bot

[unable to retrieve full-text content] Bagaimana arus logistik di pelabuhan atau terminal di tengah masa pandemi Corona?Sumber

Jakarta - Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan karena terdampak dari virus Corona. Bahkan, harga minyak Amerika Serikat (AS) sempat minus. Namun, PT Pertamina (Persero) hingga saat ini belum menurunkan harga jual BBM-nya. Terkait hal tersebut, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, pihaknya tak mengubah harga BBM subsidi maupun penugasan sejak 2016. Padahal, harga minyak sempat tinggi. "Kenapa kita belum menurunkan harga, harga BBM subsidi maupun penugasan sejak 2016 tidak mengalami kenaikan walaupun waktu itu sempat harga minyak dunia tinggi," katanya dalam teleconference, Minggu (3//5/2020). Produk non subsidi, kata Fajriyah, juga telah mengalami penurunan seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, dan lain-lain. "Januari 2020 dan Februari 2020 untuk Pertamax series. Di 2019 sudah ada dua kali juga penurunan beberapa produk tersebut," katanya. "Penurunan terus kami lakukan, evaluasi harga kami lakukan sampai saat ini Pertamina terus memonitor dinamika harga crude dunia," sambungnya. Dia bilang, pihaknya tengah menyoroti perkembangan minyak kaitannya kondisi global. Menurutnya, berbagai negara mengalami kondisi berbeda karena dampak Corona. China sendiri tengah mengalami perbaikan yang diperkirakan akan mempengaruhi harga minyak. Selain itu, OPEC juga berniat memangkas produksi untuk mendorong harga minyak. "Sejalan informasi dari ESDM kita masih menunggu kelanjutan produsen minyak OPEC maupun non OPEC yang akan mengurangi produksi sekitar 9,7 juta barel per hari mulai Mei sampai dengan Juni 2020," tutupnya. Simak Video "Gegara Corona, Penjualan Pertamina Terendah Sepanjang Sejarah" [==] (acd/eds) Sumber

Jakarta - Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan karena terdampak dari virus Corona. Bahkan, harga minyak Amerika Serikat (AS) sempat minus. Namun, PT Pertamina (Persero) hingga saat ini belum menurunkan harga jual BBM-nya. Terkait hal tersebut, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, pihaknya tak mengubah harga BBM subsidi maupun penugasan sejak 2016. Padahal, harga minyak sempat tinggi. "Kenapa kita belum menurunkan harga, harga BBM subsidi maupun penugasan sejak 2016 tidak mengalami kenaikan walaupun waktu itu sempat harga minyak dunia tinggi," katanya dalam teleconference, Minggu (3//5/2020). Produk non subsidi, kata Fajriyah, juga telah mengalami penurunan seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, dan lain-lain. "Januari 2020 dan Februari 2020 untuk Pertamax series. Di 2019 sudah ada dua kali juga penurunan beberapa produk tersebut," katanya. "Penurunan terus kami lakukan, evaluasi harga kami lakukan sampai saat ini Pertamina terus memonitor dinamika harga crude dunia," sambungnya. Dia bilang, pihaknya tengah menyoroti perkembangan minyak kaitannya kondisi global. Menurutnya, berbagai negara mengalami kondisi berbeda karena dampak Corona. China sendiri tengah mengalami perbaikan yang diperkirakan akan mempengaruhi harga minyak. Selain itu, OPEC juga berniat memangkas produksi untuk mendorong harga minyak. "Sejalan informasi dari ESDM kita masih menunggu kelanjutan produsen minyak OPEC maupun non OPEC yang akan mengurangi produksi sekitar 9,7 juta barel per hari mulai Mei sampai dengan Juni 2020," tutupnya. Simak Video "Gegara Corona, Penjualan Pertamina Terendah Sepanjang Sejarah" [==] (acd/eds) Sumber

New Mexico - Di tengah pandemi Corona, Virgin Galactic tetap menguji terbang pesawat SpaceShipTwo, yang akan membuka wisata luar angkasa di masa mendatang. Uji coba yang dilakukan di New Mexico, AS, tidak mengalami kendala berarti. Justru, Virgin Galactic, dengan menjajal pesawat tersebut telah mencapai beberapa titik uji sebelum akhirnya mendarat sempurna di Spaceport America. "Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim kami karena telah mencapai tonggak sejarah penerbangan ini, terutama selama masa-masa sulit ini," ujar CEO Virgin Galactic George Whiteside. Dengan komitmen yang terus dijalankan maka ia yakin segera memungkinkan penerbangan menuju luar angkasa secara komersil. "Dedikasi dan kreativitas yang akan memungkinkan kami untuk terus dengan aman menuju tujuan peluncuran komersial kami," sebutnya. Uji terbang SpaceShipTwo ini juga memberikan kesempatan bagi perusahaan melakukan berbagai manuver, yang nantinya dijadikan data berkaitan kualitas dan kinerja pesawat ini. Sementara itu, titik uji yang dimaksud sebelumnya, seperti dikutip dari Slashgear, Minggu (3/5/2020) membantu peningkatan pemodelan aerodinamisnya. Pada akhirnya, semua tujuan pengujian penerbangan tercapai. Meski belum pasti kapan wisata luar angkasa ini akan dilakukan, perusahaan besutan Richard Branson ini mengharapkan cita-cita tersebut tercapai dalam waktu dekat. Dalam mengantarkan wisatawan ke antariksa, Virgin Galactic akan menggunakan Pesawat SpaceShipTwo, yang dikenal VSS Unity, punya kapasitas enam orang dan 2 kru ini hampir siap diterbangkan ke orbit dan kembali lagi ke bumi. Pesawat yang telah melalui serangkaian uji coba tersebut akan dipindahkan ke Spaceport America di New Mexico, Amerika Serikat, sebuah pusat wisata komersial yang dikelola Virgin Galactic. SpaceShipTwo dirancang untuk meluncur di angkasa setelah diangkut oleh pesawat WhiteKnigtTwo. Proses peluncuran ini terjadi setelah berada di ketinggian 50.000 kaki atau 15.000 meter dari daratan. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (agt/fyk) Sumber

