bot

Jakarta - Pemerintah dinilai harus meningkatkan porsi anggaran bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat yang keuangannya terdampak pandemi Corona. Pemberian bansos juga harus bersifat tunai lantaran dianggap lebih mudah dalam memutarkan kembali roda perekonomian masyarakat bawah. Hal itu dianggap bisa menghindarkan dampak krisis ekonomi global seperti yang dikhawatirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan krisis ekonomi dunia berdampak besar bagi Indonesia, khususnya pada sektor keuangan dan perdagangan. Jika kedua sektor tersebut terdampak, maka mau tidak mau pemerintah harus mengandalkan ekonomi domestik mulai dari kalangan bawah atau akar rumput. "Memang satu-satunya bansos yang besar-besaran dan perubahan desain, itu yang harus di-cover lebih besar dan dananya disiapkan lebih besar," kata , Tauhid Ahmad saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Selain membesarkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT), Tauhid bilang pemerintah juga harus bisa menekan kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebab, kerusakan ekonomi saat ini dimulai dari sektor kesehatan. "Sambil itu berjalan kemudian memberikan bantuan kepada dunia usaha, diberikan fasilitas seperti kredit modal kerja, tapi harus memastikan ekonomi kelas bawah bergerak, nggak mungkin likuditas ditambah tapi nggak ada demand," jelasnya. Sementara Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan mengatakan pemerintah harus cepat menyalurkan stimulus pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN), mulai dari insentif fiskal, moneter, hingga keuangan. Sumber

Jakarta - Tersangka pembobolan di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang menjadi buronan, Maria Pauline Lumowa telah ditangkap oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM. Informasi ini langsung menyita perhatian masyarakat luas. Selain nilai uang yang dibobol terbilang fantasitis, modus pembobolannya juga terbilang rumit karena berhasil mengakali sistem keuangan perbankan. Begini Fakta-faktanya: 1. Modus Pembobolan Berdasarkan keterangan pers dari Kemenkum HAM, pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai US$ 136 juta dan 56 juta Euro atau setara Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu. Pinjaman diberikan kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki MariaPauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Rupanya, Letter of Credit (L/C) yang digunakan untuk mengajukan pinjaman ekspor tersebut fiktif. Karena pada Juni 2003, didapati bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor. 2. Maria Pauline Lumowa Buron Sejak 2003 Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Sayangnya Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Maria Pauline Lumowa berhasil ditangkap baru-baru ini oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Sumber

Jakarta - KB Kookmin Bank sudah mendapatkan restu untuk menjadi pemegang saham mayoritas PT Bank Bukopin Tbk. Bank internasional asal Korea Selatan (Korsel) diperbolehkan menambah kepemilikannya hingga mencapai 37,6% melalui penawaran umum terbatas (PUT) V alias rights issue. Direktur Utama Bukopin Rivan A Purwantono pun menjawab cibiran yang timbul dari aksi korporasi itu, yakni perbankan RI makin dikuasai asing. Rivan menjelaskan sebelum aksi korporasi itu, kondisi Bank Bukopin begitu berat. Permodalan cukup sekarat. Rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bukopin di 2018 hanya 10,5%. Angka itu sudah hampir menyentuh ambang batas regulasi 8% dan jauh dari rata-rata industri perbankan. "Ketika tahun buku 2018 CAR kita turun hanya 10,5%. Ini menunjukkan bahwa capital intensive ini sangat penting. Nggak mungkin bank akan tumbuh ketika permodalannya bermasalah, apalagi sudah di bawah threshold," ujarnya dalam acara InfobankTalkNews Media Discussion secara virtual, Kamis (9/7/2020). Pada 2019 Bukopin sadar memerlukan penambahan modal. Oleh karena itu perusahaan berencana melakukan PUT V pada Mei dan Juni. Kookmin Bank pun akhirnya bersedia untuk menyerap seluruh saham baru yang diterbitkan oleh Bukopin. Berdasarkan persetujuan RUPSLB yang telah digelar Bukopin sebelumnya, jumlah saham yang akan diterbitkan terdiri dari saham kelas B sebesar 4,66 miliar atau 40% dari jumlah saham beredar saat ini. Dengan rasio tersebut, maka setiap 5 saham lama akan mendapatkan 2 HMETD, kemudian 1 HMETD berhak untuk mendapatkan 1 saham jika dilaksanakan pada periode pelaksanaan HMETD, dengan harga pelaksanaan Rp 180 per saham. Jika dikalikan jumlah saham baru dengan harga pelaksanaan itu maka dana yang akan dikantongi Bukopin nantinya sekitar Rp 838 miliar. "Itulah Bukopin dalam waktu 2 bulan dapat satu pemegang saham baru yaitu KB Kookmin Bank. Salah satu raksasa global finansial di Korea Selatan yang total dengan 12 perusahaan mempunyai aset sekitar Rp 15.000 triliun dan khusus Kookmin sekitar Rp 4.500 triliun," tuturnya. Simak Video "Winston Utomo Ajak Kolaborasi Millenials untuk Kebaikan" [==] Sumber

Jakarta - Majalah Forbes merilis daftar 50 orang terkaya di Korea Selatan pada 2020. Kekayaan kolektif 50 orang paling tajir di Negeri Ginseng itu mencapai sekitar US$ 110,8 miliar, hampir tidak berubah dari posisi tahun lalu US$ 110 miliar. Salah satu sosok yang masuk daftar tersebut adalah Kim Dae-il yang menempati posisi 45 orang terkaya di Korea Selatan. Dikutip detikcom dari laman Forbes, Kamis (9/7/2020), Kim Dae-il adalah pendiri Pearl Abyss, sebuah perusahaan game online yang go public di Seoul pada September 2017 silam. Perusahaan yang mengembangkan game role-playing Black Desert itu dilaporkan memiliki sekitar 18 juta pengguna terdaftar sejak debutnya tahun 2015. Sebagian besar pendapatan tersebut berasal dari luar negeri. Menariknya, pria yang tinggal di Anyang, Korea Selatan itu adalah anak putus sekolah yang sudah bermimpi menjadi pengembang game sejak duduk di bangku sekolah menengah. Pria berusia 40 tahun itu, menurut catatan Forbes mengantongi kekayaan US$ 810 juta, terhitung sejak 8 Juli 2020. Nila tersebut setara dengan Rp 11,3 triliun mengacu kurs Rp 14.000/US$. Simak Video "Korsel Minta Korut Jangan Perburuk Situasi" [==] (toy/eds) Sumber

