bot

Jakarta - Nasib pembangunan ibu kota negara (IKN) alias ibu kota baru menjadi misteri di tengah pandemi Corona seperti saat ini. Sebab, pembangunan IKN membutuhkan anggaran yang besar, di sisi lain penanganan dampak Corona juga membutuhkan anggaran yang besar. Bagaimana kelanjutannya? Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menjelaskan, dalam kondisi seperti sekarang ini tidak ada pembangunan IKN secara fisik. Namun, kajian kajian terus berlangsung. Dalam statmennya, Suharso tidak memberikan keterangan yang tegas apakah IKN dilanjutkan, dibatalkan ataupun ditunda. "Mengenai nasib IKN, ibu kota negara apakah lanjut atau tidak saya kira itu pertanyaan baik. Dalam kondisi seperti ini memang kita tentu tidak ada pemikiran memulai dengan pembangunan yang sifatnya fisik. Tapi kalau kajiannya saja tetap kita lakukan, dengan pertimbangan, kita punya harapan, kalau terjadi ekonomi recovery pada masa yang akan datang, kita sudah siap," paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (6/5/2020). Dia menambahkan, untuk pembangunan fisik akan ditinggalkan. Ia menyadari selama ini ada isu yang menyatakan jika pembangunan fisik akan dilakukan. "Kalau yang sifatnya pekerjaan yang fisik tentu ditinggalkan sama sekali. Kami memahami bahwa isu ini menjadi agak misleading karena menganggap benar-benar IKN itu, terutama pekerjaan fisik akan dilakukan pada tahun-tahun ini, saya kira itu tidak," ungkapnya. Dia menambahkan, anggaran kementeriannya sendiri pun dipotong dalam kondisi seperti sekarang ini. "Bahkan Bappenas melakukan penyesuaian anggaran termasuk memotong anggarannya sendiri senilai Rp 640 miliar atau sektiar 35%," tutupnya. Simak Video "Korea Selatan Berminat Bantu Pembangunan Ibu Kota Baru" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Nasib pembangunan ibu kota negara (IKN) alias ibu kota baru menjadi misteri di tengah pandemi Corona seperti saat ini. Sebab, pembangunan IKN membutuhkan anggaran yang besar, di sisi lain penanganan dampak Corona juga membutuhkan anggaran yang besar. Bagaimana kelanjutannya? Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menjelaskan, dalam kondisi seperti sekarang ini tidak ada pembangunan IKN secara fisik. Namun, kajian kajian terus berlangsung. Dalam statmennya, Suharso tidak memberikan keterangan yang tegas apakah IKN dilanjutkan, dibatalkan ataupun ditunda. "Mengenai nasib IKN, ibu kota negara apakah lanjut atau tidak saya kira itu pertanyaan baik. Dalam kondisi seperti ini memang kita tentu tidak ada pemikiran memulai dengan pembangunan yang sifatnya fisik. Tapi kalau kajiannya saja tetap kita lakukan, dengan pertimbangan, kita punya harapan, kalau terjadi ekonomi recovery pada masa yang akan datang, kita sudah siap," paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (6/5/2020). Dia menambahkan, untuk pembangunan fisik akan ditinggalkan. Ia menyadari selama ini ada isu yang menyatakan jika pembangunan fisik akan dilakukan. "Kalau yang sifatnya pekerjaan yang fisik tentu ditinggalkan sama sekali. Kami memahami bahwa isu ini menjadi agak misleading karena menganggap benar-benar IKN itu, terutama pekerjaan fisik akan dilakukan pada tahun-tahun ini, saya kira itu tidak," ungkapnya. Dia menambahkan, anggaran kementeriannya sendiri pun dipotong dalam kondisi seperti sekarang ini. "Bahkan Bappenas melakukan penyesuaian anggaran termasuk memotong anggarannya sendiri senilai Rp 640 miliar atau sektiar 35%," tutupnya. Simak Video "Korea Selatan Berminat Bantu Pembangunan Ibu Kota Baru" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Saat ini ada banyak pilihan jam tangan pintar atau smartwatch di pasaran. Advan sebagai perusahaan teknologi Indonesia menawarkan smartwatch canggih teranyarnya StartGo S1 yang dilengkapi berbagai kecanggihan teknologi dengan harga yang masih terjangkau. StartGo membuat pengguna merasa seperti memiliki asisten pribadi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. SrartGo S1 diperuntukkan untuk pribadi yang aktif dengan dilengkapi sensor denyut jantung secara real time untuk memantau kondisi kesehatan. "StartGo S1 cocok digunakan untuk pengguna yang aktif, di mana smartwatch ini bisa memantau kondisi kesehatan penggunanya sehari-hari sehingga kondisi kesehatan bisa terpantau secara real time. Kualitas kesehatan yang terpantau melalui StartGo S1 tentunya akan membuat penggunanya bisa lebih produktif dalam beraktivitas sehari-hari," ujar CEO Advan Chandra Tansri dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020). Fitur rekam medis jantung ini meliputi rangkuman rata-rata kegiatan, bagaimana kualitas tidur serta rata-rata denyut jantung selama seminggu. StartGo S1 juga dapat menjadi teman olahraga dengan menentukan persentase target harian atau jumlah kalori yang terbakar melalui aktivitas yang dilakukan. StartGo S1 juga membuat Anda bisa mengetahui bagaimana kualitas tidur sehari-hari, apakah istirahat Anda cukup atau tidak yang berdampak pada esok hari. Smartwatch ini juga memberikan informasi gaya hidup sehat, dapat digunakan untuk memantau target langkah, durasi tidur, berat badan, serta jarak tempuh sehari-hari. Bahkan StartGo S1 juga bisa memantau 10 jenis olahraga yang dilakukan penggunanya. Ketahanan smartwatch ini juga bisa diandalkan untuk menemani semua aktivitas Anda. StartGo S1 memiliki ketahanan 5 ATM sehingga aktivitas berenang, snorkeling, bahkan wearable ini bisa diajak menyelam hingga kedalaman 50 meter. Selain kesehatan, StartGo S1 juga berperan sebagai asisten pribadi dengan memberikan semua notifikasi email, sosial media, dan kalender kegiatan. Kelebihan lainnya adalah bisa mengetahui ponsel ketika lupa menaruhnya hingga jangkauan 10 meter lewat fitur My Phone. Smartwatch ini hanya perlu diisi ulang sekali saja dalam jangka waktu 30 hari karena daya tahannya yang berdurasi sangat lama. Advan menyematkan banderol khusus Rp 499.000 dari harga normal Rp 699.000 yang bisa didapat di lima e-commerce yang bekerja sama dengan Advan yakni BukaLapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan Tokopedia. (prf/fay) Sumber

