bot

Jakarta - Grab Indonesia kembali mengadakan GrabFood Talks untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan kepada para mitra merchant GrabFood. Program ini sekaligus memperkuat kerja sama Grab dan pemerintah untuk menjawab tantangan COVID-19 yang tengah berjalan, sekaligus mendukung program #BanggaBuatanIndonesia. Head of Marketing GrabFood Grab Indonesia Hadi Surya Koe mengatakan pihaknya menyadari manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam menjalani bisnis, khususnya untuk para UMKM. Oleh karena itu, pihaknya ingin berkontribusi dalam memberikan inspirasi pengembangan bisnis. "Kami harap dengan adanya GrabFood Talks dengan topik manajemen keuangan ini, para UMKM yang tergabung di dalam platform GrabFood dapat terus mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka menuju tatanan baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020). Program GrabFood Talks ini akan menghadirkan Sylvie Surya, pemilik dari Kopi Soe sebagai pembicara di bulan Juli dan Simson Manondang, financial planning expert dan Co-Founder dari Good Money Habit sebagai pembicara pada bulan Agustus. Kedua pembicara akan berbagi informasi dan pengetahuan mereka seputar perencanaan dari tujuan keuangan secara jelas dan tepat, penganggaran yang dapat mengurangi pemborosan, manajemen dan penilaian risiko dan pembentukan prosedur yang tepat. "Saya sangat senang dapat bergabung dengan program GrabFood Talks sebagai pembicara dan dapat memberikan sedikit pengetahuan dan pengalaman saya dalam berbisnis dan manajemen keuangan pada para peserta. Menurut saya, program seperti ini sangat berguna terutama dalam era tatanan baru dimana para pemilik bisnis harus beradaptasi kembali dan menyesuaikan strategi bisnis mereka." ungkap pemilik dari Kopi Soe, Sylvie Surya. Sebagai informasi, GrabFood Talks akan hadir di 17 kota mulai dari 14 Juli 2020 di Pekanbaru dan Batam; 16 Juli 2020 di Pontianak dan Banjarmasin; 21 Juli 2020 di Palembang/Lampung; 23 Juli 2020 di Balikpapan, Samarinda dan Manado; 28 Juli 2020 di Makassar; 30 Juli 2020 di Medan; 4 Agustus 2020 di Bali; 6 Agustus 2020 di Batam; 11 Agustus 2020 di Bandung; 12 Agustus 2020 di Palembang/Lampung; 13 Agustus di Medan; 25 Agustus 2020 di Makassar; dan 27 Agustus 2020 di Surabaya. Sebelumnya, program ini telah dijalankan secara rutin sejak Agustus 2019 lalu di kota-kota di mana GrabFood beroperasi dengan topik yang beragam seperti fotografi makanan, pemasaran digital, serta keamanan dan kebersihan pangan yang dibawakan oleh praktisi ahli di bidangnya seperti Brian Sumito, William Sudhana dan Joe Sentoso. Menyusul penyebaran pandemi COVID-19, sejak April lalu format GrabFood Talks berubah menjadi online di mana sesi selanjutnya akan diselenggarakan secara gratis untuk 50 peserta dari setiap kota dalam format webinar. Simak Video "Yuk Pesan Menu Eksklusif Lewat GrabFood Signature" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Aceh mengalami penurunan secara persentase pada Maret 2020. Penurunan sebesar 0,02 persen ini membuat Tanah Rencong tidak lagi menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera. Dalam data yang dirilis BPS Aceh, persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2020 yaitu 14,99 persen atau turun 0,02 persen dibandingkan September 2019. Enam bulan lalu, persentase penduduk miskin yaitu 15,01 persen. "Sedangkan dibandingkan Maret 2019 turun 0,33 persen," kata Kepala BPS Aceh Ihsanurrijal dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7/2020). Meski secara persentase menunjukkan penurunan, namun jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami penambahan sebesar 5,1 ribu orang. Pada Maret 2020 jumlah warga miskin di Tanah Rencong sebanyak 814,91 ribu orang atau bertambah dibandingkan September 2019 yang sebesar 809,76 ribu orang. "Bila dibandingkan Maret 2019, berkurang 4,5 ribu orang sebanyak 819,44 ribu orang," ujar Ihsanurrijal. Ihsanurrijal menjelaskan, penduduk miskin di pedesaan menurun 0,22 poin dari 17,68 persen menjadi 17,46 persen. Sementara di perkotaan justru mengalami peningkatan 0,37 poin dari 9,47 persen menjadi 9,84 persen. Langsung klik halaman selanjutnya. Simak Video "Goweser Perempuan di Aceh Berbaju Ketat Minta Maaf" [==] Sumber

Jakarta - Inggris akhirnya resmi melarang peralatan Huawei dari jaringan 5G di negaranya. Ini merupakan putar balik dari keputusan Inggris di bulan Januari yang mengizinkan Huawei untuk berpartisipasi secara terbatas dalam pengadaan jaringan 5G. Menteri Digital dan Kebudayaan Inggris Nick Dowden mengumumkan keputusan ini di Parlemen. Ia mengatakan sanksi baru yang diterapkan Amerika Serikat kepada Huawei pada Mei lalu telah mengubah lanskap secara signifikan. "Mengingat ketidakpastian yang terjadi di sekitar supply chain Huawei, Inggris tidak lagi yakin dapat menjamin keamanan peralatan 5G Huawei di masa depan," kata Dowden, seperti dikutip detikINET dari Cnet, Rabu (15/7/2020). Dowden mengatakan dari akhir tahun ini, operator telekomunikasi dilarang membeli peralatan dari Huawei. Operator telekomunikasi seperti BT dan Vodafone diberikan waktu hingga tahun 2027 untuk menarik semua peralatan Huawei dari jaringan 5G milik mereka. Dowden mengakui keputusan ini akan mengundur peluncuran jaringan 5G komersial di Inggris hingga setahun dan akan merugikan negara hingga 2 miliar poundsterling. Sebagai alternatif, pemerintah Inggris telah berdiskusi dengan NEC dan Samsung, serta Ericsson dan Nokia untuk menggantikan Huawei di infrastruktur jaringan Inggris. Huawei langsung mengkritik keputusan ini. Juru bicara Huawei Inggris Edward Brewster mengatakan ini merupakan berita buruk bagi siapa pun yang memiliki ponsel di Inggris. "Ini mengancam memindahkan Inggris ke jalur lambat dunia digital, menaikkan tagihan dan memperdalam kesenjangan digital. Bukannya 'levelling up' pemerintah malah menurunkan level dan kita mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali," kata Brewster dalam keterangannya. Sebaliknya, keputusan pemerintah Inggris langsung disambut positif oleh AS yang telah lama mengajak negara sekutunya untuk melarang Huawei karena alasan keamanan nasional. "Inggris telah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional selagi mereka membangun jaringan yang lebih canggih," kata Chairman US Federal Communications Commission Ajit Pai dalam keterangannya. Sekarang, operator telekomunikasi di Inggris harus menarik semua peralatan Huawei dari jaringannya sebelum waktu yang ditentukan. Padahal mereka khawatir proses ini akan menelan biaya hingga miliaran poundsterling dan harus dibebankan kepada pelanggan. Mereka juga mengungkap potensi matinya jaringan ponsel atau masalah keamanan jaringan. Tapi Dowden dengan tenggat waktu tersebut potensi masalah pada jaringan bisa dicegah. Simak Video "Huawei Nova 7 Bisa Rekam Video 2 Arah, Ini Spesifikasinya" [==] (vmp/fay) Sumber

Persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen, naik dari 9,22 persen. == JAKARTA -- Kemiskinan di Indonesia kembali mengalami kenaikan setelah berhasil ditekan sejak 2017 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, naiknya tingkat kemiskinan diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Kepala BPS, Suhariyanto, menyampaikan, persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang. Jumlah tersebut naik 1,63 juta orang dari bulan September 2017. "Pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa. Menganggu aktivitas ekonomi sehingga akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat," kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7). Disparitas kemiskian di perkotaan dan perdesaan juga masih tinggi. Pada Maret 2020, kemiskinan di perkotaan mencapai 7,38 persen, naik dari September 2019 yang sebesar 6,56 persen. Sementara di perdesaan kemiskinan mencapai 12,82 persen, naik dari September 2020 sebesar 12,6 persen. Ia mengatakan, dari hasil survei BPS, masyarapat berpendapatan rendah dengan kurang dari Rp 1,8 juta per bulan, 7 dari 10 orang mengalami penurunan pendapatan. Begitu pula untuk yang berpendapatan tinggi diatas Rp 7,2 juta per bulan, 3 dari 10 orang mengaku hal yang sama. "Pandemi menghantam seluruh lapisan masyarakat. Dengan catatan jauh lebih besar ke masyarakat lapisan bawah," kata Suhariyanto. Dari hasil survei tersebut, maka pada Maret 2020 nominal pengeluaran yang menjadi batas garis kemiskinan sebesar Rp 454.652 per kapita atau Rp 2.118.678 per rumah tangga miskin. Suhariyanto menuturkan, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan tersebut jauh lebih besar, yakni sebesar 73,86 persen. Sisanya, 26,14 persen disumbang dari komoditas makanan. Secara wilayah, BPS mencatat peningkatan kemiskinan tertinggi terjadi di DKI Jakarta yakni naik 1,11 persen. Sementara, terdapat juga daerah yang mengalami penurunan kemiskinan, penurunan terbesar terjadi di Sulawesi Tengah yakni 0,26 persen. Lebih lanjut, ia menyampaikan, bukan hanya soal jumlah penduduk, namun kedalaman dan keparahan kemiskinan juga meningkat. Pada Maret 2020, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan perdesaan naik, sehingga indeks meningkat ke 1,61 poin dari posisi September 1,50 poin. Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan juga naik dari 0,36 poin menjadi 0,38 poin. "Jadi bisa kita lihat bahwa karena ada Covid-19, jumlah penduduk miskin dan persentasenya, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga meningkat," kata Suhariyanto. Menurut dia, selain pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas ekonomi, terdapat tiga faktor lain yang turut menyumbang kemiskinan. Yakni pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan, terpuruknya sektor pariwisata, serta harga eceran komoditas pokok yang naik. Sumber

Jakarta - Delta Air Lines membukukan kerugian hampir US$ 6 miliar setara Rp 87 triliun (kurs Rp 14.500) selama tiga bulan terakhir. Ini menjadi kerugian terburuk sejak 2008. Kerugian ini disebabkan meningkatnya kasus virus Corona yang berdampak semakin penurunnya permintaan penerbangan. Selain itu, Delta juga memangkas rencana jadwal penerbangan dari seribu penerbangan yang dijadwalkan untuk Agustus mendatang, kini dipangkas jadi hanya 500 penerbangan. CEO Delta Air Lines Ed Bastian menyebutkan kuartal ini menjadi kuartal terburuk sepanjang sejarah perusahaan. Mengingat pandemi virus Corona telah berdampak besar pada finansial dan ekonomi global khususnya industri penerbangan. Dikutip dari CNN, Rabu (15/7/2020) maskapai ini membukukan kerugian bersih yang disesuaikan sebesar US$ 2,8 miliar (Rp 40 triliun), ditambah biaya respon dampak virus Corona senilai US$ 2,5 miliar (Rp 36 triliun) dan writedown senilai US$ 2,1 miliar (Rp 30 triliun). Pendapatan maskapai pun tercatat anjlok 91%, sejak awal adanya pandemi virus Corona . Bastian memperkirakan perjalanan musim panas ini hanya mencapai 20% hingga 25% dari tingkat normal. Bastian mengungkapkan bahwa tidak ada kepastian kapan industri penerbangan akan pulih kembali. Dia pun memprediksi industri penerbangan akan sulit mencapai tingkat seperti sebelum pandemi jika belum ada kejelasan kapan pembatasan wilayah (lockdown) di beberapa negara akan berakhir. "Tidak ada batas waktu yang jelas kapan perbatasan internasional akan dibuka untuk kita para pelancong. Mungkin tidak akan pernah kembali ke tingkat sebelumnya," kata Bastian. Bastian juga mengatakan bahwa 17.000 karyawan Delta atau hampir 20% dari stafnya secara sukarela melakukan pensiun dini. Hal ini meningkatkan harapan maskapai akan bertahan tanpa PHK paksa akhir tahun ini. Simak Video "Nike Rugi Rp 11 Triliun Selama Pandemi Corona" [==] (eds/eds) Sumber

Banggar DPR menyoroti rendahnya serapan anggaran kesehatan pada penanganan Covid-19. == JAKARTA -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas laporan APBN semester satu 2020 termasuk dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pada rapat ini Banggar meminta Terawan dapat menjelaskan rendahnya serapan anggaran kesehatan pada program penanganan Covid-19. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan realisasi serapan anggaran kesehatan tidak sesuai ekspektasi. "Pertama penanganan Covid-19 dan ramainya serapan anggaran yang rendah. Pada saat yang sama muncul dari Komisi IX karena lemahnya koordinasi antara gugus tugas dan Kemenkes," ujarnya saat Ruang Rapat Banggar DPR, Rabu (15/7). Pemerintah menganggarkan sektor kesehatan dalam pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 87,55 triliun. Namun hingga 8 Juli 2020, penyerapannya baru 5,12 persen atau sekitar Rp 4,48 triliun Serapan anggaran yang sekarang pun naik dari yang sebelumnya tercatat 4,68 persen atau setara Rp 4,09 triliun. Dalam rapat tersebut juga, Said mengadu kepada Terawan tentang adanya rumah sakit 'nakal' di sejumlah daerah. Menurutnya, rumah sakit tersebut sengaja membuat pasien dinyatakan positif Covid-19 demi mendapatkan anggaran corona. "Ada kenakalan juga di rumah sakit, tidak Covid tapi dinyatakan covid. Keluarga tidak terima, dua minggu mau masuk pengadilan, akhirnya rumah sakit nyerah, oh iya bukan covid," ucapnya. Setelah diselidiki, lanjut Said, ternyata rumah sakit tersebut sengaja menyatakan pasien itu positif corona demi mendapatkan insentif rumah sakit. "Telisik punya telisik, kalau dinyatakan mati Covid-19 lebih besar. Ada yang sebut kalau orang kena Covid-19 masuk rumah sakit sampai meninggal anggaran Rp 90 juta atau Rp 45 juta. Memang ini ujian betul, di Pasuruan, Jambi, Ciamis ini kan viral di mana-mana," jelasnya. Ke depan Said pun meminta agar Terawan turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi. Sumber

