bot

Jakarta - Berbagai peringatan keagamaan menjadi sangat berbeda di tahun ini, termasuk hari Waisak yang jatuh pada 7 Mei 2020. Di tengah pandemi, umat Buddha memperingati momen penting Trisuci Waisak. Jika tahun-tahun sebelumnya umat Buddha Indonesia memenuhi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada perayaan Waisak, tahun ini semuanya beribadah dari rumah. Meski demikian, nilai-nilai dari perayaan Waisak tidak hilang. Netizen pun mulai ramai mengucapkan selamat hari raya Waisak di berbagai media sosial, salah satunya Twitter. Di Twitter, Waisak berada di deretan trending topic. Emoji bunga lotus pun bertebaran mewarnai linimasa media sosial tersebut. [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Selain itu, sejumlah rumah ibadah Buddha juga menyampaikan pengumuman adanya perayaan Waisak yang dilakukan secara virtual. Salah satunya akun @vhrbuddhasena yang mengajak umat Buddha beribadah virtual di Instagram mereka @viharabuddhasena. [Gambas:Twitter] Selamat hari raya Waisak bagi yang memperingatinya. Simak Video "Pemerintah Minta Umat Buddha Rayakan Waisak di Rumah" [==] (rns/rns) Sumber

Risiko Likuiditas bank == --- Oleh: Elba Damhuri, Jurnalis Republika. Pandemi virus corona (covid-19) berdampak besar terhadap siklus ekonomi nasional yang bergerak turun. Neraca keuangan rumah tangga, usaha mikrokecil menengah (UMKM), hingga perusahaan termasuk lembaga keuangan menjadi bermasalah. Jika neraca keuangan atau perbandingan pengeluaran dan pendapatan bermasalah secara agregat maka sejumlah risiko pun menghantui ekonomi sebuah negara. Salah satunya, risiko likuiditas atau situasi di mana sebuah lembaga tidak memiliki cukup uang untuk membayar segala kewajibannya. Kalaupun lembaga itu memiliki aset bernilai namun tidak serta merta menyelesaikan masalah. Pasalnya, aset-aset itu belum tentu cepat terjual mengingat kondisi yang tidak bagus, dan aset itu pun menjadi tidak lukuid. Lembaga keuangan di Indonesia baik bank dan non-bank kini menghadapi isu likuditas terkait dengan berbagai restrukturisasi dan keringanan pembayaran utang maupun bunga debitur di semua sektor. Program keringanan pinjaman di hampir semua sektor ini bernilai ratusan triliun rupiah yang jika tidak ada langkah tepat akan membebani neraca keuangan bank dan non-bank. Lembaga non-bank di sini antara lain asuransi, multifinance, dan lain-lain. Siklus ini harus dilawan. Istilahnya counter-cyclical. Bagaimana melawan siklus berupa risiko likuiditas ini? Ada dua lembaga yang bertanggung jawab terhadap kondisi ini, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa jurus stimulus (kebijakan melawan siklus ini) sudah dikeluarkan dan beberapa akan diumumkan. Dari sektor UMKM, 50 persen kredit/pembiayaan UMKM ikut program restrukturisasi dan keringanan. Dengan demikian, menurut OJK, ada aliran dana Rp 759 triliun yang tidak akan masuk ke industri keuangan. Ini menjadi sinyal serius bagi risiko likuiditas bagi bank dan nonbank. Dalam hal ini, bank dan non-bank tidak mendapat dana yang seharusnya mereka terima dari pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Dari hitungan kebutuhan 50 persen itu, OJK menghitung butuh dana Rp 115,2 triliun. Ketua OJK Wimboh Santoso mengungkapkan sejumlah langkah untuk mengatasi ancaman risiko likuiditas di bank dan non-bank ini. Skema ini mencakup seluruh bagian dari industri jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Bantuan Likuiditas Industri Jasa Keuangan Pemberian bantuan likuiditas ke lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank menjadi langkah penting dari OJK. Secara teknis, Wimboh mengatakan pihaknya nanti akan membentuk bank jangkar (anchor bank) untuk memudahkan proses penempatan dana. Alurnya, BI akan menyediakan kebutuhan likuiditas kepada OJK yang kemudian disalurkan kepada bank jangkar ini. Wimboh menjelaskan, bantuan likuiditas kepada sektor jasa keuangan ini melalui penempatan deposito kepada bank bank jangkar. Bank jangkar ini terdiri dari bank-bank sistemik baik milik pemerintah (BUMN) maupun swasta. Bank sistemik maksudnya bank-bank yang memiliki aset besar, produk keuangan variatif, dan memiliki relasi kuat dengan bank-bank lain dalam sistem keuangan. Dari sini, bank-bank lain yang bukan bank jangkar bisa mengajukan pinjaman kepada bank jangkar. Wimboh menyatakan ada mekanisme berbeda untuk bank sistemik dan non-sistemik dan jaminan pinjaman seperti aset bernilai tinggi. Pinjaman ini nantinya akan disesuaikan dengan suku bunga pasar yang berlaku. Ini merupakan skema pinjaman last resources bukan first resources. Tidak semua bank tentunya bakal dapat fasilitas bantuan likuiditas ini. Wimboh menegaskan bantuan likuiditas ini hanya bisa didapatkan oleh bank-bank yang dinilai masih sehat. Bagaimana dengan bank-bank tidak sehat tapi butuh dana segar? Wimboh mengatakan pemilik bank-bank ini diminta setor atau jual asetnya ke bank lain atau pihak lain. "Atau bisa pakai skema lain seperti merger dan skema dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," kata Wimboh. Bantuan Keuangan Peminjam Uang Langkah lainnya, pemerintah menambal persoalan keuangan di hilirnya, yakni para peminjam uang di bank. Ini mencakup individu, UMKM, perusahaan, hingga komersial. Sejumlah kebijakan sudah dimuat terkait para peminjam (debitur) ini. Di antaranya keringanan membayar cicilan bunga, cicilan pokok utang, hingga tenggat pembayaran yang diperpanjang. Dalam langkah ini, BI telah menyediakan likuiditas tambahan Rp 503,8 triliun. BI siap menambah suntikan likuiditas jika bank-bank memerlukannya. Rupanya, langkah ini dirasakan belum cukup. Perlu ada terobosan lain untuk menjaga stabilitas keuangan nasional termasuk dari sisi peminjam uang ke bank. BI bersama OJK sedang menyiapkan program restrukturisasi baru kredit UMKM. Salah satu program ini mengatur penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman hingga enam bulan. Jadi, kebijakan ini tidak hanya meringankan periode pencairan dan penurunan suku bunga. Tetapi lebih dalam lagi, penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang sampai enam bulan. Secara prinsip, di tengah perlambatan ekonomi akibat pandemi corona seperti saat ini, pertumbuhan kredit bank akan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan restrukturisasi. Kebijakan lain seperti suku bunga diturunkan lagi tampaknya tidak efisien kecuali untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Ide Cetak Uang Baru? Sebetulnya, ada satu ide di luar ide-ide mainstream terkait perbaikan ekonomi di tengah pandemi corona ini. Namun ide ini terlalu ekstrim dan sulit dijalankan, yakni mencetak uang baru hingga Rp 4.000 triliun. Badan Anggaran DPR dan mantan Mendag Gita Wirjawan mengutarakan wacana cetak uang baru untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Uang baru itu nantinya akan diberikan kepada UMKM hingga Rp 1.600 triliun sesuai kebutuhan dan sektor-sektor lainnya termasuk individu dan rumah tangga. Dalam ilmu ekonomi modern, wacana ini bukan sesuatu yang baru. Sekelompok ekonom di Amerika Serikat (AS) menyebut ide cetak uang untuk mengelola ekonomi ini sebagai teori moneter modern atau modern monetary theory (MMT). BI sendiri sudah menegaskan tidak akan mengambil kebijakan ekstrim dengan mencetak uang baru. BI menyatakan kebijakan yang sudah dan sedang dijalankan saat ini cukup efektif membantu ekonomi bergerak seperti penurunan suku bunga, penurunan rasio giro wajib minimum (GWM), pembelian surat utang, dan penambahan likuiditas. Sekarang, kita menunggu pengumuman OJK dan BI tentang kebijakan baru sektor keuangan untuk menjaga risiko likuiditas alias gagal bayar. Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para menterinya untuk berhati-hati terhadap penurunan Indeks Manufaktur Indonesia. Terlebih indeks sektor pangan juga mengalami penurunan. Jokowi mengatakan wabah COVID-19 telah menghantam dua sisi sekaligus, yakni supply dan demand. Nah dari sisi supply atau penawaran Indeks Manufaktur Indonesia atau Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur pada April turun 27,5 dibanding periode Maret 45,3. Hal itulah yang menjadi perhatian Jokowi. "Indeks Manufaktur Indonesia pada April 2020 mengalami kontraksi terdalam bila dibandingkan negara lainnya di Asean. Indonesia berada di level 27,5, lebih rendah dibandingkan korea selatan 41,6, Malaysia 31,3, Vietnam 32,7, Filipina 31,6. Ini hati-hati mengenai Indeks Manufaktur Indonesia, agar juga dicarikan solusi dan jalan agar kontraksi ini bisa kita perbaiki," tuturnya saat membuka sidang kabinet, Rabu (6/5/2020). Dirinya meminta kepada para menteri di bidang ekonomi agar memperhatikan angka-angka di dalam PMI secara detil. Sektor dan subsektor mana yang turun paling dalam dan segera dicarikan solusinya dengan memberikan stimulus. "Sehingga program stimulus ekonomi betul-betul harus kita buat, dan harus tepat sasaran. Bisa mulai merancang skenario recovery, pemulihan di setiap sektor dan subsektor," tambahnya. Jokowi pun merinci sub-sektor mana yang berkontribusi negatif pada pertumbuhan di kuartal I-2020. Salah satunya sektor pangan yang tercatat -0,31. Melihat data itu Jokowi sedikit geram dan berbicara secara tegas "Pangan ini -0,31, hati-hati dengan angka ini. Sekali lagi hati-hati dengan angka-angka ini. Beberapa kali sudah saya sampaikan FAO memperingatkan adanya krisis pangan. Artinya sektor pertanian harus digenjot agar berproduksi, tapi sekali lagi juga dengan protokol kesehatan dengan baik," tegasnya. Tak hanya itu, sektor lainnya yang tercatat turun yakni angkutan udara -0,08, pertambangan, minyak, gas, panas bumi -0,08, industri barang logam dan komputer -0,07, penyediaan akomodasi -0,03, industri mesin dan perlengkapan -0,03. Sementara dari sisi demand atau permintaan juga mengalami kontraksi. Inflasi pada April 2020 tercatat 0,08%. Angka itu terbilang sangat rendah bila dibandingkan pada periode bulan yang berbarengan dengan Ramadhan di tahun sebelumnya. Sebab biasanya permintaan di Ramadhan selalu tinggi dan mendorong inflasi Simak Video "Manufaktur Babak Belur, Jokowi Minta Stimulus Ekonomi Tetap Sassaran" [==] Sumber