Jakarta - Bioskop di sejumlah wilayah terpaksa harus tutup setelah adanya larangan aktivitas di luar rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19). Hal itu turut membuat industri perfilman lumpuh. Produser film, Chand Parwez Servia mengatakan situasi pandemi ini sangat berdampak bagi industri perfilman Indonesia. Dari prediksi 60 juta penonton di tahun 2020, saat ini baru terealisasi kurang dari 20%. "Tahun 2020 kita prediksi akan ada sekitar sedikitnya 60 juta penonton film Indonesia di bioskop dan diharapkan film Indonesia bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Yang kita alami sekarang adalah kurang dari 20% karena Maret kita sudah tidak jalan," kata Parwez saat gala premier film dokumenter Back Up melalui virtual, Minggu (3/5/2020). Parwez menyebut kemungkinan hanya bisa mempertahankan 20% penonton dari 60 juta penonton di tahun ini. Sehingga kerugian diperkirakan mencapai triliunan rupiah. "Kita hanya bisa menyelamatkan 20% dari 60 juta penonton yang kita harapkan di tahun 2020. Sehingga bisa dihitung kalau satu tiket Rp 50.000 itu jumlahnya triliunan (kerugian)," ucapnya. Meski begitu, ia berharap para pekerja di insan perfilman tidak diam saja menunggu pandemi selesai. Menurutnya banyak yang bisa dilakukan untuk menyiasati dampak, salah satunya dengan membuat pemutaran film secara online. "Dampaknya terhadap para pekerja film dan para kreator ini sesuatu yang harus kita sikapi. Keselamatan adalah yang utama tapi ini bisa disikapi dengan pola kerja yang bisa menjaga keselamatan itu sendiri. Bukan berarti keselamatan yang utama terus kita tidak melakukan apa-apa. Saya lihat kita sudah menjadi orang-orang yang lebih aktif, lebih kreatif melalui seperti ini, virtual digital," ucapnya. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Bioskop di sejumlah wilayah terpaksa harus tutup setelah adanya larangan aktivitas di luar rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19). Hal itu turut membuat industri perfilman lumpuh. Produser film, Chand Parwez Servia mengatakan situasi pandemi ini sangat berdampak bagi industri perfilman Indonesia. Dari prediksi 60 juta penonton di tahun 2020, saat ini baru terealisasi kurang dari 20%. "Tahun 2020 kita prediksi akan ada sekitar sedikitnya 60 juta penonton film Indonesia di bioskop dan diharapkan film Indonesia bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Yang kita alami sekarang adalah kurang dari 20% karena Maret kita sudah tidak jalan," kata Parwez saat gala premier film dokumenter Back Up melalui virtual, Minggu (3/5/2020). Parwez menyebut kemungkinan hanya bisa mempertahankan 20% penonton dari 60 juta penonton di tahun ini. Sehingga kerugian diperkirakan mencapai triliunan rupiah. "Kita hanya bisa menyelamatkan 20% dari 60 juta penonton yang kita harapkan di tahun 2020. Sehingga bisa dihitung kalau satu tiket Rp 50.000 itu jumlahnya triliunan (kerugian)," ucapnya. Meski begitu, ia berharap para pekerja di insan perfilman tidak diam saja menunggu pandemi selesai. Menurutnya banyak yang bisa dilakukan untuk menyiasati dampak, salah satunya dengan membuat pemutaran film secara online. "Dampaknya terhadap para pekerja film dan para kreator ini sesuatu yang harus kita sikapi. Keselamatan adalah yang utama tapi ini bisa disikapi dengan pola kerja yang bisa menjaga keselamatan itu sendiri. Bukan berarti keselamatan yang utama terus kita tidak melakukan apa-apa. Saya lihat kita sudah menjadi orang-orang yang lebih aktif, lebih kreatif melalui seperti ini, virtual digital," ucapnya. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Ezviz menawarkan jajaran produk kamera CCTV-nya yang terbaru di tengah pandemi Corona, dan menurut mereka memang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Hal tersebut dikarenakan menurut Ezviz pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat banyak ruang perkantoran dan tempat usaha yang kosong. Jadi diperlukan sistem keamanan seperti CCTV dan sensor alarm untuk mengurangi risiko kriminalitas. Ada beberapa produk smart camera yang ditawarkan sub brand Hikvision ini, seperti kamera WiFi C1C untuk dalam ruangan, C1C PIR yang dilengkapi sensor PIR untuk meningkatkan akurasi peringatan, dan C3W Color Night Vision untuk kamera luar ruangan. "Bagi pelaku usaha yang membutuhkan peningkatan dalam sistem pengawasan mereka, smart camera menjadi solusi yang mudah dan praktis untuk diimplementasikan. Melalui lini produk smart camera Ezviz, kami ingin menunjukkan komitmen dalam menghadirkan kehidupan yang aman, nyaman, dan cerdas bagi setiap orang," ujar Howard Yang, Country Manager Ezviz Indonesia dalam keterangan yang diterima detikINET. Ezviz CCTV Foto: Dok. Ezviz C1C tersedia dalam dua varian resolusi, yaitu 1 MP dengan resolusi 720p dan 2MP dengan resolusi 1080p, sedangkan C1C PIR dan C3W Color Night Vision hanya memiliki 1 varian 2MP dengan resolusi 1080p. Ketiga produk memiliki fungsi dan fitur cerdas yang dapat meningkatkan keamanan secara signifikan seperti deteksi gerakan (motion detection). Pengguna dapat mengatur area yang dimonitor akan perubahan gerakan yang terjadi. Pengguna juga dapat mengatur alarm dengan 3 mode dering lagu yang dapat dipilih (intense, soft, silent). C1C dan C1C PIR juga memiliki fitur penglihatan malam dengan inframerah, lensa sudut lebar 130°, mikrofon dan speaker yang mendukung komunikasi dua arah, koneksi nirkabel 2,4GHz, dan dukungan penyimpanan lokal dengan MicroSD hingga 256GB. Perbedaan di antara kedua produk ini adalah C1C PIR yang mendukung sensor temperatur agar fitur deteksi gerakan tidak menangkap gerakan dari benda mati. Berbeda dengan dua produk di atas, C3W Color Night Vision merupakan smart camera untuk penggunaan di luar ruangan dilengkapi dengan dua lampu sorot internal dan lensa optik yang diklaim mampu menangkap gambar yang cerah dan berwarna bahkan di malam hari. Perlindungan air dan debu IP67 menunjang fungsi optimal C3W di segala suhu dan cuaca. Bahkan C3W Color Night, selain suara alarm yang standar yang sudah disediakan, juga dapat dimodifikasi suara alarm dengan rekaman suara manusia atau hewan. Seluruh perangkat smart camera dari Ezviz telah mendukung penyimpanan 3 lokasi secara bersamaan yaitu penyimpanan lokal MicroSD, penyimpanan Cloud terenkripsi, dan juga NVR sehingga menjamin keamanan file rekaman ketika perangkat mengalami gangguan atau kerusakan. Simak Video "Detik-detik Pria di Jambi Disatroni Rampok Bersenpi" [==] (asj/asj) ezviz cctv Sumber

Jakarta - Pemerintah sudah mengambil keputusan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lebaran tahun ini. Ada kategori jabatan yang tidak akan mendapatkan THR karena adanya pandemi virus Corona (COVID-19). Pemerintah pun telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. RPP tersebut mengkategorikan pegawai yang dapat THR maupun tidak. RPP tersebut dimuat dalam salinan draf surat Menteri Keuangan tertanggal 30 April yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin menjelaskan draf RPP tersebut belum final dan masih akan ada perubahan di dalamnya. "Ini versi belum resmi, masih draft dan ada yang akan berubah," kata dia kepada detikcom melalui pesan singkat, Minggu (3/5/2020). Pada pasal 5 RPP tersebut disebutkan bahwa tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada: 1. Pejabat Negara, kecuali hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 2. Wakil menteri 3. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi 4.PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama 5. Dewan Pengawas BLU 6. Dewan Pengawas LPP 7. Staf khusus di lingkungan kementerian 8. Hakim Adhoc 9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pejabat Pengelola BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Negara, wakil menteri, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama 11. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 12. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (toy/eds) Sumber

