bot

Foto sebuah rumah dibakar di Pulwama, Srinagar, dalam konflik India-Kashmir pada 18 Februari 2019 karya Dar Yasin. AP Photo/Dar Yasin. Foto karya Mukhtar Khan saat Muslim Kashmiri berdoa di masjid suci Sheikh Syed Abdul Qadir Jeelani di Srinagar, pada 9 Desember 2019. AP Photo/Mukhtar Khan. Seorang lelaki tua Kashmir duduk di luar pasar tertutup selama pemogokan di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, 17 Februari 2019. AP Photo/Dar Yasin. Sebuah lubang bekas tembakan peluru tertera di dinding rumah warga Kashmir di Srinagar. AP Photo/Dar Yasin. 3 Fotografer Associated Press; Dar Yasin, Mukhtar Khan, dan Channi Anand, meraih penghargaan Pulitzer 2020 untuk fotografi fitur. AP Photo/Dar Yasin. Militer India menghancurkan motor yang diparkir di depan sebuah perguruan tinggi di Srinagar, pada 14 Mei 2019. AP Photo/Dar Yasin. Ini foto karya Dar Yasin di Danau Dal, Srinagar pada 13 Desember 2019. AP Photo/Dar Yasin. Seorang tentara India berjaga saat muslim Kashmir tengah salat Jumat pada 16 Agustus 2019. AP Photo/Mukhtar Khan. Fotografer Mukhtar Khan merayakan keberhasilannya bersama keluarga di Srinagar, Kashmir, Selasa (5/5) waktu setempat. AP Photo/Afnan Arif. Fotografer Dar Yasin mendapat kecupan dari ibunya di Srinagar. AP Photo/Rifat Yasin. Diketahui, pemenang penghargaan tersebut diumumkan secara virtual Senin lalu, karena wabah virus corona. AP Photo/Rifat Yasin. Dalam sebuah pernyataan di situs web mereka setelah pengumuman itu, Pulitzer mengatakan, para fotografer Kashmir dipilih karena “gambar kehidupan yang mencolok” di wilayah Himalaya yang disengketakan. AP Photo/Afnan Arif. Channi Anand merayakan keberhasilannya dengan keluarga. Seperti diketahui, penghargaan Pulitzer umumnya dianggap sebagai kehormatan tertinggi yang dapat diterima oleh jurnalis dan organisasi yang berbasis di Amerika Serikat. AP Photo. Sumber

Jakarta - Selama pandemi COVID-19 banyak aplikasi meningkat signifikan dari jumlah penggunanya, termasuk Microsoft Teams mendapatkan 75 juta pengguna aktif harian yang meningkat dari sebelumnya hanya 44 juta pada bulan Maret. Ingin memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna Microsoft berencana akan hadirkan fitur baru serta menambah jumlah peserta rapat. Dilansir detikINET dari PhoneArena Microsoft mulai meluncurkan pembaruan yang akan meningkatkan jumlah obrolan grup dari 100 menjadi 250 peserta. Fitur baru ini sedang dalam pengembangan dan diperkirakan akan digunakan oleh semua pengguna pada akhir bulan Mei. Perubahan lainnya adalah kemampan admin yang dapat membatasi jumlah pengguna untuk bergabung pada obrolan-obrolan tertentu. Seperti diketahui aplikasi konferensi video saat ini terus meningkat kepopulerannya akibat pandemi COVID-19 yang mendorong orang-orang untuk melakukan segala aktivitasnya di rumah untuk menekan jumlah infeksi Corona. Tak heran jika banyak plaftorm berlomba-lomba menghadirkan fitur menarik bagi pengguna seperti Zoom, Facebook hingga Google. Simak Video " Dihajar Corona, Saham Microsoft Bonyok" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Bagi kamu warga Indonesia yang belum lolos Pra Kerja gelombang 1, 2 dan 3 dapat mengikuti Pra Kerja gelombang 4. Pendaftaran Program Kartu Pra Kerja dapat dibuka melalui portal www.prakerja.go.id. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengatakan peserta Kartu Pra Kerja yang dapat menerima pelatihan adalah mereka yang sudah lolos verifikasi dan test kompetensi di situs prakerja.go.id. Sehingga kamu harus berhasil melewati beberapa layer verifikasi data. Mulai dari verifikasi email, nomor ponsel, NIK, usia, riwayat pendidikan hingga facial recognition melalui foto selfie yang telah dilakukan oleh masing-masing peserta. Selain itu, ada juga tiga kriteria untuk lolos administrasi Kartu Pra Kerja yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), usia di atas 19 tahun dan tidak sedang bersekolah atau menempuh pendidikan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan peserta sedang tidak menempuh pendidikan sekolah atau kuliah, dan belum pernah menerima bantuan sosial (bansos). Sebelum mulai mendaftar, pastikan kamu menggunakan email dan nomor ponsel yang masih aktif. Dan pastikan foto selfie jelas di mana seluruh bagian wajah terlihat dan lurus menghadap ke kamera. Ambil posisi foto potrait dengan latar polos dan pencahayaan yang cukup. Berikut ini cara daftar program Kartu Pra Kerja gelombang 4: 1. Pastikan syarat umur dan tidak bekerja serta menempuh pendidikan formal terpenuhi. 2. Buka website www.prakerja.go.id, kemudian klik 'Daftar Sekarang' 3. Isi dan ikuti prosedur pendaftaran yang tersedia, kemudian kirim. 4. Setelah itu data peserta Kartu Pra Kerja akan diverifikasi 5. Bagi yang lolos akan dikirimkan notifikasi melalui email, untuk selanjutnya mendapatkan bantuan dan melakukan pelatihan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kartu Pra Kerja gelombang 4, pemerintah menyediakan pusat bantuan di (021) 25541246 yang beroperasi setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-19.00 WIB, atau e-mail info@prakerja.go.id. Simak Video "Pekerja dan Pelaku Usaha Mikro Bisa Ikut Program Kartu Prakerja" [==] (lus/erd) Sumber

