bot

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan mulai besok pihaknya akan mengizinkan seluruh transportasi beroperasi ke luar daerah. Transportasi ini akan mengangkut perjalanan khusus bukan mudik. Namun, tidak semua masyarakat boleh berpergian ke luar daerah, itu pun ada syarat ketatnya. Seperti apa? Mengutip SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 no 4 Tahun 2020, Rabu (6/5/2020), beberapa pihak yang boleh berpergian adalah perjalanan masyarakat yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan Corona hingga pelayanan fungsi ekonomi penting. Kemudian, ada juga perjalanan pasien yang butuh pelayanan kesehatan darurat ke luar daerah, ataupun perjalanan keluarganya. Lalu yang terakhir adalah para warga negara Indonesia yang baru saja dipulangkan dari negara rantau, baik untuk bekerja maupun belajar. Berikut ini daftar lengkap pihak yang masih diperbolehkan mudik: a. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan: 1. Pelayanan percepatan penanganan COVID-19 2. Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan kebutuhan dasar 5. Pelayanan pendukung layanan dasar 6. Pelayanan fungsi ekonomi penting. b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal. c. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khsuus oleh Pemerintah sampai ke darah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simak Video "Polisi Sudah Tahu Betul Truk yang Disusupi Pemudik" [==] Sumber

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai agak sulit untuk membangun kepercayaan asing agar mau berinvestasi di Indonesia. Sebab antara para pemangku kepentingan di dalam negeri sendiri saja tidak saling percaya. "Untuk mendorong investasi ini kadang-kadang jujur dari lubuk hati yang paling dalam, rasanya agak susah karena bagaimana mungkin asing mau percaya sama kita kalau kita sendiri saja sesama anak bangsa nggak saling percaya," kata dia saat menyampaikan paparan melalui Instagram BKPM, Rabu (6/5/2020). Misalnya menyangkut persoalan birokrasi. Bahlil menyebut ada pelaku usaha yang terganjal dalam mendapatkan pinjaman di bank karena sesuatu yang berbau politik. "Birokrasinya sangat luar biasa sekali hebatnya. Ada uang sudah disetujui oleh perbankan, tetapi nggak bisa cair karena persoalan politik dan segala macam. Ini salah satu persoalan besar yang ada pada negara kita," jelasnya. Tentu saja investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) perlu diperhatikan. Sebab realisasinya pada triwulan I-2020 merosot imbas adanya pandemi COVID-19. Dari total investasi Rp 210,7 triliun sepanjang Januari-Maret, investasi asing hanya memegang porsi sekitar Rp 98 triliun. Masih lebih dominan penanaman modal dalam negeri (PMDN). "Nah saya ingin menjelaskan bahwa betul terjadi penurunan FDI (investasi asing) kita. Di periode yang sama (2019), FDI kita kurang lebih sekitar Rp 112 triliun. Itu menurun hampir 20%. Namun hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara itu FDI-nya menurun semuanya. Namun kondisi tersebut kami sudah mampu melakukan analisa dengan tim BKPM di bulan Januari ketika COVID-19 di Tiongkok," jelasnya. Yang saat ini bisa dilakukan oleh pihaknya adalah mendorong investasi dari dalam negeri. "Maka apa yang dilakukan oleh BKPM waktu itu adalah, agar total realisasinya tidak terlalu menurun jauh maka kita memaksimalkan PMDN kita. Jadi investasi di dalam negeri itu kita dorong, kita lakukan percepatan untuk bisa dilakukan," tambahnya. Simak Video "Investasi Terhambat, Kepala BKPM: Ada 'Hantunya'" [==] (toy/ara) Sumber

Jakarta - Eks Komisioner KPK Laode M Syarif menyebut per tahun 2015 ada piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor sumber daya alam sebesar Rp 26 triliun. Piutang PNBP itu berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertamangan Batubara (PKP2B). "Bahkan tahun 2015 ketika saya masuk pertama di KPK saya minta kepada litbang waktu itu tolong jelaskan kepada saya berapa sih piutang PNBP kita dari tambang, dari kontrak karya, perjanjian pertambangan batu bara, itu ada Rp 26 triliun ini tahun 2015," kata Laode Syarif dalam diskusi online bertema 'Kebijakan Pencegahan Korupsi SDA: Bentang Proses, Pendekatan dan Batasnya', Rabu (6/5/2020). Berikut rincian piutang PNBP per 31 Desember 2015 yang dijabarkan Syarif: - Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp 3.799.996.166.540,35 - Kontrak karya sebesar Rp 280.074.552.956,60 - Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebesar Rp 22.151.494.521.797 Menurut Syarif, sejak tahun 2015 itu pemerintah belum sanggup menagih semua piutang tersebut. Bahkan, ia menyebut selama dirinya menjadi pimpinan KPK butuh usaha ekstra untuk menagih piutang tersebut. "Tapi uang piutang pun pemerintah tidak sanggup menagihnya, baik itu Kementerian ESDM hampir-hampir tidak berkuasa karena sebagian sudah lari ke luar negeri, sebagian sudah tutup kantornya. Kita nggak mau tahu, kita minta termasuk dari kontrak karya, saya yakin sekarang setelah dalam 4 tahun kami di KPK saya pikir piutangnya itu sudah mulai berkurang karena sebagian kita berhasil, itu pun harus dengan persuasi yang sangat-sangat keras," ungkap Syarif. Karena itu, Syarif berharap KPK era sekarang bersama pemerintah tetap serius untuk menagih piutang tersebut. Ia menilai piutang itu bisa dimanfaatkan untuk penanganan pandemi virus Corona yang terjadi saat ini. "Saya berharap pimpinan KPK yang sekarang juga masih terus meminta uang piutang itu. Apalagi di masa pandemi ini kan kita butuh uang sebenarnya, masa uang kita tidak disetor padahal itu uang benaran," pungkasnya. Simak Video "Harun Masiku Disembunyikan? Ini Jawaban KPK" [==] (ibh/ang) Sumber

