bot

Jakarta - Mozilla baru saja meluncurkan Firefox versi 76. Update kali ini juga membawa sejumlah fitur baru untuk mengamankan akun online milik pengguna. Dikutip detikINET dari Tech Crunch, Rabu (6/5/2020) layanan password manager yang ada di Firefox mendapatkan sejumlah fitur baru. Layanan bernama Firefox Lockwise ini mendapatkan fitur baru yang akan memperingatkan pengguna jika password yang mereka gunakan mirip dengan password yang sebelumnya telah dicuri. Lockwise juga akan memperingatkan pengguna jika situs yang mereka gunakan baru saja dibobol dan email serta password mereka kemungkinan dicuri. Untuk melihat dan menyalin email dan password yang telah disimpan di Lockwise, layanan ini akan menanyakan password perangkat kalian. Setelah mengkonfirmasi password perangkat, kalian bisa melihat dan menyalin kredensial akun selama lima menit. Fitur baru Firefox tersebut tentu akan berguna jika kalian tidak ingin orang lain mengintip kredensial penting, apalagi jika kalian sering berbagi perangkat dengan orang lain. Selain itu, fitur password generator Lockwise juga mendukung lebih banyak situs dan bisa menciptakan password aman yang dibuat secara acak yang terdiri dari 12 huruf, angka dan simbol. Selain fitur keamanan di atas, Firefox juga meluncurkan fitur baru untuk pengguna setia Zoom. Dengan update ini, pengguna yang ingin melakukan panggilan Zoom bisa langsung melakukannya di Firefox tanpa mengunduh aplikasi tambahan. Simak Video "Fitur-fitur Baru di Versi Teranyar Firefox Lite" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku sulit menjaring investasi baru di tengah pandemi COVID-19. Namun penanaman modal harus tetap digenjot. BKPM pun menyiapkan strategi untuk mendorong investasi meski dunia sedang diselimuti virus Corona. Bahlil mengatakan yang saat ini perlu didorong adalah investasi yang sudah jalan tapi progresnya belum mencapai 100%. "Di tengah COVID-19 memang agaknya berat untuk kita mengharapkan investasi baru, masuk. Maka BKPM membuat langkah-langkah yang terukur untuk melakukan sebuah fokus pada investasi yang sudah jalan yang progresnya sudah 60% sudah 70%," kata dia saat menyampaikan paparan melalui Instagram BKPM, Rabu (6/5/2020). Berikutnya adalah mengeksekusi investasi mangkrak senilai Rp 708 triliun. Saat ini yang sudah terealisasi baru sebesar Rp 287 triliun. Pihaknya sedang menggodok cara merealisasikan investasi yang masih 'nyangkut' tersebut. Selain itu, proses birokrasi yang mempersulit investor juga harus dihilangkan demi mendorong investasi. "Jadi untuk di triwulan kedua yang harus dilakukan sekarang itu adalah bagaimana kita mempercepat, kalau ada investor yang masuk untuk bisa kita handle, kita bantu langsung ditangani. Tidak bisa lagi pakai cara-cara birokrasi yang pakai surat dan segala macam," jelasnya. Pihaknya pun mengajak duta-duta besar Indonesia yang bertugas di sejumlah negara untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia. "Nah karena itu saya menawarkan konsep kepada Bapak Ibu Dubes yang kami hormati ini untuk, kalau boleh kita setiap investasi yang mau masuk, apa yang bisa BKPM lakukan, kita sama-sama saja supaya menjamin mereka agar tidak lagi dipingpong kesana kemari," tambahnya. Simak Video "Investasi Terhambat, Kepala BKPM: Ada 'Hantunya'" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong upaya pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga. Ini dilakukan di tengah COVID-19 yang ditengarai menimbulkan ancaman krisis pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan berupa sarana produksi pertanian yang diharapkan mampu mendorong petani untuk berproduksi, termasuk pemanfaatan pekarangan. Langkah ini disebut mampu mendukung kehidupan keluarga petani di tengah pandemi COVID-19. "Tentunya ini juga masuk ke family farming atau tanaman pada lahan usaha dan pekarangan di sekitar rumah dan menyasar orang-orang yang memang butuh. Misalnya petani miskin yang selama ini hidup di luar, kemudian kembali ke desa dan ternyata terdampak Covid," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020). Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan (BKP) Pangan Agung Hendriadi mengungkapkan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, tetapi dapat juga mengurangi pengeluaran bahkan meningkatkan pendapatan rumah tangga jika dikelola secara maksimal. Kata dia, sampai dengan saat ini tidak kurang dari 20 ribu kelompok wanita tani yang telah terlibat dalam kegiatan P2L. Dia berharap setiap rumah tangga mampu memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, serta pendapatannya. "Ini sangat strategis tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga, terlebih pada kondisi pandemi saat ini," ujar Agung. Lebih lanjut Agung mengatakan, dalam kondisi seperti sekarang ini, pemanfaatan lahan pekarangan benar-benar dirasakan manfaatnya. Menurutnya ketahanan pangan bukan saja tentang kecukupan bahan pangan, tetapi juga menyangkut kemampuan memproduksi sendiri bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Untuk itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini BKP telah menambah kelompok sasaran kegiatan P2L tahun ini menjadi lebih dari 3.800 kelompok yang difokuskan pada pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengembangan rumah bibit, demplot, dan pekarangan keluarga. (prf/hns) Sumber