Jakarta - Pemerintah akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi mengangkut penumpang ke luar daerah. Kegiatan berpergian ke luar daerah dalam rangka bukan untuk mudik akan diperbolehkan. Hal ini dilakukan setelah larangan operasi transportasi diberlakukan dalam mencegah mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa hal ini bukan relaksasi ataupun kelonggaran, melainkan penjabaran Permen 25 tahun 2020 soal pengaturan transportasi saat Mudik Lebaran. "Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi lho ya, artinya dimungkinkan semua moda angkutan, baik udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu harus mentaati protokol kesehatan," jelas Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (6/5/2020). Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh berpergian keluar daerah di tengah larang mudik. Mulai besok semua transportasi mulai boleh melayani masyarakat berpergian. "BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali," kata Budi Karya. Tapi ingat, tidak semua masyarakat boleh untuk berpergian ke luar daerah, siapa saja yang boleh? Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo mengatakan bahwa pihak yang boleh berpergian adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pegawai BUMN, hingga organisasi non-profit yang melakukan fungsi percepatan penanganan virus Corona. "Siapa saja yang bisa lakukan kegiatan ini? Antara lain adalah ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, NGO, dan semuanya berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19," kata Doni dalam rilis video BNPB. Selanjutnya adalah masyarakat yang harus ke luar daerah karena keluarganya sakit keras bahkan meninggal. Ada juga WNI yang baru saja dipulangkan dari negara perantauannya, mereka masih boleh untuk berpergian pulang ke daerah masing-masing. "Termasuk juga masyarakat yang alami musibah dan kemalangan seperti meninggal dan keluarga yang sakit keras. Seperti juga repatriasi WNI, baik pelajar dan mahasiswa yang akan kembali ke tanah air," papar Doni. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Pemerintah mengizinkan moda transportasi untuk bisa beroperasi ke luar daerah. Namun, hal ini hanya berlaku bagi perjalanan ke luar daerah bukan mudik. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, pada hari ini Selasa, 6 Mei 2020. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengubah aturan soal larangan mudik. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pemerintah tetap melarang mudik, hanya saja menjelaskan ada kegiatan yang bisa dikecualikan dari larangan mudik. "Kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan. Tetap pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19," demikian disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Rabu (6/5). Adita menambahkan semua penumpang yang diperbolehkan bepergian sesuai kriteria dalam SE Gugus Tugas akan diatur dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan amanat Permenhub 18/2020 dan Permenhub 25/2020. "Kementerian Perhubungan hanya menyediakan transportasi di semua moda baik di darat, laut, udara dan kereta api, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan amanat di Permenhub No 18/2020 dan Permenhub No 25/2020. Pemenuhan layanan tersebut akan diberlakukan mulai Kamis, 7 April 2020 pukul 00.00 WIB," jelas Adita. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 keluar surat edaran. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 6,88 juta per Februari 2020 atau hampir 7 juta orang. Angka tersebut naik 0,06 juta atau 60.000 orang dibandingkan posisi Februari 2019 yang mencapai 6,82 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, angka pengangguran ini belum termasuk jumlah pengangguran yang terjadi selama pandemi Corona alias COVID-19. "Bisa dilihat dari iklan lowongan kerja, bahwa Januari dan Februari masih stabil, Maret mulai menurun, dan April turun drastis," kata Suhariyanto dalam paparannya via video conference, Jakarta, Selasa (5/5/2020). Suhariyanto menyebut, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 199,38 juta orang atau naik 2,92 juta orang. Dari angka itu, yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 137,92 juta orang tau naik 1,73 juta orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja berjumlah 61,47 juta orang atau naik 1,19 juta orang. Khusus yang angkatan kerja, dari tool 137,91 juta orang, pengangguran sebanyak 6,88 juta orang, sedangkan sisanya yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang atau naik 1,67 juta orang. Dari 131,03 juta orang yang bekerja ini terdiri dari 91,59 juta orang sebagai pekerja penuh, 31,10 juta orang pekerja paruh waktu, dan 8,34 juta orang merupakan setengah pengangguran. Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin, pria yang akrab disapa Kecuk ini mengaku TPAK perempuan menurun ke angka 54,56% di Februari 2020. Sedangkan jumlahnya, laki-laki masih mendominasi dibandingkan perempuan. Jumlah pengangguran nasional itu didominasi oleh para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 8,49%. Sedangkan jumlah pengangguran paling rendah berasal dari tingkat pendidikan ke bawah yakni sebesar 2,64%. Selanjutnya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,02%, disusu pendidikan tingkat universitas yakni 5,73%, lulusan Diploma I/II/III sebanyak 6,76%, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 6,77%. Sedangkan menurut kelompok umur. Pria yang disapa Kecuk ini menyebut kelompok usia yang mendominasi adalah antara 15-24 tahun dengan porsi 16,28%, sedangkan usia 25-59 tahun porsinya 3,14%, dan usia 60 tahun ke atas hanya 1,08%. Simak Video "Anies Pamer Angka Kemiskinan DKI Tahun 2019: Terkecil se-Indonesia" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah menjalankan program Kartu Pra Kerja untuk membantu masyarakat meningkatkan kompetensi khususnya bagi yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah meningkatkan anggaran kartu Pra Kerja menjadi Rp 20 triliun dengan target menjadi 5,6 juta orang dari yang sebelumnya hanya 2 juta orang. "Dengan seiring naiknya PHK akibat COVID dan pekerja yang dirumahkan, dan penurunan pendapatan, maka untuk Kartu Pra Kerja untuk semi bansos anggarannya dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. coverage dari 2 juta pekerja menjadi 5,6 juta pekerja," kata Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR via virtual, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Sri Mulyani menjelaskan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja tetap memberikan pelatihan meskipun kondisi pandemi seperti sekarang banyak masyarakat membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT). Pelatihan yang dilakukan secara online ini sebagai upaya pemerintah tidak menghilangkan awal mula desain program ini. "Kemudian sesudah COVID diputuskan menjadi semi bansos, desainnya berubah tapi tetap dipertahankan semangat awal memberikan kesempatan untuk dapat tambahan skill dari online maupun offline," jelasnya. Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menjelaskan mengenai polemik delapan mitra Kartu Pra Kerja yang belakangan ini ramai dibahas oleh khalayak tanpa melewati proses tender. Mitra-mitra tersebut ialah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. "Perintah tidak melakukan tender pada platform karena tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa yang dibayarkan ke perusahaan digital yang menjadi mitra, pembeliannya kepada konten provider yang beragam berdasarkan minat dari peserta pra kerja," katanya. Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan pemberian pelatihan juga tidak sebatas hanya online saja, melainkan tetap ada tatap muka. Hanya saja di tengah pandemi Corona lebih diutamakan pelatihan online. "Jadi tidak semua anggaran ini akan habis untuk online. Kita minta PMO prioritaskan bapak presiden sudah instruksikan pekerja PHK dan dirumahkan diprioritaskan," ungkapnya. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Para petani miskin akan mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah sebesar Rp 600.000. Bantuan itu akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan alat sarana produksi pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan ada beberapa kategori petani miskin yang akan mendapatkan bantuan tersebut, yakni petani serabutan, buruh tani, dan petani penggarap. "Pertama itu terdiri dari petani serabutan, kedua petani yang berstatus petani buruh tani, dan petani penggarap. Mereka ini yang dalam COVID-19 ini terdampak langsung," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (5/5/2020). Pemerintah menghitung, petani dalam kategori tersebut yang akan mendapatkan bantuan jumlahnya sekitar 2,7 juta orang. Data tersebut dalam proses validasi. "Disusur secara berjenjang dari bawah mulai dari kelompok tani ke kostra (komando strategi) tani di kecamatan, kemudian dilegalisasi oleh dinas-dinas pertanian kabupaten dan mewakili bapak bupati dan gubernur, dan data ini telah kami ajukan kepada pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi," tuturnya. Untuk proses penyaluranya, Syahrul menjelaskan, nantinya dana itu dikirim langsung ke kostra tani di tingkat kecamatan tanpa melalui pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Nantinya kelompok tani itu yang menyalurkannya ke langsung ke petani secara by name by address. "Maka tentu saja di tingkat pusat sampai di tingkat provinsi, kabupaten bahkan tidak melihat dana," tegasnya. Bantuan sebesar Rp 600.000 itu sendiri terbagi menjadi dua, Rp 300.000 dalam bentuk tunai yang dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Lalu sisanya Rp 300.000 diberikan dalam bentuk sarana produksi (saprodi) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. "Mudah-mudahan ini bisa masuk kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Misalnya memang petani miskin yang selama ini hidup di luar kemudian kembali ke desanya ternyata terdampak dengan ini dan ini semua tentu dalam validasi-validasi yang harus dilakukan," terangnya. Pemerintah akan menyalurkan langsung ke petani secara by name by address. Menurut data pemerintah ada 2,7 juta petani yang akan menerima bantuan tersebut, namun data itu masih divalidasi. "Data dari petani miskin yang dimaksud itu harus by name by address untuk 2,7 juta orang. Data ini sedang dalam validasi atau disusur secara berjenjang dari bawah mulai dari kelompok tani ke kostra (komando strategi) tani di kecamatan. Kemudian dilegalisasi oleh dinas-dinas pertanian kabupaten dan mewakili bapak bupati dan gubernur, dan data ini telah kami ajukan kepada pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi," tuturnya. Untuk memastikan data penerima valid, pemerintah akan mengaktifkan babinsa alias bintara pembina desa dari unsur TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) dari unsur Kepolisian. Simak Video "Jokowi Minta Data Bansos Dibuka Biar Tak Ada Kecurigaan" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Komisi VI DPR RI hari ini memanggil perwakilan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) untuk rapat dengar pendapat (RDP) membahas kondisi aktual terkait dampak virus Corona (COVID-19). Dalam rapat tersebut, beberapa anggota komisi VI DPR RI mengkritik kebijakan kedua aplikator tersebut yang terkesan enggan membantu mitra drivernya sendiri. Padahal kedua perusahaan teknologi transportasi online itu dinilai publik kerap meraup keuntungan yang besar sekali setiap tahunnya. Anggota Komisi VI DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade bahkan menyebut kedua aplikator 'manja' dan kerap merong-rong pemerintah untuk dapat membantu mitra drivernya. Merespons kritikan semacam itu, kedua perwakalin aplikator yang hadir dalam RDP itu langsung angkat suara. Chief of Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho menolak anggapan bahwa perusahaannya masih mencatat laba selama pandemi Corona. Sebaliknya, saat ini perusahaannya sudah tidak lagi mencatatkan laba seperti biasanya. "Saat ini di industri ini nggak ada yang untung kami semua juga masih merugi," ujar Shinto dalam RDP tersebut, Rabu (6/5/2020). Mengatasi hal tersebut perusahaannya kini sudah memotong gaji dan meniadakan bonus bahkan THR bagi seluruh jajaran manajemen aplikator tersebut. Sedangkan bagi karyawan, tidak ada kenaikan gaji sama sekali. "Saya dapat sampaikan bahwa dari seluruh jajaran manajemen gojek itu kami sudah dipotong gaji 25% tidak ada bonus untuk tahun ini, untuk manajemen tidak ada THR bahkan dan untuk seluruh pegawai tidak ada kenaikan gaji," ungkapnya. Sehingga, saat dicecar kembali oleh Andre terkait rencana penurunan potongan ongkos kirim 20% kepada driver, pihak Gojek enggan memberi jawaban yang pasti. Demikian pula dengan Grab. Grab juga mengalami penurunan pendapatan sejak dilanda Corona. "Secara keseluruhan pendapatan turun, saya rasa ini tidak eksklusif ke kami semua perusahaan seperti itu," ujar Deputy Head of Public Affairs at Grab Tirza R. Munusamy. Meski