Saat ini stimulus untuk pariwisata masih disimpan untuk penanganan covid-19. == JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka kemungkinan pemberian stimulus kepada industri pariwisata. Stimulus yang diberikan berupa promosi dan kampanye apabila memang restriksi mobilisasi sudah melonggar. Stimulus tersebut sebenarnya sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui paket stimulus pertama pada akhir Januari. Selain insentif untuk kampanye pariwisata, juga dalam bentuk pemberian diskon bagi tiket pesawat. Saat itu, Covid-19 baru terpantau menghantam sektor pariwisata karena adanya pelarangan kunjungan wisatawan China ke Indonesia. Hanya saja, desain stimulus diubah seiring dengan wabah Covid-19 yang meluas dan sampai pada tahap menciptakan kebijakan restriksi mobilisasi manusia. "Tapi, kalau terjadi pemulihan dan dibutuhkan antisipasi kampanye pariwisata, maka stimulus itu bisa digunakan," tutur Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5). Sri memastikan, anggaran paket stimulus untuk sektor pariwisata, termasuk travel agent, belum dikeluarkan. Pemerintah menyimpannya untuk bisa dialokasikan kembali ketika pandemi sudah mulai membaik dan dibutuhkan dorongan biaya dalam memperbaiki industri perjalanan. Sri mencatat, sektor pariwisat adalah salah satu sektor yang paling terdampak Covid-19, bersama dengan perdagangan, manufaktur dan pertanian. "Dalam sidang kabinet, empat sektor ini diminta oleh Presiden (Jokowi) untuk mendapatkan perhatian khusus," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. Untuk mendukung dunia usaha, Sri mengatakan, pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus berupa insentif perpajakan. Baik melalui Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), PPh 23 hingga restitusi PPN dipercepat. Seluruh stimulus tersebut sudah masuk dalam anggaran Rp 70 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk membantu dunia usaha. "Mencakup hampir seluruh sektor yang terdampak Covid-19," ujar Sri. Sri memastikan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan laporan lebih detail kepada Komisi XI DPR mengenai jumlah perusahaan yang sudah mengajukan dan mendapatkan insentif perpajakan. Sumber

Serang - Kepala Dinas Tenaga Kerja Banten Al Hamidi mengatakan 6 ribu lebih karyawan mengalami PHK begitu ada wabah Corona. Jumlah tersebut masih bisa bertambah. "Saat ini sudah tercatat ada 6 ribu lebih di-PHK. Data ini terus bertambah, saya nggak mau memastikan jumlahnya karena ini data per hari," kata Al Hamidi kepada detikcom di Serang, Rabu (6/5/2020). Akibat pandemi ini juga ada 53 perusahaan yang tutup karena tidak ada pasokan barang dan ada 23 ribu karyawan yang kategorinya dirumahkan di Banten. "Yang tutup tapi belum tutup total, karea mereka tidak ada bahan baku. Mau datang dari mana, wong dicegat, ada juga yang barangnya tidak laku karena COVID," paparnya. Untuk karyawan yang dirumahkan, pihakya meminta agar perusahaan mempekerjakan karyawan kembali begitu pandemi selesai. Apalagi, setiap hari selalu ada laporan perusahaan yang PHK dan merumahkan karyawan. Berdasarkan survei BPS. per Februari 2020, ada 489 ribu lebih orang menganggur di Banten atau 8,01 dari jumlah angkatan kerja. Hal ini menempatkan Banten urutan tertinggi pengangguran se Indonesia. Angka tertinggi ini juga yang ketiga kalinya disandang. Pada periode Agustus 2019, daerah ini juga urutan pertama se-Indonesia di angka 8,11 persen. Periode itu, ada 5,56 juta penduduk bekerja atau naik 230 ribu pekerja dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Agustus 2018, BPS juga menyampaikan bahwa angka pengangguran daerah ini 8,52 persen dan jadi posisi paling atas daerah penyumbang pengangguran. Angkanya lebih besar dari nasional di 5,34 persen. Waktu itu, rata-rata pengangguran seperti Jawa barat 8,1 persen. DKI Jakarta 6,24 persen, bahkan Papua barat 6,30 persen. Simak Video "Duh! 2,8 Juta Pekerja Kena PHK Imbas Pandemi Corona" [==] (bri/hns) Sumber

Jakarta - PLN memastikan tarif dasar listrik seluruh golongan tidak naik, termasuk daya 900 Volt Ampere (VA) Rumah Tangga Mampu (RTM) dan di atasnya. Ia pun memberikan ilustrasi bagaimana perhitungan tarif listrik di bulan April sehingga terjadi pembengkakan. Executive Vice President Corporate Communication PLN, I Made Suprateka menjelaskan penerapan Work From Home (WFH) dilakukan sejak dua minggu terakhir di bulan Maret. Di situ menurutnya mulai terjadi lonjakan konsumsi listrik rumah tangga tanpa disadari. Namun tagihan listrik di bulan Maret hanya dihitung PLN berdasarkan rata-rata pemakaian listrik selama tiga bulan terakhir, kelebihan konsumsinya belum ikut dihitung. Misal, rata-rata penggunaan listrik di bulan Desember-Januari-Februari 50 kWh. Namun karena ada WFH di bulan Maret, konsumsi listrik naik menjadi 70 kWh. Tapi PLN menghitungnya masih berdasarkan rata-rata konsumsi yakni 50 kWh, lebih 20 kWh-nya lagi tidak dihitung di tagihan bulan Maret. "Karena protokol COVID-19 kita menggunakan rata-rata yang 3 bulan tadi. Jadi real konsumsinya mereka adalah 70 kWh tapi kita mem-billing dengan catatan 50 kWh. Berarti ada 20 kWh yang belum tertagih," kata Made melalui telekonferensi, Rabu (6/5/2020). Nah 20 kWh-nya itu dimasukkan dalam tagihan bulan April. Ditambah konsumsi listrik di bulan April yang tanpa disadari membengkak karena satu bulan full WFH, katakanlah menjadi 90 kWh. Dalam kata lain pelanggan harus membayar tagihan dengan pemakaian 110 kWh di bulan April. "Di sana tercatat 90 kWh plus 20 kWh yang carrying over (terbawa) dari bulan Maret. Jadi sudah jelas akan muncul tagihan sebesar 110 kWh seolah-olah konsumsinya naik di situ padahal tidak semua naik di situ, ada kontribusi pengeluaran di bulan Maret," ujarnya. PLN menyadari kurangnya sosialisasi di masyarakat sehingga kenaikan ini menyebabkan