Jakarta - Huawei merilis sebuah earphone true wireless stereo (TWS) baru bernama FreeBuds 3i, yang tampaknya bakal jadi pesaing AirPods Pro milik Apple. Disebut demikian karena FreeBuds 3i dilengkapi dengan active noise cancellation serta menganut desain in ear, alias menggunakan silikon yang masuk ke dalam telinga. Selain itu tentu saja karena desain FreeBuds 3i yang -- mungkin -- terinspirasi dari AirPods Pro. Huawei FreeBuds 3i Foto: Dok. Huawei FreeBuds 3i menggunakan sistem 3 mikrofon, di mana dua mikrofon mengarah ke luar dan 1 mikrofon mengarah ke dalam. Mikrofon yang mengarah ke luar bertugas untuk merekam suara pengguna, sementara yang mengarah ke dalam untuk membandingkan suara yang terdengar dari dalam telinga untuk meningkatkan kualitas suaranya. Namun sistem active noise cancellation (ANC) ini berdampak pada daya tahan baterai, yaitu 3,5 jam untuk mendengarkan musik dan 2,5 jam untuk panggilan telepon. Untungnya case sekaligus chargernya bisa menambahkan 14,5 jam untuk mendengarkan musik atau 10,5 jam untuk panggilan telepon. Pengisian baterai lewat case ini durasinya sekitar 1 jam, dan pengisian baterai casenya membutuhkan waktu 115 menit, demikian dikutip detikINET dari GSM Arena, Rabu (6/5/2020). Pada bagian luar earphone pun ada kontrol sentuh, yang berfungsi untuk menyalakan/mematikan lagu, menjawab atau menggakhiri panggilan telepon, dan menyalakan ANC-nya. Dalam paket penjualan ada silikon tip dalam empat ukuran yang bisa dipakai di earphone dengan standardisasi IPX4 ini. Huawei mulai menjual FreeBuds 3i warna Ceramic White di Huawei Store Inggris pada 20 Mei dengan harga 90 poundsterling atau sekitar Rp 1,7 juta, dan tersedia di peritel lain mulai 17 Juni dengan varian warna lain, yaitu Carbon Black. Huawei FreeBuds 3i Foto: Dok. Huawei Simak Video "Siap Tandingi iPad Pro, Huawei MatePad Pro Resmi Tiba di Indonesia" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Berita terpopuler detikFinance Rabu (6/5/2020) tentang pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengizinkan seluruh moda transportasi boleh beroperasi kembali. Pernyataan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan larangan mudik Lebaran. Belakangan, pernyataan tersebut diluruskan. Pihak Kementerian Perhubungan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menegaskan larangan mudik tidak dicabut. Tak ketinggalan pihak Istana Kepresidenan pun buka suara menjelaskan pernyataan Menhub tersebut. Selain itu, berita terpopuler lainnya masih soal pernyataan Menhub yang menyatakan tidak ada bedanya antara mudik dan pulang kampung. Pengin tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini. (hns/hns) Sebelumnya Warga Ngeluh Tagihan Listrik Naik, 'Angkutan Gelap' Mudik Beredar 1 / 6 Selanjutnya Menhub soal Izinkan Moda Transportas ke Luar Daerah Sumber

Jakarta - Pemerintah masih menghitung kebutuhan modal kerja untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdampak pandemi Corona (COVID-19). Pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Anggaran tersebut masuk ke dalam alokasi stimulus III yang sebesar Rp 405,1 triliun. Khusus yang pemulihan ekonomi ini salah satu fokusnya penyelamatan UMKM. "Jadi kita menggunakan Rp 150 triliun di sidang kabinet. Termasuk penghitungan memberikan kredit modal kerja, karena ini penting juga dan terutama untuk UMKM," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat raker dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Sri Mulyani bilang, kalkulasi yang dilakukan pemerintah untuk pemberian modal kerja UMKM, karena tidak mampu menutup seluruhnya sendiri jumlah pelaku UMKM yang mencapai 60 jutaan. "Kalau kita bicara UMKM yang 60 juta lebih, mungkin tidak semua ditangani oleh pemerintah sendiri. Jadi pemulihan ekonomi nasional ini butuh anggaran luar biasa, tidak semuanya akan hilang dalam bentuk kredit baru, dan mungkin akan bisa dikembalikan lagi," jelasnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan pemerintah masih menghitung kebutuhan dana yang dimanfaatkan untuk modal kerja UMKM. Di sisi lain, para pelaku juga sudah mendapat relaksasi pembayaran cicilan kredit. "PP-nya sedang kita finalkan dan angkanya sedang kita kaji utk bisa diselesaikan dan pastikan akan beban pada APBN 2020, baik di below atau above the line," ungkapnya. Simak Video "Jokowi Minta Bantuan Modal Kerja Darurat UMKM Segera Disalurkan!" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - Pemerintah masih menghitung kebutuhan modal kerja untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdampak pandemi Corona (COVID-19). Pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Anggaran tersebut masuk ke dalam alokasi stimulus III yang sebesar Rp 405,1 triliun. Khusus yang pemulihan ekonomi ini salah satu fokusnya penyelamatan UMKM. "Jadi kita menggunakan Rp 150 triliun di sidang kabinet. Termasuk penghitungan memberikan kredit modal kerja, karena ini penting juga dan terutama untuk UMKM," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat raker dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Sri Mulyani bilang, kalkulasi yang dilakukan pemerintah untuk pemberian modal kerja UMKM, karena tidak mampu menutup seluruhnya sendiri jumlah pelaku UMKM yang mencapai 60 jutaan. "Kalau kita bicara UMKM yang 60 juta lebih, mungkin tidak semua ditangani oleh pemerintah sendiri. Jadi pemulihan ekonomi nasional ini butuh anggaran luar biasa, tidak semuanya akan hilang dalam bentuk kredit baru, dan mungkin akan bisa dikembalikan lagi," jelasnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan pemerintah masih menghitung kebutuhan dana yang dimanfaatkan untuk modal kerja UMKM. Di sisi lain, para pelaku juga sudah mendapat relaksasi pembayaran cicilan kredit. "PP-nya sedang kita finalkan dan angkanya sedang kita kaji utk bisa diselesaikan dan pastikan akan beban pada APBN 2020, baik di below atau above the line," ungkapnya. Simak Video "Jokowi Minta Bantuan Modal Kerja Darurat UMKM Segera Disalurkan!" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - Grab Indonesia telah menggelontorkan bantuan hingga Rp 260 miliar selama masa COVID-19, termasuk saat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan medis dan finansial kepada mitra driver. Deputy Head of Public Affairs at Grab, Tirza R. Munusamy mengungkapkan dari sisi bantuan medis, pihaknya mengadakan rapid test dan PCR gratis kepada driver yang dilakukan melalui layanan Grab Health. "Kalau ada yang terinfeksi, kami akan memberikan bantuan tunai dan buat mereka yang terpaksa karantina. Asuransi kami yang diberikan kepada mitra pengemudi juga mencakup treatment perawatan medis yang cukup untuk COVID-19," ujarnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (6/5/2020). Diungkapkan Tirza, selain bantuan, driver juga diwajibkan untuk melakukan pembaruan suhu tubuh untuk memastikan kondisi sehat, membagikan masker, hand sanitizer, dan stasiun disinfektan bagi kendaraan driver. Adapun dari sisi finansial, kata Tirza, Grab tidak melakukan penarikan komisi dari driver pada bulan April. Kewajiban ini ditanggung Grab 100%, bahkan Grab membantu melakukan negosiasi dengan perusahaan leasing agar pembayaran cicilan driver ditangguhkan sementara. Alhasil driver bisa menggunakan mobil selama dua bulan ke depan tanpa bayar cicilan mobil. "Insentif minimum kilometer setiap hari sudah dikurangi jadi bisa lebih mudah mendapatkan uangnya. Kami bantu Rp 260 miliar secara total dari Grab Indonesia, dan dari karyawan boleh membantu," jelasnya. Simak Video "Driver Ojol Dilarang Bawa Penumpang Selama PSBB Corona" [==] (ega/fay) Sumber

Jakarta - Siap-siap! d'Youthizen Virtual Class jilid dua akan segera digelar. Kamu bisa cari ilmu cara bikin aplikasi dan manajemen waktunya. d'Youthizen Virtual Class adalah kelas online detikcom untuk mengoptimalkan momen #JagaJarakDulu untuk mahasiswa dari kampus jurusan apapun. Kuliah virtual ini menghadirkan dosen dari kalangan praktisi, tokoh inspiratif, influencer maupun selebriti. Para dosen akan sharing tentang ilmu praktis yang tidak diajarkan di bangku kuliah dan dikemas dalam format digital interaktif serta edutaiment. Event pertama sukses berat dengan ditonton oleh ribuan peserta kelas online. Oleh karena itu, d'Youthizen Virtual Class hadir lagi pada 12-13 Mei 2020 mendatang. Tema kuliahnya adalah 'Upgrade Your Skill In Digital Era'. Virtual Class Hari Pertama akan diadakan Selasa 12 Mei 2020 mulai pukul 13.00 WIB. Sesi 1 pukul 13.00 WIB adalah kuliah Pengembangan Aplikasi Digital Ala Anak Muda dengan dosen tamu Riko Ringgoanto, by.U Principal Growth Lead. by.U merupakan layanan seluler digital yang diusung Telkomsel yang ditujukan untuk segmen Gen Z. by.U didesain secara khusus dengan menyesuaikan karakter Gen Z yang bebas dan lekat dengan smartphone. by.U mengusung digitalisasi, personalisasi, dan transparansi serta pengalaman digital end-to-end. Nanti kamu bisa belajar bagaimana by.U mengembangkan produk berbasis digital dan mengkomunikasikannya dengan gaya anak muda. Nah, selesai itu ada Sesi 2 pukul 14.35 WIB berupa Pentas Seni dengan menampilkan Hanif Andarevi. Sesi 3 pukul 14.50 WIB ada dosen tamu Tasya Kamila dengan tema Time Management dan Study Strategies. Tasya adalah penyanyi cilik yang kemudian menempuh perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Public Speaking di Columbi University. Kita akan belajar bagaimana strategi mengejar sekolah tinggi, berburu beasiswa, strategi belajar dan manajemen waktu. Tidak kalah pentingnya tetap update dengan informasi yang pas dengan kebutuhan anak muda. detikcom memiliki kanal dYouthizen isinya konten khusus anak muda. Konten2 yang ada di dalam dYouthizen mengarahkan untuk memberikan bekal informasi mengenal potensi diri. Contoh nyata yang dibuat adalah dengan diadakannya acara ini yaitu dYouthizen Virtual Class. Acara ini tidak dipungut biaya lho, alias gratis! Kamu #detikIniBisa daftar di aplikasi detikcom, klik fitur 'Layanan' lalu cari 'Promo & Event'. Bagi yang belum memiliki aplikasi-nya, cukup klik di sini. Ajang ini disponsori oleh by.U, layanan seluler prabayar digital dari Telkomsel yang didesain secara khusus dengan menyesuaikan karakter Gen Z yang bebas dan aktivitas sehari-harinya tak terlepas dari genggaman smartphone. Jadi, jangan ketinggalan nih d'Youthizen Virtual Class jilid kedua. Segera tandai kalender digital kamu dan sampai bertemu lagi di kelas virtual paling asyik! Simak Video "dYouthizen: A New Basecamp for YOU!" [==] (fay/fay) dyouthizen d'youthizen virtual class Sumber

Jakarta - Rencana penerbitan surat berharga negara (SBN) khusus penanganan pandemi virus Corona atau Pandemic Bond nampaknya batal dilakukan pemerintah. Hal tersebut terkuak dalam bahan paparan rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan LPS. Bahan paparan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat sedang menjelaskan mengenai kebutuhan pembiayaan pemerintah menanggulangi COVID-19. "Penerbitan SBN dalam rangka pandemi COVID-19 tidak dilakukan melalui seri khusus (Pandemic Bond)," tulis bahan paparan Menteri Keuangan seperti dikutip detikcom, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Sebagai gantinya pemerintah akan menerbitkan surat utang untuk memenuhi pembiayaan penanggulangan COVID-19 melalui penerbitan surat utang negara secara keseluruhan, baik melalui lelang maupun private placement kepada investor dalam dan luar negeri. Rencana penerbitan surat utang negara secara keseluruhan ini masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penerbitannya pun dilaksanakan dalam suatu skema khusus yang terpisah. Saat ini rencana itu masih dalam koordinasi intensif dengan Bank Indonesia. Di sisi lain, BI juga melakukan kebijakan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM). Penurunan GWM ini memberikan tambahan likuiditas di pasar keuangan sebesar Rp 105 triliun untuk kemudian ditempatkan perbankan pada investasi di pasar perdana SBN. Kebutuhan pembiayaan utang pemerintah sendiri totalnya mencapai Rp 1.439,8 triliun, yang mana untuk pembiayaan defisit sebesar Rp 852,9 triliun, pembiayaan investasi dan lainnya sebesar Rp 153,5 triliun, pembiayaan utang