Jakarta - Pemerintah sudah mengambil keputusan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lebaran tahun ini. Ada kategori jabatan yang tidak akan mendapatkan THR karena adanya pandemi virus Corona (COVID-19). Pemerintah pun telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. RPP tersebut mengkategorikan pegawai yang dapat THR maupun tidak. RPP tersebut dimuat dalam salinan draf surat Menteri Keuangan tertanggal 30 April yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin menjelaskan draf RPP tersebut belum final dan masih akan ada perubahan di dalamnya. "Ini versi belum resmi, masih draft dan ada yang akan berubah," kata dia kepada detikcom melalui pesan singkat, Minggu (3/5/2020). Pada pasal 5 RPP tersebut disebutkan bahwa tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada: 1. Pejabat Negara, kecuali hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 2. Wakil menteri 3. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi 4.PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama 5. Dewan Pengawas BLU 6. Dewan Pengawas LPP 7. Staf khusus di lingkungan kementerian 8. Hakim Adhoc 9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pejabat Pengelola BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Negara, wakil menteri, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama 11. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 12. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (toy/eds) Sumber

Jakarta - Tokopedia menjamin data pembayaran jual-beli beli di e-commerce miliknya tetap aman meskipun ada pihak yang berupaya meretas jejaring toko online tersebut. Informasi peretasan awalnya diungkap akun Twitter @underthebreach. Di situ disebutkan peretasan terjadi pada Maret 2020 dan mempengaruhi 15 juta pengguna. "Tokopedia memastikan tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran, termasuk informasi kartu debit, kartu kredit dan OVO, di Tokopedia tetap terjaga keamanannya," kata VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak melalui keterangan tertulis, Minggu (3/5/2020). Berkaitan dengan isu yang beredar, dia mengatakan pihaknya menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun pihaknya memastikan, informasi penting pengguna, seperti password, tetap berhasil terlindungi. "Kami selalu berupaya menjaga kerahasiaan data pengguna karena bisnis Tokopedia adalah bisnis kepercayaan. Keamanan data pengguna merupakan prioritas utama Tokopedia," jelasnya. Namun untuk berjaga-jaga, pihaknya tetap menganjurkan pengguna Tokopedia mengganti kata sandi (password) secara berkala. Selain itu pihaknya meminta pengguna untuk menjaga kerahasiaan kode OTP sebagai sistem keamanan berlapis. "Saat ini, kami terus melakukan investigasi dan belum ada informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan," tambahnya. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (toy/eds) Sumber

Jakarta - Tokopedia dilanda awan mendung lantaran diduga ada 91 juta data pengguna dijual di situs gelap. Begini saran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada para pengguna tersebut. Satu hal yang paling penting dalam situasi seperti ini, yaitu agar user menjaga keamanan akun masing-masing. Hal itu bisa diimplementasikan dengan rutin mengganti password akun. Begitu juga soal kode One Time Password (OTP) yang biasanya berupa SMS kepada pengguna, di mana isinya ada 6 digit angka dan berlaku dalam waktu singkat. OTP ini merupakan kode verifikasi untuk masuk ke sebuah akun. "Password dan OTP hanya dibutuhkan oleh sistem. Jadi, kalau ada permintaan password atau OTP dari orang sudah dipastikan itu penipuan," ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Minggu (3/5/2020). Saat ini, kata mantan Ketua Umum APJII tersebut, banyak penipuan menggunakan phising untuk mencuri password dan OTP. Jadi kode tersebut harus hanya kalian saja yang ketahui tanpa diberikan kepada orang lain. Imbauan Kominfo lainnya yaitu jangan sembarang klik tautan dari orang lain. Sebab, bisa saja tautan tersebut berujung akun kalian dikuasai hacker. "Sebelum kita meng-klik tautan yg kita terima lewat email, pastikan keaslian alamat email pengirim. Cara membaca alamat email dari belakang ke depan," ungkap pria yang disapa Semmy ini. Adapun kasus dugaan pembocoran data pengguna Tokopedia ini akan didalami Kominfo dengan memanggil perusahaan besutan William Tanuwijaya itu. Disampaikan Dirjen Aptika, sejauh ini komunikasi antara Kominfo dan Tokopedia masih sebatas surat-menyurat dan telepon. Disampaikan Semuel, dalam waktu dekat ini, Kominfo akan memanggil perwakilan Tokopedia. Adapun pertemuan tersebut akan dilakukan secara online, mengingat saat ini tengah terjadi pandemi Corona yang mengharuskan physycal distancing. "Sudah kirim surat dan telepon. Sedang diatur pertemuan online minggu ini," kata Semuel. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (agt/fyk) Sumber