Jakarta - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, serta Kepala BPS Suhariyanto malam ini. Rapat kerja dimulai pukul 19.00 atau molor 4,5 jam lebih dari yang dijadwalkan semula pukul 13.30 WIB. Rapat tertunda karena agenda rapat sebelumnya berlangsung cukup lama dan terpotong buka puasa. Adapun rapat kali ini ialah membahas realokasi dan refokus APBN 2020. Serta, perubahan asumsi makro. Ketua Komisi XI Dito Ganinduto selaku pimpinan dalam rapat ini mengatakan, rapat malam ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja yang digelar sebelumnya. "Hari ini menjawab kelanjutan rapat kerja 30 April yang lalu," katanya dalam rapat virtual, Rabu (6/5/2020). Dia menuturkan, adapun yang hadir dalam rapat ini terdiri dari 7 fraksi. Dia menuturkan, rapat ini digelar terbuka dan terbuka untuk umum. Pemaparan awal dalam rapat dimulai dari Kepala BPS Suhariyanto. "Kami persilakan dari BPS," ujarnya. Simak Video "Badai Corona Hantam RI, Sri Mulyani Prediksi Skenario Terburuk " [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Rencana 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan bekerja di pabrik pemurnian alias smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) jadi polemik. PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel dilaporkan telah mendapatkan izin mendatangkan ratusan pekerja ini pada 22 April lalu. Namun rencana ini ditolak habis-habisan oleh pemerintah daerah setempat. Akhirnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunda rencana kedatangan 500 TKA dari China. Penundaan dilakukan hingga keadaan normal dan dinyatakan aman. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah disebut telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) Aris Wahyudi untuk memerintahkan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe menunda kedatangan ratusan TKA dari China. "Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020). Polemiknya sendiri muncul kala Gubernur Sultra Ali Mazi menolak apabila ratusan TKA ini masuk ke Konawe. Ali menilai suasana kebatinan masyarakat belum bisa menerima 500 pekerja China ini. "Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Ali di Kendari, seperti dilansir Antara, Rabu (29/4/2020). Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan semua pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut. "Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke presiden agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut," ujar Muh Endang. Kembali ke Soes, dia mengatakan Kemnaker sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait masalah TKA ini. Dia juga menerangkan penundaan kedatangan ratusan TKA China ini merupakan usulan dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara. Simak Video "Soal 49 TKA di Sultra, Disnaker: Bukan Kewenangan Kami" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Keyakinan pelaku ekonomi yang tercermin pada Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia telah mengalami penurunan terparah sejak 2011. Pada April ini angkanya turun 27,5 dibanding periode Maret 45,3. Angka ini terkontraksi di level terendah sejak 2011. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menjelaskan ekonomi Indonesia, khususnya sektor industri manufaktur sangat tergantung dari kemampuan domestic market/domestic consumption. "Assessment kami sekitar 70% hasil produksi Industri Manufaktur diserap pasar dalam negeri. Maka ketika kemampuan/atau daya beli masyarakat tertekan, tidak ada demand, secara otomatis perusahaan industri harus melakukan penyesuaian, termasuk penurunan drastis utilisasinya," kata dia Rabu (6/5/2020). Belum lagi ketika dikaitkan dengan rantai pasok (supply chain) dari industri turunannya, yang mana menurutnya banyak tergantung dari industri besar atau industri induknya, yang mana itu pasti juga akan memukul rantai pasok tersebut. "Kebutuhan dan ketersediaan bahan baku jadi masalah, karena dikaitkan dengan demand yang didasari oleh daya beli masyarakat. Kita ambil contoh India yang Industrinya juga tergantung domestic consumption, hari ini PMI-nya turun sangat drastis," ujarnya. Index PMI India, lanjut dia sebesar 27,4, yang mana polanya sama dengan Indonesia. "Selain daya beli masyarakat, logika sederhananya adalah kondisi normal PMI kita di Angka 50an. Jika utilitas turun sampai di bawah 50% maka angka PMI disekitar 25an. Variabel penjualan, dan input manufaktur kita 74% impor dan dengan tambahan tekanan kurs maka beban input meningkat akibatnya output (demand) menurun signifikan," paparnya. Agus menjelaskan bahwa dibandingkan negara Asean, volume atau size industri manufaktur Indonesia lebih besar, maka jika terpukul pastinya nilai PMI Indonesia terseret ke bawah lebih dalam. "Namun saya yakin, apabila nanti PSBB (pembatasan sosial berskala besar) bisa direlaksasi, sehingga kegiatan ekonomi berangsur pulih, sehingga daya beli masyarakat pulih, industri manufaktur kita akan bergairah lagi, seperti PMI yang 51,9 dibulan Februari ini," lanjut Agus. Dia menambahkan, Indonesia untuk jangka menengah dan panjang harus memperbesar rasio penyerapan produk untuk ekspor, dengan membuka akses pasar di negara lain. Simak Video "Relaksasi Impor Bahan Baku, Menperin: Jangan Ada Free Rider!" [==] (toy/hns) Sumber

Foto sebuah rumah dibakar di Pulwama, Srinagar, dalam konflik India-Kashmir pada 18 Februari 2019 karya Dar Yasin. AP Photo/Dar Yasin. Foto karya Mukhtar Khan saat Muslim Kashmiri berdoa di masjid suci Sheikh Syed Abdul Qadir Jeelani di Srinagar, pada 9 Desember 2019. AP Photo/Mukhtar Khan. Seorang lelaki tua Kashmir duduk di luar pasar tertutup selama pemogokan di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, 17 Februari 2019. AP Photo/Dar Yasin. Sebuah lubang bekas tembakan peluru tertera di dinding rumah warga Kashmir di Srinagar. AP Photo/Dar Yasin. 3 Fotografer Associated Press; Dar Yasin, Mukhtar Khan, dan Channi Anand, meraih penghargaan Pulitzer 2020 untuk fotografi fitur. AP Photo/Dar Yasin. Militer India menghancurkan motor yang diparkir di depan sebuah perguruan tinggi di Srinagar, pada 14 Mei 2019. AP Photo/Dar Yasin. Ini foto karya Dar Yasin di Danau Dal, Srinagar pada 13 Desember 2019. AP Photo/Dar Yasin. Seorang tentara India berjaga saat muslim Kashmir tengah salat Jumat pada 16 Agustus 2019. AP Photo/Mukhtar Khan. Fotografer Mukhtar Khan merayakan keberhasilannya bersama keluarga di Srinagar, Kashmir, Selasa (5/5) waktu setempat. AP Photo/Afnan Arif. Fotografer Dar Yasin mendapat kecupan dari ibunya di Srinagar. AP Photo/Rifat Yasin. Diketahui, pemenang penghargaan tersebut diumumkan secara virtual Senin lalu, karena wabah virus corona. AP Photo/Rifat Yasin. Dalam sebuah pernyataan di situs web mereka setelah pengumuman itu, Pulitzer mengatakan, para fotografer Kashmir dipilih karena “gambar kehidupan yang mencolok” di wilayah Himalaya yang disengketakan. AP Photo/Afnan Arif. Channi Anand merayakan keberhasilannya dengan keluarga. Seperti diketahui, penghargaan Pulitzer umumnya dianggap sebagai kehormatan tertinggi yang dapat diterima oleh jurnalis dan organisasi yang berbasis di Amerika Serikat. AP Photo. Sumber