Jakarta - PT KAI (Persero) kembali menambah lima perjalanan Kereta Api (KA) Jarak Jauh di Area Daop 1 Jakarta untuk tujuan Bandung, Cirebon, dan Surabaya yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Sebelumnya, 12 Juni 2020 hingga kini PT KAI Daop 1 Jakarta telah mengoperasikan 5 perjalanan KA Jarak Jauh secara bertahap. "Dengan penambahan 5 perjalanan lagi, maka secara keseluruhan mulai besok, 10 Juli 2020 terdapat 10 perjalanan KA Jarak Jauh dari area PT KAI Daop 1 Jakarta," ujar ujar Direktur Niaga KAI Maqin U Norhadi dalam rilis resminya yang diterima detikcom, Kamis (9/7/2020). Adapun tambahan 5 perjalanan KA Jarak Jauh tersebut terdiri dari 3 perjalanan KA Argo Parahyangan (Gambir-Bandung pp), KA Bima (Gambir-Malang pp), dan KA Sembrani (Gambir-Surabaya Pasar Turi pp). Kelima KA tersebut hanya akan dioperasikan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Mulai tanggal 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30 dan 31 Juli 2020. Berikut seluruh jadwal keberangkatan KA Jarak Jauh yang beroperasi di area Daop 1 Jakarta mulai besok: Stasiun Gambir 1. KA Argo Parahyangan (Gambir - Bandung pp) Keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 07.10 WIB dan Bekasi pukul 07.45 WIB. 2. KA Turangga (Gambir - Bandung- Surabaya Gubeng pp) Keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 14.00 WIB dan Bekasi pukul 14.32 WIB. 3. KA Bima (Gambir - Malang pp) Berangkat dari Stasiun Gambir pukul 16.40 WIB dan Bekasi pukul 17.16 WIB. 4. KA Argo Parahyangan (Gambir - Bandung pp) Keberangkatab dari Stasiun Gambir pukul 17.45 WIB dan Bekasi pukul 18.18 WIB. 5. KA Sembrani (Gambir-Surabaya Pasarturi pp) Keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 19.00 WIB dan Bekasi pukul 19.35 WIB. 6. KA Argo Parahyangan (Gambir - Bandung pp) Keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 18.45 WIB dan Bekasi pukul 19.18 WIB. Simak Video "PT KAI Pastikan Kereta Jarak Jauh Belum Beroperasi" [==] Sumber

Jakarta - Keluhan Chef Arnold Poernomo terkait tagihan listrik bulan Juli membengkak 4 kali lipat langsung direspons PLN. Setelah cuitannya ramai dikomentari warganet di Twitter, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur langsung menghampiri rumah Chef Arnold yang berlokasi di Kota Surabaya. Saat menemui Chef Arnold, PLN menjelaskan penyebab tagihan listrik di Bulan Juli yang membengkak menjadi Rp 10 juta dari yang biasanya Rp 2,5 juta/bulan. Menurut Manager PLN ULP Ngagel Iva Parastutik yang menemui Arnold, pembengkakan itu disebabkan oleh dihentikannya sementara pemeriksaan meter ke rumah-rumah pelanggan PLN oleh petugas baca meter. Akibatnya, tagihan pemakaian listrik akhir Maret-Mei dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya. Ternyata, terdapat selisih antara pemakaian riil dibandingkan yang telah ditagihkan pada bulan April-Juni 2020. "Selisih pemakaian tersebut terakumulasi ke dalam tagihan Juli 2020 dikarenakan pada akhir Juni angka stand meter sudah bisa dibaca petugas," terang Iva. Menurut Iva, setelah mendapatkan penjelasan itu Chef Arnold memahami penjelasan dan alasan lonjakan tagihan listriknya pada Bulan Juli. Melalui akun Twitternya @ArnoldPoernomo, Chef Arnold menyatakan aksi damai dengan PLN setelah ia menyampaikan komplain pada pukul 11.20 WIB tadi. "Oke kita sudah damai. Thank you pelayanannya dan penjelasan ente @pln_123. Cepet dan gesit, dan team di Surabaya makasih. Jadi saya harus tetap bayar," unggahnya, Kamis (9/7/2020) pada pukul 15.54 WIB. Simak Video "Tagihan Listrik Naik, Tompi: PLN Harus Perbaiki Komunikasi Publik" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Proyeksi ekonomi dunia yang dirilis oleh beberapa lembaga internasional ternyata membuat khawatir Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan dirinya merasa ngeri jika krisis ekonomi benar-benar terjadi. Salah satu proyeksi yang sering disebut Jokowi berasal dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Lembaga internasional itu memprediksi ekonomi global minus 6 hingga 7,6%. Bagaimana dengan ekonomi Indonesia? Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan berharap laju ekonomi triwulan III nanti bisa lebih baik, dan masuk zona positif. "Triwulan II-2020 sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan negatif dan kita berharap triwulan III-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif meskipun tipis," kata Fajar saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Hal senada diungkapkan oleh pengamat ekonomi Piter Abdullah. Dia menilai ekonomi Indonesia masih memiliki potensi resesi lantaran realisasi pertumbuhan ekonomi terus menurun ke arah negatif. Pada kuartal I, ekonomi Indonesia tumbuh melambat ke level 2,97%. Sementara kuartal II diproyeksi minus 3,8%. Dirinya pun memprediksi laju ekonomi negatif terjadi pada kuartal III-2020. "Kami memperkirakan masih negatif di kisaran minus 2 hingga minus 4%," ujarnya. Klik halaman selanjutnya. Sumber

Pantauan detikcom, Kamis (9/7/2020) peninjauan bioskop ini dipimpin langsung oleh Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Ema Sumarna didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota Bandung Dewi Kenny Kaniasari. Untuk penjualan tiket di bioskop tersebut sudah tidak menggunakan sisitim konvensional, melainkan berbasis online. Untuk menjaga physical distancing, kursi bioskop sudah ditandai menggunakan tanda X berwarna kuning. Tim gugus tugas menyinggung pengelola bila film sudah selsesi dan masuk ke jadwal berikutnya, bagaimana cara untuk mensterilisasi ruangan? Dibutuhkan waktu setengah jam peralihan dari film lain untuk sterilisasi ruangan. Para pekerja di bioskop tampil lengkap mengenakan standar protokol kesehatan seperti face shield, masker hingga sarung tangan. Sumber