Jakarta - Program Kartu Pra Kerja kerap mendapat sorotan tajam. Mulai dari pelatihan yang disebut mirip konten gratisan di YouTube, hingga pelatihan yang dinilai tidak efektif karena dilakukan secara online. Lalu, pemerintah harus apa? Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai pemerintah harus melakukan pelatihan lanjutan setelah pandemi virus Corona berakhir. Jadi peserta yang sekarang tidak hanya mengikuti pelatihan secara online. "Sekarang memang lagi pandemi, tidak bisa mencari kerja tapi setelah pandemi harusnya skill itu dibutuhkan. Tapi kalau pengetahuannya setelah pandemi hilang kan menjadi sia-sia. Dia harus ikut yang benarnya jadi tidak sekadar sekarang online. Kalau dia di daerah ya itu dilakukan di daerah masing-masing, kerja sama dengan lembaga pelatihan pada tingkat lokal sehingga mereka bisa mendapat pelatihan offline yang memang dibutuhkan," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (3/5/2020). Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menambahkan, pemerintah harus menggandeng dunia usaha untuk menyerap peserta dari Kartu Pra Kerja. "Penting sekali untuk penyerapan hasil pelatihan supaya lebih efektif. Kecuali kalau untuk pelatihan yang ingin berwirausaha, bukan untuk melamar ke perusahaan ya tidak perlu," ujar Faisal dihubungi secara terpisah. Menurutnya, saat ini pemerintah belum ada upaya untuk menghubungkan antara peserta dengan dunia usaha. Sehingga efektifitas peserta mendapat pekerjaan setelah mengikuti pelatihan dinilai rendah. "Kekurangannya menurut saya bridging antara orang yang sudah dilatih dengan dunia usahanya. Selama itu belum ada upaya untuk bagaimana me-link-kan lulusan yang dilatih dengan dunia industri, saya pikir efektifitasnya rendah," ucapnya. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - PT Pertamina (Persero) memastikan kesiapan distribusi LPG dan BBM di bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dengan mengerahkan Satuan Tugas Ramadhan, Idul Fitri, dan COVID-19 (Satgas Rafico). Pertamina juga menambah pasokan LPG di wilayah Marketing Operation Region (MOR) III meliputi area DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Unit Manager Communication Relations & CSR MOR III Dewi Sri Utami mengungkapkan, ada kenaikan konsumsi LPG Bright Gas 5 Kg dan 12 Kg sebesar 3%, dan konsumsi LPG 3 Kg naik 16%. Untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi LPG, selama bulan April Sales Area Retail Karawang telah melakukan penambahan pasokan (fakultatif) LPG 3 Kg lebih dari 50% dibanding konsumsi harian normal masyarakat. Penambahan tersebut dikucurkan secara bertahap sejak 1-29 April 2020. "Kami memastikan stok BBM dan LPG saat ini berada dalam kondisi penuh dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada bulan Ramadhan ini. Pertamina juga telah melakukan tambahan pasokan (fakultatif) untuk LPG di wilayah MOR III, yang distribusikan kepada masyarakat melalui agen dan pangkalan LPG resmi Pertamina," ujar Dewi. Sementara itu, Dewi mengatakan, konsumsi BBM di wilayah Kota/Kab Bekasi, Purwakarta, Subang dan Karawang (Purwasuka) mengalami penurunan sebagai dampak dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kebijakan work from home (WFH). Pada bulan April 2020, produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) turun sebesar 30% dan Gasoil (Dexlite dan Pertamina Dex) terkoreksi 28%, dibandingkan dengan konsumsi BBM normal. Pada kondisi normal, konsumsi rata-rata Gasoline di wilayah Kota/Kab Bekasi dan Purwasuka, yang termasuk dalam Sales Area Retail Karawang, mencapai 4.523 kilo liter (KL) per hari, sedangkan Gasoil pada kondisi normal adalah 2.369 KL/hari. "Walau demikian, sebagai bentuk komitmen kami untuk melayani kebutuhan masyarakat, seluruh SPBU tetap beroperasi dan tidak ada yang tutup, termasuk SPBU yang berada di ruas tol Jakarta-Cikampek dan sebaliknya," ujar Dewi. Ia menambahkan, untuk menjaga ketersediaan LPG dan BBM, Pertamina tetap beroperasi dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19, serta menaati kebijakan pemerintah pusat dan daerah. "Dalam menghadapi Ramadhan, Idul Fitri, dan pandemi COVID-19, sebagian besar pekerja di Pertamina MOR III tidak melakukan WFH (work from home), karena harus menjalankan operasional seperti di fuel terminal, depot LPG untuk memastikan kelancaran distribusi energi ke masyarakat," jelasnya. Sebagai informasi, Satgas Rafico Pertamina 2020 bekerja efektif mulai 1 April 2020 hingga 8 Juni untuk menjaga keberlangsungan penyaluran energi. Masyarakat dapat menghubungi Call Center 135 untuk informasi maupun pemesanan produk Pertamina yakni BBM dan LPG Non Subsidi melalui Pertamina Delivery Service. Simak Video "Gegara Corona, Penjualan Pertamina Terendah Sepanjang Sejarah" [==] (ega/eds) Sumber

BI telah mengumumkan penurunan suku bunga kartu kredit sebesar 0,25 persen == JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan penurunan suku bunga kartu kredit sebesar 0,25 persen menjadi dua persen yang telah berlaku sejak 1 Mei 2020. Kemudian Bank Indonesia menurunkan pembayaran minimum kartu kredit sebesar lima persen dari awalnya 10 persen dari total tagihan. Bank sentral juga menurunkan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran kartu kredit dari awalnya sebesar tiga persen atau maksimal Rp 150 ribu menjadi satu persen atau maksimal Rp 100 ribu. Adapun keseluruhan aturan ini berlaku hingga 31 Desember 2020. Gayung bersambut, perbankan BUMN turut menyesuaikan kebijakan tersebut. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menurunkan suku bunga maksimum kartu kredit sebesar dua persen, efektif berlaku per 1 Mei 2020 sesuai dengan arahan Bank Indonesia. “Penurunan suku bunga maksimum sudah kami sosialisasikan kepada nasabah sejak 23 April melalui media komunikasi yang ada,” ujarn SVP Credit Card Group Bank Mandiri Lila Noya ketika dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (3/4). Menurutnya para nasabah dapat melihat informasi perubahan tersebut pada lembar penagihan yang akan diterima mulai Mei 2020. “Kami menginformasikan kepada nasabah melalui lembar tagihan bulan, sehingga diharapkan nasabh mendapatkan keringanan dan tetap menjaga kelancaran pembayaran tagihannya,” ucapnya. Perseroan mencatat volume transaksi kartu kredit pada Maret secara tahunan masih tumbuh stabil. Namun jika dibandingkan dengan Februari 2020, pada Maret 2020 penurunan sebesar dua digital secara persentase. Sementara Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Corina Leyla Karnelies menambahkan dengan aturan baru ini, bunga 2,25 persen akan tetap diberlakukan untuk tagihan atas transaksi yang dilakukan hingga 30 April 2020. “Selanjutnya, bunga baru akan diterapkan untuk tagihan transaksi 1 Mei 2020,” ucapnya. BNI juga melonggarkan persentase minimum pembayaran dari semula 10 persen, menjadi lima persen. Kemudian denda keterlambatan pembayaran diturunkan menjadi satu persen dari total tagihan atau maksimal Rp 100 ribu, dari sebelumnya tiga persen dari total tagihan atau maksimal Rp 150 ribu. "Bagi nasabah yang sempat terlambat membayar tagihan pun berlaku keringanan. Denda Keterlambatan atau tambahan nilai tagihan yang akan muncul bila tidak dilakukan pembayaran, atau pembayaran kurang dari minimum payment, atau pembayaran setelah jatuh tempo," jelasnya. Terakhir para nasabah terdampak Covid-19 juga dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran tagihan kartu kredit. Para nasabah dapat menghubungi BNI Call 1500046. Langkah-langkah tersebut dilakukan BNI, sebagai respon dari kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit Masa Covid 19 sesuai surat BI No. 22/263/DKSP/Srt/B tanggal 15 April 2020. "Kemudahan-kemudahan tersebut dapat memperkuat jaring pengaman keuangan pemegang Kartu Kredit BNI dan menambah penyangga ekonominya disaat pandemi Covid - 19 ini," ucapnya. Sumber

Jakarta - Kabar tak sedap datang dari Tokopedia. Informasi ini diungkap melalui akun Twitter @underthebreach. Akun ini menyebut bahwa peretasan data terjadi pada Maret 2020 dan mempengaruhi jutaan pengguna. "Basis data berisi email, hash kata sandi, nama," ujar akun @underthebreach. Akun @GilangHamidy pun membalas cuitan dari @underthebreach menyarankan pengguna Tokopedia untuk mengganti password. Berikut cara ganti password Tokopedia yang bisa kamu ikuti: 1. Buka situs atau aplikasi Tokopedia dan masuk (login) ke akun kamu. 2. Klik tab "Akun" yang berada di pojok kanan bawah aplikasi dan klik ikon "Pengaturan". Lalu pilih menu "Akun" dan klik menu "Kata Sandi". 3. Masukkan kata sandi lama dan baru di kolom yang tersedia dan klik tombol "Simpan". Selain itu, kamu juga bisa menambahkan enam digit PIN Tokopedia kamu dengan cara sebagai berikut: 1. Klik menu "PIN Tokopedia" pada tampilan "Atur Akun" tadi. 2. PIN akan diminta ketika akun Tokopedia kamu digunakan untuk bertransaksi. Dan kamu juga bisa menghapus rekening bank yang sudah didaftarkan di Tokopedia dengan cara: 1. Klik "Akun Bank" di menu utama "Atur Akun". 2. Pada tampilan akun bank pilih nomor rekening yang terdaftar dan klik "Hapus". Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (lus/erd) Sumber