Jakarta - Dini hari tadi layanan WhatsApp ternyata sempat down atau tak bisa diakses selama satu jam. Apa penyebabnya? Dikutip dari The Verge, Rabu (15/7/2020), masalah ini terjadi pada pukul 3 dini hari tadi, dan berlangsung selama hampir satu jam. Yaitu pengguna tak bisa mengirimkan ataupun menerima pesan menggunakan WhatsApp, meski aplikasinya tetap bisa dibuka. Rupanya hal ini terjadi karena WhatsApp melakukan pembaruan ke servernya, dan hal ini diakui WhatsApp membuat sejumlah penggunanya tak bisa mengirim dan menerima pesan. Layanan pengiriman pesan milik Facebook ini sebenarnya terbilang jarang mengalami masalah besar. Down-nya WhatsApp ini adalah masalah besar pertama yang terjadi selama kurang lebih setahun belakangan."Hari ini ada sebuah pembaruan internal yang dilakukan ke server WhatsApp yang membuat sejumlah orang mengalami masalah pengiriman pesan. Kami menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan kami meminta maaf atas ketidaknyamanannya," tulis WhatsApp dalam pernyataannya. Terakhir WhatsApp mengalami down bersama Instagram dan Facebook pada 2019 lalu, yang terjadi selama kurang lebih dua jam sebelum akhirnya layanan tersebut kembali normal. Saat ini WhatsApp mempunyai lebih dari 2 miliar pengguna, meningkat dari 1,5 miliar pada 2018 dan 1 miliar pada 2016. Layanan pengiriman pesan ini populer di banyak negara, seperti negara-negara Eropa, India, dan Brazil. Baru-baru ini WhatsApp menambahkan fitur baru ke layanannya. Seperti stiker animasi, kode QR, mode gelap, panggilan video grup, dan status di perangkat KaiOS. Fitur-fitur ini bakal digulirkan secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan. Simak Video "Fitur 'Last Seen, Online, Typing' Hilang, WhatsApp Puncaki Trending" [==] (asj/rns) whatsapp whatsapp down Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin mengalami peningkatan. Per Maret 2020 jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta bertambah 1,63 juta orang terhadap September 2019. Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan peningkatan ini terjadi karena dampak tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dia menjelaskan dari sisi jumlah sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sebanyak 14,05 juta orang. Sedangkan penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan sebanyak 0,97 juta orang. "Penduduk hampir miskin sekitar 7,45% atau 19,91 juta orang berada di Jawa dan Bali karena padat penduduk. Karakteristik mereka adalah yang bekerja di sektor informal karena tidak ada safety dan rentan jatuh miskin," kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7/2020). Menurut dia, mayoritas provinsi mencatat kenaikan kemiskinan. Misalnya DKI Jakarta naik 1,11%, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dia menjelaskan sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2019-Maret 2020 antara lain antara lain pandemi COVID-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Kemudian pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal I 2020 mengalami pertumbuhan yang melambat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11% dibandingkan Maret 2019. Meskipun pemerintah secara resmi mengumumkan kasus COVID-19 pada Maret 2020, namun sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak bulan Februari 2020. Lalu pada periode September 2019-Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain beras (1,78%), daging ayam ras (5,53%), minyak goreng (7,06%), gula pasir (13,35%), dan telur ayam ras (11,10%). Rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 periode September 2019-Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,67% namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan GK yang sebesar 3,20%. Kemudian penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal mencapai 12,15 juta orang (Susenas, Maret 2019). Kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Simak Video "Kepala Bappenas: Angka Kemiskinan di Indonesia Bisa Capai 28 Juta" [==] (kil/zlf) Sumber

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar buka-bukaan terkait biaya perjalanan dinas yang selisih sampai Rp 8 miliar. Hal itu diungkapkan setelah mendapat kritikan dari Anggota Komisi V DPR RI saat melakukan rapat kerja (raker). Dalam sesi pendalaman, Abdul Halim mengatakan hal itu terjadi karena adanya kesalahan dalam pendataan absensi pegawai di kementerian. Dia sendiri awalnya mengaku kaget saat mengetahui ada kelebihan biaya Rp 8 miliar dari perjalanan dinas. "Karena waktunya beririsan jadi nggak tahu gimana ceritanya hari Selasa, Rabu, Kamis ada. Terus Senin, Selasa itu juga ada, itu dobel. Kemudian fingerprint masuk hadir, direkap ada tapi ada perjalanan dinas," kata dia, Rabu (15/7/2020). Untuk mengatasi masalah ini, Abdul Halim bilang, masih perlu dicarikan solusi yang terbaik. "Ini masih kita cari solusinya dan termasuk berita acara penugasan atau sudah fingerprint kemudian ada penugasan. Yang penting ada dokumen yang menunjukkan bahwa tidak dobel melakukan perjalanan dinas," imbuhnya. Sebelumnya, Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Suryadi meminta Abdul Halim merinci kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut dan apa tindak lanjut dari Kementerian Pedesaaan. "Karena tidak ada SPJ (surat perjalanan dinas) atau karena kelebihan bayar? Kalau tidak ada SPJ selesai, bisa disiasati. Tapi kelebihan bayar 8 miliar suatu yang luar biasa. PPK pengelola perjalanan dinas perlu dikoreksi kembali," tegasnya. Sumber

