bot

Jakarta - Penerimaan pajak hingga April 2020 baru 30% dari target. Realisasinya hingga saat ini baru mencapai Rp 376,7 triliun. Hingga April ini, penerimaan dari PPh Migas tercatat Rp 15 triliun atau 34% dari target APBN. Sementara untuk pajak nonmigas nilainya Rp 361,7 triliun atau 29,9% terhadap APBN. Sedangkan untuk penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai realisasinya hingga April Rp 57,7 triliun atau 27,7% dari APBN. Meski penerimaan pajak secara umum tampak lesu, nyatanya penerimaan cukai hasil tembakau mengalami kenaikan signifikan hingga 26% secara year on year (YoY), dari Rp 34 triliun di April 2019 menjadi Rp 43 triliun di April 2020. Kok bisa? "Penerimaan cukai hasil tembakau naik. Ini cukai hasil tembakau ini disebabkan limpahan penerimaan tahun sebelumnya efek PMK 57," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Rabu (20/5/2020). Ia melanjutkan, bila tanpa limpahan dari tahun sebelumnya, penerimaan cukai hasil tembakau hanya naik tipis 1,6%. Itu, kata Suahasil dipicu adanya kenaikan tarif cukai sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang ditandatangani pada 18 Oktober 2019. "Bila tanpa kenaikan tarif, penerimaan cukai hasil tembakau harusnya turun 22% sesuai dengan penurunan produksi per Februari 2020," tandas dia. Simak Video "Ngemal di Tengah Pandemi, 100 Pengunjung Dites Swab" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - Penerimaan pajak hingga April 2020 baru 30% dari target. Realisasinya hingga saat ini baru mencapai Rp 376,7 triliun. Hingga April ini, penerimaan dari PPh Migas tercatat Rp 15 triliun atau 34% dari target APBN. Sementara untuk pajak nonmigas nilainya Rp 361,7 triliun atau 29,9% terhadap APBN. Sedangkan untuk penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai realisasinya hingga April Rp 57,7 triliun atau 27,7% dari APBN. Meski penerimaan pajak secara umum tampak lesu, nyatanya penerimaan cukai hasil tembakau mengalami kenaikan signifikan hingga 26% secara year on year (YoY), dari Rp 34 triliun di April 2019 menjadi Rp 43 triliun di April 2020. Kok bisa? "Penerimaan cukai hasil tembakau naik. Ini cukai hasil tembakau ini disebabkan limpahan penerimaan tahun sebelumnya efek PMK 57," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Rabu (20/5/2020). Ia melanjutkan, bila tanpa limpahan dari tahun sebelumnya, penerimaan cukai hasil tembakau hanya naik tipis 1,6%. Itu, kata Suahasil dipicu adanya kenaikan tarif cukai sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang ditandatangani pada 18 Oktober 2019. "Bila tanpa kenaikan tarif, penerimaan cukai hasil tembakau harusnya turun 22% sesuai dengan penurunan produksi per Februari 2020," tandas dia. Simak Video "Ngemal di Tengah Pandemi, 100 Pengunjung Dites Swab" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengimbau peserta jaminan untuk mengurus klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sendiri secara online maupun offline, atau secara kolektif perusahaan. BPJAMSOSTEK telah memperketat pengawasan agar tidak ada campur tangan calo dalam pengurusan JHT. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengatakan, pihaknya akan menolak pengurusan klaim menggunakan calo. BPJAMSOSTEK, kata Agus, telah memberikan kemudahan agar peserta bisa mengurus klaim sendiri atau secara kolektif dari perusahaan. "Kami mengimbau agar melakukan klaim sendiri tidak usah minta tolong orang lain, apalagi menggunakan jasa calo. Ini memang regulasi kita internal kita akan menolak kalau klaim dilakukan oleh calo. Jadi tolong dilakukan klaim ini secara sendiri-sendiri atau secara kolektif. Kita sudah menyiapkan semua kemudahan, mudah-mudahan ini bisa melayani dengan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat pekerja," kata Agus dalam konferensi pers BPJAMSOSTEK yang dilakukan secara online, Rabu (20/5/2020). Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Khrisna Syarif mengungkapkan, pihaknya telah menyederhanakan proses klaim JHT. Sehingga, peserta dapat mengurusnya sendiri secara online dengan mengakses situs web www.antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau mengurus langsung ke kantor cabang BPJAMSOSTEK. BPJAMSOSTEK, tegas Khrisna, sudah mendesain sistem yang dapat mencegah pengurusan JHT melalui calo. Ia mengatakan, sistem informasi pada layanan BPJAMSOSTEK akan mempersulit calo untuk menangani klaim JHT peserta. "Saran kami tolong bantuannya supaya pekerja ini bisa coba sendiri tanpa menggunakan calo. Karena pada dasarnya kita memberikan kemudahan layanan. Karena kalau dengan calo, sistemnya ngeblok sendiri sekarang, karena nomor (telepon) sama, ip yang sama, sistem sudah ngeblok sendiri," ujar Khrisna. BPJAMSOSTEK menyediakan tiga jalur pengajuan klaim JHT melalui metode Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik). Tiga jalur tersebut, yakni melalui antrian online, layanan offline di kantor cabang, dan pengurusan kolektif oleh perusahaan. Syarif menegaskan, BPJAMSOSTEK siap membayarkan JHT para peserta di tengah gelombang PHK yang terjadi akibat pelemahan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Pihaknya, kata Syarif, sudah memperhitungkan JHT yang harus dibayarkan kepada para peserta. "Di internal kami tentunya sudah punya perhitungan. Kami ingin meyakini masyarakat tidak perlu khawatir, bahwa solvabilitas maupun kemampuan likuiditas dana pekerja itu sendiri adalah aman dan kita siap untuk melakukan pembayaran klaim," tegas Khrisna. Sementara itu, Agus berpesan agar peserta memanfaatkan fasilitas pengajuan klaim secara online atau kolektif, agar tidak perlu keluar rumah. "Saya mengimbau agar para peserta melakukan klaim cukup dari rumah, baik itu secara kolektif yang diurus HRD perusahaan masing-masing ," kata Agus. "Atau juga melakukan klaim secara virtual, melalui kanal-kanal kita yang diperkenalkan dengan nama Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik)," lanjutnya. Sebagai informasi, dalam metode Lapak Asik, peserta dapat mengurus klaim secara online, offline, dan kolektif perusahaan. Melalui layanan kolektif, pengurusan klaim sepenuhnya dilakukan oleh pihak HRD perusahaan. Peserta tidak perlu lagi melakukan antrian online atau datang ke kantor cabang BPJAMSOSTEK. (prf/hns) Sumber

