bot

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta harga eceran tertinggi (HET) gula di tingkat konsumen tidak diubah. Menurut Komisioner KPPU Guntur Saragih, HET yang sudah ditetapkan pemerintah yakni Rp 12.500/kg di tingkat konsumen sudah cukup menguntungkan para pengusaha dan juga importir yang memasok komoditas tersebut ke pasar-pasar. "Penilaian dari KPPU HET itu sudah memberikan ruang yang besar bagi margin, keuntungan pelaku usaha besar dalam negeri dan importir itu sudah besar," ungkap Guntur dalam forum jurnalis, Rabu (20/5/2020). Ia mengatakan, posisi harga gula di tingkat konsumen saat ini dijadikan alasan untuk mengubah HET lebih dari Rp 12.500/kg. Padahal, KPPU menduga ada anomali yang menyebabkan harga gula ini tinggi. "Isu HET dikoreksi untuk bisa lebih tinggi lagi ini seolah-olah ini ingin membenarkan tingginya harga yang sekarang. Harga yang sekarang di pasar non modern itu banyak harga melebihi HET. Bahkan kemarin di Sumatera Utara kita tahu PTPN, ditemukan penjualan lelang sudah di Rp 12.900. Bagaimana mungkin bisa mencapai HET yang sudah ditentukan Kemendag? Karenanya kami menilai anggapan bahwa untuk bisa menaikkan HET bukanlah hal yang tepat," tegas Guntur. Pasalnya, menurut data yang dilampirkan KPPU, harga gula di Indonesia sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata internasional. KPPU mencatat, sejak tahun 2017 bertahan di level Rp 4.000-6.000/kg. Sementara, hari ini saja harga gula rata-rata nasional menurut Pusat Informasi Harga Pangan Stretagis (PIHPS) tembus Rp 17.400/kg. "Sebenarnya keadaan stabilnya harga dunia ini menunjukkan kemampuan produksi yang begitu bagus dari berbagai negara. Sehingga harga cukup stabil. Ini yang jadi persoalan, makanya itu kenapa KPPU menganggapi evaluasi HET untuk menjadi lebih tinggi lagi itu sebenarnya tidak tepat," terangnya. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Takut Gendut? Ini Tips Minum Boba Rendah Gula" [==] Sumber

Jakarta - Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero), Mas'Ud Khamid, beserta Komisaris Pertamina, Condro Kirono, meninjau layanan SPBU di ruas tol Trans Jawa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan Pertamina menjelang Idul Fitri dan Protokol The New Normal guna perlindungan pekerja dan pelanggan. Salah satu SPBU yang dikunjungi adalah di Rest Area KM57, Karawang, Jawa Barat. Meski kondisi SPBU di rest area relatif sepi, seiring kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik, tapi layanan di SPBU Pelayanan Mandiri (self service) tersebut berjalan normal. Turut mendampingi kunjungan, General Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III, Tengku Fernanda, menjelaskan operasional SPBU tetap berjalan dan memastikan operator SPBU menerapkan protokol keamanan COVID-19, seperti menggunakan face shield dan sarung tangan, serta menyediakan hand sanitizer. "Kami memaksimalkan layanan SPBU dengan penerapan protokol keamanan COVID-19, sehingga masyarakat dan pekerja Pertamina dapat beraktivitas tanpa khawatir," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020). Dia menambahkan, sebagian besar SPBU Pertamina juga telah dilengkapi dengan alat pembayaran digital nontunai (cashless). Sehingga, masyarakat memiliki opsi pembayaran yang lebih beragam, tak hanya menggunakan uang tunai. Sementara itu, menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H, MOR III juga memastikan ketersediaan LPG di masyarakat aman. Adapun yang termasuk LPG sektor rumah tangga adalah LPG subsidi 3 kilogram (Kg), serta Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg. Pada wilayah Sales Area Manager Retail Karawang, yang melingkupi Kota/Kab Bekasi, Karawang, Purwakarta, kebutuhan LPG untuk sektor rumah tangga selama Ramadhan dan Idul Fitri 2020 diperkirakan turun, menjadi 1.161 Metrik Ton (MT) per hari. Sedangkan pada periode sama 2019, konsumsi LPG ini mencapai 2.402 MT per hari. Penurunan konsumsi LPG juga terjadi di wilayah Sales Area Manager Retail Cirebon, mencakup Kota/Kab Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Pada Ramadhan dan Idul Fitri 2020, konsumsi LPG rumah tangga mencapai 644 MT per hari, atau turun 10% dibanding konsumsi saat Ramadhan dan Idul Fitri 2019, sebesar 718 MT per hari. "Penurunan konsumsi LPG pada Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2020 diperkirakan turun karena sebagian pelaku usaha kuliner tutup dan beberapa masyarakat melakukan pulang kampung sejak awal pemberlakuan kebijakan PSBB," terang Fernanda. Meski keseluruhan LPG rumah tangga turun, konsumsi LPG subsidi 3 Kg menunjukkan kenaikan. Pada bulan April-Mei 2020 saat PSBB diterapkan, pemakaian LPG PSO di Karawang dan Cirebon ini naik 10% dibandingkan konsumsi normal pada Januari-Februari 2020. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selama April hingga 18 Mei 2020 Pertamina MOR III telah melakukan penambahan suplai LPG 3 Kg, di Karawang dan Cirebon, lebih dari 9.900 MT, atau sekitar 3,3 juta tabung. Fernanda menambahkan, pihaknya akan selalu memantau kebutuhan LPG terutama LPG melon 3 Kg. Apabila dibutuhkan, Pertamina dapat melakukan penambahan pasokan (fakultatif) LPG sehingga kebutuhan masyarakat tetap tercukupi. Simak Video "Gegara Corona, Penjualan Pertamina Terendah Sepanjang Sejarah" [==] (ega/ega) Sumber