tidak dapat berbuat banyak buat nasib para drivernya akan tetapi Virza mengaku pihaknya sudah melakukan penyesuaian insentif sehingga memudahkan driver memperoleh keuntungan. "Kami menyesuaikan target insentif jadi untuk minimum kilometer nya misalnya setiap hari itu sudah dikurangi sehingga teman-teman itu bisa lebih mudah mendapat uangnya," tuturnya. Simak Video "Driver Ojol Dilarang Bawa Penumpang Selama PSBB Corona" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Pemerintah sudah menutup pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak periode 2019 bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) dan badan sejak Kamis (30/4) lalu. Dari 19 juta WP, hanya 10,97 juta yang sudah lapor SPT. Artinya, ada 8 juta WP baik OP maupun badan yang belum melaporkan. Bagi WP yang belum melaporkan SPT Tahunan, terdapat sanksi keterlambatan atau denda yang menanti. Menurut Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama, WP OP akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000. Sementara WP badan dikenakan denda Rp 1 juta. Ia menjelaskan, setelah penutupan pelaporan SPT Tahunan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada alamat masing-masing WP melalui kantor pos. Melalui STP, WP yang tak lapor SPT Tahunan dapat mengetahui denda yang dikenakan. "Denda itu dibayar setelah KPP menerbitkan STP nanti," tutur Hestu kepada detikcom, seperti ditulis Rabu (6/5/2020). Untuk membayar denda tersebut, WP harus meminta kode billing melalui portal DJP, dan melakukan pembayaran denda melalui bank persepsi atau kantor pos. Batas waktu pembayaran denda pun sudah ditetapkan, yakni 1 bulan sejak diterbitkannya STP. Bagi WP yang melebihi batas waktu pembayaran denda memang tak akan dikenakan sanksi lagi. Namun, Hestu memastikan DJP akan berupaya hingga WP tersebut membayar dendanya. "Kita tetap upayakan (STP) sampai ke WP yang bersangkutan dan tetap dilunasi. Sanksi hanya diberikan satu kali," pungkasnya. Simak Video "Hari Terakhir Pelaporan SPT, Kantor Pajak Dipenuhi Warga" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan mulai besok pihaknya akan mengizinkan seluruh transportasi beroperasi ke luar daerah. Transportasi ini akan mengangkut perjalanan khusus bukan mudik. Namun, tidak semua masyarakat boleh berpergian ke luar daerah, itu pun ada syarat ketatnya. Seperti apa? Mengutip SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 no 4 Tahun 2020, Rabu (6/5/2020), beberapa pihak yang boleh berpergian adalah perjalanan masyarakat yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan Corona hingga pelayanan fungsi ekonomi penting. Kemudian, ada juga perjalanan pasien yang butuh pelayanan kesehatan darurat ke luar daerah, ataupun perjalanan keluarganya. Lalu yang terakhir adalah para warga negara Indonesia yang baru saja dipulangkan dari negara rantau, baik untuk bekerja maupun belajar. Berikut ini daftar lengkap pihak yang masih diperbolehkan mudik: a. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan: 1. Pelayanan percepatan penanganan COVID-19 2. Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan kebutuhan dasar 5. Pelayanan pendukung layanan dasar 6. Pelayanan fungsi ekonomi penting. b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal. c. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khsuus oleh Pemerintah sampai ke darah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simak Video "Polisi Sudah Tahu Betul Truk yang Disusupi Pemudik" [==] Sumber

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai agak sulit untuk membangun kepercayaan asing agar mau berinvestasi di Indonesia. Sebab antara para pemangku kepentingan di dalam negeri sendiri saja tidak saling percaya. "Untuk mendorong investasi ini kadang-kadang jujur dari lubuk hati yang paling dalam, rasanya agak susah karena bagaimana mungkin asing mau percaya sama kita kalau kita sendiri saja sesama anak bangsa nggak saling percaya," kata dia saat menyampaikan paparan melalui Instagram BKPM, Rabu (6/5/2020). Misalnya menyangkut persoalan birokrasi. Bahlil menyebut ada pelaku usaha yang terganjal dalam mendapatkan pinjaman di bank karena sesuatu yang berbau politik. "Birokrasinya sangat luar biasa sekali hebatnya. Ada uang sudah disetujui oleh perbankan, tetapi nggak bisa cair karena persoalan politik dan segala macam. Ini salah satu persoalan besar yang ada pada negara kita," jelasnya. Tentu saja investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) perlu diperhatikan. Sebab realisasinya pada triwulan I-2020 merosot imbas adanya pandemi COVID-19. Dari total investasi Rp 210,7 triliun sepanjang Januari-Maret, investasi asing hanya memegang porsi sekitar Rp 98 triliun. Masih lebih dominan penanaman modal dalam negeri (PMDN). "Nah saya ingin menjelaskan bahwa betul terjadi penurunan FDI (investasi asing) kita. Di periode yang sama (2019), FDI kita kurang lebih sekitar Rp 112 triliun. Itu menurun hampir 20%. Namun hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara itu FDI-nya menurun semuanya. Namun kondisi tersebut kami sudah mampu melakukan analisa dengan tim BKPM di bulan Januari ketika COVID-19 di Tiongkok," jelasnya. Yang saat ini bisa dilakukan oleh pihaknya adalah mendorong investasi dari dalam negeri. "Maka apa yang dilakukan oleh BKPM waktu itu adalah, agar total realisasinya tidak terlalu menurun jauh maka kita memaksimalkan PMDN kita. Jadi investasi di dalam negeri itu kita dorong, kita lakukan percepatan untuk bisa dilakukan," tambahnya. Simak Video "Investasi Terhambat, Kepala BKPM: Ada 'Hantunya'" [==] (toy/ara) Sumber