Kebanyakan di antara pelaku UMKM masih belum tersentuh layanan perbankan. == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah tengah mengkaji skema pemberian stimulus kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19. Termasuk di antaranya untuk tukang bakso maupun pekerja informal lain yang pendapatan sehari-harinya tidak menentu dan kini tertekan akibat pembatasan sosial. Salah satu usulan yang disampaikan Sri adalah memberikan fasilitas kredit seperti program Ultra Mikro (UMi), yakni antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Tapi, begitu diberikan pinjaman, mereka otomatis mendapatkan restructuring selama enam bulan. "Jadi, semacam grace period," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5). Tidak hanya memberikan fasilitas, Sri menambahkan, pemerintah juga langsung menjangkau UMKM dan pekerja informal tersebut untuk masuk dalam inklusi keuangan. Sebab, selama ini, kebanyakan di antara mereka masih unbankable atau belum tersentuh layanan perbankan. Sri menuturkan, banyak warung atau pedagang kaki lima yang mungkin sudah mendapatkan bantuan sosial, namun belum masuk ke inklusi finansial. Nantinya, pemerintah akan menggaet mereka ke berbagai layanan. "Mereka bisa jadi nasabahnya entah Pegadaian, PNM (Permodalan Nasional Madani) atau Bahana Artha Ventura," katanya. Usulan Sri telah disampaikan dalam sidang kabinet pada Rabu pagi. Menurutnya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyetujui konsep tersebut. Tapi, jajaran kabinet masih harus memikirkan operasionalnya. Sri menyebutkan, tantangan terbesar dalam memberikan fasilitas kredit ke UMKM dan pekerja informal ini adalah pendataan. Saat ini, pemerintah berupaya melakukan pendataan. Kemungkinan, pemeritnah akan menggaet pendamping seperti yang dilakukan dalam program UMi. Sejauh ini, Sri menambahkan, pemerintah sudah memberikan relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM melalui berbagai program. Di antaranya dalam bentuk penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ultra mikro, atau UMi, PNM Mekaar yang jumlahnya 6,4 juta. Selain itu, untuk nasabah di pegadaian yang berjumlah 10,6 juta debitur. Sumber