Jakarta - Ekspor kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke berbagai negara mengalami gangguan imbas virus Corona (COVID-19). Ke India misalnya, mengalami penurunan permintaan (demand) sebanyak 2 juta ton tahun ini. "Kita memaklumi pasti kondisi pasar apalagi pasar global pasti terjadi distraction (gangguan). Saya kemarin dengar kabar dari India akan turun 2 juta (ton) tahun ini demand-nya," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono dalam telekonferensi INA Palm Oil, Rabu (20/5/2020). Joko berharap pandemi ini bisa berakhir bulan Juni mendatang. Apalagi ada angin segar dari India yang dikabarkan akan membuka lockdown, sehingga eskpor bisa kembali dijalankan. "Kalau sampai Juni ini selesai saya dapat berita dari India, Juni India akan buka (wilayah) dan mulai beli, mulai impor banyak. Mudah-mudahan kalau Juni selesai demand global pelan-pelan akan recover (pulih)," harapnya. Meski begitu, Joko melihat adanya peluang di dalam negeri yang akan terjadi peningkatan penyerapan karena adanya biodiesel 30% atau B30. "Domestik so far konsumsinya naik apalagi saya dengar kabar pemerintah akan mendorong B30. Ini menjadi kabar bagus buat industri sawit kita untuk terus bertahan ke depan," ujarnya. Meski ada pandemi virus Corona, petani kelapa sawit tetap menjalankan aktivitasnya dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal itu yang membuat tidak ada petani yang terpapar virus tersebut. "So far baik-baik saja, operasional berjalan dengan normal dan alhamdulillah para pekerja di perkebunan so far nggak ada yang terinfeksi. Sampai hari ini saya belum dengar kabar ada infeksi virus COVID-19 di perkebunan. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dengan menjalankan secara konsisten protokol yang sudah kita buat," imbuhnya. Simak Video "Manisnya Gula dari Kelapa Sawit, Batubara" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Garuda Indonesia akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah sebanyak Rp 8,5 triliun untuk dana talangan modal kerja. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata menjelaskan saat ini di badan usaha milik negara (BUMN) ada beragam masalah. Namun pemerintah berupaya melakukan simplifikasi dengan penyertaan modal negara (PMN). "Nah salah satu contoh ini adalah Garuda. Garuda ini ada permasalahan pada modal, tetapi apa yang dihadapi Garuda adalah kebutuhan untuk operasional sehari-hari," kata Isa dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2020). Dia mengungkapkan hal tersebut terjadi karena operasional yang terbatas hingga menyebabkan jumlah penumpang dan jumlah penerbangan merosot tajam. "Bahkan sempat tidak bisa terbang, sementara kewajiban untuk membayar leasing harus jalan. Cashflow jadi masalah yang menonjol," kata dia. Isa mengatakan ada masalah lain seperti utang global yang juga harus diselesaikan. Namun bukan dengan dana talangan yang disediakan. Sehingga dana talangan ini digunakan benar-benar untuk operasional agar perusahaan berjalan baik. Sedangkan untuk BUMN lain akan dilihat kebutuhan penyertaan modalnya. Pemerintah saat ini mengupayakan agar BUMN bisa beroperasi dengan baik, bukan memperkuat permodalan. Simak Video "Garuda Indonesia Pangkas Gaji Karyawan, THR Tetap Cair" [==] (kil/dna) Sumber

Kemenkeu akan segera menetapkan revisi Perpres tentang Perubahan Postur APBN. == JAKARTA -- Pemerintah akan segera menetapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Postur APBN 2020 menyangkut pelebaran defisit menjadi 6,27 persen terhadap PDB. Hal itu akan dilakukan setelah pembahasan dengan Komisi XI DPR yang dijadwalkan pada Selasa (26/5). “Sehingga dari hasil konsultasi DPR itu menjadi basis pemerintah menetapkan revisi Perpres 54 tahun 2020 lebih komprehensif dan solid,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta, Rabu (20/5). Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, pemerintah menyiapkan detail termasuk belanja kementerian, lembaga, dan nonkementerian lembaga serta transfer ke daerah. “Melihat kondisi ekonomi terkini termasuk potensi penerimaan perpajakan dan belanja negara, defisit melebar jadi Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen dari PDB,” katanya. Angka tersebut lebih besar dari defisit APBN 2020 yang ditetapkan sebesar 5,07 persen atau Rp 852,9 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelebaran defisit fiskal itu dilakukan dalam program pemulihan ekonomi nasional mengingat pendapatan negara yang turun. Dalam proyeksi APBN 2020, Menkeu menyebutkan pendapatan negara diperkirakan berkurang Rp 69,3 triliun dari Rp 1.760,9 dalam Perpres 54 tahun 2020 menjadi Rp 1.691,6 triliun. “Karena begitu banyak insentif pajak yang diberikan dari pelemahan ekonomi di semua sektor,” katanya. Sedangkan, pemerintah menambah belanja negara mencapai Rp 106,3 triliun yakni tambahan subsidi untuk UMKM Rp 34,2 triliun dan diskon listrik diperpanjang menjadi enam bulan Rp 3,5 triliun. Kemudian, bansos tunai diperpanjang hingga Desember 2020 dengan bantuan menjadi Rp 300 ribu per bulan sehingga total sebesar Rp 19,62 triliun dan cadangan stimulus Rp 60 triliun. “Untuk bisa mendanai defisit sebesar 6,27 persen atau Rp 1.028.5 triliun dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan surat berharga yang sudah diatur dalam Perppu dan SKB antara Kemenkeu dan Bank Indonesia,” katanya. sumber : Antara Sumber

Masyarakat disarankan menggunakan uang elektronik atau metode pengiriman uang. == SURABAYA — Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) di Jawa Timur (Jatim) Difi Ahmad Johansyah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan penukaran uang di pinggir jalan, karena sangat beresiko, dan merugikan masyarakat. "Saya juga heran, meski saat ini mobilitas manusia dibatasi masih saja ada penjaja layanan penukaran uang di jalanan. Mereka melayani penukaran uang kecil kepada para pengguna jalan yang lewat," kata Difi kepada wartawan di Surabaya, Rabu (20/5). Difi meminta masyarakat menukar uang di kantor cabang bank supaya lebih aman. Ia menjelaskan, beberapa resiko menukarkan uang di jalanan adalah kebersihan uangnya, yang bisa menjadi salah satu sumber penyebaran Covid-19. "Kami menyarankan agar masyarakat beralih menggunakan uang elektronik atau metode pengiriman uang secara daring ketimbang uang tunai. Hal ini dinilai lebih praktis dan aman untuk menghindari penyebaran Covid-19," katanya. Resiko lainnya adalah masyarakat berpotensi menerima uang palsu, kemudian jumlah yang ditukarkan tidak pas atau dikurangi, dan masyarakat dikenakan biaya penukaran yang cukup mahal. "Resiko berikutnya adalah tindak kejahatan, sebab lebih rawan jika masyarakat terlihat membawa uang tunai dalam jumlah yang besar di jalanan. Maka, akan lebih baik jika masyarakat menukarkan uang di kantor cabang bank," katanya. Difi mengatakan, BI juga telah memfasilitasi dengan QR Code Indonesia Indonesian Standard (Q-RIS), sehingga memudahkan pengiriman uang untuk keluarga atau sanak saudara melalui gawai. Sebelumnya, BI Jatim menegaskan tahun ini tidak menyelenggarakan layanan penukaran uang secara langsung kepada masyarakat, untuk menghindari penyebaran Covid-19, sehingga penukaran uang diarahkan untuk dilakukan di kantor cabang bank. Difi memperkirakan kebutuhan uang tunai masyarakat untuk Lebaran tahun 2020 senilai Rp 25,8 triliun, atau menurun dibandingkan realisasi pada Lebaran 2019 yang mencapai Rp 27 triliun. sumber : Antara Sumber

Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani surat perjanjian dengan Pertamina EP dalam implementasi penyesuaian harga gas bumi untuk keperluan Proyek Sumatera Selatan - Jawa Barat dan keperluan pelanggan PGN Medan. Direktur Komersial PGN Fariz Aziz mengungkapkan kerja sama ini dilakukan untuk menindaklanjuti implementasi Permen ESDM 08/2020 dan Kepmen ESDM 89K/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Gas Industri dan Kepmen 89K/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri "Oleh karena itu, kata dia, PGN dan Pertamina EP sepakat untuk membuat dan pelaksanaan Surat Perjanjian ini sebagai perubahan perjanjian jual beli gas (PJBG)," ujar Fariz dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020). Dengan demikian, PGN dan Pertamina EP sepakat untuk mengubah harga gas pada PJBG sesuai Kepmen 89K/2020 menjadi US$ 4/ MMBTU dari harga awal US$ 5,33/ MMBTU, dengan volume 90 BBTUD. Surat Perjanjian ini berlaku efektif dalam jangka waktu 13 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2024. Selain itu untuk PGN Medan dengan volume 7 BBTUD dan harga US$ 4/MMBTU. Harga penyesuaian sebagaimana yang telah disebutkan, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyesuaian Harga Gas Bumi dalam Kepmen 89K/2020. Setelah itu, harga gas bumi yang berlaku adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam PJBG. "Jangka waktu penyesuaian Harga Gas Bumi bisa diperpanjang, apabila ada keputusan lebih lanjut dari Menteri ESDM dan Pemerintah," imbuh dia. Direktur Utama PGN Suko Hartono menambahkan diterbitkannya Permen No 08 tahun 2020 dan Kepmen 89.K tahun 2020 pada pertengahan April 2020 yang salah satunya menetapkan volume gas bumi, maka disepakati besaran volume sebesar 90 BBTUD sampai tahun 2024 untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Barat serta volume 7 BBTUD untuk wilayah Medan dengan harga gas hulu sebesar US$ 4 per MMBTU oleh kedua belah pihak. "Kami berharap, melalui penandatanganan surat perjanjian ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan target pemerintah untuk mendorong kemajuan industri serta penyediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat, agar bisa berefek positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan dampak multiplier effectnya bagi kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Secara bertahap penyesuaian harga gas di hilir akan dilaksanakan sejalan dengan semangat bahwa gas bumi diharapkan dapat mendorong dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahapan waktu, akan disesuaikan dengan tahapan penyelesaian amandemen kontrak di hulu antara PGN dgn produsen. Di mana pada saat bersamaan akan dilakukan juga pembahasan amandemen PJBG dengan pelanggan dan badan pengatur hilir migas untuk penentuan tarif toll fee. Saat ini pasar niaga gas bumi di Jawa Bagian Barat adalah pasar terbesar dan dilayani oleh integrasi infrastruktur sub holding gas. SSJW sendiri dibangun untuk mendukung kegiatan usaha niaga PGN di Jawa Bagian Barat dan Sumatera Bagian Selatan dengan mengoptimalkan penyaluran gas dari PEP Pagardewa, COPI Grissik, dan FSRU Lampung. Pipa SSJW 1, SSJW 2, Transmisi Jawa Barat Pertagas dan FSRU Lampung saat ini dioperasikan secara terintergrasi untuk mendukung keandalan penyaluran gas ke Sumatera Selatan dan Jawa Barat. "Langkah awal ini diharapkan menjadi milestone penting bagi peran Sub Holding Gas beserta seluruh stakeholder dan juga komitmen PGN dalam menyediakan pasokan gas bumi yang handal dengan harga yang kompetitif. Sehingga hal ini dapat menjadi modal bagi industri untuk meningkatkan daya saing industri. Tidak hanya bagi wilayah Jawa Barat dan Medan namun juga bagi kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang diharapkan oleh Pemerintah," pungkas Suko. Sebagai informasi, penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Direktur Komersial PGN Fariz Aziz dan President Director Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas, Dwi Sudjipto, dan Direktur Utama PGN, Suko Hartono. Simak Video "Detik-detik Pipa Gas Bocor di Lokasi Proyek Tol Layang Cakung" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Distributor gula di Kabupaten Malang, Jawa Timur yakni PT PAP terbongkar melakukan permainan dalam menjual gula. Hal itu diungkapkan oleh Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ketika Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dan Dirjen PKTN Veri Anggrijono menyidak lokasi penyimpanan gula PT PAP yang berada di gudang produsen PT Kebon Agung di Jalan Kebon Agung, Kabupaten Malang, ditemukan 300 ton gula yang masih tersisa. Namun, angka tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan gula yang telah dijual PT PAP dengan melanggar ketentuan pemerintah. Mengutip keterangan tertulis Kemendag, distributor ini sengaja menjual harga gula di atas HET kepada distributor-distributor lainnya hingga mencapai 4-5 jalur distribusi sebelum gula dijual ke pengecer. Akibatnya beberapa waktu lalu harga gula di tingkat konsumen melambung hingga Rp18.000/kg dan mencapai puncaknya Rp22.000/kg di Manokwari dan di Malang mencapai Rp16.000/kg. Dalam penggerebakan ini, sebanyak 300 ton gula konsumsi milik distributor pertama ini berhasil diamankan. Jumlah ini hanya sebagian kecil yang bisa diselamatkan. Diduga distributor gula ini telah menjual ribuan ton gula ke distributor lainnya hingga beberapa lapis distributor dengan harga Rp13.000/kg, jauh di atas harga acuan konsumen dan bahkan ada yang dijual lintas provinsi di wilayah Indonesia seperti ke Maluku dan Kalimantan. "Hasil pengawasan barang beredar Ditjen PKTN Kemendag ditemukan penjualan gula dari distributor satu ke distributor kedua gula hingga distributor ke D-3 dan D-4 bahkan dijual lintas provinsi dengan harga yang sudah mencapai Rp 13.000/kg. Penjualan ini masih harus melewati mata rantai agen dan pengecer sebelum sampai kepada konsumen akhir sehingga harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500/kg di tingkat konsumen sulit tercapai. Kemendag akan menyelidiki lebih lanjut temuan ini sebelum dijatuhkan sanksi pencabutan izin usaha dan dibawa ke ranah hukum untuk diberi sanksi," tegas Mendag Agus dalam konferensi pers di Malang Jawa Timur (20/5), dikutip dari keterangan tertulis Kemendag, Rabu (20/5/2020). Menurut keterangan tertulis Kemendag, PT Kebun Agung merupakan produsen gula tebu rakyat, pada saat tidak panen tebu juga mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengimpor gula raw sugar sebanyak 21 ribu ton pada Februari 2020 untuk diolah menjadi gula kristal putih. Penugasan ini telah berhasil direalisasikan. Hasil olahan PT. Kebun Agung dijual ke distributor seharga Rp11.200/kg. Namun oleh distributor, gula ini diperjualbelikan ke distributor lainnya secara berantai dengan harga jauh di atas harga acuan konsumen sehingga para distributor menjual harga gula lebih tinggi lagi. Beberapa distributor juga memanfaatkan kondisi pandemi ini dengan menahan stok untuk memperpanjang rantai pasok sehingga harga gula makin tidak terkendali. "Adanya temuan-temuan seperti ini tidak hanya terjadi di Malang, Jawa Timur juga terjadi di tempat-tempat lain. Jika tak bisa ditertibkan, ya kita tindak tegas," tutur Agus. Simak Video "Takut Gendut? Ini Tips Minum Boba Rendah Gula" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Industri makanan dan minuman Indonesia akan menghadapi tantangan berat dari dampak penyebaran virus Corona (COVID-19). Meski saat ini industri tersebut termasuk dalam salah satu sektor yang masih terus berjalan atau berproduksi, namun Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengungkapkan ada skenario terburuk atas pertumbuhan industri tahun ini. Menurut Adhi, dari tahun ke tahun pertumbuhan industri makanan dan minuman tumbuh lebih dari 7&. Sayangnya, di tahun 2020 ini ia yakin akan jauh berbeda. Ia pun mematok pertumbuhan industri makanan dan minuman hanya mentok di level 4-5%. "Di kuartal I-2020 kita hanya tumbuh 3,94%. Nah perkiraan kami pertumbuhan 2020 kemungkinan hanya 4-5%. Di mana awalnya pada Februari kita masih optimis 8-9%. Tapi itu harus kita tinggalkan, kita akan masuk ke dalam pertumbuhan yang rendah," ungkap Adhi dalam diskusi online MarkPlus Industry Roundtable, Selasa (19/5/2020). Tak perlu heran, skenario itu ia beberkan melihat penurunan konsumsi rumah tangga Indonesia yang sangat drastis yakni 2,84% pada kuartal I-2020 dibandingkan tahun 2019 (year on year). Padahal, biasanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tembus sampai 5%. "Situasi sangat mendadak, dan kali ini dengan COVID-19 ini konsumsi rumah tangga itu pertumbuhannya turun sekali, biasanya 5%, dan di kuartal I-2020 ini hanya 2,84%. Dan konsumsi rumah tangga itu dikontribusi oleh food and beverage dan health care itu sangat signifikan 44%," papar dia. Selain itu, beberapa pemain di industri makanan dan minuman yang tergabung dalam Gapmmi biasanya mengandalkan bulan Ramadhan dan Lebaran sebagai penopang pendapatan perusahaan dalam 1 tahun. Lagi-lagi, ia mengatakan realisasinya di 2020 ini akan jauh berbeda.. "Kita kelihatan no festive hari ini. Saya sudah cek kemarin, hampir tidak ada order untuk festive puasa dan Lebaran. Padahal banyak industri makanan dan minuman yang mengandalkan festive sebagai pendapatan setahun untuk menutupi kebutuhan biaya-biaya satu tahun dalam industri makanan dan minuman," jelas Adhi. Sebut saja produsen sirop dan biskuit yang sangat mengandalkan momen bulan Ramadan dan Lebaran. "Seperti produk-produk untuk puasa dan Lebaran itu sirop, biskuit, dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah," pungkas dia. Simak Video "Lucu-lucu Banget! Makanan Ini Terbuat dari Tanah Liat" [==] (hns/hns) Sumber