Jakarta - April lalu Intel berkomitmen menambah bantuan sebesar USD 50 juta (sekitar Rp 720 miliar) dalam bentuk inisiatif teknologi tepat guna untuk membantu menghajar COVID-19. Bantuan ini juga merupakan komitmen lanjutan raksasa teknologi asal Mountain View, California, Amerika Serikat tersebut dari pengumuman sebelumnya, yaitu bantuan senilai USD 10 juta (Rp 143 miliar) untuk mendukung komunitas lokal selama masa kritis ini. Inisiatif teknologi ini antara lain percepatan akses teknologi yang dibutuhkan untuk merawat pasien, mempercepat penelitian ilmiah dan menjamin akses pembelajaran online bagi para siswa. Dipaparkan Santosh Viswanathan selaku Managing Director Intel APJ Territory, ada tiga hal yang menjadi fokus utama Intel dalam perangan melawan pandemi virus Corona ini. "Hal pertama yang kami lakukan adalah membuka IP (intelectual property) dan menggratiskannya untuk membantu para peneliti, tenaga medis, mendapatkan resource untuk mempercepat kerja mereka. Membuka akses IP adalah hal yang sangat penting," kata Santosh dalam wawancara via video conference eksklusif dengan detikINET. Selanjutnya, dikatakan Santosh, teknologi membantu dalam segala aspek kehidupan, serta menjadi salah satu kunci operasional dan produktivitas agar bisa tetap berjalan, terutama di kondisi pandemi seperti sekarang. "Karenanya kami memastikan operasional dan produksi tetap berjalan sambil tetap memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja kami. Sehingga manufaktur dan produksi kami tetap berjalan dan bisa memasok kebutuhan solusi teknologi secara global," ujarnya. Hal terakhir, Santosh menggarisbawahi bahwa ide pendanaan ini pada intinya adalah membantu Intel menjadi mesin percepatan penerapan teknologi tepat guna dalam membantu krisis di masa pandemi. "Misalnya, bagaimana komputer dengan performa tinggi bisa mempercepat penelitian dan penemuan vaksin. Ada banyak kebutuhan, aspek dan masalah yang ingin diselesaikan setiap negara, di setiap daerahnya masing-masing, dan Intel ingin menjadi mesin untuk mempercepat proses ini," urai Santosh. Secara rinci, dana ini dialokasikan untuk inisiatif Intel COVID-19 Response and Readiness dalam mempercepat kemajuan pelanggan dan mitra dalam pekerjaan diagnosa, perawatan dan pengembangan vaksin, dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi kinerja tinggi, dan pengiriman layanan edge-to-cloud. Melalui inisiatif ini, Intel membantu manufaktur perawatan kesehatan dan life science meningkatkan ketersediaan teknologi dan solusi yang digunakan oleh rumah sakit untuk mendiagnosa dan merawat pasien COVID-19. Hal ini juga akan mendukung terciptanya aliansi industri yang mempercepat kapasitas, kemampuan, dan kebijakan di seluruh dunia untuk merespons pandemi, saat ini maupun di masa mendatang, berdasarkan pengalaman Intel untuk mendorong inovasi teknologi di arena ilmu kesehatan dan life science. Selain itu, inisiatif Intel Online Learning akan mendukung organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan dan mitra bisnis untuk memberi perangkat dan akses belajar online kepada para siswa yang sebelumnya tidak memiliki akses teknologi. Dalam kemitraan yang erat dengan sekolah-sekolah negeri, inisiatif ini akan mencakup donasi perangkat PC, sumber daya virtual online, panduan belajar di rumah dan bantuan konektivitas perangkat. Inisiatif Intel Online Learning dibangun berdasarkan komitmen jangka panjang Intel untuk memanfaatkan teknologi demi peningkatan kualitas pembelajaran. Program ini dimulai di kawasan Amerika Serikat terlebih dahulu dengan kemungkinan meluas ke kawasan-kawasan lain. Intel juga mengalokasikan dana inovasi senilai lebih dari USD 10 juta (sekitar Rp 143 miliar) sebagai bentuk dukungan atas permintaan bantuan dari karyawan maupun mitra eksternal, sesuai kebutuhan komunitas mereka masing-masing. Simak Video "Grab Sebut Digitalisasi Adalah Kunci Bertahan di Era New Normal" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjukkan kegelisahannya di depan para menterinya terhadap situasi dan kondisi saat ini. Pandemi wabah COVID-19 bukan hanya menimbulkan permasalah pelik kesehatan tapi juga risiko resesi hingga krisis ekonomi. Hal itu terjadi saat Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) secara tertutup pada 7 Juli 2020 kemarin. Sekretariat Presiden baru membuka pernyatan Jokowi saat membuka ratas saat itu. Jokowi mengatakan dalam kondisi saat ini, belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Dirinya pun meminta regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini. "Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Jokowi dilansir laman Presiden RI, Rabu (8/7/2020). Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri. "Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang, cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tuturnya. "Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," imbuh Jokowi. Simak Video "Presiden Jokowi Luapkan Emosi ke Menterinya, Sandiaga: Motivasi" [==] Sumber

Realisasi bantuan sosial sembako baru mencapai 20,1 persen. == JAKARTA -- Tingkat penyerapan dana perlindungan sosial (social safety net) sebagai bagian dari kebijakan penanganan Covid-19 baru mencapai Rp 72,5 triliun sampai dengan akhir Juni 2020. Nilai tersebut setara dengan 35,6 persen dari total anggaran pemerintah, yakni Rp 203,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, penyerapan terbesar terjadi pada realisasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta kelompok penerima manfaat (KPM). Nilainya mencapai Rp 24,1 triliun atau 64,4 persen dari pagu anggaran Rp 37,4 triliun. Sementara itu, realisasi bantuan sosial sembako baru mencapai 20,1 persen dari pagu anggaran Rp 43,6 triliun, yaitu sekitar Rp 1,4 triliun. bantuan ini disalurkan berupa paket sembako ke 1,86 juta KPM di wilayah Jabodetabek. "Belum 100 persen karena 100 persennya nanti Desember. Kami per bulannya bayarkan," ujar Sri dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7). Di luar wilayah Jabodetabek, pemerintah juga memberikan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) yang sampai akhir Juni sudah tersalurkan Rp 15,6 triliun. Jumlah itu 48 persen dari total anggaran, Rp 32,4 triliun yang diberikan kepada total 8,77 juta KPM. Penyerapan yang besar juga terjadi pada kartu sembako dengan target ke 18,83 juta KPM di seluruh Indonesia. Sampai akhir Juni, realisasinya mencapai Rp 20,5 triliun atau 47 persen dari pagu anggaran, Rp 43,6 triliun. Di sisi lain, Sri menambahkan, penyerapan insentif berupa diskon dan listrik gratis masih rendah dengan realisasi sebesar Rp 3,1 triliun. Nilai tersebut 44,9 persen dari total pagu anggaran, Rp 6,9 triliun. "Ini untuk 31,2 juta rumah tangga," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. Sementara itu, anggaran BLT dana desa juga baru terealisasi 17,3 persen dari total anggaran Rp 31,8 triliun, atau baru tersalurkan Rp 5,5 triliun. Sri menjelaskan, ini disalurkan dalam bentuk tunai kepada 6,48 juta KPM. Jaring pengaman sosial lainnya yang diberikan adalah berupa program Kartu Prakerja. Per akhir Juni, Sri mengatakan, realisasinya mencapai Rp 2,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp 20 triliun. Penyaluran anggaran diberikan dalam bentuk BLT untuk lebih dari 680 ribu peserta penerima manfaat. Sri menambahkan, kini pemerintah sedang melakukan perbaikan terhadap program Kartu Prakerja. "(Ini) untuk menyesuaikan dengan arahan atau rekomendasi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ataupun lembaga-lembaga yang memberi perhatian terhadap kartu prakerja," ucapnya. Sumber