berbagai polemik. Namun ia membantah tuduhan terkait adanya kenaikan tarif listrik, silang subsidi, hingga manipulasi meteran. "Kami punya dokumentasi yang jelas untuk mematahkan," imbuhnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan sebanyak 1,02 juta nasabah bank yang terdampak virus Corona sudah memperoleh restrukturisasi kredit atau keringanan cicilan. Dari total debitur tersebut, nilai restrukturisasi kreditnya mencapai Rp 207,2 triliun. Kemudian, Wimboh juga membeberkan sudah 819.923 pelaku UMKM memperoleh restrukturisasi kredit senilai Rp 99,36 triliun dari perbankan. Sementara untuk non-bank debitur yang memperoleh keringanan cicilan mencapai 735.111 dengan nilai Rp 28,13 triliun. "Semua masih berjalan, jadi masih terus dinamis," kata Wimboh dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi XI, Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), dan LPS, Rabu (6/5/2020). Adapun bentuk restrukturisasinya menurut Wimboh tidak bisa disamakan. Pasalnya, setiap debitur memiliki kondisi yang berbeda di tengah pandemi virus Corona ini. "Kenapa ini tidak bisa dispesifikasikan detail diseragamkan karena masing-masing debitur itu beda-beda situasinya. Ada yang debitur kreditnya tinggal 3-6 bulan. Apalagi kredit motor ini kan tidak terlalu lama, bahkan ada yang sudah mau lunas. Dan juga kredit-kredit modal kerja untuk UMKM. Ini sangat beda," terang Wimboh. Dalam implementasi pemberian restrukturisasi ini menurut Wimboh sudah tak ada masalah lagi. Pasalnya, OJK sendiri sudah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) terkait kriteria debitur yang bisa memperoleh restrukturisasi. Selain itu, masing-masing lembaga keuangan juga sudah memberikan keterangan lengkap kepada para nasabah tentang tata cara mendapatkan keringanan cicilan tersebut. "So far sudah tidak ada masalah karena juknis sudah kita buat dan dikomunikasikan secara luas. Jadi kalau ada 1-2 tentunya segera kita tackle. Bahkan terjadi beberapa terutama di lembaga pembiayaan menerjemahkan statement Bapak Presiden," pungkas Wimboh. Simak Video "Ini Perusahaan Leasing yang Kasih Keringanan Pembayaran" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Kementerian Perhubungan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi yang mengangkut penumpang ke luar daerah. Pemberian izin ini diberikan di tengah kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah. Kebijakan itu pun ditanggapi oleh Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Dia menyesalkan relaksasi izin transportasi di tengah pandemi virus Corona. Dia menilai keputusan itu menunjukkan amburadulnya penanganan pandemi oleh pemerintah. "Membolehkan semua moda transportasi untuk melayani mudik di tengah pandemi seperti ini menunjukkan amburadulnya pemerintah menangani pandemi. Aturannya sudah jelas dilarang mudik. Bahkan PM 25 tahun 2020 juga melarang mudik tapi mengapa ada pelonggaran. Ini bukti pemerintah tidak konsisten dan amburadulnya penanganan pandemi," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020). Kemenhub akan melonggarkan izin operasi transportasi tersebut mulai 7 Mei 2020. Relaksasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H. "Arahan presiden sudah jelas bahwa mudik dilarang, ini kok malah Menhub memberikan kelonggaran izin semua moda transportasi untuk angkut penumpang. Jangan mengorbankan keselamatan rakyat demi perekonomian. Keselamatan rakyat harus diutamakan. Perekonomian bisa kita perbaiki setelah kita bisa melalui pandemi," kata Sigit. Sigit mendesak Kemenhub untuk membatalkan kebijakan pelonggaran izin operasional seluruh transportasi selama mudik. Dia juga mengingatkan Kemenhub untuk menjalankan hasil raker mudik Komisi V DPR dengan Kemenhub hari ini yang memutuskan pelarangan mudik. "Dalam raker dengan Kemenhub, PUPR dan Korlantas tadi kita sudah sepakat ada pelarangan mudik. Jadi tidak perlu ada relaksasi ijin operasional lagi. Jika tetap diberi kelonggaran ijin transportasi, yang ada justru nanti masyarakat malah mudik dan PSBB yang kita lakukan akan sia-sia," kata Sigit. Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan relaksasi ini memungkinkan semua moda angkutan, baik udara, laut, darat dan kereta api bisa kembali beroperasi dengan menaati protokol kesehatan. Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh bepergian keluar daerah di tengah larang mudik. Mulai besok semua transportasi mulai boleh melayani masyarakat bepergian. "BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali," tuturnya. Dia menegaskan bahwa masyarakat yang boleh bepergian keluar daerah hanya untuk penugasan pekerjaan, kegiatan bisnis, dan logistik. "Jadi beruntung lah bapak anggota DPR boleh melakukan perjalanan sejauh itu urusan pekerjaan. Misal saya ke Palembang, tapi bukan untuk mudik untuk mantau LRT itu nggak apa-apa," ujar Budi Karya. Simak Video "Pemerintah Usul Pemudik Diberi Pekerjaan di Bidang Pertanian" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa pemerintah tetap melarang mudik. Tidak ada perubahan atau pelonggaran aturan larangan mudik. "Saya tegaskan tidak ada perubahan peraturan tentang mudik, artinya mudik tetap dilarang. Saya tegaskan lagi, mudik dilarang," tegas Doni lewat rilis video BNPB, Rabu (6/5/2020). Hal ini dijelaskan Doni karena adanya kesan Pemerintah memberikan kelonggaran mudik setelah Kementerian Perhubungan berencana kembali lagi membuka akses transportasi ke luar daerah. Setelah sebelumnya akses transportasi ditutup demi mencegah mudik. "Karena beberapa waktu terakhir kami dapat pesan seolah olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran," jelas Doni. Doni menegaskan hal tersebut dilakukan karena adanya beberapa hambatan di daerah karena transportasi yang terbatas. "Adapun surat edaran ini dilatarbelakangi sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa daerah karena terbatasnya transportasi," kata Doni. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Realisasi angka pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97% di kuartal I-2020 membuyarkan skenario pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Dalam skenario tersebut, pemerintah menghitung ekonomi nasional di angka 4,5-4,9% di kuartal I-2020 dan 2,3% di akhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2020 justru membuat Indonesia menghadapi skenario sangat berat, yakni hingga -0,4%. "Kalau dilihat dari pertumbuhan 2,97% di kuartal I, yang nampak sangat besar adalah dari sisi demand adalah konsumsi turun sangat besar. Biasanya tumbuh di atas 5%, sekarang hanya 2,84%. Ini masih angka kuartal I di mana sebenarnya PSBB baru diberlakukan Maret," kata Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Laju ekonomi nasional masuk dalam skenario sangat besar lantaran pemerintah akan menerapkan PSBB lebih luas lagi di luar Jabodetabek. "Ilustrasi yang kita hadapi dalam melihat ekonomi kita di kuartal II dan kemungkinan berlanjut di kuartal III, sehingga kemungkinan masuk skenario sangat berat mungkin terjadi, dari 2,3% menjadi minus 0,4%," jelasnya. Pelaksanaan PSBB terbukti menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat di kuartal I-2020. Skenario sangat bera ini jika di semester II ekonomi nasional belum pulih atau masih terdampak COVID-19, dan penerapan PSBB tidak terbukti memutus rantai penularan. Oleh karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku pemerintah akan terus menekan pelemahan ekonomi dengan menjaga konsumsi rumah tangga melalui bansos. "Dari sisi percepatan penggunaan dalam rangka menjaga masyarakat, social safety net, bansos meluas, pemerintah cover minimal 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan dan 9 bulan sampai Desember. Kita harap ini cukup beri bantalan sosial," ungkapnya. Simak Video "Sri Mulyani Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa -0,4%" [==] (hek/fdl) Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya akan kembali mengizinkan seluruh transportasi beroperasi ke luar daerah. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi perjalanan khusus dalam rangka bukan mudik. Menanggapi rencana ini, pengusaha angkutan darat pun bingung. Sekjen Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono menilai kalau transportasi antardaerah diperbolehkan lagi sama saja seperti membuat larangan mudik jadi sia-sia. "Ini jadinya ya seruan nggak mudik jadi kayak sia-sia aja, orang pun bingung mau ikutin yang mana," kata Ateng kepada detikcom, Rabu (6/5/2020). Pasalnya, menurut Ateng kalau ada pihak yang dibolehkan mudik pihak lain pun akan minta diizinkan juga untuk mudik. "Ini jadi orang mau ikutan semua, memang mungkin pemerintah udah bikin aturannya yang boleh cuma beberapa orang aja pake surat segala macam tapi ya banyak pasti yang mau ikut," jelas Ateng. Pihaknya sendiri justru sebetulnya tidak masalah apabila masih dilarang beroperasi. Dia mengatakan meskipun butuh penumpang pihaknya tidak ingin menjadi tempat penularan dan membuat wabah makin panjang karena penyebaran bertambah. "Kita juga imbau nggak mudik lho, kita nggak masalah berhenti meskipun kita tahu kita antar penumpang. Tapi kita sendiri nggak ingin jadi tempat penularan, kami juga nggak mau makin panjang wabahnya, ini bahaya juga," ujar Ateng. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Masyarakat ramai-ramai mengeluhkan tagihan listriknya bengkak bersamaan saat kerja dari rumah (work from home/WFH). Sebagian besar beranggapan kenaikan tagihan listrik tak masuk akal, melebihi dari kenaikan konsumsi. General Manager PLN UID Jakarta Raya, M Ikhsan Asaad mengatakan tanpa disadari konsumsi listrik selama WFH akan meningkat dari pemakaian biasanya hingga menyebabkan lonjakan tagihan. Berdasarkan datanya, selama WFH terjadi peningkatan konsumsi listrik rumah tangga sebesar 6%. "Di saat semua orang kerja di rumah, banyak kegiatan di rumah itu pasti tagihan listriknya naik. Ada kenaikan konsumsi listrik di rumah tangga 6%," kata Ikhsan melalui telekonferensi, Rabu (5/6/2020). Untuk itu, Ikhsan mengajak masyarakat jika tak ingin tagihan listriknya bengkak lakukanlah penghematan konsumsi listrik. Mulai dari lampu, kipas angin, hingga AC yang sekiranya pemakaiannya tidak diperlukan maka matikan lah. "Saya ingin mengajak masyarakat untuk mulai menghemat listrik. Sudah, kalau AC-nya tidak dipakai dimatiin saja. Kalau lampunya tidak digunakan dimatikan saja. Kalau kipas angin tidak dipakai dimatikan saja," urainya. Jika hal-hal seperti itu diperhatikan betul pemakaiannya, Ikhsan jamin tagihan listrik tidak akan terlalu mahal hingga membengkak. "Saya kira hal-hal ini nanti bisa membantu kita semua supaya tidak terlalu mahal membayar listriknya," ujarnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (eds/eds) Sumber