Pembiayaan utang pemerintah per April 2020 naik 53,7 persen dibandingkan tahun lalu. == JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pembiayaan utang pemerintah per April 2020 mencapai Rp 223,8 triliun. Nilai ini tumbuh 53,7 persen jika dibandingkan realisasi April tahun lalu yang sebesar Rp 145,6 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kenaikan itu dikarenakan beban belanja pemerintah tahun ini lebih besar seiring kebijakan penanganan pandemi Covid-19. "Kami memastikan ketersediaan anggaran untuk belanja yang pasti akan lebih besar untuk penanganan Covid-19. Jadi, ini adalah bagian dari upaya kita berjaga-jaga," tuturnya dalam konferensi pers kinerja APBN, Rabu (20/5). Realisasi pembiayaan utang bulan lalu tersebut setara dengan 22,2 persen dari postur APBN terbaru dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Secara lebih detail, realisasi pinjaman (neto) mencapai negatif Rp 7,8 triliun dari target positif Rp 7 triliun dalam postur APBN 2020. Suahasil menjelaskan, ke depannya, pemerintah akan lebih mengoptimalkan agar pinjaman menjadi bagian dari pembiayaan anggaran yang membantu perekonomian berjalan lebih baik. Tapi, Suahasil menegaskan, angka realisasi dan target APBN masih dapat berubah seiring kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Dalam waktu dekat, pemerintah sudah berencana melakukan pembahasan dengan DPR untuk membuat perubahan postur APBN kedua melalui revisi Perpres 54/2020. "Saya mengingatkan, melihat kesiapan APBN untuk memastikan penanganan krisis Covid-19, maka kita terus lakukan estimasi seperti apa yang dibutuhkan untuk negara," kata Suahasil. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyebutkan, realisasi utang penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sampai bulan lalu sudah mencapai Rp 376,5 triliun. Sedangkan, Luky menambahkan, total pinjaman yang sudah ditarik pemerintah sebesar Rp 19,3 triliun. "Jadi, totalnya Rp 395,8 triliun," ujarnya, dalam kesempatan yang sama. Samurai bonds Pemerintah berencana menerbitkan obligasi dengan denominasi mata uang yen atau Samurai Bonds. Penerbitan instrumen tersebut saat ini sedang dalam tahap pembahasan sembari mempertimbangan situasi pasar. Luky mengatakan, pihaknya sedang dalam tahap persiapan untuk menerbitkan obligasi tersebut. "Tapi, kita terus monitor perkembangan market," ujarnya. Luky mengatakan, pihaknya belum bisa menyebutkan kapan dan ukuran penerbitan Samurai Bonds secara pasti. Menurutnya, hal ini bergantung pada situasi pasar. Apabila sudah kondusif dan bisa mendapatkan harga yang baik, maka pemerintah akan menerbitkannya. Sumber