Jakarta - WhatsApp Business kedatangan tiga fitur baru yang akan membantu para pemilik bisnis. Tiga fitur tersebut QR Code, Berbagi Katalog dan paket Stiker Bisnis. QR Code Dengan QR Code, pelanggan makin mudah memulai chat. Sebelumnya, ketika pengguna menemukan akun bisnis yang menarik, mereka harus menambahkan akun WhatsApp bisnis tersebut sebagai kontak dengan mengetik nomor telepon satu per satu secara manual. Sekarang, pengguna cukup memindai kode QR yang ada di etalase toko, kemasan produk, atau struk belanja untuk memulai chat dengan sebuah bisnis. "Kami telah menguji fitur kode QR dengan salah satu bisnis di Indonesia, Storage King Bali. Selanjutnya, perusahaan unit penyimpanan yang berlokasi di Bali ini, akan memasang kode QR di poster, kantor, situs bisnis, dan seluruh platform media sosialnya," ujar pihak WhatsApp dalam keterangan resminya. Setelah memindai kode QR, pelanggan akan langsung diarahkan ke halaman chat, baik kosong maupun telah berisi pesan otomatis yang telah disiapkan oleh bisnis tersebut (opsional). Fitur pesan otomatis ini dapat diatur untuk memudahkan pelanggan memulai percakapan. Selain itu, admin akun bisnis juga bisa mengatur pengiriman katalog sebagai salah satu bentuk respon kepada pelanggan. WhatsApp Business QR Code Foto: WhatsApp Berbagi Katalog Katalog memungkinkan bisnis untuk menampilkan dan membagikan informasi produk atau layanan mereka, yang dapat membantu meningkatkan penjualan. Sejak diluncurkan tahun lalu, katalog telah menjadi salah satu cara yang paling disukai oleh pengguna WhatsApp Business untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka. Faktanya, setiap bulan ada lebih dari 40 juta pengguna di dunia melihat katalog bisnis melalui WhatsApp. Untuk mempermudah pengguna menemukan produk dari suatu bisnis, pengguna WhatsApp Business kini bisa membuat tautan untuk seluruh katalognya maupun per produk. Tautan ini dapat dibagikan di situs bisnis, Facebook, Instagram, dan media lainnya. Sehingga, jika ada pelanggan yang ingin membagikan katalog atau suatu produk bisnis dengan teman atau keluarga, mereka cukup menyalin tautan tersebut lalu mengirimnya di WhatsApp atau media lainnya. Stiker WhatsApp Business/ Foto: WhatsApp Stiker Bisnis WhatsApp juga meluncurkan paket stiker 'Bisnis Kami Buka' untuk membantu komunikasi antara pemilik bisnis dan pelanggan menjadi lebih mudah dan cepat. Ada beberapa paket stiker animasi pertama kami dan telah tersedia untuk lebih dari dua miliar pengguna kami di seluruh dunia, serta 50 juta pengguna aplikasi WhatsApp Business. Paket stiker 'Bisnis Kami Buka' adalah koleksi unik yang menampilkan desain baru rancangan tim desainer WhatsApp dan koleksi stiker khusus untuk pengguna Indonesia karya dua seniman lokal asal Yogyakarta, TEMPA. Simak Video "WhatsApp Punya Beragam Fitur Baru, Sudah Tahu Belum?" [==] (afr/fay) Sumber

Jakarta - WhatsApp Business kedatangan tiga fitur baru yang akan membantu para pemilik bisnis. Tiga fitur tersebut QR Code, Berbagi Katalog dan paket Stiker Bisnis. QR Code Dengan QR Code, pelanggan makin mudah memulai chat. Sebelumnya, ketika pengguna menemukan akun bisnis yang menarik, mereka harus menambahkan akun WhatsApp bisnis tersebut sebagai kontak dengan mengetik nomor telepon satu per satu secara manual. Sekarang, pengguna cukup memindai kode QR yang ada di etalase toko, kemasan produk, atau struk belanja untuk memulai chat dengan sebuah bisnis. "Kami telah menguji fitur kode QR dengan salah satu bisnis di Indonesia, Storage King Bali. Selanjutnya, perusahaan unit penyimpanan yang berlokasi di Bali ini, akan memasang kode QR di poster, kantor, situs bisnis, dan seluruh platform media sosialnya," ujar pihak WhatsApp dalam keterangan resminya. Setelah memindai kode QR, pelanggan akan langsung diarahkan ke halaman chat, baik kosong maupun telah berisi pesan otomatis yang telah disiapkan oleh bisnis tersebut (opsional). Fitur pesan otomatis ini dapat diatur untuk memudahkan pelanggan memulai percakapan. Selain itu, admin akun bisnis juga bisa mengatur pengiriman katalog sebagai salah satu bentuk respon kepada pelanggan. WhatsApp Business QR Code Foto: WhatsApp Berbagi Katalog Katalog memungkinkan bisnis untuk menampilkan dan membagikan informasi produk atau layanan mereka, yang dapat membantu meningkatkan penjualan. Sejak diluncurkan tahun lalu, katalog telah menjadi salah satu cara yang paling disukai oleh pengguna WhatsApp Business untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka. Faktanya, setiap bulan ada lebih dari 40 juta pengguna di dunia melihat katalog bisnis melalui WhatsApp. Untuk mempermudah pengguna menemukan produk dari suatu bisnis, pengguna WhatsApp Business kini bisa membuat tautan untuk seluruh katalognya maupun per produk. Tautan ini dapat dibagikan di situs bisnis, Facebook, Instagram, dan media lainnya. Sehingga, jika ada pelanggan yang ingin membagikan katalog atau suatu produk bisnis dengan teman atau keluarga, mereka cukup menyalin tautan tersebut lalu mengirimnya di WhatsApp atau media lainnya. Stiker WhatsApp Business/ Foto: WhatsApp Stiker Bisnis WhatsApp juga meluncurkan paket stiker 'Bisnis Kami Buka' untuk membantu komunikasi antara pemilik bisnis dan pelanggan menjadi lebih mudah dan cepat. Ada beberapa paket stiker animasi pertama kami dan telah tersedia untuk lebih dari dua miliar pengguna kami di seluruh dunia, serta 50 juta pengguna aplikasi WhatsApp Business. Paket stiker 'Bisnis Kami Buka' adalah koleksi unik yang menampilkan desain baru rancangan tim desainer WhatsApp dan koleksi stiker khusus untuk pengguna Indonesia karya dua seniman lokal asal Yogyakarta, TEMPA. Simak Video "WhatsApp Punya Beragam Fitur Baru, Sudah Tahu Belum?" [==] (afr/fay) Sumber