neto sebanyak Rp 1.006,4 triliun, dan utang jatuh tempo sebesar Rp 433,4 triliun. Sayangnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tidak menjelaskan pembatalan rencana pemerintah menerbitkan pandemic bond. Sementara penerbitan SBN pada kuartal II hingga kuartal IV tahun ini sebesar Rp 856,8 triliun. "Kebutuhan mencapai Rp 856 triliun terdiri dari SBN valas Rp 132 triliun, SBN ritel Rp 60 triliun, dan rencana di akhir tahun private placement Rp 10 triliun. Sehingga kita masih membutuhkan lelang SBN dua mingguan dan SUN dari konvensional dan sukuk" kata Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, rata-rata lelang SBN dilakukan per dua minggu hingga kuartal IV-2020. Adapun dana yang dibutuhkan sekitar Rp 35-Rp 45 triliun atau meningkat dari yang biasanya Rp 20 triliun. Jika semuanya terpenuhi maka dana yang terkumpul sebesar Rp 106 triliun-Rp 242 triliun. Simak Video "Sri Mulyani Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa -0,4%" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - Rencana penerbitan surat berharga negara (SBN) khusus penanganan pandemi virus Corona atau Pandemic Bond nampaknya batal dilakukan pemerintah. Hal tersebut terkuak dalam bahan paparan rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan LPS. Bahan paparan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat sedang menjelaskan mengenai kebutuhan pembiayaan pemerintah menanggulangi COVID-19. "Penerbitan SBN dalam rangka pandemi COVID-19 tidak dilakukan melalui seri khusus (Pandemic Bond)," tulis bahan paparan Menteri Keuangan seperti dikutip detikcom, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Sebagai gantinya pemerintah akan menerbitkan surat utang untuk memenuhi pembiayaan penanggulangan COVID-19 melalui penerbitan surat utang negara secara keseluruhan, baik melalui lelang maupun private placement kepada investor dalam dan luar negeri. Rencana penerbitan surat utang negara secara keseluruhan ini masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penerbitannya pun dilaksanakan dalam suatu skema khusus yang terpisah. Saat ini rencana itu masih dalam koordinasi intensif dengan Bank Indonesia. Di sisi lain, BI juga melakukan kebijakan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM). Penurunan GWM ini memberikan tambahan likuiditas di pasar keuangan sebesar Rp 105 triliun untuk kemudian ditempatkan perbankan pada investasi di pasar perdana SBN. Kebutuhan pembiayaan utang pemerintah sendiri totalnya mencapai Rp 1.439,8 triliun, yang mana untuk pembiayaan defisit sebesar Rp 852,9 triliun, pembiayaan investasi dan lainnya sebesar Rp 153,5 triliun, pembiayaan utang neto sebanyak Rp 1.006,4 triliun, dan utang jatuh tempo sebesar Rp 433,4 triliun. Sayangnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tidak menjelaskan pembatalan rencana pemerintah menerbitkan pandemic bond. Sementara penerbitan SBN pada kuartal II hingga kuartal IV tahun ini sebesar Rp 856,8 triliun. "Kebutuhan mencapai Rp 856 triliun terdiri dari SBN valas Rp 132 triliun, SBN ritel Rp 60 triliun, dan rencana di akhir tahun private placement Rp 10 triliun. Sehingga kita masih membutuhkan lelang SBN dua mingguan dan SUN dari konvensional dan sukuk" kata Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, rata-rata lelang SBN dilakukan per dua minggu hingga kuartal IV-2020. Adapun dana yang dibutuhkan sekitar Rp 35-Rp 45 triliun atau meningkat dari yang biasanya Rp 20 triliun. Jika semuanya terpenuhi maka dana yang terkumpul sebesar Rp 106 triliun-Rp 242 triliun. Simak Video "Sri Mulyani Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa -0,4%" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - Mozilla baru saja meluncurkan Firefox versi 76. Update kali ini juga membawa sejumlah fitur baru untuk mengamankan akun online milik pengguna. Dikutip detikINET dari Tech Crunch, Rabu (6/5/2020) layanan password manager yang ada di Firefox mendapatkan sejumlah fitur baru. Layanan bernama Firefox Lockwise ini mendapatkan fitur baru yang akan memperingatkan pengguna jika password yang mereka gunakan mirip dengan password yang sebelumnya telah dicuri. Lockwise juga akan memperingatkan pengguna jika situs yang mereka gunakan baru saja dibobol dan email serta password mereka kemungkinan dicuri. Untuk melihat dan menyalin email dan password yang telah disimpan di Lockwise, layanan ini akan menanyakan password perangkat kalian. Setelah mengkonfirmasi password perangkat, kalian bisa melihat dan menyalin kredensial akun selama lima menit. Fitur baru Firefox tersebut tentu akan berguna jika kalian tidak ingin orang lain mengintip kredensial penting, apalagi jika kalian sering berbagi perangkat dengan orang lain. Selain itu, fitur password generator Lockwise juga mendukung lebih banyak situs dan bisa menciptakan password aman yang dibuat secara acak yang terdiri dari 12 huruf, angka dan simbol. Selain fitur keamanan di atas, Firefox juga meluncurkan fitur baru untuk pengguna setia Zoom. Dengan update ini, pengguna yang ingin melakukan panggilan Zoom bisa langsung melakukannya di Firefox tanpa mengunduh aplikasi tambahan. Simak Video "Fitur-fitur Baru di Versi Teranyar Firefox Lite" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku sulit menjaring investasi baru di tengah pandemi COVID-19. Namun penanaman modal harus tetap digenjot. BKPM pun menyiapkan strategi untuk mendorong investasi meski dunia sedang diselimuti virus Corona. Bahlil mengatakan yang saat ini perlu didorong adalah investasi yang sudah jalan tapi progresnya belum mencapai 100%. "Di tengah COVID-19 memang agaknya berat untuk kita mengharapkan investasi baru, masuk. Maka BKPM membuat langkah-langkah yang terukur untuk melakukan sebuah fokus pada investasi yang sudah jalan yang progresnya sudah 60% sudah 70%," kata dia saat menyampaikan paparan melalui Instagram BKPM, Rabu (6/5/2020). Berikutnya adalah mengeksekusi investasi mangkrak senilai Rp 708 triliun. Saat ini yang sudah terealisasi baru sebesar Rp 287 triliun. Pihaknya sedang menggodok cara merealisasikan investasi yang masih 