Jakarta - Saat ini hampir semua aktivitas bisa dilakukan secara online, termasuk berdonasi. Platform penggalangan dana dan donasi online di Indonesia juga semakin populer, salah satunya Kitabisa. Kemudahan berdonasi online juga semakin meningkat setelah adanya integrasi dengan layanan dompet digital, seperti Kitabisa yang bekerjasama dengan DANA. Co-founder dan CEO Kitabisa, Alfatih Timur mengatakan integrasi ini mendorong munculnya tren yang disebut micro giving. "Dengan kehadiran uang elektronik seperti DANA membuat orang berdonasi lebih mudah dan nilai donasinya lebih kecil. Sekarang dengan dompet digital bisa Rp 10.000 atau Rp 20.000," kata pria yang biasa disapa Timmy ini dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2020). "Jadi secara nominalnya menurun tapi secara donasi meningkat. Itu merupakan pola yang menarik dengan hadirnya uang elektronik di dunia charity," sambungnya. Tren ini begitu dirasakan oleh Kitabisa sejak bermitra dengan DANA pada akhir tahun 2019. Hingga saat ini jumlah donasi Kitabisa yang dilakukan lewat DANA telah menembus lebih dari Rp 100.000. Selama masa pandemi virus Corona, Kitabisa dan DANA juga menyiapkan dua program khusus untuk membantu tenaga medis yang berjuang melawan virus Corona di garda depan. Program pertama adalah penggalangan dana yang telah menembus Rp 500 juta untuk menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga medis. Program lainnya adalah tempat singgah untuk tenaga medis dan petugas rumah sakit yang mungkin sulit untuk pulang ke kediamannya masing-masing. Untuk program ini Kitabisa dan DANA bekerja sama dengan organisasi nirlaba Habitat for Humanity dan sudah menyediakan penginapan untuk tenaga medis yang bertugas di RSPAD Gatot Subroto dan RSUD Cengkareng. "Indonesia adalah salah satu negara paling dermawan di dunia menurut World Giving Index tahun 2018. Mudah-mudahan user DANA yang sudah 40 juta tadi bisa lebih mudah berbagi di hari-hari terakhir Ramadan ini," pungkas Timmy. Simak Video "Ini Kriteria Penerima BLT Dana Desa" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Pemerintah saat ini sedang memburu pajak Netflix sampai Zoom. Hal ini untuk membantu keuangan negara di tengah pandemi COVID-19. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan saat ini pemerintah juga sedang mengurus secara bertahap terkait pengenaan PPN melalui sistem elektronik (PMSE). "Kita lihat dulu potensinya secara umum dan secara bertahap jalan satu-satu. Bahwa memang kan konsumsi barang dan jasa yang sudah kita kenal Netflix dan Zoom," kata Yon dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2020). Dia mengungkapkan saat ini pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dan menyiapkan materi yang diperlukan. "Secara bertahap disosialisasikan, disiapkan materi yang diperlukan untuk platform ini agar pelaksanaan bisa lancar dan itu yang bisa saya sampaikan," ujarnya. Dikutip detikcom, Rabu (1/4/2020), dijelaskan pada Pasal 6 Ayat 1, perlakuan perpajakan kegiatan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berupa (a) pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Simak Video "1 Juli Dikenai Pajak, Tarif Netflix Naik?" [==] Sumber

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan perkembangan ekonomi terbaru dalam konferensi virtual, beberapa waktu lalu. Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Luar Negeri memperkuat kerja sama di bidang diplomasi ekonomi. Foto: Dok. Bank Indonesia BI memperkuat kerja sama di bidang diplomasi ekonomi di tengah perkembangan pandemi. == JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Luar Negeri memperkuat kerja sama di bidang diplomasi ekonomi di tengah perkembangan isu dan kerja sama internasional yang semakin dinamis karena adanya pandemi Covid-19. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta, Rabu (20/5). Penguatan kerja sama yang berlaku mulai 19 Mei 2020 ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Kesepakatan ini juga memperkuat komitmen sebelumnya pada 2017. "Peningkatan peran dan penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional melalui jalur diplomasi ekonomi yang efektif akan mendukung terjaganya kepentingan nasional dan persepsi positif," kata Perry. Nota Kesepahaman akan dijabarkan dalam bentuk program kerja yang mencakup pengelolaan persepsi positif perekonomian untuk mendorong investasi dan perdagangan serta pemahaman mengenai kebijakan nasional. Kemudian, perumusan posisi dan peningkatan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional, plurilateral maupun multilateral serta adanya pelaksanaan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan nasional. Selanjutnya, terdapat pertukaran data maupun informasi untuk mendukung perumusan kebijakan perekonomian Indonesia dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Nota kesepahaman ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Ratusan calon penumpang pesawat perjalanan khusus yang mendatangi Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang ditolak terbang. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menolak keberangkatan mereka karena dinilai tidak memenuhi syarat di dalam SE Gugus Tugas COVID-19 No. 04 tahun 2020. "Sudah lebih dari 100 calon penumpang yang keberangkatannya ditolak. Sejak di Checkpoint I dilakukan pemeriksaan ketat," kata Kepala KKP Bandara Soekarno-Hatta Anas Ma'ruf dalam rilis resmi PT Angkasa Pura II, Rabu (20/5/2020). Anas menyatakan sejauh ini masih sangat banyak calon penumpang yang tidak membawa dokumen perjalanan lengkap tapi memaksa ke bandara. Beberapa surat keterangan yang harus dilengkapi pun dinilai banyak yang tidak valid. Selain itu, Anas mengatakan banyak juga penumpang pesawat yang melampirkan surat keterangan negatif Corona yang belum diperbaharui. "Memang masih ada calon penumpang pesawat masih tidak membawa dokumen perjalanan lengkap. Surat-surat keterangan tidak valid, mulai dari surat tugas dan lainnya. Calon penumpang juga ada yang membawa surat keterangan rapid test atau PCR yang sudah kedaluwarsa," ungkap Anas. Sementara itu, banyak juga masyarakat yang ditolak berangkat karena datang ke bandara tanpa memiliki tiket penerbangan. Bahkan para penumpang ini sama sekali tidak membawa satu pun dokumen yang dipersyaratkan. Dirut Angkasa Pura II (Persero) atau AP II Muhammad Awaluddin pun mengimbau agar penumpang sudah menyiapkan dokumen dan syarat penting yang tercantum dalam Surat Edaran Gugus Tugas. Bahkan sebelum berangkat ke bandara. "Penumpang diminta mempersiapkan berbagai dokumen yang dipersyaratkan sebelum ke bandara," tegas Awaluddin. Simak Video "Ingin Terbang via Bandara Soetta? Penuhi Dulu Syaratnya!" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Untuk saat ini, potensi industri gaming tidak dapat bisa dianggap sebelah mata. CEO Anantarupa Studio Ivan Chen yang merilis game Lokapala mengatakan di Korea Selatan potensi industri gaming bisa 11x lipat dari K-Pop. "Kita bisa lihat industri e-sport ini tahun lalu globally membubuhkan pendapatan 1,700 triliun. Di Korea ekspor game 11x lipat dari K-Pop atau 100x lipat dari industri film Korea," ujar Ivan dalam konferensi pers di kanal YouTube Lokapala Game. Ia mengatakan, Korea Selatan sendiri mendukung industri game sebagai salah satu penyumbang PDB. Nah, di Indonesia sebenarnya potensi untuk berkembang masih sangat bisa dimaksimalkan. "Kalau lihat eSport market-nya 67% itu masih Moba, dan di Indonesia, bayangkan, tahun kemarin pemain mobile kita 60 juta orang, tahun ini 100 juta orang," sambungnya. Masalahnya, pertumbuhan industri gaming di indonesia masih di bawah 1% sehingga sangat krusial jika pemerintah bisa mendukung industri game-nya. Ini pula yang menjadi alasan Anantarupa Studios fokus selama dua tahun membangun Lokapala. Diana Paskarina COO Anantarupa Studios pun mengaku tidak mudah untuk mengembangkan game lokal yang bisa dikategorikan sebagai eSport. Apalagi bila dibandingkan dengan game MOBA besutan luar yang sudah jauh lebih maju. "Kita masih baru untuk mengembangkan game MOBA masih dalam tahap awal jadi tentunya kalau dibanding-banding, fitur masih lebih sedikit, tapi pasti akan mengejar optimalisasi dari segi produk. Kami sambil menjalani, kalau dibandingkan gamer Indonesia sudah ada sejak sebelum Lokapala muncul dan sudah terbiasa menikmati konten yang jauh lebih bagus. Secara pengalaman kita masih baru, sudah 10 tahun, jadi komunitas akan kami jaga," kata Diana. Simak Video "CEO Agensi Hiburan Terkenal di Korsel Tersandung Pelecehan Seksual" [==] (ask/ask) Sumber