BI menilai ekonomi membaik jika stimulus fiskalnya bertambah. == JAKARTA-- Bank Indonesia menyebut ruang pemangkasan suku bunga acuan masih terbuka. Hal ini sejalan dengan penambahan stimulus Bank Indonesia yang bersifat longgar di tengah penyebaran virus corona. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan saat ini Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk pemangkasan suku bunga acuan. “Saat ini prioritas bank sentral mendorong pertumbuhan ekonomi melalui quantitative easing dan menjaga stabilitas rupiah,” ujarnya saat video conference di Jakarta, Rabu (6/5). Menurutnya fokus utama jangka pendek adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan dari penyebaran Covid-19. “Penambahan likuiditas dan Insya Allah ekonomi membaik jika stimulus fiskalnya tambah jalan, tambah kenceng dan cepat,” ucapnya. Perry menyebut saat ini yang paling efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan likuiditas. “Kami sudah tambah Rp 503,8 triliun. Ini silakan digunakan dulu, dikucurkan dari perbankan ke sektor riil, ditambah stimulus fiskal, nanti kalau kurang itung-itungan aja, kalau perlu tambah, kami akan tambah sepanjang 'terukur' dampak ke inflasi,” jelasnya. Secara bersamaan, juga ada stimulus fiskal pemerintah dalam program sosial, insentif industri, dan pemulihan ekonomi. Selain itu, relaksasi pengaturan mikroprundensial oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempermudah perbankan untuk pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta dunia usaha secara umum dalam rangka pemulihan ekonomi. Sumber

BI juga tetap melakukan pembelian SBN di pasar sekunder untuk stabilitas nilai tukar. == JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan jumlah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh Bank Indonesia di pasar perdana diperkirakan maksimal sekitar Rp 125 triliun. Pembelian tersebut untuk pembiayaan umum APBN (above the line). "Perkiraan pembelian SBN di pasar perdana oleh BI diperkirakan maksimal Rp 125 triliun," katanya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (6/5). Sesuai penjelasan Menteri Keuangan dalam raker Komisi XI pada 30 April 2020 lalu, jumlah kebutuhan pembiayaan APBN selama 2020 sebesar Rp 1.439,8 triliun. Dari jumlah tersebut, rencana penerbitan SBN pada kuartal II-IV diperkirakan Rp 856,8 triliun. Apabila diasumsikan penggunakan SAL dan Global Bonds sekitar Rp 300 triliun, maka sisa penerbitan SBN Rupiah di dalam negeri pada kuartal II-IV sekitar Rp 506,8 triliun. Artinya, rata-rata lelang SBN harus memenuhi sekitar Rp 28 triliun. Jumlah ini diperkirakan sebagian besar dapat diserap pasar, baik oleh investor domestik maupun asing. Sehingga BI mempersiapkan maksimal Rp 125 triliun untuk pembelian SBN di pasar perdana, sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah diluncurkan Maret lalu. "Pemenuhan dana untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini memang harus melalui mekanisme pasar, supaya harga lelang tidak jatuh dan yield tidak naik," katanya. Integritas pasar akan dipertanyakan kalau pemenuhan dana above the line ini pakai kebijakan berbeda dari biasanya mekanisme pasar. Sementara itu, BI juga tetap melakukan pembelian SBN di pasar sekunder untuk stabilitas nilai tukar. BI telah membeli SBN di pasar sekunder sekitar Rp 166,2 triliun. Ini menjadi salah satu mekanisme untuk pelonggaran likuiditas atau quantitative easing (QE). Total QE hingga saat ini mencapai Rp 503,8 triliun. Sumber

Perlambatan konsumsi terjadi karena PSBB di Pulau Jawa, penyumbang 55 persen PDB. == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua akan mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan kuartal pertama. Sebab, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta maupun provinsi lain di Pulau Jawa baru intensif dilakukan pada awal-awal kuartal kedua. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi rumah tangga kuartal pertama hanya tumbuh 2,84 persen. Pertumbuhan ini melambat signifikan dibandingkan periode sama pada tahun lalu yang masih tumbuh hingga 5,07 persen. Sri mengatakan, tekanan tersebut sudah terjadi meskipun kebijakan physical distancing untuk menekan tingkat penyebaran virus Covid-19 sebenarnya baru dilakukan pada Maret. "Jadi, bayangkan kuartal kedua, di mana April dan Mei ada PSBB yang meluas, maka konsumsi pasti mengalami drop jauh lebih besar," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5). Apalagi, Sri menekankan, kontribusi Jakarta dan Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hampir 55 persen. Apabila dinominalkan, nilainya sekitar Rp 5.000 triliun dari total PDB yang sebesar Rp 9.000 triliun. Artinya, ketika daerah-daerah itu memberlakukan PSBB, sudah pasti konsumsi tidak tumbuh, atau bahkan kontraksi. Sri mengakui, bantuan sosial untuk hadapi dampak Covid-19 yang sudah dianggarkan Rp 110 triliun tidak akan menutupi kontraksi tersebut. Sebab, angkanya sudah terlampau besar. "Turun 10 persen saja (dari Rp 5.000 triliun), itu berarti sudah bicara angka yang besar," katanya. Oleh karena itu, Sri mengatakan, pemerintah mengantisipasi untuk masuk ke dalam skenario yang sangat berat. Dalam skenario ini, pemerintah memproyeksikan ekonomi sepanjang 2020 tumbuh negatif 0,4 persen, merosot dalam dibandingkan realisasi 2019, 5,02 persen. Skenario tersebut diberlakukan mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi besar pada ekonomi Indonesia. Pada kuartal pertama ini saja, peranannya mencapai 58 persen terhadap PDB. Tapi, Sri menuturkan, skenario tersebut terjadi apabila memang Indonesia dan dunia belum bisa recover dari pandemi pada kuartal ketiga dan keempat. Dampaknya, PSBB belum berkurang sehingga aktivitas ekonomi masih sangat terbatas. "Kalau itu dilakukan, kita masuk ke skenario sangat berat," ujar Sri. Dalam situasi ini, Sri memastikan, pemerintah tetap fokus pada tiga prioritasnya. Mereka adalah menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, memastikan jaring pengaman sosial serta membantu dunia usaha menghadapi tekanan dari dampak Covid-19. Sumber