Di aplikasi juga diperoleh informasi kapan peserta miliki fasilitas pembiayaaan rumah == JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan akan ada transparansi yang dilakukan dalam mengelola uang masyarakat. Komisioner BP Tapera Adi Setianto memastikan nantinya peserta Tapera bisa memeriksa uang tabungannya melalui aplikasi. "Jadi penabung bisa lihat tabungannya setiap saat dengan aplikasi yang sedang kita kembangkan," kata Adi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Kamis (9/7). Dengan adanya aplikasi tersebut, Adi mengatakan, peserta dapat mengetahui perkembangan tabungannya. Begitu juga dapat mengetahui waktu kapan peserta dapat memiliki fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah. Transparansi tersebut menurutnya yang membedakan Tapera dengan tabungan perumahan lain. "Yang membedakan kami dengan lain adalah kami by name. Jadi yang nabung itu dalam Customer Information File (CIF) dan dia bisa tahu," ungkap Adi. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Nurhayati mengatakan agar BP Tapera transparan maka peserta harus memiliki. Akun yang dibuka oleh Tapera, kaya Nurhayati, dapat diakses sendiri oleh peserta. "Sehingga mereka bisa melihat berapa besar dana yang mereka berikan dan dipotong pemerintah dan berapa persen mereka kelebihan dari dana itu," ujar Nurhayati. Sebelumnya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto mengatakan, peserta yang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan hanya untuk persert masyarakat berpenghasilan rendah dengan batas penghasilan Rp 8 juta. Selain itu juga peserta MBR yang belum memiliki rumah pertama baru bisa mendapatkan manfaat pembiayaan. “Tentu ini dengan masa kepersertaan minimal 12 bulan terlebih dahulu dan mengikuti prosedur pemberian kredit yang berlaku,” ujar Eko. Eko menjelaskan, masa kesepakatan minumal 12 bulan baru bisa mendapatkan pembiayaan karena BP Tapera juga akan melihat terlebih dahulu saldo awal tabungan peserta pada periode tersebut. Untuk itu BP Tapera akan menentukan tabungan selama 12 bulan mencukupi atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. Sumber

Jakarta - PT Pertamina (Persero) menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan harga Rp 6.450/liter di 50 titik SPBU. Biasanya Pertalite dijual dengan harga Rp 7.650/liter, namun kini harganya dijual mirip dengan jenis Premium. Begini 3 faktanya: 1. Cuma di Bali Harga BBM jenis Pertalite setara Premium ini dijual Pertamina hanya di wilayah Denpasar, Bali. Penurunan harga ini merupakan promo bernama Langit Biru yang dilakukan Pertamina sejak 5 Juli hingga 31 Agustus 2020. Manager Communication Relations & CSR MOR V Rustam Aji menjelaskan program promo ini dijalankan di Denpasar karena merupakan barometer wisata Indonesia. Promo Pertalite murah ini juga menyesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat. 2. Bukan untuk Kendaraan Mobil Pribadi Pertamina MOR V Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara mengajak konsumen pengguna Premium di Denpasar untuk menggunakan produk BBM dengan oktan lebih tinggi, seperti Pertalite. Program ini juga bertujuan agar konsumen kendaraan bermotor roda dua, roda 3, angkot plat kuning dan taksi plat kuning yang masih menggunakan Premium lebih peduli terhadap lingkungan dengan menggunakan BBM ramah lingkungan. Artinya, kendaraan roda empat atau mobil pribadi tak bisa mendapat promo ini. 3. Promo Masih Dievaluasi Manager Communication Relations & CSR MOR V Rustam Aji mengungkapkan untuk wilayah lain Pertamina masih akan melakukan evaluasi Program Langit Biru di Bali ini. VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan program ini adalah edukasi sekaligus promosi sehingga harus dilihat evaluasi jika ingin melanjutkan ke wilayah lain. Dia menjelaskan, saat ini Pertamina juga memberikan customer experience. Simak Video "Premium Pertamax Pertalite Sekarang Bisa 'Diminum' Lho!" [==] (fdl/ang) Sumber