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengimbau peserta jaminan untuk mengurus klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sendiri secara online maupun offline, atau secara kolektif perusahaan. BPJAMSOSTEK telah memperketat pengawasan agar tidak ada campur tangan calo dalam pengurusan JHT. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengatakan, pihaknya akan menolak pengurusan klaim menggunakan calo. BPJAMSOSTEK, kata Agus, telah memberikan kemudahan agar peserta bisa mengurus klaim sendiri atau secara kolektif dari perusahaan. "Kami mengimbau agar melakukan klaim sendiri tidak usah minta tolong orang lain, apalagi menggunakan jasa calo. Ini memang regulasi kita internal kita akan menolak kalau klaim dilakukan oleh calo. Jadi tolong dilakukan klaim ini secara sendiri-sendiri atau secara kolektif. Kita sudah menyiapkan semua kemudahan, mudah-mudahan ini bisa melayani dengan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat pekerja," kata Agus dalam konferensi pers BPJAMSOSTEK yang dilakukan secara online, Rabu (20/5/2020). Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Khrisna Syarif mengungkapkan, pihaknya telah menyederhanakan proses klaim JHT. Sehingga, peserta dapat mengurusnya sendiri secara online dengan mengakses situs web www.antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau mengurus langsung ke kantor cabang BPJAMSOSTEK. BPJAMSOSTEK, tegas Khrisna, sudah mendesain sistem yang dapat mencegah pengurusan JHT melalui calo. Ia mengatakan, sistem informasi pada layanan BPJAMSOSTEK akan mempersulit calo untuk menangani klaim JHT peserta. "Saran kami tolong bantuannya supaya pekerja ini bisa coba sendiri tanpa menggunakan calo. Karena pada dasarnya kita memberikan kemudahan layanan. Karena kalau dengan calo, sistemnya ngeblok sendiri sekarang, karena nomor (telepon) sama, ip yang sama, sistem sudah ngeblok sendiri," ujar Khrisna. BPJAMSOSTEK menyediakan tiga jalur pengajuan klaim JHT melalui metode Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik). Tiga jalur tersebut, yakni melalui antrian online, layanan offline di kantor cabang, dan pengurusan kolektif oleh perusahaan. Syarif menegaskan, BPJAMSOSTEK siap membayarkan JHT para peserta di tengah gelombang PHK yang terjadi akibat pelemahan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Pihaknya, kata Syarif, sudah memperhitungkan JHT yang harus dibayarkan kepada para peserta. "Di internal kami tentunya sudah punya perhitungan. Kami ingin meyakini masyarakat tidak perlu khawatir, bahwa solvabilitas maupun kemampuan likuiditas dana pekerja itu sendiri adalah aman dan kita siap untuk melakukan pembayaran klaim," tegas Khrisna. Sementara itu, Agus berpesan agar peserta memanfaatkan fasilitas pengajuan klaim secara online atau kolektif, agar tidak perlu keluar rumah. "Saya mengimbau agar para peserta melakukan klaim cukup dari rumah, baik itu secara kolektif yang diurus HRD perusahaan masing-masing ," kata Agus. "Atau juga melakukan klaim secara virtual, melalui kanal-kanal kita yang diperkenalkan dengan nama Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik)," lanjutnya. Sebagai informasi, dalam metode Lapak Asik, peserta dapat mengurus klaim secara online, offline, dan kolektif perusahaan. Melalui layanan kolektif, pengurusan klaim sepenuhnya dilakukan oleh pihak HRD perusahaan. Peserta tidak perlu lagi melakukan antrian online atau datang ke kantor cabang BPJAMSOSTEK. (prf/hns) Sumber

Jakarta - Berita terpopuler detikFianance, Rabu (20/5/2020) tentang kelas peserta BPJS Kesehatan bakal dihapus. Kelas 1, 2, dan 3 peserta mandiri BPJS Kesehatan akan digabung dengan sebutan kelas standar. Kebijakan ini akan dilakukan bertahap mulai 2021 nanti. Selain kelas peserta BPJS Kesehatan mau dihapus, berita terpopuler lainnya adalah tentang PNS dan pegawai BUMN tetap masuk pada 22 Mei nanti. Sebelumnya pemerintah menetapkan 22 Mei sebegai cuti bersama. Nah, pengin tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini. (hns/dna) Sebelumnya Masyarakat Tolak Iuran BPJS Kesehatan Naik, Progres Tol Bengkulu 1 / 6 Selanjutnya Bye-bye! Kelas Peserta BPJS Kesehatan Bakal Dihapus Sumber