Jakarta - Masyarakat ramai-ramai mengeluhkan kenaikan tagihan listrik sejak pandemi virus Corona (COVID-19). Mereka merasa pemakaian listrik normal, bahkan ada yang rumahnya kosong namun mengalami kelonjakan tagihan listrik. General Manager PLN UID Jakarta Raya, M Ikhsan Asaad menjelaskan ada perhitungan energi minimum selama 40 jam. Jadi walaupun rumah kosong, tagihan listrik akan tetap dihitung berdasarkan minimal pemakaian listrik selama 40 jam. "Kita memang ada namanya energi minimum 40 jam. Itu lah yang akan ditagihkan. Jadi walaupun rumahnya kosong tetapi pelanggan harus dikenakan energi minimum yaitu jam nyala selama 40 jam," kata Ikhsan melalui telekonferensi, Rabu (6/5/2020). Jika hasil tagihan listrik lebih besar dari minimum tadi, Ikhsan bilang, kelebihan bayar akan diperhitungkan untuk tagihan bulan depan. "Kalau misalnya hasil rata-ratanya lebih besar daripada minimum tadi maka akan kita perhitungkan di rekening bulan depan. Jadi nggak usah khawatir semua datanya terdokumentasi rapi. Nanti bisa juga langsung direstitusi, dikembalikan," ucapnya. Ia pun mengaku kasus seperti ini sudah banyak terjadi sebelumnya. Dikarenakan rumahnya kosong, maka petugas PLN mengambil rata-rata dari tiga bulan tagihan listrik sebelumnya. "Banyak case seperti ini terjadi kami merestitusi pelanggan-pelanggan yang memang rumahnya kosong nggak bisa masuk dan sebagainya," ujarnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - PLN memastikan tarif dasar listrik seluruh golongan tarif tidak naik, termasuk rumah tangga daya 900 Volt Ampere (VA) Rumah Tangga Mampu (RTM) dan di atasnya. Tagihan pelanggan yang keluar disebut memang sudah sesuai pemakaian. General Manager PLN UID Jakarta Raya, M Ikhsan Asaad mengatakan sejak awal bulan Mei sudah ada 2.200 keluhan pelanggan yang masuk ke contact center PLN Disjaya. Dari situ berdasarkan hasil pengecekan PLN, 94% tagihan pelanggan dinilai sudah sesuai pemakaian. "Dari data sampai saat ini jumlah pengaduan yang masuk ke contact center kami 2.200, sudah diselesaikan semua. Ternyata 94% angkanya sesuai dengan pemakaian," kata Ikhsan melalui telekonferensi, Rabu (6/5/2020). Sedangkan untuk 6%-nya, Ikhsan bilang, memang harus ada pengecekan kembali. "Mungkin pada saat petugas PLN datang rumahnya terkunci, rumahnya kosong bayar Rp 1 juta karena memang diambil data rata-rata 3 bulan," ucapnya. Dalam beberapa waktu ini PLN akan mencoba memberikan pengertian kepada pelanggan. Jika ada pelanggan yang tak terima, pihaknya akan mendatangi langsung rumah pelanggan tersebut. "Ini akan segera kita selesaikan dengan komunikasi. Kalaupun pelanggan tidak puas kita akan mendatangi rumah pelanggan agar pelanggan bisa benar-benar memahami kondisi ini," ujarnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Komisi V DPR RI mencecar Kementerian Perhubungan soal rencana kembali membuka akses transportasi keluar daerah di tengah pelarangan mudik. Salah satu anggota Komisi V Irwan menilai bahwa rencana tersebut menunjukkan pemerintah seakan tidak fokus menyelamatkan masyarakat dari Corona. Irwan menilai pemerintah hanya fokus pada perekonomian. "Relaksasi transportasi ini kan dilakukan untuk penanganan penyelamatan ekonomi, nah ini menegaskan bahwa pemerintah dalam menangani pandemi ini tidak fokus pada penyelamatan manusianya," ungkap Irwan dalam rapat kerja virtual, Rabu (6/5/2020). Irwan mengatakan pemerintah tidak serius dalam menangani pencegahan penyebaran virus Corona. Kebijakan membolehkan kembali transportasi berpergian untuk kebutuhan khusus juga dinilai membuat bingung pemerintah daerah. "Ini padahal Pak Jokowi jelas-jelas pidato khusus larang mudik, ini kok berubah dalam tatanan di lapangan, dan ini membuat kebingungan di daerah. Di daerah semangat kami memutus mata rantai COVID sampai jalan tikus aja ditutup," jelas Irwan. "Kemudian hari ini dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah betul-betul tidak serius," katanya. Pimpinan Komisi V Lasarus menambahkan, bahwa selama ini pengaturan kebijakan di Indonesia lemah dalam pengawasan. Dalam kasus ini pun Lasarus khawatir kalau pengawasan operasional transportasi akan kembali sulit dilakukan. "Dari kacamata lapangan kan kita tahu kelemahan kita ini pengawasan tidak tertib, kalau kita kasih longgar lagi tambah makin tak tertib. Oleh karenanya kami sepakat kita dukung langkah pemerintah kalau baik," kata Lasarus. "Maka kalau pengawasan belum bagus sekecil apapun lubang harusnya ditutup lah," lanjutnya. Sementara itu, Sekjen Kemenhub Djoko Sasono mengatakan bahwa pihaknya bukan mau memberikan relaksasi apalagi kelonggaran. Dia mengatakan mudik tetap dilarang, pemerintah tegas untuk hal itu. Namun, berpergian keluar daerah bukan hanya untuk mudik masih ada kepentingan lainnya. "Soal relaksasi dan pelonggaran, kami tidak mengenal itu semua. Pada hakikatnya mudik dilarang, tegas sekali itu dilarang, tapi di luar itu ada kebutuhan yang sifatnya penting dan mendesak," kata Djoko. "Seperti misalnya ada tugas-tugas pelayanan penanganan COVID, kesehatan, kebutuhan dasar, serta fungsi ekonomi penting lainnya," lanjutnya. Djoko juga mengatakan tak sembarang orang yang bisa melakukan berpergian ke luar daerah di tengah pelarangan mudik. Orang itu harus dinyatakan sehat dan tidak membawa virus, intinya dia menyatakan ada protokol kesehatan ketat yang mesti dipenuhi bagi orang yang mau berpergian. "Maka kami berikan ruang kepada masyarakat tertentu untuk melakukan apa yang saya sebutkan tadi. Intinya adalah orang yang tidak mudik dan sehat yang boleh pergi, orang itu diyakini tidak bawa virus, nanti akan ada protokol kesehatan yang sangat ketat," jelas Djoko. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Layanan perbankan tanpa kantor milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatatkan kenaikan transaksi di tengah pandemi COVID-19. Corporate Secretary BRI Amam Sukriyanto mengungkapkan pada akhir Maret agen BRILink mencatatkan dana murah berupa tabungan dan giro sebesar Rp 8,24 triliun atau tumbuh 67% year on year. Sedangkan total transaksi yang dilakukan agen BRILink mencapai lebih dari 156 juta transaksi yang dilakukan lewat 428.794 agen di seluruh Indonesia. Amam menjelaskan Agen BRILink bisa menjadi solusi alternatif bagi masyarakat untuk menghindari kerumunan. Sehingga masyarakat bisa bertransaksi dengan mendatangi Agen BRILink di sekitar wilayahnya. "Sebagian besar agen BRILink juga punya usaha jualan baik sembako atau barang kebutuhan lainnya, sehingga masyarakat bisa sekaligus belanja kebutuhan," kata Amam dalam siaran pers, Rabu (6/5/2020). Selain melayani kebutuhan menabung BRILink juga melayani transaksi seperti transfer, tarik tunai, setoran pembayaran tagihan listrik PLN, air, iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, Top Up BRIZZI, Gopay, OVO dan berbagai transaksi lainnya. Selain itu, Agen BRILink juga memberikan layanan referral pembukaan rekening tabungan dan referral pinjaman. Pada kuartal I - 2020, secara total Agen BRILink telah melayani referral pembukaan rekening simpanan sebanyak 58.497 dan referral pinjaman sejumlah 51.315. "Hingga saat ini, Agen BRILink sudah tersebar di 51.938 desa. Dengan banyaknya desa yang telah dijangkau, BRI berharap dapat memberikan inklusi layanan keuangan yang makin luas kepada masyarakat," ujar Amam. Simak Video "Ajarkan Budaya Menabung Sejak Dini, BRI Buka BRILink di Sekolah" [==] (kil/dna) Sumber

Jakarta - Twitter dilaporkan sedang menguji fitur baru yang diharapkan dapat mencegah aksi bullying dan pelecehan di platformnya. Dengan fitur ini pengguna akan diminta untuk memikirkan kembali 'Rethink' sebelum membalas sebuah dan menekan kirim pada tweet dengan komentar kasar, menyinggung ataupun menyakitkan. "Ketika segalanya memanas, pengguna mungkin akan mengatakan hal-hal mungkin tidak dimaksudkan. Untuk membuat pengguna memikirkan kembali sebuah balasan tweet, kami menjalan eksperimen terbatas di iOS," tulis perusahaan di akun Twitter Support yang dilansir detikINET dari Engadget. Pengguna akan diberikan pilihan untuk mengonfirmasi balasan untuk direvisi sebelum dipublikasikan jika bahasa yang akan dikirim tersebut mengandung kata-kata ofensif. Fitur ini mirip dengan anti-bullying milik Instagram yang diperkenalkan pada tahun lalu. Di Instagram mereka menggunakan AI untuk mendeteksi bahasa yang mengandung kata-kata kasar dan meminta pengguna untuk memikirkan kembali komentar tersebut sebelum dikirim. Untuk versi Twitter akan mencari kata-kata yang mirip dengan postingan yang telah dilaporkan pengguna. Twitter sudah lama tengah berjuang untuk menghadapi aksi bulying di platformnya ini dan telah melakukan ujicoba dengan sejumlah fitur-fitur untuk meningkatkan obrolan yang lebih sehat. Untuk eksperimen terbaru ini sedang diluncurkan ke subset dari pengguna iOS Twitter di Amerika Serikat. Simak Video "Twitter Suguhkan Fitur Stories, Warganet Gaungkan #RIPTwitter" [==] (jsn/fay) twitter fitur twitter Sumber

BI nilai pertumbuhan kredit akan banyak dipengaruhi program restruturisasi kredit. == JAKARTA-- Bank Indonesia menyebut pihaknya bersama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan program restrukturisasi kredit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program yang dinamakan Program Pemulihan Ekonomi akan diumumkan dalam waktu dekat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan program tersebut salah satunya diatur penundaan angsuran pokok dan bunga enam bulan. "Dan kemungkinan tambahan plafon dari kredit. Ini sedang proses oleh BI, OJK dan pemerintah," ujarnya saat konferensi video di Jakarta, Rabu (6/5). Selain mengenai restrukturisasi kredit UMKM, Perry menyebut program tersebut akan diatur mengenai keringanan kredit bagi segmen korporasi dan komersial. Menurutnya di tengah perlambatan ekonomi akibat pandemi corona, pertumbuhan kredit akan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan restrukturisasi dalam Program Pemulihan Ekonomi. "BI mendukung penyaluran kredit melalui penyediaan likuiditas dengan tambahan Rp 503,8 triliun. Kalau bank perlu tambahan akan kami tambah," ucap dia. Terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga untuk mendukung penyaluran kredit, Perry mengatakan kondisi saat ini lebih efektif melalui penyediaan likuiditas. "Kebijakan suku bunga diprioritaskan untuk stabilisasi nilai tukar," ucapnya. Sumber

Jakarta - Jack Ma mengerahkan pengaruhnya membantu Presiden China Xi Jinping meningkatkan citra negara tersebut di dunia, setelah virus Corona menyebar ke berbagai negara. Pengaruh Jack Ma di dunia sendiri semakin besar sejak ia mengundurkan diri sebagai Chairman Alibaba Group Holding Ltd. Orang terkaya China ini sekarang memainkan peran penting dalam berbagai upaya filantropis untuk membantu melawan penyebaran COVID-19. Melalui Alibaba Foundation, Jack Ma diketahui menyumbang test kits virus Corona ke Amerika, mengirimkan berbagai perlengkapan medis ke empat negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan upaya ini terus berjalan agar penyalurannya bisa menjangkau lebih banyak negara. Bantuan ini tentu saja sangat berarti. Gubernur New York Andrew Cuomo jadi salah satu yang terbaru menyampaikan rasa terima kasih kepada Jack Ma dan pemerintah China atas pengiriman 1.000 ventilator ke daerahnya. Dimintai komentarnya mengenai sumbangan tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang sebelumnya menyalahkan pemerintahan Beijing karena dianggap gagal memberi cukup informasi tentang virus Corona, kini berbalik positif terkait Jack Ma. "Jack Ma adalah teman saya. Dan kami sangat menghargai bantuannya," kata Donald Trump seperti dikutip dari Bloomberg. Berdasarkan data per 9 April, Jack Ma setidaknya sudah mendonasikan 18 juta masker, memasok testing kit dan perlengkapan medis lainnya ke lebih dari 100 negara di dunia, dari Asia, Afrika, Eropa, AS, dan Rusia. Donasi ini juga membantu pemerintah China menyampaikan