Jakarta - Selama pandemi COVID-19, banyak orang yang harus berdiam diri di rumah. Tapi aplikasi kencan online Tinder mendapatkan penghasilan banyak. Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Sensor Tower sebuah perusahaan yang memberikan masukan tentang ekonomi digital, menyebutkan bahwa aplikasi kencan Tinder telah menghasilkan pendapatan paling banyak dan masuk tiga besar dari semua aplikasi non-game pada Juni 2020. Dilansir detikINET dari Mashable bahkan berdasarkan data yang diambil dari Google Play Store dan App Store secara keseluruhan posisi Tinder ini telah mengalahkan Netflix dan Disney+. Peringkat Aplikasi dengan Pendapatan Terbesar. Foto: Sensor Tower Jika dilihat dari gambar di atas TikTok menempati urutan pertama dengan penghasilan sekitar USD 90,7 juta yang telah naik 8,3 juta kali lipat dari jumlah yang dihasilkan pada Juni 2019. Di posisi kedua ada YouTube yang meraup penghasilan USD 73 juta dengan pertumbuhan 48 persen dari Juni 2019, di mana 56 persen pendapatannya berasal dari AS melalui program berlangganan. Netflix dan Disney + berada di posisi keenam dan ketujuh. Namun statistik tidak memperhitungkan toko aplikasi pihak ketiga. Metode populer yang digunakan China untuk mendapatkan aplikasi yang biasanya tidak tersedia di toko aplikasi negara. Aplikasi Tinder. Foto: Sensor Tower Untuk Tinder sendiri mungkin digunakan untuk menemukan suatu hubungan, namun beberapa menggunakannya sebagai pertemanan dengan orang-orang yang tinggal di luar wilayah geografis mereka dan dalam beberapa kasus ada juga dari negara lain. Tinder masuk ketiga besar dalam pendapatan terbesar bukanlah hal yang mengejutkan. Jika kembali pada bulan Maret 2020, Sensor Tower juga mencatatkan bahwa Tinder adalah aplikasi terlaris. Ini sekitar waktu yang sama, di mana sebagian besar negara masih menerapkan aturan lockdown. Sensor Tower tidak memberikan alasan mengapa Tinder sangat populer selama periode ini, tetapi disebutkan bahwa data dikumpulkan dari 1 Juni 2019 hingga 30 Juni 2020. Simak Video "Rating TikTok Anjlok Gegara Ulah Kreator India" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Polusi udara disebut-sebut dapat membawa kerugian terhadap perekonomian suatu daerah. Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu memprediksi untuk Jakarta saja, bisa tekor hingga Rp 23 triliun akibat kurangnya upaya pengendalian terhadap polusi udara tersebut. "Di Jakarta sendiri itu (kerugian terhadap ekonomi) angkanya sampai Rp 23 triliun kita bandingkan dengan APBD itu hampir 26% dari APBD, seperempat lebih," ungkap Bondan dalam media briefing bertajuk Kerugian Ekonomi dari Polusi Udara, Kamis (9/7/2020). Perhitungan atas kerugian ekonomi tersebut dihitung Greenpeace bersama Lembaga Penelitian Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Caranya dengan membandingkan anggaran kesehatan kota Jakarta dan defisit BPJS. Sebelum menghitung total kerugian ekonominya, Greenpeace dan CREA lebih dulu melakukan penelitian terhadap potensi kematian dini akibat polusi udara yang dipantau dari dua stasiun pemantauan kualitas udara milik US Embassy di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Untuk Jakarta saja, potensi kematian dini akibat polusi udara bisa mencapai 6.100 jiwa. Selain Jakarta, Greenpeace juga melakukan banding dengan 3 kota lainnya yakni Denpasar, Surabaya, dan Bandung. Ketiganya memiliki potensi kematian dini akibat polusi udara yang sama tingginya, yaitu 410 jiwa di Denpasar, 1.700 jiwa di Surabaya dan 1.400 jiwa di Bandung. Sehingga, masing-masing memiliki potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 1,44 triliun, Rp 6,35 triliun dan Rp 5,34 triliun dibanding APBD TA 2020 masing-masing. Untuk diketahui, jumlah APBD DKI Jakarta untuk TA 2020 ini adalah sebesar Rp 87,95 triliun, Denpasar Rp 2,164 triliun, Bandung Rp 46 triliun dan Surabaya Rp 10,3 triliun. "Di Denpasar sendiri ini Rp 1,44 triliun, sudah hampir setengahnya lebih atau 66,5% APBD, kemudian di Bandung ini sekitar Rp 5,34 triliun atau sekitar 11,6% APBD Bandung itu sendiri dan Surabaya itu sekitar Rp 6,35 triliun atau lebih dari setengahnya atau 61,6% dari APBD yang dimiliki Surabaya," paparnya. Demikian pula bila dibandingkan dengan defisit BPJS Kesehatan. Kerugiannya bisa lebih dalam lagi. Sebagaimana diketahui, di akhir 2019 lalu, defisit BPJS kesehatan tercatat mencapai Rp 13 triliun. "Kalau kita bandingkan dengan angka di Jakarta sendiri, kerugiannya itu sudah hampir dua kali lipat dari defisit BPJS itu sendiri sekitar 175%. Dan di Denpesar sudah 11% dari defisit BPJS, Bandung 41% dari defisit BPJS dan Surabaya juga begitu, 49% dari defisit BPJS. Angkanya bukan main-main, sungguh sangat mencengangkan," tuturnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan anggaran kesehatan di masing-masing kota tersebut. Kerugian ekonomi akibat polusi udara di Jakarta bisa mencapai 793% dari anggaran kesehatannya yang sebesar Rp 2,99 triliun, Denpasar hingga 209% dari anggaran kesehatannya yang sebesar Rp 687 miliar, Bandung 556% dari anggaran kesehatannya yang sebesar Rp 96 miliar dan Surabaya 423% dari anggaran kesehatannya yang sebesar Rp 1,5 triliun. "Jakarta itu sebenarnya angka Rp 23 triliun itu hampir 8 kali lipat dari anggaran kesehatan yang ada di Jakarta, kemudian di Denpasar sudah hampir lebih dari 2 kali lipat anggaran kesehatan, Surabaya juga 4 kali lipat dan Bandung sekitar 5 kali lipat," tambahnya. Simak Video "Awas! Mobil Ber-AC Belum Tentu Aman dari Polusi" [==] (eds/eds) polusi udara udara jakarta Sumber

Jakarta - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pernah diskusi bersama soal 'harta karun' Indonesia yang belum dimaksimalkan. Bahkan, 'harta karun' ini diyakini bisa dijadikan bahan baku senjata. 'Harta karun' yang dibahas Luhut dan Prabowo adalah rare earth alias mineral tanah jarang. Komoditas satu ini diyakini mudah ditemukan di Indonesia, maka dari itu Luhut dan Prabowo mau memaksimalkannya. "Kemarin saya bicara dengan Menhan (Prabowo) bahas TIN (timah), TIN itu juga bisa kita ekstrak dari situ rare earth," ungkap Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR RI, Senin (22/6/2020) lalu. Dari catatan pemberitaan detikcom, pasir timah yang biasa diekspor ilegal dari Bangka Belitung (Babel) merupakan tempat untuk menemukan 'harta karun' ini. Di dalam pasir timah mengandung mineral tanah jarang. Tanah jarang juga disebut memiliki harga yang tinggi, bahkan bisa dijual hingga 10 kali lipat lebih tinggi dibanding timah itu sendiri. Komponen satu ini bahkan bisa digunakan untuk partikel nuklir, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hingga komponen elektronik. "Tanah jarang atau rare earth ini mineral ikutan, dari proses pemurnian timah itu kan diayak istilahnya dimurnikan, dan mineral pasir itu mengandung tanah jarang atau monazite namanya," ujar Direktur Utama PT Timah kala itu, Sukrisno saat berbincang dengan detikcom, Minggu (28/6/2015). Tanah jarang bisa diproses menjadi 12 komponen, termasuk monazite, thorium, dan lainnya. Salah satu yang paling potensial untuk dijual adalah monazite, yang dikembangkan PT Timah dengan membangun sebuah pabrik kecil pengolahan tanah jarang. Melihat potensi besarnya, Badan Geologi Kementerian ESDM akan melakukan survei potensi rare earth alias tanah jarang. Survei ini akan dilakukan tahun depan. "Itu baru kita akan survei tahun depan. Itu potensial sekali memang, kita bisa buat chip teknologi tinggi. Sampai sekarang belum ada datanya, karena itu baru akan disurvei tahun depan," kata Plt Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman, di Gedung DPR Jakarta, Rabu (8/7/2020). Simak Video "Luhut: Laju Penyebaran Covid-19 Menurun 7 Hari Terakhir" [==] (ara/ara) Sumber