Semua pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 sampai 2020 berbalik lagi.. == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pandemi virus corona baru (Covid-19) berdampak pada kenaikan angka kemiskinan. Bahkan, menurutnya, angka kemiskinan sudah bertambah kembali pada tiga bulan terakhir, seperti halnya pada sembilan tahun lalu. "Covid-19, hanya Maret sampai Mei, sudah sebabkan lonjakan angka kemiskinan, reverse seperti 2011," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5). Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat miskin pada 2011 mencapai 30,12 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari total populasi. Secara bertahap, jumlahnya menurun hingga mencapai 24,79 juta jiwa atau setara dengan 9,22 persen dari total populasi pada September 2019. Itu merupakan data terbaru dalam catatan BPS. Sri menekankan, pandemi memberikan dampak luar biasa pada struktur sosial Indonesia. Covid-19 disebutnya mampu memutarbalikkan kerja keras pemerintah yang selama sembilan tahun terakhir berupaya menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen. "Semua pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 sampai 2020 ini reverse kembali," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, Sri menambahkan, jumlah pengangguran sudah mencapai 2 juta. Mereka merupakan masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan akibat dunia usaha tertekan pandemi. Untuk mengantisipasi laju pertumbuhan kemiskinan, Sri menuturkan, pemerintah berupaya menningkatkan intensitas belanja bantuan sosial. “Ini jadi salah satu upaya untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat Covid-19 yang timbulkan PHK dan penurunan kegiatan ekonomi, termasuk informal dan UMKM,” ujarnya. Dalam penanggulangan dampak Covid-19, pemerintah menyiapkan anggaran jaring pengaman sosial hingga Rp 110 triliun. Sebanyak Rp 8,3 triliun di antaranya untuk penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rp 10,9 triliun untuk pemberian sembako ke 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sri mengatakan, dua program yang sudah eksisting ini sudah relatif siap karena telah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. "Ada masalah inklusi eksklusi eror, tapi relatif siap," katanya. Sumber

Ada beberapa faktor yang mendorong penguatan rupiah atas dolar AS. == JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mengatakan nilai tukar rupiah bisa kembali menguat ke level di bawah Rp15 ribu seperti pada minggu lalu. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan nilai tukar rupiah saat ini masih undervalue dan secara tren berdasarkan faktor fundamental masih akan menguat. Dia mengatakan faktor fundamental dipengaruhi oleh inflasi rendah, defisit transaksi berjalan kuartal pertama yang di bawah 1,5 persen dan keseluruhan tahun di bawah 2 persen PDB, serta perbedaan imbal hasil SBN 10 tahun Indonesia yang sebesar 8,02 persen sementara di AS 0,3 - 0,4 persen. “Perbedaan imbal hasil lebih dari 7,5 persen menarik bagi investor asing beli SBN kita dan mendukung nilai tukar rupiah,” ujar Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu. Perry mengatakan secara jangka pendek pergerakan nilai tukar rupiah memang masih naik turun karena faktor teknikal yang berdasarkan pada perkembangan berita terkini. Faktor teknikal tersebut yang membuat rupiah sempat berada di bawah Rp15 ribu pada minggu lalu, namun saat ini kembali lagi ke level Rp15 ribu. Dia menjelaskan pada hari Senin kemarin ada faktor berita negatif ketegangan AS-China karena Presiden Trump melihat ada kemunginan pengenaan tarif untuk China karena virus korona berasal dari wuhan. Selain itu, juga ada ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan sehingga nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.050 per dolar AS pada Senin. Kemudian kemarin [Selasa] ada berita akan ada pembukaan aktivitas ekonomi sejumlah daerah di AS yang membawa faktor positif sehingga rupiah menguat ke Rp15.030 per dolar AS. “Hari ini banyak berita positif yang akan membuat rupiah di bawah Rp15 ribu seperti dibukanya kembali aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah di AS dan Eropa,” jelas Perry. Selain itu, faktor positif lain yang bisa mendorong penguatan rupiah pada hari ini adalah adanya pernyataan dari pejabat the Fed (bank sentral AS) yang menyatakan bahwa ekonomi AS akan membaik di semester II, walaupun di semester I terjadi resesi. “Kemudian juga harga minyak meningkat akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah,” tambah dia. Perry menambahkan walaupun ada banyak faktor yang bisa mendorong penguatan rupiah, namun ada juga faktor negatif yang bisa membuat rupiah melemah seperti ketegangan AS-China serta keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman yang menyebut ‘quantitative easing’ yang dilakukan bank sentral Eropa tidak konstitusional. “Bagi kita, lebih baik melihat tren faktor fundamentalnya yang akan menentukan arah dan perkembangan nilai tukar rupiah ke depan,” kata Perry. sumber : Anadolu Agency Sumber

Jakarta - Dampak pandemi COVID-19 di berbagai negara membuat rencana-rencana yang sudah diatur berubah dan berantakan. Misalnya seperti rencana untuk pindah kerja. Seharusnya kondisi pandemi ini tidak boleh menghalangi rencana tersebut. Salah satu profesor di London Business School Herminia Ibarra mengungkapkan memang ada sejumlah kelompok yang merasa tidak aman dengan pekerjaan lamanya saat pandemi, namun hal tersebut bisa menjadi potensi mencari peluang kerja baru. Ada beberapa tips untuk para pekerja saat krisis keuangan seperti 2008 atau dalam masa-masa sulit seperti ini: Tips Pindah Kerja Foto: Andhika Akbayansyah (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Dewan perwakilan rakyat (DPR) mengusulkan kepada pemerintah dan bank sentral untuk mencetak uang Rp 600 triliun. Hal ini dilakukan sebagai cara penanganan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Namun Bank Indonesia (BI) menolak mentah-mentah usulan tersebut. Pasalnya saat ini pengedaran uang sudah berada dalam sistem yang benar dan sesuai dengan praktik kebijakan moneter. BI juga menyebut jika pencetakan uang untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat bukanlah hal yang lazim dalam kebijakan moneter. Apa penyebabnya? Berikut berita selengkapnya. Simak Video "Kayu Putih Hidupkan Desa Wonoharjo" [==] Sumber