Jakarta - Pelatihan yang tersedia dalam Kartu Pra Kerja banyak menjadi sorotan. Salah satu pelatihan yang tersedia adalah belajar bahasa Inggris untuk driver ojek online (ojol). Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai pelatihan itu kurang efektif untuk driver ojol. Ia menyebut kemungkinan peserta tidak mendapat apa-apa setelah mengikuti pelatihan tersebut. "Apakah dengan pelatihan tersebut mereka bisa? Kami khawatir mereka tidak mendapat apa-apa karena setelah mereka mendapat pelatihan kembali lagi jadi ojol. Jadi kurang efektif menurut saya," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (3/5/2020). Lagi pula, penerapan bahasa Inggris di lapangan minim digunakan. Pelatihan yang dibuat secara online jadi salah satu alasan pelatihan ini kurang efektif. "Bahasa Inggris bagi ojol seberapa banyak orang luar yang menggunakan ojol? Mayoritas kan produk kita. Hanya sebatas ya pengin tahu, tapi setelah itu nggak mungkin (langsung bisa). Harus ada penerapan, harus ada evaluasi. Di tes bahasa Inggrisnya seperti apa, komunikasinya. Kan online nggak efektif. Dia harus di tes apa ngomongnya dan dilatih, kan nggak bisa dengan online," ujarnya. Untuk itu, Tauhid berharap semua pelatihan yang ada di Kartu Pra Kerja tidak hanya dilakukan secara online. Peserta seharusnya didorong untuk melakukan pelatihan lanjutan setelah pandemi virus Corona berakhir. "Yang sekarang diajukan ikut basic-basic, nanti dia harus ikut yang benarnya jadi tidak sekadar sekarang online. Kalau dia di daerah ya itu dilakukan di daerah masing-masing, kerja sama dengan lembaga pelatihan pada tingkat lokal sehingga mereka bisa mendapat pelatihan offline yang memang dibutuhkan," harapnya. Simak Video "Hannah Al Rashid Jadi Korban Catcalling Driver Ojol" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Dalam bulan Ramadhan kali ini, PT Pertamina (Persero) memastikan kesiapan pasokan LPG dan BBM terutama di wilayah Marketing Operation Region (MOR) III Jawa bagian Barat. Pertamina pun memberikan promo menarik bagi pengguna LPG selama bulan Ramadhan kali ini. Salah satunya, promo diskon khusus bagi konsumen yang memesan Bright Gas melalui Call Center Pertamina 135 akan mendapat diskon biaya isi ulang hingga 25% serta bebas biaya antar. Promo ini berlaku nasional, sejak 20 April hingga 18 Juni 2020. Selain itu terdapat juga program penukaran (trade-in) tabung LPG subsidi 3 Kg menjadi Bright Gas 5,5Kg atau 12Kg. Pada program ini, masyarakat dapat menikmati potongan harga saat penukaran tabung, bahkan dapat memperoleh tabung perdana Bright Gas 12 Kg secara gratis untuk penukaran 3 tabung LPG 3Kg. Promo ini berlangsung nasional sejak 1 Mei - 30 Juni 2020. "Melalui berbagai promo pada bulan Ramadhan ini, serta dengan akses layanan antar Pertamina Delivery Service, kami berharap masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman dan tenang. Pertamina berkomitmen untuk menyediakan energi, tulus tak berhenti," ujar Unit Manager Communication Relations & CSR MOR III Dewi Sri Utami dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2020). Di sisi lain, Pertamina memastikan keamanan pasokan LPG dan BBM di wilayah Marketing Operation Region (MOR) III Jawa bagian Barat, melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Melalui Satuan Tugas Ramadhan, Idul Fitri (Satgas RAFICO) Pertamina tak berhenti menyalurkan energi, di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dewi menjelaskan selama masa PSBB, Penyaluran BBM dan LPG ke masyarakat tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol keamanan pencegahan COVID-19 serta kebijakan Pemerintah pusat maupun daerah. "Dalam menghadapi Ramadhan, Idul Fitri, dan pandemi COVID-19, sebagian besar pekerja di Pertamina MOR III tidak melakukan WFH (work from home ), karena harus menjalankan operasional seperti di Fuel Terminal, Depot LPG untuk memastikan kelancaran distribusi energi ke masyarakat," jelasnya. Sementara itu, Dewi mengatakan saat ini konsumsi BBM di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) mengalami penurunan sebagai dampak dari PSBB dan WFH. Pada bulan April 2020, produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo turun sebesar 16% dan Gasoil (Dexlite dan Pertamina Dex) terkoreksi 15%, dibandingkan dengan konsumsi BBM normal. Pada kondisi normal, konsumsi rata-rata Gasoline mencapai 1.778 kilo liter (KL) per hari. Sedangkan, Gasoil pada kondisi normal adalah 958 KL/hari. "Walau demikian, sebagai bentuk komitmen kami untuk melayani kebutuhan masyarakat, seluruh SPBU tetap beroperasi dan tidak ada yang tutup," ujarnya. Sementara itu, untuk kebutuhan LPG di sektor rumah tangga saat ini meningkat karena sebagian besar masyarakat kini beraktivitas dari rumah. Pada bulan April, konsumsi LPG non subsidi untuk sektor rumah tangga, yakni Bright Gas 5,5KG dan 12 KG, naik 15%. Kenaikan serupa juga dialami LPG subsidi 3 kilogram (KG), mencapai 13%. Untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi LPG ini, selama bulan April, Sales Area Retail Cirebon telah melakukan penambahan pasokan (fakultatif) LPG hingga 50% dari pasokan harian normal. Masyarakat yang berhak untuk memperoleh tabung LPG melon ini dapat membeli langsung di agen dan pangkalan, dimana terdapat 97 agen dan 5.890 pangkalan LPG PSO yang tersebar di wilayah Ciayumajakuning. "Kami memastikan stok BBM dan LPG saat ini berada dalam kondisi penuh dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada bulan Ramadhan ini. Pertamina juga telah melakukan tambahan pasokan (fakultatif) untuk LPG di wilayah MOR III, yang didistribusikan kepada masyarakat melalui agen dan pangkalan LPG resmi Pertamina," tambah Dewi. Satgas Rafico Pertamina 2020 telah aktif sejak 1 April 2020 hingga 8 Juni untuk menjaga keberlangsungan penyaluran energi. Masyarakat dapat menghubungi Call Center 135 untuk informasi maupun pemesanan produk Pertamina yakni BBK dan LPG Non Subsidi dalam program Pertamina Delivery Service. Untuk informasi detail mengenai program promo, serta produk layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Call Center Pertamina 135. Simak Video "Kesiapan RS Pertamina Jadi Rumah Sakit Rujukan Pasien Covid-19" [==] (ega/eds) Sumber

