bot

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,36% atau 28,77 poin ke level 8.072,59. Sebanyak 340 saham naik, 326 saham turun, dan 290 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 13,23 triliun, melibatkan 25,43 miliar saham dalam 1,67 juta kali transaksi. Mengutip Refinitiv, IHSG siang ini menguat didorong oleh sektor properti yang naik 1,93%. Lalu diikuti oleh industri naik 0,74% dan finansial 0,68%. Tercatat hanya sektor energi dan bahan baku yang mengalami kontraksi, masing-masing -0,41% dan -0,19%. Adapun saham-saham yang menjadi penggerak utama indeks berasal dari lintas sektor. Telkom Indonesia (TLKM) menyumbang 10,31 indeks poin. TLKM naik 2,29% ke level 3.130 pada akhir sesi I. Kemudian ada dua bank yang juga ikut menjadi penggerak indeks, yakni BCA (BBCA) dan Bank Permata (BNLI). BNLI menyumbang 4,16 indeks poin dan BBCA 3,59 indeks poin Pasar keuangan diperkirakan akan kembali volatile. IHSG diperkirakan akan rebound usai dua hari melemah. Banyaknya kabar positif baik dari dalam dan luar negeri mampu mendorong investor asing kembali ke emerging market salah satunya Indonesia. Sejumlah kabar lain yang ikut menjadi sentimen perdagangan hari ini termasuk aktivitas manufaktur dan inflasi RI hingga shutdown pemerintah Amerika Serikat (AS). Aktivitas manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi di September meskipun sangat tipis Data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global pada Rabu (1/10/2025) menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di 50,4 di September atau turun dibandingkan 51,5 pada Agustus 2025. Meski turun PMI masih berada di zona ekspansi selama dua bulan beruntun. Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kembali terjadinya tekanan inflasi pada September 2025 sebesar 0,21% dari bulan sebelumnya deflasi 0,08%. Tekanan harga pada bulan itu utamanya disebabkan kenaikan harga untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami tekanan inflasi 0,38% (mtm) dengan andil menjadi yang terbesar yakni 0,11%. Lalu Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat nilai surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 5,49 miliar pada Agustus 2025. Surplus ini didapat dari ekspor sebesar US$ 24,96 miliar dan impor US$ 19,43 miliar. Posisi ekspor masih lebih tinggi dibandingkan impor pada Agustus 2025. Ini adalah surplus 64 bulan beruntun sejak tahun 2020. Surplus US$ 5,49 miliar artinya neraca perdagangan Indonesia telah surplus 64 bulan beruntun sejak Mei 2020. Surplus pada Agustus ini ditopang oleh surplus nonmigas US$ 7,15 miliar. Adapun dari ranah global, pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami government shutdown pada Rabu (1/10/2025) pukul 00:00 waktu setempat. Hal ini terjadi setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan pendanaan. Kebuntuan politik antara pemerintahan yang dipimpin Donald Trump dari Partai Republik ini dengan oposisi dari Demokrat membuat anggaran sementara yang diajukan tidak dapat lolos. Shutdown kali ini menjadi yang keempat selama Trump memimpin dalam dua periode dan yang pertama sejak 2018, dengan potensi menimbulkan dampak yang cukup signifikan pada perekonomian AS. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Merah! Pasar Cemas Deflasi dan Data Ekonomi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Merah! Pasar Cemas Deflasi dan Data Ekonomi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukung akselerasi industri halal dalam negeri dengan menjadi banking partner pada ajang Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2025 yang digelar pada 25-28 September lalu di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Selama 4 hari penyelenggaraan, Halal Indo 2025 mencatatkan jumlah pengunjung lebih dari 25 ribu, melebihi target sebesar 15 ribu. Tak hanya dari dalam negeri, pengunjung juga datang dari Finlandia, Amerika Serikat, Albania, India, hingga Yordania. Corporate Secretary BRI, Dhanny mengatakan bahwa partisipasi BRI dalam perhelatan berskala internasional ini bukan hanya mendukung industri halal, namun juga merupakan strategi perseroan untuk memperluas ekosistem transaksi digital di Indonesia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kehadiran BRI di Halal Indo 2025 adalah bukti nyata komitmen kami dalam menghubungkan UMKM halal ke pasar yang lebih luas sekaligus memperluas literasi dan inklusi keuangan masyarakat," kata Dhanny. Di ajang yang sama, juga terjadi realisasi penjualan sebesar Rp7,7 miliar, dengan komitmen investasi sebesar Rp7,2 triliun. "BRI konsisten untuk mendukung penguatan ekosistem halal melalui solusi finansial digital yang inklusif. Kami percaya, industri halal Indonesia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah global, dan UMKM merupakan motor penggeraknya," tutur Dhanny. Selama pameran, BRI menghadirkan berbagai program menarik, mulai dari "Perbanyak Transaksi BRImo" dengan hadiah langsung bagi nasabah, hingga promo cashback hingga 20 persen di merchant F&B serta cashback 10 persen di merchant non-F&B menggunakan QRIS BRI. Inisiatif ini pun menerima sambutan positif dari pengunjung yang mendapatkan keuntungan langsung. Di sisi lain, BRI juga mendorong perubahan perilaku transaksi menuju cashless society yang lebih aman, praktis, dan efisien. Selain memperkuat literasi digital, BRI turut memanfaatkan momentum Halal Indo 2025 untuk memberdayakan UMKM halal binaan yang telah siap naik kelas. Beberapa UMKM unggulan tampil memamerkan produk-produk berkualitas, antara lain Roka Collection (Tangerang) dengan sofa dan kerajinan rotan, dan Urban Factor (Depok) dengan produk tas dan fashion pria. Kemudian, ada pula UMKM binaan BRI Liyan Indonesia (Jakarta) dengan fesyen wanita dan batik, Kaula Snack Indonesia (Subang) dengan produk olahan snack halal, serta Ria Jewellery (Jakarta Timur) dengan perhiasan dan aksesoris halal. Selain akses permodalan melalui KUR dan pembiayaan komersial, UMKM-UMKM binaan BRI itu juga telah terintegrasi dengan layanan digital perbankan seperti BRImo, QRIS, dan berbagai fasilitas transaksi lainnya. Dengan dukungan ini, BRI memastikan UMKM halal mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto, turut menyampaikan apresiasi terhadap peran BRI di ajang Halal Indo 2025. Menurutnya, capaian Halal Indo 2025 merupakan bukti nyata besarnya potensi industri halal di Indonesia. "Saya senang sekali, bangga sekali dengan Halal Indo 2025 yang jauh lebih baik, meriah, dan lebih sukses dari Halal Indo 2024. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dyandra Promosindo yang telah bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, para sponsor, peserta, pengunjung, dan seluruh pihak yang telah mensukseskan acara Halal Indo 2025," kata Eko dalam acara penutupan Halal Indo 2025. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga emas perhiasan mengalamiinflasi selama 25 bulan berturut-turut sejak September 2023. Inflasi emas perhiasan pada September 2025 tercatat sebesar 4,7 persen. Lebih tinggi dibandingkan inflasi pada September 2024 sebesar 0,3 persen dan September 2023 sebesar 0,41 persen. Kenaikan harga emas perhiasan membuat kelompok perawatan pribadi ikut mendorong inflasi. Kelompok ini menjadi penyumbang terbesar kedua inflasi pada September 2025. BPS mencatat Indonesia mengalami inflasi 2,65 persen secara tahunan alias year on year (yoy) pada September 2025. Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, Kamis (2/10/2025). Rancangan UU tersebut menjadi landasan perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badang Pengaturan BUMN. "Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat. "Setuju," jawab para peserta Rapat Paripurna DPR. Hadir dalam rapat paipurna tersebut sebagai perwakilan dari pemerintah, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, dan jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan para anggota dewan. Adapun Komisi VI DPR merampungkan rancangan naskah perubahan keempat atas UU BUMN dalam tiga hari. Rapat perdana revisi UU BUMN usulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dilaksanakan pada 23 September 2025 dan selesai Jumat (26/9/2025). Sebagai informasi DPR mengesahkan perubahan ketiga UU BUMN pada Februari 2025. Kala itu salah satu perubahan substansial dalam UU tersebut adalah pengaturan mengenai pembentukan badan yang mengelola Holding Investasi dan Holding Operasional. Pengesahan perubahan ketiga itu menjadi jalan masuk bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dalam perubahan keempat, Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Ketua Panja Revisi UU BUMN Andre Rosiade mengatakan bahwa ada 84 pasal yang diubah, termasuk di antaranya merupakan penyesuaian atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa hal yang menjadi penguatan dalam rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara antara lain: 1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur badan pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. 2. Penegasan kepemilikan saham seri A diwarning 1% oleh negara pada badan BP BUMN. 3. Penantaan komposisi saham pada perusahaan Induk Holding Investasi dan perusahaan Induk Operasional pada badan pengelola investasi Danantara. 4. Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. 5. Penghapusan ketentuan anggota Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN pada bukan merupakan penyelenggaran negara. 6. Penataan posisi Dewan Komisaris pada Holding Investasi Holding Operasional yang diisi oleh kalangan profesional. 7. ⁠Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh badan pemeriksa keuangan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akutabilitas pengelolaan keuangan BUMN. 8. Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 9. Penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki Jabatan Direksi Komisaris dan Jabatan Menajeral di BUMN. 10. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan Holding Operasional Holding Investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 11. Pengaturan pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal. 12. Pengaturan mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Serta pengaturan substansi lainnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Menteri Hukum Pastikan Bos BUMN Bisa Dipidana Kalau Korupsi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Menteri Hukum Pastikan Bos BUMN Bisa Dipidana Kalau Korupsi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten milik Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) berencana menerbitkan surat utang (obligasi) senilai Rp2 triliun. Surat utang tersebut terdiri dari obligasi berkelanjutan senilai Rp1,35 triliun, dan sukuk wakalah berkelanjutan sejumlah Rp650 miliar. "Obligasi dipasarkan dalam dua seri, seri A senilai Rp1,16 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dengan jangka waktu lima tahun," seperti dikutip dari prospektus pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/10/2025). Sementara untuk obligasi seri B senilai Rp187,46 miliar dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dan memiliki jangka waktu tujuh tahun. Bunga obligasi sendiri akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri pada 24 Januari 2026, dan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 24 Oktober 2030 untuk seri A, dan 24 Oktober 2032 obligasi Seri B. Selanjutnya, sukuk wakalah dipasarkan juga dalam dua seri. Seri A sejumlah Rp137,64 miliar dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp11,69 miliar per tahun atau ekuivalen 8,50 persen per tahun dengan durasi 5 tahun. Seri B senilai Rp512,36 miliar dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp46,11 miliar per tahun atau ekuivalen 9,00 persen per tahun berjangka 7 tahun. Imbal hasil wakalah dibayar setiap 3 bulan. Imbal hasil wakalah pertama akan dibayarkan pada 24 Januari 2026, dan imbal hasil wakalah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana modal investasi masing-masing seri akan dibayar pada 24 Oktober 2030 untuk sukuk wakalah seri A, dan 24 Oktober 2032 untuk sukuk wakalah seri B. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Laba Emiten Tambang Prajogo (CUAN) Anjlok 94,34%, Ini Penyebabnya [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Laba Emiten Tambang Prajogo (CUAN) Anjlok 94,34%, Ini Penyebabnya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK[1]) bakal disahkan dalam Rapat Paripurna DPR[2] RI hari ini, Kamis (2/10). Pengesahan dilakukan bersamaan dengan RUU lainnya, misalnya tentang revisi UU BUMN yang mengubah setidaknya 11 pasal, termasuk larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri. Dalam draf terbaru RUU P2SK yang tersebar, ditetapkan aturan terhadap para pejabat di lingkungan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kinerja para pejabat lembaga tersebut tetap dapat dievaluasi oleh DPR. Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi itu disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat. Ada juga poin baru presiden bisa memberhentikan pejabat BI apabila melanggar ketentuan perundang-undangan. Misalnya, pada pasal 69 draf terbaru tentang LPS, ada delapan syarat presiden bisa memberhentikan Dewan Komisioner LPS, yaitu berhalangan tetap, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, serta tidak hadir dalam rapat Dewan Komisioner sebanyak empat kali berturut-turut tanpa alasan. Begitu juga dengan pasal 48 ayat (1) tentang BI, di mana anggota Dewan Gubernur BI tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, aturan terbaru itu juga memuat mengenai perlindungan bagi pejabat BI, LPS dan OJK. Perlindungan hukum untuk pejabat BI diatur dalam pasal 35E RUU P2SK terbaru hasil harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kemudian, perlindungan hukum untuk para pejabat di OJK tertuang dalam Pasal 21A. Sedangkan, untuk pejabat-pejabat di LPS diatur dalam Pasal 7A. ====[3] (ldy/pta) References^ RUU P2SK (www.cnnindonesia.com)^ DPR (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten logistik dan transportasi laut PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HAIS) mengumumkan perubahan susunan Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 1 Oktober 2025. "RUPSLB ini mengesahkan Hendra Iskandar Lubis sebagai Komisaris Independen menggantikan Nur Prasetyo, yang sebelumnya telah mengajukan surat pengunduran diri pada 11 juli 2025 sebagai Komisaris Independen sehubungan dengan adanya tanggung jawab profesional lain yang memerlukan perhatian penuh," ujar Rengga Temenggung, Corporate Secretary Hasnur International Shipping, dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/10/2025). Direktur Utama Hasnur Internasional Shipping, Jayanti Sari mengatakan semoga Komisaris Independen yang baru dapat memperkuat fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan, serta turut mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja Perseroan ke depan. Dengan adanya perubahan pengurus Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Komisaris Utama : Zainal Hadi HAS HB 2. Komisaris : Iwanho 3. Komisaris Independen : Hendra Iskandar Lubis Direksi 1. Direktur Utama : Jayanti Sari 2. Direktur : Rahmad Pudjotomo 3. Direktur : Rickie 4. Direktur : Laorentina Devi (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Tiga Direksi dan Satu Komisaris GOTO Mundur, Ada Apa? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tiga Direksi dan Satu Komisaris GOTO Mundur, Ada Apa? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengawasi dengan ketat perdagangan saham lima emiten karena mengalami peningkatan harga saham di luar kebiasaan (Unusual Market Activity). Emiten yang masuk kategori UMA antara lain, PT Esta Multi Usaha Tbk (ESTA), PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA), PT Personel Alih Daya Tbk (PADA), PT Damai Sejahtera Abadi Tbk (UFOE), dan PT Timah Tbk (TINS). Upaya tersebut dilakukan dalam rangka perlindungan Investor, khususnya pemegang kelima emiten tersebut. Namun, pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Informasi terakhir mengenai ESTA adalah informasi tanggal 9 September 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) perihal laporan bulanan registrasi pemegang efek. Kemudian, informasi terakhir mengenai BAJA adalah informasi tanggal 4 September 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) perihal laporan bulanan registrasi pemegang Efek. Sebelumnya Bursa juga telah mengumumkan UMA pada tanggal 2 Juni 2025 atas perdagangan saham BAJA. Lalu, informasi terakhir mengenai PADA adalah informasi tanggal 22 September 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) perihal penjelasan atas volatilitas transaksi. Selanjutnya, informasi terakhir mengenai UFOE adalah informasi tanggal 25 September 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) perihal penyampaian bukti iklan UFO Elektronika PT. Damai Sejahtera Abadi Tbk dan PT Universal Joyo Lestari (entitas anak) mengadakan Acara Fun Run 2025. Lalu, informasi terakhir mengenai TINS adalah informasi tanggal 29 September 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) perihal penjelasan atas volatilitas transaksi. Dengan demikian, para Investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi Bursa, mencermati kinerja emiten dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action emiten apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Seminggu Naik 130%, BEI Pantau Saham Wahana Interfood (COCO) [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Seminggu Naik 130%, BEI Pantau Saham Wahana Interfood (COCO) (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]bakal mengecek secara acak jalur impor[2], termasuk jalur hijau (green line) yang selama ini luput dari pemeriksaan. Ia menegaskan skema yang ditempuhnya ke depan adalah melakukan random sampling di jalur hijau tersebut. Setidaknya dalam satu hari akan ada beberapa titik yang dicek oleh Purbaya. "Jangan main-main, gitu saja. Kalau ketahuan, awas!" tegas Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Rabu (1/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Didesain tidak mengganggu kelancaran barang-barang di sana (jalur hijau), makanya saya random sample. Gak akan terus-terusan (mengecek) banyak. Mereka ketakutan, nyembunyiin apa tuh?" sambungnya sembari tertawa. Sebelumnya, Purbaya sudah menebar ancaman pengecekan jalur hijau tersebut. Ini terkait dengan upaya penindakan rokok ilegal hingga barang-barang lain yang tak sesuai ketentuan bea dan cukai. Ia memang menaruh perhatian khusus terhadap industri rokok. Ini menyusul banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah pabrik. Bahkan, Purbaya akan segera mengecek wilayah penghasil rokok di Jawa Timur. Industri rokok, menurut Purbaya, tidak boleh dibunuh. Apalagi, pemerintah belum punya program untuk menyerap para pengangguran korban PHK. "Kalau kita impor, ada jalur hijau ya. Jalur hijau biasanya enggak diperiksa tuh. Enggak tahu rokok ilegalnya masuk lewat situ apa enggak. Saya akan random check, walaupun jalur hijau, saya akan random check," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9). "Enggak mengganggu jalur, cepat, tapi terdeteksi kalau ada kecurangan-kecurangan. Mungkin dalam waktu dekat akan dapat banyak orang di situ. Yang terlibat akan kita sikat, termasuk orang Bea Cukai maupun Departemen Keuangan," tegas Purbaya. Ia berharap langkah tersebut bisa menyelesaikan permasalahan barang-barang ilegal. Harapannya, dalam 3 bulan ke depan sudah teratasi, sesuai siklus impor. ====[3] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ impor (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — DPR RI akan membawa Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang merevisi UU Nomor 4 Tahun 2023 pada pembicaraan tingkat II dalam sidang paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, (2/10/2025). Revisi atas UU P2SK ini telah disepakati oleh seluruh fraksi di DPR saat rapat pleno harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah melaksanakan rapat pleno yang digelar pada 30 September 2025. "Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, yang pada intinya semuanya menyetujui pengusul Pimpinan Komisi XI," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) Bob Hasan di gedung DPR RI Jakarta, dikutip Rabu (1/10/2025). Dalam RUU P2SK yang telah disepakati fraksi-fraksi di DPR saat rapat pleno di Baleg DPR, terdapat sejumlah penyesuaian ketentuan tiap pasal yang mengatur seluruh otoritas di sektor keuangan, mulai dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank Indonesia (BI) RUU P2SK terbaru memperbarui mandat Bank Indonesia, yang kini meliputi stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, stabilitas keuangan, serta dukungan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. BI juga wajib melaksanakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan iklim ekonomi kondusif. Dewan Gubernur BI mendapat perlindungan hukum jika bertindak dengan itikad baik sesuai aturan, serta ada aturan rinci soal pemberhentian anggota dewan yang kini melibatkan evaluasi DPR dan keputusan presiden. Selain itu, BI diwajibkan melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat yang inklusif. RUU juga menambahkan ketentuan soal anggaran tahunan BI yang harus berdasarkan standar wajar sektor jasa keuangan dan mendapat persetujuan DPR. Kinerja BI, bersama OJK dan LPS, juga dapat dievaluasi DPR, dengan hasil rekomendasi yang bersifat mengikat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RUU P2SK memberi OJK kewenangan tambahan untuk mengatur kebijakan industri jasa keuangan yang berdampak pada risiko, manfaat, dan stabilitas sistem keuangan. Anggota dewan komisioner dapat berasal dari dalam atau luar OJK, dengan perlindungan hukum bagi pejabat dan pegawai yang bertindak sesuai aturan. Ketentuan baru juga memberi OJK kewenangan pungutan sektor jasa keuangan, yang tata kelolanya diatur dalam PP dan POJK dengan persetujuan DPR. OJK wajib melaporkan bank maupun perusahaan asuransi bermasalah kepada LPS, sehingga koordinasi antar-lembaga semakin diperluas. Selain itu, OJK diwajibkan menggelar program edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. RUU juga memperkenalkan mekanisme penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif, memperbarui komposisi penyidik, serta menegaskan kewenangan OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan aset kripto. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) RUU P2SK menetapkan LPS sebagai lembaga negara, bukan lagi sekadar badan hukum. Fungsi LPS diperluas, termasuk menjamin simpanan, polis asuransi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta melakukan resolusi bank dan perusahaan asuransi. Proses resolusi perusahaan asuransi kini diatur lebih rinci, termasuk opsi penyelamatan atau tidak, dengan perhitungan biaya yang meliputi modal, klaim polis, hingga talangan gaji. LPS juga memiliki kewajiban menyelamatkan perusahaan asuransi dalam kondisi tertentu, dengan dukungan penuh dari pemegang saham dan manajemen perusahaan terkait. Rencana kerja dan anggaran LPS kini harus disetujui DPR, dengan tambahan aturan soal standar kewajaran di sektor jasa keuangan. Sama halnya dengan BI dan OJK, LPS juga diwajibkan melaksanakan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Revisi UU P2SK, OJK Bukan Lagi Penyidik Tunggal Kasus Pidana Perbankan [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Revisi UU P2SK, OJK Bukan Lagi Penyidik Tunggal Kasus Pidana Perbankan (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan pembiayaan PT Bussan Auto Finance mengumumkan pengunduran diri Presiden Direktur perseroan Lynn Ramli efektif per tanggal 30 September 2025. "Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut di atas para pemegang saham dengan ini memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Lynn Ramli untuk setiap tindakan korporasi selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut diakui dan disetujui oleh para pemegang saham perseroan," ujar Sigit Sembodo, Direktur Bussan Auto Finance, seperti dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/10/2025). Selanjutnya, perusahaan mengangkat Koji Sato sebagai Presiden Direktur perseroan dengan masa jabatan untuk sisa jangka waktu tiga tahun dari tahun buku 2025, setelah mendapatkan persetujuan atau fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan akan berakhir di 2027. Dengan demikian susunan direksi perseroan menjadi: - Presiden Direktur - Koji Sato - Wakil Presiden Direktur - Akira Sugai - Direktur - Sigit Sembodo - Direktur - Alung Ng - Direktur - Yudono (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Pembiayaan Turun, NPF Naik, Modal Menipis, Ini Kondisi Bank Muamalat [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Pembiayaan Turun, NPF Naik, Modal Menipis, Ini Kondisi Bank Muamalat (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memiliki fungsi baru. Selain berfungsi untuk melakukan resolusi dan penyelamatan bank, menjadi bertambah ke perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Ketentuan baru ini terungkap dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang merevisi UU Nomor 4 Tahun 2023. RUU P2SK pada hari ini, Kamis (2/10/2025) akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR menjadi RUU usul inisiatif DPR. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Mohammad Hekal yang juga merupakan Ketua Panja RUU P2SK menjelaskan, penambahan tugas LPS untuk melakukan resolusi perusahaan asuransi sebagai upaya untuk menjamin penanganan masalah pembayaran polis nasabah. "Karena memang undang-undang P2SK sekarang ini kalau ada kegagalan di perusahaan asuransi, itu tunggu gagal dulu, baru diserahkan ke LPS, lalu LPS tinggal menyelesaikan ke polis holder atau ditutup, atau di likuidasi. Nah kita memuat komponen resolusi artinya kalau memang masih bisa diselamatin itu masih bisa ada upaya itu," tutur Hekal di CNBC Indonesia TV, dikutip Kamis. Dalam Pasal 4 RUU P2SK disebutkan fungsi baru LPS, yakni menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan; b. menjamin polis asuransi; c. turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya; d. melakukan resolusi Bank; dan e. melakukan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam UU P2SK yang lama fungsi LPS ialah menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan; b. menjamin polis asuransi; c. turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya; d. melakukan resolusi Bank; dan e. melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. RUU P2SK menambahkan pasal baru terkait dengan penyelesaian proses resolusi di LPS, yakni ditetapkan dalam Pasal 22A. Dalam Pasal itu disebutkan bahwa Proses penilaian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi. Perkiraan biaya penyelamatan meliputi penambahan modal sampai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan memperhitungkan: a. biaya pembayaran klaim pemegang polis dan peserta yang dijamin; b. biaya talangan gaji terutang talangan pesangon pegawai; dan c. perkiraan penerimaan Lembaga Penjamin Simpanan dari penjualan aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya. Sebelumnya dalam UU P2SK yang lama, ketentuan resolusi hanya untuk bank yang diatur dalam Pasal 22. RUU P2SK turut menambahkan pasal baru untuk mengatur proses penyelamatan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dalam Pasal 24A. Bunyinya ialah Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2) telah terpenuhi. Pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi wajib untuk setiap saat memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article LPS Buka Suara Soal Potensi Kekosongan Posisi Dewan Komisioner [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article LPS Buka Suara Soal Potensi Kekosongan Posisi Dewan Komisioner (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendukung peningkatan akses pendidikan dan literasi masyarakat melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kolong Ciputat baru-baru ini, yakni dengan menyalurkan bantuan berupa buku bacaan, alat tulis dan mewarnai, hadiah perlombaan, hingga makanan bergizi. Kegiatan sosial di TBM Kolong Ciputat tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Aksara yang digagas oleh komunitas Cinta Pustaka. Dukungan PNM diharapkan dapat menumbuhkan minat baca, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan cara PNM berbagi kebahagiaan, serta menyalakan harapan generasi penerus bangsa. PNM percaya, akses pendidikan dan literasi yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam membangun masa depan bangsa. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami percaya setiap anak berhak merasakan indahnya belajar dan punya kesempatan untuk tumbuh dengan pengetahuan. Melalui dukungan untuk TBM Kolong Ciputat, PNM ingin hadir bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sahabat yang menemani langkah kecil anak-anak menuju masa depan yang lebih baik," ujar Dodot. 85 anak peserta dengan rentang usia 6 hingga 15 tahun menyambut dengan antusias. Didampingi 6 orang pengelola TBM Kolong, mereka terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari membaca bersama hingga lomba pembacaan puisi. Dodot menambahkan, kebahagiaan anak-anak itu sebagai bukti nyata bahwa kepedulian sederhana mampu memberikan dampak besar bagi semangat belajar. Kepedulian PNM terhadap pendidikan ditegaskan bukan sekadar program CSR, melainkan bagian dari misi besar perusahaan dalam memberdayakan masyarakat prasejahtera. Dengan dukungan terhadap TBM Kolong Ciputat, PNM berharap semakin banyak anak-anak yang terinspirasi untuk terus belajar dan berani bermimpi. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang merevisi UU Nomor 4 Tahun 2023 memperbarui proses penyusunan rencana kerja dan anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pasal 86 RUU P2SK yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR menjadi usul inisiatif DPR setelah disetujui fraksi-fraksi saat rapat pleno harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengubah ketentuan pembahasan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran LPS dari semula dengan Menteri Keuangan menjadi DPR. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan mekanisme lama pengajuan anggaran LPS. Sebab, LPS merupakan salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dengan Menteri Keuangan RI sebagai koordinator. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan mekanisme lama pengajuan anggaran LPS ke menteri keuangan, karena LPS merupakan salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Maka kita berikan penguatan. LPS, OJK, dan BI kita samakan semua," ucap Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat Rapat Pleno Penjelasan Pengusul Komisi XI DPR RI terkait Usulan Harmonisasi RUU P2SK, di Gedung DPR RI, dikutip Kamis (2/10/2025). Dalam Pasal 86 RUU P2SK disebutkan bahwa Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Mulanya, dalam Pasal 86 UU P2SK No. 4/2024 bunyinya ialah Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. Dengan adanya pembaruan ketentuan itu, maka DPR memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. Dalam hal DPR tidak menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam Pasal 2 RUU P2SK, LPS juga telah mendapatkan sebagai lembaga negara, bukan lagi sebatas badan hukum, sebagaimana yang tertera dalam UU P2SK sebelum revisi. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Purbaya: Terlalu Dini Ubah RUU P2SK [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Purbaya: Terlalu Dini Ubah RUU P2SK (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan bergerak di zona penguatan pada perdagangan sesi I, Kamis, 2 Oktober 2025. IHSG pada pukul 10:03 WIB menguat 0,68% di level 8.098 begitupula dengan Rupiah yang menguat ke bawah Rp16.600 per Dolar AS Selengkapnya saksikan Breaking News,CNBCIndonesia (Kamis, 02/10/2025) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian ESDM[1] mencatat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM[2]) jenis Pertalite[3] turun 5,10 persen dari penyaluran 81.106 kiloliter (kl) per hari pada 2024 menjadi 76.970 kl per hari. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan keuangan negara hemat sebesar Rp12,6 triliun untuk pembayaran kompensasi ke PT Pertamina (Persero) karena penurunan penjualan tersebut. "Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari Rp48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi Rp36,314 triliun. Artinya ada efisiensi sebesar Rp12,6 triliun dengan adanya shifting ini," ujar Laode di Rapat Kerja dengan Komisi XII, Rabu (1/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Laode menyebutkan penurunan penjualan ini disebabkan oleh perubahan pola konsumsi di mana masyarakat beralih membeli BBM non subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo. Tercatat, penjualan bensin non-subsidi naik, dari 19.061 KL pada 2024 menjadi 22.723 KL di tahun ini, naik hingga 19,21 persen. "Jadi, konsumen yang tadinya pengguna RON 90 atau Pertalite itu cenderung turun dan beralih kepada RON yang lebih tinggi dari RON 90," jelasnya. Kenaikan penjualan BBM non subsidi ini juga tercermin dari market share sebesar 11 persen pada 2024, kemudian naik menjadi 15 persen pada periode Januari sampai Juli 2025. "Artinya market share dari bensin non-subsidi ini meningkat," pungkasnya. ====[4] (ldy/sfr) References^ Kementerian ESDM (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ Pertalite (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan kini bisa seketika dihentikan melalui penegasan secara khusus mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Ruang ini terbuka melalui penambahan pasal baru, yakni Pasal 48C dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang merevisi UU Nomor 4 Tahun 2023. RUU P2SK itu sendiri telah selesai dibahas di Komisi XI DPR, dan telah disepakati fraksi-fraksi saat proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kini RUU ini akan memasuki pengesahan menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (2/10/2025). Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Mohammad Hekal menjelaskan, penambahan pasal baru terkait ketentuan restoratif justice mempertimbangkan pentingnya kepastian hukum di industri sektor keuangan. "Karena ini kan bicaranya sektor keuangan jadi kalau ada solusi yang bisa disepakati, nah itu bisa disepakati bersama dan ditutuplah kasusnya. Tapi ini harus atas kesepakatan baik si polisi yang memeriksa, begitu juga dengan OJK nya tentu atas permohonan daripada pelakunya," kata Hekal. Dalam Pasal 48C yang menjadi tambahan ketentuan baru disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan penyelidikan atau penyidikan dalam hal terdapat permintaan penyelesaian oleh pelapor dan/atau terlapor melalui mekanisme keadilan restoratif. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berwenang menghentikan penyelidikan atau penyidikan bila terdapat permintaan penyelesaian oleh pelapor dan/atau terlapor melalui mekanisme keadilan restoratif. Jika Otoritas Jasa Keuangan melakukan mekanisme keadilan restoratif Otoritas Jasa Keuangan melibatkan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang betugas di Otoritas Jasa Keuangan. Lalu, tatkala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan mekanisme keadilan restoratif penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga harus melibatkan Otoritas Jasa Keuangan. Atas permintaan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Otoritas Jasa Keuangan, penuntut umum turut dapat menghentikan penuntutan setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung melalui mekanisme keadilan restoratif. Bila mekanisme keadilan restoratif telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan syarat-syarat telah dipenuhi, terhadap perkara yang sama tidak dapat dilakukan lagi penuntutan. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Purbaya: Terlalu Dini Ubah RUU P2SK [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Purbaya: Terlalu Dini Ubah RUU P2SK (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- DPR [1]RI dijadwalkan mengesahkan [2]revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN[3]) pada sidang paripurna hari ini, Kamis (2/10). Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan UU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Setidaknya ada 11 poin krusial yang diubah di antaranya status kementerian menjadi badan pengaturan hingga larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri (wamen) sebagai pejabat BUMN. Ini adalah revisi kedua tahun ini. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN sekaligus pimpinan Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pembahasan revisi telah dilakukan sejak 23 September 2025 sampai 26 September 2025. Ia menyebut secara keseluruhan ada 84 pasal yang diubah setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan akademisi. "Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa secara substansi telah dilakukan perubahan terhadap 84 pasal dalam Rancangan Undang-undang ini," ujar Andre dalam Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jumat lalu (26/9). Berikut 11 pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam RUU tersebut:1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP-BUMN. 2. Penambah kewenangan peran BP-BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 3. Pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna dikelola langsung oleh BP-BUMN atas persetujuan Presiden. 4. Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128-PUU-XXIII-2025. 5. Menghapus ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. 6. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan Direksi, Komisaris dan jabatan Manajerial di BUMN. 7. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Pengaturan pengecualian pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN. 9. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 10. Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. 11. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan Menteri atau Wakil Menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan serta pengaturan substansial lainnya. ====[4] (pta/pta) References^ DPR (www.cnnindonesia.com)^ mengesahkan (www.cnnindonesia.com)^ UU BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Mandiri mewujudkan dukungan terhadap Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN) yang resmi diluncurkan di Korea Selatan (Korsel), baru-baru ini. Melalui inovasi KMILN yang digagas oleh pemerintah, diaspora Indonesia yang bermukim di Korsel kini mudah membuka rekening Bank Mandiri, yakni melalui super app Livin' by Mandiri. Data Imigrasi Korsel sebagai salah satu pusat komunitas diaspora terbesar di Asia mencatat, per Maret 2025, ada lebih dari 75 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Negeri Ginseng. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan mengatakan, kehadiran layanan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan keuangan diaspora di Korsel, sekaligus memperkuat jangkauan Bank Mandiri di luar negeri. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bank Mandiri berkomitmen menghadirkan solusi finansial yang inklusif dan relevan. Peluncuran KMILN ini menjadi sinergi penting dalam memudahkan diaspora untuk tetap terhubung dengan layanan perbankan nasional, sekaligus mendukung akselerasi digital Bank Mandiri," ujar Henry dalam keterangan resminya, Rabu (1/10). Sebagai identitas resmi diaspora Indonesia di luar negeri, KMILN memudahkan mereka mengakses layanan perbankan di Tanah Air. Melalui Livin' by Mandiri, Bank Mandiri menjadi pionir yang memungkinkan pembukaan tabungan dilakukan dengan paspor dan KMILN. Menjadi bagian dari inisiatif #LivinAroundTheWorld, Livin' by Mandiri kini hadir di lebih dari 20 negara dan mencakup akses di lebih dari 120 negara. Hingga Juli 2025, aplikasi ini telah digunakan oleh lebih dari 34 juta pengguna, dengan nilai transaksi mencapai Rp 2.477 triliun. Capaian tersebut menegaskan posisi Livin' sebagai super app keuangan terbesar di Indonesia dan menjadi pintu utama layanan perbankan digital bagi diaspora, termasuk di Korea Selatan. Berbagai fitur unggulan turut disiapkan untuk mendukung kebutuhan diaspora, mulai dari Tabungan Multi Currency, transfer valas ke 18 mata uang 24 jam sehari 7 hari seminggu, pembayaran tagihan lebih dari 2.000 biller di Indonesia, hingga kemudahan belanja dengan Tap to Pay. Kemudian, Livin' juga dilengkapi layanan gaya hidup melalui Livin' Sukha serta produk investasi saham, reksa dana, dan obligasi melalui Livin' Investasi. "Kami memahami diaspora membutuhkan layanan yang praktis, aman, dan terpercaya. Oleh karena itu, Livin' by Mandiri dirancang sebagai one-stop financial solution yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi hingga investasi, kapan pun dan di mana pun," tutur Henry. Bank Mandiri juga menghadirkan berbagai program reward menarik bagi diaspora yang membuka rekening dan bertransaksi melalui Livin' by Mandiri, termasuk insentif pembukaan rekening pertama, program referal, hingga keuntungan investasi. Dengan insentif tersebut, Bank Mandiri berharap dapat memperluas basis nasabah diaspora dan memberikan nilai tambah bagi komunitas Indonesia di luar negeri. "Bank Mandiri akan terus memperkuat langkah go global melalui pengembangan layanan digital dan kerja sama strategis. Kami meyakini peran diaspora sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan komitmen yang konsisten, Bank Mandiri siap memberikan layanan terbaik bagi seluruh nasabah," tutup Henry. Peluncuran layanan KMILN juga disiarkan secara langsung ke seluruh Kantor Cabang Luar Negeri Bank Mandiri dan didukung melalui kerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari langkah akselerasi Bank Mandiri dalam menyambut HUT ke-27 yang mengusung tema "Sinergi Majukan Negeri". (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan pemberhentian sementara (suspensi) perdagangan saham atas tiga saham sekaligus pada Kamis, (2/10/2025). Ketiga emiten tersebut adalah PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. (IDPR), PT Era Graharealty Tbk. (IPAC), dan PT Estika Tata Tiara Tbk. (BEEF). Suspensi ketiga emiten itu dimulai pada sesi I perdagangan hari ini, Kamis (2/10/2025). Untuk emiten IDPR misalnya, keputusan mengacu pada Pengumuman Bursa Peng-SPT-00284/BEI.WAS/10-2025. Suspensi ini dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi Investor. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang keputusan investasinya. "BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. (IDPR) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," sebagaimana tertuang dalam pengumuman dalam laman resmi BEI. Mayoritas emiten yang digembok bursa tersebut terpantau mengalami lonjakan harga. Mengutip data pasar, harga saham IDPR pada perdagangan Selasa lalu tercatat naik 14,21% di harga Rp434 per saham. Harga saham IDPR telah naik 76,42% sejak sebulan yang lalu, dan 158,33% secara year to date. Selanjutnya, saham IPAC juga terpantau mengalami kenaikan harga hingga 9,6% ke Rp274 per saham. Adapun dalam satu bulan saham IPAC telah naik mencapai 82,67% dan secara year to date 182,47%. Tak sampai di situ, saham BEEF telah naik 12,73% ke harga Rp620 per saham. Angka ini telah naik 94,97% selama sebulan dan 373,38% secara year to date. Dengan ini, BEI berharap para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Harga Saham Naik 188%, BEI Gembok Perdagangan Emiten Ini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Harga Saham Naik 188%, BEI Gembok Perdagangan Emiten Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] memastikan pasokan BBM dari kilang Dumai [2]tetap aman setelah kebakaran[3] di lokasi tersebut tertangani. Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Dumai, Agustiawan mengatakan ketersediaan stok produk Pertalite tidak terdampak, sehingga tetap dapat memasok untuk wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut). Ia menambahkan kebutuhan Solar area Dumai dan Siak, serta kebutuhan Avtur area Pekanbaru juga tetap dapat dipenuhi oleh Kilang Dumai. Sedangkan kebutuhan untuk sebagian area Sumbagut lainnya akan didukung dengan alih suplai dari kilang Pertamina yang lain. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dengan dukungan kilang-kilang lain di seluruh Indonesia, kami memastikan tidak ada gangguan suplai untuk masyarakat. Stok dan distribusi BBM tetap berada pada level aman," ujar Agustiawan dalam keterangan resmi, Kamis (2/10). Ia menegaskan bahwa komitmen PT Kilang Pertamina Dumai (KPI) adalah memberikan jaminan energi yang andal, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun. "Terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Kami percaya, dengan sinergi dan langkah responsif, dampak kejadian ini dapat tertangani dengan baik tanpa menimbulkan gangguan berarti bagi masyarakat," tutupnya. Kebakaran kilang minyak PT Pertamina Refinery Unit II Dumai berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.20 WIB pada Rabu (1/10), setelah salah satu unit operasional terbakar hingga sempat terdengar ledakan. "Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Kilang Pertamina Dumai juga melakukan pengamanan area kejadian untuk memastikan tidak ada potensi bahaya lanjutan," ujar Agustiawan, kemarin. Begitu terdeteksi ada kebakaran, tim penanggulangan keadaan darurat langsung melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur keselamatan. Penanganan dilakukan dalam waktu singkat sehingga kebakaran tidak meluas ke area lain dan tidak menimbulkan korban jiwa. Selain koordinasi intensif juga dilakukan dengan aparat terkait serta pemerintah daerah, Agustiawan menyampaikan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan juga dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat sekitar. Saat ini, operasional utama kilang tetap berlangsung aman, dan aktivitas masyarakat di sekitar wilayah kilang tidak terganggu. Proses investigasi penyebab insiden tengah dilakukan untuk memastikan langkah pencegahan yang lebih optimal di masa mendatang. "Keselamatan pekerja, masyarakat, dan fasilitas merupakan prioritas utama kami. Terima kasih atas doa dan dukungannya," tutur Agustiawan. ====[4] (pta) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ kilang Dumai (www.cnnindonesia.com)^ kebakaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketentuan pemberhentian anggota dewan gubernur Bank Indonesia (BI) selama periode jabatannya kini telah diperbarui dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang merevisi UU Nomor 4 Tahun 2023 Ketentuan terbaru ini termuat dalam Pasal 48 RUU P2SK yang telah disepakati fraksi-fraksi di DPR saat tahapan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR dan merupakan hasil pembahasan di Komisi XI DPR. RUU P2SK terbaru ini akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR, Kamis (2/10/2025). Meski ada pembaruan soal ketentuan pemberhentian dewan gubernur BI dalam RUU P2SK, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, ini bukan berarti DPR mengikis independensi otoritas moneter itu dalam mengambil kebijakan. "BI sebagai lembaga independen, kemudian OJK sebagai lembaga negara yang independen, dan LPS sebagai lembaga negara yang independen itu aja," tegasnya saat ditemui di kawasan gedung DPR RI Jakarta, Rabu (1/10/2025). Dalam Pasal 48 RUU P2SK ada ketentuan tambahan pemberhentian dewan gubernur BI dalam masa jabatannya, selain yang sebelumnya telah di atur dalam UU terdahulunya, seperti mengundurkan diri; terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur; berhalangan tetap; atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan ketentuan pemberhentian itu ialah Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berhak didengar keterangannya. "Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden," sebagaimana tertulis dalam Pasal 48 RUU P2SK Rekomendasi itu bisa diberikan karena RUU P2SK mengamanatkan kepada DPR untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap otoritas moneter. Evaluasi kinerja ini dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan dan disampaikan kepada pimpinan DPR dalam bentuk rekomendasi. "Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat," dikutip dari Pasal 9A RUU P2SK. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Heboh RUU P2SK Ubah Mandat BI, Purbaya Buka Suara! [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Heboh RUU P2SK Ubah Mandat BI, Purbaya Buka Suara! (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Riwayat kredit ternyata sangat berpengaruh kegiatan masyarakat, bukan hanya yang berhubungan dengan pendanaan melainkan juga mencari pekerjaan. Hal itu dialami oleh 5 orang lulusan baru (fresh graduate) yang ditolak lamaran kerja karena status kolektibilitas 5 atau macet. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan kejadian ini dapat menumbuhkan kesadaran anak muda untuk tidak 'main-main' utang online. Sebab, perempuan yang akrab disapa Kiki itu menyebutkan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK dapat menunjukkan riwayat kredit seseorang dapat terlihat dengan lengkap. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukan NIK di KTP untuk dapat mengakses data SLIK seseorang. "Jadi anak-anak muda tuh aware, oh iya jangan main-main utang online 'abis itu aku ganti nomor, udah gak bisa ditagih'. Nggak gitu. Karena kalau udah pake KTP semuanya tuh akan masuk semua di SLIK ya," ujarnya selepas Seminar on Financial Inclusion di JCC Senayan, dikutip Kamis (2/10). Kiki mengatakan sudah banyak kasus anak muda terjerat utang online. Mereka adalah anak-anak sekolah konsumtif. Ada juga fresh graduate yang mengajukan pinjaman untuk membeli barang di kala menunggu waktu wisuda. "Makanya kan kadang-kadang anak-anak sekolah itu konsumtif, banyak denger cerita-cerita dari temen atau anaknya tuh sambil nunggu wisuda iseng-iseng. Ngajuin belitabgitu, pake pay later Terus akhirnya dari utangnya berapa jadi berkembang banyak, akhirnya mau cari kerja malah susah dan lainnya," kata Kiki. Maka dari itu, ia menyampaikan anak muda harus bertanggung jawab atas performa dan catatan keuangannya yang "sangat penting buat masa depan". Kiki mengatakan ada sebuah bank yang banyak menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengadukan ke OJK bahwa bank tersebut menolak sejumlah anak muda karena status mereka di SLIK. "Padahal mereka cuma utang di pay later itu berapa ratus ribu seribu, tapi macet dan lain-lain. Jadi itu sayang kan, lebih penting di rumah kan daripada belanja-belanja enggak jelas gitu," katanya. Maka dari itu, Kiki mengingatkan pula pentingnya mengecek SLIK saat hendak melamar kerja. Dalam hal ini, pihaknya sedang mengembangkan kapasitas SLIK. Sebab, sejak viralnya cuitan tersebut, masyarakat ramai-ramai mengecek status mereka di SLIK. Saking ramainya, banyak yang tidak berhasil mengecek riwayat kredit mereka. Nantinya, data SLIK akan semakin terintegrasi dan riwayat kredit seseorang dapat terlihat dengan lengkap. Dalam hal ini, OJK tengah menggodok pembentukan pusat data Fintech Lending (Pusdafil). Nantinya, pengajuan pinjol akan terintegrasi dengan SLIK OJK. Hal ini akan menjadi masalah bagi mereka yang memiliki berbagai tunggakan pinjaman. Kiki menyampaikan bahwa Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sudah meminta otoritas untuk memasukan data pinjol di SLIK. Sebab, selama ini banyak orang yang memilih untuk mengajukan pinjol karena belum terintegrasi dengan data SLIK. "Orang-orang ini kalau tahu data yang masuk SLIK mereka hati-hati [dalam mengajukan pinjaman]. Tapi kalau pinjol mereka tau nggak masuk data SLIK, [mereka] suka nggak bayar," pungkasnya. "Jadi plus minus sih [SLIK terintegrasi Pusdafil], jadi bagusnya adalah semua data terkoordinasi semua. Tapi nggak bagusnya ya, pasti lebih banyak orang yang kena catatan itu". Seperti diketahui, viral cuitan di Twitter yang menceritakan sebanyak lima orang lulusan baru gagal mendapatkan pekerjaan karena kredit macet. Akun @kawtus menjelaskan bahwa mereka tidak lolos melamar kerja karena kelimanya memiliki skor kredit kolektibilitas 5 atau macet. "Gilaaa. 