Jakarta - Pemerintah membongkar permainan kotor distributor yang menyebabkan harga gula tembus Rp 18.000-Rp 22.000/kg. Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengungkapkan, distributor itu ialah PT PAP yang menjual harga gula di atas harga acuan di tingkat konsumen ke distributor lainnya. PT PAP diduga menjual ribuan ton gula ke distributor lainnya hingga beberapa lapis distributor dengan harga Rp 13.000/kg, jauh di atas harga acuan konsumen. Tak hanya itu, PT PAP juga diduga sudah menjual gula dengan harga di atas acuan tersebut ke lintas provinsi di wilayah Indonesia seperti ke Maluku dan Kalimantan. "Hasil pengawasan barang beredar Ditjen PKTN Kemendag ditemukan penjualan gula dari distributor 1 ke distributor ke-2 gula hingga distributor ke distributor ke-3 dan distributor ke-4 bahkan dijual lintas provinsi dengan harga yang sudah mencapai Rp 13.000/kg," ujar Agus dalam keterangan tertulis Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (20/5/2020). Agus dan jajarannya sudah menyidak gudang penyimpanan stok gula dari PT PAP yang berlokasi di gudang produsen PT Kebon Agung, Jalan Kebon Agung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari penyidakan tersebut, ditemukan 300 ton gula masih tersisa dan langsung diamankan. Menurut Agus, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari gula yang sudah dijual PT PAP. Ia mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha dari distributor nakal tersebut. "Kami tak segan akan mencabut izin usaha dan membawa kasus ini ke ranah hukum," tegas Agus. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono mengatakan, 300 ton gula yang sudah disita pihaknya akan diguyur ke pengecer di pasar. "Rencananya gula yg diamankan ini akan dilepas langsung ke pengecer, terutama yang ada di pasar tradisional sehingga dapat memotong jalur distribusi yang tidak wajar, sehingga masyarakat mendapatkan gula dengan dan yang tidak melebihi HET Rp. 12.500/kg," tandas Veri. Veri menambahkan Kemendag dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala pelanggaran yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga gula di pasar. "Kemendag bersinergi dengan Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran dalam kegiatan perdagangan dan akan memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar. Distributor harus terdaftar di Kementerian Perdagangan sehingga lebih mudah dikontrol," tandas Veri. Dalam kesempatan ini, Bupati Malang HM Sanusi meminta Mendag Agus untuk menggelontorkan temuan gula ini ke pasar rakyat dan ritel modern di Kabupaten Malang dan sekitarnya agar harga gula bisa normal Rp12.500/kg. Mendapat permintaan tersebut, Agus memerintahkan agar Operasi Pasar Gula Pasir segera dilakukan di wilayah Malang dan sekitarnya. "Sebenarnya distribusi gula ke Malang, atau seluruh wilayah Jawa Timur sedang dilakukan Operasi Pasar dalam satu-dua hari ini sehingga harganya bisa Rp12.500/kg. Saya kira pabrik gula juga ada di Malang, juga diprioritaskan pendistribusiannya di wilayah sekitar," ujar Agus. Simak Video "Takut Gendut? Ini Tips Minum Boba Rendah Gula" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan realisasi belanja pegawai dalam realisasi belanja negara sampai dengan April 2020. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mencatat, belanja pegawai hingga periode tersebut telah capai Rp 68,2 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, maka realisasi belanja pegawai kali ini mengalami peningkatan sebesar 3,2%. "Belanja pegawai itu Rp 68,2 triliun. Persen terhadap APBN adalah 26,2% hanya tumbuh 3,2% dibandingkan dengan tahun lalu," ujar Suahasil, Rabu (20/5/2020). Lebih rinci, Suahasil mengungkapkan, peningkatan realisasi belanja pegawai sampai dengan April 2020 ini terutama didorong adanya kenaikan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru dan gaji tenaga pendidik non Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Tumbuh 3,2 persen ini adalah untuk pembayaran tunjangan profesi guru, gaji dan tenaga pendidik non-PNS," jelasnya. Bila dibagi berdasarkan kementerian dan lembaga, realisasi kenaikan belanja pegawai paling tinggi adalah pada Kementerian Agama yang naik 14,1% menjadi Rp 9,6 triliun. Sementara, Polri jadi lembaga dengan realisasi belanja pegawai yang justru mengalami penurunan sebesar 2,4% menjadi Rp 13,9 triliun. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (hek/dna) Sumber