Jakarta - Pemerintah sepakat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi acuan pemberian bantuan sosial (bansos) serta subsidi energi dalam hal ini listrik dan gas tabung 3 kilogram (kg). Pimpinan Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan pemerintah harus menjamin DTKS selalu ter-update jika ada perubahan data baik secara detik, menit, maupun jam. "Bagaimana caranya Kemensos punya DTKS itu up to date, valid, aktual, dan real time," kata Said di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Said meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM dalam mengelola data 40% masyarakat yang masuk dalam kelompok paling bawah alias miskin. Menurut Said, kelemahan DTKS yang sekarang sudah saatnya diperbaiki secara bersama-sama. "Pak Mensos, pemerintah komitmen tidak bergeser untuk melakukan penguatan pemberdayaan perlindungan sosial dengan basis 40% masyarakat ke bawah," ujarnya. "Memang ada kelemahan kita perbaiki bersama sehingga Mensos ada kewajiban koordinasi dengan Kemendagri," tambahnya. Said memberi contoh sistem data canggih yang dikelola oleh pemerintah China, di mana sistem tersebut mampu mendeteksi perubahan sosial di masyarakat. Sistem tersebut bisa menginformasikan masyarakat yang belum menyelesaikan masa karantina saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut pemerintah tengah mengupayakan penyaluran subsidi energi lewat Kartu Sembako, sehingga subsidi bisa diberikan ke penerima langsung. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan program ini juga akan terintegrasi dengan bantuan sosial (bansos). "Kita perlu evaluasi dan integrasi program bansos, ada banyak program subsidi listrik, BPNT, PKH, KIP/PIP, bidik misi, dan seterusnya," kata Ubaidi dalam acara leaders talk via virtual, Rabu (17/6/2020). Program integrasi ini, dalam paparannya disebut Kartu Sembako akan mengakomodasi penyaluran subsidi listrik dan elpiji, lalu program keluarga harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, pemerintah juga berencana mengintegrasikan program Kartu Pra Kerja dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan begitu, program intergasi ini penting ke depannya, apalagi untuk perencanaan. Simak Video "Anies Akui Ada Kekeliruan Data Penerima Bansos" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Barcode banyak dimanfaatkan untuk menyimpan informasi hingga memindai barang. Dengan melakukan melakukan scan pada barcode tersebut informasi mengenai barang akan keluar. Selain barcode berbentuk garis, ada juga barcode dua dimensi atau biasa disebut barcode QR. Kode pada barcode akan menunjukkan informasi apa saja yang ingin dimasukkan, seperti lokasi alamat hingga informasi produk. Berikut cara membuat barcode di komputer dikutip dari buku '111 Tip & Trik Menguasai Coreldraw Graphics Suite X4' karya Catur Hadi Purnomo: 1. Buka aplikasi Corel Draw dalam komputer atau laptop kamu. Kemudian, klik menu 'Edit' dan pilih 'Insert Barcode'. 2. Kemudian, layar akan menampilkan kotak dialog 'Barcode Wizard'. Lalu, pilih format standar barcode yang kamu inginkan, contohnya 'ISBN'. 3. Setelah memilih standar barcode tersebut, masukkan angka yang akan ditampilkan pada barcode. Misalnya 979-794-102 dan klik 'Next'. 4. Selanjutnya, layar akan kembali menampilkan kotak dialog dan klik 'Advance'. Kemudian, pilih 'Advanced Options' dan klik '978 attached' dan klik 'Ok'. 5. Klik 'Next' pada kotak dialog tersebut. Pilih 'Finish' dan angka terakhir pada barcode akan muncul secara otomatis. Kamu pun bisa langsung menggunakan barcode tersebut. 6. Untuk memberikan outline label para barcode kamu bisa menggunakan fitur 'Rectangle Tool' pada aplikasi Corel Draw. Klik, kemudian buat lah kotak mengelilingi barcode tersebut. Ukuran kotak juga bisa diatur pada toolbar di atas. 7. Tambahkan tulisan label dengan menggunakan fitur 'Text Tool'. Kamu bisa mengetik nama hingga harga barang dengan cara membuat barcode sendiri. 8. Setelah selesai membuat barcode tersebut, simpan dan lakukan ekspor label ke tipe gambar atau image yang diinginkan. Caranya blok gambar barcode, kemudian klik menu 'File Export'. 9. Terakhir, klik tombol 'Ok' dan layar akan menunjukkan kotak dialog untuk masuk ke halaman 'Convert to Bitmap'. Atur ukuran yang diinginkan pada kotak dialog tersebut dan pilih 'Ok' untuk melihat hasilnya. Selamat mencoba cara membuat barcode! Simak Video "Antusiasme 12 Asdos Bareng Maudy Ayunda di d'Youthizen" [==] (pay/pal) Sumber

Jakarta - Nasib ekonomi Indonesia bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020. Sebab jika dua kali berturut-turut ekonomi mengalami kontraksi maka bisa dinyatakan Indonesia mengalami resesi. Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 diproyeksikan -3,8%. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menopang roda kegiatan ekonomi di kuartal III-2020. Salah satunya dengan melonggarkan PSBB. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah justru menilai resesi tidak bisa terhindarkan. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia akan kembali minus di kuartal III-2020. "Kuartal III diperkirakan akan kembali minus, artinya kita akan benar-benar masuk ke periode resesi," ujarnya kepada detikcom, Rabu (15/7/2020). Namun Piter menegaskan resesi sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah siklus ekonomi. Ibarat roda, resesi adalah posisi ketika ekonomi sedang di bawah. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, semua negara mengalami resesi. Penyebabnya juga bukan karena kebijakan pemerintahannya yang salah, melainkan karena pandemi. Nah yang harus ditakutkan justru berkembangnya resesi ini menjadi sebuah krisis seperti depresi. Maka, jika IMF bilang akan lebih parah dari the Great Depression, maka ini patut diwaspadai. "Ini bukan sesuatu yang sangat buruk, yang penting tidak terjadi krisis. Artinya dunia usaha masih bisa bertahan tidak collapse, demikian juga dengan sektor keuangan," tambahnya. Buka halaman selanjutnya>>>> Simak Video "Terpukul Virus Corona, Ekonomi Jepang Menuju Jurang Resesi" [==] resesi resesi adalah Sumber

Jakarta - Dalam menghadapi new normal, operator seluler Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) mengoptimalkan protokol kesehatan saat tatap muka dengan pelanggan di seluruh gerai layanan 3Store di 44 kota Indonesia. "Seluruh layanan 3Store kami telah aktif beroperasi dengan menjalankan prosedur kesehatan. Mulai dari pengecekan suhu tubuh bagi seluruh 3Agent yang bertugas, seluruh 3Agent juga kami lengkapi dengan face-shield, dan masker, serta secara rutin dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lokasi 3Store," ujar Julandi G Fransiskus, VP Customer Engagement & Operation 3 Indonesia dalam siaran persnya, Rabu (15/7/2020). Tidak hanya 3Agent, Tri menyebutkan pengecekan suhu tubuh juga diberlakukan kepada pengunjung yang datang. Adapun di lokasi 3Store berada, telah dilengkapi dengan hand sanitizer. Sementara mengenai jam operasional 3Store, Tri mengungkapkan bawah gerai layanan miliknya yang ada di mal akan mengikuti jam operasional pusat perbelanjaan tersebut. Sedangkan, kalau di luar mal, mulai beroperasi pada pukul 09.00 hingga 19.00 WIB dari hari Senin-Minggu. Bila pelanggan memilih untuk mengurangi interaksi fisik dan kunjungan ke gerai, maka bisa mengakses semua layanan digital 3Care yang tersedia 24 jam dalam seminggu.. "Pusat pelayanan pelanggan baik melalui digital, virtual maupun telepon tetap tersedia dan beroperasi 24/7, kami menghimbau pelanggan agar memanfaatkan layanan ini untuk mengurangi interaksi fisik. Kami selalu memastikan memberikan layanan terbaik untuk seluruh pelanggan kami," ungkapnya. Dalam menghadapi new normal, operator seluler Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) mengoptimalkan protokol kesehatan saat tatap muka dengan pelanggan di seluruh gerai layanan 3Store di 44 kota Indonesia. Foto: Tri Indonesia Untuk layanan pelanggan seperti pembelian kartu, sudah bisa dilakukan online di perdana.tri.co.id. Pembelian pulsa dan isi ulang paket juga bisa dilakukan melalui aplikasi bima+. Jika ada keperluan penggantian kartu hilang dan verifikasi data, maka pelanggan bisa mengunjungi 3Store. Simak Video "Menkominfo: Operator Seluler Jadi Garda Depan Pencegahan Corona" [==] (agt/fyk) Sumber