Jakarta - Eks Komisioner KPK Laode M Syarif menyebut per tahun 2015 ada piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor sumber daya alam sebesar Rp 26 triliun. Piutang PNBP itu berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertamangan Batubara (PKP2B). "Bahkan tahun 2015 ketika saya masuk pertama di KPK saya minta kepada litbang waktu itu tolong jelaskan kepada saya berapa sih piutang PNBP kita dari tambang, dari kontrak karya, perjanjian pertambangan batu bara, itu ada Rp 26 triliun ini tahun 2015," kata Laode Syarif dalam diskusi online bertema 'Kebijakan Pencegahan Korupsi SDA: Bentang Proses, Pendekatan dan Batasnya', Rabu (6/5/2020). Berikut rincian piutang PNBP per 31 Desember 2015 yang dijabarkan Syarif: - Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp 3.799.996.166.540,35 - Kontrak karya sebesar Rp 280.074.552.956,60 - Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebesar Rp 22.151.494.521.797 Menurut Syarif, sejak tahun 2015 itu pemerintah belum sanggup menagih semua piutang tersebut. Bahkan, ia menyebut selama dirinya menjadi pimpinan KPK butuh usaha ekstra untuk menagih piutang tersebut. "Tapi uang piutang pun pemerintah tidak sanggup menagihnya, baik itu Kementerian ESDM hampir-hampir tidak berkuasa karena sebagian sudah lari ke luar negeri, sebagian sudah tutup kantornya. Kita nggak mau tahu, kita minta termasuk dari kontrak karya, saya yakin sekarang setelah dalam 4 tahun kami di KPK saya pikir piutangnya itu sudah mulai berkurang karena sebagian kita berhasil, itu pun harus dengan persuasi yang sangat-sangat keras," ungkap Syarif. Karena itu, Syarif berharap KPK era sekarang bersama pemerintah tetap serius untuk menagih piutang tersebut. Ia menilai piutang itu bisa dimanfaatkan untuk penanganan pandemi virus Corona yang terjadi saat ini. "Saya berharap pimpinan KPK yang sekarang juga masih terus meminta uang piutang itu. Apalagi di masa pandemi ini kan kita butuh uang sebenarnya, masa uang kita tidak disetor padahal itu uang benaran," pungkasnya. Simak Video "Harun Masiku Disembunyikan? Ini Jawaban KPK" [==] (ibh/ang) Sumber

Saat ini stimulus untuk pariwisata masih disimpan untuk penanganan covid-19. == JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka kemungkinan pemberian stimulus kepada industri pariwisata. Stimulus yang diberikan berupa promosi dan kampanye apabila memang restriksi mobilisasi sudah melonggar. Stimulus tersebut sebenarnya sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui paket stimulus pertama pada akhir Januari. Selain insentif untuk kampanye pariwisata, juga dalam bentuk pemberian diskon bagi tiket pesawat. Saat itu, Covid-19 baru terpantau menghantam sektor pariwisata karena adanya pelarangan kunjungan wisatawan China ke Indonesia. Hanya saja, desain stimulus diubah seiring dengan wabah Covid-19 yang meluas dan sampai pada tahap menciptakan kebijakan restriksi mobilisasi manusia. "Tapi, kalau terjadi pemulihan dan dibutuhkan antisipasi kampanye pariwisata, maka stimulus itu bisa digunakan," tutur Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5). Sri memastikan, anggaran paket stimulus untuk sektor pariwisata, termasuk travel agent, belum dikeluarkan. Pemerintah menyimpannya untuk bisa dialokasikan kembali ketika pandemi sudah mulai membaik dan dibutuhkan dorongan biaya dalam memperbaiki industri perjalanan. Sri mencatat, sektor pariwisat adalah salah satu sektor yang paling terdampak Covid-19, bersama dengan perdagangan, manufaktur dan pertanian. "Dalam sidang kabinet, empat sektor ini diminta oleh Presiden (Jokowi) untuk mendapatkan perhatian khusus," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. Untuk mendukung dunia usaha, Sri mengatakan, pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus berupa insentif perpajakan. Baik melalui Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), PPh 23 hingga restitusi PPN dipercepat. Seluruh stimulus tersebut sudah masuk dalam anggaran Rp 70 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk membantu dunia usaha. "Mencakup hampir seluruh sektor yang terdampak Covid-19," ujar Sri. Sri memastikan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan laporan lebih detail kepada Komisi XI DPR mengenai jumlah perusahaan yang sudah mengajukan dan mendapatkan insentif perpajakan. Sumber

Serang - Kepala Dinas Tenaga Kerja Banten Al Hamidi mengatakan 6 ribu lebih karyawan mengalami PHK begitu ada wabah Corona. Jumlah tersebut masih bisa bertambah. "Saat ini sudah tercatat ada 6 ribu lebih di-PHK. Data ini terus bertambah, saya nggak mau memastikan jumlahnya karena ini data per hari," kata Al Hamidi kepada detikcom di Serang, Rabu (6/5/2020). Akibat pandemi ini juga ada 53 perusahaan yang tutup karena tidak ada pasokan barang dan ada 23 ribu karyawan yang kategorinya dirumahkan di Banten. "Yang tutup tapi belum tutup total, karea mereka tidak ada bahan baku. Mau datang dari mana, wong dicegat, ada juga yang barangnya tidak laku karena COVID," paparnya. Untuk karyawan yang dirumahkan, pihakya meminta agar perusahaan mempekerjakan karyawan kembali begitu pandemi selesai. Apalagi, setiap hari selalu ada laporan perusahaan yang PHK dan merumahkan karyawan. Berdasarkan survei BPS. per Februari 2020, ada 489 ribu lebih orang menganggur di Banten atau 8,01 dari jumlah angkatan kerja. Hal ini menempatkan Banten urutan tertinggi pengangguran se Indonesia. Angka tertinggi ini juga yang ketiga kalinya disandang. Pada periode Agustus 2019, daerah ini juga urutan pertama se-Indonesia di angka 8,11 persen. Periode itu, ada 5,56 juta penduduk bekerja atau naik 230 ribu pekerja dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Agustus 2018, BPS juga menyampaikan bahwa angka pengangguran daerah ini 8,52 persen dan jadi posisi paling atas daerah penyumbang pengangguran. Angkanya lebih besar dari nasional di 5,34 persen. Waktu itu, rata-rata pengangguran seperti Jawa barat 8,1 persen. DKI Jakarta 6,24 persen, bahkan Papua barat 6,30 persen. Simak Video "Duh! 2,8 Juta Pekerja Kena PHK Imbas Pandemi Corona" [==] (bri/hns) Sumber