'nyangkut' tersebut. Selain itu, proses birokrasi yang mempersulit investor juga harus dihilangkan demi mendorong investasi. "Jadi untuk di triwulan kedua yang harus dilakukan sekarang itu adalah bagaimana kita mempercepat, kalau ada investor yang masuk untuk bisa kita handle, kita bantu langsung ditangani. Tidak bisa lagi pakai cara-cara birokrasi yang pakai surat dan segala macam," jelasnya. Pihaknya pun mengajak duta-duta besar Indonesia yang bertugas di sejumlah negara untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia. "Nah karena itu saya menawarkan konsep kepada Bapak Ibu Dubes yang kami hormati ini untuk, kalau boleh kita setiap investasi yang mau masuk, apa yang bisa BKPM lakukan, kita sama-sama saja supaya menjamin mereka agar tidak lagi dipingpong kesana kemari," tambahnya. Simak Video "Investasi Terhambat, Kepala BKPM: Ada 'Hantunya'" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong upaya pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga. Ini dilakukan di tengah COVID-19 yang ditengarai menimbulkan ancaman krisis pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan berupa sarana produksi pertanian yang diharapkan mampu mendorong petani untuk berproduksi, termasuk pemanfaatan pekarangan. Langkah ini disebut mampu mendukung kehidupan keluarga petani di tengah pandemi COVID-19. "Tentunya ini juga masuk ke family farming atau tanaman pada lahan usaha dan pekarangan di sekitar rumah dan menyasar orang-orang yang memang butuh. Misalnya petani miskin yang selama ini hidup di luar, kemudian kembali ke desa dan ternyata terdampak Covid," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020). Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan (BKP) Pangan Agung Hendriadi mengungkapkan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, tetapi dapat juga mengurangi pengeluaran bahkan meningkatkan pendapatan rumah tangga jika dikelola secara maksimal. Kata dia, sampai dengan saat ini tidak kurang dari 20 ribu kelompok wanita tani yang telah terlibat dalam kegiatan P2L. Dia berharap setiap rumah tangga mampu memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, serta pendapatannya. "Ini sangat strategis tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga, terlebih pada kondisi pandemi saat ini," ujar Agung. Lebih lanjut Agung mengatakan, dalam kondisi seperti sekarang ini, pemanfaatan lahan pekarangan benar-benar dirasakan manfaatnya. Menurutnya ketahanan pangan bukan saja tentang kecukupan bahan pangan, tetapi juga menyangkut kemampuan memproduksi sendiri bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Untuk itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini BKP telah menambah kelompok sasaran kegiatan P2L tahun ini menjadi lebih dari 3.800 kelompok yang difokuskan pada pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengembangan rumah bibit, demplot, dan pekarangan keluarga. (prf/hns) Sumber

Jakarta - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, serta Kepala BPS Suhariyanto malam ini. Rapat kerja dimulai pukul 19.00 atau molor 4,5 jam lebih dari yang dijadwalkan semula pukul 13.30 WIB. Rapat tertunda karena agenda rapat sebelumnya berlangsung cukup lama dan terpotong buka puasa. Adapun rapat kali ini ialah membahas realokasi dan refokus APBN 2020. Serta, perubahan asumsi makro. Ketua Komisi XI Dito Ganinduto selaku pimpinan dalam rapat ini mengatakan, rapat malam ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja yang digelar sebelumnya. "Hari ini menjawab kelanjutan rapat kerja 30 April yang lalu," katanya dalam rapat virtual, Rabu (6/5/2020). Dia menuturkan, adapun yang hadir dalam rapat ini terdiri dari 7 fraksi. Dia menuturkan, rapat ini digelar terbuka dan terbuka untuk umum. Pemaparan awal dalam rapat dimulai dari Kepala BPS Suhariyanto. "Kami persilakan dari BPS," ujarnya. Simak Video "Badai Corona Hantam RI, Sri Mulyani Prediksi Skenario Terburuk " [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Rencana 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan bekerja di pabrik pemurnian alias smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) jadi polemik. PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel dilaporkan telah mendapatkan izin mendatangkan ratusan pekerja ini pada 22 April lalu. Namun rencana ini ditolak habis-habisan oleh pemerintah daerah setempat. Akhirnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunda rencana kedatangan 500 TKA dari China. Penundaan dilakukan hingga keadaan normal dan dinyatakan aman. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah disebut telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) Aris Wahyudi untuk memerintahkan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe menunda kedatangan ratusan TKA dari China. "Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020). Polemiknya sendiri muncul kala Gubernur Sultra Ali Mazi menolak apabila ratusan TKA ini masuk ke Konawe. Ali menilai suasana kebatinan masyarakat belum bisa menerima 500 pekerja China ini. "Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Ali di Kendari, seperti dilansir Antara, Rabu (29/4/2020). Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan semua pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut. "Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke presiden agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut," ujar Muh Endang. Kembali ke Soes, dia mengatakan Kemnaker sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait masalah TKA ini. Dia juga menerangkan penundaan kedatangan ratusan TKA China ini merupakan usulan dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara. Simak Video "Soal 49 TKA di Sultra, Disnaker: Bukan Kewenangan Kami" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Keyakinan pelaku ekonomi yang tercermin pada Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia telah mengalami penurunan terparah sejak 2011. Pada April ini angkanya turun 27,5 dibanding periode Maret 45,3. Angka ini terkontraksi di level terendah sejak 2011. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menjelaskan ekonomi Indonesia, khususnya sektor industri manufaktur sangat tergantung dari kemampuan domestic market/domestic consumption. "Assessment kami sekitar 70% hasil produksi Industri Manufaktur diserap pasar dalam negeri. Maka ketika kemampuan/atau daya beli masyarakat tertekan, tidak ada demand, secara otomatis perusahaan industri harus melakukan penyesuaian, termasuk penurunan drastis utilisasinya," kata dia Rabu (6/5/2020). Belum lagi ketika dikaitkan dengan rantai pasok (supply chain) dari industri turunannya, yang mana menurutnya banyak tergantung dari industri besar atau industri induknya, yang mana itu pasti juga akan memukul rantai pasok tersebut. "Kebutuhan dan ketersediaan bahan baku jadi masalah, karena dikaitkan dengan demand yang didasari oleh daya beli masyarakat. Kita ambil contoh India yang Industrinya juga tergantung domestic consumption, hari ini PMI-nya turun sangat drastis," ujarnya. Index PMI India, lanjut dia sebesar 27,4, yang mana polanya sama dengan Indonesia. "Selain daya beli masyarakat, logika sederhananya adalah kondisi normal PMI kita di Angka 50an. Jika utilitas turun sampai di bawah 50% maka angka PMI disekitar 25an. Variabel penjualan, dan input manufaktur kita 74% impor dan dengan tambahan tekanan kurs maka beban input meningkat akibatnya output (demand) menurun signifikan," paparnya. Agus menjelaskan bahwa dibandingkan negara Asean, volume atau size industri manufaktur Indonesia lebih besar, maka jika terpukul pastinya nilai PMI Indonesia terseret ke bawah lebih dalam. "Namun saya yakin, apabila nanti PSBB (pembatasan sosial berskala besar) bisa direlaksasi, sehingga kegiatan ekonomi berangsur pulih, sehingga daya beli masyarakat pulih, industri manufaktur kita akan bergairah lagi, seperti PMI yang 51,9 dibulan Februari ini," lanjut Agus. Dia menambahkan, Indonesia untuk jangka menengah dan panjang harus memperbesar rasio penyerapan produk untuk ekspor, dengan membuka akses pasar di negara lain. Simak Video "Relaksasi Impor Bahan Baku, Menperin: Jangan Ada Free Rider!" [==] (toy/hns) Sumber

Foto sebuah rumah dibakar di Pulwama, Srinagar, dalam konflik India-Kashmir pada 18 Februari 2019 karya Dar Yasin. AP Photo/Dar Yasin. Foto karya Mukhtar Khan saat Muslim Kashmiri berdoa di masjid suci Sheikh Syed Abdul Qadir Jeelani di Srinagar, pada 9 Desember 2019. AP Photo/Mukhtar Khan. Seorang lelaki tua Kashmir duduk di luar pasar tertutup selama pemogokan di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, 17 Februari 2019. AP Photo/Dar Yasin. Sebuah lubang bekas tembakan peluru tertera di dinding rumah warga Kashmir di Srinagar. AP Photo/Dar Yasin. 3 Fotografer Associated Press; Dar Yasin, Mukhtar Khan, dan Channi Anand, meraih penghargaan Pulitzer 2020 untuk fotografi fitur. AP Photo/Dar Yasin. Militer India menghancurkan motor yang diparkir di depan sebuah perguruan tinggi di Srinagar, pada 14 Mei 2019. AP Photo/Dar Yasin. Ini foto karya Dar Yasin di Danau Dal, Srinagar pada 13 Desember 2019. AP Photo/Dar Yasin. Seorang tentara India berjaga saat muslim Kashmir tengah salat Jumat pada 16 Agustus 2019. AP Photo/Mukhtar Khan. Fotografer Mukhtar Khan merayakan keberhasilannya bersama keluarga di Srinagar, Kashmir, Selasa (5/5) waktu setempat. AP Photo/Afnan Arif. Fotografer Dar Yasin mendapat kecupan dari ibunya di Srinagar. AP Photo/Rifat Yasin. Diketahui, pemenang penghargaan tersebut diumumkan secara virtual Senin lalu, karena wabah virus corona. AP Photo/Rifat Yasin. Dalam sebuah pernyataan di situs web mereka setelah pengumuman itu, Pulitzer mengatakan, para fotografer Kashmir dipilih karena “gambar kehidupan yang mencolok” di wilayah Himalaya yang disengketakan. AP Photo/Afnan Arif. Channi Anand merayakan keberhasilannya dengan keluarga. Seperti diketahui, penghargaan Pulitzer umumnya dianggap sebagai kehormatan tertinggi yang dapat diterima oleh jurnalis dan organisasi yang berbasis di Amerika Serikat. AP Photo. Sumber

Jakarta - Selama pandemi COVID-19 banyak aplikasi meningkat signifikan dari jumlah penggunanya, termasuk Microsoft Teams mendapatkan 75 juta pengguna aktif harian yang meningkat dari sebelumnya hanya 44 juta pada bulan Maret. Ingin memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna Microsoft berencana akan hadirkan fitur baru serta menambah jumlah peserta rapat. Dilansir detikINET dari PhoneArena Microsoft mulai meluncurkan pembaruan yang akan meningkatkan jumlah obrolan grup dari 100 menjadi 250 peserta. Fitur baru ini sedang dalam pengembangan dan diperkirakan akan digunakan oleh semua pengguna pada akhir bulan Mei. Perubahan lainnya adalah kemampan admin yang dapat membatasi jumlah pengguna untuk bergabung pada obrolan-obrolan tertentu. Seperti diketahui aplikasi konferensi video saat ini terus meningkat kepopulerannya akibat pandemi COVID-19 yang mendorong orang-orang untuk melakukan segala aktivitasnya di rumah untuk menekan jumlah infeksi Corona. Tak heran jika banyak plaftorm berlomba-lomba menghadirkan fitur menarik bagi pengguna seperti Zoom, Facebook hingga Google. Simak Video " Dihajar Corona, Saham Microsoft Bonyok" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Bagi kamu warga Indonesia yang belum lolos Pra Kerja gelombang 1, 2 dan 3 dapat mengikuti Pra Kerja gelombang 4. Pendaftaran Program Kartu Pra Kerja dapat dibuka melalui portal www.prakerja.go.id. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengatakan peserta Kartu Pra Kerja yang dapat menerima pelatihan adalah mereka yang sudah lolos verifikasi dan test kompetensi di situs prakerja.go.id. Sehingga kamu harus berhasil melewati beberapa layer verifikasi data. Mulai dari verifikasi email, nomor ponsel, NIK, usia, riwayat pendidikan hingga facial recognition melalui foto selfie yang telah dilakukan oleh masing-masing peserta. Selain itu, ada juga tiga kriteria untuk lolos administrasi Kartu Pra Kerja yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), usia di atas 19 tahun dan tidak sedang bersekolah atau menempuh pendidikan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan peserta sedang tidak menempuh pendidikan sekolah atau kuliah, dan belum pernah menerima bantuan sosial (bansos). Sebelum mulai mendaftar, pastikan kamu menggunakan email dan nomor ponsel yang masih aktif. Dan pastikan foto selfie jelas di mana seluruh bagian wajah terlihat dan lurus menghadap ke kamera. Ambil posisi foto potrait dengan latar polos dan pencahayaan yang cukup. Berikut ini cara daftar program Kartu Pra Kerja gelombang 4: 1. Pastikan syarat umur dan tidak bekerja serta menempuh pendidikan formal terpenuhi. 