Jakarta - PT PLN (Persero) mengakui adanya perubahan perhitungan tagihan listrik selama pandemi virus Corona (COVID-19). Tidak semua tagihan listrik dilakukan berdasarkan perhitungan meteran pelanggan. "Ada fakta memang terjadi banyak kenaikan, didasarkan benar bahwa di tengah penerapan protokol COVID-19, ada perubahan mekanisme sedikit modifikasi," kata Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka melalui telekonferensi, Rabu (6/5/2020). Dalam kesempatan yang sama, Executive Vice President (EVP) Quality Assurance Produk dan Layanan, Hikmat Dradjat menjelaskan selama ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pihaknya melakukan pencatatan konsumsi listrik hanya berdasarkan rata-rata. "Artinya tidak dicatat oleh petugas meter, tidak juga pelanggan mengirim stand meter. Maka kami lakukan pencatatan secara rata-rata," ucapnya. Atau pelanggan mengirim sendiri stand meternya melalui online. Cara ini sedang didorong PLN untuk pembayaran tagihan listrik di bulan Mei. Perhitungan menggunakan metode ini masih sangat sedikit yakni di bawah 1% pelanggan yang inisiatif mengirim. Sedangkan pencatatan meteran secara langsung yang biasanya dilakukan oleh petugas PLN secara door to door, saat ini dibatasi. "Ada yang masih menerapkan, ada yang sudah tidak menerapkan. Jadi tetap ada metode pencatatan manual oleh petugas meter. Di atas 50% masih menggunakan catat manual," imbuhnya. Soal tagihan listrik bengkak saat Work From Home (WFH), lihat hitung-hitungan PLN di halaman selanjutnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] Sumber

Jakarta - PT PLN (Persero) mengakui adanya perubahan perhitungan tagihan listrik selama pandemi virus Corona (COVID-19). Tidak semua tagihan listrik dilakukan berdasarkan perhitungan meteran pelanggan. "Ada fakta memang terjadi banyak kenaikan, didasarkan benar bahwa di tengah penerapan protokol COVID-19, ada perubahan mekanisme sedikit modifikasi," kata Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka melalui telekonferensi, Rabu (6/5/2020). Dalam kesempatan yang sama, Executive Vice President (EVP) Quality Assurance Produk dan Layanan, Hikmat Dradjat menjelaskan selama ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pihaknya melakukan pencatatan konsumsi listrik hanya berdasarkan rata-rata. "Artinya tidak dicatat oleh petugas meter, tidak juga pelanggan mengirim stand meter. Maka kami lakukan pencatatan secara rata-rata," ucapnya. Atau pelanggan mengirim sendiri stand meternya melalui online. Cara ini sedang didorong PLN untuk pembayaran tagihan listrik di bulan Mei. Perhitungan menggunakan metode ini masih sangat sedikit yakni di bawah 1% pelanggan yang inisiatif mengirim. Sedangkan pencatatan meteran secara langsung yang biasanya dilakukan oleh petugas PLN secara door to door, saat ini dibatasi. "Ada yang masih menerapkan, ada yang sudah tidak menerapkan. Jadi tetap ada metode pencatatan manual oleh petugas meter. Di atas 50% masih menggunakan catat manual," imbuhnya. Soal tagihan listrik bengkak saat Work From Home (WFH), lihat hitung-hitungan PLN di halaman selanjutnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] Sumber

Jakarta - Maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali melayani operasional penerbangan pada hari ini (7/4) sejak pukul 00.01. Operasional penerbangan ini sebagai tindak lanjut kebijakan pengendalian transportasi selama Ramadan dan Idul Fitri 1441 H yang mengacu pada ketentuan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020. Layanan penerbangan tersebut akan dioperasikan mengacu pada ketentuan kriteria masyarakat yang dapat mengakses layanan transportasi pada masa pandemi COVID-19. Seperti, penumpang yang akan melaksanakan tugas kedinasan, kepentingan umum, kesehatan dan medis, masyarakat yang akan pulang ke daerah asal, kebutuhan repatriasi, layanan fungsi ekonomi penting, serta mobilisasi pekerja migran Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, pemesanan tiket bisa diakses mulai sore kemarin. "Reservasi layanan penerbangan tersebut dapat diakses mulai sore hari ini melalui seluruh kanal penjualan owned channel tiket Garuda Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu kemarin (6/5/2020). "Kembali dioperasikannya layanan penerbangan domestik ini kami lakukan berdasarkan komunikasi intensif bersama Pemerintah dan otoritas terkait dalam memastikan kesiapan kebutuhan layanan penerbangan selaras dengan misi berkesinambungan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui implementasi protokol kesehatan yang jelas dan terukur, khususnya sebagaimana kebijakan yang diberlakukan otoritas terkait," papar Irfan. Garuda Indonesia menerapkan prosedur penerimaan dan screening penumpang yang ketat untuk layanan penerbangan yang dioperasikan. Prosedur itu antara lain pemberlakuan ketentuan penyertaan surat keterangan sehat dan negatif COVID-19 dari rumah sakit. Bagi penumpang dengan tujuan perjalanan dinas harus dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kantor dan surat tugas dari kantor, penyertaan surat pernyataan tidak mudik/surat keterangan tertulis alasan melakukan perjalanan. Selain itu, penumpang wajib memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan protokol kesehatan yang berlaku. Apa penjelasan pemerintah? Klik halaman berikutnya>>> Simak Video "Garuda Indonesia Pangkas Gaji Karyawan, THR Tetap Cair" [==] Sumber