Fasilitas pendanaan tersebut digunakan untuk penyaluran KPR subsidi. == JAKARTA-- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memaksimalkan sumber pendanaan dari berbagai pihak untuk mendukung pembiayaan sektor properti. Salah satunya kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan kerja sama tersebut untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. "BTN menandatangani perjanjian kerja sama pinjaman untuk penyaluran KPR Subsidi dengan SMF dengan nilai pinjaman dana sebesar Rp 850 miliar," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (15/7). Menurutnya dana tersebut akan disalurkan Bank spesialis perumahan ini ke dalam bentuk KPR Subsidi baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB). “Kerja sama dengan SMF kami harapkan dapat menjadi stimulus tambahan dari yang sudah kita lakukan untuk mendukung PEN (pemulihan ekonomi nasional) melalui sector property agar 170 lebih industri turutannya ikut bergerak dalam masa pandemic covid-19,” ucapnya. Lebih lanjut Pahala mengatakan BTN bersama SMF dapat melakukan kerja sama untuk mendukung pemerintah terutama dalam membantu masyarakat memiliki rumah. Adapun kolaborasi ini terkait pinjaman sudah berjalan sejak 2011. Nilai outstanding pinjaman hingga Juni 2020 sudah tercatat Rp 17,8 triliun. Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman Subordinasi sebesar Rp 6 triliun, pinjaman refinancing sebesar Rp 9,01triliun dan pinjaman KPR FLPP sebesar Rp 2,87triliun. Selain kerja sama pinjaman atau refinancing, BTN juga bermitra dengan SMF untuk transaksi sekuritisasi. Tercatat nilai sekuritasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) sebanyak 12 kali dengan nominal total sebesar Rp 11,65 triliun. Sementara Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menambahkan refinancing tersebut merupakan bentuk dukungan SMF kepada pemerintah melalui BTN agar dapat lebih memaksimalkan dalam pembiayaan rumah untuk rakyat. “Kami berharap refinancing ini dapat memicu para penyalur KPR untuk memaksimalkan kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan kredit yang tengah pandemi Covid-19," ucapnya. Lebih lanjut Ananta mengatakan refinancing KPR diharapakan dapat menjadi salah satu katalis yang dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Hal ini sejalan dengan Program Pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional. Sumber

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan aset-aset tanah dan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan surat-surat dengan total senilai Rp 3 triliun di Kementerian PUPR. Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR tahun 2018. Temuan itu diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sendiri dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Dalam paparannya, Basuki menjelaskan penyebab dibalik gagalnya Kementerian PUPR memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tahun 2018, dan akhirnya hanya memperoleh wajar dengan pengecualian (WDP). "Aset tetap berupa tanah dan kendaraan bermotor Rp 3 triliun pada 30 satuan kerja belum didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)," kata Basuki di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Basuki mengatakan, baik tanah maupun kendaraan tersebut merupakan aset-aset lama yang sebagian besar milik organisasi yang sudah dibubarkan. "Ini bangunan-bangunan lama, kendaraan-kendaraan lama yang administrasinya sudah banyak berganti administrasi, organisasinya sudah dibubarkan, dan sebagainya," ungkap dia. Namun, pihaknya masih terus menelusuri terkait kelengkapan administrasi dari aset-adet senilai triliunan rupiah tersebut. "Jadi masih ditelusuri terus," tuturnya. Selain temuan itu, BPK juga menemukan adanya kelebihan bayar dalam beberapa pekerjaan atau program kerja di Kementerian PUPR. Salah satunya di belanja barang. "Pelaksanaan belanja barang tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp 2 miliar di Direktorat Jenderal Bina Marga," papar Basuki. "Kemudian kelebihan pembayaran atas belanja barang yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2018. Ini biasanya kita pakai PMK, tahun anggaran. Ada dasar hukumnya berdasarkan PMK," sambung dia. Simak Video " BPK Ungkap Praktik Kongkalikong di Kasus Jiwasraya" [==] Sumber

Tidak ada aktivitas jual beli di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/7). Sebanyak 41 pedagang di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, terkonfirmasi positif Corona. Pasar tersebut pun ditutup selama 3 hari sampai 15 Juli 2020. Begini suasana Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, saat hari terakhir penutupan. Seluruh kios di pasar tersebut tutup. Lapak penjual daging yang biasanya selalu ramai, kini sunyi. Sebelumnya di Pasar Cempaka Putih dilakukan pemeriksaan tes usap massal pada Rabu (8/7). Berdasarkan tes itu kemudian didapatkan 41 dari sekitar 90 pedagang positif COVID-19. Sumber

Jakarta - Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) mengatakan perlu adanya dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah, dalam mengamankan kabel optik yang berada di bawah laut agar layanan telekomunikasi di Indonesia tidak mengalami gangguan. Ketua Umum Askalsi Lukman Hakim menjelaskan, pihak-pihak yang melakukan kegiatan di laut harus memperhatikan terhadap keberadaan dan keamanan kabel fiber optik bawah laut. Menurut data Askalsi, sekitar 70% gangguan kabel Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) adalah diakibatkan jangkar kapal yang mengenai kabel laut. Khusus untuk wilayah perairan Kepulauan Riau, pengamanan kabel laut di area ini menjadi semakin penting mengingat Batam merupakan gateway jaringan SKKL Indonesia. Itu artinya sebagian besar kabel laut yang menghubungkan Indonesia ke jaringan global melintas di perairan Kepulauan Riau, sehingga gangguan terhadap kabel laut di area ini berpotensi menimbulkan gangguan telekomunikasi Indonesia ke jaringan global. Untuk itu, Askalsi memberikan apresiasi kepada dua institusi hukum, yaitu Kejaksaan Negeri Karimun dan Polres Karimun Kepulauan Riau. Pengamanan kabel ini tentu tidak bisa lepas dari penegakan hukum khususnya Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Disebutkan, penghargaan yang dialamatkan kepada dua institusi hukum tersebut karena telah berperan dalam melakukan proses hukum sampai di Pengadilan Negeri Karimun. Ketua Umum Askalsi Lukman Hakim memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Karimun, Kepulauan Riau. Foto: Askalsi Kasus ini berawal pada tanggal 4 Juli 2019, ketika kabel milik Palapa Ring Barat (PRB) yang keamanan dan perawatannya menjadi tanggung jawab Triasmitra (baik PRB maupun Triasmitra merupakan anggota Askalsi) mengalami putus, yang disebabkan oleh aktivitas kapal berbendera asing. Terkait kejadian tersebut, Triasmitra langsung mengambil langkah tegas dengan melaporkannya Polres Karimun. Setelah itu, selanjutnya diajukan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Karimun oleh Kejaksaan Negeri Karimun. Pada persidangan tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa kapal pemutus kabel dinyatakan bersalah. Atas kejadian ini, Triasmitra melaporkan ke Polres Karimun dan selanjutnya diajukan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Karimun oleh Kejaksaan Negeri Karimun. "Keputusan hakim atas perkara ini menjadi pengingat semua pihak untuk peduli dan ikut bertanggung jawab atas keberadaan dan keamanan sarana telekomunikasi baik yang ada di darat maupun di laut agar telekomunikasi Indonesia semakin maju," ujar Lukman dalam keterangan tertulisnya. Melalui putusan ini, Askalsi mengharapkan adanya perhatian dan partisipasi dari seluruh pihak, baik pihak kapal dan juga aparat yang melakukan pengawasan terhadap labuh jangkar kapal untuk bersama dengan Askalsi turut menjaga keberlangsungan layanan telekomunikasi masyarakat dengan menjaga infrastruktur SKKL di perairan Indonesia. Simak Video "UU Telekomunikasi Masih Relevan di Era New Normal" [==] (agt/fyk) Sumber