5 orang freshgrad daftar di kantor tempatku kerja, kelimanya gak ada yang lolos karena BI Checking Kol 5. uwaww," tulis @kawtus di Twitter pada Senin (21/8/2023). Sebagai informasi, BI Checking kini bernama SLIK. SLIK berisi soal riwayat pinjaman debitur, termasuk mengenai kelancaran angsuran. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Banyak Diprotes Publik, OJK Panggil Manajemen Rupiah Cepat [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Banyak Diprotes Publik, OJK Panggil Manajemen Rupiah Cepat (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk./IDX: SRAJ) menjalin kemitraan strategis dengan BMW Astra (PT Astra International Tbk.-BMW Sales Operation) menghadirkan layanan kesehatan dan mobilitas premium. Kesepakatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan antara Chief Commercial Officer Mayapada Healthcare Benjamin Winoto dan Chief Executive BMW Astra Sanfrantis Tanu, disaksikan Presiden Direktur & CEO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Mengusung tema "Beyond Drive, Beyond Health", kolaborasi ini berfokus pada sinergi layanan kesehatan dan pengalaman berkendara berstandar internasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Melalui kerja sama ini, pasien dan dokter Mayapada Hospital akan mendapatkan fasilitas antar-jemput menggunakan kendaraan BMW Astra di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, dan Malang. Selain itu, pelanggan BMW Astra memperoleh akses layanan kesehatan lengkap dengan manfaat khusus di seluruh jaringan Mayapada Hospital, termasuk di Jakarta Selatan (Lebak Bulus dan Kuningan), Tangerang, Bogor, Surabaya, Bandung, hingga Mayapada Eye Centre. Chief Commercial Officer Mayapada Healthcare Benjamin Winoto mengatakan, kolaborasi ini lahir dari semangat layanan yang sama, di mana kepuasan pasien dan pelanggan menjadi prioritas utama. "Sinergi strategis ini memungkinkan kami terus meningkatkan layanan dan menghadirkan pengalaman yang sempurna dan berfokus pada patient experience, baik bagi pasien, dokter, maupun pelanggan dan karyawan BMW Astra," ujarnya, Rabu (1/10). Setiap aspek layanan dirancang, kata dia, agar mereka merasa diperhatikan, dihargai, nyaman, dan spesial. "Sekaligus mendukung gaya hidup sehat dan berkualitas di setiap langkah," katanya. Senada, Chief Executive BMW Astra Sanfrantis Tanu mengatakan, kerja sama Mayapada Healthcare dan BMW Astra akan meningkatkan value kedua belah pihak, meningkatkan pengalaman pelanggan dalam segi layanan premium. Kemudian, kolaborasi ini tidak hanya terbatas dalam layanan mobilitas saja, diharapkan pasien Mayapada Healthcare nantinya juga bisa menikmati layanan premium lainnya yang dimiliki BMW Astra. "Kami berharap kerja sama ini bisa sustain dan bisa mewujudkan visi Mayapada Healthcare dan BMW Astra untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan," ujarnya. Kerja sama antara Mayapada Healthcare dan BMW Astra lahir dari kolaborasi positif yang telah terjalin sejak tahun lalu di berbagai acara yang diselenggarakan BMW Astra di Jakarta maupun Mayapada Hospital di Surabaya. Kerja sama ini memastikan setiap momen berkendara tidak hanya nyaman, tetapi juga aman, serta mendukung setiap individu peduli akan kesehatannya dan menjalani gaya hidup sehat berkualitas dalam aktivitas sehari-hari. Presiden Direktur & CEO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia mengungkapkan, kolaborasi strategis ini membawa mutu dan kualitas layanan Mayapada Healthcare ke tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut, kata Navin, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan yang berpusat pada pasien (patient centered care). "Kami optimistis sinergi ini menciptakan nilai tambah bagi bagi pasien, dokter, dan stakeholders lainnya. Semoga hal ini membawa dampak positif yang berkelanjutan," ujar Navin. (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Mandiri merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-27 pada Kamis (2/10), dengan mengusung tema 'Sinergi Majukan Negeri' sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Perayaan ini dikemas melalui rangkaian promo khusus bertajuk 'HUT Mandiri Semua Hepi' yang berlangsung hingga 30 November 2025. Program tersebut menghadirkan berbagai penawaran yang mencakup kebutuhan finansial hingga gaya hidup masyarakat modern. SEVP Corporate Relations Bank Mandiri, M. Wisnu Trihanggodo, menyatakan bahwa perayaan ulang tahun ke-27 ini merupakan wujud upaya bank untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Memasuki usia ke-27 yang akan jatuh pada 2 Oktober 2025, kami ingin merangkul seluruh nasabah dan lapisan masyarakat serta menghadirkan nilai tambah. Sejalan dengan semangat kami dalam bersinergi untuk majukan negeri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10). Menyambut momen spesial ini, di sektor pembiayaan Bank Mandiri menghadirkan promo bunga spesial, serta cashback hingga Rp2,7 juta melalui produk Mandiri KPR dan Mandiri Auto. Tabungan Multicurrency juga memberikan kesempatan perjalanan ke Jepang bagi nasabah baru. Bank Mandiri juga menghadirkan kejutan gaya hidup urban lewat promo di merchant favorit. Promo HUT ke-27 Bank Mandiri. (Foto: Arsip Bank Mandiri)Promo gaya hidup di merchant-merchant favorit tersebut antara lain: Isi rumah lebih murah dengan harga mulai dari Rp27 ribu di Azko, IKEA, Informa, dan Selma.Nikmati menu spesial Rp27 ribu di Baskin Robbins, Coffee Bean & Tea Leaf, dan Wendy's.Makan sedap diskon s.d. Rp270 ribu di Seribu Rasa, Penang Bistro, Greyhound, Pepper Lunch, Shaburi, Kintan, dan Excelso.Checkout belanjaan jadi lebih hemat dengan diskon s.d. Rp1,27 juta di berbagai merchant e-commerce pilihan.Miliki gadget impian dengan diskon dan cashback s.d. Rp2,7 juta serta cicilan 0% hingga 24 bulan di digimap, iBox, erafone, Electronic City, dan Transmart.Belanja fesyen favorit diskon dan cashback s.d. Rp2,7 juta di Fossil, Mango, Marks & Spencer, Tumi, Urban Icon, Voila.id, Metro, Seibu, Galeries Lafayette, dan Havaianas.Liburan asik diskon s.d. Rp2,7 juta di berbagai merchant travel agent dan transportasi pilihan.Serta beragam promo spesial di berbagai merchant-merchant pilihan lainnya.Rangkaian promo HUT ke-27 Bank Mandiri mencerminkan komitmen bank dalam menghadirkan solusi finansial yang relevan dan mendukung kebutuhan masyarakat. Informasi lengkap mengenai promo dapat diakses melalui bmri.id/HUTMandiri27[1]. (rir) References^ bmri.id/HUTMandiri27 (www.cnnindonesia.com)Sumber