Jakarta - Maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali melayani operasional penerbangan pada hari ini (7/4) sejak pukul 00.01. Operasional penerbangan ini sebagai tindak lanjut kebijakan pengendalian transportasi selama Ramadan dan Idul Fitri 1441 H yang mengacu pada ketentuan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020. Layanan penerbangan tersebut akan dioperasikan mengacu pada ketentuan kriteria masyarakat yang dapat mengakses layanan transportasi pada masa pandemi COVID-19. Seperti, penumpang yang akan melaksanakan tugas kedinasan, kepentingan umum, kesehatan dan medis, masyarakat yang akan pulang ke daerah asal, kebutuhan repatriasi, layanan fungsi ekonomi penting, serta mobilisasi pekerja migran Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, pemesanan tiket bisa diakses mulai sore kemarin. "Reservasi layanan penerbangan tersebut dapat diakses mulai sore hari ini melalui seluruh kanal penjualan owned channel tiket Garuda Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu kemarin (6/5/2020). "Kembali dioperasikannya layanan penerbangan domestik ini kami lakukan berdasarkan komunikasi intensif bersama Pemerintah dan otoritas terkait dalam memastikan kesiapan kebutuhan layanan penerbangan selaras dengan misi berkesinambungan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui implementasi protokol kesehatan yang jelas dan terukur, khususnya sebagaimana kebijakan yang diberlakukan otoritas terkait," papar Irfan. Garuda Indonesia menerapkan prosedur penerimaan dan screening penumpang yang ketat untuk layanan penerbangan yang dioperasikan. Prosedur itu antara lain pemberlakuan ketentuan penyertaan surat keterangan sehat dan negatif COVID-19 dari rumah sakit. Bagi penumpang dengan tujuan perjalanan dinas harus dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kantor dan surat tugas dari kantor, penyertaan surat pernyataan tidak mudik/surat keterangan tertulis alasan melakukan perjalanan. Selain itu, penumpang wajib memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan protokol kesehatan yang berlaku. Apa penjelasan pemerintah? Klik halaman berikutnya>>> Simak Video "Garuda Indonesia Pangkas Gaji Karyawan, THR Tetap Cair" [==] Sumber

Jakarta - Kebanyakan ilmuwan percaya bahwa gen memainkan peran terhadap respon seseorang kepada infeksi. Baru-baru ini, Prof Tim Spector, Head of Twin Research and Genetic Epidemiology di King's College London dan tim menyebutkan ada kemungkinan 50% COVID-19 disebabkan faktor genetik. Namun Spector mengatakan masih banyak penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk memahami gen mana yang terlibat, sebagaimana melansir The Guardian. "Kami tidak tahu apakah ada gen yang terkait dengan reseptor atau gen yang terkait dengan bagaimana infeksi muncul," katanya. Kasus kembar identik Katy dan Emma Davis (37) yang meninggal di rumah sakit umum Southampton bulan lalu sebelumnya pernah ramai dibahas. Para saudari, yang hidup bersama, memiliki masalah kesehatan mendasar dan telah sakit selama beberapa waktu sebelum mereka tertular virus. Sepasang orang kembar lainnya, Eleanor Andrews dan saudara perempuannya Eileen (66) meninggal awal bulan ini. Mereka juga hidup bersama dan memiliki kondisi kesehatan yang mendasari. "Kematian-kematian ini mengingatkan orang akan fakta bahwa ini bisa saja genetik, tetapi ketika orang hidup bersama mereka juga memiliki lingkungan yang sama," ucapnya. Dengan kata lain, kembar yang hidup bersama cenderung memiliki gaya hidup dan perilaku yang sama, dari kebiasaan diet dan olahraga hingga seberapa cepat mereka mencari perawatan medis. Namun bukan berarti dapat disimpulkan bahwa orang kembar menjadi kurang sehat dibandingkan orang lain. Marcus Munafo, profesor psikiatri biologis di Bristol University, mengatakan hal senada. Menurutnya, laporan kematian kembar harus ditafsirkan dengan hati-hati. "Ketika saudara kembar atau saudara kandung meninggal secara tragis dengan COVID-19 yang menarik perhatian kita, itu tidak berarti ada alasan khusus untuk berpikir bahwa saudara kembar atau saudara kandung memiliki risiko yang lebih besar," tegasnya. Simak Video "Yuk! Belajar Cara Membuka Masker Kain yang Benar" [==] (ask/fay) Sumber

Jakarta - Pemerintah akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi untuk mengangkut penumpang ke luar daerah. Hal ini dilakukan setelah larangan operasi transportasi diberlakukan dalam mencegah mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kebijakan ini bukanlah relaksasi atau kelonggaran, melainkan penjabaran Permen 25 tahun 2020 soal pengaturan transportasi saat mudik Lebaran. "Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi lho ya, artinya dimungkinkan semua moda angkutan, baik udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu harus mentaati protokol kesehatan," jelas Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu lalu (6/5/2020). Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh berpergian keluar daerah di tengah larang mudik. Mulai hari ini semua transportasi mulai boleh melayani masyarakat berpergian. "BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes (Menteri Kesehatan) dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali," kata Budi Karya. Meski boleh berpergian, Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa pemerintah tetap akan tegas melarang mudik. Tidak ada perubahan atau pelonggaran aturan larangan mudik. "Saya tegaskan tidak ada perubahan peraturan tentang mudik, artinya mudik tetap dilarang. Saya tegaskan lagi, mudik dilarang," tegas Doni lewat rilis video BNPB. Perlu diingat juga, tidak semua masyarakat boleh untuk berpergian ke luar daerah. Siapa saja sih yang boleh? Klik halaman berikutnya>>> Sumber

Jakarta - Pemerintah akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi untuk mengangkut penumpang ke luar daerah. Hal ini dilakukan setelah larangan operasi transportasi diberlakukan dalam mencegah mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kebijakan ini bukanlah relaksasi atau kelonggaran, melainkan penjabaran Permen 25 tahun 2020 soal pengaturan transportasi saat mudik Lebaran. "Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi lho ya, artinya dimungkinkan semua moda angkutan, baik udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu harus mentaati protokol kesehatan," jelas Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu lalu (6/5/2020). Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh berpergian keluar daerah di tengah larang mudik. Mulai hari ini semua transportasi mulai boleh melayani masyarakat berpergian. "BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes (Menteri Kesehatan) dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali," kata Budi Karya. Meski boleh berpergian, Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa pemerintah tetap akan tegas melarang mudik. Tidak ada perubahan atau pelonggaran aturan larangan mudik. "Saya tegaskan tidak ada perubahan peraturan tentang mudik, artinya mudik tetap dilarang. Saya tegaskan lagi, mudik dilarang," tegas Doni lewat rilis video BNPB. Perlu diingat juga, tidak semua masyarakat boleh untuk berpergian ke luar daerah. Siapa saja sih yang boleh? Klik halaman berikutnya>>> Sumber