Jakarta - Selama pandemi COVID-19 banyak aplikasi meningkat signifikan dari jumlah penggunanya, termasuk Microsoft Teams mendapatkan 75 juta pengguna aktif harian yang meningkat dari sebelumnya hanya 44 juta pada bulan Maret. Ingin memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna Microsoft berencana akan hadirkan fitur baru serta menambah jumlah peserta rapat. Dilansir detikINET dari PhoneArena Microsoft mulai meluncurkan pembaruan yang akan meningkatkan jumlah obrolan grup dari 100 menjadi 250 peserta. Fitur baru ini sedang dalam pengembangan dan diperkirakan akan digunakan oleh semua pengguna pada akhir bulan Mei. Perubahan lainnya adalah kemampan admin yang dapat membatasi jumlah pengguna untuk bergabung pada obrolan-obrolan tertentu. Seperti diketahui aplikasi konferensi video saat ini terus meningkat kepopulerannya akibat pandemi COVID-19 yang mendorong orang-orang untuk melakukan segala aktivitasnya di rumah untuk menekan jumlah infeksi Corona. Tak heran jika banyak plaftorm berlomba-lomba menghadirkan fitur menarik bagi pengguna seperti Zoom, Facebook hingga Google. Simak Video " Dihajar Corona, Saham Microsoft Bonyok" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Bagi kamu warga Indonesia yang belum lolos Pra Kerja gelombang 1, 2 dan 3 dapat mengikuti Pra Kerja gelombang 4. Pendaftaran Program Kartu Pra Kerja dapat dibuka melalui portal www.prakerja.go.id. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengatakan peserta Kartu Pra Kerja yang dapat menerima pelatihan adalah mereka yang sudah lolos verifikasi dan test kompetensi di situs prakerja.go.id. Sehingga kamu harus berhasil melewati beberapa layer verifikasi data. Mulai dari verifikasi email, nomor ponsel, NIK, usia, riwayat pendidikan hingga facial recognition melalui foto selfie yang telah dilakukan oleh masing-masing peserta. Selain itu, ada juga tiga kriteria untuk lolos administrasi Kartu Pra Kerja yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), usia di atas 19 tahun dan tidak sedang bersekolah atau menempuh pendidikan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan peserta sedang tidak menempuh pendidikan sekolah atau kuliah, dan belum pernah menerima bantuan sosial (bansos). Sebelum mulai mendaftar, pastikan kamu menggunakan email dan nomor ponsel yang masih aktif. Dan pastikan foto selfie jelas di mana seluruh bagian wajah terlihat dan lurus menghadap ke kamera. Ambil posisi foto potrait dengan latar polos dan pencahayaan yang cukup. Berikut ini cara daftar program Kartu Pra Kerja gelombang 4: 1. Pastikan syarat umur dan tidak bekerja serta menempuh pendidikan formal terpenuhi. 2. Buka website www.prakerja.go.id, kemudian klik 'Daftar Sekarang' 3. Isi dan ikuti prosedur pendaftaran yang tersedia, kemudian kirim. 4. Setelah itu data peserta Kartu Pra Kerja akan diverifikasi 5. Bagi yang lolos akan dikirimkan notifikasi melalui email, untuk selanjutnya mendapatkan bantuan dan melakukan pelatihan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kartu Pra Kerja gelombang 4, pemerintah menyediakan pusat bantuan di (021) 25541246 yang beroperasi setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-19.00 WIB, atau e-mail info@prakerja.go.id. Simak Video "Pekerja dan Pelaku Usaha Mikro Bisa Ikut Program Kartu Prakerja" [==] (lus/erd) Sumber

Jakarta - Pemerintah akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi mengangkut penumpang ke luar daerah. Kegiatan berpergian ke luar daerah dalam rangka bukan untuk mudik akan diperbolehkan. Hal ini dilakukan setelah larangan operasi transportasi diberlakukan dalam mencegah mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa hal ini bukan relaksasi ataupun kelonggaran, melainkan penjabaran Permen 25 tahun 2020 soal pengaturan transportasi saat Mudik Lebaran. "Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi lho ya, artinya dimungkinkan semua moda angkutan, baik udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu harus mentaati protokol kesehatan," jelas Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (6/5/2020). Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh berpergian keluar daerah di tengah larang mudik. Mulai besok semua transportasi mulai boleh melayani masyarakat berpergian. "BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali," kata Budi Karya. Tapi ingat, tidak semua masyarakat boleh untuk berpergian ke luar daerah, siapa saja yang boleh? Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo mengatakan bahwa pihak yang boleh berpergian adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pegawai BUMN, hingga organisasi non-profit yang melakukan fungsi percepatan penanganan virus Corona. "Siapa saja yang bisa lakukan kegiatan ini? Antara lain adalah ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, NGO, dan semuanya berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19," kata Doni dalam rilis video BNPB. Selanjutnya adalah masyarakat yang harus ke luar daerah karena keluarganya sakit keras bahkan meninggal. Ada juga WNI yang baru saja dipulangkan dari negara perantauannya, mereka masih boleh untuk berpergian pulang ke daerah masing-masing. "Termasuk juga masyarakat yang alami musibah dan kemalangan seperti meninggal dan keluarga yang sakit keras. Seperti juga repatriasi WNI, baik pelajar dan mahasiswa yang akan kembali ke tanah air," papar Doni. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Pemerintah mengizinkan moda transportasi untuk bisa beroperasi ke luar daerah. Namun, hal ini hanya berlaku bagi perjalanan ke luar daerah bukan mudik. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, pada hari ini Selasa, 6 Mei 2020. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengubah aturan soal larangan mudik. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pemerintah tetap melarang mudik, hanya saja menjelaskan ada kegiatan yang bisa dikecualikan dari larangan mudik. "Kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan. Tetap pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19," demikian disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Rabu (6/5). Adita menambahkan semua penumpang yang diperbolehkan bepergian sesuai kriteria dalam SE Gugus Tugas akan diatur dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan amanat Permenhub 18/2020 dan Permenhub 25/2020. "Kementerian Perhubungan hanya menyediakan transportasi di semua moda baik di darat, laut, udara dan kereta api, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan amanat di Permenhub No 18/2020 dan Permenhub No 25/2020. Pemenuhan layanan tersebut akan diberlakukan mulai Kamis, 7 April 2020 pukul 00.00 WIB," jelas Adita. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 keluar surat edaran. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 6,88 juta per Februari 2020 atau hampir 7 juta orang. Angka tersebut naik 0,06 juta atau 60.000 orang dibandingkan posisi Februari 2019 yang mencapai 6,82 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, angka pengangguran ini belum termasuk jumlah pengangguran yang terjadi selama pandemi Corona alias COVID-19. "Bisa dilihat dari iklan lowongan kerja, bahwa Januari dan Februari masih stabil, Maret mulai menurun, dan April turun drastis," kata Suhariyanto dalam paparannya via video conference, Jakarta, Selasa (5/5/2020). Suhariyanto menyebut, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 199,38 juta orang atau naik 2,92 juta orang. Dari angka itu, yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 137,92 juta orang tau naik 1,73 juta orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja berjumlah 61,47 juta orang atau naik 1,19 juta orang. Khusus yang angkatan kerja, dari tool 137,91 juta orang, pengangguran sebanyak 6,88 juta orang, sedangkan sisanya yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang atau naik 1,67 juta orang. Dari 131,03 juta orang yang bekerja ini terdiri dari 91,59 juta orang sebagai pekerja penuh, 31,10 juta orang pekerja paruh waktu, dan 8,34 juta orang merupakan setengah pengangguran. Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin, pria yang akrab disapa Kecuk ini mengaku TPAK perempuan menurun ke angka 54,56% di Februari 2020. Sedangkan jumlahnya, laki-laki masih mendominasi dibandingkan perempuan. Jumlah pengangguran nasional itu didominasi oleh para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 8,49%. Sedangkan jumlah pengangguran paling rendah berasal dari tingkat pendidikan ke bawah yakni sebesar 2,64%. Selanjutnya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,02%, disusu pendidikan tingkat universitas yakni 5,73%, lulusan Diploma I/II/III sebanyak 6,76%, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 6,77%. Sedangkan menurut kelompok umur. Pria yang disapa Kecuk ini menyebut kelompok usia yang mendominasi adalah antara 15-24 tahun dengan porsi 16,28%, sedangkan usia 25-59 tahun porsinya 3,14%, dan usia 60 tahun ke atas hanya 1,08%. Simak Video "Anies Pamer Angka Kemiskinan DKI Tahun 2019: Terkecil se-Indonesia" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah menjalankan program Kartu Pra Kerja untuk membantu masyarakat meningkatkan kompetensi khususnya bagi yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah meningkatkan anggaran kartu Pra Kerja menjadi Rp 20 triliun dengan target menjadi 5,6 juta orang dari yang sebelumnya hanya 2 juta orang. "Dengan seiring naiknya PHK akibat COVID dan pekerja yang dirumahkan, dan penurunan pendapatan, maka untuk Kartu Pra Kerja untuk semi bansos anggarannya dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. coverage dari 2 juta pekerja menjadi 5,6 juta pekerja," kata Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR via virtual, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Sri Mulyani menjelaskan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja tetap memberikan pelatihan meskipun kondisi pandemi seperti sekarang banyak masyarakat membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT). Pelatihan yang dilakukan secara online ini sebagai upaya pemerintah tidak menghilangkan awal mula desain program ini. "Kemudian sesudah COVID diputuskan menjadi semi bansos, desainnya berubah tapi tetap dipertahankan semangat awal memberikan kesempatan untuk dapat tambahan skill dari online maupun offline," jelasnya. Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menjelaskan mengenai polemik delapan mitra Kartu Pra Kerja yang belakangan ini ramai dibahas oleh khalayak tanpa melewati proses tender. Mitra-mitra tersebut ialah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. "Perintah tidak melakukan tender pada platform karena tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa yang dibayarkan ke perusahaan digital yang menjadi mitra, pembeliannya kepada konten provider yang beragam berdasarkan minat dari peserta pra kerja," katanya. Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan pemberian pelatihan juga tidak sebatas hanya online saja, melainkan tetap ada tatap muka. Hanya saja di tengah pandemi Corona lebih diutamakan pelatihan online. "Jadi tidak semua anggaran ini akan habis untuk online. Kita minta PMO prioritaskan bapak presiden sudah instruksikan pekerja PHK dan dirumahkan diprioritaskan," ungkapnya. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Para petani miskin akan mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah sebesar Rp 600.000. Bantuan itu akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan alat sarana produksi pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan ada beberapa kategori petani miskin yang akan mendapatkan bantuan tersebut, yakni petani serabutan, buruh tani, dan petani penggarap. "Pertama itu terdiri dari petani serabutan, kedua petani yang berstatus petani buruh tani, dan petani penggarap. Mereka ini yang dalam COVID-19 ini terdampak langsung," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (5/5/2020). Pemerintah menghitung, petani dalam kategori tersebut yang akan mendapatkan bantuan jumlahnya sekitar 2,7 juta orang. Data tersebut dalam proses validasi. "Disusur secara berjenjang dari bawah mulai dari kelompok tani ke kostra (komando strategi) tani di kecamatan, kemudian dilegalisasi oleh dinas-dinas pertanian kabupaten dan mewakili bapak bupati dan gubernur, dan data ini telah kami ajukan kepada pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi," tuturnya. Untuk proses penyaluranya, Syahrul menjelaskan, nantinya dana itu dikirim langsung ke kostra tani di tingkat kecamatan tanpa melalui pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Nantinya kelompok tani itu yang menyalurkannya ke langsung ke petani secara by name by address. "Maka tentu saja di tingkat pusat sampai di tingkat provinsi, kabupaten bahkan tidak melihat dana," tegasnya. Bantuan sebesar Rp 600.000 itu sendiri terbagi menjadi dua, Rp 300.000 dalam bentuk tunai yang dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Lalu sisanya Rp 300.000 diberikan dalam bentuk sarana produksi (saprodi) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. "Mudah-mudahan ini bisa masuk kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Misalnya memang petani miskin yang selama ini hidup di luar kemudian kembali ke desanya ternyata terdampak dengan ini dan ini semua tentu dalam validasi-validasi yang harus dilakukan," terangnya. Pemerintah akan menyalurkan langsung ke petani secara by name by address. Menurut data pemerintah ada 2,7 juta petani yang akan menerima bantuan tersebut, namun data itu masih divalidasi. "Data dari petani miskin yang dimaksud itu harus by name by address untuk 2,7 juta orang. Data ini sedang dalam validasi atau disusur secara berjenjang dari bawah mulai dari kelompok tani ke kostra (komando strategi) tani di kecamatan. Kemudian dilegalisasi oleh dinas-dinas pertanian kabupaten dan mewakili bapak bupati dan gubernur, dan data ini telah kami ajukan kepada pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi," tuturnya. Untuk memastikan data penerima valid, pemerintah akan mengaktifkan babinsa alias bintara pembina desa dari unsur TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) dari unsur Kepolisian. Simak Video "Jokowi Minta Data Bansos Dibuka Biar Tak Ada Kecurigaan" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Komisi VI DPR RI hari ini memanggil perwakilan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) untuk rapat dengar pendapat (RDP) membahas kondisi aktual terkait dampak virus Corona (COVID-19). Dalam rapat tersebut, beberapa anggota komisi VI DPR RI mengkritik kebijakan kedua aplikator tersebut yang terkesan enggan membantu mitra drivernya sendiri. Padahal kedua perusahaan teknologi transportasi online itu dinilai publik kerap meraup keuntungan yang besar sekali setiap tahunnya. Anggota Komisi VI DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade bahkan menyebut kedua aplikator 'manja' dan kerap merong-rong pemerintah untuk dapat membantu mitra drivernya. Merespons kritikan semacam itu, kedua perwakalin aplikator yang hadir dalam RDP itu langsung angkat suara. Chief of Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho menolak anggapan bahwa perusahaannya masih mencatat laba selama pandemi Corona. Sebaliknya, saat ini perusahaannya sudah tidak lagi mencatatkan laba seperti biasanya. "Saat ini di industri ini nggak ada yang untung kami semua juga masih merugi," ujar Shinto dalam RDP tersebut, Rabu (6/5/2020). Mengatasi hal tersebut perusahaannya kini sudah memotong gaji dan meniadakan bonus bahkan THR bagi seluruh jajaran manajemen aplikator tersebut. Sedangkan bagi karyawan, tidak ada kenaikan gaji sama sekali. "Saya dapat sampaikan bahwa dari seluruh jajaran manajemen gojek itu kami sudah dipotong gaji 25% tidak ada bonus untuk tahun ini, untuk manajemen tidak ada THR bahkan dan untuk seluruh pegawai tidak ada kenaikan gaji," ungkapnya. Sehingga, saat dicecar kembali oleh Andre terkait rencana penurunan potongan ongkos kirim 20% kepada driver, pihak Gojek enggan memberi jawaban yang pasti. Demikian pula dengan Grab. Grab juga mengalami penurunan pendapatan sejak dilanda Corona. "Secara keseluruhan pendapatan turun, saya rasa ini tidak eksklusif ke kami semua perusahaan seperti itu," ujar Deputy Head of Public Affairs at Grab Tirza R. Munusamy. Meski tidak dapat berbuat banyak buat nasib para drivernya akan tetapi Virza mengaku pihaknya sudah melakukan penyesuaian insentif sehingga memudahkan driver memperoleh keuntungan. "Kami menyesuaikan target insentif jadi untuk minimum kilometer nya misalnya setiap hari itu sudah dikurangi sehingga teman-teman itu bisa lebih mudah mendapat uangnya," tuturnya. Simak Video "Driver Ojol Dilarang Bawa Penumpang Selama PSBB Corona" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Pemerintah sudah menutup pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak periode 2019 bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) dan badan sejak Kamis (30/4) lalu. Dari 19 juta WP, hanya 10,97 juta yang sudah lapor SPT. Artinya, ada 8 juta WP baik OP maupun badan yang belum melaporkan. Bagi WP yang belum melaporkan SPT Tahunan, terdapat sanksi keterlambatan atau denda yang menanti. Menurut Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama, WP OP akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000. Sementara WP badan dikenakan denda Rp 1 juta. Ia menjelaskan, setelah penutupan pelaporan SPT Tahunan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada alamat masing-masing WP melalui kantor pos. Melalui STP, WP yang tak lapor SPT Tahunan dapat mengetahui denda yang dikenakan. "Denda itu dibayar setelah KPP menerbitkan STP nanti," tutur Hestu kepada