niatnya memberikan bantuan secara resmi di tengah kecurigaan besar bahwa negaranya menjadi penyebab pertama penyebaran virus. Simak Video "Sejuta Masker untuk Jepang Mengalir dari Tangan Jack Ma" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Komisi VI DPR RI hari ini memanggil perwakilan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) untuk rapat dengar pendapat (RDP). RDP tersebut akan membahas kondisi aktual terkait dampak virus Corona (COVID-19). Berdasarkan pantauan detikcom, rapat dimulai pukul 11.40 WIB dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dan dinyatakan terbuka untuk umum. "Dengan ini rapat kita mulai dan terbuka untuk umum," ujar Martin dalam telekonferensi, Rabu 6/5/2020). Hal utama yang hendak dibahas dalam RDP tersebut adalah perspektif media layanan teknologi transportasi daring terbesar di Indonesia tersebut terkait situasi saat ini. "Hal ini mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi daring seperti perusahaan sebagai penyedia layanan, masyarakat sebagai pengguna, driver dan merchant sebagai mitra, karyawan perusahaan sebagai tenaga kerja dan juga investor sebagai penyandang dana," tambahnya. Situasi pertama yang ingin didalam dari Gojek dan Grab ialah terkait kondisi industri makanan dan minuman yang menjadi mitra kedua layanan teknologi transportasi daring tersebut. "Ada beberapa hal yang kami harap baik gojek maupun grab bersedia menjelaskannya kepada DPR RI hari ini seperti satu situasi industri food and beverages yang menjadi mitra dari layanan gofood maupun grabfood," tuturnya. Selain itu, mendengar bagaimana tingkat penjualan ritel yang terdata oleh aplikasi perusahaan seperti volume pengantaran barang dan lain sebagainya. Lalu, situasi dari mitra perusahaan khususnya driver seperti tingkat pendapatan harian pengemudi, tingkat pertumbuhan jumlah mitra driver dan merchant. Selanjutnya, hubungan dengan mitra driver dan merchant sebagaimana seperti bagaimana kebijakan perusahaan kepada mitra. "Situasi apakah saat ini sedang dihadapi terkait hubungan bisnis sehingga memerlukan penyesuaian regulasi agar menguntungkan kedua belah pihak," tambahnya. Di sisi lain juga membahas sinergisitas Gojek dan Grab dengan pemerintah dengan pusat maupun daerah baik yang sudah maupun yang akan dilakukan khususnya untuk penanganan COVID-19. "Terakhir, bagaimana hubungan antara Gojek dan Grab dengan pemerintah, BUMN yang terkait dengan pelaksanaan bisnisnya," pungkasnya. Simak Video "Gojek Klaim Jumlah Bos Perempuannya Lebih Banyak Dibanding yang Lain" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Pemerintah membutuhkan pembiayaan Rp 1.439,8 triliun untuk menambal defisit APBN 5,07%. Pembiayaan tersebut antara lain akan dipenuhi dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 506,8 triliun hingga akhir 2020, dan Rp 300 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dan Global Bond. "Hitung-hitungan kami, jika Rp 856,8 triliun perhitungan kami kayaknya belum perhitungkan gunakan SAL dan global bond. Jika Rp 300 triliun penggunaan SAL dan global bond, maka penerbitan SBN rupiah Rp 506 triliun, dan jika dilelang akhir tahun kurang lebih Rp 28 triliun per lelang dan insyalah sebagian besar bisa diserap pasar investor domestik dan asing," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam rapat kerja gabungan secara virtual dengan Komisi XI, Kemenkeu, OJK, dan LPS, Rabu (6/5/2020). Dari surat utang Rp 506,8 triliun tersebut, 25% nya akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI). Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020, BI memang diizinkan untuk membeli surat utang pemerintah di pasar lelang. "Jika diambil maksimum Rp 506 triliun, maka 25% sekitar Rp 125 triliun ini kemudian kemungkinan BI akan beli SBN di pasar perdana kebutuhan APBN above the line," urainya. Menurut Perry, hal ini sudah disepakati dengan Kemenkeu. Adapun pertimbangan maksimal pembelian surat utang Rp 125 triliun tersebut agar yield-nya tidak naik, "Kami lihat seperti apa. Mekanisme sudah disepakati dengan Kemenkeu untuk above the line dengan jumlahnya agar yield tidak naik. Kita competitive bidder," tegas Perry. Simak Video "Pemerintah Anggarkan Rp 5 Triliun Untuk Dana Bencana 2020" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Program cetak sawah atau membuka lahan persawahan baru dinilai tidak menjawab permasalahan pangan yang ada di depan mata. Sebab hasilnya baru bisa dirasakan bertahun-tahun mendatang. Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas mengatakan seharusnya pemerintah mengambil jalan keluar jangka pendek dengan meningkatkan produktivitas, bukan cetak sawah. Konsep yang ada terkait peningkatan produksi padi dinilai harus diperbaiki. "Untuk menjawab jangka pendek ini harusnya meningkatkan produktivitas dan pemerintah harus mengubah konsepnya selama ini karena kenyataannya kalau program berhasil mengapa 3 tahun berturut-turut sampai tahun 2020 ini produksi padi terus menurun? Padahal seluruh program hampir semuanya ditujukan untuk produksi padi. Berarti salah di programnya," kata Andreas kepada detikcom, Rabu (6/5/2020). Adapun cara untuk meningkatkan produksi yakni, pertama pemerintah harus menjamin harga yang menguntungkan pusat tani. Jika itu terjadi, petani dinilai akan lebih bergairah untuk menanam. Kedua, ubah seluruh subsidi bantuan alsintan dan sebagainya melalui pembayaran langsung ke petani. Dengan begitu, petani bisa memilih benih sendiri yang terbaik untuk mereka tanam. "Biar petani nanti yang menentukan sendiri dia mau nanam benih apa. Jadi uangnya serahkan saja langsung ke petani karena syarat kepentingan, bantuan-bantuan seperti itu," ujarnya. Simak Video " Sawah 'Mendidih' Bikin Geger di Sumenep" [==] (eds/eds) Sumber