny Wullur saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (30/9/2025). Benny menceritakan kasus itu bermula saat kliennya, Kent diajak untuk membantu Rohmat Setiawan dalam bisnis pengadaan HP. Dia diminta untuk mentransfer dana talangan senilai Rp 30 miliar. "Klien kami tadinya ragu, tapi kemudian dibujuk oleh Aris Setyawan (kepala cabang Maybank Cilegon saat itu)," kata Benny kepada Komisi III DPR. Akhirnya Kent mengirim uang Rp 30 miliar tersebut pada 11 November 2025 dengan tiga ketentuan, yaitu surat pernyataan bank dana hanya bisa dicairkan oleh Kent, cek Rp 30 miliar dari Rohmat yang jatuh tempo 25 November 2025, dan akta pengakuan utang serta surat kuasa khusus di hadapan notaris. "Dan Maybank juga memberikan linknya untuk Kent Lisandi ini bisa ngecek bahwa uangnya masih ada atau nggak," jelas Benny. Pada 25 November 2024, Benny menjelaskan bahwa Kent tidak dapat mencairkan cek Rp 30 miliar tersebut. Atas dasar hal ini, Kent menyurati Maybank untuk meminta uang ditahan . "Dan memang dicek di hp, dilihat uang masih utuh," katanya. Akan tetapi kemudian pada 10 Desember uang Rp 30 miliar raib. Maybank beralasan uang itu masuk dalam perjanjian kredit yang kemudian diketahui dibuat tanpa sepengetahuan Kent. Menurut Benny pengalihan uang Rp 30 miliar menjadi jaminan perjanjian kredit back-to-back dibuat tanpa sepengetahuan Kent. Pun penerima kredit ternyata istri Rohmat yang berstatus ibu rumah tangga. Benny pun mempertanyakan proses pencairan kredit. Seharusnya sebelum mendapatkan kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur. "Dalam persidangan, dia (istri rohmat) di persidangan awalnya bilang tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit. Kemudian dia ralat, katanya tidak tahu kalau yang dia tanda tangan itu perjanjian kredit," jelas Benny. Saat ini kasus tersebut telah masuk ke meja hijau. Akan tetapi hanya menyeret Aris dan Rohmat sebagai tersangka. Menurut Benny kasus ini diduga melibatkan Maybank sebagai perusahaan. "Dugaan penipuan dan penggelapan dan cuci uang yang diduga dilakukan Rohmat, Aris, dan kawan-kawan, termasuk Maybank pun diduga melakukan hal itu," katanya. Adapun Benny juga telah mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait permasalahan ini. "Kami minta OJK memeriksa 5C (prinsip know your customer) Maybank. Kalau itu dilanggar, itu merugikan masyarakat," tegas Benny. CNBC Indonesia sudah mencoba menghubungi Maybank Indonesia untuk memberikan komentar mengenai kasus dugaan penggelapan uang Rp 30 miliar. Akan tetapi hingga berita ini diturunkan, Maybank belum memberikan jawaban. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK Ungkap Buronan Kasus Investree Adrian Gunadi Masih di Qatar [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK Ungkap Buronan Kasus Investree Adrian Gunadi Masih di Qatar (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merespons informasi yang beredar terkait daftar sejumlah konglomerat sebagai investor Patriot Bonds. Berdasarkan informasi yang beredar, ada 46 konglomerat yang membeli Patriot Bond dengan total nilai Rp 51,75 triliun. Dalam daftar tersebut, Anthoni Salim, Prajogo Pangestu, Sugianto Kusuma, Franky Widjaja, Boy Thohir dan Edwin Soeryadjaya, serta Low Tuck Kwong menjadi investor terbesar dengan membeli Rp 3 triliun surat utang tersebut. Kemudian ada pula nama-nama seperti Tomy Winata, Hilmi Panigoro, James Riady, Sukanto Tanoto, Eddy Sariaatmadja, Gunawan Lim, hingga Sjamsul Nursalim. "Berkaitan dengan adanya informasi yang beredar terkait Patriot Bonds. Perlu kami tegaskan bahwa informasi tersebut bukan informasi resmi dan hingga saat ini tidak ada pengumuman yang dikeluarkan," kata MD Global Relations and Governance Mohamad Al-Arief melalui keterangan tertulis, Selasa (30/9). Al-Arief menegaskan, terkait skema penerbitan Patriot Bonds saat ini masih dipersiapkan dalam bentuk private placement dan tidak untuk ditawarkan bagi publik, serta partisipasinya sepenuhnya bersifat sukarela (voluntary). "Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang kuat," ungkapnya. Danantara memastikan, setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang Indonesia serta memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan nasional. "Prinsip mendasar dari Patriot Bonds adalah partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. Skema ini membuka kesempatan bagi kelompok usaha Indonesia untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat," pungkasnya. Sebagai informasi, beredar infromasi terkait para investor melalui konglomerasi bisnis mulai dari Antony Salim, Prajogo Pangestu, Sugianto Kusuma, Franky Widjaja, Boy Thohir, James Riady, Tommy Winata, Dato Tahir, Djarum Group, Low Tuck Kwong, Ciputra, hingga Sampoerna Group. Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani mengungkapkan, penyerapan Patriot Bond saat ini telah mencapai target senilai Rp 50 triliun. "(Penyerapan) 100%," kata Rosan saat ditemui di Balai Sarbini Lippo Nusantara Jakarta, Selasa malam (16/9). Diketahui, konglomerat Grup Djarum yakni Robert Budi Hartono hingga Grup Barito yakni Prajogo Pangestu ternyata berminat untuk membeli Patriot Bond. "Ya berminat. Semua ikut berpartisipasi kok," kata CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara saat dikonfirmasi wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (6/9/2025). Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis berupa surat utang, yang diterbitkan dengan mekanisme private placement. Dalam mekanisme private placement kali ini, Patriot Bond yang diterbitkan oleh Danantara akan ditawarkan secara langsung kepada sekelompok kecil investor terpilih, dalam hal ini kepada konglomerat dan kelompok usaha besar di Indonesia dan bukan kepada masyarakat umum. Dengan kata lain, surat utang ini tidak tersedia secara bebas dan tidak bisa diserap oleh investor ritel. Total emisi yang diterbitkan senilai Rp 50 triliun dan ditawarkan dalam dua tenor berbeda yakni 5 dan 7 tahun. Sementara itu kupon atau imbal hasil yang ditawarkan berada di level 2%. Dalam keterangan resmi, Prajogo mengatakan penerbitan surat utang in iharus dimanfaatkan karena memberikan kesempatan bagi pembisnis untuk memberikan kontribusi lebih. Pembangunan Indonesia adalah tanggung jawab bersama, Patriot Bonds memberi kesempatan bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional," sebut Prajogo dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia. Sementara itu pengendali kelompok usaha Sinar Mas, Franky Widjaya menyoroti percepatan pertumbuhan dari penerbitan surat utang ini. "Instrumen ini memberi kepastian investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat luas," ungkap Franky. Antusiasme yang sama juga dibagikan oleh pemilik Grup Adaro, Garibaldi 'Boy' Thohir, yang menurutnya akan sangat berguna dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara luas. "Patriot Bonds mencerminkan semangat gotong royong. Apalagi instrumen ini akan mendanai proyek waste-to-energy yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia," ujar Boy. Danantara mengungkapkan penerbitan Patriot Bond ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional. Adapun secara lebih spesifik, emisi dari penerbitan surat utang spesial tersebut akan digunakan untuk mendukung proyek transisi energi, yakni pemanfaatan limbah menjadi energi (waste-to-energy). Selain itu Patriot Bond ini juga diharapkan dapat memperluas basis pembiayaan domestik. Daftar 46 konglomerat yang diduga membeli Patriot Bond: No. Nama Pengusaha Nama Perusahaan Nilai (Rp triliun) 1. Antohoni Salim Salim & DCI 3 2. Prajogo Pangestu Barito 3 3. Sugianto Kusuma Agung Sedayu & Erajaya 3 4. Boy Thohir, Edwin Soeryadjaya Adaro & Saratoga 3 5. Franky Widjaja Sinar Mas 3 6. James Riady Lippo 1,5 7. Tommy Winata Artha Graha 1,6 8. Dato Tahir Mayapada 1 9. Budi Hartono Djarum 3 10. Hilmi Panigoro Amman Mineral 1,5 11. Gunawan Lim Harita 1,.5 12. Martua Sitorus KPN 1 13. Martias First Resources 1 14. Prijono Sugiarto Astra 3 15. Peter Sondakh Rajawali Corpora 1 16. Eddy Sugianto Mandiri Coal 1 17. Eddy Sariaatmadja Emtek Group 1,5 18. Kiki Barki Harum Energy 1 19. Bachtiar Karim Musim Mas 1 20. William Katuari Wings 1,1 21. Low Tuck Kwong Bayan Resources 3 22. Arif Rachmat Triputra 0,75 23. Harun Hajadi Ciputra Group 0,3 24. Sukanto Tanoto RGE Group 1,5 25. Djoko Susanto Alfa Group 0,8 26. Alexander Tedja Pakuwon Group 1,1 27. Nurhayati Subakat Paragon 0,1 28. Putra Sampoerna Sampoerna Group 0,5 29. Mucki Tan Rodamas Group 0,3 30. Renaldo Santosa Japfa 0,275 31. Jogi Hendra Atmadja Mayora 1 32. Soetjipto Nagaria Summarecon 0,55 33. Haryanto Adikoesoemo AKR 0,25 34. Widarto Oey Sungai Budi