detikcom, seperti ditulis Rabu (6/5/2020). Untuk membayar denda tersebut, WP harus meminta kode billing melalui portal DJP, dan melakukan pembayaran denda melalui bank persepsi atau kantor pos. Batas waktu pembayaran denda pun sudah ditetapkan, yakni 1 bulan sejak diterbitkannya STP. Bagi WP yang melebihi batas waktu pembayaran denda memang tak akan dikenakan sanksi lagi. Namun, Hestu memastikan DJP akan berupaya hingga WP tersebut membayar dendanya. "Kita tetap upayakan (STP) sampai ke WP yang bersangkutan dan tetap dilunasi. Sanksi hanya diberikan satu kali," pungkasnya. Simak Video "Hari Terakhir Pelaporan SPT, Kantor Pajak Dipenuhi Warga" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan mulai besok pihaknya akan mengizinkan seluruh transportasi beroperasi ke luar daerah. Transportasi ini akan mengangkut perjalanan khusus bukan mudik. Namun, tidak semua masyarakat boleh berpergian ke luar daerah, itu pun ada syarat ketatnya. Seperti apa? Mengutip SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 no 4 Tahun 2020, Rabu (6/5/2020), beberapa pihak yang boleh berpergian adalah perjalanan masyarakat yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan Corona hingga pelayanan fungsi ekonomi penting. Kemudian, ada juga perjalanan pasien yang butuh pelayanan kesehatan darurat ke luar daerah, ataupun perjalanan keluarganya. Lalu yang terakhir adalah para warga negara Indonesia yang baru saja dipulangkan dari negara rantau, baik untuk bekerja maupun belajar. Berikut ini daftar lengkap pihak yang masih diperbolehkan mudik: a. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan: 1. Pelayanan percepatan penanganan COVID-19 2. Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan kebutuhan dasar 5. Pelayanan pendukung layanan dasar 6. Pelayanan fungsi ekonomi penting. b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal. c. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khsuus oleh Pemerintah sampai ke darah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simak Video "Polisi Sudah Tahu Betul Truk yang Disusupi Pemudik" [==] Sumber

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai agak sulit untuk membangun kepercayaan asing agar mau berinvestasi di Indonesia. Sebab antara para pemangku kepentingan di dalam negeri sendiri saja tidak saling percaya. "Untuk mendorong investasi ini kadang-kadang jujur dari lubuk hati yang paling dalam, rasanya agak susah karena bagaimana mungkin asing mau percaya sama kita kalau kita sendiri saja sesama anak bangsa nggak saling percaya," kata dia saat menyampaikan paparan melalui Instagram BKPM, Rabu (6/5/2020). Misalnya menyangkut persoalan birokrasi. Bahlil menyebut ada pelaku usaha yang terganjal dalam mendapatkan pinjaman di bank karena sesuatu yang berbau politik. "Birokrasinya sangat luar biasa sekali hebatnya. Ada uang sudah disetujui oleh perbankan, tetapi nggak bisa cair karena persoalan politik dan segala macam. Ini salah satu persoalan besar yang ada pada negara kita," jelasnya. Tentu saja investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) perlu diperhatikan. Sebab realisasinya pada triwulan I-2020 merosot imbas adanya pandemi COVID-19. Dari total investasi Rp 210,7 triliun sepanjang Januari-Maret, investasi asing hanya memegang porsi sekitar Rp 98 triliun. Masih lebih dominan penanaman modal dalam negeri (PMDN). "Nah saya ingin menjelaskan bahwa betul terjadi penurunan FDI (investasi asing) kita. Di periode yang sama (2019), FDI kita kurang lebih sekitar Rp 112 triliun. Itu menurun hampir 20%. Namun hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara itu FDI-nya menurun semuanya. Namun kondisi tersebut kami sudah mampu melakukan analisa dengan tim BKPM di bulan Januari ketika COVID-19 di Tiongkok," jelasnya. Yang saat ini bisa dilakukan oleh pihaknya adalah mendorong investasi dari dalam negeri. "Maka apa yang dilakukan oleh BKPM waktu itu adalah, agar total realisasinya tidak terlalu menurun jauh maka kita memaksimalkan PMDN kita. Jadi investasi di dalam negeri itu kita dorong, kita lakukan percepatan untuk bisa dilakukan," tambahnya. Simak Video "Investasi Terhambat, Kepala BKPM: Ada 'Hantunya'" [==] (toy/ara) Sumber

Jakarta - Eks Komisioner KPK Laode M Syarif menyebut per tahun 2015 ada piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor sumber daya alam sebesar Rp 26 triliun. Piutang PNBP itu berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertamangan Batubara (PKP2B). "Bahkan tahun 2015 ketika saya masuk pertama di KPK saya minta kepada litbang waktu itu tolong jelaskan kepada saya berapa sih piutang PNBP kita dari tambang, dari kontrak karya, perjanjian pertambangan batu bara, itu ada Rp 26 triliun ini tahun 2015," kata Laode Syarif dalam diskusi online bertema 'Kebijakan Pencegahan Korupsi SDA: Bentang Proses, Pendekatan dan Batasnya', Rabu (6/5/2020). Berikut rincian piutang PNBP per 31 Desember 2015 yang dijabarkan Syarif: - Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp 3.799.996.166.540,35 - Kontrak karya sebesar Rp 280.074.552.956,60 - Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebesar Rp 22.151.494.521.797 Menurut Syarif, sejak tahun 2015 itu pemerintah belum sanggup menagih semua piutang tersebut. Bahkan, ia menyebut selama dirinya menjadi pimpinan KPK butuh usaha ekstra untuk menagih piutang tersebut. "Tapi uang piutang pun pemerintah tidak sanggup menagihnya, baik itu Kementerian ESDM hampir-hampir tidak berkuasa karena sebagian sudah lari ke luar negeri, sebagian sudah tutup kantornya. Kita nggak mau tahu, kita minta termasuk dari kontrak karya, saya yakin sekarang setelah dalam 4 tahun kami di KPK saya pikir piutangnya itu sudah mulai berkurang karena sebagian kita berhasil, itu pun harus dengan persuasi yang sangat-sangat keras," ungkap Syarif. Karena itu, Syarif berharap KPK era sekarang bersama pemerintah tetap serius untuk menagih piutang tersebut. Ia menilai piutang itu bisa dimanfaatkan untuk penanganan pandemi virus Corona yang terjadi saat ini. "Saya berharap pimpinan KPK yang sekarang juga masih terus meminta uang piutang itu. Apalagi di masa pandemi ini kan kita butuh uang sebenarnya, masa uang kita tidak disetor padahal itu uang benaran," pungkasnya. Simak Video "Harun Masiku Disembunyikan? Ini Jawaban KPK" [==] (ibh/ang) Sumber