Program Pay Now Stay Later ASTON Simatupang direservasi hingga 30 Juni 2020 == JAKARTA -- Menjalani masa pandemi yang terjadi pada tahun 2020 ini, masyarakat dihimbau untuk membatasi adanya aktivitas diluar rumah, termasuk dengan menunda liburan ataupun mudik. Namun jangan khawatir, ASTON Priority Simatupang Hotel & Conference Center memberikan penawaran menarik bagi Anda yang berencana libur dalam waktu yang panjang. Hotel berbintang yang berlokasi dekat dengan pintu tol Lenteng Agung ini menyediakan paket “Pay Now, Stay Later!” seharga Rp. 1.800.000 nett. Fasilitas yang didapatkan adalah menginap di kamar Deluxe dengan pilihan Queen ataupun Twin. Selain itu, para tamu dapat menginap selama 4 malam dengan harga yang lebih hemat, termasuk dengan sarapan untuk maksimal 2 orang. Tidak hanya itu, bagi para tamu yang menggunakan paket ini mendapatkan fasilitas gratis foot massage di Artha Spa dan room upgrade selama persediaan ada. “Tamu kami yang menginap dengan paket ini tidak hanya kami manjakan dengan berbagai fasilitas yang, tapi juga berkesempatan mendapat undian voucher menginap gratis di hotel berbintang.” Ucap S. Aulia Masjhoerdin, General Manager ASTON Priority Simatupang Hotel & Conference Center. “Adapun ketentuannya ialah dengan melakukan pembayaran pada hari yang sama saat reservasi.” lanjutnya. Paket Pay Now, Stay Later! dapat dinikmati hingga Mei 2021 dengan melakukan reservasi hingga 30 Juni 2020. Tentunya paket ini bisa menjadi solusi untuk berlibur dikemudian hari. Untuk informasi dan reservasi dapat menghubungi 021 7883 8777 atau 0813 8900 5100 melalui WhatsApp atau email ke simatupanginfo@astonhotelsinternational.com. Untuk promo menarik lainnya ikuti sosial media Instagram @astonsimatupang dan Facebook ASTON Priority Simatupang Hotel & Conference Center. Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merelaksasi syarat pencairan anggaran dana desa dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020. Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan aturan tersebut sudah dirilis dan bisa segera diimplementasikan. "Aturan nomor 50 baru keluar kemarin, masih hangat, berisi tentang relaksasi atau perubahan syarat penyaluran dana desa," kata Prima dalam paparannya via video conference, Jakarta, Rabu (20/5/2020). Prima menyebut relaksasi yang diberlakukan pemerintah adalah pada tahap pertama hanya memberlakukan Perkada yang bisa digantikan oleh surat keputusan kepala daerah dan surat kuasa. "Sebelumnya itu ada tiga persayaratan, yakni perkada yang mengatur rincian dana desa tiap desa, kemudian perdes/APBDes, dan surat kuasa, sekarang relaksasi hanya dengan dua syarat," sebut Prima. Pada pencairan tahap II, Prima mengatakan dalam aturan baru hanya tidak perlu melaporkan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya, yang mana tahap I dengan rata-rata sebesar 50% dan rata-rata pengeluaran paling sedikit 35%. "Saat ini kita tidak berikan persyaratan tapi pemdanya harus melakukan tagging atas desa-desa mana yang layak salur. Harapannya tahap kedua tanpa syarat, seluruh dana desa tahap pertama yang sudah tersalur, bisa menikmati salur tahap kedua," jelasnya. Pencairan tahap III, Prima menjelaskan tetap memberlakukan syarat yang sebelumnya yaitu membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan rata-rata keluaran paling sedikit 75%. Mengenai besaran pencairan, Prima mengatakan sejatinya masih sama yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III 20%, lalu pencairan bulanan pun masih sama yaitu bulan pertama 15%, bulan kedua 15%, dan bulan ketiga 10%. "Untuk kejar ketertinggalan tahap I yang belum salur karena total desa 75 ribu, tapi baru 57 ribu maka kita buka kemungkinan untuk penyaluran lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Harapan kita, dana desa ini uangnya sudah tersedia di desa. Tinggal desanya bisa kelola bagi orang orang yang berhak," ungkapnya. Simak Video "Sri Mulyani Temukan 'Desa Hantu', Anggota Komisi XI: Jangan Terkejut" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merelaksasi syarat pencairan anggaran dana desa dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020. Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan aturan tersebut sudah dirilis dan bisa segera diimplementasikan. "Aturan nomor 50 baru keluar kemarin, masih hangat, berisi tentang relaksasi atau perubahan syarat penyaluran dana desa," kata Prima dalam paparannya via video conference, Jakarta, Rabu (20/5/2020). Prima menyebut relaksasi yang diberlakukan pemerintah adalah pada tahap pertama hanya memberlakukan Perkada yang bisa digantikan oleh surat keputusan kepala daerah dan surat kuasa. "Sebelumnya itu ada tiga persayaratan, yakni perkada yang mengatur rincian dana desa tiap desa, kemudian perdes/APBDes, dan surat kuasa, sekarang relaksasi hanya dengan dua syarat," sebut Prima. Pada pencairan tahap II, Prima mengatakan dalam aturan baru hanya tidak perlu melaporkan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya, yang mana tahap I dengan rata-rata sebesar 50% dan rata-rata pengeluaran paling sedikit 35%. "Saat ini kita tidak berikan persyaratan tapi pemdanya harus melakukan tagging atas desa-desa mana yang layak salur. Harapannya tahap kedua tanpa syarat, seluruh dana desa tahap pertama yang sudah tersalur, bisa menikmati salur tahap kedua," jelasnya. Pencairan tahap III, Prima menjelaskan tetap memberlakukan syarat yang sebelumnya yaitu membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan rata-rata keluaran paling sedikit 75%. Mengenai besaran pencairan, Prima mengatakan sejatinya masih sama yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III 20%, lalu pencairan bulanan pun masih sama yaitu bulan pertama 15%, bulan kedua 15%, dan bulan ketiga 10%. "Untuk kejar ketertinggalan tahap I yang belum salur karena total desa 75 ribu, tapi baru 57 ribu maka kita buka kemungkinan untuk penyaluran lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Harapan kita, dana desa ini uangnya sudah tersedia di desa. Tinggal desanya bisa kelola bagi orang orang yang berhak," ungkapnya. Simak Video "Sri Mulyani Temukan 'Desa Hantu', Anggota Komisi XI: Jangan Terkejut" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - Gelombang PHK yang dipicu perlambatan ekonomi imbas pandemi COVID-19, diperkirakan akan membuat lonjakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Guna menyederhanakan pengajuan klaim, BPJAMSOSTEK memberikan fasilitas klaim kolektif oleh perusahaan. Melalui fasilitas tersebut, segala pengurusan klaim JHT dilakukan oleh perusahaan. Peserta BPJAMSOSTEK tidak perlu lagi mendaftar online atau datang ke kantor cabang. Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Krishna Syarif menerangkan, pihaknya tengah melakukan pendataan perusahaan yang melakukan PHK dan hendak mengurus klaim JHT pekerjanya secara kolektif. BPJAMSOSTEK juga melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta Serikat Pekerja (SP) untuk menghimpun data-data perusahaan. "Jadi sekarang di setiap titik lokasi kita menginventarisasi, siapa yang akan melakukan PHK kita urus prosesnya. Di intern cabang-cabang kami sekarang sudah melakukan komunikasi dengan seluruh HRD di setiap perusahaan, apakah itu kita mendapatkan data melalui Disnaker setempat ataupun melui Apindo, ataupun melalui SP yang sudah ada. Ini dalam rangka memberikan kemudahan supaya prosesnya bisa lebih lancar," ujar Khrisna dalam konferensi pers secara online, Rabu (20/5/2020). Klaim kolektif dapat diajukan oleh perusahaan dengan skala usaha besar dan menengah yang terpaksa melakukan PHK kepada minimal 30% pekerjanya, karena dampak pandemi COVID-19. Selain itu pihak perusahaan juga harus menjamin validitas data tenaga kerja, sehingga proses klaim dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dalam pengajuan klaim kolektif, perusahaan diminta mengeluarkan surat kuasa resmi untuk penunjukan perwakilan yang akan berkoordinasi dengan petugas BPJAMSOSTEK. Berikutnya, perwakilan perusahaan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menyalahgunakan wewenang dalam pengajuan klaim JHT secara kolektif, dan diketahui oleh perusahaan. Masing-masing peserta yang akan mengajukan klaim mempersiapkan semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dan menghubungi perwakilan perusahaan yang telah ditunjuk. Setelah dokumen lengkap, perwakilan perusahaan membuat surat pengantar pengajuan klaim JHT secara kolektif, beserta data pekerjanya yang terdiri dari nama, nomor handphone aktif, alamat email aktif, sebab klaim, dan checklist kelengkapan dokumen klaim. Lalu, perusahaan harus membuat surat berhenti bekerja massal, dengan lampiran data berupa nama pekerja, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor peserta BPJAMSOSTEK, dan periode masa kerja masing-masing pekerja. Tahapan selanjutnya, perusahaan membuat jadwal harian proses pengajuan klaim JHT bagi tenaga kerjanya, dan dikoordinasikan dengan petugas BPJAMSOSTEK. Deputi Direktur Bidang Pelayanan dan Pengembangan Kanal BPJAMSOSTEK Isnavodiar Jatmiko menambahkan, pihak BPJAMSOSTEK akan melakukan verifikasi kepada peserta yang datanya masih diragukan melalui video call. "Proses verifikasi kalau memang dibutuhkan, kami akan melakukan video call, yang sudah kami informasikan sebelumnya kapan kami akan menghubungi mereka. Tapi dalam hal kami tidak menemukan keraguan atas data atau (tidak membutuhkan) konfirmasi lebih detail, maka kami akan proses tanpa melakukan video call," jelas Jatmiko. Klaim kolektif, kata Jatmiko, akan mempermudah BPJAMSOSTEK dalam mencairkan JHT peserta jika terjadi lonjakan PHK. Sebab, dengan klaim kolektif pengurusan menjadi terjadwal untuk masing-masing perusahaan. "Apabila ditemukan ada lonjakan PHK, dapat kami rencanakan sepenuhnya jauh-jauh hari, baik resource kami di cabang atau resource peserta. Kalau mereka mau pulang kampung, kalau mereka mau tetap ada di domisili saat ini itu tidak membatasi mereka untuk dapat akses klaim," ujar Jatmiko. (prf/hns) Sumber