Jakarta - Untuk meningkatkan literasi digital, khususnya mengenalkan bahasa daerah, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) menggelar kompetisi pembuatan situs web berdomain aksara Jawa atau hanacaraka. Kompetisi tersebut bekerjasama dengan komunitas pegiat aksara Jogyakarta dan Dinas Kebudayaan DIY Yogyakarta. Nanti para peserta dapat menggunakan aksara Jawa seluruh kontennya atau sebagian. Untuk saat ini, ekstensi dari nama domain tersebut masih menggunakan aksara latin, yakni (dot)id. Sebelumnya, Pandi sebagai register domain.id akan mendaftarkan Top Level Domain dengan menggunakan aksara Jawa, yakni hanacaraka ke Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) selaku pengelola nama domain global, agar aksara Jawa bisa digunakan sebagai alamat internet. Chief Registery Officer Pandi Muhamad Shidiq Purnama mengatakan, kompetisi ini selain untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia, juga untuk melestarikan budaya bahasa daerah. "Akasara Jawa sudah masuk ke standar unicode, maka dirasa perlu untuk melestarikan dan mengembangkan konten dalam dunia digitalnya," jelas Shidiq dalam siaran persnya, Kamis (7/5/2020). Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) berencana meluncurkan domain yang tak biasa, yakni beraksara jawa penuh. Foto: Pandi Lewat kompetisi ini, Pandi ingin berperan dalam melestarikan budaya di Tanah Air, salah satunya dengan pengenalan aksara Jawa. Disampaikan Pandi, jika domain aksara Jawa ini berhasil, bukan tak mungkin akan dikembangkan aksara daerah lainnya yang sudah terstandar di unicode, yakni Sunda, Bali, Batak, Bugis, Makassar, dan Rejang. Menurut Ketua Tim Kongres Aksara Jawa I Yogyakarta Setya Amrih Prasaja, saat ini website lebih mudah diakses oleh masyarakat ketimbang buku. Website pun dinilai ampuh sebagai sarana sosialisasi literasi aksara Jawa. "Momentum ini kita jadikan bukti bahwa aksara Jawa bukanlah suatu hal kuno dan mistik, melainkan suatu aksara yang juga dapat digunakan untuk menulis pengetahuan umum, berkomunikasi di jaman modern, dan bisa eksis menyesuaikan zaman melalui teknologi," ungkap Amrih. Hingga siaran pers ini diterima, tercatat sudah ada 100 peserta yang mendaftar dari 150 kuota yang ditetapkan oleh Pandi. Adapun proses pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya. Untuk menggaet peserta ini, Pandi mengiming-imingi dengan hadiah berupa nama domain dan hosting dari Pandi untuk 150 peserta pertama dan smartphone untuk tiga pemenang. Penjurian kompetisi direncanakan dilakukan oleh tim dan akan diumumkan pada waktu kongres Aksara Jawa I di Yogyakarta mendatang. Simak Video "Domain Internet dengan Aksara Jawa 'Hanacaraka' Bakal Diluncurkan" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah mengonfirmasi sebanyak 11.192 kasus positif pada 6 Mei 2020. Berdasarkan data yang dirilis, belasan ribu kasus positif tersebut tersebar di 326 kabupaten atau kota di 34 provinsi di Indonesia. Lonjakan serta persebaran virus ini telah mendorong Presiden Joko Widodo untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan mudik. Lebih lanjut, beberapa pemerintah provinsi juga menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sebagai langkah antisipasi lebih lanjut. Salah satu bentuk penerapan dari kebijakan PSBB meliputi pemindahan tempat bekerja, dari yang sebelumnya di tempat umum seperti gedung perkantoran, ke tempat tinggal masing-masing pekerja. Selain itu, kebijakan ini juga membatasi jumlah penumpang di moda transportasi umum. Tentunya, kebijakan ini menimbulkan imbas yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor bisnis. Berbagai proses berbisnis bisa jadi tertunda akibat terbatasnya ruang gerak pekerja di tengah PSBB. Guna membantu perusahaan menjaga kelancaran proses berbisnis di tengah PSBB, perusahaan penyedia layanan tanda tangan digital PrivyID menggratiskan layanan akun Enterprise PrivyID hingga 31 Mei 2020. "Kami ingin layanan yang kami miliki dapat menjangkau lebih banyak perusahaan di Indonesia. Harapannya, program yang kami jalankan dapat membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk tetap memiliki ruang gerak operasional selama masa PSBB", ungkap CEO PrivyID Marshall Pribadi. Lalu, apa itu Akun Enterprise PrivyID? Enterprise PrivyID adalah solusi pengelolaan dokumen elektronik yang dirancang untuk memudahkan proses bisnis perusahaan berbagai skala. Melalui akun Enterprise PrivyID, perusahaan dapat berbagi dan menandatangani dokumen elektronik tanpa perlu bertatap muka. Perusahaan yang mendaftar melalui situs https://wfh.privy.id akan dibebaskan dari biaya pendaftaran. Selain itu, akun Enterprise PrivyID yang telah sukses didaftarkan dapat diakses oleh 10 karyawan serta dapat digunakan untuk membagikan dan menandatangani dokumen internal secara digital tanpa batas. Perusahaan juga akan mendapatkan 100 saldo untuk berbagi dokumen dan meminta tanda tangan elektronik dengan pihak eksternal tanpa biaya tambahan. Program ini berlaku bagi perusahaan yang belum pernah menggunakan layanan akun Enterprise PrivyID sebelumnya. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari program Indonesia Bergerak, sebuah gerakan kolaborasi antara startup binaan Telkom di bawah MDI Ventures. Direktur Strategic Portfolio Telkom Indonesia, Achmad Sugiarto, mengatakan teknologi memiliki potensi untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi virus COVID-19. "Partisipasi PrivyID pada program Indonesia Bergerak merupakan salah satu solusi teknologi yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya di tengah masa PSBB, tanpa harus datang dan berkumpul di kantor," lanjutnya. Adapun startup yang berkolaborasi dalam IndonesiaBergerak antara lain Kata.ai yang menyediakan chat bot platform, Qiscus sebagai platform aplikasi chat untuk komunikasi internal organisasi, Volantis sebagai pengolah data (big data) yang menyajikan data persebaran COVID-19 serta Qlue yang menghadirkan fitur pelaporan warga. (adv/adv) advertorial Sumber