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memanggil Tokopedia terkait kasus dugaan kebocoran 91 juta data pengguna di situs gelap. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, sejauh ini komunikasi antara Kominfo dan Tokopedia masih sebatas surat-menyurat dan telepon. Disampaikan Semuel, dalam waktu dekat ini, Kominfo akan memanggil perwakilan Tokopedia. Adapun pertemuan tersebut akan dilakukan secara online, mengingat saat ini tengah terjadi pandemi Corona yang mengharuskan physical distancing. "Sudah kirim surat dan telepon. Sedang diatur pertemuan online minggu ini," kata Semuel kepada detikINET, Minggu (3/5/2020). Dalam berkirim surat tersebut, perusahaan e-commerce yang dipimpin William Tanuwijaya sudah melakukan beberapa langkah atas dugaan pembocoran data pengguna tersebut. Pria yang disapa Semmy ini memaparkan langkah yang harus dilakukan Tokopedia, di antaranya (1) memberitahu pemilik akun yang kemungkinan data pribadinya terekspos, (2) segera melakukan pengamanan sistem dari meluasnya data breach, dan (3) melakukan investigasi internal mencari tahu penyebab data breach di Tokopedia. "Yang dilaporkan ke kami, poin satu dan dua sudah di lakukan dan poin 3 sedang dalam proses," kata Dirjen Aptika ini. Dilaporkan juga, startup unicorn RI ini telah mengkonfirmasi bahwa sistem pengamanan mereka tetap melindungi password pengguna dengan enkripsi. Selain itu, Tokopedia juga telah menerapkan sistem kode OTP yang hanya bisa diakses secara real time oleh pemilik akun. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (agt/fyk) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR Puan Maharani sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Keputusan Jokowi dan permintaan Puan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR itu keluar setelah masalah ketenagakerjaan di dalam RUU Ciptaker itu ditentang sejumlah fraksi di DPR dan beberapa elemen buruh yang mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besar pada 30 April. Bagaimana pandangan secara ekonomi mengenai hal tersebut? Berikut petikan wawancara detikcom bersama dengan Pengamat Ekonomi sekaligus Peneliti Senior Institute of Developing Entrepreneurship Sutrisno Iwantono. Menurut anda bagaimana focus pembahasan Omnibus Law Cipnaker ini? Menurut saya fokusnya haruslah pada pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Bukankah tujuan utama dari Undang-Undang Cipnaker ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Kalau kita bicara lapangan kerja saat ini penyedia lapangan kerja terbesar itu adalah usaha kecil dan menengah. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Koperasi pada tahun 2018 terdapat 64.199.606 unit usaha di Indonesia, terdiri dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 64.194.057 unit dan Usaha Besar (UB) 5.550 unit. UMKM tersebut menyerap tenaga kerja 120.598.138 orang atau 97%. Sedang yang diserap UB adalah 3.619.507 orang atau 3%. Tenaga kerja pada sektor usaha besar yang 3% inilah sebagian di antaranya diwadahi dalam organisasi buruh atau serikat pekerja, masih banyak yang tidak. Walaupun anggota serikat pekerja ini sangat kecil tetapi mereka terorganisir sehingga sanggup memberikan tekanan politis yang kuat pada pemerintah maupun DPR. Sedangkan UMKM meskipun mereka mampu menyerap 97% dari angkatan kerja di Indonesia tetapi mereka tidak terorganisir, sehingga tidak dapat menyampaikan aspirasinya di ruang publik, apalagi melakukan tekanan politis. Bagaimana dengan tingkat upah mereka, apakah sudah UMR? Sangat-sangat jarang upah mereka ini mencapai UMR. Secara umum menurut data BPS pada Agustus 2019 rata-rata upah per orang per bulan menurut lapangan pekerjaan, yang paling rendah di sektor jasa lainnya yaitu Rp 1.770.103, sedang yang paling tinggi di sektor pertambangan dan penggalian Rp 5.029.084, lapangan pekerjaan lain sebagian besar angkanya antara Rp 2 s/d Rp 3 juta, contoh di pertanian sektor yang menyumbang paling besar tenaga kerja tingkat upahnya adalah Rp 2.051.084. Jika usaha mikro dan kecil (UMK) ini harus bayar sebesar UMR maka akan bangkrut semua. Karena itulah sudah sepatutnya UMR tidak berlaku di UMK. Karena itulah kalau kita ingin menciptakan lapangan kerja, maka pemberdayaan UMKM itu adalah kata kunci. Kita punya pengangguran terbuka saat ini ada 7,05 juta orang dan akan bertambah sangat masif akibat krisis ekonomi dampak pandemic korona ini. Lebih dari itu setiap tahun akan ada penambahan angkatan kerja baru sekitar 2,3 juta orang, lalu siapa yang akan menampung mereka? Apakah menurut anda Omnibus Law saat ini sudah menampung urusan UKM? Menurut saya masih normative, tidak jauh-jauh amat dibanding undang-undang sebelumnya tidak ada muatan yang konkrit bisa langsung mengangkat posisi UMKM. Soal kriteria UMKM saja Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang sekarang berlaku, menurut saya sudah tidak relevan lagi, sudah terlalu sempit dan tidak memberikan ruang gerak untuk meningkatkan kelas dan jauh ketinggalan di banding pesaingnya di negara lain, ditambah lagi tiap-lembaga punya definisi masing-masing. Menurut undang-undang yang dibuat 12 tahun lalu itu kriteria UKM adalah misalnya Usaha Mikro omzet di bawah Rp 300 juta per tahun, aset di bawah Rp 50 juta, Usaha Kecil antara Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar aset antara Rp 50 juta s/d Rp 500 juta, dan Usaha Menengah antara Rp Rp 2,5 sampai Rp 50 miliar, aset antara Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. Di Thailand Usaha Kecil sektor manufaktur modal adalah Rp 22 miliar ke bawah tidak termasuk tanah, kalau Usaha Menengah antara Rp 22 s/d 90 miliar. Di Vietnam untuk Usaha Kecil di pertanian modal sampai dengan Rp 60 miliar, omzet usaha untuk Usaha Kecil sampai Rp 50 miliar, sedang Usaha Menengah sampai Rp 250 miliar. Jadi bagaimana UKM kita bisa bersaing bila disandingkan dengan usaha yang sama dari negara lain? UKM Center Feb Universitas Indonesia dalam penelitian tahun 2018 menyimpulkan bahwa, definisi UKM yang digunakan di Indonesia saat ini, baik yang berdasarkan omzet, aset, maupun tenagakerja, masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti Tiongkok, Malaysia dan Vietnam. Sehingga kalau di negara lain usaha kecil atau menengah masih mendapatkan fasilitas perpajakan atau perkreditan dan perlindungan dari pemerintah, maka di Indonesia sudah tidak mendapatkan apa-apa. Jika seperti itu bagaimana UMKM kita bisa bersaing dengan negara lain. Menurut Anda sebaiknya seperti apa? Sebelum menjawab itu menurut saya dalam Omnibus Law ini harus dibahas perpajakan UKM. Sekarang itu, usaha kecil menurut pajak adalah omzet di bawah Rp 4,8 M yang dapat pajak final 0,5%, dan ini hanya berlaku 3 tahun untuk UMK yang berbadan hukum. Setelah lewat 3 tahun mereka tidak lagi diperlakukan sebagai UMK yang dikenakan pajak final. Ada dua kelemahan yang pertama angka Rp 4,8 miliar itu sudah terlalu kecil, sejak tahun 2013 angkanya seperti itu tidak berubah. Yang kedua jangka waktu hanya 3 tahun, setelah itu tidak berlaku. Masalahnya membuat pembukuan untuk pajak itu yang sulit dilakukan bagi usaha kecil, bayangkan kalau harus menggaji tenaga yang bisa membuat administrasi sebagaimana dikehendaki oleh laporan pajak, dia harus gaji 1 orang Rp 4,5 juta per bulan, setahun sudah Rp. 54 juta. Untungnya saja tidak ada segitu, hal ini yang memberatkan. Apalagi saya dengar untuk pajak UMK ini akan dibikin klaster-klaster misalnya tukang cukur akan dikenakan pajak final 5%, matilah mereka. Pada akhirnya nanti mereka tidak lagi menjadi wajib pajak yang patuh dan negara kehilangan sumber pendapatan. Karena itu besaran omzet dan jangka waktu seharusnya diperbaiki. Nah kalau soal kriteria, menurut saya coba di didekati dan diselaraskan saja angka-angka dengan negara lain yang menjadi pesaing kita, paling tidak misalnya untuk kriteria omzet saja usaha mikro itu omzet antara Rp 100 juta s/d Rp 2 miliar, usaha kecil antara Rp 2 sampai 10 miliar, usaha menengah antara Rp10 sd Rp 40 miliar. Sedangkan untuk besarnya asset dan tenaga kerja menyesuaikan saja dengan referensi negara lain. Sedang usaha yang omzetnya di bawah Rp 100 juta per tahun usaha yang diberi perlakuan khusus, karena menurut saya mereka itu bukan usaha sungguhan, orang yang terpaksa katakan jualan karena memang nggak ada pekerjaan lain, sehingga tidak pernah sustainable, hari ini dagang koran, 2 minggu kemudian nganggur, seminggu berikutnya jadi kuli bangunan, bulan berikutnya dagang buah, jualan pasir dan seterusnya tidak menentu. Ada yang mengatakan bahwa berubah-ubah ini adalah cerminan usaha yang inovatif. Ngaco, menurut saya bukan inovatif, tapi kerja ga jelas sekedar nyambung nyawa. Tentang kriteria angka-angka ini karena mudah obsolete sebaiknya diatur dalam PP, tetapi PP ini harus parallel dipersiapkan dengan undang-undangnya. Untuk pembiayaan bagi usaha kecil juga normative. Kenapa tidak ada ketentuan kongkrit misalnya bank diwajibkan untuk mengalokasikan kredit dalam jumlah prosen tertentu untuk memberdayakan UMK. Dengan demikian ada jaminan, bukan sekedar himbauan. Sebenarnya masih sangat banyak isu detail yang harus dibahas, dan sekali lagi Omnibus Law sebaiknya fokus untuk pemberdayaan UMK. Simak Video "Airlangga Sebut Omnibus Law 'Cilaka' Dorong Keberpihakan UMKM" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Badan Anggaran DPR RI mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Kebijakan itu ditempuh untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus Corona. Ketua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan pemerintah telah mengambil langkah langkah dalam penanganan untuk mengatasi pandemi virus Corona, baik penanganan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maupun akibat dampak ekonominya. "Namun melihat besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, Badan Anggaran DPR RI memperkirakan skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis lalu (30/4/2020). Menurutnya, hal itu berdasar pada dua hal yakni ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit. Kedua, membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan. Atas dua hal ini, Badan Anggaran DPR RI merekomendasikan kepada BI dan pemerintah beberapa hal, salah satunya cetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun. Persoalan cetak-mencetak uang ini pernah disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, pemerintah bisa saja mencetak uang. Namun, jika tidak dihitung secara cermat ada ancaman inflasi. Menurutnya, supply dan demand di pasar juga mesti diperhatikan. "Artinya kan ini orang menganggap persoalannya karena uang saja, sehingga ekonomi berhenti. Orang yang tadinya kerja, bisa belanja, perusahaan yang produksi barang bisa dapat revenue. Tapi sekarang ini orang di rumah, dia nggak belanja, terbatas, sehingga ekonomi berhenti," ujarnya saat berbincang dengan pimpinan media massa secara virtual, Kamis (23/4/2020) malam. Sementara, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pencetakan uang artinya bank sentral menambah uang beredar. "Seperti dulu waktu BLBI kan bank sentral mengedarkan uang. Sebagai gantinya dikasih surat utang pemerintah yang tidak tradeable dengan suku bunga mendekati nol persen. Waktu inflasi naik, bank sentral tidak menggunakan SOP ini," kata Perry. Dia mengungkapkan, pada periode 1998 angka inflasi mencapai 67% akibat pencetakan uang. Hal ini berbeda dengan operasi moneter dan penambahan likuiditas di perbankan. "Nah penambahan likuiditas yang BI lakukan sekarang Rp 503,8 triliun disebut quantitative easing (QE). Semoga ini menjelaskan hal yang kompleks dan berbeda antara pencetakan uang dengan QE," imbuh dia. Simak Video "DPR Percepat Revisi UU Tentang Penanggulangan Bencana" [==] (acd/eds) Sumber