Defisit APBN pada April 2020 masih lebih baik dibandingkan defisit April 2019. == JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, besaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 April 2020 sebesar Rp 74,5 triliun atau 0,44 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, defisit pada bulan lalu masih lebih baik dibandingkan kondisi April 2019. "Tahun lalu, mencapai angka Rp 100,3 triliun atau 0,63 persen dari PDB," ujarnya dalam konferensi pers Kinerja APBN Kita, Rabu (20/5). Pendapatan negara pada April 2020 tercatat sebesar Rp 549,5 triliun atau 31,2 persen terhadap target APBN Perubahan 2020. Pendapatan negara masih tumbuh 3,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Pertumbuhan ini dikarenakan adanya kenaikan penerimaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hingga 16,7 persen dibandingkan tahun lalu akibat beberapa kebijakan baru. Di sisi lain, pendapatan negara dari pajak mengalami kontraksi 3,1 persen menjadi Rp 376,7 triliun. Perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan berbagai sektor mengalami tekanan sehingga mengurangi setoran pajak. Suahasil mengatakan, pengurangan kegiatan ekonomi masih berlangsung hingga Mei yang berarti kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak diprediksi terus mengalami tekanan. "Ada kemungkinan ke depan (penerimaan pajak) melemah lagi," tuturnya. Sementara itu, belanja negara juga tumbuh negatif 1,4 persen (yoy). Suahasil menjelaskan, penyebabnya adalah realokasi anggaran, terutama belanja barang, untuk memprioritaskan belanja di bidang kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan terhadap dunia usaha. Pemerintah kembali memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dari semula Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Rp 1.028,5 triliun. Besaran defisit yang baru setara dengan 6,27 persen terhadap PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pelebaran defisit dikarenakan proyeksi pendapatan negara yang mengalami kontraksi hingga 13,6 persen dari yang diperkirakan terakhir. Semula, dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020 pemerintah menetapkan pendapatan negara dapat mencapai Rp 1.760,9 triliun yang kini harus ditekan menjadi Rp 1.691,6 triliun. Sri mengatakan, kontraksi pendapatan dikarenakan pemerintah memberikan insentif pajak kepada dunia usaha. "Selain itu, adanya pelemahan ekonomi di semua sektor," katanya. Sumber

Jakarta - Penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai ternyata mengalami kendala. Hal itu membuat penyalurannya molor. Padahal bansos tunai sangat dinantikan masyarakat miskin dalam kondisi krisis saat ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun terus menerus menyoroti hal itu. Dia geram dan mengungkapkan prosedurnya terlalu rumit. "Ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," tegasnya saat membuka rapat terbatas virtual, Selasa (19/5/2020). Dia pun meminta agar penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin agar fleksibel dalam pelaksanaannya. Namun dia menekankan harus tetap akuntabel. "Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali," tambahnya Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Jokowi mengusulkan penyaluran bansos agar didampingi KPK, BPKP dan Kejaksaan. "Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," tegasnya. Jokowi juga meminta agar menyelesaikan permasalahan data penerima yang tidak sinkron. Dia minta agar data penerima dibuat transparan. Simak Video "Mensos: 2,6 Juta KK Non Jabodetabek Sudah Terima BLT Tunai" [==] Sumber

[unable to retrieve full-text content] Pengembangan proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing terganggu virus Corona. Lho, kok bisa?Sumber

Realisasi pendapatan negara per April 2020 tumbuh 3,2 persen dari tahun lalu. == JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 April 2020 mencapai Rp 549,5 triliun. Jumlah tersebut baru 31,2 persen dari target sesuai Perpres 54 tahun 2020 sebesar Rp 1.760,9 triliun. “Realisasi ini tumbuh 3,2 persen dari tahun lalu,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ketika memaparkan kinerja APBN April 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu (20/5). Realisasi pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan perpajakan mencapai Rp 434,3 triliun atau baru 29,7 persen dari target sebesar Rp 1.462,6 triliun. Penerimaan perpajakan ini tumbuh negatif 0,9 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 30 April 2020 mencapai Rp 114, 5 triliun atau tumbuh 21,7 persen. Sementara itu, untuk belanja negara hingga 30 April 2020 mencapai Rp 624 triliun. Suahasil mengungkapkan belanja negara tersebut tumbuh negatif 1,4 persen karena adanya realokasi anggaran untuk belanja barang di antaranya perjalanan dinas yang terhenti dan dialihkan untuk belanja sosial. Belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 382,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), hingga April 2020 realisasinya mencapai Rp 241,4 triliun. Keseimbangan primer hingga 30 April 2020 dalam APBN tahun ini mencapai Rp 18,4 triliun. Sedangkan defisit hingga 30 April 2020 mencapai Rp74,5 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun lalu mencapai Rp100,3 triliun. Defisit itu mencapai 0,44 persen dari PDB atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu mencapai 0,63 persen dari PDB. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Aturan penempatan dana pemerintah di bank jangkar akan segera dirampungkan. Hal ini karena dana tersebut untuk membantu likuiditas perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit usaha mikro kecil dan menengah, ultra mikro yang terdampak COVID-19. Wakil menteri keuangan Suahasil Nazara menjelaskan aturan bank jangkar ini nantinya dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK). "PMK untuk penempatan dana pemerintah itu sudah selesai dan siap diundangkan. Begitu selesai libur lebaran sudah bisa operasional," kata Suahasil dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2020). Dia mengungkapkan dalam hal ini pemerintah tidak melakukan operasi likuiditas. Hanya saja menempatkan dana di bank untuk membantu subsidi bunga dan kredit. Suahasil menjelaskan pemerintah terus memantau perbankan terkait dukungan untuk restrukturisasi dan subsidi bunga tersebut. Dia memperkirakan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 87 triliun. "Perkiraannya Rp 87 triliun, tapi ini masih perkiraan. Jadi belum pasti karena itu adalah kesiap siagaan dari pemerintah untuk lakukan hal tersebut (penempatan dana) kalau diperlukan," imbuh dia. Untuk mendapatkan dana tersebut, bank pelaksana harus memenuhi syarat dan mengikuti mekanismenya. Bank pelaksana harus mengajukan proposal ke bank peserta dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika bank telah disetujui oleh OJK dan dinilai berhak mendapatkan oleh bank peserta, maka kebutuhan dananya diajukan ke pemerintah. Setelah seluruhnya terkonfirmasi, bank peserta akan segera menyalurkan dana ke bank pelaksana. Simak Video "Pemerintah Masih Ada Utang Bagi Hasil 2019 Ke DKI Rp 2,58 T" [==] (kil/fdl) Sumber