Saat ini stimulus untuk pariwisata masih disimpan untuk penanganan covid-19. == JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka kemungkinan pemberian stimulus kepada industri pariwisata. Stimulus yang diberikan berupa promosi dan kampanye apabila memang restriksi mobilisasi sudah melonggar. Stimulus tersebut sebenarnya sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui paket stimulus pertama pada akhir Januari. Selain insentif untuk kampanye pariwisata, juga dalam bentuk pemberian diskon bagi tiket pesawat. Saat itu, Covid-19 baru terpantau menghantam sektor pariwisata karena adanya pelarangan kunjungan wisatawan China ke Indonesia. Hanya saja, desain stimulus diubah seiring dengan wabah Covid-19 yang meluas dan sampai pada tahap menciptakan kebijakan restriksi mobilisasi manusia. "Tapi, kalau terjadi pemulihan dan dibutuhkan antisipasi kampanye pariwisata, maka stimulus itu bisa digunakan," tutur Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5). Sri memastikan, anggaran paket stimulus untuk sektor pariwisata, termasuk travel agent, belum dikeluarkan. Pemerintah menyimpannya untuk bisa dialokasikan kembali ketika pandemi sudah mulai membaik dan dibutuhkan dorongan biaya dalam memperbaiki industri perjalanan. Sri mencatat, sektor pariwisat adalah salah satu sektor yang paling terdampak Covid-19, bersama dengan perdagangan, manufaktur dan pertanian. "Dalam sidang kabinet, empat sektor ini diminta oleh Presiden (Jokowi) untuk mendapatkan perhatian khusus," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. Untuk mendukung dunia usaha, Sri mengatakan, pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus berupa insentif perpajakan. Baik melalui Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), PPh 23 hingga restitusi PPN dipercepat. Seluruh stimulus tersebut sudah masuk dalam anggaran Rp 70 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk membantu dunia usaha. "Mencakup hampir seluruh sektor yang terdampak Covid-19," ujar Sri. Sri memastikan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan laporan lebih detail kepada Komisi XI DPR mengenai jumlah perusahaan yang sudah mengajukan dan mendapatkan insentif perpajakan. Sumber

Serang - Kepala Dinas Tenaga Kerja Banten Al Hamidi mengatakan 6 ribu lebih karyawan mengalami PHK begitu ada wabah Corona. Jumlah tersebut masih bisa bertambah. "Saat ini sudah tercatat ada 6 ribu lebih di-PHK. Data ini terus bertambah, saya nggak mau memastikan jumlahnya karena ini data per hari," kata Al Hamidi kepada detikcom di Serang, Rabu (6/5/2020). Akibat pandemi ini juga ada 53 perusahaan yang tutup karena tidak ada pasokan barang dan ada 23 ribu karyawan yang kategorinya dirumahkan di Banten. "Yang tutup tapi belum tutup total, karea mereka tidak ada bahan baku. Mau datang dari mana, wong dicegat, ada juga yang barangnya tidak laku karena COVID," paparnya. Untuk karyawan yang dirumahkan, pihakya meminta agar perusahaan mempekerjakan karyawan kembali begitu pandemi selesai. Apalagi, setiap hari selalu ada laporan perusahaan yang PHK dan merumahkan karyawan. Berdasarkan survei BPS. per Februari 2020, ada 489 ribu lebih orang menganggur di Banten atau 8,01 dari jumlah angkatan kerja. Hal ini menempatkan Banten urutan tertinggi pengangguran se Indonesia. Angka tertinggi ini juga yang ketiga kalinya disandang. Pada periode Agustus 2019, daerah ini juga urutan pertama se-Indonesia di angka 8,11 persen. Periode itu, ada 5,56 juta penduduk bekerja atau naik 230 ribu pekerja dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Agustus 2018, BPS juga menyampaikan bahwa angka pengangguran daerah ini 8,52 persen dan jadi posisi paling atas daerah penyumbang pengangguran. Angkanya lebih besar dari nasional di 5,34 persen. Waktu itu, rata-rata pengangguran seperti Jawa barat 8,1 persen. DKI Jakarta 6,24 persen, bahkan Papua barat 6,30 persen. Simak Video "Duh! 2,8 Juta Pekerja Kena PHK Imbas Pandemi Corona" [==] (bri/hns) Sumber

Jakarta - PLN memastikan tarif dasar listrik seluruh golongan tidak naik, termasuk daya 900 Volt Ampere (VA) Rumah Tangga Mampu (RTM) dan di atasnya. Ia pun memberikan ilustrasi bagaimana perhitungan tarif listrik di bulan April sehingga terjadi pembengkakan. Executive Vice President Corporate Communication PLN, I Made Suprateka menjelaskan penerapan Work From Home (WFH) dilakukan sejak dua minggu terakhir di bulan Maret. Di situ menurutnya mulai terjadi lonjakan konsumsi listrik rumah tangga tanpa disadari. Namun tagihan listrik di bulan Maret hanya dihitung PLN berdasarkan rata-rata pemakaian listrik selama tiga bulan terakhir, kelebihan konsumsinya belum ikut dihitung. Misal, rata-rata penggunaan listrik di bulan Desember-Januari-Februari 50 kWh. Namun karena ada WFH di bulan Maret, konsumsi listrik naik menjadi 70 kWh. Tapi PLN menghitungnya masih berdasarkan rata-rata konsumsi yakni 50 kWh, lebih 20 kWh-nya lagi tidak dihitung di tagihan bulan Maret. "Karena protokol COVID-19 kita menggunakan rata-rata yang 3 bulan tadi. Jadi real konsumsinya mereka adalah 70 kWh tapi kita mem-billing dengan catatan 50 kWh. Berarti ada 20 kWh yang belum tertagih," kata Made melalui telekonferensi, Rabu (6/5/2020). Nah 20 kWh-nya itu dimasukkan dalam tagihan bulan April. Ditambah konsumsi listrik di bulan April yang tanpa disadari membengkak karena satu bulan full WFH, katakanlah menjadi 90 kWh. Dalam kata lain pelanggan harus membayar tagihan dengan pemakaian 110 kWh di bulan April. "Di sana tercatat 90 kWh plus 20 kWh yang carrying over (terbawa) dari bulan Maret. Jadi sudah jelas akan muncul tagihan sebesar 110 kWh seolah-olah konsumsinya naik di situ padahal tidak semua naik di situ, ada kontribusi pengeluaran di bulan Maret," ujarnya. PLN menyadari