Pergerakan IHSG ini tidak sejalan dengan indeks saham Asia yang ditutup menguat. == JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona negatif pada perdagangan Kamis (9/7). Indeks saham melemah 0,46 persen atau turun 23,38 poin ke level 5.052,79. Sementara itu, LQ45 terkoreksi lebih dalam yaitu sebesar 0,89 persen. Pergerakan IHSG ini tidak sejalan dengan mayoritas indeks saham Asia yang ditutup pada zona hijau. Indeks Nikkei menguat 0,40 persen, Hangseng naik 0,31 persen dan CSI300 meningkat 1,40 persen. Pelemahan IHSG ini didorong oleh sektor infrastruktur yang turun 0,85 persen serta sektor finansial yang terkoreksi 0,69 persen. Di sisi lain, melemahnya IHSG lantaran investor buru-buru melakukan ambil untung setelah pasar saham menguat beberapa hari terakhir. "IHSG ditutup melemah didorong oleh aksi profit taking setelah naik signifikan pada hari perdagangan sebelumnya," kata analis Artha Sekuritas Indonesia, Dennies Christopher, Kamis (9/7). Secara regional, analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi mengatakan indeks saham Asia mengalami penguatan karena investor tetap percaya pada kebijakan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi. Selama sepekan, ekuitas Cina telah reli lebih dari sembilanv persen mengungguli Shanghai Composite. "Penguatan minggu ini dibantu oleh sinyal dukungan resmi dan permintaan yang kuat dari pedagang ritel," kata Lanjar. Sementara itu, bursa Eropa membuka perdagangan dengan bervariasi dengan penguatan indeks Eurostoxx sebesar 0,60 persen dan DAX naik 1,13 persen. Sedangkan FTSSE turun 0,20 persen Saham-saham perusahaan teknologi memimpin penguatan di Eropa. Investor terus berkonsentrasi pada pembukaan kembali ekonomi yang berkelanjutan bahkan ketika jumlah infeksi di Amerika Serikat mencapai 3 juta, lebih dari seperempat dari total kasus global. Sumber

Foto udara perumahan di Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahad (6/10). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 2020 mendatang. Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi Pemerintah sudah memberikan modal awal untuk dipakai BP Tapera. == JAKARTA -- DPR memertanyakan bagaimana teknis operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang sudah aktif sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto mengatakan operasional BP Tapera tidak akan mengambil dari simpanan nasabah. "Simpanan itu tidak diutak atik untuk operasional BP Tapera. Pemerintah sudah memberikan modal awal," kata Eko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Kamis (9/7). Eko menegaskan BP Tapera dijamin oleh pemerintah sehingga dilarang untuk menggunakan simpanan para peserta untuk operasional. Dia memastikan BP Tapera hanya akan menggunakan modal awal dari pemerintah. "Dalam organisasi itu (BP Tapera), pemerintah memberi modal awal Rp 2,5 triliun untuk operasionalnya BP Tapera mulai gaji deputi dan komisoner," tutur Eko. Eko menuturkan, BP Tapera akan bekerja sesuai koridor atau kebijakan pemerintah. Termasuk dalam pembatasan kualifikasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga harus mengikuti pemerintah dan tidak menentukan sendiri. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Nurhayati mengkhawatirkan kejelasan bagaimana mekanisme operasional BP Tapera. Sebab, Nurhayati menilai hal tersebut dibutuhkan transparansi karena mengelola uang rakyat. "Karena ini kan uang rakyat. Kalau operasional diambil dari Tapera berarti rakyat yang membiayai. Sementara gaji mereka dipotong untuk tabungan ini," ujar Nurhayati. Nurhayati mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang keberatan jika harus ada pemotongan untuk Tapera, terlebih kondisi tengah pandemi. Meskipun begitu, Nurhayati menilai potongan untuk tabungan perumahan di Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan negara lain. Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait wacana penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Aturan ini diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 29 Juni 2020 lalu. Dia bilang wacana tersebut masuk dalam rencana jangka menengah. "Itu selalu di dalam prolegnas selama ini seperti yang dimintakan oleh BI ada. Jadi sekarang kita COVID dulu lah. Itu kan jangka menengah," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Wacana menyederhanakan nilai mata uang rupiah atau redenominasi sempat tenggelam kini mencuat kembali di pertengahan 2020. Rencana mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 itu masuk jadi salah satu RUU Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024. RUU Redenominasi Rupiah ini ditargetkan selesai antara 2021-2024. Sri Mulyani bilang PMK Nomor 77 Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang bisa diinformasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kan kita harus selalu mengupdate kepada DPR untuk menyampaikan apa-apa yang disebut perencanaan legislasi dari jangka menengahnya. Jadi saya juga paham kenapa anda semua heboh, anda semua melihatnya hari ini sama seperti itu. Tapi kan kita juga tetap kasih perencanaan dan harus," ungkapnya. Seperti diketahui, setidaknya ada dua alasan Kemenkeu menjadikan rencana ini masuk ke dalam program prioritas. Mengutip PMK 77 tahun 2020, Selasa (7/7/2020), berikut dua alasan tersebut: a. Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah. b. Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah. Simak Video "Menkeu Terbitkan PMK, Kini Uang Negara Bisa Ditempatkan di Bank Umum" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - Pemerintah berencana mempermudah persyaratan pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR) khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, MBR tidak perlu khawatir lagi dengan menggunungnya syarat pengajuan rumah KPR di perbankan. Cukup dengan 1 KTP elektronik, MBR bisa mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengakses rumah KPR. "Nanti akan kami coba lihat lagi, apakah KTP ini nanti sudah cukup untuk mewakili tidak perlu lagi ada KK dan lainnya, karena pada saat FLPP pertama diluncurkan di 2010, itu KTP elektronik memang belum ada," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Di sisi lain, menurut Eko, masih ada sebagian masyarakat terutama masyarakat MBR yang masih memakai KTP lama. "Karena sebagian orang masih memegang KTP lama sebagian elektronik. Sementara ketentuan pemerintah, yang mendapatkan subsidi itu tidak boleh 2 kali, kalau 1 orang masih pegang KTP lama, ada kemungkinan bocor. Itu yang kami cegah," sambung Eko Hal lain yang membuat persyaratan mendapat rumah KPR begitu rumitnya, lantaran untuk menjamin, uang yang disediakan pemerintah kepada MBR itu dipastikan bisa kembali lagi atau tidak habis sia-sia. "Memang begini, kami membuat persyaratan dan kriteria untuk mendapatkan FLPP karena ini dana meskipun ada likuiditas dari pemerintah, tapi prinsipnya kalau kepemilikan rumah dari KPR itu uangnya harus kembali," tambahnya. Di sisi lain, Eko menjelaskan khusus MBR yang tidak memiliki penghasilan tetap terutama yang penghasilannya di bawab UMR tetap bisa ikut dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, iurannya ditanggung pemerintah lewat program FLPP yang dialihkan ke Tapera tersebut. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Dear Milenial, Ini Solusi Siasati DP Rumah Saat Ambil KPR" [==] Sumber