Jakarta - Banyak bisnis dihantam oleh virus Corona, imbasnya banyak karyawan terpaksa dirumahkan. Di kondisi ini, Sampingan coba hadirkan solusi hadirkan ragam pekerjaan di tengah pandemi. Sampingan merupakan platform yang memberdayakan pekerja kerah biru (blue-collar) independen di Indonesia. Banyaknya tipe pekerjaan yang tersedia saat ini. Kondisi tersebut membuat penggunanya meningkat Tercatat, bulan Maret hingga Mei 2020 kenaikan jumlah mitra atau yang kerap disebut Kawan Sampingan yang bergabung mencapai 50 ribu orang. "Kebutuhan akan penghasilan utama maupun tambahan menjadi alasan mereka bergabung. Dengan banyaknya tipe pekerjaan yang ada di platform kami, mereka dapat memilih sesuai dengan keahlian, kemampuan dan waktu yang dimiliki," terang Wisnu Nugrahadi, CEO dan Co-Founder Sampingan. Saat ini Sampingan menawarkan beberapa tipe pekerjaan diantaranya; sales, surveyor, kurir, dan staf gudang. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat bergabung untuk menjadi reseller di platform Sampingan. Cukup dengan mendaftar di aplikasi Sampingan, maka akan langsung mendapatkan akses ke puluhan barang yang dapat dijual kembali. Dengan membeli barang yang ditawarkan, maka otomatis akan terdaftar menjadi reseller Sampingan, tanpa dipungut biaya apapun. "Tujuan kami adalah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan penghasilan, yaitu dengan mengambil pekerjaan yang ada maupun menjalankan usaha sendiri melalui program jaringan reseller," ungkap Wisnu. Sementara dari sisi bisnis, Wisnu menjelaskan, saat ini justru terjadi peningkatan permintaan pekerja dari para partner bisnis khususnya untuk tipe pekerjaan di bidang logistik seperti kurir, staf gudang, dan petugas administrasi. Permintaan ini naik hingga lima kali lipat pada periode bulan Maret hingga Mei 2020. Hal ini dipengaruhi dengan berlakunya physical distancing dan imbauan untuk tinggal di rumah sehingga masyarakat lebih mengandalkan jasa pengiriman ketika memesan barang atau berbelanja. Peningkatan permintaan jumlah pekerja juga terjadi pada tipe pekerjaan yang dikerjakan dari rumah seperti petugas administrasi, customer service dan telesales. "Tidak hanya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat namun juga menjadi solusi workforce bagi para perusahaan," tambah Wisnu. Simak Video "Korsel Siapkan USD 100 Juta Bantu Negara Lain Lawan Corona" [==] (afr/fay) Sumber

Kapan waktu dan ukuran penerbitan Samurai Bonds bergantung situasi market. == JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan obligasi dengan denominasi mata uang yen atau Samurai Bonds. Penerbitan instrumen tersebut saat ini sedang dalam tahap pembahasan sembari mempertimbangan situasi pasar. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan, pihaknya sedang dalam tahap pipeline untuk menerbitkan Samurai Bonds. "Tapi, kita terus monitor perkembangan market," ujarnya dalam konferensi pers Kinerja APBN Kita, Rabu (20/5). Luky mengatakan, pihaknya belum bisa menyebutkan kapan dan ukuran penerbitan Samurai Bonds secara pasti. Hal ini bergantung pada situasi market. Apabila sudah kondusif dan bisa mendapatkan harga yang baik, maka pemerintah akan menerbitkannya. Sifat oportunistik ini disebutkan Luky tidak hanya diterapkan pada penerbitan Samurai Bonds, juga instrumen surat utang global lain seperti Global Sukuk. "Kita selalu pantau, monitor market. Ketika ada kesempatan, kondusif, kita akan masuk," katanya. Sebelumnya, Luky sempat mengatakan, penerbitan SBN reguler tahun ini akan memenuhi untuk menutupi defisit tahun ini (above the line). Artinya, pemerintah tidak akan menerbitkan instrumen khusus seperti Pandemic Bonds yang sempat disebutkan beberapa waktu lalu. SBN reguler yang dimaksud Luky adalah SBN dengan penerbitan tiap dua pekan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sampai dengan akhir April, hasil penerbitan SBN neto sudah mencapai Rp 376,5 triliun atau bertambah Rp 130an triliun lebih dibandingkan akhir Maret. Jumlah tersebut telah termasuk penjualan tiga seri SUN dalam denominasi dolar AS senilai 4,3 miliar dolar AS atau Rp 69 triliun. Sampai akhir tahun, pemerintah masih menargetkan penerbitan Samurai Bonds dan Global Sukuk. Sebelumnya, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu Riko Amir menyebutkan, total kebutuhan pembiayaan pemerintah setahun ini adalah Rp 1.439,8 triliun. Terdiri dari Rp 1.006,4 triliun dari pembiayaan utang neto dan pembiayaan defisit Rp 852,9 triliun. Selain itu ada investasi Rp 153,5 triliun dan sisanya, Rp 433,4 trilun untuk pembiayaan utang bruto. Dari total kebutuhan Rp 1.439,8 triliun, sebanyak Rp 856,8 triliun di antaranya dipenuhi melalui penerbitan SBN. "Pada kuartal kedua hingga keempat, kami targetkan rata-rata lelang antara Rp 35 triliun hingga Rp 45 triliun,” kata Riko. Sumber

Defisit APBN hingga April 2020 lebih rendah dibandingkan April 2019. == JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dari Januari hingga April 2020 mencapai Rp 74,5 triliun atau 0,44 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Suahasil mengatakan, defisit tersebut merupakan 8,7 persen terhadap pagu APBN dalam Perpres 54/2020 yang sebesar Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen terhadap PDB. “Defisitnya tercatat Rp 74,5 triliun, masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu per 30 April Rp 100,3 triliun,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (20/5). Suahasil menyatakan, realisasi defisit APBN hingga April 2020 masih lebih rendah dibandingkan April 2019 yang tercatat Rp 100,3 triliun atau 0,63 persen dari PDB. Sementara itu, untuk realisasi pendapatan negara hingga akhir April 2020 mencapai Rp 549,5 triliun atau 31,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 yaitu Rp1.760,9 triliun dan masih meningkat 3,2 persen dibandingkan periode sama 2019 yang sebesar Rp 532,3 triliun. Pendapatan negara Rp 549,5 triliun berasal dari penerimaan perpajakan Rp434,3 triliun yang terkontraksi 0,9 persen dibanding April 2019 Rp 438,1 triliun dan baru mencapai 29,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 34/2020 yaitu Rp 1.462,6 triliun. Kemudian juga berasal dari realisasi PNBP sebesar Rp 114,5 triliun yang meningkat 21,7 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 94,1 triliun serta merupakan 38,5 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 yaitu Rp297,8 triliun. Untuk penerimaan hibah realisasinya hingga April 2020 sebesar Rp 0,7 triliun yang meningkat 327,6 persen dibandingkan periode sama 2019 Rp 0,2 triliun dan telah mencapai 135,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 yaitu Rp 0,5 triliun. Lebih lanjut, untuk belanja negara hingga April 2020 mencapai Rp 624 triliun yang turun 1,4 persen dibandingkan April 2019 sebesar Rp 632,6 triliun serta telah meliputi 23,9 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 Rp 2.613,8 triliun. Realisasi belanja negara Rp 624 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 382,5 triliun atau 20,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 Rp 1.851,1 triliun dan meningkat 3,4 persen dibanding periode April 2019 Rp 370,1 triliun. Kemudian juga berasal dari transfer ke daerah dan dana desa Rp 241,4 triliun yang terkontraksi hingga delapan persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 262,5 triliun namun telah mencapai 31,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp 762,7 triliun. sumber : Antara Sumber