Jakarta - PLN memastikan tarif dasar listrik seluruh golongan tidak naik, termasuk daya 900 Volt Ampere (VA) Rumah Tangga Mampu (RTM) dan di atasnya. Ia pun memberikan ilustrasi bagaimana perhitungan tarif listrik di bulan April sehingga terjadi pembengkakan. Executive Vice President Corporate Communication PLN, I Made Suprateka menjelaskan penerapan Work From Home (WFH) dilakukan sejak dua minggu terakhir di bulan Maret. Di situ menurutnya mulai terjadi lonjakan konsumsi listrik rumah tangga tanpa disadari. Namun tagihan listrik di bulan Maret hanya dihitung PLN berdasarkan rata-rata pemakaian listrik selama tiga bulan terakhir, kelebihan konsumsinya belum ikut dihitung. Misal, rata-rata penggunaan listrik di bulan Desember-Januari-Februari 50 kWh. Namun karena ada WFH di bulan Maret, konsumsi listrik naik menjadi 70 kWh. Tapi PLN menghitungnya masih berdasarkan rata-rata konsumsi yakni 50 kWh, lebih 20 kWh-nya lagi tidak dihitung di tagihan bulan Maret. "Karena protokol COVID-19 kita menggunakan rata-rata yang 3 bulan tadi. Jadi real konsumsinya mereka adalah 70 kWh tapi kita mem-billing dengan catatan 50 kWh. Berarti ada 20 kWh yang belum tertagih," kata Made melalui telekonferensi, Rabu (6/5/2020). Nah 20 kWh-nya itu dimasukkan dalam tagihan bulan April. Ditambah konsumsi listrik di bulan April yang tanpa disadari membengkak karena satu bulan full WFH, katakanlah menjadi 90 kWh. Dalam kata lain pelanggan harus membayar tagihan dengan pemakaian 110 kWh di bulan April. "Di sana tercatat 90 kWh plus 20 kWh yang carrying over (terbawa) dari bulan Maret. Jadi sudah jelas akan muncul tagihan sebesar 110 kWh seolah-olah konsumsinya naik di situ padahal tidak semua naik di situ, ada kontribusi pengeluaran di bulan Maret," ujarnya. PLN menyadari kurangnya sosialisasi di masyarakat sehingga kenaikan ini menyebabkan berbagai polemik. Namun ia membantah tuduhan terkait adanya kenaikan tarif listrik, silang subsidi, hingga manipulasi meteran. "Kami punya dokumentasi yang jelas untuk mematahkan," imbuhnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan sebanyak 1,02 juta nasabah bank yang terdampak virus Corona sudah memperoleh restrukturisasi kredit atau keringanan cicilan. Dari total debitur tersebut, nilai restrukturisasi kreditnya mencapai Rp 207,2 triliun. Kemudian, Wimboh juga membeberkan sudah 819.923 pelaku UMKM memperoleh restrukturisasi kredit senilai Rp 99,36 triliun dari perbankan. Sementara untuk non-bank debitur yang memperoleh keringanan cicilan mencapai 735.111 dengan nilai Rp 28,13 triliun. "Semua masih berjalan, jadi masih terus dinamis," kata Wimboh dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi XI, Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), dan LPS, Rabu (6/5/2020). Adapun bentuk restrukturisasinya menurut Wimboh tidak bisa disamakan. Pasalnya, setiap debitur memiliki kondisi yang berbeda di tengah pandemi virus Corona ini. "Kenapa ini tidak bisa dispesifikasikan detail diseragamkan karena masing-masing debitur itu beda-beda situasinya. Ada yang debitur kreditnya tinggal 3-6 bulan. Apalagi kredit motor ini kan tidak terlalu lama, bahkan ada yang sudah mau lunas. Dan juga kredit-kredit modal kerja untuk UMKM. Ini sangat beda," terang Wimboh. Dalam implementasi pemberian restrukturisasi ini menurut Wimboh sudah tak ada masalah lagi. Pasalnya, OJK sendiri sudah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) terkait kriteria debitur yang bisa memperoleh restrukturisasi. Selain itu, masing-masing lembaga keuangan juga sudah memberikan keterangan lengkap kepada para nasabah tentang tata cara mendapatkan keringanan cicilan tersebut. "So far sudah tidak ada masalah karena juknis sudah kita buat dan dikomunikasikan secara luas. Jadi kalau ada 1-2 tentunya segera kita tackle. Bahkan terjadi beberapa terutama di lembaga pembiayaan menerjemahkan statement Bapak Presiden," pungkas Wimboh. Simak Video "Ini Perusahaan Leasing yang Kasih Keringanan Pembayaran" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Kementerian Perhubungan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi yang mengangkut penumpang ke luar daerah. Pemberian izin ini diberikan di tengah kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah. Kebijakan itu pun ditanggapi oleh Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Dia menyesalkan relaksasi izin transportasi di tengah pandemi virus Corona. Dia menilai keputusan itu menunjukkan amburadulnya penanganan pandemi oleh pemerintah. "Membolehkan semua moda transportasi untuk melayani mudik di tengah pandemi seperti ini menunjukkan amburadulnya pemerintah menangani pandemi. Aturannya sudah jelas dilarang mudik. Bahkan PM 25 tahun 2020 juga melarang mudik tapi mengapa ada pelonggaran. Ini bukti pemerintah tidak konsisten dan amburadulnya penanganan pandemi," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020). Kemenhub akan melonggarkan izin operasi transportasi tersebut mulai 7 Mei 2020. Relaksasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H. "Arahan presiden sudah jelas bahwa mudik dilarang, ini kok malah Menhub memberikan kelonggaran izin semua moda transportasi untuk angkut penumpang. Jangan mengorbankan keselamatan rakyat demi perekonomian. Keselamatan rakyat harus diutamakan. Perekonomian bisa kita perbaiki setelah kita bisa melalui pandemi," kata Sigit. Sigit mendesak Kemenhub untuk membatalkan kebijakan pelonggaran izin operasional seluruh transportasi selama mudik. Dia juga mengingatkan Kemenhub untuk menjalankan hasil raker mudik Komisi V DPR dengan Kemenhub hari ini yang memutuskan pelarangan mudik. "Dalam raker dengan Kemenhub, PUPR dan Korlantas tadi kita sudah sepakat ada pelarangan mudik. Jadi tidak perlu ada relaksasi ijin operasional lagi. Jika tetap diberi kelonggaran ijin transportasi, yang ada justru nanti masyarakat malah mudik dan PSBB yang kita lakukan akan sia-sia," kata Sigit. Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan relaksasi ini memungkinkan semua moda angkutan, baik udara, laut, darat dan kereta api bisa kembali beroperasi dengan menaati protokol kesehatan. Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh bepergian keluar daerah di tengah larang mudik. Mulai besok semua transportasi mulai boleh melayani masyarakat bepergian. "BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali," tuturnya. Dia menegaskan bahwa masyarakat yang boleh bepergian keluar daerah hanya untuk penugasan pekerjaan, kegiatan bisnis, dan logistik. "Jadi beruntung lah bapak anggota DPR boleh melakukan perjalanan sejauh itu urusan pekerjaan. Misal saya ke Palembang, tapi bukan untuk mudik untuk mantau LRT itu nggak apa-apa," ujar Budi Karya. Simak Video "Pemerintah Usul Pemudik Diberi Pekerjaan di Bidang Pertanian" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa pemerintah tetap melarang mudik. Tidak ada perubahan atau pelonggaran aturan larangan mudik. "Saya tegaskan tidak ada perubahan peraturan tentang mudik, artinya mudik tetap dilarang. Saya tegaskan lagi, mudik dilarang," tegas Doni lewat rilis video BNPB, Rabu (6/5/2020). Hal ini dijelaskan Doni karena adanya kesan Pemerintah memberikan kelonggaran mudik setelah Kementerian Perhubungan berencana kembali lagi membuka akses transportasi ke luar daerah. Setelah sebelumnya akses transportasi ditutup demi mencegah mudik. "Karena beberapa waktu terakhir kami dapat pesan seolah olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran," jelas Doni. Doni menegaskan hal tersebut dilakukan karena adanya beberapa hambatan di daerah karena transportasi yang terbatas. "Adapun surat edaran ini dilatarbelakangi sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa daerah karena terbatasnya transportasi," kata Doni. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Realisasi angka pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97% di kuartal I-2020 membuyarkan skenario pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Dalam skenario tersebut, pemerintah menghitung ekonomi nasional di angka 4,5-4,9% di kuartal I-2020 dan 2,3% di akhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2020 justru membuat Indonesia menghadapi skenario sangat berat, yakni hingga -0,4%. "Kalau dilihat dari pertumbuhan 2,97% di kuartal I, yang nampak sangat besar adalah dari sisi demand adalah konsumsi turun sangat besar. Biasanya tumbuh di atas 5%, sekarang hanya 2,84%. Ini masih angka kuartal I di mana sebenarnya PSBB baru diberlakukan Maret," kata Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Laju ekonomi nasional masuk dalam skenario sangat besar lantaran pemerintah akan menerapkan PSBB lebih luas lagi di luar Jabodetabek. "Ilustrasi yang kita hadapi dalam melihat ekonomi kita di kuartal II dan kemungkinan berlanjut di kuartal III, sehingga kemungkinan masuk skenario sangat berat mungkin terjadi, dari 2,3% menjadi minus 0,4%," jelasnya. Pelaksanaan PSBB terbukti menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat di kuartal I-2020. Skenario sangat bera ini jika di semester II ekonomi nasional belum pulih atau masih terdampak COVID-19, dan penerapan PSBB tidak terbukti memutus rantai penularan. Oleh karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku pemerintah akan terus menekan pelemahan ekonomi dengan menjaga konsumsi rumah tangga melalui bansos. "Dari sisi percepatan penggunaan dalam rangka menjaga masyarakat, social safety net, bansos meluas, pemerintah cover minimal 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan dan 9 bulan sampai Desember. Kita harap ini cukup beri bantalan sosial," ungkapnya. Simak Video "Sri Mulyani Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa -0,4%" [==] (hek/fdl) Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya akan kembali mengizinkan seluruh transportasi beroperasi ke luar daerah. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi perjalanan khusus dalam rangka bukan mudik. Menanggapi rencana ini, pengusaha angkutan darat pun bingung. Sekjen Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono menilai kalau transportasi antardaerah diperbolehkan lagi sama saja seperti membuat larangan mudik jadi sia-sia. "Ini jadinya ya seruan nggak mudik jadi kayak sia-sia aja, orang pun bingung mau ikutin yang mana," kata Ateng kepada detikcom, Rabu (6/5/2020). Pasalnya, menurut Ateng kalau ada pihak yang dibolehkan mudik pihak lain pun akan minta diizinkan juga untuk mudik. "Ini jadi orang mau ikutan semua, memang mungkin pemerintah udah bikin aturannya yang boleh cuma beberapa orang aja pake surat segala macam tapi ya banyak pasti yang mau ikut," jelas Ateng. Pihaknya sendiri justru sebetulnya tidak masalah apabila masih dilarang beroperasi. Dia mengatakan meskipun butuh penumpang pihaknya tidak ingin menjadi tempat penularan dan membuat wabah makin panjang karena penyebaran bertambah. "Kita juga imbau nggak mudik lho, kita nggak masalah berhenti meskipun kita tahu kita antar penumpang. Tapi kita sendiri nggak ingin jadi tempat penularan, kami juga nggak mau makin panjang wabahnya, ini bahaya juga," ujar Ateng. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Masyarakat ramai-ramai mengeluhkan tagihan listriknya bengkak bersamaan saat kerja dari rumah (work from home/WFH). Sebagian besar beranggapan kenaikan tagihan listrik tak masuk akal, melebihi dari kenaikan konsumsi. General Manager PLN UID Jakarta Raya, M Ikhsan Asaad mengatakan tanpa disadari konsumsi listrik selama WFH akan meningkat dari pemakaian biasanya hingga menyebabkan lonjakan tagihan. Berdasarkan datanya, selama WFH terjadi peningkatan konsumsi listrik rumah tangga sebesar 6%. "Di saat semua orang kerja di rumah, banyak kegiatan di rumah itu pasti tagihan listriknya naik. Ada kenaikan konsumsi listrik di rumah tangga 6%," kata Ikhsan melalui telekonferensi, Rabu (5/6/2020). Untuk itu, Ikhsan mengajak masyarakat jika tak ingin tagihan listriknya bengkak lakukanlah penghematan konsumsi listrik. Mulai dari lampu, kipas angin, hingga AC yang sekiranya pemakaiannya tidak diperlukan maka matikan lah. "Saya ingin mengajak masyarakat untuk mulai menghemat listrik. Sudah, kalau AC-nya tidak dipakai dimatiin saja. Kalau lampunya tidak digunakan dimatikan saja. Kalau kipas angin tidak dipakai dimatikan saja," urainya. Jika hal-hal seperti itu diperhatikan betul pemakaiannya, Ikhsan jamin tagihan listrik tidak akan terlalu mahal hingga membengkak. "Saya kira hal-hal ini nanti bisa membantu kita semua supaya tidak terlalu mahal membayar listriknya," ujarnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (eds/eds) Sumber