Regulasi penempatan dana pemerintah di bank jangkar sudah masuk tahap finalisasi. == JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, regulasi mengenai penempatan dana pemerintah di perbankan atau bank jangkar sudah masuk tahap finalisasi. Harapannya, ketentuan ini sudah dapat diimplementasikan usai libur Idul Fitri. Suahasil menjelaskan, beleid hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut sudah siap diberikan nomor untuk diresmikan. "Semoga, begitu selesai, praktis libur Lebaran sudah operasional," tuturnya dalam konferensi pers Kinerja APBN April 2020 melalui telekonferensi, Rabu (20/5). Penempatan dana pemerintah ke perbankan dilakukan untuk memberikan bantuan kepada perbankan maupun lembaga keuangan yang telah menyediakan subsidi bunga dan restrukturisasi kredit ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Suahasil menekankan, kebijakan ini tidak membuat pemerintah melakukan operasi likuditas. Pemerintah hanya akan menempatkan dana di bank-bank yang memang membutuhkannya setelah membantu subsidi bunga maupun kredit bagi UMKM. Dalam pelaksanaannya nanti, Suahasil memastikan, pemerintah terus memantau perbankan terkait restrukturisasi kredit dan subsidi bunga. Apabila memang ada perbankan yang membutuhkan, penempatan dana baru dilakukan. Melalui paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam teleconferensi dengan jurnalis, Senin (18/5), pemerintah sudah menganggarkan Rp 87,5 triliun untuk penempatan dana. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang senilai Rp 641,17 triliun. Tapi, Suahasil menyebutkan, anggaran tersebut mungkin saja berubah seiring dengan tingkat kebutuhannya nanti. "Jadi, ini belum pasti, karena ini adalah kesiapsiagaan dari pemerintah untuk melakukan hal tersebut kalau memang diperlukan," katanya. Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 mengganggu kondisi finansial banyak orang saat ini, baik karyawan maupun pengusaha. Menurunnya pendapatan masyarakat akibat pemotongan gaji atau tunjangan, serta melorotnya penjualan bagi pengusaha membuat likuiditas semakin seret. Melihat kondisi tersebut, PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) mencoba membantu nasabah dan masyarakat menghadapi kondisi finansial di tengah pandemi dengan menggelar Web Seminar (Webinar) bertajuk How to Survive During Covid-19 pada Rabu (20/5/2020). Seminar tersebut menghadirkan Melvin Mumpuni, CEO dan Founder Finansialku sebagai narasumber. Melvin mengatakan, menjaga likuiditas atau cash flow merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam masa pandemi ini. Jika likuditas tidak terjaga maka akan terjadi kesulitan saat ada kebutuhan dalam jangka pendek. Untuk menjaga likuiditas, masyarakat harus aman secara keuangan. Artinya, setiap orang harus memiliki dana darurat sebesar 6-12 kali dari pengeluaran bulanan. Dengan begitu, kata Melvin, masyarakat masih bisa bertahan saat kondisi terburuk akibat pandemi terjadi. Dana darurat tersebut harus ditempatkan pada instrumen yang memang likuid seperti tabungan, deposito, reksadana, pasar uang, dan logam mulia. Dengan begitu, dana tersebut mudah dicairkan ketika dibutuhkan. Ia menambahkan, dalam kondisi sulit saat ini, berinvestasi pada instrumen beresiko bukanlah langkah bijak meskipun ada diskon besar-besaran. Pasalnya, akhir dari pandemi COVID-19 belum dapat dipastikan. "Memang dana darurat itu bukan untuk menambah kekayaan. Tetapi untuk menjaga keamanan," kata Melvin. Hal kedua yang harus dilakukan adalah menambah income. Banyak orang mengalami penurunan gaji atau tunjangan pasca COVID-19, maka harus berupaya untuk mencari penghasilan tambahan agar menutupi penurunan pendapatan. Melvin memandang, di tengah kesulitan yang diakibatkan pandemi ini, selalu ada peluang bisnis yang bisa digarap. Menurutnya, peluang bisnis online saat ini sangat besar. Dibutuhkan kreativitas untuk memanfaatkan peluang yang bisa menghasilkan uang untuk menutupi pengeluaran bulanan. Sementara bagi pengusaha, harus lebih kreatif lagi dalam memperluas pasar dan membuat klien lama kembali lagi. Hal ketiga yang mesti diperhatikan dalam masa pandemi, lanjut Melvin, yaitu melunasi hutang yang bersifat konsumtif. Keempat, masyarakat harus memiliki manajemen risiko. Jika empat hal tersebut sudah dimiliki, maka tidak masalah jika ingin berinvestasi. Namun, apabila hal-hal tersebut belum terpenuhi, investasi yang dilakukan akan sia-sia. Sebab saat membutuhkan dana tunai dan tidak punya dana darurat maka investasi akan terpaksa dijual meskipun dalam kondisi rugi. Melvin menegaskan, penempatan dana darurat dalam tabungan dan deposito tidak ada bedanya. Pasalnya, pencairan deposito saat ini sudah mudah karena adanya layanan deposito online yang disediakan perbankan. Bank Yudha Bhakti bisa menjawab kebutuhan tersebut. Bank ini telah memiliki layanan deposito online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk deposito BYB. Cara mendapatkan layanan ini sangat mudah, yakni calon nasabah hanya perlu mengisi data diri untuk membuka rekening deposito, kemudian akan diproses BBYB lewat aplikasi. Saat ini, Bank Yudha Bhakti menawarkan bunga cukup tinggi untuk produk deposito yakni 8,75%., lebih tinggi dari LPS rate. Kemudian, bank ini juga menawarkan tabungan setara deposito untuk ritel dengan bunga 5,75%. Informasi lebih lanjut bisa diakses melalui website Bank Yudha Bhakti atau layanan Web Deposito Online melalui www.deposito.haybyb.com dan Instagram @bankyudhabhakti. (ads/ads) Sumber

Jakarta - Di saat vendor lain berlomba membawa ponsel premium flagship ke Tanah Air, Vivo enggan ikut serta. Tapi kini setelah menjadi nomor satu di Indonesia, vendor asal China ini memastikan akan membawanya . "Tahun ini kami pastikan membawa premium flagship ke Indonesia," kata Fachryansyah Farandy, Digital and PR Director Vivo Indonesia. Namun Fachry belum mengungkap kapan ponsel tersebut akan dirilis. Demikian pula tipe perangkat yang akan diboyong. "Tunggu saja tanggal mainnya," ucapnya. Saat ini Vivo punya dua series premium flagship yang dirilis di China dan pasar global. Kedua perangkat tersebut yakni IQOO dan NEX. Vivo iQOO lebih menitikberatkan pada pengalaman gaming. Sementara NEX mengusung teknologi terbaru. Semoga dua series ponsel ini dimasukan ke Indonesia. Karena pasar ponsel premium akan semakin semarak karena saat ini pemainnya hanya Samsung, Apple, Oppo dan Xiaomi. Simak Video "Resmi Mendarat, Vivo V19 Dibanderol Mulai Rp 4,299 Juta" [==] (afr/fay) Sumber

Jakarta - Di tengah pandemi COVID-19, keadaan pasar tradisional relatif sepi karena tak banyak orang yang keluar rumah. Melihat kondisi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencoba memfasilitasi para pedagang pasar untuk berjualan secara online melalui sebuah Website Pasar. Bank BRI bersama pengelola pasar juga membantu pengelolaan jasa antar jemput barang kepada pembeli. Mekanisme pemasaran pasar tradisional dari penjualan konvensional ke online lewat Web Pasar cukup mudah, yakni pengelola pasar harus bekerja sama dengan BRI. Selanjutnya, BRI Unit terdekat akan mengedukasi para pedagang pasar untuk mengimplementasikan pemasaran secara online via Web Pasar, mekanisme pembayarannya, serta pengiriman barang ke pembeli. "Dalam mempersiapkan metode ini, BRI akan mengumpulkan data pedagang pasar, pendampingan input data dalam web, serta turut aktif mengkomunikasikan ke masyarakat," ungkap Direktur Bisnis Mikro Bank BRI, Supari, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020). Supari menambahkan bahwa BRI membuka luas terkait peluang kerja sama dengan para pengelola pasar. "Mengingat pandemi COVID-19 masih belum terprediksi kapan selesainya, terobosan ini bisa menjadi solusi dalam menghindari kerumunan di pasar," imbuhnya. Tidak berhenti sampai di situ, Perseroan juga telah mengenalkan Solusi Transaksi Elektronik BRI (Stroberi) ke pasar-pasar yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Aplikasi ini merupakan layanan transaksi elektronik terpadu yang dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara berkesinambungan melalui transaksi digital. Diharapkan dengan tersedianya Website Pasar dan platform Stroberi, BRI dapat memberikan kemudahan layanan dalam jual beli, pencatatan transaksi & inventory management, pengelolaan tagihan, pembayaran tagihan melalui berbagai channel yang disediakan, dan kemudahan monitoring informasi pembayaran tagihan. Dalam jangka panjang hal ini akan mendorong terbentuknya cashless society karena transaksi sudah dilakukan tanpa uang tunai. Selain itu, juga turut mendorong inklusi keuangan bagi pelaku UMKM yang ada di pasar-pasar tradisional. Simak Video "Teras BRI Kapal, Penjaga Kedaulatan Rupiah di Perbatasan" [==] (ega/hns) Sumber