2. Buka website www.prakerja.go.id, kemudian klik 'Daftar Sekarang' 3. Isi dan ikuti prosedur pendaftaran yang tersedia, kemudian kirim. 4. Setelah itu data peserta Kartu Pra Kerja akan diverifikasi 5. Bagi yang lolos akan dikirimkan notifikasi melalui email, untuk selanjutnya mendapatkan bantuan dan melakukan pelatihan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kartu Pra Kerja gelombang 4, pemerintah menyediakan pusat bantuan di (021) 25541246 yang beroperasi setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-19.00 WIB, atau e-mail info@prakerja.go.id. Simak Video "Pekerja dan Pelaku Usaha Mikro Bisa Ikut Program Kartu Prakerja" [==] (lus/erd) Sumber

Jakarta - Pemerintah akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi mengangkut penumpang ke luar daerah. Kegiatan berpergian ke luar daerah dalam rangka bukan untuk mudik akan diperbolehkan. Hal ini dilakukan setelah larangan operasi transportasi diberlakukan dalam mencegah mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa hal ini bukan relaksasi ataupun kelonggaran, melainkan penjabaran Permen 25 tahun 2020 soal pengaturan transportasi saat Mudik Lebaran. "Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi lho ya, artinya dimungkinkan semua moda angkutan, baik udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu harus mentaati protokol kesehatan," jelas Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (6/5/2020). Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh berpergian keluar daerah di tengah larang mudik. Mulai besok semua transportasi mulai boleh melayani masyarakat berpergian. "BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali," kata Budi Karya. Tapi ingat, tidak semua masyarakat boleh untuk berpergian ke luar daerah, siapa saja yang boleh? Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo mengatakan bahwa pihak yang boleh berpergian adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pegawai BUMN, hingga organisasi non-profit yang melakukan fungsi percepatan penanganan virus Corona. "Siapa saja yang bisa lakukan kegiatan ini? Antara lain adalah ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, NGO, dan semuanya berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19," kata Doni dalam rilis video BNPB. Selanjutnya adalah masyarakat yang harus ke luar daerah karena keluarganya sakit keras bahkan meninggal. Ada juga WNI yang baru saja dipulangkan dari negara perantauannya, mereka masih boleh untuk berpergian pulang ke daerah masing-masing. "Termasuk juga masyarakat yang alami musibah dan kemalangan seperti meninggal dan keluarga yang sakit keras. Seperti juga repatriasi WNI, baik pelajar dan mahasiswa yang akan kembali ke tanah air," papar Doni. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Pemerintah mengizinkan moda transportasi untuk bisa beroperasi ke luar daerah. Namun, hal ini hanya berlaku bagi perjalanan ke luar daerah bukan mudik. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, pada hari ini Selasa, 6 Mei 2020. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengubah aturan soal larangan mudik. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pemerintah tetap melarang mudik, hanya saja menjelaskan ada kegiatan yang bisa dikecualikan dari larangan mudik. "Kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan. Tetap pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19," demikian disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Rabu (6/5). Adita menambahkan semua penumpang yang diperbolehkan bepergian sesuai kriteria dalam SE Gugus Tugas akan diatur dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan amanat Permenhub 18/2020 dan Permenhub 25/2020. "Kementerian Perhubungan hanya menyediakan transportasi di semua moda baik di darat, laut, udara dan kereta api, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan amanat di Permenhub No 18/2020 dan Permenhub No 25/2020. Pemenuhan layanan tersebut akan diberlakukan mulai Kamis, 7 April 2020 pukul 00.00 WIB," jelas Adita. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 keluar surat edaran. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 6,88 juta per Februari 2020 atau hampir 7 juta orang. Angka tersebut naik 0,06 juta atau 60.000 orang dibandingkan posisi Februari 2019 yang mencapai 6,82 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, angka pengangguran ini belum termasuk jumlah pengangguran yang terjadi selama pandemi Corona alias COVID-19. "Bisa dilihat dari iklan lowongan kerja, bahwa Januari dan Februari masih stabil, Maret mulai menurun, dan April turun drastis," kata Suhariyanto dalam paparannya via video conference, Jakarta, Selasa (5/5/2020). Suhariyanto menyebut, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 199,38 juta orang atau naik 2,92 juta orang. Dari angka itu, yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 137,92 juta orang tau naik 1,73 juta orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja berjumlah 61,47 juta orang atau naik 1,19 juta orang. Khusus yang angkatan kerja, dari tool 137,91 juta orang, pengangguran sebanyak 6,88 juta orang, sedangkan sisanya yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang atau naik 1,67 juta orang. Dari 131,03 juta orang yang bekerja ini terdiri dari 91,59 juta orang sebagai pekerja penuh, 31,10 juta orang pekerja paruh waktu, dan 8,34 juta orang merupakan setengah pengangguran. Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin, pria yang akrab disapa Kecuk ini mengaku TPAK perempuan menurun ke angka 54,56% di Februari 2020. Sedangkan jumlahnya, laki-laki masih mendominasi dibandingkan perempuan. Jumlah pengangguran nasional itu didominasi oleh para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 8,49%. Sedangkan jumlah pengangguran paling rendah berasal dari tingkat pendidikan ke bawah yakni sebesar 2,64%. Selanjutnya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,02%, disusu pendidikan tingkat universitas yakni 5,73%, lulusan Diploma I/II/III sebanyak 6,76%, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 6,77%. Sedangkan menurut kelompok umur. Pria yang disapa Kecuk ini menyebut kelompok usia yang mendominasi adalah antara 15-24 tahun dengan porsi 16,28%, sedangkan usia 25-59 tahun porsinya 3,14%, dan usia 60 tahun ke atas hanya 1,08%. Simak Video "Anies Pamer Angka Kemiskinan DKI Tahun 2019: Terkecil se-Indonesia" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah menjalankan program Kartu Pra Kerja untuk membantu masyarakat meningkatkan kompetensi khususnya bagi yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah meningkatkan anggaran kartu Pra Kerja menjadi Rp 20 triliun dengan target menjadi 5,6 juta orang dari yang sebelumnya hanya 2 juta orang. "Dengan seiring naiknya PHK akibat COVID dan pekerja yang dirumahkan, dan penurunan pendapatan, maka untuk Kartu Pra Kerja untuk semi bansos anggarannya dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. coverage dari 2 juta pekerja menjadi 5,6 juta pekerja," kata Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR via virtual, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Sri Mulyani menjelaskan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja tetap memberikan pelatihan meskipun kondisi pandemi seperti sekarang banyak masyarakat membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT). Pelatihan yang dilakukan secara online ini sebagai upaya pemerintah tidak menghilangkan awal mula desain program ini. "Kemudian sesudah COVID diputuskan menjadi semi bansos, desainnya berubah tapi tetap dipertahankan semangat awal memberikan kesempatan untuk dapat tambahan skill dari online maupun offline," jelasnya. Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menjelaskan mengenai polemik delapan mitra Kartu Pra Kerja yang belakangan ini ramai dibahas oleh khalayak tanpa melewati proses tender. Mitra-mitra tersebut ialah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. "Perintah tidak melakukan tender pada platform karena tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa yang dibayarkan ke perusahaan digital yang menjadi mitra, pembeliannya kepada konten provider yang beragam berdasarkan minat dari peserta pra kerja," katanya. Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan pemberian pelatihan juga tidak sebatas hanya online saja, melainkan tetap ada tatap muka. Hanya saja di tengah pandemi Corona lebih diutamakan pelatihan online. "Jadi tidak semua anggaran ini akan habis untuk online. Kita minta PMO prioritaskan bapak presiden sudah instruksikan pekerja PHK dan dirumahkan diprioritaskan," ungkapnya. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Para petani miskin akan mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah sebesar Rp 600.000. Bantuan itu akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan alat sarana produksi pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan ada beberapa kategori petani miskin yang akan mendapatkan bantuan tersebut, yakni petani serabutan, buruh tani, dan petani penggarap. "Pertama itu terdiri dari petani serabutan, kedua petani yang berstatus petani buruh tani, dan petani penggarap. Mereka ini yang dalam COVID-19 ini terdampak langsung," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (5/5/2020). Pemerintah menghitung, petani dalam kategori tersebut yang akan mendapatkan bantuan jumlahnya sekitar 2,7 juta orang. Data tersebut dalam proses validasi. "Disusur secara berjenjang dari bawah mulai dari kelompok tani ke kostra (komando strategi) tani di kecamatan, kemudian dilegalisasi oleh dinas-dinas pertanian kabupaten dan mewakili bapak bupati dan gubernur, dan data ini telah kami ajukan kepada pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi," tuturnya. Untuk proses penyaluranya, Syahrul menjelaskan, nantinya dana itu dikirim langsung ke kostra tani di tingkat kecamatan tanpa melalui pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Nantinya kelompok tani itu yang menyalurkannya ke langsung ke petani secara by name by address. "Maka tentu saja di tingkat pusat sampai di tingkat provinsi, kabupaten bahkan tidak melihat dana," tegasnya. Bantuan sebesar Rp 600.000 itu sendiri terbagi menjadi dua, Rp 300.000 dalam bentuk tunai yang dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Lalu sisanya Rp 300.000 diberikan dalam bentuk sarana produksi (saprodi) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. "Mudah-mudahan ini bisa masuk kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Misalnya memang petani miskin yang selama ini hidup di luar kemudian kembali ke desanya ternyata terdampak dengan ini dan ini semua tentu dalam validasi-validasi yang harus dilakukan," terangnya. Pemerintah akan menyalurkan langsung ke petani secara by name by address. Menurut data pemerintah ada 2,7 juta petani yang akan menerima bantuan tersebut, namun data itu masih divalidasi. "Data dari petani miskin yang dimaksud itu harus by name by address untuk 2,7 juta orang. Data ini sedang dalam validasi atau disusur secara berjenjang dari bawah mulai dari kelompok tani ke kostra (komando strategi) tani di kecamatan. Kemudian dilegalisasi oleh dinas-dinas pertanian kabupaten dan mewakili bapak bupati dan gubernur, dan data ini telah kami ajukan kepada pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi," tuturnya. Untuk memastikan data penerima valid, pemerintah akan mengaktifkan babinsa alias bintara pembina desa dari unsur TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) dari unsur Kepolisian. Simak Video "Jokowi Minta Data Bansos Dibuka Biar Tak Ada Kecurigaan" [==] (das/dna) Sumber