BI menilai ekonomi membaik jika stimulus fiskalnya bertambah. == JAKARTA-- Bank Indonesia menyebut ruang pemangkasan suku bunga acuan masih terbuka. Hal ini sejalan dengan penambahan stimulus Bank Indonesia yang bersifat longgar di tengah penyebaran virus corona. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan saat ini Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk pemangkasan suku bunga acuan. “Saat ini prioritas bank sentral mendorong pertumbuhan ekonomi melalui quantitative easing dan menjaga stabilitas rupiah,” ujarnya saat video conference di Jakarta, Rabu (6/5). Menurutnya fokus utama jangka pendek adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan dari penyebaran Covid-19. “Penambahan likuiditas dan Insya Allah ekonomi membaik jika stimulus fiskalnya tambah jalan, tambah kenceng dan cepat,” ucapnya. Perry menyebut saat ini yang paling efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan likuiditas. “Kami sudah tambah Rp 503,8 triliun. Ini silakan digunakan dulu, dikucurkan dari perbankan ke sektor riil, ditambah stimulus fiskal, nanti kalau kurang itung-itungan aja, kalau perlu tambah, kami akan tambah sepanjang 'terukur' dampak ke inflasi,” jelasnya. Secara bersamaan, juga ada stimulus fiskal pemerintah dalam program sosial, insentif industri, dan pemulihan ekonomi. Selain itu, relaksasi pengaturan mikroprundensial oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempermudah perbankan untuk pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta dunia usaha secara umum dalam rangka pemulihan ekonomi. Sumber

BI juga tetap melakukan pembelian SBN di pasar sekunder untuk stabilitas nilai tukar. == JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan jumlah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh Bank Indonesia di pasar perdana diperkirakan maksimal sekitar Rp 125 triliun. Pembelian tersebut untuk pembiayaan umum APBN (above the line). "Perkiraan pembelian SBN di pasar perdana oleh BI diperkirakan maksimal Rp 125 triliun," katanya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (6/5). Sesuai penjelasan Menteri Keuangan dalam raker Komisi XI pada 30 April 2020 lalu, jumlah kebutuhan pembiayaan APBN selama 2020 sebesar Rp 1.439,8 triliun. Dari jumlah tersebut, rencana penerbitan SBN pada kuartal II-IV diperkirakan Rp 856,8 triliun. Apabila diasumsikan penggunakan SAL dan Global Bonds sekitar Rp 300 triliun, maka sisa penerbitan SBN Rupiah di dalam negeri pada kuartal II-IV sekitar Rp 506,8 triliun. Artinya, rata-rata lelang SBN harus memenuhi sekitar Rp 28 triliun. Jumlah ini diperkirakan sebagian besar dapat diserap pasar, baik oleh investor domestik maupun asing. Sehingga BI mempersiapkan maksimal Rp 125 triliun untuk pembelian SBN di pasar perdana, sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah diluncurkan Maret lalu. "Pemenuhan dana untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini memang harus melalui mekanisme pasar, supaya harga lelang tidak jatuh dan yield tidak naik," katanya. Integritas pasar akan dipertanyakan kalau pemenuhan dana above the line ini pakai kebijakan berbeda dari biasanya mekanisme pasar. Sementara itu, BI juga tetap melakukan pembelian SBN di pasar sekunder untuk stabilitas nilai tukar. BI telah membeli SBN di pasar sekunder sekitar Rp 166,2 triliun. Ini menjadi salah satu mekanisme untuk pelonggaran likuiditas atau quantitative easing (QE). Total QE hingga saat ini mencapai Rp 503,8 triliun. Sumber

Perlambatan konsumsi terjadi karena PSBB di Pulau Jawa, penyumbang 55 persen PDB. == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua akan mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan kuartal pertama. Sebab, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta maupun provinsi lain di Pulau Jawa baru intensif dilakukan pada awal-awal kuartal kedua. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi rumah tangga kuartal pertama hanya tumbuh 2,84 persen. Pertumbuhan ini melambat signifikan dibandingkan periode sama pada tahun lalu yang masih tumbuh hingga 5,07 persen. Sri mengatakan, tekanan tersebut sudah terjadi meskipun kebijakan physical distancing untuk menekan tingkat penyebaran virus Covid-19 sebenarnya baru dilakukan pada Maret. "Jadi, bayangkan kuartal kedua, di mana April dan Mei ada PSBB yang meluas, maka konsumsi pasti mengalami drop jauh lebih besar," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5). Apalagi, Sri menekankan, kontribusi Jakarta dan Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hampir 55 persen. Apabila dinominalkan, nilainya sekitar Rp 5.000 triliun dari total PDB yang sebesar Rp 9.000 triliun. Artinya, ketika daerah-daerah itu memberlakukan PSBB, sudah pasti konsumsi tidak tumbuh, atau bahkan kontraksi. Sri mengakui, bantuan sosial untuk hadapi dampak Covid-19 yang sudah dianggarkan Rp 110 triliun tidak akan menutupi kontraksi tersebut. Sebab, angkanya sudah terlampau besar. "Turun 10 persen saja (dari Rp 5.000 triliun), itu berarti sudah bicara angka yang besar," katanya. Oleh karena itu, Sri mengatakan, pemerintah mengantisipasi untuk masuk ke dalam skenario yang sangat berat. Dalam skenario ini, pemerintah memproyeksikan ekonomi sepanjang 2020 tumbuh negatif 0,4 persen, merosot dalam dibandingkan realisasi 2019, 5,02 persen. Skenario tersebut diberlakukan mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi besar pada ekonomi Indonesia. Pada kuartal pertama ini saja, peranannya mencapai 58 persen terhadap PDB. Tapi, Sri menuturkan, skenario tersebut terjadi apabila memang Indonesia dan dunia belum bisa recover dari pandemi pada kuartal ketiga dan keempat. Dampaknya, PSBB belum berkurang sehingga aktivitas ekonomi masih sangat terbatas. "Kalau itu dilakukan, kita masuk ke skenario sangat berat," ujar Sri. Dalam situasi ini, Sri memastikan, pemerintah tetap fokus pada tiga prioritasnya. Mereka adalah menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, memastikan jaring pengaman sosial serta membantu dunia usaha menghadapi tekanan dari dampak Covid-19. Sumber