Jakarta - Pemerintah telah melakukan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga untuk penanganan COVID-19. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan apakah Kementerian Keuangan bisa kembali memangkas anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pada 2020 anggaran belanja barang turun Rp 43 triliun menjadi Rp 290 triliun. Kemudian untuk belanja modal turun menjadi Rp 158 triliun. Menurut Sri Mulyani angka angka ini lebih rendah dibandingkan 2019 lalu. "Karena kami terus coba kendalikan anggaran di berbagai perjalanan dinas dan paket meeting, sehingga sekarang sudah turun dan kita potong," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan komisi XI DPR, Rabu (6/5/2020). Dia mengungkapkan belanja modal tahun ini juga lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan penundaan ini diharpakan tidak terjadi proyek mangkrak. Karena pemangkasan anggaran sebesar Rp 95 triliun sudah cukup dalam. "Namun apakah mungkin dipotong lagi, kita sudah cadangkan pemotongan Rp 50 triliun lagi untuk jaga-jaga. Kita lihat baik dari sisi penerimaan maupun belanja terutama karena ketidakpastian untuk bansos dan dukungan ke dunia usaha," ujarnya. Untuk belanja barang dan perjalanan dinas sudah tidak ada yang tersisa dan belanja pemeliharaan sudah cukup tipis. "Kita masih lihat mungkin langganan listrik, air akan menurun. Jadi dari Kemenkeu kalau kita bisa turunkan belanja dari work from home ini akan kita impose ke K/L yang lain," imbuh dia. Simak Video "Badai Corona Hantam RI, Sri Mulyani Prediksi Skenario Terburuk " [==] (kil/dna) Sumber

Luhut usulkan pengusaha e-commerce terhubung langsung dengan UMKM == JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya menjaga kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi COVID-19. Dalam unggahan di media sosialnya, Luhut bercerita soal diskusinya dengan 180 pengusaha muda yang bergerak di bidang e-commerce mengenai upaya yang akan dan sudah dilakukan pemerintah untuk memulihkan roda perekonomian Indonesia yang sedang melambat karena pandemi COVID-19. "Banyak hal yang kami diskusikan bersama malam kemarin, salah satunya adalah terkait peluang UMKM di tengah pandemi COVID-19," katanya, Rabu (6/5). Luhut melanjutkan dalam diskusi itu, salah satu pengusaha muda bertanya kepadanya soal apa saja bantuan dari startup atau e-commerce yang hasilnya bisa berdampak signifikan bagi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Ia pun teringat bahwa perekonomian Indonesia ditolong oleh 80 persen konsumsi domestik, yang salah satu sektornya adalah UMKM. Pada tahun 2020 ini, diperkirakan ada sekitar 185 juta pengguna e-commerce di Indonesia. "Jadi, peran UMKM sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia di masa pandemi. Untuk itu, saya mengusulkan kepada para pengusaha e-commerce ini agar UMKM harus terkoneksi dengan e-commerce. Sehingga nantinya UMKM kecil bisa mendaftar di platform e-commerce dan kemudian bisnis mereka bisa langsung berjalan," katanya. Luhut juga menyampaikan komitmen pemerintah, dalam menjaga keberlangsungan 80 persen konsumsi domestik yang menolong perekonomian di tengah pandemi COVID-19 lewat stimulus berwujud jaring pengaman sosial sebesar Rp450 triliun. Menurut mantan Menko Polhukam itu, selain mitigasi pandemi COVID-19 dengan meningkatkan masif tes, pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana menurunkan angka pengangguran, dan menjaga UMKM agar tetap bertumbuh di tengah pandemi COVID-19 ini. "Untuk itu, saya pikir e-commerce punya peran yang sangat penting di Indonesia, mengingat semasa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang kita laksanakan selama beberapa bulan lamanya ini jumlah penjualan e-commerce meningkat sampai menembus angka dua digit," katanya. Luhut pun menyampaikan keinginannya agar para pengusaha muda e-commerce tidak ragu untuk terus berinvestasi di Indonesia."Saya sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo akan memastikan keterbukaan kami kepada semua investor, tak terkecuali dari negara manapun yang punya niat baik yang sama untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini bersama-sama," pungkasnya. sumber : Antara Sumber

Industri HPTL, terutama rokok elektrik, telah serap tenaga kerja 50 ribu orang == JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu memaksimalkan potensi lapangan kerja yang bisa diserap oleh industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sebagai solusi bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto mengatakan industri HPTL merupakan industri baru yang didominasi oleh pelaku UMKM. Jika perkembangan industri ini didukung penuh, kata dia, maka dapat berpotensi menyerap tenaga kerja. "Industri HPTL telah memberikan kontribusi bagi negara melalui penerimaan cukai serta potensi penciptaan lapangan pekerjaan baru," katanya melalui keterangan tertulis. Berdasarkan data APVI, industri HPTL, khususnya rokok elektrik, telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 50 ribu orang. Angka ini belum termasuk tenaga kerja yang ada di toko ritel rokok elektrik yang jumlahnya mencapai 3.500 toko di seluruh Indonesia. Toko ritel tersebut mayoritas terpusat di Jawa dengan jumlah 2.300 toko, sementara sisanya berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Ia berharap adanya kebijakan dari pemerintah berupa regulasi yang mendukung dan memperkuat keberlangsungan industri HPTL. "Kami berharap pemerintah dapat menyusun dan menetapkan aturan khusus yang akomodatif bagi industri HPTL. Idealnya, aturan untuk HTPL berbeda dan terpisah dari regulasi rokok," katanya. Menurut dia, regulasi tersebut harus mencakup standar produk bagi industri, peringatan kesehatan yang berbeda dengan rokok, akses informasi yang akurat, serta tata cara pemasaran yang tidak menargetkan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Saat ini peraturan yang mengatur industri HPTL hanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/2018 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Aturan tersebut mengatur besaran tarif cukai untuk HPTL sebesar 57 persen. Menurut Aryo, regulasi tersebut hanya mengatur tentang ketentuan cukai dan belum mengatur mengenai produk dan cakupan industri HPTL yang lebih luas. Sementara itu Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Ariyo Bimmo mengatakan bahwa regulasi khusus HPTL, penurunan tarif cukai, dan perubahan sistem tarif cukai HPTL merupakan tiga poin penting yang dibutuhkan industri ini. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merilis surat edaran (SE) soal THR di tengah pandemi Corona (COVID-19). SE tersebut bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Berdasarkan SE tersebut, Menaker meminta kepada Gubernur memastikan seluruh perusahaan membayar THR sesuai atura ketenegakerjaan yang berlaku. Apabila perusahaan menyatakan sulit membayar THR maka harus ada proses dialog antara pihak pengusaha dan para pekerja, dilandasi rasa kekeluargaan dan informasi yang utuh tentang kondisi keuangan terkini. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," tutur Menaker dalam SE tersebu, dikutip detikcom Rabu (6/5/2020). Menurut Ida, berdasarkan dialog tersebut, pengusaha dan para pekerja dapat menyepakati beberapa hal. Pertama, bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Kedua, bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Ketiga, soal waktu dan tata cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tersebut harus dilaporka ke dinas ketenagakerjaan setempat. Yang paling penting dalam SE tersebut adalah kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan, dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar besaran THR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengin baca isi lengkap SE tersebut. Cek di bawah ini: Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (hns/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merilis surat edaran (SE) soal THR di tengah pandemi Corona (COVID-19). SE tersebut bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Berdasarkan SE tersebut, Menaker meminta kepada Gubernur memastikan seluruh perusahaan membayar THR sesuai atura ketenegakerjaan yang berlaku. Apabila perusahaan menyatakan sulit membayar THR maka harus ada proses dialog antara pihak pengusaha dan para pekerja, dilandasi rasa kekeluargaan dan informasi yang utuh tentang kondisi keuangan terkini. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," tutur Menaker dalam SE tersebu, dikutip detikcom Rabu (6/5/2020). Menurut Ida, berdasarkan dialog tersebut, pengusaha dan para pekerja dapat menyepakati beberapa hal. Pertama, bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Kedua, bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Ketiga, soal waktu dan tata cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tersebut harus dilaporka ke dinas ketenagakerjaan setempat. Yang paling penting dalam SE tersebut adalah kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan, dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar besaran THR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini isi lengkap surat edaran Menaker: Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (hns/dna) Sumber