Jakarta - Pihak Tokopedia mengimbau penggunanya untuk mengganti kata sandi (password) akun yang dimilikinya. Hal itu dianjurkan usai adanya upaya peretasan data pengguna e-commerce tersebut. Informasi tersebut awalnya diungkap akun Twitter @underthebreach. Di situ disebutkan peretasan terjadi pada Maret 2020 dan mempengaruhi 15 juta pengguna. VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak menjelaskan, pihaknya sudah memastikan bahwa informasi penting pengguna, seperti password, tetap berhasil terlindungi. Tapi untuk memastikan keamanan sebaiknya pengguna mengganti password. "Meskipun password dan informasi krusial pengguna tetap terlindungi di balik enkripsi, kami menganjurkan pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan," kata dia melalui keterangan tertulis, Minggu (3/5/2020). Pihaknya, lanjut dia juga menerapkan keamanan berlapis, salah satunya menggunakan OTP. Kode OTP ini harus dijaga pula kerahasiaan oleh pemilik akun. Jangan disebar ke siapapun. "Tokopedia juga menerapkan keamanan berlapis, termasuk dengan OTP yang hanya dapat diakses secara real time oleh pemilik akun, maka kami selalu mengedukasi seluruh pengguna untuk tidak memberikan kode OTP kepada siapapun dan untuk alasan apapun," jelasnya. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi terkait adanya upaya peretasan terhadap jejaring toko online tersebut. "Saat ini, kami terus melakukan investigasi dan belum ada informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan," jelasnya. Dia menambahkan, pihaknya telah memastikan tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran, termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan OVO, di Tokopedia tetap terjaga keamanannya. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (toy/eds) Sumber