kurangnya sosialisasi di masyarakat sehingga kenaikan ini menyebabkan berbagai polemik. Namun ia membantah tuduhan terkait adanya kenaikan tarif listrik, silang subsidi, hingga manipulasi meteran. "Kami punya dokumentasi yang jelas untuk mematahkan," imbuhnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan sebanyak 1,02 juta nasabah bank yang terdampak virus Corona sudah memperoleh restrukturisasi kredit atau keringanan cicilan. Dari total debitur tersebut, nilai restrukturisasi kreditnya mencapai Rp 207,2 triliun. Kemudian, Wimboh juga membeberkan sudah 819.923 pelaku UMKM memperoleh restrukturisasi kredit senilai Rp 99,36 triliun dari perbankan. Sementara untuk non-bank debitur yang memperoleh keringanan cicilan mencapai 735.111 dengan nilai Rp 28,13 triliun. "Semua masih berjalan, jadi masih terus dinamis," kata Wimboh dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi XI, Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), dan LPS, Rabu (6/5/2020). Adapun bentuk restrukturisasinya menurut Wimboh tidak bisa disamakan. Pasalnya, setiap debitur memiliki kondisi yang berbeda di tengah pandemi virus Corona ini. "Kenapa ini tidak bisa dispesifikasikan detail diseragamkan karena masing-masing debitur itu beda-beda situasinya. Ada yang debitur kreditnya tinggal 3-6 bulan. Apalagi kredit motor ini kan tidak terlalu lama, bahkan ada yang sudah mau lunas. Dan juga kredit-kredit modal kerja untuk UMKM. Ini sangat beda," terang Wimboh. Dalam implementasi pemberian restrukturisasi ini menurut Wimboh sudah tak ada masalah lagi. Pasalnya, OJK sendiri sudah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) terkait kriteria debitur yang bisa memperoleh restrukturisasi. Selain itu, masing-masing lembaga keuangan juga sudah memberikan keterangan lengkap kepada para nasabah tentang tata cara mendapatkan keringanan cicilan tersebut. "So far sudah tidak ada masalah karena juknis sudah kita buat dan dikomunikasikan secara luas. Jadi kalau ada 1-2 tentunya segera kita tackle. Bahkan terjadi beberapa terutama di lembaga pembiayaan menerjemahkan statement Bapak Presiden," pungkas Wimboh. Simak Video "Ini Perusahaan Leasing yang Kasih Keringanan Pembayaran" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Kementerian Perhubungan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi yang mengangkut penumpang ke luar daerah. Pemberian izin ini diberikan di tengah kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah. Kebijakan itu pun ditanggapi oleh Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Dia menyesalkan relaksasi izin transportasi di tengah pandemi virus Corona. Dia menilai keputusan itu menunjukkan amburadulnya penanganan pandemi oleh pemerintah. "Membolehkan semua moda transportasi untuk melayani mudik di tengah pandemi seperti ini menunjukkan amburadulnya pemerintah menangani pandemi. Aturannya sudah jelas dilarang mudik. Bahkan PM 25 tahun 2020 juga melarang mudik tapi mengapa ada pelonggaran. Ini bukti pemerintah tidak konsisten dan amburadulnya penanganan pandemi," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020). Kemenhub akan melonggarkan izin operasi transportasi tersebut mulai 7 Mei 2020. Relaksasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H. "Arahan presiden sudah jelas bahwa mudik dilarang, ini kok malah Menhub memberikan kelonggaran izin semua moda transportasi untuk angkut penumpang. Jangan mengorbankan keselamatan rakyat demi perekonomian. Keselamatan rakyat harus diutamakan. Perekonomian bisa kita perbaiki setelah kita bisa melalui pandemi," kata Sigit. Sigit mendesak Kemenhub untuk membatalkan kebijakan pelonggaran izin operasional seluruh transportasi selama mudik. Dia juga mengingatkan Kemenhub untuk menjalankan hasil raker mudik Komisi V DPR dengan Kemenhub hari ini yang memutuskan pelarangan mudik. "Dalam raker dengan Kemenhub, PUPR dan Korlantas tadi kita sudah sepakat ada pelarangan mudik. Jadi tidak perlu ada relaksasi ijin operasional lagi. Jika tetap diberi kelonggaran ijin transportasi, yang ada justru nanti masyarakat malah mudik dan PSBB yang kita lakukan akan sia-sia," kata Sigit. Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan relaksasi ini memungkinkan semua moda angkutan, baik udara, laut, darat dan kereta api bisa kembali beroperasi dengan menaati protokol kesehatan. Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh bepergian keluar daerah di tengah larang mudik. Mulai besok semua transportasi mulai boleh melayani masyarakat bepergian. "BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali," tuturnya. Dia menegaskan bahwa masyarakat yang boleh bepergian keluar daerah hanya untuk penugasan pekerjaan, kegiatan bisnis, dan logistik. "Jadi beruntung lah bapak anggota DPR boleh melakukan perjalanan sejauh itu urusan pekerjaan. Misal saya ke Palembang, tapi bukan untuk mudik untuk mantau LRT itu nggak apa-apa," ujar Budi Karya. Simak Video "Pemerintah Usul Pemudik Diberi Pekerjaan di Bidang Pertanian" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa pemerintah tetap melarang mudik. Tidak ada perubahan atau pelonggaran aturan larangan mudik. "Saya tegaskan tidak ada perubahan peraturan tentang mudik, artinya mudik tetap dilarang. Saya tegaskan lagi, mudik dilarang," tegas Doni lewat rilis video BNPB, Rabu (6/5/2020). Hal ini dijelaskan Doni karena adanya kesan Pemerintah memberikan kelonggaran mudik setelah Kementerian Perhubungan berencana kembali lagi membuka akses transportasi ke luar daerah. Setelah sebelumnya akses transportasi ditutup demi mencegah mudik. "Karena beberapa waktu terakhir kami dapat pesan seolah olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran," jelas Doni. Doni menegaskan hal tersebut dilakukan karena adanya beberapa hambatan di daerah karena transportasi yang terbatas. "Adapun surat edaran ini dilatarbelakangi sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa daerah karena terbatasnya transportasi," kata Doni. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] (eds/eds) Sumber