Jakarta - Pemerintah kini tengah bersiap menerapkan tatanan era normal yang baru atau new normal. Akan tetapi, adanya new normal dianggap belum efektif meningkatkan penerimaan pajak. Lalu, apa yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa mendongkrak penerimaan pajak yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19? Menurut Ekonom sekaligus Mantan Menteri Keuangan era SBY, M Chatib Basri kebijakan yang paling efektif mendongkrak penerimaan pajak adalah perluasan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat. Lantaran, hanya dengan BLT daya beli masyarakat akan meningkat kembali dan konsumsi pun perlahan pulih. Bila permintaan akan konsumsinya baik maka segala aktivitas ekonomi lainnya juga akan bergerak naik. Sebagaimana diketahui, penerimaan pajak paling besar, menurut Chatib masih berasal dari korporasi bukan individu. "Di dalam spending government, yang paling besar itu paling efektif adalah bansos terutama BLT," kata Chatib dalam acara Pajak Bertutur 2020, Rabu (15/7/2020). Chatib menyebut insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah selama ini ke dunia usaha belum efektif. Lantaran, belum banyak dunia usaha yang bisa memanfaatkan insentif tersebut. "Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tentu intensinya baik, tapi saya khawatir mungkin tidak seefektif yang kita bayangkan, mengapa karena yang paling terkena adalah sektor informal, sementara mereka itu sulit sekali di-cover di dalam data pajak. Jadi, insentif usaha sampai sekarang belum banyak yang memanfaatkan dan tax expenditure kita sudah besar," ungkapnya. Kemudian Chatib menjelaskan alasan BLT bisa mendongkrak penerimaan pajak. Menurut studi yang dilakukan secara pribadi oleh Chatib, BLT mampu meningkatkan permintaan konsumsi ke dunia usaha. Dampak jangka panjangnya, konsumsi yang baik otomatis mampu menarik investasi lebih deras lagi masuk ke ekonomi Indonesia. Investasi inilah yang nantinya mampu menyelamatkan dunia usaha dari keterpurukan akibat pandemi, kemudian pembayaran pajak dari dunia usaha bakal lancar lagi. "Kita selalu berfikir, investasi kita dorong maka orang punya pendapatan, maka kemudian income-nya naik dan mendorong konsumsi, faktanya tidak begitu, faktanya adalah sebaliknya, kenaikan konsumsi sekarang akan meningkatkan investasi 1 triwulan dari sekarang, jadi kalau kita mau bikin aktif dunia usaha, yang pertama kali harus kita lakukan adalah permintaannya dulu dinaikkan, caranya melalui fiskal, dengan BLT dengan macam-macam program," tuturnya. Selain BLT, pemerintah diminta mengevaluasi kembali penjaminan kredit kemudian stimulus termasuk insentif ke dunia usaha yang sudah dikeluarkan selama ini. "Apakah betul insentif ini betul-betul bermanfaat? Saya punya pengalaman, sebagai Kepala BKPM, Menteri Keuangan itu yang namanya tax holiday itu peminatnya tidak terlalu besar, tax allowance tidak begitu besar, jadi kita mesti define apa sebetulnya. Jangan-jangan alokasinya lebih baik insentifnya dalam bentuk yang lain, ini yang saya kira perlu dilakukan evaluasi," pungkas Chtaib. Simak Video "450 Gerai Dunkin' Amerika Tutup Akhir Tahun Ini" [==] (dna/dna) chatib basri penerimaan pajak Sumber

Kinerja ekspor sepanjang Januari-Juni 2020 mencapai 76,4 miliar dolar AS. == JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia sepanjang semester I 2020 mengalami surplus. Capaian itu berbalik dari kondisi neraca perdagangan semester I 2020 yang defisit. Kepala BPS, Suhariyanto, menyampaikan, neraca dagang surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS selama Januari hingga Juni 2020. Sementara di termin sama tahun lalu, neraca perdagangan defisit hingga 1,87 miliar dolar AS. "Ini jauh lebih baik dari pada tahun lalu. Kita harapkan ini menunjukkan sinyal positif," kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7). Mengutip data BPS, kinerja ekspor sepanjang Januari-JUni 2020 mencapai 76,4 miliar dolar AS sedangkan impor hanya 70,9 miliar dolar AS sehingga diperoleh surplus 5,5 miliar dolar AS. Pada sektor perdagangan migas mengalami defisit sebesar 3,5 miliar dolar AS. Sebab, ekspor migas hanya mencapai 3,9 miliar dolar AS sedangkan impor tembus hingga 7,5 miliar dolar AS. Namun, di sektor nonmigas mampu mencatatkan surplus 9,05 miliar dolar AS. Di mana ekspor nonmigas mencapai 72,4 miliar dolar AS sementara impor lebih rendah yakni 63,9 miliar dolar AS. Lebih lanjut, Suhariyanto mengatakan, ekspor pada semester I tahun ini paling banyak disumbang doleh ekspor non migas khususnya bahan bakar mineral sebesar 9,37 miliar dolar AS. Ekspor komoditas tersebut berkontribusi hingga 12,94 persen terhadap total ekspor. Selanjutnya diikuti dengan ekspor lemak dan minyak hewan/nabati senilai 8,94 miliar dolar AS dengan porsi 12,34 persen. Pangsa ekspor terbesar masih ke Cina yakni 17,7 persen dengan nilai mencapai 12,83 miliar dolar AS. Diikuti Amerika Serikat sebesar 8,59 miliar dolar AS dan Jepang 6,29 miliar dolar AS. Kemudian pada sisi impor, Suhariyanto menyatakan impor terbesar semester I 2020 terbesar adalah mesin dan peralatan mekanis senilai 10,83 miliar dolar AS atau 17,09 persen dari total impor. Selanjutnya masih dari mesin dan perlengkapan elektrik sebesar 13,78 persen atau senilai 8,73 miliar. Adapun, untuk pangsa pasar terbesar impor juga dari Cina yakni 28,63 persen senilai 18,14 miliar dolar AS. Diikut Jepang 9,61 persen senilai 6,09 miliar dolar AS dan Singapura 6,64 persen dengan nilai 4,21 miliar dolar AS. Menurut Suhariyanto, kinerja ekspor dan impor Indonesia tetap berpeluang untuk terus dalam tren positif. Namun, itu kembali kepada kegiatan masyarkat di dalam negeri di tengah pandemi Covid-19. "Kita tahu, pemerintah mengutamakan kesehatan, tapi kita juga jaga keseimbangan supaya aktivitas ekonomi berjalan," katanya. Ia menuturkan, sejak pemerintah menerapkan work from home, BPS melakukan survei perubahan mobilitas penduduk. Aktivitas di rumah tentunya mulai meningkat ketimbang aktivitas di tempat kerja. Sebaliknya, aktivita di tempat kerja mulai meningkat ketika pemerintah mulai menerapkan work from office di masa kenormalan baru. Meski masih dibutuhkan waktu agar aktivitas seperti normal, hal itu setidaknya akan berdampak pada naiknya aktivitas ekonomi yang berimbas pada neraca perdagangan. Hanya saja, dari aspek tersebut, kunci agar tetap aman adalah menjaga protokol kesehatan. "Masyarakat tidak bisa anggap enteng protokol kesehatan sehingga kita tetap bisa (beraktivitas). Mudah-mudahan ekonomi kita bergeliat," katanya. Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2020 tercatat 26,42 juta orang. Angka ini naik 1,63 juta dibandingkan periode September 2019. Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan untuk persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78% meningkat 0,56% poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019. Suhariyanto mengungkapkan kondisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan demi menekan COVID-19 ini turut mengganggu aktivitas ekonomi nasional, sehingga turut memengaruhi pendapatan penduduk. "Pandemi COVID-19 ini menghantam seluruh lapisan masyarakat dan dampaknya terasa lebih dalam ke masyarakat lapisan bawah," kata Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/7/2020). Dia mengungkapkan pengeluaran konsumsi rumah tangga memang tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan. Selain itu sektor pariwisata juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin karena terdampak Corona. "Meskipun COVID-19 awal Maret 2020, pariwisata sudah terdampak sejak Februari ini terlihat dari penurunan jumlah wisatawan mancanegara. Berdampak ke hotel, penginapan dan pengrajin," jelasnya. Menurut Suhariyanto meskipun inflasi terkendali namun ada juga komoditas yang mengalami kenaikan seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras dan gula pasir masih mengalami kenaikan. Dia menambahkan jika dilihat komposisi Maret 2019 lalu masih banyak penduduk yang hampir miskin dan belum miskin tapi pendapatannya hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Simak Video "Terkait PSBB, BPS: 72% Responden Jalankan Imbauan di Rumah Saja" [==] (kil/zlf) Sumber

Jakarta - Google bakal merilis sejumlah pembaruan untuk browser Chrome di MacOS, yang diklaim bakal berdampak besar pada konsumsi daya baterai serta peningkatan performanya. Director of engineering Chrome Max Christoff menyebut Google bakal memperbaiki reputasi Chrome di MacOS yang sering dianggap membuat baterai boros dan menyedot banyak memori (RAM). Menurutnya pembaruan tersebut punya tiga peningkatan besar. "Saya melihat performa Chrome sebagai sebuah perjalanan, bukan tujuan. ini adalah investasi yang tengah berjalan dalam kecepatan, performa, dan daya tahan baterai," ujar Christoff. Dalam beberapa bulan ke depan, menurutnya, Chrome akan mulai memperbaiki masalah yang menjadi masalah browser tersebut di MacOS, yaitu tampilan iklan yang menyedot banyak sumber daya perangkat. Iklan yang melanggar batasan penggunaan sumber daya itu akan otomatis diblokir dan diganti dengan tampilan yang berbunyi 'Ad removed', demikian dikutip detikINET dari Digital Trends, Rabu (15/7/2020). Selain itu Chrome bakal memperbaiki cara mereka mengurus tab yang aktif dan halaman yang sudah lama tak dikunjungi. Jadi di masa yang akan datang Chrome bisa memahami tab mana yang perlu dipertahankan atau dihilangkan untuk menghemat konsumsi daya. Menurut Christoff hal ini punya dampak besar terhadap baterai dan performa. Terakhir adalah Google tengah mengusahakan sebuah optimasi misterius yang membuat bagian paling berdampak besar terhadap performa browser berjalan lebih kencang. Sayangnya Christoff tak menyebut kapan pembaruan ini akan digulirkan, namun kemungkinan tak akan lama lagi. Saat ini Chrome masih mendominasi pangsa pasar browser, dengan capaian hampir 75%. Namun para kompetitornya juga terus berkembang dan memperbaiki performanya. Dengan keunggulan di sektor privasi dan efisiensi misalnya, browser seperti Firefox dan Safari menjadi pesaing terdekat Chrome. Simak Video "Bayi Beruang Madu yang Lucu, Pasuruan" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan penyebab dari kegagalan pihaknya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan tahun 2018. Pada laporan keuangan semester I dan II tahun 2018 Kementerian PUPR hanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Secara keseluruhan, pada laporan keuangan 2018 BPK mencatat ada 33 temuan. Namun, ada 5 temuan utama yang menyebabkan Kementerian PUPR gagal mendapatkan WTP. "Dari 33 temuan tadi sebetulnya ada 5 yang utama yang menjadi dasar pemberian opini terhadap laporan keuangan Kementerian PUPR pada tahun 2018," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Temuan itu terbagi dalam 2 grup besar yakni perihal sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Kementerian PUPR dalam pengelolaan anggaran. Pertama, penertiban penatausahaan persediaan di beberapa satuan kerja (tata kelola untuk aset). Kedua, penatausahaan aset tak terwujud yang memadai. "Yang kami laporkan bentuk-bentuk kajian yang tidak ditemukan wujud atau buktinya," terang Basuki. Simak Video "Jembatan di Gorontalo Putus, Wamen PUPR Akan Bangun Jalur Alternatif" [==] Sumber

67 persen masyarakat merasa perekonomian dalam keluarga semakin hari semakin memburuk == JAKARTA -- Sandiaga Uno mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19 saat ini, terus menurun. Kondisi ini, menurutnya, dapat saja terjadi dalam waktu yang panjang. Dari data survei yang dimilikinya menunjukkan, bahwa 67 persen masyarakat merasa perekonomian dalam keluarga semakin hari semakin memburuk. Dia menjelaskan, pandemi telah mengakibatkan setidaknya sudah ada 1,2 juta pekerja di Indonesia yang dirumahkan dan terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Data hasil survei ada sebanyak 25 persen dari masyarakat Indonesia menyatakan sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman," ujar Sandi pada sesi seminar daring di acara seminar Online dengan tema ‘Membangkitkan Ekonomi Umat di tengah Pandemi’ yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa Faskultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya dan KAHMIPreneur dalam program YES Goes to Campus, Rabu (15/7). Tidak hanya itu, survei yang dilakukan oleh timnya tersebut mengungkapkan, masyarakat yang hanya cukup memenuhi kebutuhan pokoknya selama sepekan hanya berjumlah 20 persen. Sedangkan, yang sanggup memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam hanya sebesar 33 persen. Selebihnya, masyarakat yang masih memiliki tabungan hanya berjumlah 20 persen. “Berarti ekonomi keuangan mikro butuh satu suntikan bagaimana paket-paket yang diluncurkan pemerintah dan juga kerja sama dengan dunia usaha bisa menolong masyarakat yang tadinya masuk kelas menengah, kini masuk ke klasifikasi masyarakat rentan miskin,” ujarnya dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id. Menurut Sandi, pandemi Covid-19 ini membuktikan bahwa prinsip ekonomi yang baik adalah ekonomi yang memberikan keleluasaan atau kelonggaran kepada para usahawan yang sedang membutuhkan. “Yang punya kelebihan membantu yang kekurangan, yang berkecukupan membantu yang perlu bantuan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini jadi fasilitatornya. Pada masa pandemi Covid-19 jadikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah punya tempat,” katanya. Sandi menilai, Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus benar-benar menjalankan prinsip kesyariahannya. Kata dia, harus dapat diimplementasikan mengingat saat ini ekonomi di Indonesia penuh dengan ketidakpastian akibat dari wabah corona. Sandi menambahkan, di tengah pandemi ini, ekonomi yang terbaik adalah ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang mampu memberikan keleluasaan serta kelonggaran kepada para usahawannya atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, tegas dia, sosial investor harus dilibatkan. Di mana yang memiliki kelebihan harus mampu menolong yang berkekurangan, yang berkecukupan juga harus mampu membantu yang berkekurangan. Sandiaga juga mengatakan bahwa banyak lembaga keuangan yang saat ini berubah menjadi lembaga sosial. Hal itu karena lembaga tersebut memiliki banyak orang yang memiliki banyak dana sehingga dapat mengajak masyarakat yang mempunyai dana untuk membantu sektor lain, seperti mengadakan berbagai macam donasi dan investasi. Sandi berharap, pandemi ini dapat mengubah portfolio serta prinsip ekonomi yang saat ini lebih cenderung ke arah ekonomi berbasis kapitalis. "Melalui pandemi ini, bisa jadi pengingat kita, mungkin ekonomi kita yang saat ini terlalu kapitalis yang pertumbuhannya dari dulu terus naik dan naik namun diakibatkan pandemi, pertumbuhannya malah tidak berkelanjutan,” tukasnya. Di tempat yang sama Founder KAHMIPreneur yang memprakarsai program YES Goes to Campus dengan menggandeng kampus-kampus di beberapa kota di Indonesia yang juga anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad menegaskan, bahwa sejauh ini memang fokus untuk meningkatkan ekonomi terutama untuk UMKM. Kata dia, semuanya terdampak bahkan pertumbuhan kita akan terkena 0.4 persen hingga 1 persen. Dan yang lebih terdampak akan ada penambahan pengangguran hingga 5-6 juta orang. “Kita juga harusnya bisa mencontoh negara lain yang berhasil mengatasi pandemi ini,” ucapnya. Sumber

Pemerintah mencatat ada 729 potensi penyaluran KUR berbasis klaster. == JAKARTA -- Pemerintah ingin menggenjot realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM berbasis klaster. Sistem klaster ini dinilai mampu mempercepat pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi Covid-19. “Solusi mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong sektor UMKM melalui KUR klaster,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam webinar KUR Klaster dari Desa di Jakarta, Rabu (15/7). Menurut dia, selain mempercepat bangkitnya ekonomi, pengembangan UMKM berbasis klaster juga akan memberikan efisiensi kepada bank karena antarkelompok dapat saling mengawasi. Tak hanya itu, lanjut dia, bank juga tidak perlu mencari satu per satu nasabahnya dan klaster ini menciptakan saling berbagi pengetahuan atau keahlian. Berdasarkan pendataan yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga, kata dia, ada 729 potensi penyaluran KUR klaster yang terdiri dari 721 potensi penyaluran KUR klaster satu desa memproduksi satu produk (OVOP) dan delapan KUR klaster pesantren (OPOP). Sebagian besar potensi klaster ini merupakan sektor produktif yaitu pertanian sebanyak 284 klaster dan industri pengolahan sebanyak 178 klaster diantaranya seperti peternakan, perikanan, kerajinan kecil dan industri. Pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap UMKM pada pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 karena sektor ini termasuk strategis yang menggerakkan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah UMKM di Indonesia tahun 2018 mencapai 64,19 juta, sebanyak 63,35 juta diantaranya adalah pelaku usaha mikro. Sisanya sebesar 0,005 juta unit usaha besar, 0,06 juta unit usaha menengah, dan 0,78 juta unit usaha kecil. Sektor UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi 61,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan ekspor nonmigas 14,37 persen tahun 2018. Besarnya porsi UMKM terhadap perekonomian nasional dan mencermati dampak Covid-19 memukul sektor ini, pemerintah menganggarkan Rp123, 46 triliun dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun alokasinya untuk subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana di bank untuk keringanan UMKM terdampak Covid-19 sebesar Rp 78,78 triliun, dan belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 5 triliun. Selain itu, penjaminan modal kerja Rp1 triliun, insentif pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah Rp 2,4 triliun dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir UMKM sebesar Rp 1 triliun. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Mimpi Uni Emirat Arab (UEA) meluncurkan misi bersejarah menuju Mars harus tertunda. Cuaca buruk jadi sandungan UEA sebagai negara Arab pertama yang bisa mencapai Mars. Roket H-2A yang memuat satelit Hope seharusnya lepas landas dari Tanegashima Space Center, Jepang, pada Selasa (15/7) waktu setempat. Namun akibat cuaca buruk yang melanda, mengharuskan UEA menunda peluncurannya itu. Sebagaimana dikutip dari Space, Rabu (15/7/2020) jadwal peluncuran berikutnya akan dilakukan pada Kamis (16/7) pukul 16.34 waktu setempat. [Gambas:Twitter] UEA setidaknya menggelontorkan uang sebanyak USD 200 juta dalam misi yang dinamakan Emirates Mars Mission ini. Bukan hanya sebagai misi bersejarah, misi ini juga bisa dibilang langkah ambisius UEA untuk jadi negara Arab pertama yang bisa mencapai antarplanet. Sebelumnya, UEA pernah berpartisipasi dalam peluncuran satelit pada 2009 yang menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan. UEA juga tercatat pernah mengirimkan warga untuk jadi astronaut di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Jika peluncuran nanti berjalan dengan baik, maka Hope akan menghabiskan waktu sekitar tujuh bulan untuk mencapai Mars, yang mana diperkirakan baru tiba pada awal 2021. Di sana, Hope menjalani fungsinya dengan mengorbit Planet Merah selama satu tahun Mars atau setara dua tahun di Bumi. Selama itu, Hope mempelajari atmosfer, cuaca dan iklim di Mars. Diharapkan penelitian dari wahana UEA ini jadi bekal ilmu terkait planet tersebut, mengapai di sana bisa kehilangan banyak udara dan air. Diketahui, dalam misi bersejarah ini UEA berkolaborasi dengan pakar AS, kebanyakan proses produksi wahananya itu berlangsung di Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP), University of Colorado. Akan tetapi banyak pekerjaan juga dilakukan di Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC), Dubai. Simak Video "Perdana! Uni Emirat Arab Siap Luncurkan Pesawat Peneliti ke Mars" [==] (agt/fay) Sumber