Group 0,3 35. Sjamsul Nursalim Gajah Tunggal/MAP 1,5 36. Soedomo Mergonoto Kapal Api Group 0,275 37. Chandy Kusuma FKS Group 0,3 38. Arsjad Rasyid Indika Energy 0,3 39. Kuncoro Wibowo Kawan Lama Group 0,3 40. Husodo Angkosubroto Gunung Sewu 0,3 41. Sudhamek Garudafood 0,2 42. Muki Hamani Trakindo Group 0.5 43. Chearavanont Charoen Pokphand 0,3 44. Handojo S. Muljadi Tempo Scan Pasific 0,05 45. Marcel Menaro Meratus Line 0,1 46. Rukun Raharja Group Rukun Raharja Group 0,2 (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Patriot Bond Danantara Incar Rp50 T, Biayai Proyek Sampah Jadi Energi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Patriot Bond Danantara Incar Rp50 T, Biayai Proyek Sampah Jadi Energi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Investasi PT Bahana TCW Investment Management, Doni Firdaus menyebutkan perkembangan era suku bunga hingga perubahan kebijakan fiskal RI di bawah Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sentimen yang mempengaruhi arah investasi pasar keuangan RI. Selain itu pergerakan nilai tukar Rupiah yang masih mengalami tekanan akan berdampak bagi sejumlah emiten terkait ekspor-impor hingga memiliki utang luar negeri. Di masa ini, sejumlah sektor seperti perbankan diyakini akan mendapatkan keuntungan dari pemangkasan suku bunga begitupula dengan sektor konsumer. Selain itu emiten terkait emas dan tembaga turut diuntungkan dari kondisi ketidakpastian global dan meningkatnya permintaan logam dunia. Seperti apa arah investasi MI hadapi raga sentimen global dan domestik? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar dengan Direktur Investasi PT Bahana TCW Investment Management, Doni Firdaus dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 30/09/2025) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto[1] mengungkapkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan konglomerat asal Amerika Serikat, Ray Dalio[2]. Ray Dalio bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini, Selasa (30/9). Airlangga mengatakan keduanya membahas berbagai topik, termasuk program prioritas Prabowo di sektor pertambangan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Baik itu batu bara maupun terkait dengan timah, critical mineral, rare earth," katanya ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (30/9). Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menyampaikan capaian selama 11 bulan ia menjadi presiden serta capaian perekonomian RI yang relatif baik dibandingkan dengan berbagai negara lain. Dalio dan Prabowo juga turut membahas konflik Timur Tengah. "Kemudian Bapak Presiden mengajak Ray Dalio untuk makan siang bersama, jadi pertemuan tadi dari jam 11 sampai sesudah makan siang. Beliau memberikan tanda jasa utama kepada Ray Dalio," ujarnya. Ray Dalio pernah diisukan menjadi penasihat Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Setelahnya, ia dikabarkan batal bergabung sebagai dewan penasihat. Namun, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani membantah kabar Dalio mundur dari jajaran dewan penasihat. Menurut Rosan, Dalio menjadi penasihat informal yang tidak digaji. "Bapak Ray Dalio tetap menjadi pendukung setia misi Danantara Indonesia dan terus berperan sebagai penasihat informal bagi pimpinan Danantara Indonesia maupun Presiden Prabowo. Bapak Ray Dalio telah menegaskan bahwa keterlibatannya sebagai penasihat akan tetap sama dan tidak berubah, bersifat sukarela dan tidak dibayar," bunyi keterangan Tim Komunikasi Danantara, Rabu (2/6). Ray Dalio merupakan pengusaha asal Amerika Serikat di bidang investasi. Dia bergelut di dunia hedge fund atau dana lindung nilai global. Ia adalah Bridgewater Associates. Melalui bisnisnya ini, Ray Dalio membantu investor dengan memberikan mereka cara mengelola investasi mereka secara aktif di pasar komoditas dan berjangka. Ia membagikan pemikirannya soal investasi ke dalam riset harian bernama Bridgewater Daily Observations yang menarik bagi investor. Ray Dalio dan Bridgewater makin terkenal di luar Wall Street setelah mendapat untung dari gejolak pasar saham yang terjadi pada 1987. Resep utama yang dipakai adalah fokus pada diversifikasi dan manajemen risiko. ====[3] (fby/sfr) References^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ Ray Dalio (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber