bot

Jakarta - Grup maskapai penerbangan Lion Air menegaskan bahwa para penumpang yang mau menggunakan penerbangan wajib melakukan rangkaian pemeriksaan dan verifikasi dokumen di bandara keberangkatan. Penumpang juga diminta mematuhi semua syarat penerbangan yang ada. Apabila penumpang sudah melakukan pemeriksaan dan verifikasi data baru dibolehkan naik ke pesawat udara sesuai dengan tiket yang dipesan. "Pada setiap operasional yang telah berjalan sebelumnya dan pada masa waspada pandemi COVID-19, bahwa setiap penumpang yang dinyatakan layak terbang dan dapat masuk ke dalam kabin pesawat udara untuk melakukan perjalanan udara apabila sudah melalui rangkaian pemeriksaan dan verifikasi dokumen, barang bawaan dan lainnya di bandar udara keberangkatan," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro lewat keterangannya, Jumat (10/7/2020). Setidaknya akan ada tiga pengecekan yang dilakukan kepada penumpang Lion Air sebelum memasuki pesawat, yaitu sebagai berikut: 1. Persyaratan dokumen hasil uji kesehatan Covid-19 oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), 2. Pemeriksaan keamanan pertama (security check point 1) oleh petugas aviation security pengelola bandar udara, 3. Pemeriksaan keamanan kedua (security check point 2) oleh petugas aviation security pengelola bandar udara. "Apabila ada penumpang yang bermasalah atau yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan, maka itu bukan kesalahan atau kesengajaan dari maskapai," ujar Danang. Danang mengimbau kepada setiap penumpang Lion Air agar selalu memberikan informasi secara rinci, jelas, sesuai keadaan sebenarnya kepada petugas layanan darat jika sedang hamil, dan sakit berat menular atau tidak menular. Ataupun memiliki kondisi khusus yang dapat membahayakan diri sendiri dan mengganggu kenyamanan penumpang lain saat melakukan perjalanan udara. "Untuk beberapa keadaan tertentu, kami mewajibkan setiap penumpang mempunyai surat izin medis sebelum penerbangan dengan menunjukkan dan melampirkan surat keterangan kelaikan terbang dari Kantor Kesehatan Pelabuhan serta menandatangani surat pernyataan. Hal ini sesuai ketentuan pengangkutan penumpang dalam kategori sakit," papar Danang. Simak Video "Lion Air Kembali Terbang, Ini Syarat Khusus untuk Calon Penumpang" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Aturan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja direvisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Orang nomor satu di Indonesia ini sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja. Pada beleid baru ini, pemerintah bisa menggugat peserta program Kartu Pra Kerja yang terbukti memalsukan identitas. "Dalam hal penerima Kartu Pra Kerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 31D seperti yang dikutip, Jumat (10/7/2020). Pada Perpres baru ini, pihak yang sudah menerima insentif pelatihan namun terbukti memalsukan identitas maka harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak, manajemen pelaksana (PMO) akan menggugat ganti rugi. Aturan ini ditandatangan Presiden Jokowi pada 7 Juli 2020 dan sehari kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM ad interim, Mohammad Mahfud MD. Syarat yang bisa mengikuti program Kartu Pra Kerja pun diatur dalam pasal 3 yang mana ditujukan kepada para pencari kerja, seperti buruh yang terkena PHK, yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku UMKM. "Warga Negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal," bunyi Pasal 3 ayat (4). Program Kartu Pra Kerja juga tidak diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Kepolisian, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dewan pengawas pada BUMN atau BUMD. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] Sumber

Jakarta - Untuk mengantisipasi krisis di tengah pandemi virus Corona COVID-19, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat ini bisa menempatkan dana kepada bank yang mengalami likuiditas dan berstatus dalam pengawasan. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menjelaskan hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33/2020 terkait pelaksanaan kewenangan LPS dalam menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan. "Kami sampaikan, kewenangan LPS dalam menempatkan dana di bank dalam rangka melakukan antisipasi. Langkah yang tidak biasa ini menjadi tindak lanjut langsung dari Perppu nomor 1 tahun 2020. Selain itu ini juga dalam rangka antisipasi penanganan gangguan stabilitas sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank," kata Halim dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/7/2020). Dia mengungkapkan PP juga mengatur persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan permasalahan bank sistemik dan bank selain bank sistemik. Dengan begitu, ke depan LPS juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka persiapan penanganan bank, yaitu dalam hal pertukaran data atau informasi bank, pemeriksaan bersama terhadap bank, dan kegiatan lainnya dalam rangka persiapan resolusi oleh LPS Dikutip dalam lampiran PP Nomor 33 Tahun 2020, total penempatan dana pada seluruh bank paling banyak sebesar 30% dari jumlah kekayaan LPS. Penempatan dana pada satu bank paling banyak sebesar 2,5% dari jumlah kekayaan LPS, dan setiap periode penempatan dana paling lama satu bulan dan dapat diperpanjang paling banyak lima kali. Halim menjelaskan PP 33 ini mencakup pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Kemudian penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan bank gagal. Selain itu penambahan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test). Simak Video "RI Naik Kelas Menengah Atas, Jokowi: Peluang Negara Penghasilan Tinggi" [==] (kil/ara) Sumber

Jakarta - Untuk mengantisipasi krisis di tengah pandemi virus Corona COVID-19, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat ini bisa menempatkan dana kepada bank yang mengalami likuiditas dan berstatus dalam pengawasan. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menjelaskan hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33/2020 terkait pelaksanaan kewenangan LPS dalam menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan. "Kami sampaikan, kewenangan LPS dalam menempatkan dana di bank dalam rangka melakukan antisipasi. Langkah yang tidak biasa ini menjadi tindak lanjut langsung dari Perppu nomor 1 tahun 2020. Selain itu ini juga dalam rangka antisipasi penanganan gangguan stabilitas sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank," kata Halim dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/7/2020). Dia mengungkapkan PP juga mengatur persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan permasalahan bank sistemik dan bank selain bank sistemik. Dengan begitu, ke depan LPS juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka persiapan penanganan bank, yaitu dalam hal pertukaran data atau informasi bank, pemeriksaan bersama terhadap bank, dan kegiatan lainnya dalam rangka persiapan resolusi oleh LPS Dikutip dalam lampiran PP Nomor 33 Tahun 2020, total penempatan dana pada seluruh bank paling banyak sebesar 30% dari jumlah kekayaan LPS. Penempatan dana pada satu bank paling banyak sebesar 2,5% dari jumlah kekayaan LPS, dan setiap periode penempatan dana paling lama satu bulan dan dapat diperpanjang paling banyak lima kali. Halim menjelaskan PP 33 ini mencakup pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Kemudian penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan bank gagal. Selain itu penambahan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test). Simak Video "RI Naik Kelas Menengah Atas, Jokowi: Peluang Negara Penghasilan Tinggi" [==] (kil/ara) Sumber

Jakarta - Pelaku pembocor data pribadi pegiat medsos Denny Siregar sudah ditangkap polisi. Telkomsel berkisah bagaimana proses investigasinya. Tersangka FPH (27) adalah karyawan outsourcing Telkomsel di Surabaya. Pada 9 Juli 2020, polisi telah melakukan penangkapan pelaku di daerah Rungkut, Surabaya setelah ada laporan dari Telkomsel. Senior Vice President Corporate Secretary Telkomsel, Andi Agus Akbar di Bareskrim Polri mengatakan Telkomsel melakukan investigasi internal. Mereka menemukan ada akses data tanpa izin. "Jadi setelah ada ramai-ramai, dari Telkomsel mengadakan investigasi, kenapa ini terjadi. Kita mengenali ada akses tanpa hak dari searching di Grapari Rumpung," kata Andi Agus, Jumat (10/7/2020). Kemudian dengan temuan itu, Telkomsel lantas melapor ke polisi. "Untuk itu pada tanggal 8 kami membuat laporan ke Mabes Polri untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. Telkomsel meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami konsumen Denny Siregar. Kejadian ini jadi pelajaran untuk perbaikan keamanan data pelanggan. "Ini pelajaran bagi kami untuk ke depannya akan kita akan perbaiki terus, tingkatkan terus keamanan untuk menjaga keamanan data pelanggan kami," pungkasnya. Di tempat yang sama, sebelumnya polisi mengatakan tersangka merupakan karyawan outsourcing di GraPARI Telkomsel Rungkut Surabaya. Dia memiliki akses membuka data pribadi pelanggan. "Jadi didapatlah bahwa si tersangka dengan tidak melalui otorisasi, artinya yang bisa melakukan akses terhadap data-data tersebut adalah pelanggan itu sendiri atau permintaan dari atasan. Jadi tanpa ada otorisasi. Jadi melakukan pembukaan file atas nama DS," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono. Setelah membobol data pribadi Denny Siregar, tersangka lalu mengambil foto data tersebut. Foto itu kemudian dikirim ke akun Twitter @opposite6890 dan lalu diposting di Twitter dan kemudian viral. Simak Video "Denny Siregar Lapor Soal Kebocoran Data Diri ke Polda Metro Jaya" [==] (fay/fay) Sumber

Jakarta - Program Tol Laut sampai saat ini masih berjalan. Muatan balik tol laut dari wilayah timur Indonesia juga menunjukkan kemajuan. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Capt Wisnu Handoko menjelaskan saat ini beberapa daerah melakukan perubahan kemajuan yang cukup baik. "Misalnya daerah Maluku Utara, yaitu Babang dan Weda misalkan itu menunjukkan ada perubahan yang bisa kita lihat. Tadinya tiga kontainer, kemarin kita lihat ada yang sampai 34 kontainer. Isinya mulai kayu, kelapa, kopra, ada beberapa produk ikan karena kita menyediakan kontainer berpendingin atau 'reefer container'. Ada sekitar lima unit itu bisa dimanfaatkan membawa hasil-hasil produk ikan," kata dia dalam siaran pers, Jumat (10/7/2020). Selain itu hal yang sama juga terjadi di Morotai, Bitung, Tahuna, Saumlaki, bahkan ada yang sampai mengirimkan muatan baliknya hingga 54 Teus, di mana mayoritas muatan berisi ikan, kayu, kopra, dan lainnya. Hal ini cukup membanggakan sebab ada daerah yang sebelumnya tingkat keterisian muatan balik hanya sekitar 10%, saat ini ada yang di atas 60%. Dia menjelaskan untuk meningkatkan keterisian kapal muatan balik tol laut dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah atau Pemda. "Kami sangat apresiasi beberapa kepala daerah sudah membuktikan komitmennya untuk mengirim muatan balik produksi daerah. Kita juga terus lakukan koordinasi, kementerian/lembaga terkait, kalau produk muatan balik Tol Laut tersebut agar tepat sasaran seperti produk ikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perkebunan dengan Kementerian Pertanian, juga lainnya dengan kementerian terkait," jelasnya. Simak Video "Jokowi Sebut Ada Pihak Swasta Nakal Main-main di Tol Laut" [==] tol laut kapal tol laut Sumber

Jakarta - Program Tol Laut sampai saat ini masih berjalan. Muatan balik tol laut dari wilayah timur Indonesia juga menunjukkan kemajuan. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Capt Wisnu Handoko menjelaskan saat ini beberapa daerah melakukan perubahan kemajuan yang cukup baik. "Misalnya daerah Maluku Utara, yaitu Babang dan Weda misalkan itu menunjukkan ada perubahan yang bisa kita lihat. Tadinya tiga kontainer, kemarin kita lihat ada yang sampai 34 kontainer. Isinya mulai kayu, kelapa, kopra, ada beberapa produk ikan karena kita menyediakan kontainer berpendingin atau 'reefer container'. Ada sekitar lima unit itu bisa dimanfaatkan membawa hasil-hasil produk ikan," kata dia dalam siaran pers, Jumat (10/7/2020). Selain itu hal yang sama juga terjadi di Morotai, Bitung, Tahuna, Saumlaki, bahkan ada yang sampai mengirimkan muatan baliknya hingga 54 Teus, di mana mayoritas muatan berisi ikan, kayu, kopra, dan lainnya. Hal ini cukup membanggakan sebab ada daerah yang sebelumnya tingkat keterisian muatan balik hanya sekitar 10%, saat ini ada yang di atas 60%. Dia menjelaskan untuk meningkatkan keterisian kapal muatan balik tol laut dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah atau Pemda. "Kami sangat apresiasi beberapa kepala daerah sudah membuktikan komitmennya untuk mengirim muatan balik produksi daerah. Kita juga terus lakukan koordinasi, kementerian/lembaga terkait, kalau produk muatan balik Tol Laut tersebut agar tepat sasaran seperti produk ikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perkebunan dengan Kementerian Pertanian, juga lainnya dengan kementerian terkait," jelasnya. Simak Video "Jokowi Sebut Ada Pihak Swasta Nakal Main-main di Tol Laut" [==] tol laut kapal tol laut Sumber

Jakarta - Konglomerat Rusia, Roman Avdeev adalah sosok pebisnis yang sukses, beretika, dan dermawan. Nama Avdeev barangkali terdengar asing di Indonesia, namun tidak di tanah airnya tersebut. Kesuksesannya hingga masuk daftar orang terkaya di Rusia versi Forbes ia raih melalui perjuangan yang panjang. Bahkan, ia pernah menjadi cleaning service dan buruh sebelum menjadi sosok legenda dalam sektor perbankan di Rusia. Berikut 5 fakta mengenai Avdeev yang menginspirasi begitu banyak warga Rusia dan juga dunia: 1. Orang Nomor Satu di Moscow Credit Bank Roman Avdeev adalah pemilik sekaligus Presiden Direktur Moscow Credit Bank (MCB). Dilansir dari Yo Success, Kamis (9/7/2020), Avdeev juga menjabat sebagai direktur dari lembaga dana pensiun swasta, Soglasie. 2. Bolak-balik Masuk ke MCB Sebelum Sukses Jadi Pemilik Karirnya di dunia perbankan dimulai ketika ia bekerja di MCB pertama kalinya, yaitu 25 tahun yang lalu. Kala itu, MCB hanya memiliki 14 orang karyawan, dan hampir tak ada bisnis yang berjalan. Kegigihannya membuahkan hasil. Di rentang tahun 1994-1996 Avdeev memberikan banyak inisiasi proyek yang berujung pada kesuksesan. Namun pada tahun 1966, Roman Avdeev mengundurkan diri, tapi tetap menginvestasikan uangnya pada MCB. Pada tahun 2008 Avdeev kembali fokus pada MCB. Ia dengan nekat menginvestasikan seluruh uangnya ke MCB demi pengembangan bank. Dengan demikian mulailah tahap baru kehidupan bisnisnya dan lembaga keuangan. Empat tahun kemudian, tepatnya tahun 2012 MCB berhasil mengumpulkan dana dari European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and International Finance Corporation (IFC) dari menjual saham. Setelah mengumpulkan dana, ternyata nama MCB naik dan masuk dalam daftar 20 bank teratas berdasarkan aset. Pada tahun 2016, MCB sukses dibawa Roman Avdeev sebagai salah satu dari 10 bank paling sukses dan terbesar di Federasi Rusia. MCB juga diakui sebagai bank komersial regional swasta terbesar di Rusia. Simak Video "Mantap! Veronica Tan Masuk 20 Tokoh Berpengaruh di Indonesia" [==] Sumber

Pekerja mengemas arang batok ke dalam karung di Kuala Jambi, Tanjungjabung Timur, Jambi, Jumat (10/7/2020). Tempat produksi yang berada di sentra komoditas kelapa Provinsi Jambi tersebut mampu menghasilkan 500 kilogram arang batok per hari yang dipasarkan ke sejumlah daerah di pulau Sumatera dan Jawa.Sumber

Jakarta - Para investor selama sepekan ini melakukan aksi beli di sebagian pasar keuangan Indonesia. Namun jika dilihat dari awal tahun investor asing melakukan aksi jual mencapai Rp 148 triliun. Kepala Departemen Komunikasi Direktur Eksekutif Onny Widjanarko melaporkan berdasarkan data transaksi 6-9 Juli 2020, investor nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp3,32 triliun. "Dengan beli neto di pasar SBN sebesar Rp 3,54 triliun, dan jual neto di pasar saham sebesar Rp 0,22 triliun," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/7/2020). Sementara berdasarkan data setelmen selama 2020, investor nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp 148,35 triliun. BI melaporkan premi CDS (Credit Default Swaps) Indonesia 5 tahun naik ke 121,84 bps per 9 Juli 2020 dari 119,71 bps per 3 Juli 2020. Selain itu BI juga mencatat nilai tukar rupiah pada 9 Juli 2020 ditutup pada level Rp 14.325 per US$. Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke level 7,07%. Lalu pada Jumat pagi, 10 Juli 2020 rupiah dibuka pada level Rp 14.350 per US$. Sementara yield SBN 10 tahun stabil di 7,09%. Simak Video "Erick Thohir Prediksi Ekonomi RI Pulih 100 Persen Pada Kuartal I 2022" [==] (dna/dna) pasar modal aksi jual asing Sumber

Relaksasi kredit telah diberikan kepada sebanyak 42.142 debitur == KUPANG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat nilai relaksasi kredit yang disalurkan lembaga perbankan akibat pandemi Covid-19 di NTT mencapai sekitar Rp 3,7 triliun. Nilai relaksasi ini tercatat hingga Juni 2020 yang terdiri dari bank umum sebesar Rp 3,721 triliun dan bank perkreditan rakyat (BPR) Rp 64 miliar. Ini disampaikan Kepala Kantor OJK NTT, Robert Sianipar dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat (10/7). Ia menjelaskan relaksasi kredit tersebut telah diberikan kepada sebanyak 42.142 debitur di bank umum yang didominasi debitur usaha mikro kecil menengah (UMKM) mencapai sebesar 86 persen. Sementara itu relaksasi di BPR telah diberikan kepada 379 debitur yang juga didominasi UMKM sebesar 98,83 persen. Robert Sianipar meminta pihak perbankan maupun perusahaan pembiayaan di provinsi setempat terus proaktif melakukan pendataan debitur yang betul-betul terdampak Covid-19 untuk mendapat relaksasi kredit. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat atau nasabah yang ingin mengajukan relaksasi kredit agar menggunakan media komunikasi yang ada dengan lembaga jasa keuangan. “Tidak perlu berbondong-bondong datang ke lembaga jasa keuangan karena tentu kita juga memperhatikan protokol kesehatan yang ada dalam rangka pencegahan Covid-19,” katanya. Ia menyarankan para nasabah memanfaatkan media komunikasi yang disediakan lembaga jasa keuangan seperti website, contact centre, account officer, dan lainnya. Robert Sianipar menambahkan pihaknya terus memantau pelaksanaan restrukturisasi debitur terdampak Covid-19 secara mingguan pada perbankan yang diawasi langsung oleh OJK NTT. “Yang perlu kita hindari juga adanya free rider atau debitur yang melakukan relaksasi tetapi sebenarnya tidak terdampak Covid-19,” katanya. sumber : antara Sumber

Jakarta - Satu lagi artis mengeluh soal tingginya lonjakan tagihan listrik yang dialami selama pandemi COVID-19. Dia adalah Kartika Putri. Lewat media sosialnya, @kartikaputriworld, ia meluapkan kekesalannya setelah menerima tagihan listrik yang membengkak nyaris Rp 17 juta. Menanggapi hal tersebut Contact Center PLN 123 melalui akun Instagram @pln123_official langsung menghubungi Kartika Putri melalui direct message (DM) Instagram dan pihak PLN langsung mendatangi rumah pelanggan. Setelah dilakukan pengecekan, pihak PLN menjelaskan, tagihan listrik Kartika Putri tersebut melonjak dikarenakan ada akumulasi tagihan dari bulan Mei di mana pada bulan tersebut PLN melakukan pembacaan rata-rata 3 bulan karena pandemi COVID-19 dan tagihan bulan Juni 2020 beserta biaya keterlambatan. PLN memastikan pihaknya sudah melakukan pengecekan terhadap sistem perhitungan yang dimiliki PLN dan hasilnya perhitungan tersebut sesuai dengan hasil pencatatan Stand Meter yang ada di rumah pelanggan. "Tagihan sebesar Rp 16.964.705 ialah tagihan rekening listrik untuk bulan Mei dan Juni 2020 beserta biaya keterlambatan. Untuk angka stand meter pelanggan sudah sesuai dengan pembacaan petugas yang diinput di sistem," ujar Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bulungan, Aji Lesmana dalam rilis resmi yang diterima detikcom, Jumat (10/7/2020). Aji menambahkan, jika pembayaran tagihan listrik milik Kartika sudah melewati tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 setiap bulannya, namun tagihan rekening bulan berikutnya telah terbit, maka otomatis tagihan yang belum dibayar akan terakumulasi. Kini, Kartika yang sebelumnya menyampaikan keluhan telah menerima penjelasan PLN tersebut. "Terima kasih untuk penjelasan PLN , kami sudah memahami dan clear, untuk masyarakat jika mempunyai permasalahan terkait listrik bisa langsung hubungi Call Center PLN 123," tutur Kartika. PLN menghimbau kepada pelanggan untuk menghindari sanksi atas keterlambatan pembayaran tagihan listrik bulanan pelanggan dapat melakukan pembayaran tagihan mulai awal bulan setelah rekening listrik bulanan terbit hingga batas akhir pembayarannya di tanggal 20 setiap bulannya. Demi keamanan dan kenyamanan, pelanggan dapat menghubungi Contact Center PLN 123, maupun Virtual Assistant PLN via website www.pln.co.id untuk mendapat pelayanan terbaik dari PLN. Simak Video "Pemerintah Jamin Tarif Listrik Tak Naik Hingga Akhir Tahun" [==] (ang/ang) Sumber

Jakarta - Indonesia sedang melakukan uji vaksin Corona (COVID-19) lewat kerja sama dengan beberapa negara. Penemuan vaksin ini penting untuk memutus mata rantai pandemi dan untuk menormalkan ekonomi kembali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) dengan perusahaan obat biologi dari Korea Selatan, Genexine sudah masuk dalam tahap clinical trial di Korea Selatan. September mendatang, clinical trial ditargetkan masuk di Indonesia. "Kalbe Farma bekerja sama dengan salah satu leading institute di Korea yaitu Genexine dan ini sudah masuk fase clinical trial di Korea dan diharapkan September akan masuk clinical trial ke Indonesia," kata Airlangga dalam webinar yang diselenggarakan detikcom, Jumat (10/7/2020). Tahap clinical trial diharapkan bisa selesai pada 2021. Setelah itu, baru akan disiapkan co-production vaksin Corona di Indonesia. Selain Kalbe, PT Bio Farma (Persero) juga sedang melakukan uji vaksin dengan perusahaan biofarmasi asal China, Sinovac dan lembaga kesehatan yang didirikan oleh Bill Gates yakni Koalisi Inovasi Kesiap siagaan Epidemi (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations/CEPI). Selain itu, beberapa universitas bersama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kesehatan Indonesia juga sedang melakukan clinical trial vaksin Corona yang ditargetkan selesai 2021-2022. "Artinya sebelum vaksin ditemukan kita harus bersiap dengan new normal dan selalu waspada dengan COVID atau kita harus mengambil langkah-langkah aman dari COVID," ucapnya. Untuk mendukung penemuan vaksin, pemerintah telah menyiapkan insentif pajak bagi perusahaan yang secepatnya menemukan vaksin Corona dengan fasilitas pemotongan pajak penghasilan (PPh) hingga 300%. "Pemerintah sendiri mengeluarkan super tax deduction yang ini seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah qualified untuk mendapat 300% pemotongan pajak dan ini yang terkait dengan komersialisasi itu dapat 100% dan pembiayaan 100%," imbuhnya. Simak Video "China Bantah Tudingan Senator AS Soal Sabotase Vaksin Corona" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pasundan Eki Baihaki menilai RUU Cipta Kerja yang masih dibahas DPR RI dapat memberi peluang dan norma baru bagi para pekerja dan pengusaha. Langkah tersebut, kata dia, membuka ruang bagi para pekerja untuk menjajaki peluang usaha. "Dari sisi pekerja, saya melihat justru banyak peluang yang tercipta dari adanya RUU Cipta Kerja. Banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha. Peluang ini penting bagi para pekerja kalau memang ingin mencari solusi jika menilai keberlangsungan perusahaan terancam di tengah pandemi ini," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Pasundan Eki Baihaki dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020). Eki memandang pekerja mestinya bisa melihat peluang dan opsi lain di tengah ketidakpastian iklim ekonomi yang terjadi. RUU Cipta Kerja, kata dia, memiliki fokus untuk pemberdayaan, perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha yang dapat menjadi jalan keluar agar pekerja juga bisa mandiri dalam hal finansial. "Kalau hanya menggantungkan diri pada perusahaan, ini contoh pekerja yang menurut saya tidak merdeka. RUU Cipta Kerja ini memberikan opportunity yang luas kok, jadi pekerja memang perlu melihat peluang yang muncul dan memanfaatkannya," lanjut Eki. Ditambahkan pengamat administrasi publik Universitas Padjajaran Muhammad Rizal, ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja juga menjamin fleksibilitas agar investor lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja lebih masif. Hal tersebut sangat krusial untuk dilakukan, karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan bonus demografi pekerja. "RUU Cipta Kerja jika nantinya disahkan punya fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan menghapus norma lama serta menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi. Ini sangat penting untuk segera dilakukan di Indonesia," kata Rizal. Rizal menambahkan, Indonesia saat ini sudah cukup ketinggalan dari berbagai negara tujuan investasi. Upaya menarik kembali investor ini akan semakin sulit setelah adanya COVID-19, karena itu dibutuhkan regulasi yang tepat. "Kalau kita tidak mampu memberikan regulasi yang kompetitif dan menarik buat investor, sangat mungkin terjadi relokasi bisnis besar-besaran ke wilayah yang lebih kompetitif. Kalau masih di Indonesia ya mungkin masih oke, tapi kalau ke luar dari Indonesia kan tidak bagus juga," ujar Rizal. Simak Video "Hari Ini, PNS Kemenko Perekonomian Mulai Kembali Ngantor" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona COVID-19 turut menekan kondisi perekonomian. Untuk meminimalisir dampak tersebut Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) berupaya untuk memastikan bisnis tetap berjalan normal di kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah. Direktur Eksekutif LPEI James Romas mengungkapkan tahun ini LPEI memperkuat bisnis penjaminan sebagai bagian implementasi regulasi yang diamanatkan oleh pemerintah dan otoritas. "Selain relaksasi dan bantuan kemanusiaan, LPEI juga memiliki produk penjaminan kredit bank yang dapat membantu memperkuat kapasitas bank komersial serta memberikan pendanaan alternatif bagi eksportir. Produk ini menjadikan LPEI sebagai credit enhancer dan menjalankan fungsi fill the market gap," kata James dalam siaran pers, Jumat (10/7/2020). Dia menjelaskan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan juga memberikan bantuan berupa 250 unit wastafel portabel dan 250 unit thermo gun yang akan didistribusikan ke daerah melalui perwakilan kantor wilayah dan cabang LPEI yang ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Surakarta, Batam, Balikpapan, dan Denpasar. James menyebut bantuan ini juga diberikan kepada 54 pelaku usaha yang merupakan nasabah LPEI yang tersebar di 18 kota di seluruh Indonesia. Peralatan ini untuk memberi perlindungan kesehatan yang maksimal kepada 63 ribu pegawai sehingga risiko penyebaran atau penularan di lingkungan kerja dapat diminimalisir. Bantuan wastafel portabel dan thermo gun senilai Rp 1,68 miliar diserahkan oleh Direktur Eksektutif LPEI kepada PT Kelola Mina Laut, PT Cermaimakmur Abadi International, PT Panen Mas Agung, PT Korosi Specindo, dan PT Wirontono Baru sebagai perwakilan Nasabah yang berdomisili di Jakarta. James menambahkan, bantuan tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari manajemen dan pegawai LPEI yang didonasikan untuk membantu program PEN. UMKM juga diminta mematuhi protokol kesehatan. "LPEI turut mengajak masyarakat, nasabah, dan mitra bisnis di daerah untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah seperti menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan menerapkan aturan physical distancing," kata dia. Simak Video "Begini Perilaku 'New Normal' Pengguna Shopee Imbas COVID-19" [==] (kil/ara) Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengumumkan nilai aset negara tembus Rp 10.467,53 triliun. Kenaikan itu usai dilakukan revaluasi barang milik negara (BMN) periode 2018-2019. Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN encep Sudarwan mengatakan terjadi kenaikan nilai aset hingga Rp 4.000-an triliun dan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Itulah hasil revaluasi menaikkan aset sekitar Rp 4.000 triliun," kata Encep saat media briefing secara virtual, Jumat (10/7/2020). Jika dilihat lebih detail lagi, aset negara yang mencapai Rp 10.467,53 triliun ini meningkat 65% dari sebelumnya yang mencapai Rp 6.325,28 triliun. Encep bilang hasil revaluasi aset ini juga meningkatkan ekuitas negara 22,26% menjadi Rp 5.127,31 triliun, begitu juga dengan kewajiban yang meningkat 77,74% menjadi Rp 5.340,22 triliun. "Kemarin kita nilai, alhamdulillah sudah selesai, sudah diaudit BPK dan keluar opini wajar tanpa pengecualian (WTP), aset tetap kita meningkat," tambahnya. Aset negara yang mencapai Rp 10.467,53 triliun ini terdiri dari aset lancar Rp 491,86 triliun, investasi jangka panjang Rp 3.001,2 triliun, aset tetap Rp 5.949,59 triliun, aset lainnya menjadi Rp 967,98 triliun, dan piutang jangka panjang sebesar Rp 56,88 triliun. "Jadi kita sekarang di neraca total aset Rp10.467 triliun, Rp 6.000 triliunnya merupakan aset tetap," ungkap Encep. Simak Video "Pemerintah Anggarkan Rp 5 Triliun Untuk Dana Bencana 2020" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - Pembocor data pribadi milik pegiat medsos Denny Siregar akhirnya ditangkap polisi. Tersangka FPH (27) adalah karyawan outsourcing Telkomsel di Surabaya. "Kemarin pada 9 Juli 2020 telah melakukan penangkapan pelaku di daerah Rungkut Surabaya," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2020). Lebih lanjut, Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Reinhard Hutagaol menjelaskan bahwa tersangka merupakan karyawan outsourcing di GraPARI Telkomsel Rungkut Surabaya. Dia memiliki akses membuka data pribadi pelanggan. "Tersangka adalah karyawan outsourcing daripada GraPARI Rungkut Surabaya jadi dari karena dia outsourcing dan bertugas sebagai customer service dia mempunyai akses terbatas atas data pribadi pelanggan," kata Reinhard. "Jadi didapatlah bahwa si tersangka dengan tidak melalui otorisasi, artinya yang bisa melakukan akses terhadap data-data tersebut adalah pelanggan itu sendiri atau permintaan dari atasan jadi tanpa ada otorisasi jadi melakukan pembukaan file atas nama DS," imbuhnya. Setelah membobol data pribadi Denny Siregar, tersangka lalu mengambil foto data tersebut. Foto itu kemudian dikirim ke akun Twitter @opposite6890. "Data tersebut yang ada itu difoto, di-capture karena memang di copy paste tidak bisa di dalam sistem tersebut, kemudian foto tersebut dikirimkan melalui DM ke akun opposite6890," ucapnya. Dari tersangka polisi menyita barang bukti berupa handphone dan sebuah perangkat komputer. Tersangka dijerat Pasal 46 atau 48 UU No 11/2008 tentang ITE, atau pasal 50 UU No 36/1999 tentang telekomunikasi dan atau Pasal 362 KUHP atau Pasal 95 UU No 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara atau denda Rp 10 miliar. Sebelumnya, kasus kebocoran data Denny Siregar ini bermula dari akun Twitter @Opposite6891 yang memposting data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Data yang dipajang meliputi nama, alamat, NIK, KK, IMEI, OS, hingga jenis perangkat. Denny Siregar berkicau di Twitter dan ramai menjadi perhatian netizen di Indonesia. Dia mengeluhkan kejadian kebocoran data pribadinya dan sampai mengancam akan menggugat Telkomsel ke pengadilan. Simak Video "Denny Siregar Lapor Soal Kebocoran Data Diri ke Polda Metro Jaya" [==] (imk/fay) Sumber

Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan keduanya. == JAKARTA -- Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyetujui pembentukan dua KEK baru di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (10/7). Dua KEK tersebut adalah KEK Nongsa Digital Park (NDP) dan KEK MRO Batam Aero Technic (BAT). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian KEK Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional KEK mengatakan, dua kawasan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai KEK. "KEK Nongsa Digital Park dan KEK MRO Batam Aero Technic hari ini kita setujui untuk ditetapkan sebagai KEK," tuturnya dalam sidang yang dilakukan secara online, Jumat. Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan kedua KEK itu melalui Peraturan Pemerintah. Setelah ditetapkan, dua KEK tersebut diberikan waktu maksimal tiga tahun sampai siap beroperasi. Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, KEK Nongsa Digital Park memiliki luas lahan 166,45 hektar dengan total investasi Rp 16 triliun. Total tenaga kerja yang akan terserap diperkirakan mencapai 16.500 orang. Pengusul dari KEK ini adalah adalah PT Taman Resor Internet (PT. Tamarin), salah satu anak perusahaan dari group perusahaan PT Citra Agramasinti Nusantara atau dikenal sebagai Citramas Group. Mereka telah memiliki pengalaman dibidang pariwisata, industri kreatif dan informasi dan teknologi (IT) serta kawasan industri. Enoh mengatakan, KEK Nongsa Digital Park dinilai siap karena lahan telah dikuasai dan peruntukannnya telah sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Enoh mencatat, sudah ada investor yang masuk ke KEK ongsa Digital Park. "PT Kinema untuk IT Apple Academy dan calon investor data center PT Nexus, D-Town Commercial Center," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id. Beberapa infrastruktur telah dibangun di KEK Nongsa Digital Park dalam tahap pertama dengan luasan 91,11 hektare. Di antaranya adalah marina, resort, studio film, kantor IT, dan lahan untuk olahraga golf. KEK Nongsa Digital Park diharapkan menjadi pintu masuk untuk perusahaan global di bidang IT dari Singapura maupun negara lain. Ke depannya, KEK ini akan ditetapkan menjadi IT Hub Digital Bridge Indonesia ke Singapura dan mancanegara. Enoh mengatakan, keberadaan KEK Nongsa Digital Park diproyeksikan mampu menghemat devisa negara dalam bisnis digital sekitar Rp 20 triliun sampai Rp 30 triliun per tahun. "Kontribusi terbesarnya dari sektor pusat data dan pendidikan Internasional," katanya. Sementara itu, KEK MRO Batam Aero Technic (BAT) memiliki luas lahan 30 hektare dengan kegiatan utama industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO). Nilai investasi untuk pembangunan KEK sebesar Rp 6,2 triliun sampai tahun 2030. KEK ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja 9.976 orang hingga 2030. Pengusul dari KEK MRO Batam Aero Technic adalah PT Batam Teknik yang sejak 2014 sudah beroperasi di Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau sebagai perusahaan penyedia jasa perawatan dan perbaikan pesawat (MRO). Enoh menjelaskan, kehadiran KEK ini diharapkan dapat menghemat devisa 65 sampai 70 persen dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional. "Selama ini, setidaknya Rp 26 triliun per tahun anggaran maskapai mengalir ke luar negeri," ucapnya. Dalam jangka menengah, Enoh berharap, KEK MRO Batam Aero Technic mampu menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar 100 miliar dolar AS pada 2025. Sumber

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil meminta Gubernur Sumatera Barat untuk segera mempercepat target sertifikasi tanah di seluruh tanah Minang. Hingga kini, masih banyak tanah Minang yang belum tersertifikasi lantaran masih berstatus tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. "Memang tantangan di Sumatera Barat, karena tanah ulayat, barangkali harus kita pikirkan cara, karena kalau masyarakat punya tanah ulayat, tapi tidak bisa punya sertifikat individu, dalam sistem perbankan sekarang tidak mungkin itu dijadikan jaminan, karena tanah ulayat ada hak kolektif," imbau Sofyan dalam acara penyerahan sertifikat tanah secara virtual, Jumat (10/7/2020). Sofyan menyayangkan bila ada masyarakat yang hendak mencari modal namun terganjal karena masalah tanah ulayat ini. Padahal, menurut Sofyan, banyak warga Minang yang berpotensi menjadi pengusaha besar, namun karena tidak ada jaminan maka usahanya sulit berkembang. "Saya yakin orang Sumatera Barat, orang awak, adalah orang yang paling entrepreneur di Indonesia, nah kenapa kemudian banyaknya orang awak banyak sekali menjadi pengusaha kecil, menengah bawah tapi tapi menengah atas yang berbadan besar itu sedikit sekali, saya pikir salah satu adalah karena tidak punya modal, karena tanah yang ada tidak bisa dijadikan jaminan," tuturnya. Untuk itu, ia meminta Gubernur Sumbar untuk bisa mencari solusi terkait masalah sertifikasi tanah ulayat tersebut. "Mungkin pak Gubernur bisa menginisiasi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sumatera Barat dulu barangkali untuk mereka bisa memberikan kredit dengan jaminan misalnya tanah ulayat, saya gatau bagaimana. Karena masyarakat Sumatera Barat, walaupun punya tanah tapi tidak punya akses ke perbankan. Oleh karena itu, masalah ini bagaimana kita bisa deal dengan tanah yang status ulayat tapi bisa kemudian anggota ulayat bisa mendapatkan akses ke perbankan, ini sebuah tantangan, mudah-mudahan bisa dicari solusinya," pungkasnya. Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta kelonggaran terkait tenggat waktu sertifikasi tanah di tanah Minang. Lantaran, masalah tanah ulayat tadi. "Kami memohon, adanya semacam diskresi atau adanya suatu aturan yang dibuat untuk sumbar terkait tanah ulayat, bila aturan secara nasional rasanya target untuk PTSL Sumbar akan kecil, tidak banyak dan tidak bisa maksimal. Kenapa demikian, karena kearifan lokal juga masih berlaku di daerah kita," kata Irwan. Irwan menjelaskan alasan sulitnya membujuk warganya untuk merelakan tanah ulayat disertifikasi. Lantaran, kebanyakan tanah ulayat itu sudah dibangun berbentuk rumah yang ditempati bersama. "Memang di masyarakat minang itu pasti orang-orang yang termasuk ulayat itu menempati dalam bentuk rumah, dan mereka sudah turun menurun dan sudah lama sekali. Untuk dijual perlu ada kesepakatan bersama, tapi selama tidak dijual tanpa ada kesepakatan pun tempat tanah yang ditempati itu bisa disertifikat," terangnya. Meski begitu, ia berjanji pihaknya bakal mengupayakan yang terbaik dan memberi kemudahan kepada masyarakatnya yang mau sertifikasi tanah. "Jadi urusan demikian yang mungkin ada kekhasan yang harus kita rinci, pada saat kita bicara teknis apa yang dimaksud kearifan lokal di Sumatera Barat, termasuk tadi yang sudah ditempati tentu juga dipermudah," tutupnya. Simak Video "Politisi PSI Surya Tjandra Jadi Wakil Menteri ATR" [==] (ang/ang) Sumber

Jakarta - Dampak yang ditimbulkan pandemi wabah COVID-19 terhadap sepertinya begitu besar. Beberapa lembaga internasional beberapa kali merevisi proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun ini dan revisinya terus lebih dalam. Proyeksi yang digambarkan begitu mengerikan. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengakui takut mendengar proyeksi-proyeksi tersebut. Dia khawatir krisis ekonomi benar-benar melanda Indonesia. "Ngeri saya terus terang saya ngeri. Di kuartal III ini. Ini kuncinya di kuartal III. Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan. Tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum," ujarnya saat membuka rapat terbatas yang membahas serapan anggaran seperti dilansir Jumat (10/7/2020). Jokowi pun sudah kesekian kalinya meminta para menterinya untuk bekerja tidak seperti biasanya. Bahkan dia minta para menteri bekerja seolah dalam keadaan krisis. "Tadi di depan saya sudah minta, kita harus memiliki sense of crisis yang sama. Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan. Sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi. Semua negara sekarang ini mengalami itu, kerjanya cepet-cepetan. Ini kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti channel dari channel normal ke channel krisis," tegasnya. Menurut catatan detikcom ada tiga lembaga yang mengeluarkan proyeksi ekonomi dunia tahun ini. Ketiga lembaga ini memproyeksikan ekonomi dunia tahun ini akan terkontraksi. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memprediksi kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6%. Untuk Indonesia OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini terkontraksi atau minus sebesar 2,8% hingga minus 3,9%. Lalu Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meramal ekonomi dunia akan minus 4,9% di akhir 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi yang dirilis pada April yaitu minus 1,9%. Untuk Indonesia IMF prediksi minus 0,3%. Sementara Bank Dunia (World Bank/WB) memprediksi pertumbuhan ekonomi global terkontraksi hingga -5,2% selama tahun 2020. Bank Dunia menilai penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi resesi yang paling dalam sejak perang dunia kedua. Bahkan resesi akibat COVID-19 merupakan pertama sejak 1870 yang dipicu oleh pandemi. Simak Video "Jokowi Minta Seluruh Kementerian Segera Belanjakan Anggaran!" [==] (das/eds) Sumber

Pemerintah memilih sekuritisasi aset yang jadi dasar menerbitkan surat berharga. == JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, nilai aset yang dimiliki negara mengalami kenaikan 65 persen menjadi Rp 10.467 triliun setelah proses revaluasi. Meski naik, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Isa Rachmatarwata menekankan, pemerintah tidak akan menjual atau menyerahkan aset itu hanya untuk tujuan menutupi utang. Isa menyebutkan, aset-aset berupa Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki negara bisa saja dijual ke pihak lain untuk menambal utang pemerintah. Tapi, sampai saat ini, pemerintah tidak berniat melakukannya. "Kalau mau obral ya dengan cara jual aset, tapi kita nggak mau melakukan itu," ucapnya dalam media briefing secara online, Jumat (10/7). Isa menambahkan, pemerintah menggunakan metode lain untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus menjual aset. Cara tersebut adalah sekuritisasi aset, yakni dengan memanfaatkan BMN sebagai aset yang menjadi dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hasil penerbitannya dapat digunakan sebagai sumber anggaran kegiatan negara, termasuk terkait penanganan Covid-19. Seiring dengan kenaikan nilai aset, Isa mengatakan, potensi penerbitan Sukuk akan semakin besar. Ia memberikan contoh, apabila dulu untuk SBSN senilai Rp 1 triliun dibutuhkan 100 item aset, kini mungkin saja hanya butuh 50 sampai 75 aset sebagai underlying dengan nilai SBSN yang sama. "Optimalisasinya kita coba tingkatkan," kata Isa. Hanya saja, Isa menjelaskan, kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan aspek lain. Khususnya mengenai kemampuan pasar untuk menyerap SBSN, terutama di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah kini juga memiliki skema baru pemanfaatan BMN, yakni kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur atau kerap disebut Limited Concession Schemes (LCS). Skema ini telah disampaikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Melalui skema LCS, Isa mengatakan, pemerintah memberikan konsesi dengan jangka waktu tertentu kepada badan usaha untuk mengoperasikan dan/ atau mengembangkan infrastruktur yang sudah tersedia. Badan usaha tersebut harus membayar di muka kepada pemerintah sebelum melakukan pengembangan. "Bukan asetnya yang diserahkan, tapi pengelolaan dan hak pendapatan yang bisa didapatkan dari aset tersebut (yang diserahkan ke pihak lain)," tuturnya. Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, pembayaran oleh badan usaha di muka itu dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di tempat lain. Dampaknya, pembangunan bisa lebih merata. Saat ini, DJKN Kemenkeu bersama pihak terkait masih menyusun detail penerapan LCS di infrastruktur Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah berkonsultasi dengan Bank Dunia maupun konsultan dari Australia yang memang ahli terkait LCS dan asset recycle. Bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, DJKN Kemenkeu juga melakukan sosialisasi ke Kementerian/ Lembaga lain. "Sekarang kita petakan, BMN milik K/L mana saja yang bisa diikutkan dalam LCS. Sekarang baru tahap inventarisasi, sambil kita siapkan aset dan mekanismenya," ujar Encep. Encep menjelaskan, skema LCS bisa digunakan di banyak jenis infrastruktur seperti bandara maupun pelabuhan. Banyak negara sudah menerapkan LCS seperti di Turki (Bandara Atarturk, Istanbul) dan Amerika Serikat (Luiz Munoz Airport, Puerto Rico, serta Chicago Skyway and Parking Garages). Sumber

Jakarta - Pandemi Corona amat merugikan baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Namun menurut Jack Ma, ada hikmah di baliknya terkait industri digital. Pendiri Alibaba itu menyebut pandemi Corona mengakselerasi adopsi artificial intelligence atau kecerdasan buatan serta teknologi digital dalam berbagai industri, termasuk kesehatan dan pertanian. "Kita umat manusia tidak seharusnya berpikir terlalu tinggi soal diri kita. Banyak hal sulit bagi manusia tapi begitu mudah untuk mesin," katanya dalam karakter hologram, saat berbicara di World Artificial Intelligence Conference (WAIC) di Shanghai. "Tren besar di teknologi digital tak berubah. Namun apa yang biasanya butuh 30 sampai 50 tahun untuk digitalisasi, sekarang dipercepat antara 10 sampai 20 tahun, perubahan besar sebagai hasil dari pergolakan saat ini," papar Jack Ma, dikutip detikINET dari South China Morning Post. Krisis kesehatan saat ini memaksa orang untuk berinovasi. Kecerdasan buatan misalnya, digunakan secara efektif untuk membantu dokter membaca scan CT lebih cepat. Sedangkan petani memanfaatkan big data untuk memonitor hasil tanahnya. Saat pandemi Corona, China mengembangkan mesin dengan algoritma yang 60 kali lebih efisien dibandingkan dokter untuk mendeteksi kasus infeksi Corona. Ma pun berharap agar kerja sama di bidang AI dan solusi teknologi lain terus ditingkatkan. "Virus tak butuh visa, batas negara tak berarti apa-apa dan seharusnya teknologi tidak dibatasi. Saat ini, akumulasi pengetahuan manusia, kemampuan untuk memproses informasi dan menurunkan risiko lebih powerful dari sebelumnya," cetus Ma. "Akan tetapi sayangnya, kita kurang bijaksana dan kadang kita tidak menggunakan sumber daya kapabilitas dan pengetahuan untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama, dan kadang kadang kita membuat banyak gap, bahkan memperlebar perbedaan," pungkas Jack Ma. Simak Video "Jack Ma Bicara Soal Kunci Sukses Lawan Corona" [==] (fyk/fay) Sumber

Jakarta - Pandemi Corona amat merugikan baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Namun menurut Jack Ma, ada hikmah di baliknya terkait industri digital. Pendiri Alibaba itu menyebut pandemi Corona mengakselerasi adopsi artificial intelligence atau kecerdasan buatan serta teknologi digital dalam berbagai industri, termasuk kesehatan dan pertanian. "Kita umat manusia tidak seharusnya berpikir terlalu tinggi soal diri kita. Banyak hal sulit bagi manusia tapi begitu mudah untuk mesin," katanya dalam karakter hologram, saat berbicara di World Artificial Intelligence Conference (WAIC) di Shanghai. "Tren besar di teknologi digital tak berubah. Namun apa yang biasanya butuh 30 sampai 50 tahun untuk digitalisasi, sekarang dipercepat antara 10 sampai 20 tahun, perubahan besar sebagai hasil dari pergolakan saat ini," papar Jack Ma, dikutip detikINET dari South China Morning Post. Krisis kesehatan saat ini memaksa orang untuk berinovasi. Kecerdasan buatan misalnya, digunakan secara efektif untuk membantu dokter membaca scan CT lebih cepat. Sedangkan petani memanfaatkan big data untuk memonitor hasil tanahnya. Saat pandemi Corona, China mengembangkan mesin dengan algoritma yang 60 kali lebih efisien dibandingkan dokter untuk mendeteksi kasus infeksi Corona. Ma pun berharap agar kerja sama di bidang AI dan solusi teknologi lain terus ditingkatkan. "Virus tak butuh visa, batas negara tak berarti apa-apa dan seharusnya teknologi tidak dibatasi. Saat ini, akumulasi pengetahuan manusia, kemampuan untuk memproses informasi dan menurunkan risiko lebih powerful dari sebelumnya," cetus Ma. "Akan tetapi sayangnya, kita kurang bijaksana dan kadang kita tidak menggunakan sumber daya kapabilitas dan pengetahuan untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama, dan kadang kadang kita membuat banyak gap, bahkan memperlebar perbedaan," pungkas Jack Ma. Simak Video "Jack Ma Bicara Soal Kunci Sukses Lawan Corona" [==] (fyk/fay) Sumber

Nilai aset Kompleks GBK mencapai Rp 347 triliun. == JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, aset Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) mencatatkan nilai tertinggi dibandingkan aset seluruh Indonesia. Setelah melalui proses revaluasi, kawasan ini diketahui memiliki nilai aset hingga Rp 347 triliun atau sekitar 3,3 persen dari total aset yang dimiliki pemerintah, Rp 10.467 triliun. Apabila dirinci, nilai aset tanah kompleks GBK senilai Rp 345 triliun dan sisanya adalah nilai bangunan. Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, tingginya nilai kompleks GBK dikarenakan lokasi yang strategis. "Karena lokasinya di pusat kota, jadi (nilai asetnya) tertinggi di Indonesia," ucapnya dalam media briefing secara online, Jumat (10/7). Secara keseluruhan, nilai aset milik negara mencapai Rp 10.467 triliun atau naik 65 persen setelah dilakukan revaluasi aset dan selesai diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Revaluasi aset sendiri merupakan penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Revaluasi aset dilakukan oleh kantor vertikal DJKN Kemenkeu, meliputi 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia. Sebelum revaluasi, DJKN Kemenkeu mencatat, aset yang dimiliki pemerintah Indonesia sebesar Rp 6.325 triliun. Tapi, setelah direvaluasi yang sudah dilakukan sejak dua tahun terakhir, terjadi kenaikan hingga Rp 4.000 triliun lebih. Kementerian Pertahanan menjadi kementerian/ lembaga (K/L) dengan nilai aset tertinggi, yakni hingga Rp 1.645 triliun atau berkontribusi 27 persen dari total nilai aset negara. Nilai tersebut melampaui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki aset senilai Rp 1.564 triliun. Encep mengatakan, sebelum revaluasi, Kementerian PUPR merupakan K/L dengan nilai aset terbesar, namun kini sudah disalip oleh Kementerian Pertahanan. Hal ini dikarenakan aset-aset Kementerian Pertahanan yang dulu berada di pinggir kota telah berpindah ke tengah kota, sehingga nilainya pun meningkat. "Selain itu, ada pembenahan aset yang tadinya tidak tercatat, sekarang tercatat," tuturnya. Berada di posisi ketiga adalah Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai aset hingga Rp 575,41 triliun. Sementara itu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) memiliki total aset masing-masing senilai Rp 493,90 triliun dan Rp 399,97 triliun. Aset-aset dari lima K/L ini berkontribusi hingga 76 persen dari total nilai aset negara. Sumber

Jakarta - Pemerintah berencana membuka travel bubble alias akses masuk untuk turis dari beberapa negara terbatas yang sudah menjalin kesepakatan. Rencana ini dilakukan untuk memudahkan perjalanan para wisatawan untuk keluar masuk Indonesia. Namun, hingga kini wacana travel bubble masih belum menemukan kesepakatan. Pemerintah mengatakan masih melakukan negosiasi dengan beberapa negara yang ditawarkan travel bubble. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M.Manuhutu mengatakan targetnya bulan ini sudah ada kesepakatan soal travel bubble. "Travel bubble memang masih negosiasi, yang mana ketika wisatawan dari titik ke titik bisa dijamin keamanan keselamatannya. Rencana sih harusnya Juli ini disepakati," kata Odo dalam teleconference bersama wartawan, Jumat (10/7/2020). Travel bubble sendiri baru bisa dilakukan apabila tingkat infeksi Corona di Indonesia telah berkurang. Odo menyebut pihaknya juga akan meminta saran kepada Gugus Tugas COVID-19 soal pembukaan akses ini. "Travel buble ini yang jelas bisa dilakukan kalau tingkat infeksi COVID-19 turun. Kedua kita akan ikuti arahan dan masukan dari Gugus Tugas," jelas Odo. Sebelumnya, Odo mengatakan pemerintah akan membuka akses masuk untuk wisatawan asing asal empat negara, yaitu China, Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan Australia. "Saat ini di kita sedang merancang travel bubble untuk 4 negara, RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China), Korsel, Jepang dan Australia. Ini dibahas di ratas kita buka keempat negara kemudian negara lain, tentunya dengan perhatian protokol kesehatan," jelas Odo dalam video conference, Jumat (12/6/2020). Belakangan, bukan cuma 4 negara ini saja yang akan menerapkan travel bubble. Malaysia disebut juga ikut berminat menerapkan travel bubble dengan Indonesia. Malaysia merupakan salah satu negara penyumbang wisatawan terbesar bagi Indonesia. Sebagai negara tetangga terdekat, sebanyak 2,09 juta wisatawan Malaysia melancong ke Indonesia Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] (dna/dna) travel bubble virus corona Sumber