Jakarta - Gudang e-commerce Amazon dikritik publik karena rawan jadi penularan virus Corona. Total sudah enam karyawan Amazon yang meninggal. Yang terbaru, seorang karyawan Amazon yang bekerja di bagian gudang di New York telah meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Karyawan tersebut dikabarkan terakhir bekerja di Staten Island pada 5 April dan dikarantina pada 11 April. "Kami sangat sedih dengan hilangnya rekanan di situs kami di Staten Island, New York. Keluarga dan orang-orang yang dicintainya ada dalam pikiran kami, dan kami mendukung rekan-rekan sejawatnya" kata juru bicara Amazon, Kristen Kish yang dikutip detikINET dari CNET. Amazon mengatakan sudah melakukan pendekatan dengan keluarga karyawan serta menawarkan konseling dan bantuan kepada pekerja. Karyawan yang tidak diidentifikasi tersebut tidak diyakini oleh Amazon telah melakukan kontak dengan pekerja lain atau tidak. Kini sejumlah pekerja gudang Amazon sudah dinyatakan positif virus Corona dan setidaknya total sudah enam orang yang telah meninggal dunia. Diantaranya pekerja di gudang Amazon di Hawthorne dan Tracy, California. Lalu dua karyawan supermarket whole Foods yang dimiliki Amazon. Kemudian satu lagi di satu di Massachusetts dan satu lagi di Portland, Oregon dan terakhir yang terbaru di gudang New York. Amazon sebelumnya sudah mendapatkan kecaman keras dari banyak pihak, banyak dari pekerja Amazon takut bahwa gudang tempat mereka bekerja berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya virus dan pada akhirnya dapat menyebarkannya ke keluarga mereka dan pelanggan Amazon. Pada bulan lalu, Amazon mengatakan telah menyediakan lebih dari 100 juta masker ke jaringan operasi global dan toko Whole Foods, memberikannya kepada semua rekan Amazon, mitra layanan pengiriman, karyawan musiman, dan lainnya di seluruh perusahaan. Raksasa e-commerce itu mengatakan mengharuskan semua pekerjanya menggunakan masker. Masker adalah bagian dari serangkaian tindakan yang telah diambil Amazon atas nama melindungi pekerja, termasuk pemeriksaan suhu. Simak Video "Pandemi Corona Bikin Harga Saham Amazon Selangit!" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Rapat antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, serta Kepala BPS Suhariyanto berlangsung sekitar 1,5 jam. Rapat yang dimulai pukul 19.00 dan berakhir pukul 20.30 ini menghasilkan 5 kesimpulan. Kesimpulan rapat dibacakan oleh Ketua Komisi XI Dito Ganinduto selaku pimpinan rapat, Rabu (6/5/2020). Kesimpulan pertama, Menteri Keuangan segera menyampaikan perkembangan perubahan asumsi makro dan postur APBN 2020 akibat pandemi COVID-19 yang digunakan sebagai landasan penyusunan KEM-PPKF 2021, dan menyampaikan kepada Komisi XI rincian pendapatan dan belanja serta pembiayaan negara untuk tahun 2020 yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunannya. Kedua, Menteri Keuangan akan menyampaikan perkembangan perubahan APBD di dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya agar selaras dengan prioritas dan kebijakan penanganan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Ketiga, Gubernur Bank Indonesia akan terus melakukan bauran kebijakan moneter dalam rangka stabilisasi nilai tukar dan mencapai sasaran inflasi di tengah wabah COVID-19. Keempat, Komisi XI mendukung upaya Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam melakukan reformasi sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial, dam reformasi sistem ketahanan bencana. Terakhir, Menteri Keuangan, Menteri PP/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK dan Kepala BPS akan menyampaikan jawaban tertulis paling lambat 7 hari kerja. Simak Video "Badai Corona Hantam RI, Sri Mulyani Prediksi Skenario Terburuk " [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Rapat antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, serta Kepala BPS Suhariyanto berlangsung sekitar 1,5 jam. Rapat yang dimulai pukul 19.00 dan berakhir pukul 20.30 ini menghasilkan 5 kesimpulan. Kesimpulan rapat dibacakan oleh Ketua Komisi XI Dito Ganinduto selaku pimpinan rapat, Rabu (6/5/2020). Kesimpulan pertama, Menteri Keuangan segera menyampaikan perkembangan perubahan asumsi makro dan postur APBN 2020 akibat pandemi COVID-19 yang digunakan sebagai landasan penyusunan KEM-PPKF 2021, dan menyampaikan kepada Komisi XI rincian pendapatan dan belanja serta pembiayaan negara untuk tahun 2020 yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunannya. Kedua, Menteri Keuangan akan menyampaikan perkembangan perubahan APBD di dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya agar selaras dengan prioritas dan kebijakan penanganan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Ketiga, Gubernur Bank Indonesia akan terus melakukan bauran kebijakan moneter dalam rangka stabilisasi nilai tukar dan mencapai sasaran inflasi di tengah wabah COVID-19. Keempat, Komisi XI mendukung upaya Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam melakukan reformasi sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial, dam reformasi sistem ketahanan bencana. Terakhir, Menteri Keuangan, Menteri PP/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK dan Kepala BPS akan menyampaikan jawaban tertulis paling lambat 7 hari kerja. Simak Video "Badai Corona Hantam RI, Sri Mulyani Prediksi Skenario Terburuk " [==] (acd/dna) Sumber