Bantuan swab test ini gratis bagi masyarakat terutama para pelaku UKM produktif. == JAKARTA -- Ibarat sebuah pertempuran, kekuatan menekan pergerakan lawan adalah dengan mendeteksi keberadaan musuh. Itulah pentingnya tes mendeteksi keberadaan Corona Virus Disease (Covid–19), terutama menggunakan swab test. Atas dasar itulah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkolaborasi dengan jaringan Rumah Sakit Bunda dan JSK Group menggelar swab test Covid-19 secara gratis untuk 30 ribu peserta, dalam payung Program BNI Berbagi Swab Test. Langkah ini menjadi bagian dari program mewujudkan BUMN yang terbebas dari Virus Corona, *#CovidsafeBUMN*. Program ini diawali dengan tes yang dilakukan atas 800 peserta di area Parkir Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (20/5). Sebanyak 800 peserta tes ini merupakan bagian dari 5.500 tes swab yang akan dilaksanakan di Jakarta. Selebihnya, tes swab akan dilaksanakan diberbagai kota di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Swab Test ini menjadi sangat penting artinya mengingat peningkatan kasus positif Covid–19 masih terjadi di Indonesia. "Ini langkah kami untuk membantu percepatan deteksi pasien yang terpapar virus Covid-19. Dengan dukungan Rumah Sakit Bunda dan JSK Group, kami laksanakan bantuan swab test ini secara gratis bagi masyarakat, terutama para pelaku UKM produktif, di beberapa kota seluruh Indonesia," ujar Direktur Utama BNI Herry Sidharta saat membuka Program BNI Berbagi 30.000 Swab Test di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (20/5). Pada kesempatan tersebut hadir Menteri BUMN RI Erick Thohir dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Komisaris Utama PT Bundamedik dr Ivan Rizal Sini SpOG mengatakan, RSU Bunda Jakarta dan Laboratorium Diagnos dibawah naungan BMHS Group telah melakukan pemeriksaan RT-PCR sejak awal pandemi dan ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai jejaring laboratorium swasta untuk Covid-19. Dengan infrastruktur, teknologi laboratorium serta tenaga yang profesional, RS Bunda mampu untuk mengerjakan lebih dari 500 hingga 750 tes sehari. “Sistem pelaporan, pemantauan Epidemiologi, dan follow up kasus sudah sejak awal kami lakukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, karena hal tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam peningkatan kecepatan penanganan kasus positif Corona. Dengan pengalaman ini, BNI menggandeng BMHS dan jejaring RS Bunda untuk mendistribusikan pengambilan sampel swab di beberapa daerah di Indonesia, yang diharapkan selain mempercepat pemutusan rantai penyebaran tetapi juga mempercepat pemulihan produktifitas,” ujarnya. Sementara itu, CEO JSK Group Dennis Jang Sang Kyu menuturkan, pihaknya sangat berterima kasih karema JSK telah disertakan dalam program kemanusiaan BNI Berbagi 30.000 Swab Test ini. JSK sangat terpanggil terhadap aktivitas apapun untuk memerangi COVID-19 yang dialami masyarakat Indonesia. "Metode swab test dengan tenda dan booth beserta mesin negative/positive pressure mirip yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan. Dan hasilnya dapat menjawab kekhawatiran banyak masyarakat yang khawatir datang ke rumah sakit untuk melakukan swab test," ungkapnya. Rangkaian Kepedulian Kepedulian BNI dalam mendukung pencegahan Covid-19 sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Pada awal Maret 2020, BNI bersama beberapa BUMN lain mengirimkan sekitar 160.000 masker hingga ke Hong Kong dan beberapa kota di luar negeri yang memiliki kantor cabang luar negeri. Seluruhnya digunakan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara yang lebih dulu terpapar Covid-19. BNI juga termasuk yang paling awal memanfaatkan teknologi drone untuk menyemprotkan disinfektan di 50 titik di Jabodetabek. BNI menggerakan sekitar 30 mitra binaan di berbagai daerah untuk memproduksi alat pelindung bagi tenaga medis, baik baju hazmat maupun masker. "Belum lama ini, BNI mendistribusikan 50 ribu alat pelidung diri kepada tim medis di 182 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia dilengkapi hand sanitizer, donasi bagi petugas medis, serta donasi dukungan anak sekolah. Itu semua mencapai Rp 11,3 miliar," ujar Herry. BNI juga menyalurkan bantuan alat medis kepada rumah sakit, seperti ambulance, mesin diagnosa swab test PCR, ventilator, dan alat rapid test, seluruhnya senilai Rp 42,9 miliar. Belum lagi bantuan sembako untuk warga kurang mampu, anak yatim, yayasan dan panti asuhan, kelompok masyarakat tertentu. Sumber

Kemenkeu mempercepat pencairan dana desa dengan menyederhanakan proses penyaluran. == JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat pencairan dana desa dengan menyederhanakan proses penyalurannya. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, relaksasi dilakukan terutama untuk mempercepat pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. BLT ini ditujukan untuk membantu masyarakat di desa yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satu relaksasinya berupa pengurangan syarat penyaluran dana tahap pertama, dari tiga syarat menjadi hanya dua. "Yakni, peraturan kepala daerah bisa digantikan dengan surat keputusan kepala daerah, lalu (syarat) kedua, surat kuasa," tutur Prima dalam konferensi pers Kinerja APBN April 2020 melalui telekonferensi, Rabu (20/5). Sebelumnya, Prima mengatakan, untuk bisa mendapatkan saluran dana desa pertama, pemerintah daerah harus memberikan tiga persyaratan. Peraturan kepala daerah yang mengatur rincian daerah tiap dana desa, peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan surat kuasa. Selain itu, relaksasi diberikan untuk pencairan tahap kedua. Pada ketentuan sebelumnya, Prima mengatakan, pemerintah daerah harus melaporkan realisasi penyerapan dan pencapaian. "Ini di desa agak sulit cepat dapatnya. Saat ini, kita tidak memberikan persyaratan ini lagi," ujarnya. Tapi, sebagai gantinya, pemerintah daerah harus melakukan tagging atas desa-desa yang layak mendapatkan penyaluran. Penandaan dilakukan melalui sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu. Dengan menghilangkan persyaratan di tahap kedua, Prima berharap, desa-desa yang sudah menerima aliran dana desa tahap pertama dapat segera menikmati tahap kedua. Prima mencatat, setidaknya 57 ribu desa sudah menikmati penyaluran tahap pertama. Sementara itu, Prima menjelaskan, penyaluran tahap ketiga dana desa tetap diberlakukan seperti biasa. Persyaratannya adalah laporan realisasi penyerapan tahap kedua minimal 75 persen dan capaian keluaran minimal 50 persen. Selain itu, terdapat syarat laporan konvergensi stunting serta Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa. Ada tambahan peraturan dalam penyaluran dana desa kali ini. Prima mengatakan, penyaluran dapat dilakukan secara bulanan. “Bulan pertama 15 persen, kedua 15 persen dan ketiga 10 persen,” ujarnya. Kemenkeu juga membuat aturan untuk mengejar ketertinggalan penyaluran tahap pertama. Prima mencatat, masih ada 18 ribu desa yang belum menikmatinya. Aturan tersebut memungkinkan penyaluran dilakukan lebih dari sekali dalam waktu satu bulan. Melalui relaksasi ini, Prima mengatakan, pihaknya berharap dana desa dapat tersedia dengan segera di kas-kas desa. "Tinggal desanya bisa mengelola bagi orang-orang yang berhak," katanya. Sumber

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta harga eceran tertinggi (HET) gula di tingkat konsumen tidak diubah. Menurut Komisioner KPPU Guntur Saragih, HET yang sudah ditetapkan pemerintah yakni Rp 12.500/kg di tingkat konsumen sudah cukup menguntungkan para pengusaha dan juga importir yang memasok komoditas tersebut ke pasar-pasar. "Penilaian dari KPPU HET itu sudah memberikan ruang yang besar bagi margin, keuntungan pelaku usaha besar dalam negeri dan importir itu sudah besar," ungkap Guntur dalam forum jurnalis, Rabu (20/5/2020). Ia mengatakan, posisi harga gula di tingkat konsumen saat ini dijadikan alasan untuk mengubah HET lebih dari Rp 12.500/kg. Padahal, KPPU menduga ada anomali yang menyebabkan harga gula ini tinggi. "Isu HET dikoreksi untuk bisa lebih tinggi lagi ini seolah-olah ini ingin membenarkan tingginya harga yang sekarang. Harga yang sekarang di pasar non modern itu banyak harga melebihi HET. Bahkan kemarin di Sumatera Utara kita tahu PTPN, ditemukan penjualan lelang sudah di Rp 12.900. Bagaimana mungkin bisa mencapai HET yang sudah ditentukan Kemendag? Karenanya kami menilai anggapan bahwa untuk bisa menaikkan HET bukanlah hal yang tepat," tegas Guntur. Pasalnya, menurut data yang dilampirkan KPPU, harga gula di Indonesia sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata internasional. KPPU mencatat, sejak tahun 2017 bertahan di level Rp 4.000-6.000/kg. Sementara, hari ini saja harga gula rata-rata nasional menurut Pusat Informasi Harga Pangan Stretagis (PIHPS) tembus Rp 17.400/kg. "Sebenarnya keadaan stabilnya harga dunia ini menunjukkan kemampuan produksi yang begitu bagus dari berbagai negara. Sehingga harga cukup stabil. Ini yang jadi persoalan, makanya itu kenapa KPPU menganggapi evaluasi HET untuk menjadi lebih tinggi lagi itu sebenarnya tidak tepat," terangnya. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Takut Gendut? Ini Tips Minum Boba Rendah Gula" [==] Sumber