Jakarta - Kasus dugaan kebocoran data pengguna Tokopedia harus diusut tuntas. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengurusi bidang TIK, didesak segera mengatasi persoalan tersebut. "Ini perlu diselidiki pihak yang berkepentingan, apakah kejadian itu benar atau tidak," ungkap Heru, Minggu (3/5/2020). "Regulator harus bertindak cepat ini. Kementerian Kominfo bisa panggil Tokopedia atau menggandeng BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara-red)," kata Heru melanjutkan. Pemanggilan tersebut untuk mendalami kasus, apakah benar kebocoran data pengguna Tokopedia kepada yang bersangkutan langsung. Apabila benar, perlu dijelaskan bagaimana bisa itu terjadi dan seperti apa tanggungjawab Tokopedia kepada para penggunanya. "Dan saya harapkan didalami masalah ini, jangan seperti waktu itu ada kebocoran data Facebook dan diakui oleh Mark Zuckerberg eh Kementerian Kominfo justru mengatakan tidak ada kebocoran. Kan ini menyakiti hati publik Indonesia," tuturnya. Tokopedia sendiri tengah menggelar investigasi. "Saat ini, kami terus melakukan investigasi," kata VP of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak. Simak Video "Tokopedia Jawab Soal Kebocoran 15 Juta Data Pengguna" [==] (agt/fyk) Sumber

Jakarta - Nonton Kordramas atau drama korea jadi aktivitas favorit sebagian orang selama tinggal di rumah. Apalagi bagi yang merasa bosan karena harus berada di rumah, demi mencegah penularan virus corona. Drama korea atau Kordramas yang penuh konflik dengan akhir yang tak bisa ditebak, memang menarik diikuti masyarakat. Salah satunya The World of Married yang kini masih tayang di JTBC stasiun televisi Korea. Bagi yang ingin mengikuti kelanjutan drama korea favorit, streaming online menjadi pilihan utama untuk update episode terbaru. Tentunya, sangat disarankan nonton film streaming drama korea atau Kordramas melalui situs legal yang terjamin kualitasnya. Berikut situs nonton film streaming drama korea legal buat kamu: 1. Viu Nonton drama korea atau Kordramas lebih praktis lewat aplikasi Viu. Aplikasi bisa didownload lewat playstore atau klik di www.viu.com. Drama biasanya ditayangkan satu hari setelah jadwal harian di televisi. Penayangan drama sudah dilengkapi subtitles dengan kualitas sesuai kuota internet. 2. Viki Selain update, Viki menyediakan tiap episode drama korea atau Kordramas dengan kualitas yang baik. Layanan lain adalah subtitle dalam bahasa Indonesia. Untuk menonton lewat viki, cukup akses langsung ke situs tersebut. Situs menyediakan layanan gratis, namun bila tak ingin diganggu iklan saat nonton sebaiknya ikut program langganan. 3. Netflix Aplikasi nonton drama korea atau Kordramas yang lain adalah Netflix. Namun, layanan ini diblokir Telkom Group sehingga tidak tidak bisa diakses pengguna Telkomsel atau Telkom. Netflix bisa dinikmati dengan berlangganan dulu, yang gratis pada 30 hari pertama. Cukup buka situs www.netflix.com/id bagi yang ingin mengakses Netflix. 4. Iflix Alternatif situs nonton film streaming drama korea legal lainnya adalah Iflix. Sebelum menikmati Iflix tentunya harus membuat akun lebih dulu dan berlangganan. Iflix mudah diakses dengan tablet, smartphone, laptop, dan Smart TV. Selain drama korea, berbagai genre film bisa dilihat di situs ini. 5. JTBC Now JTBC Now khusus menayangkan kordramas atau korea drama di stasiun televisi tersebut. Salah satunya The World of the Married yang masih tayang dan punya banyak peminat. Aplikasi bisa diunduh lewat playstore atau klik langsung di www.jtbc.co.kr. Selain drama, berbagai tayangan lain juga muncul di JTBC misal reality show. Namun, JTBC tidak menyediakan subtitle dalam bahasa Indonesia. Simak Video "Pemain 'The World of the Married', Drakor Pelakor yang Kuras Emosi" [==] (row/erd) Sumber

Jakarta - Pemerintah sudah mengambil keputusan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lebaran tahun ini. Ada yang tetap mendapatkan THR, ada pula yang tidak mendapatkannya karena adanya pandemi virus Corona (COVID-19). Pemerintah pun telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. RPP tersebut dimuat dalam salinan draf surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 30 April yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. Tjahjo Kumolo, saat dimintai konfirmasi mengenai salinan RPP tersebut mengatakan pihaknya sudah membahasnya secara teliti. "RPP-nya sudah dibahas dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan BKN, serta Kemenpan-RB, jadi isinya sudah kita teliti bersama," kata dia kepada detikcom melalui pesan singkat, Minggu, (3/4/2020). Pada pasal 2 RPP tersebut dijelaskan pihak-pihak yang tetap mendapatkan THR. Namun perlu dicatat, ini baru berupa rancangan peraturan. Berikut rinciannya: a. PNS b. Prajurit TNI c. Anggota POLRI d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri e. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya f. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu g. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur h. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang i. Hakim dalam jabatan Hakim Madya Muda ke bawah, atau hakim dengan pangkat Kolonel ke bawah, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya j. Penerima Pensiun atau Tunjangan k. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU; l. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan m. calon PNS Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin menjelaskan draf RPP tersebut belum final dan masih dimungkinkan akan ada perubahan di dalamnya. "Ini versi belum resmi, masih draft dan ada yang akan berubah," kata dia melalui pesan singkat. Simak Video "Menaker: Jika Ada Relaksasi Jamsostek, Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan" [==] (toy/eds) Sumber

OJK menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT Jakarta Inti Bersama == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT Jakarta Inti Bersama yang merupakan perusahaan pialang asuransi. Hal ini tertuang dalam surat keputusan nomor S-43/NB.1/2019 tanggal 3 Maret 2020. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I OJK Anggar Budhi Nuraini mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi selama tiga bulan karena perusahaan melakukan empat pelanggaran. “Pertama, perusahaan belum memiliki pialang asuransi yang terdaftar di OJK. Artinya perusahaan melanggar pasal 20 POJK 68 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban mempekerjakan pialang asuransi secara penuh waktu,” ujarnya dalam situs resmi OJK, Ahad (3/5). Kedua, perusahaan menyerahkan premi dari tertanggung ke asuransi melebihi 30 hari kerja. Artinya perusahaan belum memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) POJK 70 Tahun 2016 yang mengatur pialang asuranis wajib menyerahkan premi ke perusahaan asuransi paling lama 30 hari kerja. Ketiga perusahaan belum melaporkan perubahan pemegang saham terakhir kepada OJK, sehingga melanggar pasal 46 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016 tentang kewajiban yang mengatur perubahan kepemilikan saham harus lebih dulu melalui persetujuan OJK. Keempat, ekuitas perusahaan pada laporan keuangan semester satu 2018 sebesar Rp 1,28 miliar. Atas dasar itu, Jakarta Inti Bersama belum memenuhi ketentuan pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf a yang menyatakan pialang asuransi wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp 2 miliar paling lambat 30 Juni 2019. “Jakarta Inti Bersama dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai bisa mengatasi penyebab dikenakan sanksi. Perusahaan juga tetap wajib melakukan kewajiban-kewajiban jatuh tempo,” ucapnya. Sumber