Jakarta - Ada-ada saja kelakuan orang kaya India di masa Pandemi Corona ini. Bisa jadi saking kayaknya, dia rela merogoh kocek puluhan juta untuk membeli masker. Eits, tapi tunggu dulu. Ini masker bukan sembarang masker. Percaya atau tidak, masker yang dibeli crazy rich dari Pune India ini terbuat dari emas. Dia adalah Shankar Kurhade, orang yang belakangan ini menuai perhatian publik dunia karena masker uniknya itu. Mau tau apa saja fakta soal masker emas Shankar, berikut daftarnya: 1. Harga Rp 54 Juta Dikutip dari indiatimes.com, Kamis (9/7/2020), Shankar menghabiskan Rs 289 ribu (Rs adalah rupee India). Bila dikonversikan dengan kurs Rs 1 sebesar Rp 190, Shankar menghabiskan Rp 54,9 juta hanya untuk masker emasnya. Sumber

Selamat datang di PP-IPTEK! Siapa yang sudah kangen belajar seru? Yuk cuci tangan dulu begitu turun dari tempat parkiran. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Jangan khawatir, setelah empat bulan tutup dan buka kembali pada 20 Juni 2020, PP-IPTEK sudah menyiapkan protokol sesuai anjuran pemerintah untuk mencegah penularan virus Corona. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Disediakan masker bagi pengunjung yang bandel datang tanpa masker. Ada hand gloves yang bisa dipakai pengunjung jika ingin memakainya juga pastinya handsanitizer. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Ada juga bilik disinfektan bagi pengunjung. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET "Dua chamber disediakan untuk pembersihan barang bawaan dan kostum atau pakaian yang mereka gunakan. Kita memakai yang non-alkohol jadi aman jika terkena kulit," kata Ika Mian Karlina, Kepala Sub Divisi Promosi & Kerjasama PP-IPTEK. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Bagi yang mager cuci tangan pakai wastafel injak, tersedia pula wastafel sensor. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Begitu berada di lobby, pengunjung akan mendapatkan arahan dari petugas dan terdapat foot mark untuk memudahkan penerapan social distancing. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Semua petugas dipastikan steril, tetap sehat, dan mengenakan alat perlindungan diri seperti masker, sarung tangan dan face shield. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Tangga juga ditandai agar hanya satu arah. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Begitu juga auditorium, ditandai dengan kapasitas yang dikurangi setengahnya. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Foot mark yang warna-warni tentunya menarik mata pengunjung, apalagi anak-anak. Hmm boleh juga nih buat liburan bareng anak. Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Kata M Syachrial Annas, Direktur PP-IPTEK, nantinya tempat ini akan menjadi spot belajar sains menggunakan virtual reality (VR). Alatnya suda tersedia dan tinggal nunggu launching. Asyik banget! Foto: Aisyah Kamaliah/detikINET Sumber

Ide redenominasi rupiah muncul saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen. == JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan redenominasi atau perubahan nilai rupiah melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi). Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020. Disebutkan bahwa urgensi redenominasi adalah menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang atau jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah. RUU tersebut ditargetkan rampung pada 2021 hingga 2024. Dilansir Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Tujuan redenominasi adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai rupiah terhadap harga barang atau jasa. Gagasan redenominasi di Indonesia mengemuka saat Darmin Nasution menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI menggantikan Boediono yang ketika itu menjadi wakil presiden pada 2008. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang menembus angka 6 persen dikatakan sebagai momentum tepat direalisasikannya hal ini, sekaligus untuk menjawab tantangan dalam menghadapi integrasi ekonomi regional. BI kemudian mulai melakukan kajian soal redenominasi. Ide tersebut juga langsung disambut pemerintah. Gagasan menghapus tiga angka nol pada rupiah telah berada di depan mata dengan upaya sosialisasi ke publik pada 2011-2012. Merasa yakin, akhirnya pada Juni 2013, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirimkan surat bernomor 25/Pres/06/2013 tentang Rancangan UU tentang Perubahan Harga Rupiah atau RUU Redenominasi kepada DPR. DPR menindaklanjutinya dengan memasukan RUU redenominasi pada 25 Juni 2013 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, pada waktu itu, pemerintah maupun DPR sudah sibuk dengan pertarungan jelang Pemilu 2014. Rasa pesismistis publik pun muncul terhadap redenominasi. Meskipun inti dari redenominasi adalah menyederhanakan mata uang, tetapi pelaksanaannya tak sesederhana konsepnya. Menghapus tiga angka nol memang bukan sesuatu yang sulit, namun ternyata bisa berdampak besar setelahnya. Sejak 1963-2008, tercatat setidaknya ada 30 negara yang telah melakukan redenominasi mata uangnya. Diantara negara yang memangkas 6 angka nol dalam mata uangnya adalah Turki pada 2005, Angola pada 1999, Georgia pada 1995, Peru pada 1991, dan Bolivia pada 1987. Namun, tidak semua negara sukses melakukan redenominasi. Bagi negara yang gagal menerapkan redenominasi, seperti yang telah disebutkan justru program ini dapat memperparah inflasi. Pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adinegara mengatakan redenominasi Rupiah saat ini sangat tidak tepat dilakukan. Bahkan, ia menyebut kemungkinan akan hal itu hingga 2024. Menurut Bhima, situasi di Indonesia dapat dikatakan sedang dan belum dapat dipastikan kapan pertumbuhan ekonomi dapat kembali mencapai 5 persen. Ia mengatakan ada tiga syarat utama sebelum dilakukannya redenominasi mata uang oleh sebuah negara, yaitu pertama adalah nilai tukar stabil, kedua inflasi yang terkendali, dan ketiga fundamental ekonomi harus dalam kondisi baik. “Sebelum melakukan redenominasi ada prasyarat stabilitas ekonomi yang diprioritaskan,” ujar Bhima kepada Republika.co.id pada Kamis (9/7). Bhima mengatakan bahwa pertimbangan utama dari redenominasi adalah kekhawatiran terjadinya hiperinflasi karena perubahan nominal uang dapat mengakibatkan para pedagang untuk menaikkan harga. Sumber