Jakarta - Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero), Mas'Ud Khamid, beserta Komisaris Pertamina, Condro Kirono, meninjau layanan SPBU di ruas tol Trans Jawa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan Pertamina menjelang Idul Fitri dan Protokol The New Normal guna perlindungan pekerja dan pelanggan. Salah satu SPBU yang dikunjungi adalah di Rest Area KM57, Karawang, Jawa Barat. Meski kondisi SPBU di rest area relatif sepi, seiring kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik, tapi layanan di SPBU Pelayanan Mandiri (self service) tersebut berjalan normal. Turut mendampingi kunjungan, General Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III, Tengku Fernanda, menjelaskan operasional SPBU tetap berjalan dan memastikan operator SPBU menerapkan protokol keamanan COVID-19, seperti menggunakan face shield dan sarung tangan, serta menyediakan hand sanitizer. "Kami memaksimalkan layanan SPBU dengan penerapan protokol keamanan COVID-19, sehingga masyarakat dan pekerja Pertamina dapat beraktivitas tanpa khawatir," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020). Dia menambahkan, sebagian besar SPBU Pertamina juga telah dilengkapi dengan alat pembayaran digital nontunai (cashless). Sehingga, masyarakat memiliki opsi pembayaran yang lebih beragam, tak hanya menggunakan uang tunai. Sementara itu, menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H, MOR III juga memastikan ketersediaan LPG di masyarakat aman. Adapun yang termasuk LPG sektor rumah tangga adalah LPG subsidi 3 kilogram (Kg), serta Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg. Pada wilayah Sales Area Manager Retail Karawang, yang melingkupi Kota/Kab Bekasi, Karawang, Purwakarta, kebutuhan LPG untuk sektor rumah tangga selama Ramadhan dan Idul Fitri 2020 diperkirakan turun, menjadi 1.161 Metrik Ton (MT) per hari. Sedangkan pada periode sama 2019, konsumsi LPG ini mencapai 2.402 MT per hari. Penurunan konsumsi LPG juga terjadi di wilayah Sales Area Manager Retail Cirebon, mencakup Kota/Kab Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Pada Ramadhan dan Idul Fitri 2020, konsumsi LPG rumah tangga mencapai 644 MT per hari, atau turun 10% dibanding konsumsi saat Ramadhan dan Idul Fitri 2019, sebesar 718 MT per hari. "Penurunan konsumsi LPG pada Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2020 diperkirakan turun karena sebagian pelaku usaha kuliner tutup dan beberapa masyarakat melakukan pulang kampung sejak awal pemberlakuan kebijakan PSBB," terang Fernanda. Meski keseluruhan LPG rumah tangga turun, konsumsi LPG subsidi 3 Kg menunjukkan kenaikan. Pada bulan April-Mei 2020 saat PSBB diterapkan, pemakaian LPG PSO di Karawang dan Cirebon ini naik 10% dibandingkan konsumsi normal pada Januari-Februari 2020. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selama April hingga 18 Mei 2020 Pertamina MOR III telah melakukan penambahan suplai LPG 3 Kg, di Karawang dan Cirebon, lebih dari 9.900 MT, atau sekitar 3,3 juta tabung. Fernanda menambahkan, pihaknya akan selalu memantau kebutuhan LPG terutama LPG melon 3 Kg. Apabila dibutuhkan, Pertamina dapat melakukan penambahan pasokan (fakultatif) LPG sehingga kebutuhan masyarakat tetap tercukupi. Simak Video "Gegara Corona, Penjualan Pertamina Terendah Sepanjang Sejarah" [==] (ega/ega) Sumber

Jakarta - Ekspor kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke berbagai negara mengalami gangguan imbas virus Corona (COVID-19). Ke India misalnya, mengalami penurunan permintaan (demand) sebanyak 2 juta ton tahun ini. "Kita memaklumi pasti kondisi pasar apalagi pasar global pasti terjadi distraction (gangguan). Saya kemarin dengar kabar dari India akan turun 2 juta (ton) tahun ini demand-nya," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono dalam telekonferensi INA Palm Oil, Rabu (20/5/2020). Joko berharap pandemi ini bisa berakhir bulan Juni mendatang. Apalagi ada angin segar dari India yang dikabarkan akan membuka lockdown, sehingga eskpor bisa kembali dijalankan. "Kalau sampai Juni ini selesai saya dapat berita dari India, Juni India akan buka (wilayah) dan mulai beli, mulai impor banyak. Mudah-mudahan kalau Juni selesai demand global pelan-pelan akan recover (pulih)," harapnya. Meski begitu, Joko melihat adanya peluang di dalam negeri yang akan terjadi peningkatan penyerapan karena adanya biodiesel 30% atau B30. "Domestik so far konsumsinya naik apalagi saya dengar kabar pemerintah akan mendorong B30. Ini menjadi kabar bagus buat industri sawit kita untuk terus bertahan ke depan," ujarnya. Meski ada pandemi virus Corona, petani kelapa sawit tetap menjalankan aktivitasnya dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal itu yang membuat tidak ada petani yang terpapar virus tersebut. "So far baik-baik saja, operasional berjalan dengan normal dan alhamdulillah para pekerja di perkebunan so far nggak ada yang terinfeksi. Sampai hari ini saya belum dengar kabar ada infeksi virus COVID-19 di perkebunan. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dengan menjalankan secara konsisten protokol yang sudah kita buat," imbuhnya. Simak Video "Manisnya Gula dari Kelapa Sawit, Batubara" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Garuda Indonesia akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah sebanyak Rp 8,5 triliun untuk dana talangan modal kerja. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata menjelaskan saat ini di badan usaha milik negara (BUMN) ada beragam masalah. Namun pemerintah berupaya melakukan simplifikasi dengan penyertaan modal negara (PMN). "Nah salah satu contoh ini adalah Garuda. Garuda ini ada permasalahan pada modal, tetapi apa yang dihadapi Garuda adalah kebutuhan untuk operasional sehari-hari," kata Isa dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2020). Dia mengungkapkan hal tersebut terjadi karena operasional yang terbatas hingga menyebabkan jumlah penumpang dan jumlah penerbangan merosot tajam. "Bahkan sempat tidak bisa terbang, sementara kewajiban untuk membayar leasing harus jalan. Cashflow jadi masalah yang menonjol," kata dia. Isa mengatakan ada masalah lain seperti utang global yang juga harus diselesaikan. Namun bukan dengan dana talangan yang disediakan. Sehingga dana talangan ini digunakan benar-benar untuk operasional agar perusahaan berjalan baik. Sedangkan untuk BUMN lain akan dilihat kebutuhan penyertaan modalnya. Pemerintah saat ini mengupayakan agar BUMN bisa beroperasi dengan baik, bukan memperkuat permodalan. Simak Video "Garuda Indonesia Pangkas Gaji Karyawan, THR Tetap Cair" [==] (kil/dna) Sumber

Kemenkeu akan segera menetapkan revisi Perpres tentang Perubahan Postur APBN. == JAKARTA -- Pemerintah akan segera menetapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Postur APBN 2020 menyangkut pelebaran defisit menjadi 6,27 persen terhadap PDB. Hal itu akan dilakukan setelah pembahasan dengan Komisi XI DPR yang dijadwalkan pada Selasa (26/5). “Sehingga dari hasil konsultasi DPR itu menjadi basis pemerintah menetapkan revisi Perpres 54 tahun 2020 lebih komprehensif dan solid,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta, Rabu (20/5). Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, pemerintah menyiapkan detail termasuk belanja kementerian, lembaga, dan nonkementerian lembaga serta transfer ke daerah. “Melihat kondisi ekonomi terkini termasuk potensi penerimaan perpajakan dan belanja negara, defisit melebar jadi Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen dari PDB,” katanya. Angka tersebut lebih besar dari defisit APBN 2020 yang ditetapkan sebesar 5,07 persen atau Rp 852,9 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelebaran defisit fiskal itu dilakukan dalam program pemulihan ekonomi nasional mengingat pendapatan negara yang turun. Dalam proyeksi APBN 2020, Menkeu menyebutkan pendapatan negara diperkirakan berkurang Rp 69,3 triliun dari Rp 1.760,9 dalam Perpres 54 tahun 2020 menjadi Rp 1.691,6 triliun. “Karena begitu banyak insentif pajak yang diberikan dari pelemahan ekonomi di semua sektor,” katanya. Sedangkan, pemerintah menambah belanja negara mencapai Rp 106,3 triliun yakni tambahan subsidi untuk UMKM Rp 34,2 triliun dan diskon listrik diperpanjang menjadi enam bulan Rp 3,5 triliun. Kemudian, bansos tunai diperpanjang hingga Desember 2020 dengan bantuan menjadi Rp 300 ribu per bulan sehingga total sebesar Rp 19,62 triliun dan cadangan stimulus Rp 60 triliun. “Untuk bisa mendanai defisit sebesar 6,27 persen atau Rp 1.028.5 triliun dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan surat berharga yang sudah diatur dalam Perppu dan SKB antara Kemenkeu dan Bank Indonesia,” katanya. sumber : Antara Sumber

Masyarakat disarankan menggunakan uang elektronik atau metode pengiriman uang. == SURABAYA — Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) di Jawa Timur (Jatim) Difi Ahmad Johansyah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan penukaran uang di pinggir jalan, karena sangat beresiko, dan merugikan masyarakat. "Saya juga heran, meski saat ini mobilitas manusia dibatasi masih saja ada penjaja layanan penukaran uang di jalanan. Mereka melayani penukaran uang kecil kepada para pengguna jalan yang lewat," kata Difi kepada wartawan di Surabaya, Rabu (20/5). Difi meminta masyarakat menukar uang di kantor cabang bank supaya lebih aman. Ia menjelaskan, beberapa resiko menukarkan uang di jalanan adalah kebersihan uangnya, yang bisa menjadi salah satu sumber penyebaran Covid-19. "Kami menyarankan agar masyarakat beralih menggunakan uang elektronik atau metode pengiriman uang secara daring ketimbang uang tunai. Hal ini dinilai lebih praktis dan aman untuk menghindari penyebaran Covid-19," katanya. Resiko lainnya adalah masyarakat berpotensi menerima uang palsu, kemudian jumlah yang ditukarkan tidak pas atau dikurangi, dan masyarakat dikenakan biaya penukaran yang cukup mahal. "Resiko berikutnya adalah tindak kejahatan, sebab lebih rawan jika masyarakat terlihat membawa uang tunai dalam jumlah yang besar di jalanan. Maka, akan lebih baik jika masyarakat menukarkan uang di kantor cabang bank," katanya. Difi mengatakan, BI juga telah memfasilitasi dengan QR Code Indonesia Indonesian Standard (Q-RIS), sehingga memudahkan pengiriman uang untuk keluarga atau sanak saudara melalui gawai. Sebelumnya, BI Jatim menegaskan tahun ini tidak menyelenggarakan layanan penukaran uang secara langsung kepada masyarakat, untuk menghindari penyebaran Covid-19, sehingga penukaran uang diarahkan untuk dilakukan di kantor cabang bank. Difi memperkirakan kebutuhan uang tunai masyarakat untuk Lebaran tahun 2020 senilai Rp 25,8 triliun, atau menurun dibandingkan realisasi pada Lebaran 2019 yang mencapai Rp 27 triliun. sumber : Antara Sumber

Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani surat perjanjian dengan Pertamina EP dalam implementasi penyesuaian harga gas bumi untuk keperluan Proyek Sumatera Selatan - Jawa Barat dan keperluan pelanggan PGN Medan. Direktur Komersial PGN Fariz Aziz mengungkapkan kerja sama ini dilakukan untuk menindaklanjuti implementasi Permen ESDM 08/2020 dan Kepmen ESDM 89K/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Gas Industri dan Kepmen 89K/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri "Oleh karena itu, kata dia, PGN dan Pertamina EP sepakat untuk membuat dan pelaksanaan Surat Perjanjian ini sebagai perubahan perjanjian jual beli gas (PJBG)," ujar Fariz dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020). Dengan demikian, PGN dan Pertamina EP sepakat untuk mengubah harga gas pada PJBG sesuai Kepmen 89K/2020 menjadi US$ 4/ MMBTU dari harga awal US$ 5,33/ MMBTU, dengan volume 90 BBTUD. Surat Perjanjian ini berlaku efektif dalam jangka waktu 13 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2024. Selain itu untuk PGN Medan dengan volume 7 BBTUD dan harga US$ 4/MMBTU. Harga penyesuaian sebagaimana yang telah disebutkan, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyesuaian Harga Gas Bumi dalam Kepmen 89K/2020. Setelah itu, harga gas bumi yang berlaku adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam PJBG. "Jangka waktu penyesuaian Harga Gas Bumi bisa diperpanjang, apabila ada keputusan lebih lanjut dari Menteri ESDM dan Pemerintah," imbuh dia. Direktur Utama PGN Suko Hartono menambahkan diterbitkannya Permen No 08 tahun 2020 dan Kepmen 89.K tahun 2020 pada pertengahan April 2020 yang salah satunya menetapkan volume gas bumi, maka disepakati besaran volume sebesar 90 BBTUD sampai tahun 2024 untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Barat serta volume 7 BBTUD untuk wilayah Medan dengan harga gas hulu sebesar US$ 4 per MMBTU oleh kedua belah pihak. "Kami berharap, melalui penandatanganan surat perjanjian ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan target pemerintah untuk mendorong kemajuan industri serta penyediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat, agar bisa berefek positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan dampak multiplier effectnya bagi kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Secara bertahap penyesuaian harga gas di hilir akan dilaksanakan sejalan dengan semangat bahwa gas bumi diharapkan dapat mendorong dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahapan waktu, akan disesuaikan dengan tahapan penyelesaian amandemen kontrak di hulu antara PGN dgn produsen. Di mana pada saat bersamaan akan dilakukan juga pembahasan amandemen PJBG dengan pelanggan dan badan pengatur hilir migas untuk penentuan tarif toll fee. Saat ini pasar niaga gas bumi di Jawa Bagian Barat adalah pasar terbesar dan dilayani oleh integrasi infrastruktur sub holding gas. SSJW sendiri dibangun untuk mendukung kegiatan usaha niaga PGN di Jawa Bagian Barat dan Sumatera Bagian Selatan dengan mengoptimalkan penyaluran gas dari PEP Pagardewa, COPI Grissik, dan FSRU Lampung. Pipa SSJW 1, SSJW 2, Transmisi Jawa Barat Pertagas dan FSRU Lampung saat ini dioperasikan secara terintergrasi untuk mendukung keandalan penyaluran gas ke Sumatera Selatan dan Jawa Barat. "Langkah awal ini diharapkan menjadi milestone penting bagi peran Sub Holding Gas beserta seluruh stakeholder dan juga komitmen PGN dalam menyediakan pasokan gas bumi yang handal dengan harga yang kompetitif. Sehingga hal ini dapat menjadi modal bagi industri untuk meningkatkan daya saing industri. Tidak hanya bagi wilayah Jawa Barat dan Medan namun juga bagi kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang diharapkan oleh Pemerintah," pungkas Suko. Sebagai informasi, penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Direktur Komersial PGN Fariz Aziz dan President Director Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas, Dwi Sudjipto, dan Direktur Utama PGN, Suko Hartono. Simak Video "Detik-detik Pipa Gas Bocor di Lokasi Proyek Tol Layang Cakung" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Distributor gula di Kabupaten Malang, Jawa Timur yakni PT PAP terbongkar melakukan permainan dalam menjual gula. Hal itu diungkapkan oleh Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ketika Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dan Dirjen PKTN Veri Anggrijono menyidak lokasi penyimpanan gula PT PAP yang berada di gudang produsen PT Kebon Agung di Jalan Kebon Agung, Kabupaten Malang, ditemukan 300 ton gula yang masih tersisa. Namun, angka tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan gula yang telah dijual PT PAP dengan melanggar ketentuan pemerintah. Mengutip keterangan tertulis Kemendag, distributor ini sengaja menjual harga gula di atas HET kepada distributor-distributor lainnya hingga mencapai 4-5 jalur distribusi sebelum gula dijual ke pengecer. Akibatnya beberapa waktu lalu harga gula di tingkat konsumen melambung hingga Rp18.000/kg dan mencapai puncaknya Rp22.000/kg di Manokwari dan di Malang mencapai Rp16.000/kg. Dalam penggerebakan ini, sebanyak 300 ton gula konsumsi milik distributor pertama ini berhasil diamankan. Jumlah ini hanya sebagian kecil yang bisa diselamatkan. Diduga distributor gula ini telah menjual ribuan ton gula ke distributor lainnya hingga beberapa lapis distributor dengan harga Rp13.000/kg, jauh di atas harga acuan konsumen dan bahkan ada yang dijual lintas provinsi di wilayah Indonesia seperti ke Maluku dan Kalimantan. "Hasil pengawasan barang beredar Ditjen PKTN Kemendag ditemukan penjualan gula dari distributor satu ke distributor kedua gula hingga distributor ke D-3 dan D-4 bahkan dijual lintas provinsi dengan harga yang sudah mencapai Rp 13.000/kg. Penjualan ini masih harus melewati mata rantai agen dan pengecer sebelum sampai kepada konsumen akhir sehingga harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500/kg di tingkat konsumen sulit tercapai. Kemendag akan menyelidiki lebih lanjut temuan ini sebelum dijatuhkan sanksi pencabutan izin usaha dan dibawa ke ranah hukum untuk diberi sanksi," tegas Mendag Agus dalam konferensi pers di Malang Jawa Timur (20/5), dikutip dari keterangan tertulis Kemendag, Rabu (20/5/2020). Menurut keterangan tertulis Kemendag, PT Kebun Agung merupakan produsen gula tebu rakyat, pada saat tidak panen tebu juga mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengimpor gula raw sugar sebanyak 21 ribu ton pada Februari 2020 untuk diolah menjadi gula kristal putih. Penugasan ini telah berhasil direalisasikan. Hasil olahan PT. Kebun Agung dijual ke distributor seharga Rp11.200/kg. Namun oleh distributor, gula ini diperjualbelikan ke distributor lainnya secara berantai dengan harga jauh di atas harga acuan konsumen sehingga para distributor menjual harga gula lebih tinggi lagi. Beberapa distributor juga memanfaatkan kondisi pandemi ini dengan menahan stok untuk memperpanjang rantai pasok sehingga harga gula makin tidak terkendali. "Adanya temuan-temuan seperti ini tidak hanya terjadi di Malang, Jawa Timur juga terjadi di tempat-tempat lain. Jika tak bisa ditertibkan, ya kita tindak tegas," tutur Agus. Simak Video "Takut Gendut? Ini Tips Minum Boba Rendah Gula" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Industri makanan dan minuman Indonesia akan menghadapi tantangan berat dari dampak penyebaran virus Corona (COVID-19). Meski saat ini industri tersebut termasuk dalam salah satu sektor yang masih terus berjalan atau berproduksi, namun Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengungkapkan ada skenario terburuk atas pertumbuhan industri tahun ini. Menurut Adhi, dari tahun ke tahun pertumbuhan industri makanan dan minuman tumbuh lebih dari 7&. Sayangnya, di tahun 2020 ini ia yakin akan jauh berbeda. Ia pun mematok pertumbuhan industri makanan dan minuman hanya mentok di level 4-5%. "Di kuartal I-2020 kita hanya tumbuh 3,94%. Nah perkiraan kami pertumbuhan 2020 kemungkinan hanya 4-5%. Di mana awalnya pada Februari kita masih optimis 8-9%. Tapi itu harus kita tinggalkan, kita akan masuk ke dalam pertumbuhan yang rendah," ungkap Adhi dalam diskusi online MarkPlus Industry Roundtable, Selasa (19/5/2020). Tak perlu heran, skenario itu ia beberkan melihat penurunan konsumsi rumah tangga Indonesia yang sangat drastis yakni 2,84% pada kuartal I-2020 dibandingkan tahun 2019 (year on year). Padahal, biasanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tembus sampai 5%. "Situasi sangat mendadak, dan kali ini dengan COVID-19 ini konsumsi rumah tangga itu pertumbuhannya turun sekali, biasanya 5%, dan di kuartal I-2020 ini hanya 2,84%. Dan konsumsi rumah tangga itu dikontribusi oleh food and beverage dan health care itu sangat signifikan 44%," papar dia. Selain itu, beberapa pemain di industri makanan dan minuman yang tergabung dalam Gapmmi biasanya mengandalkan bulan Ramadhan dan Lebaran sebagai penopang pendapatan perusahaan dalam 1 tahun. Lagi-lagi, ia mengatakan realisasinya di 2020 ini akan jauh berbeda.. "Kita kelihatan no festive hari ini. Saya sudah cek kemarin, hampir tidak ada order untuk festive puasa dan Lebaran. Padahal banyak industri makanan dan minuman yang mengandalkan festive sebagai pendapatan setahun untuk menutupi kebutuhan biaya-biaya satu tahun dalam industri makanan dan minuman," jelas Adhi. Sebut saja produsen sirop dan biskuit yang sangat mengandalkan momen bulan Ramadan dan Lebaran. "Seperti produk-produk untuk puasa dan Lebaran itu sirop, biskuit, dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah," pungkas dia. Simak Video "Lucu-lucu Banget! Makanan Ini Terbuat dari Tanah Liat" [==] (hns/hns) Sumber

Pembiayaan utang pemerintah per April 2020 naik 53,7 persen dibandingkan tahun lalu. == JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pembiayaan utang pemerintah per April 2020 mencapai Rp 223,8 triliun. Nilai ini tumbuh 53,7 persen jika dibandingkan realisasi April tahun lalu yang sebesar Rp 145,6 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kenaikan itu dikarenakan beban belanja pemerintah tahun ini lebih besar seiring kebijakan penanganan pandemi Covid-19. "Kami memastikan ketersediaan anggaran untuk belanja yang pasti akan lebih besar untuk penanganan Covid-19. Jadi, ini adalah bagian dari upaya kita berjaga-jaga," tuturnya dalam konferensi pers kinerja APBN, Rabu (20/5). Realisasi pembiayaan utang bulan lalu tersebut setara dengan 22,2 persen dari postur APBN terbaru dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Secara lebih detail, realisasi pinjaman (neto) mencapai negatif Rp 7,8 triliun dari target positif Rp 7 triliun dalam postur APBN 2020. Suahasil menjelaskan, ke depannya, pemerintah akan lebih mengoptimalkan agar pinjaman menjadi bagian dari pembiayaan anggaran yang membantu perekonomian berjalan lebih baik. Tapi, Suahasil menegaskan, angka realisasi dan target APBN masih dapat berubah seiring kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Dalam waktu dekat, pemerintah sudah berencana melakukan pembahasan dengan DPR untuk membuat perubahan postur APBN kedua melalui revisi Perpres 54/2020. "Saya mengingatkan, melihat kesiapan APBN untuk memastikan penanganan krisis Covid-19, maka kita terus lakukan estimasi seperti apa yang dibutuhkan untuk negara," kata Suahasil. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyebutkan, realisasi utang penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sampai bulan lalu sudah mencapai Rp 376,5 triliun. Sedangkan, Luky menambahkan, total pinjaman yang sudah ditarik pemerintah sebesar Rp 19,3 triliun. "Jadi, totalnya Rp 395,8 triliun," ujarnya, dalam kesempatan yang sama. Samurai bonds Pemerintah berencana menerbitkan obligasi dengan denominasi mata uang yen atau Samurai Bonds. Penerbitan instrumen tersebut saat ini sedang dalam tahap pembahasan sembari mempertimbangan situasi pasar. Luky mengatakan, pihaknya sedang dalam tahap persiapan untuk menerbitkan obligasi tersebut. "Tapi, kita terus monitor perkembangan market," ujarnya. Luky mengatakan, pihaknya belum bisa menyebutkan kapan dan ukuran penerbitan Samurai Bonds secara pasti. Menurutnya, hal ini bergantung pada situasi pasar. Apabila sudah kondusif dan bisa mendapatkan harga yang baik, maka pemerintah akan menerbitkannya. Sumber